Dokumen tersebut membahas tentang mekanisme partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam khususnya di sektor pertambangan. Dokumen menjelaskan latar belakang, masalah yang diteliti, tujuan penelitian, landasan teori, dan metode penelitian yang akan digunakan untuk menganalisis regulasi dan praktik partisipasi masyarakat dalam beberapa aspek seperti penentuan wilayah pertambangan, penataan ru
Perkembangan dan Tantangan (Gs redd+ unas_080713_final)
Mekanisme partisipasi publik sda
1. Mekanisme Partisipasi Masyarakat Dalam
Pengelolaan Sumber Daya Alam
Studi kasus mengenai regulasi dan pelaksanaan
partisipasi masyarakat di sektor pertambangan
2. Latar Belakang
• Putusan MK atas permohonan Judicial
Review terhadap UU 4/2009 tentang
Pertambangan Minerba (reg. Perkara
32/PUU-VIII/2010) pada 4 Juni 2012
• Pasal 10 huruf b sepanjang frasa
“…memperhatikan pendapat…masyarakat…”
bertentangan secara bersyarat terhadap UUD
1945 sepanjang tidak dimaknai wajib
melindungi, menghormati, dan memenuhi
kepentingan masyarakat yang wilayah
maupun tanah miliknya akan dimasukkan ke
dalam wilayah pertambangan dan
masyarakat yang akan terkena dampak 2
3. Latar Belakang
• Potret buruk partisipasi masyarakat pada sektor
pertambangan
• Peraturan Pelaksana dari UU 4/2009, khususnya
PP WP justru tidak mengatur mekanisme
partisipasi masyarakat dalam penetapan WP.
• Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat
penetapan WP merupakan pemicu timbulnya
konflik.
• Kaitan buruknya proses partisipasi masyarakat
dalam penetapan WP dengan partisipasi
masyarakat dalam pelaksanaan KLHS, Penataan
Ruang dan Perencanaan Pembangunan
3
4. Urgensi
• Menerjemahkan putusan MK tersebut ke
dalam sejumlah indikator untuk memeriksa:
– aturan hukum mengenai partisipasi masyarakat
masyarakat dalam pengelolaan sumber daya
alam khususnya di sektor pertambangan;
– praktik pelaksanaan partisipasi masyarakat
dalam KLHS, Penataan Ruang, Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Penetapan Wilayah
Pertambangan
• Rumusan Prinsip dasar Partisipasi masyarakat
masyarakat pengelolaan sumber daya alam
khususnya sektor pertambangan yang sesuai
dengan amar putusan MK
4
5. Masalah Yang Diteliti
• Bagaimana pengaturan mengenai mekanisme
partisipasi masyarakat dalam penetapan wilayah
pertambangan, perencanaan pembangunan daerah
(musrenbang), penatataan ruang dan kajian
lingkungan hidup strategis?
• Bagaimana praktik pelaksanaan partisipasi
masyarakat dalam penetapan wilayah pertambangan,
perencanaan pembangunan daerah (musrenbang),
tata ruang dan kajian lingkungan hidup strategis?
• Bagaimana model mekanisme partisipasi masyarakat
yang memenuhi kriteria sebagaimana ditafsirkan oleh
Mahkamah Konstitusi dalam putusan MK pada
perkara Pengujian Undang-Undang dengan nomor
perkara No.32/PUU-VIII/2010?
5
7. Tujuan
• Untuk mengetahui pengaturan mengenai
mekanisme partisipasi masyarakat dalam
penetapan wilayah pertambangan, perencanaan
pembangunan daerah (musrenbang), penatataan
ruang dan pembuatan kajian lingkungan hidup
strategis dan untuk mengetahui pelaksanaaannya
di beberapa daerah.
• Merumuskan model mekanisme partisipasi
masyarakat yang memenuhi kriteria sebagaimana
ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam
putusan MK pada perkara Pengujian Undang-
Undang dengan nomor perkara No.32/PUU-
VIII/2010 7
8. Landasan Teoretik
• Tangga Partisipasi
dari Sherry R.
Arnstein (The
Ladder of Citizen
Participation -
1969)
• Ada 8 Anak
Tangga Partisipasi
yaitu:
8
9. Metode Penelitian
• Penelitian sosio-legal.
• Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik.
• Jenis data:
– primer dan sekunder.
• Pengumpulan data:
– penelusuran dokumen dan wawancara.
• Lokasi penelitian:
– NTT, Sulawesi Tenggara dan Sumatera Utara
9
10. Analisis Hukum
Norma Partisipasi Publik
10
Aturan Terkait
Nama Peraturan
KLHS - UU 32/2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
- RPP KLHS versi 23 Agustus 2011
- PermenLH 9/2011 tentang Pedoman Umum
Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Penataan
Ruang
- UU 26/2007 tentang Penataan Ruang
- PP 15/2010 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang
- PP 68/2010 tentang Bentuk dan Tata Cara
Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
11. Analisis Hukum
Norma Partisipasi Publik
11
Perencanaan
Pembangunan
- UU No.25/2004 tentang Sistem Perencanan Pembangunan
- PP No.8/2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah
- Permendagri 54/2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Pertambangan - UU 4/2009 tentang Pertambangan Minerba
- PP 22/2010 tentang Wilayah Pertambangan
- PP 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.23 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan
Mineral dan Batubara
12. Indikator Tangga Partisipasi
ANAK TANGGA
Partisipasi
INDIKATOR
Tangga kesatu
MANIPULASI
- Rakyat ditempatkan sebagai alat stempel untuk
merekayasa dukungan terhadap pemegang kekuasaan
Tangga kedua
TERAPI
- Rakyat ditempatkan seperti orang yang sedang sakit
sehingga perlu diberikan terapi
Tangga ketiga
PEMBERIAN
INFORMASI
- Pemerintah sudah memberi informasi kepada rakyat
mengenai hak, tanggung jawab dan pilihan-pilihan,
namun sifatnya masih informasi searah dari
“Pejabat” kepada “Rakyat” dan tidak disediakan
umpan balik dan negosiasi.
- Informasi biasanya diberikan pada tahap akhir
perencanaan sehingga rakyat hanya memiliki waktu
yang sempit untuk memengaruhi perencanaan sesuai
dengan kepentingan mereka (rakyat)
- Bentuk media informasinya antara lain berita,
pamphlet, poster, rapat-rapat. 12
13. 13
Tangga keempat
KONSULTASI
- Meminta pendapat rakyat namun tidak menawarkan jaminan
bahwa pendapat tersebut akan diperhitungkan.
- Metode meminta pendapat biasanya melalui survey sikap
warga, pertemuan warga dan dengar perdapat publik.
- Kualitas partisipasi diukur dari berapa banyak rakyat yang
datang ke pertemuan, brosur yang dibawa pulang dan
pertanyaan yang dijawab.
Tangga kelima
PENETRAMAN
- Menempatkan beberapa wakil dari rakyat (warga/kelompok)
miskin pada badan-badan publik seperti dewan pendidikan,
komisi kepolisian, dll.
- Tidak ada jaminan wakil-wakil rakyat miskin yang
ditempatkan akuntabel terhadap konstituen.
- Komposisi wakil dari para elit biasanya memegang mayoritas
kursi dari badan-badan tersebut.
Tangga keenam
KEMITRAAN
- Ada pembagian peran dalam perencanaan dan pengambilan
keputusan melalui struktur seperti badan pengambilan
keputusan bersama, komite perencanaan dan mekanisme
untuk menyelesaikan kebuntuan
- Mekanisme bermitra diatur secara bersama dan perubahan-
perubahannya dilakukan melalui kesepakatan bersama
14. 14
Tangga ketujuh
PENDELEGASIAN
KEKUASAAN
- Rakyat telah memegang posisi yang
menentukan/dominan dalam proses
perencanaan dari suatu program
pembangunan.
Tangga kedelapan
KONTROL
WARGA
- Daya kontrol rakyat semakin
meningkat, misalnya sekolah yang
dikendalikan oleh komunitas, kontrol
oleh warga miskin sehingga
pengaturan mengenai rencana suatu
pembangunan ada ditangan
rakyat/warga.
