Bagaimana RTRW Kota Palu menjadi sebuah mimpi buruk

1. Distopia City For All
Diskusi Revisi RTRW Kota Palu 2021-2041
WIDHYANTO MUTTAQIEN AHMAD

2. Ekonomi Politik Rencana Tata Ruang
1. City For All = semoga bukan jebakan diksi {yang mengacu pada komodifikasi ruang, the fittest win
out}
2. Bencana selalu menyingkap yang tersembunyi, termasuk penguasaan ruang kota, pendekatan sosio-
spasial menentukan apakah produksi ruang mulai dari perencanaan-pembangunan wilayah
didominasi oleh siapa
3. Belajar dari kasus Tsunami Aceh 2004, Gempa Jogja 2006, Gempa Lombok dan Palu 2018 mitigasi
bencana dalam penataan ruang menjadi bagian terpenting
4. Ruh desentralisasi (berpusat pada lokal, regional, nasional) sebagai aspek otoritatif di dalam
penataan ruang kendur, karena dominasi Pusat (juga perlu diperhatikan pengaturan ruang UU Cipta
Kerja)
5. Tata ruang mengatur sumberdaya yang terbatas, sehingga semestinya ruang kota diposisikan
sebagai sumberdaya bersama (the commons)
95
%
Salah
Alih
Fungsi
dan
Peruntukan
Ruang
Penyebab
Banyaknya
Korban
Jiwa
Tsunami
di
Kota
Palu
–
KOMIU.id
City for All adalah visi RPJMD

3. Sang Regulator
5 tahun
5 tahun
20 tahun
Masa Berlaku RTRW/RDTR dengan kesempatan revisi 5 tahun sekali
Walikota
DPRD
RTRW/RDTR

4. Distopia
Garap
Tambang
Emas,
Izin
Lingkungan
PT.
Citra
Palu
Mineral
Diduga
Melanggar
Hukum
-
Aktual.com
Pertambangan di Kawasan Rawan Bencana
Risiko kerugian Rp.615.973.705.658.879.000,-
Kerugian per tahun Rp. 619.973.000.000,-
Gempa Palu: 18.400.000.000.000,-
Distopia sering kali dicirikan dengan dehumanisasi, pemerintahan totaliter,
bencana lingkungan

5. Skenario Program dalam Ranperda
Sumber:LampiranIV.IndikasiProgram
RANCANGAN-TEKNOKRATIK-RPJMD-KOTA-PALU-TAHUN-2021-2026.pdf (palukota.go.id)
Business as Usual
Berbasis Mitigasi
City for All
138
35
?
KLHS RPJMD KLHS RDTR
1. Pencemaran dan kerusakan lingkungan
2. Kebencanaan dan perubahan iklim
perkotaan
1.Pengelolaan sampah
2. Degradasi lahan
3. Rawan bencana
4. Sumberdaya air bersih
5. Pengelolaan Sempadan Pantai
1. Produktivitas dan pertumbuhan ekonomi
rendah
1. Kehilangan mata pencaharian dan
tempat usaha
2. Alokasi ruang usaha baru
1. Ketenteraman, ketertiban umum dan
pelindungan masyarakat
2. Belum optimalnya tata kelola
pemerintahan
1. Kepastian hukum, status, dan peruntukan
lahan
2. Tingkat kesejahteraan masyarakat
menurun
3. Pembangunan kembali daerah
terdampak

6. Skenario Strategis
Diolah
dari
KLHS
RPJMD
dan
RDTR
dengan
software
Micmac

7. Skenario Strategis Indikasi Program RTRW
1. Pengelolaan Kawasan Rawan Bencana
2. Kapasitas Tata Kelola Pemda Dalam Mitigasi
Bencana
3. Tata guna lahan dan PZ
4. Pemulihan mata pencaharian
5. Pengelolaan Sumberdaya Air Bersih
6. Pengalokasian Ruang Usaha
7. Rehabilitasi Fasos Fasum
Quick Win Business Unusual
Business as Usual
138
Alokasi Sumberdaya Terbatas
Urban Commons

