PENULISAN KASUS
Modul Untuk Diklat Kewidyaiswaraan Berjenjang
Tingkat Menengah

Disusun Oleh:
Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
...
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ................................................................
DAFTAR ISI........................
BAB III

TEKNIK PENULISAN KASUS ................................ 25
A. Proses Penulisan Kasus ...............................
BAB I
PENDAHULUAN
A.

Latar Belakang
Selama ini Widyaiswara lebih dipersepsikan sebagai
profesi yang hanya berhubungan den...
5. Increase

knowledge

(mengembangkan

pengetahuan).

Gambar 1.1.
Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management)
Diantara k...
Dalam konteks Widyaiswara sebagai profesi berbasis
pengetahuan tadi, maka seorang Widyaiswara tidak
cukup hanya memiliki k...
karakteristik kasus, jenis-jenis kasus, model-model
analisis kasus, serta sumber data dan pengelolaannya.
Selain itu, Mata...
b. Menerangkan teknik penulisan kasus;
c. Mempraktekkan penulisan kasus.

D.

Materi Pokok dan Sub Materi Pokok
Mata Dikla...
c. Kerangka berpikir;
d. Analisis/pembahasan kasus;
e. Alternatif pemecahan masalah;
f. Rekomendasi dan lessons learned.

...
BAB II
KONSEPSI KASUS

Indikator Hasil Belajar:
Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta Diklat mampu
menjelaskan konsep...
peluang, yang meskipun sudah dapat dikenali namun
tetap membutuhkan solusi berupa aksi nyata dari
pemerintah.
Dari pengert...
4. Alternatif solusi atau penyelesaian masalah, artinya
bahwa terhadap kompleksitas masalah yang ada
harus dilakukan anali...
diterapkan. Selain itu, dalam studi kasus biasanya akan
fokus pada unit analisis yang spesifik, sedangkan dalam
penulisan ...
peraturan

perundang-undangan,

siklus

karir

pegawai (sejak rekrutmen hingga pensiun), maupun
permasalahan.

C.

Karakte...
yang ada, sehingga masih membutuhkan
analisis yang lebih dalam dan komprehensif;1
d. Dapat

disusun

secara

sekuensial

a...
mudah. Terkait hal ini, penulis/peneliti harus
memiliki akses yang cukup terhadap berbagai
sumber yang digunakan sebagai d...
1. Evaluative-focused case, yakni kasus yang disusun
untuk melakukan evaluasi terhadap hasil atau
dampak sebuah kebijakan/...
and Planning (1993, New Jersey: Prentice-Hall), yang
membagi analisis kebijakan menjadi 6 (enam) langkah
sebagai berikut:
...
4. Melakukan analisis dan evaluasi terhadap setiap
kriteria yang dikembangkan, dengan memberikan
bobot terhadap setiap kri...
Gambar 2.1.
Model Analisis Kasus Patton and Sawicki
Selain model diatas, ada model lain yang banyak
dipergunakan dan cukup...
Gambar 2.2.
Model Analisis Kasus PAF (Policy Analysis Framework)

F.

Sumber Data
Data adalah segala informasi tentang var...
Dilihat dari klasifikasinya, data dapat dibagi menjadi 2
(dua) jenis yakni data primer (primary sources) dan
data sekunder...
Menurut Schoen and Sprague (1954, dalam
McGraw-Hill Higher Education, A Guide to Case
Analysis, tanpa tahun), ada 5 (lima)...
(policy system) dan dimensi proses (policy process).
Sistem kebijakan berhubungan dengan Interaksi
dan Interkoneksi antara...
Dari penjelasan tentang utilisasi analisis kasus dalam
manajemen stratejik dan manajemen kebijakan diatas
dapat disimpulka...
I.

Rangkuman
Dalam bab ini telah dikemukakan pengertian dan
unsur-unsur kasus, karakteristik kasus, jenis-jenis kasus,
se...
manfaatnya, dalam bentuk apa kira-kira pembelajaran
pada mata diklat ini membawa manfaat: apakah dalam
mengidentifikasikan...
BAB III
TEKNIK PENULISAN KASUS

Indikator Hasil Belajar:
Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta Diklat mampu
menjelask...
considered

problematic),

untuk

kemudian

dikembangkan melalui proses penggalian data dan
informasi yang relevan. Dalam ...
3. Kerangka berpikir,
4. Analisis/pembahasan,
5. Aternatif pemecahan masalah dan rekomendasi,
6. Lesson learned/policy imp...
2. Pokok Permasalahan.
Masalah pada dasarnya adalah situasi yang tidak
diinginkan, yang tidak menguntungkan, dan selalu
in...
memperjelas kerangka berpikir, sangat dianjurkan
penulis menggunakan teori-teori atau kebijakan
yang relevan dengan pokok ...
Siapa saja yang terlibat atau bertanggungjawab
terhadap

masalah

tersebut

baik

secara

individual maupun institusional?...
6. Lesson Learned/Policy Implication.
Bagian ini berisi catatan penulis, prakondisi yang
harus dipenuhi, atau hal-hal lain...
E.