15. A. Norma Partisipasi Masyarakat
dalam KLHS
15
Anak Tangga Indikator Arnstein Indikator Norma Peraturan
di bidang KLHS
Tangga ketiga:
PEMBERIAN
INFORMASI
- Sudah ada informasi kepada
rakyat mengenai hak, tanggung
jawab dan pilihan-pilihan, namun
sifatnya masih informasi searah
dari “Pejabat” kepada “Rakyat”
dan tidak disediakan umpan balik
dan negosiasi.
- Informasi biasanya diberikan pada
tahap akhir perencanaan sehingga
rakyat hanya memiliki waktu yang
sempit untuk memengaruhi
perencanaan sesuai dengan
kepentingan mereka (rakyat)
- Bentuk media informasinya antara
lain berita, pamphlet, poster,
rapat-rapat.
- Pemanfaatan
dokumen-dokumen
cetak
- Pameran
- Poster
- Layanan informasi
online
- Diskusi melalui
internet
(berdasarkan Permen LH
9/2011)
16. 16
Tangga keempat:
KONSULTASI
- Meminta pendapat rakyat namun tidak
menawarkan jaminan bahwa pendapat
tersebut akan diperhitungkan.
- Metode meminta pendapat biasanya
melalui survey sikap warga, pertemuan
warga dan dengar perdapat publik.
- Kualitas partisipasi diukur dari berapa
banyak rakyat yang datang ke
pertemuan, brosur yang dibawa pulang
dan pertanyaan yang dijawab.
- Survey kuesioner,
wawacara serta
observasi fisik dan
social
- Konsultasi publik
- Lokakarya
(berdasarkan Permen LH
9/2011)
Tangga kelima:
PENENTRAMAN
- Menempatkan beberapa wakil dari
rakyat (warga/kelompok) miskin pada
badan-badan publik seperti dewan
pendidikan, komisi kepolisian, dll.
- Tidak ada jaminan wakil-wakil rakyat
miskin yang ditempatkan akuntabel
terhadap konstituen.
- Komposisi wakil dari para elit biasanya
memegang mayoritas kursi dari badan-
badan tersebut.
- Pembentukan komite
ahli atau wakil-wakil
komunitas
(berdasarkan Permen LH
9/2011)
17. B. Norma Partisipasi Masyarakat
dalam Penataan Ruang
17
Anak Tangga
Indikator Arnstein Indikator Norma di bidang
Penataan Ruang
Tangga ketiga:
PEMBERIAN
INFORMASI
- Sudah ada informasi kepada
rakyat mengenai hak, tanggung
jawab dan pilihan-pilihan, namun
sifatnya masih informasi searah
dari “Pejabat” kepada “Rakyat”
dan tidak disediakan umpan balik
dan negosiasi.
- Informasi biasanya diberikan
pada tahap akhir perencanaan
sehingga rakyat hanya memiliki
waktu yang sempit untuk
memengaruhi perencanaan sesuai
dengan kepentingan mereka
(rakyat)
- Bentuk media informasinya
antara lain berita, pamphlet,
poster, rapat-rapat.
Pemberian informasi melalui:
(penjelasan Pasal 12 Ayat (1)
huruf a. PP 68/2010):
- media cetak seperti surat
kabar, tabloid, majalah,
selebaran, brosur, dan
pamflet
- media elektronik seperti
siaran radio, siaran
televisi, dan website
- media komunikasi lainnya
seperti melalui sms,
hotline, kotak pos, dan
media lainnya di mana
masyarakat dapat
memberikan masukan
dengan mudah
18. 18
Tangga
keempat:
KONSULTASI
- Meminta pendapat
rakyat namun tidak
menawarkan jaminan
bahwa pendapat
tersebut akan
diperhitungkan.
- Metode meminta
pendapat biasanya
melalui survey sikap
warga, pertemuan
warga dan dengar
perdapat publik.
- Kualitas partisipasi
diukur dari berapa
banyak rakyat yang
datang ke pertemuan,
brosur yang dibawa
pulang dan
pertanyaan yang
dijawab.
- melakukan sosialisasi, melalui
media tatap muka antara lain
dialog, seminar, lokakarya,
diskusi, dan/atau pameran.
