Dokumen tersebut membahas tentang persetujuan teknis dalam pemenuhan baku mutu air limbah. Terdapat penjelasan mengenai dasar hukum, kedudukan persetujuan teknis, dan bagian-bagian yang diatur dalam PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan mutu air.
1. Dr. Elida Novita, S.TP., M.T., IPM.
Persetujuan Teknis
Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah
Disampaikan dalam Workshop Penyusunan Dokumen
UKL-UPL, RINTEK, dan PERTEK dalam Pengelolaan Lingkungan
2. Biodata
NAMA : Dr. Elida Novita, S.TP, M.T, IPM
Profesi : Staf Pengajar Universitas Jember dan Praktisi Lingkungan
Bidang Water Quality Management
Jabatan : Ketua DPP Penaprolis Jawa Timur
Asesor ATPA/KTPA LSP Lingkungan Hidup Lestari
Asesor Kompetensi PPA/POPAL/LB3 LSP Lingkungan Hidup Lestari
Tim Pengajar LPK Amanah Mandiri Internasional (PPA/POPAL/LB3)
Pendidikan Terakhir : S3 Pengelolaan Sumberdaya Alam Lingkungan
NO. HP/WA : 0811354686
Email : elida_novita.ftp@unej.ac.id
3. Dasar Hukum
1. UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
2. PP Nomor 5 tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
3. PP Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup
4. PermenLHK No. 4 tahun 2021 tentang Daftar Usaha/Kegiatan Wajib Amdal, UKL-UPL, atau SPPL
6. PermenLHK No. 5 tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis Dan Surat
Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan
7. Permen LH No. 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah
8. Permen LH No. 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik
4. KEDUDUKAN PERSETUJUAN TEKNIS
DALAM PERSETUJUAN LINGKUNGAN
Menteri L
HK
Gubernur
Bupati/
Wali Kota
Penilaian Substantif
Penilaian Administratif
5. Struktur dan Sistematika Pengaturan dalam PP 22/2021 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Bab II
Persetujuan
Lingkungan
(11 Bagian) (
Psl. 3 - 106)
Bab III
Perlindungan dan
Pengelolaan Mutu
Air
(Psl.107 - 162)
Bab IV
Perlindungan dan
Pengelolaan Mutu
Udara
(Psl.163 - 219)
Bab I
Ketentuan Umum
(Psl. 1 - 2)
Bab V
Perlindungan dan
Pengelolaan Mutu
Laut
(Psl. 220 - 271)
Bab VI
Pengendalian Ker
usakan Lingkunga
n Hidup
(Psl. 272 - 273)
Bab VII
Pengelolaan Limbah
B3 & Limbah nonB3
(Psl. 274 - 470)
Bab VIII
Dana Penjaminan
utk Pemulihan LH
(Psl. 471 - 479)
Bab IX
Sistem Informasi
Lingkungan Hidup
(Psl. 480 - 489)
Bab X
Pembinaan dan
Pengawasan
(Psl. 490 - 504)
Bab XI
Pengenaan Sanksi
Administrasi
(Psl. 505 - 526)
Bab XII
Ketentuan Peralihan
(Psl. 527)
Bab XIII
Ketentuan Penutup
(Psl. 528 - 534)
6. PP 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
BAB III Perlindungan dan Pengelolaan Mutu AIr
Bagian Kesatu: Ketentuan Umum, pasal 107
Bagian Kedua: Perencanaan, pasal 108
Paragraf 1: Inventarisasi Badan Air, pasal 109-112
Paragraf 2: Penyusunan dan Penetapan BMA, pasal 113-115
Paragraf 3: Perhitungan dan Penetapan Alokasi beban Pencemar Air, pasal 116
Paragraf 4: Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air, pasal 117-124
Bagian Ketiga: Pemanfaatan, pasal 125-126
Bagian Keempat: Pengendalian
Paragraf 1: Umum, pasal 127
Paragraf 2: Pencegahan Pencemaran Air, pasal 128-150
Paragraf 3: Penanggulangan, pasal 151-152
Paragraf 4: Pemulihan Mutu Air, pasal 153-155
Bagian Kelima: Pemeliharaan, pasal 156
Bagian Keenam: Hak, Kewajiban, dan Larangan, pasal 157-159
Bagian Ketujuh: Peran Serta Masyarakat, pasal 160-161
Ketentuan lebih lanjut, pasal 162
Lampiran VI Baku Mutu Air
7. Amanat Pasal 162, Ketentuan Lebih Lanjut:
tata cara inventarisasi, penyusunan dan penetapan
Baku Mutu Air, perhitungan dan penetapan alokasi
beban pencemar air, tata cara pemantauan Mutu Air,
perhitungan status Mutu Air, penetapan Mutu Air
a.