Latihan
Pada bagian latihan ini, peserta diminta untuk
mempraktikan penulisan kasus, meskipun tidak perlu
hingga tunta...
F.

Rangkuman
Dalam bab ini telah dipaparkan mengenai teknik
penulisan kasus yang meliputi proses, sistematika,
serta komp...
3. Dengan melakukan analisis kasus menggunakan
proses dan komponen yang ada, apakah Anda
merasa bahwa masalah yang telah d...
BAB IV
PENUTUP
A.

Simpulan
Dari pembelajaran yang telah Anda dapatkan dari
masing-masing bab pada materi Penulisan Kasus,...
Widyaiswara dituntut memiliki kompetensi berpikir
kreatif dan inovatif melalui praktik penulisan kasus
yang relevan dengan...
dengan menulis KTI untuk publikasi Jurnal atau untuk
dipaparkan dalam sebuah seminar nasional maupun
internasional. Dengan...
DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Aziz, Abdul, 2003, “Memahami Fenomena Sosial Melalui Studi
Kasus”, dalam Burhan Bungin, Analisis Data...
Mustopadidjaja A.R., tanpa tahun, Program Nasional
Pengembangan

Kapasitas

Pengelolaan

Proses

Kebijakan Publik Dalam Pe...
LAMPIRAN
(Contoh Ringkasan Kasus)
1. Ketidaksiapan
Indonesia
Memasuki
ASEAN
Community 2015.
2. Petani Jauh Dari Sejahtera,...
Lampiran 1
Ketidaksiapan Indonesia
Memasuki ASEAN Community 2015
Menteri Perindustrian MS Hidayat mengaku gelisah
dan gugu...
menyiapkan industri unggulan. Ada sembilan komoditas
industri nasional yang diprioritaskan memasuki pasar ASEAN
yakni prod...
modal kerja atau krediat usaha. Ditambah lagi dengan masih
banyaknya IKM yang belum mendaftarkan hak kekayaan
intelektual ...
Lampiran 2
Petani Jauh Dari Sejahtera,
Dunia Pertanian Semakin Tertinggal
Sejumlah regulasi pertanian yang dihasilkan tern...
menjadikan petani suatu pekerjaan yang diminati dan
menyejahterakan.
Kedepan HKTI menuntut pemerintah tidak hanya
berkutat...
Lampiran 3
Dilema Mobil Murah di Jakarta
Dalam waktu dekat, Jakarta dan sekitarnya akan
dibanjiri mobil murah ramah lingku...
Melihat bahwa program yang sama di luar negeri, rata-rata
mobil murah dikembangkan setelah kondisi transportasi
umum memba...
sekitar 30,9 persen pemasaran kendaraan bermotor di
Indonesia terfokus di Jakarta dan sekitarnya.
Sumber :
1. Harian Kompa...
Lampiran 4
Kesejahteraan Buruh dan
Iklim Investasi yang Kurang Kondusif
Ribuan buruh dari Jakarta, Bogor, Depok Tangerang,...
titik temu untuk menghindari penutupan perusahaan yang
dapat berakibat terjadinya PHK masal (Media Indonesia, 6
September ...
Penulisan Kasus
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Penulisan Kasus

