UU Perkebunan baru memiliki kelemahan yang sama dengan versi sebelumnya karena gagal memperbaiki masalah sejarah perkebunan besar di Indonesia yang menimbulkan konflik agraria dan melanggar Hak Menguasai Negara atas sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat, serta gagal melindungi hak-hak masyarakat adat dan petani.

1. Gunawan

2.  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang
Perkebunan adalah undang-undang pengganti
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang
Perkebunan.
 Pada tahun 2011 lewat Putusan Mahkamah
Konstitusi dalam perkara pengujian Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang
Perkebunan, sejumlah pasal dalam undang-
undang tersebut dinyatakan bertentangan dengan
UUD 1945.

3.  Apakah UU Perkebunan “yang baru” memiliki
permasalahan konstitusional seperti UU Perkebunan
“yang lama” ?
 apakah pasal-pasal yang dinyatakan bertentangan
dengan UUD 45 oleh Mahkamah Konstitusi kembali
hadir di undang-undang yang baru
 Indonesia mewarisi perkebunan skala besar dari era
kolonialisme yang hingga sekarang diwarnai konflik
dengan kekerasan, korupsi, dan kemiskinan penduduk
desa di sekitar perkebunan, akankan UU Perkebunan
yang baru bisa menjadi solusi ?

4. mengacu kepada tujuan hidup berbangsa dan
bernegara sebagaimana yang digariskan dalam
Pembukaan UUD 1945 Alinea 4
 Tujuan Kemerdekaan : membentuk suatu Pemerintah
Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan
untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial
 Bentuk Negara : berkedaulatan rakyat
 Dasar Negara : Pancasila

5. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung
di dalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran
rakyat
 Hak Menguasai Negara
 Konsep Agraria
 Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat
 Perlindungan Hak Rakyat

6.  HMN bukanlah kepemilikan dalam konsepsi
hukum perdata, melainkan kepemilikan publik oleh
rakyat secara kolektif (prinsip kedaulatan rakyat:
dari, oleh dan untuk rakyat)
 HMN adalah mandat rakyat secara kolektif
kepada negara (kebijakan, pengurusan,
pengaturan , pengelolaan dan pengawasan
 HMN untuk melindungi kemakmuran rakyat
 HMN tidak dapat dikurangi atau ditiadakan oleh
pemberian hak atas tanah

7. empat tolok ukur :
(i). Kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat;
(ii).Tingkat pemerataan manfaat sumber daya alam
bagi rakyat;
(iii).Tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan
manfaat sumber daya alam;
(iv).Penghormatan terhadap hak rakyat secara
turun temurun dalam pemanfaatan sumber daya
alam.

8.  Pendistribusian kembali dan pembatasan
pemilikan luas tanah pertanian
 Pemerataan memperoleh hak atas tanah
 Larangan penyewaan tanah negara oleh
pemerintah kepada petani penggarap

9.  Pengakuan terhadap hak perorangan dan hak kolektif
yang dilindungi konstitusi
 Hak-hak tradisional tidak bisa diberikan ke swasta yang
mengakibatkan hilangnya HMN
 Hak-hak tradisional tidak bisa diganti dengan kompensasi
 Masyarakat adat adalah subyek hak
 Affirmative action (pengistimewaan)
 Perlindungan Masyarakat adat via undang-Undang
 Kebebasan mencari, mengembangkan dan mengedarkan
benih
 Petani tak bertanah berhak mendapat redistribusi tanah
negara

10.  masalah pendudukan tanah tanpa izin pemilik
sangatlah beragam sehingga penyelesaiannya
seharusnya menurut pertimbangan-pertimbangan
keadaan yang berbeda;
 menekankan jalan musyawarah;
 mengecualikan pemberian hak guna usaha kepada
swasta nasional atas bagian tanah bekas areal
perkebunan besar yang sudah merupakan
perkampungan rakyat, diusahakan rakyat secara
tetap, dan tidak diperlukan oleh Pemerintah;
 tanah-tanah perkebunan yang diduduki rakyat
tersebut dengan pertimbangan teknis dan seterusnya,
akan diberikan suatu hak baru.

11.  Pelenggaran hak masyarakat adat (musyawarah dan
penetapan masyarakat adat berdasar undang-
undang)
 Pelanggaran hak petani pemulia tanaman (Izin
mencari sumberdaya genetik dan pelepasan benih
oleh pemerintah atau pelaku usaha)
 Pelanggaran jaminan kepastian hukum (“setiap orang
secara tidak sah”: harus dilihat kondisi yang berbeda-
beda; tidak sangsi jika perusahaan tidak punya HGU;
kemudahan penyesuaian oleh PMA; pemidanaan
yang berlebihan

12.  UU Perkebunan memiliki kelemahan mendasar atas sejarah perkebunan di
Indonesia yang telah menimbulkan dualisme pertanian di Indonesia, yaitu
padat modal di perkebunan skala besar dan pertanian keluarga skala kecil
subsisten, dan menimbulkan konflik agraria yang mengakibatkan
perampasan tanah petani serta pelanggaran HAM dengan kekerasan.
 Lemahnya pemahaman sejarah, juga berdampak tidak dipergunakan
putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian sejumlah
undang-undang terkait agraria dan pertanian, sehingga mengulangi
kesalahan yang sama, yaitu bertentangan dengan konsep Hak Menguasai
Negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Bertentangan dengan upaya
perlindungan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat
adat, hak-hak tradisional dan hak-hak yang bersifat turun temurun.
Menghalangi Masyarakat Adat, petani dan masyarakat yang bekerja di
pedesaan dalam mengembangkan penghidupan dan kehidupannya secara
individu maupun kolektif.