sasaran, dan penyusunan, penetapan, dan
perubahan rencana Perlindungan dan Pengelolaan
Mutu Air
b. penyediaan sarana dan prasarana, tata cara
pembuangan dan pemanfaatan air limbah, Baku
,
persyaratan pemenuhan Baku Mutu Air Limbah
Usaha dan/atau Kegiatan wajib SPPL, standar
kompetensi pengendalian Pencemaran Air,
pemantauan mutu Air Limbah,
sistem informasi dan tata cara
beban pencemar air;
tata cara pelaporan,
perdagangan alokasi
c.
d.
e.
tata cara penanggulangan Pencemaran Air;
tata cara pemulihan Mutu Air: dan
tata cara pelaksanaan kemitraan
4 Tata cara perdagangan alokasi beban pencemar Air
(diatur
juga tentang alokasi beban pencemaran air )
Tata Cara
Perdagangan
Alokasi Beban
Mutu Air Limbah, penetapan standar teknologi, tata
cara penyusunan dan penetapan Persetujuan teknis
pemenuhan Baku Mutu Air Limbah dan SLO
No Rancangan Peraturan menteri Judul Rancangan
Peraturan Menteri
1
2
3
Tata cara inventarisasi, penyusunan dan penetapan Baku
Mutu Air, dan perhitungan dan penetapan alokasi beban
pencemar Air
Tata Kelola
Pengendalian
Pencemaran Air
Baku Mutu Air
Limbah
Standar Teknologi
Instalasi Pengol
ahan Air Limbah
Tata cara pemantauan Mutu Air, perhitungan status Mutu Air,
penetapan Mutu Air Sasaran
Tata cara penanggulangan dan pemulihan pencemaran Air
Tata cara penyusunan, penetapan, dan perubahan rencana
Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air
Penyediaan sarana dan prasarana
Tata cara pelaksanaan kemitraan
Baku Mutu Air Limbah
Tata cara pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah
Tata cara pemantauan mutu Air limbah dan pelaporan
Tata cara penanggulangan pencemaran air untuk industri
Penetapan standar teknologi
Pemetaan Daftar Peraturan Menteri sebagai pelaksanaan PP No. 22 Tahun 2021 Bab III PPMA
8. PP22/2021
pasal 157-159
HAK
Setiap orang berhak:
Setiap orang wajib:
KEWAJIBAN
❑ memelihara dan menjaga kelestarian
dan fungsi Air;
melakukan pencegahan pencemaran
Air;
ikut berpartisipasi dalam
penanggulangan dan pemulihan Air.