8. City for All = City as a Commons
Kondisi
Palu
Setahun
Setelah
Gempa
|
DestinAsian
Indonesia
Gempa
Bumi
di
Palu
dan
Donggala
Sebenarnya
Sudah
Diprediksi
–
IndependensI
TAMBANG
EMAS
DIPOBOYA
PALU
SUL-TENG:
TAMBANG
EMAS
POBOYA
SULTENG
(septianadikurnia811.blogspot.com)
RTRW = Ruang Tanpa Roh Warga.
Paradoks RTRW. Sistem kepemilikan ruang (tanah) di RI
milik pribadi (private good). Tata ruang gagal
mengedukasi ‘privat’ dengan ‘kepublikan’ lewat
peruntukan dan pemanfaatan ruang.
Kasus tambang Pobaya adalah contoh paling klasik
eksternalitas negatif sebagai akibat penggunaan lahan
tertentu di dekat penggunaan lahan lainnya — misalnya,
pencemaran dan degradasi kualitas dan kuantitas air
bersih.
RTRW dirancang untuk menghindari potensi
konsumsi ruang kota yang berlebihan (lapar tanah)
dan juga mengurangi (meskipun tidak berarti
menghindari) potensi persaingan dalam
penggunaan ruang kota.

9. City for All = City as a Commons
Before the city, there was the land. - William Cronon
Persaingan
menyebabkan terjadi
perampasan
”perambah, spekulan
tanah, dan lainnya yang
ingin membagi dan
menjual tanah
(terkadang secara legal,
terkadang ilegal) kepada
pemukim baru.
1. Permukiman ‘KUMIS” (urban squatter)
dikelola kolektif menjadi sumber daya
bersama (misalnya. tanah dan perumahan).
Saatnya membuat koperasi perumahan (ide
dari 1970-an, Walhi 1980-an)
2. Tata Kelola Perrkotaan dilakukan secara
kolaboratif
3. Reaktivasi sosial fungsi properti (bukan
‘hanya’ sebagai alat kepemilikan, mis.
Pemenuhan RTH privat 10%)
4. Memperbanyak ‘ruang ketiga’ (ruang
interaksi) dalam kawasan permukiman.
sebagai pengembangan ke arah urbanisme
(kita sering memberi label kampungan ke
orang, padahal ‘ruang kota’ sejati tidak
terbentuk)
Building Back Better
Menghindari penggusuran (best
practice Huntap Mandiri)
Tidak
Ingin
Jauh
dari
Pesisir,
Nelayan
Teluk
Palu
Inginkan
Relokasi
Mandiri
(voaindonesia.com)

10. City for All = City as a Commons
Before the city, there was the land. - William Cronon
Tidak
Ingin
Jauh
dari
Pesisir,
Nelayan
Teluk
Palu
Inginkan
Relokasi
Mandiri
(voaindonesia.com)
Tanah perkotaan di luar ‘privat’
sering (sebagian besar
infrastruktur kota) sebagai ‘open
access—seperti jalan- jalan,
plaza, dan taman menarik bagi
mereka “barang publik yang
tidak terorganisir”
1. Sebagai ruang pertukaran
pengetahuan
2. Ruang akumulasi modal
sosial.
3. Pembentuk kelas kreatif,
yang mengisi aktivitas
ruang urban
4. Pembentuk budaya kota,
sebagai ruang tampilan
dan pertunjukan budaya)
>>> manifestasinya dalam
indikasi program RTRW
Building Back Better
Menghindari perampasan ruang
public hanya untuk kepentingan
komersial

11. City For All.
Garap
Tambang
Emas,
Izin
Lingkungan
PT.
Citra
Palu
Mineral
Diduga
Melanggar
Hukum
-
Aktual.com
Sumber:
PENYUSUNAN
RENCANA
DETAIL
TATA
RUANG
(RDTR)Kota
Palu
Bwp
I
Provinsi
Sulawesi
TengahKonsultasi
Publik
1Jumat,
30
Agustus
2019
Ruang Ketiga sebagai bagian urban
commons

12. Pengarusutamaan
Mitigasi Bencana Dalam
Penataan Ruang

13. Hidup Dengan Risiko Bencana
Yusuf (2014) Perka BNPB No.02 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana
Kasus Poboya
Dimensi local/komunitas