Sosialisasi melalui media
elektronik antara lain penyiaran
di media radio dan/atau televisi
dan rubrik tanya jawab melalui
media internet
- menyelenggarakan kegiatan
untuk menerima masukan dari
masyarakat, antara lain melalui
kegiatan konsultasi publik,
lokakarya, seminar, dan/atau
workshop
- memberikan tanggapan kepada
masyarakat sebagai penjelasan
kepada masyarakat atas
masukan yang disampaikan
kepada Pemerintah/pemerintah
daerah (Pasal 16-17-18 PP
68/2010)
19. C. Norma Partisipasi Masyarakat
dalam Perencanaan Pembangunan
19
Anak Tangga Indikator Arnstein Indikator Norma Peraturan
di bidang Perencanaan
Pembangunan
Tangga ketiga:
PEMBERIAN
INFORMASI
- Sudah ada informasi kepada rakyat
mengenai hak, tanggung jawab dan
pilihan-pilihan, namun sifatnya
masih informasi searah dari
“Pejabat” kepada “Rakyat” dan tidak
disediakan umpan balik dan
negosiasi.
- Informasi biasanya diberikan pada
tahap akhir perencanaan sehingga
rakyat hanya memiliki waktu yang
sempit untuk memengaruhi
perencanaan sesuai dengan
kepentingan mereka (rakyat)
- Bentuk media informasinya antara
lain berita, pamphlet, poster, rapat-
rapat.
Pemberian informasi
melalui:
- Rencana
pembangunan
daerah yang
dijadikan bahan
dalam musrenbang
(Pasal 62
Permendagri
54/2010)
20. 20
Tangga
keempat:
KONSULTASI
- Meminta pendapat
rakyat namun tidak
menawarkan jaminan
bahwa pendapat
tersebut akan
diperhitungkan.
- Metode meminta
pendapat biasanya
melalui survey sikap
warga, pertemuan
warga dan dengar
perdapat publik.
- Kualitas partisipasi
diukur dari berapa
banyak rakyat yang
datang ke pertemuan,
brosur yang dibawa
pulang dan pertanyaan
yang dijawab.
- Menyelenggarakan
forum konsultasi dan
musrenbang (Pasal 38
PP 8/2008 dan
Pengaturan
Musrenbang dalam
Permendagri 54/2010)
21. D. Norma Partisipasi Masyarakat
dalam Penetapan WP
21
Anak Tangga Indikator Arnstein Indikator Norma Peraturan di bidang
Pertambangan
Tangga kesatu:
MANIPULASI
- Rakyat
ditempatkan
sebagai alat
stempel untuk
merekayasa
dukungan terhadap
pemegang
kekuasaan
- WP ditetapkan oleh Pemerintah
setelah berkoordinasi dengan
pemerintah daerah dan
berkonsultasi dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia (Pasal 9 ayat (2) UU
Minerba)
- Penetapan WP dilaksanakan secara
terpadu dengan memperhatikan
pendapat dari instansi pemerintah
terkait, masyarakat, dan dengan
mempertimbangkan aspek ekologi,
ekonomi, dan sosial budaya, serta
berwawasan lingkungan; (Pasal 10
huruf b UU Minerba)
22. STUDI KASUS
22
Proses Partisipasi Temuan di Lapangan Tingkat Tangga Partisipasi
KLHS Sudah ada KLHS tetapi masyarakat tidak
dilibatkan dalam pelaksanaan KLHS
Manipulasi
Penataan Ruang Tidak ada informasi -
Perencanaan
Pembangunan
RPJMD telah menetapkan focus
pembangunan pada sektor pariwisata.
Namun dalam proses musyawarah
perencanaan pada tingkat desa tidak
diberi ruang untuk membicarakan sektor
pertambangan
Manipulasi
Penetapan Wilayah
Pertambangan/Pemberian
Izin Usaha Pertambangan
Tidak ada informasi mengenai
penetapan wilayah pertambangan
dan proses penerbitan izin-izin
khususnya pada masa 2003-2010,
tidak melibatkan masyarakat yang
terkena dampak.
Setelah 2010 Ada upaya Pemda
Manggarai Barat untuk mengkoreksi
praktek usaha pertambangan
dengan menghentikan sementara
izin usaha yang telah dikeluarkan.