❑
❑
❑
mendapatkan informasi RPPMA & pendidikan PPMA
berpartisipasi dalam memantau, menjaga, meningkatkan mutu air ❑
menyampaikan pengaduan dan mengajukan keberatan atas
pencemaran air
❑
❑ mendapatkan perlindungan hukum dalam rangka memperjuangkan
PPMA
PERAN MASYARAKAT
LARANGAN
Setiap orang dilarang:
Masyarakat berperan aktif dalam PPMA:
❑ memantau Badan Air secara mandiri di lingkungan
masing-masing;
melakukan upaya pengurangan bahan pencemar air di
lingkungan masing-masing;
menyampaikan informasi hasil pemantauan yang benar
dan akurat;
menyebarluaskan gerakan pengurangan pencemar air;
melakukan kemitraan dengan para pihak dalam rangka
pengurangan pencemar air; dan/atau
❑ memasukkan Air Limbah ke air tanah, mata air dan danau
danau tertutup;
memasukkan sampah, limbah padat, limbah lumpur, B3
dan/atau LB3 ke Badan Air;
merusak kondisi fisik dan fungsi Badan Air;
melakukan perbuatan yang menimbulkan pencemaran Air;
melepaskan spesies asing, invasif, produk rekayasa genetik
ke Badan Air yang bertentangan dengan Peraturan;
dan/atau
memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan
informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan
yang tidak benar.
❑
❑ ❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑ melakukan program ekoriparian untuk pemulihan
ekosistem Badan Air.
Pemerintah dan Pemda: memfasilitasi terbentuknya
❑ kemitraan antara masyarakat dg badan usaha dlm
dlm
pengurangan pencemar air. Kemitraan dituangkan
bentuk perjanjian.
PP22/2021 pa
sal 160-161
10. k r ik
n s
n
P n si
n r
&
penghentian sumber cemaran Ai
PERENCANAAN
2 PEMANFAATAN
2.PENANGGULANGAN
PENCEMARAN AIR
3 PENGENDALIAN
Dilaksanakan sesuai RPPMA
4 PEMELIHARAAN
emberia informa peringatan
3. PEMULIHAN MUTU
AIR pengisolasian pencemaran Air
r
cara lain sesuai dengan
perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi
Restorasi
Pembersiha unsu pencemar
Remediasi
Rehabilitasi
Untuk sumber titik :
1. penyediaan sarana dan prasarana
2. 5 R
3. Penetapan BMAL
4. Persetujuan teknis untuk
pemenuhan BMAL
5. Personil yg kompeten dlm PPA
6. internalisasi biaya PPMA
7. Penerapan sistem perdagangan
alokasi beban pencemar air
1. PENCEGAHAN
PENCEMARAN AIR
sumber pencemar
nirtitik dan titik
Sumber Nirtitik melalui cara
pengelolaan terbaik
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN & PENGELOLAAN
MUTU AIR
PP22/2021
pasal 127-155
11. n i r Titik – P a da
n
k
h
n u
il n ir h
at n a a n g
n
l
Pencegahan Pencemaran dari Sumbe a. Penyediaan Saranadan Prasarana
Menyediakan
sarana dan
prasarana
PPA
untu sumber Air Limbah dari
ruma tangga
Pemerintah
air limpasa
pengolaha
baku mutu
ata nirtitik
dan Pemda
Memberi
bantuan sarana
dan prasarana
PPA bagi Usaha
Mikro & kecil
Has a limba :
Air Limbah
alokasi beban pencemar air
dap melakuka kerj sam denga badan usaha yan memiliki
Perizina Berusaha
Pasal 129
12. ri r k
h r
n
l
Pencegahan Pencemaran dari Sumber Titik –
Recharge)
b. 5R (Reduce, Reuse, Recycle, Recovery,
PJ Usaha &/ Keg. yang
Wajib Olah Air Limbah
menghasilkan
limbah
air
1 2
3 Pembuangan
1. Badan Air Permukaan
2. Formasi Tertentu
Pemanfaatan
Pemanfaatan 5R
Aplikasi ke Tanah
Ke Formasi Tertentu
1. Pengurangan (Reduce)
2. Penggunaan Kembali (Reuse)
3. Pendauran Ulang (Recycle)
4. Perolehan Kembali (Recovery)
5. Pengisian Kembali (Recharge)
Tidak menimbukan dampak
pencemaran dan kerusakan LH
PJ U &/keg yg
wajib SPPL
Pasal 130
13. U U R
n n ri r k – u u ir
l
t
n
Pasal 131
Pencegahan Pencemaran dari Sumber Titik c. Baku Mutu Air Limbah
PJ usaha
dan/atau
kegiatan wajib
Amdal/UKL-UPL
BMAL??