14. Hidup Dengan Risiko Bencana
7 Fokus Prioritas
1. Perkuatan kebijakan dan
kelembagaan
2. Pengkajian risiko dan
perencanaan terpadu
3. Pengembangan sistem informasi,
diklat dan logistik
4. Penanganan tematik kawasan
rawan bencana
5. Peningkatan efektivitas
pencegahan dan mitigasi
bencana
6. Perkuatan kesiapsiagaan dan
penanganan darurat bencana
7. Pengembangan sistem pemulihan
bencana
Sumber: BUKU KAJIAN KAPASITAS INDEKS KETAHANAN DAERAH (IKD), BNPB
4 Fokus Prioritas Sendai
Framework
1. Pemahaman risiko bencana
2. Memperkuat tata kelola risiko
bencana untuk mengelola
risiko bencana
3. Berinvestasi dalam
pengurangan risiko bencana
untuk ketahanan
4. Meningkatkan kesiapsiagaan
bencana, untuk «Building
Back Better» pada tahap
pemulihan, rehabilitasi dan
rekonstruksi
Chart_V5.indd (preventionweb.net)
Sumber Indikator Kota Tangguh:
1. Indeks Ketahanan Daerah (BNPB)
2. Ketahanan perubahan iklim dan Kota
Adipura (KLHK)
3. Draf Indikator Kota Tangguh
(BAPPENAS)
4. Kota Hijau dan Kotaku (Kemen PUPR)
5. SPM PB dan SPP (Kemendagri) 6. Kota
Sehat (Kemenkes)
6. Resilient City (Kemen ATR) 8.
Konvergensi API-PRB (KLHK, BNPB, dan
UNDP)
7. Kota Berketahanan Iklim (ACCRN-
Mercy Corps)
8. Kota Tangguh (Partners for Resilience)
10 Fokus Prioritas UNDRR
1. Organisasi dan Koordinasi
2. Pengkajian/Skenario Risiko
3. Rencana Keuangan dan
Anggaran
4. Pembangunan dan rancangan
kota yang tangguh
5. Kawasan Penyangga dan
penguatan Ekosistem
6. Kapasitas Kelembagaan
7. Kemampuan Komunitas
8. Infrastruktur Pelindung
9. Kesiapsiagaan dan tanggap
bencana
10. Perencanaan pemulihan pasca
bencana dan pembangunan
lebih baik

15. Hidup Dengan Risiko Bencana

16. UU 26/2007 Tentang Penataan Ruang

17. Muatan Mitigasi Bencana
Sumber: Presentasi Dr. Ir. Abdul Kamarzuki , MPM
Direktur Jenderal Tata Ruang
Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional
padaRapat Koordinasi Lintas Sektor (2019)
Untuk Ranperda RTRW
pengarusutamaan
mitigasi telah tercantum
dalam paragraf dua,
pasal 52-67
Pasal 29
Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 huruf c berupa wilayah
pertambangan yaitu kawasan pembangkitan tenaga
listrik seluas lebih kurang 18 (delapan belas) hektar di
Kecamatan Tawaeli, Kecamatan Ulujadi, dan Kecamatan
Mantikulore.
Pasal 46
Zonasi PPK (Pusat Pelayanan Kota), SPPK (Sub Pusat
Pelayanan Kota), PL (Pusat Lingkungan) melarang
kegiartan pertambangan

18. Partisipasi Dalam
Pembuatan RTRW

19. Daftar Periksa Umum
1. Sudahkah rencana tersebut mencakup kondisi rona awal lingkungan
kota (misalnya, air tanah, tingkat pencemaran lingkungan, kapasitas
tanah, dll) dan menganalisis kapasitas kota?
2. Sudahkah rencana tersebut mengidentifikasi dan mempertimbangkan
potensi konflik sosial dan lingkungan yang mungkin disebabkan oleh
investasi di masa depan dan signifikansinya?
3. Sudahkah rencana tersebut mencakup peta wilayah dengan risiko
bencana tinggi (misalnya, perubahan iklim, tsunami, banjir, dll)?
4. Sudahkah rencana tersebut mengidentifikasi keberadaan Masyarakat
Adat dan memetakan wilayah mereka?
5. Sudahkah rencana tersebut mengidentifikasi pilihan alternatif
(misalnya, teknologi, desain, dan lokasi alternatif, dll) untuk investasi
yang berpotensi mengeksploitasi sumber daya alam, menurunkan
kapasitas lingkungan, atau merusak kawasan sensitif?
6. Sudahkah rencana tersebut mempertimbangkan keberadaan warisan
budaya yang teridentifikasi maupun belum teridentifikasi?
Sumber: Kerangka Pengelolaan Lingkungan Dan Sosial (ESMF) Kementerian Pekerjaan Umum Dan
Perumahan Rakyat (2019), Proses Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (PP 15/2010 Tentang
Penyelenggaraaan Penataan Ruang )