Manipulasi, meskipun pada tahun
2010 ada upaya untuk
penentraman warga melalui
penghentian izin usaha sementara.
A. Batu Gosok
23. 23
Proses Partisipasi Temuan di Lapangan Tingkat Tangga
Partisipasi
KLHS Tidak ada informasi
pelaksanaan KLHS
-
Penataan Ruang Tidak ada informasi -
Perencanaan
Pembangunan
Tidak ada informasi -
Penetapan
Wilayah
Pertambangan/P
emberian Izin
Usaha
Pertambangan
Sudah ada usulan
wilayah pertambangan
dari Dinas
Pertambangan ke
Provinsi dan Provinsi ke
Pemerintah Pusat,
namun WP yang
diusulkan dari
Kabupaten tidak ada
proses partisipasi
masyarakat.
Manipulasi
B. Hakatotubu – Tambea
24. 24
C. Batang Toru
Proses Partisipasi Temuan di Lapangan Tingkat Tangga Partisipasi
KLHS Tidak ada informasi terkait KLHS,
hanya khusus mengenai AMDAL,
justeru masyarakat meyakini ada
upaya pemalsuan informasi
terkait pernyataan bahwa
masyarakat tidak menggunakan
sungai Batang Toru sebagai air
minum. Padahal kenyataannya
air sungai Batang Toru
dikonsumsi sebagai air minum.
Manipulasi
Penataan Ruang Tidak ada informasi -
Perencanaan
Pembangunan
Tidak ada informasi -
Penetapan Wilayah
Pertambangan/Pemb
erian Izin Usaha
Pertambangan
Tidak ada informasi -
26. Saran / Rekomendasi
• Rumusan model Partisipasi Masyarakat yang
sesuai dengan putusan MK
– Sebagai komitment untuk memastikan
dipenuhinya hak-hak konstitusional warga
negara untuk hidup sejahtera lahir dan batin,
bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan
hidup yang baik dan sehat, mempunyai hak milik
pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh
diambil alih secara sewenang-wenang oleh
siapapun, maka masyarakat yang akan masuk
dalam area pengelolaan sumber daya alam oleh
pemerintah baik untuk investasi maupun bentuk
lainnya, diberikan hak untuk menyatakan mau
menerima atau menolak usulan kebijakan dari
pemerintah, sehingga dengan demikian rencana
suatu pembangunan ada ditangan rakyat/warga.
26
27. • Dari sisi tata cara / prosedur pelaksanaan
partisipasi masyarakat dalam pengelolaan
sumber daya alam, perlu dipastikan agar:
– Masyarakat mendapatkan informasi dari Pemerintah mengenai hak,
tanggung jawab dan pilihan-pilihan yang dapat dipertimbangkan
oleh masyarakat terhadap suatu usulan pembangunan dari
pemerintah. Informasi dimaksud diberikan mulai dari tahap
perencanaan sampai pada tahap evaluasi. Bentuk media informasi
yang disediakan dapat berupa berita, pamphlet, poster, melalui
rapat-rapat.
– Untuk memastikan bahwa suara/sikap masyarakat dapat didengar
langsung oleh pemerintah maka pemerintah harus meminta
pendapat baik melalui metode survey sikap warga, pertemuan
warga dan dengar perdapat publik.
– Tidak menutup kemungkinan dapat membentuk forum-forum
multipihak yang menempatkan wakil masyarakat sebagai bagian
dari forum tersebut, dengan menjamin bahwa perwakilan tersebut
mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat/konstituennya.
– Pada tahapan yang lebih tinggi, perlu diatur pembagian peran
dalam perencanaan dan pengambilan keputusan melalui struktur
seperti badan pengambilan keputusan bersama, komite
perencanaan dan mekanisme untuk menyelesaikan kebuntuan atas
suatu usulan pembangunan dan masyarakat yang terkena dampak
langsung dari proyek pembangunan memiliki porsi suara besar
dalam pengambilan keputusan atas suatu usulan pembangunan.
27
28. Keterangan:
Poster dari seorang mahasiswa
Perancis. Yang dalam bahasa
inggris berarti:
"I participate, you
participate, he participates, we
participate, you participate ... they
profit."
28