MENTERI BAKU MUTU AIR LIMBAH
Menetapkan
Bagi
Wajib untuk memenuhi,
salah satu:
Skenario
Berdasar
Penapisan
a.
b.
Ketersediaan teknologi pengolahan air limbah
Pertimbangan ekonomi
a. Membua Kajian dg
b. Menggunakan Standar
Teknis yang disediakan
Pemerintah
Sebagai dasar pertimba
ngan dlm penetapan Pe
rtek pemenuhan BMAL
usaha dan/atau kegiatan yang melakukan:
a. Pembuangan air limbah ke badan air permukaan
b. Pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah ke formasi tertentu
c. Pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah; dan/atau
d. Bentuk pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah lainnya sesuai
perkembangan ilmu pengetahuan
14. n K r 5 n
g a n n
t n l g n n
I n
I n n n u n ir
II n n
V n
V n
BATANG
Bab
Bab I
TUBUH:
Ketentua
Kegiata
Kegiata
Umum
Pembuanga
Pembuanga
da ata Pemanfaata A Limbah
Bab
Bab
Bab
I
I
Emisi
Ketentua
Ketentua
Peralihan
Penutup
LAMPIRAN:
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
I TATA CARA PENAPISAN SECARA MANDIRI
II TATA CARA PENYUSUNAN KAJIAN TEKNIS
III TATA CARA PENYUSUNAN STANDAR TEKNIS
IV TATA CARA PENYUSUNAN SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN
Muata PermenLH Nomo tahu 2021
tentan Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan
Surat Kelayakan Operasional Bidan Pengendalia Pencemara Lingkungan
15. n K r 5 n
Persetujuan Teknis (PERTEK), adalah persetujuan dari Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah berupa ketentuan mengenai standar perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas Usaha
dan/atau Kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan
Standar Teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah, adalah standar yang ditetapkan
sebagai acuan bagi Usaha dan/atau Kegiatan tertentu untuk pencegahan pencemaran
lingkungan
Surat Kelayakan Operasional yang selanjutnya disebut SLO, adalah surat yang
memuat pernyataan pemenuhan mengenai standar perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
Penapisan Secara Mandiri adalah penapisan yg dilakukan sendiri oleh penanggung
jawab U d/a K untuk menentukan kelengkapan permohonan Persetujuan Teknis
1.
2.
3.
4.
Peratura Menteri LH Nomo Tahu 2021
41. PENAPISAN PERSETUJUAN TEKNIS AIR LIMBAH
Dokumen Teknis
untuk persetujuan
PERTEK
Kajian Teknis
Standar Teknis
Penapisan Mandiri
Lampiran I,
PermenLHK 5/2021
1.
2.
3.
4.
5.
Pembuangan Air Limbah ke Badan Air Permukaan
ke Formasi Tertentu → kajian
Pembuangan Air Limbah teknis
Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi Ke Tanah
Pemanfaatan Air Limbah Ke Formasi Tertentu
Pembuangan Air Limbah Ke Laut
42. Kajian Teknis
1. Pembuangan Air Limbah Ke Badan Air Permukaan
2. Pembuangan Air Limbah Ke Formasi Tertentu
3. Pemanfaatan Air Limbah Ke Formasi Tertentu: menahan
tanah dg injeksi, resapan ke formasi tertentu
intrusi air laut, imbuhan air
4. Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi Ke Tanah: menambah nutrisi tanah untuk
budidaya, pemanfaatan air limbah bagi air limbah infeksius
5. Pembuangan Air Limbah Ke Laut
Ketentuan muatan kajian teknis : lampiran II
PEMBUANGAN DAN ATAU PEMANFAATAN AIR LIMBAH
PERLU KAJIAN TEKNIS ATAU DOKUMEN PEMENUHAN STANDAR TEKNIS ?