20. Daftar Pertanyaan Tentang
Hak Informasi Publik
Lihat(LampiranIiiPeraturanMenteriAgraria DanTataRuang/KepalaBadanPertanahanNasionalNomor1 Tahun2018 TentangPedomanPenyusunanRencanaTata
RuangWilayahProvinsi,KabupatenDanKota)
1. Melibatkan pemangku kepentingan yang terkena dampak langsung
2. Melibatkan pemangku kepentingan secara luas
3. Apakah tahapan konsultasi menyertakan cara berpartisipasi
a. pemberian pendapat, saran, dan usul;
b. pendampingan tenaga ahli;
c. bantuan teknis; dan
d. penyampaian informasi dan/atau pelaporan
4. Apakah terdapat penerjemahan ke bahasa dan media popular
(termasuk kode warna peta)
5. Apakah pilihan rentang waktu cukup untuk membuat keputusan
dengan keterwakilan berbagai pemangku kepentingan (termasuk
kepada kelompok kritis/penekan)
6. Metodologi
◦ Apakah partisipan memiliki kesadartahuan bahwa proses konsultasi
akan meningkatkan pengetahuan mereka terhadap dampak proyek,
bagaimana cara melakukan peningkatan kesadartahuan?

21. Metode konsultasi
1. Apakah setiap tahapan dalam partisipasi publik memiliki kesempatan untuk memengaruhi
keputusan yang dibuat? (bukan basa-basi)
2. Apakah dalam setiap tahapan dampak dan risiko dipresentasikan secara jelas
3. Jika terdapat konflik di pemangku kepentingan, apakah terdapat Pedoman Resolusi Konflik
yang dapat dirujuk
4. Apakah kekhawatiran yang diajukan oleh partisipan cukup dipertimbangkan / dimasukkan ke
dalam keputusan akhir / kondisi persetujuan?
5. Apakah terdapat peluang baru untuk trade-off atau kompensasi kepada orang-orang yang
terkena dampak diidentifikasi dan disepakati oleh masyarakat.
6. Apakah pembenaran dapat diterima jika kekhawatiran mereka tidak masuk ke dalam
keputusan akhir / kondisi persetujuan?

22. Catatan Penutup
1. Penyusunan pola ruang RTRW perlu mempertimbangkan aspek spatial justice.
a) Pembagian ruang yang berkeadilan bagi lingkungan/alam --> mempertimbangkan jasa
lingkungan dan mitigasi bencana serta bagi masyarakat -->ruang publik (RTH). Ini dianalisis
berdasarkan tingkat keamanan-nya terhadap bencana minimal pada masa berlakunya RTRW.
b) Pembagian ruang yang berkeadilan bagi masyarakat, artinya yang menjadi hak publik atau
masyarakat untuk mencari nafkah dari sisi ruang harus difasilitasi dan alokasikan sehingga
meminimalisir konflik.
2. Bicara dalam konteks DAS. Secara filosofis, masyarakat yang hidup dalam ruang lingkup DAS mereka
adalah saudara ekologis yaitu antara masyarakat yang tinggal di daerah hulu dan hilir. Masyarakat
diarahkan bekerjasama dalam upaya mitigasi untuk meminimalisir faktor banjir. Ini juga dapat
menjadi pertimbangan dalam melakukan penataan ruang. Jika antar kabupaten atau provinsi bisa
dilakukan secara terpadu.
3. Perlu merebut kembali ruang otonomi daerah yang dibuat mandul oleh sentralisasi

23. TERIMAKASIH
Kondisi
Palu
Setahun
Setelah
Gempa
|
DestinAsian
Indonesia