43. PEMBUANGAN DAN ATAU PEMANFAATAN AIR LIMBAH
PERLU KAJIAN TEKNIS ATAU DOKUMEN PEMENUHAN STANDAR TEKNIS ?
n r
Standar teknis
1. Pembuangan Air Limbah Ke Badan Air Permukaan
Pemanfaatan Air Limbah Ke Formasi Tertentu :untuk resapan ke
permukaan tanah
2.
3. Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi Ke Tanah: penyiraman atau pencucian
4. Pembuangan Air Limbah Ke Laut
Ketentuan muatan Dokumen pemenuhan
standar teknis : lampiran III
Dokumen pemenuhan
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53. Contoh Persetujuan Teknis (KAJIAN TEKNIS) Pembuangan Air Limbah ke
Badan Air Permukaan
1. PT X adalah perusahaan yang bergerak dalam pengolahan minya
k sawit (CPO) menjadi biodiesel dengan Kode KBLI 20115 yaitu
Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertani
an;
2. Berdasarkan daftar usaha dan/atau kegiatan dengan potensi
pencemaran tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5
Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis
dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian
Pencemaran lingkungan, kegiatan PT. X termasuk dalam kegiatan
dengan potensi pencemaran tinggi.
3. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka PT. X wajib menyusun
Persetujuan Teknis atas kegiatannya menyusun dokumen Kajia
n Teknis;
56. Contoh Persetujuan Teknis (KAJIAN TEKNIS) Pembuangan Air Limbah ke
Badan Air Permukaan
Alur proses kegiatan produksi PT X
57. Contoh Persetujuan Teknis (KAJIAN TEKNIS) Pembuangan Air Limbah ke
Badan Air Permukaan
Kegiatan penunjang yang menghasilkan
air limbah Neraca Air PT X
58. Contoh Persetujuan Teknis (KAJIAN TEKNIS) Pembuangan Air Limbah ke
Badan Air Permukaan
Rona Lingkungan
59. Contoh Persetujuan Teknis (KAJIAN TEKNIS) Pembuangan Air Limbah ke
Badan Air Permukaan
Rona Lingkungan
60. Contoh Persetujuan Teknis (KAJIAN TEKNIS) Pembuangan Air Limbah ke
Badan Air Permukaan
Rona Lingkungan
Biota Air
X
61. Contoh Persetujuan Teknis (KAJIAN TEKNIS) Pembuangan Air Limbah ke
Badan Air Permukaan
Perhitungan Baku Air Limbah Sebaran Dampak
COD
BOD
TSS
62. Contoh Persetujuan Teknis (KAJIAN TEKNIS) Pembuangan Air Limbah ke
Badan Air Permukaan
Rencana Pengelolaan Lingkungan Rencana Pemantauan Lingkungan
X
63. Contoh Persetujuan Teknis (KAJIAN TEKNIS) Pembuangan Air Limbah ke
Badan Air Permukaan
Diagram alir IPAL PT X
64. Contoh Persetujuan Teknis (KAJIAN TEKNIS) Pembuangan Air Limbah ke
Badan Air Permukaan
Teknologi Sistem IPAL PT X
65. Contoh Persetujuan Teknis (KAJIAN TEKNIS) Pembuangan Air Limbah ke
Badan Air Permukaan
Teknologi Sistem IPAL PT X
66. Contoh Persetujuan Teknis (KAJIAN TEKNIS) Pembuangan Air Limbah ke
Badan Air Permukaan
Sistem Manajemen Lingkungan (SML)
67. Contoh Persetujuan Teknis (KAJIAN TEKNIS) Pembuangan Air Limbah ke
Badan Air Permukaan
Sistem Manajemen Lingkungan (SML)