2,239 views

Published on

Modul Untuk Diklat Kewidyaiswaraan Berjenjang
Tingkat Menengah

Direktorat Pembinaan Widyaiswara LAN-RI
Jakarta, 2013

Penulisan Kasus

  1. 1. PENULISAN KASUS Modul Untuk Diklat Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat Menengah Disusun Oleh: Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA Direktorat Pembinaan Widyaiswara Lembaga Administrasi Negara RI Jakarta, 2013 i
  2. 2. DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ................................................................ DAFTAR ISI............................................................................ BAB I PENDAHULUAN ................................................. 1 A. Latar Belakang................................................ 1 B. Deskripsi Singkat ............................................ 3 C. Tujuan Pembelajaran...................................... 4 D. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok .............. 5 E. Petunjuk Belajar ............................................. 6 BAB II Konsepsi Kasus ................................................. 7 A. Pengertian dan Unsur Kasus ........................ 7 B. Ruang Lingkup Kasus ................................... 10 C. Karakteristik Kasus ...................................... 11 D. Jenis-Jenis Kasus .......................................... 13 E. Model-Model Analisis Kasus ........................ 14 F. Sumber Data ................................................ 18 G. Penggunaan Analisis Kasus ........................... 19 H. Latihan ......................................................... 22 I. Rangkuman .................................................. 23 J. Evaluasi........................................................ 23 ii
  3. 3. BAB III TEKNIK PENULISAN KASUS ................................ 25 A. Proses Penulisan Kasus ................................ 25 B. Sistematika Penulisan Kasus ........................ 26 C. Komponen Penulisan Kasus ......................... 27 D. Ketentuan Teknis Lain ................................. 31 E. Latihan ......................................................... 32 F. Rangkuman .................................................. 33 G. Evaluasi........................................................ 33 BAB IV PENUTUP ........................................................... 35 A. Simpulan...................................................... 35 B. Tindak Lanjut ............................................... 36 DAFTAR PUSTAKA ................................................................. 38 LAMPIRAN .................................................................... 40 iii
  4. 4. BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Selama ini Widyaiswara lebih dipersepsikan sebagai profesi yang hanya berhubungan dengan fungsi mendidik, mengajar, dan melatih (dikjartih). Namun, tugas dikjartih ini tidak akan maksimal jika tidak di dukung oleh pengetahuan yang terus di-update dan dikembangkan. Dengan kata lain, Widyaiswara adalah sebuah profesi yang berbasis pada manajemen pengetahuan (knowledge management). Menurut Chang (2007, dalam UN-DESA, 2007), knowledge management terdiri dari paling tidak 5 (lima) unsur sebagai berikut: 1. Capture knowledge (menggali dan memperoleh pengetahuan); 2. Refine knowledge (menyempurnakan dan menambah pengetahuan); 3. Share knowledge (menyebarluaskan pengetahuan); 4. Apply knowledge (menerapkan mengaktualisasikan pengetahuan); dan 1 atau
  5. 5. 5. Increase knowledge (mengembangkan pengetahuan). Gambar 1.1. Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management) Diantara kelima unsur diatas, tugas Dikjartih lebih berhubungan dengan unsur share knowledge. Namun dalam siklus knowledge management diatas, sharing knowledge adalah sebuah proses dinamis yang tidak hanya berisi materi yang sama untuk jangka waktu panjang. karena ilmu selalu berkembang, maka seorang Widyaiswara juga terus menggali, menambah, dan menyempurnakan pengetahuan, sehingga pengetahuan yang dibagi dan ditularkan kepada orang lain (peserta diklat) juga akan terus berkembang. 2 PENULISAN KASUS
  6. 6. Dalam konteks Widyaiswara sebagai profesi berbasis pengetahuan tadi, maka seorang Widyaiswara tidak cukup hanya memiliki kompetensi Dikjartih, namun harus mengembangkan juga kemampuan menggali dan mengembangkan pengetahuan, antara lain melalui aktivitas penulisan karya tulis ilmiah maupun analisis kasus. Kemampuan berpikir ilmiah dan analitis bagi seorang Widyaiswara semakin dibutuhkan mengingat perubahan lingkungan strategis pada tataran nasional maupun global yang semakin dinamis. Berbagai perkembangan tadi telah memunculkan banyak peristiwa dan kasus-kasus yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Itulah sebabnya, seorang Widyaiswara wajib untuk terus mengikuti perkembangan kebijakan publik, interaksi antar aktor dan lintas stakeholder dalam sistem tata kelola (governance), sekaligus menguasai pengetahuan substansi terkait kasus-kasus tertentu sesuai bidang minat dan keahliannya. B. Deskripsi Singkat Mata Diklat Penulisan Kasus ini diberikan kepada para peserta Diklat Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat Menengah. Mata diklat ini membahas tentang konsepsi kasus, yang antara lain meliputi pengertian kasus, MODUL DIKLAT KEWIDYAISWARAAN BERJENJANG TK. MENENGAH 3
  7. 7. karakteristik kasus, jenis-jenis kasus, model-model analisis kasus, serta sumber data dan pengelolaannya. Selain itu, Mata Diklat ini juga akan menguraikan tentang teknik penulisan kasus. C. Tujuan Pembelajaran Memperhatikan latar belakang seperti dipaparkan diatas serta kebutuhan membangun profesionalisme Widyaiswara dalam konteks perubahan lingkungan strategis, maka kompetensi dasar dan indikator hasil belajar Mata Diklat Penulisan Kasus adalah sebagai berikut: 1. Kompetensi Dasar Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu berpikir analitis dalam memberikan respon yang cepat dan cerdas atas issu/peristiwa/kasus tertentu, serta mampu menghasilkan alternatif-alternatif solusi dan rekomendasi untuk mengatasi permasalahan pokok dari kasus tersebut. 2. Indikator Hasil Belajar Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat: a. Menjelaskan konsepsi kasus; 4 PENULISAN KASUS
  8. 8. b. Menerangkan teknik penulisan kasus; c. Mempraktekkan penulisan kasus. D. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok Mata Diklat Komunikasi Persuasif merupakan mata Diklat dengan durasi 10 jam pelajaran (10 JP) dengan alokasi ceramah, tanya jawab, dan praktik dan/atau simulasi. Sebanyak 2 JP untuk kegiatan ceramah, 2 JP untuk Tanya jawab dalam rangka pendalaman dan penyamaan persepsi, serta sisanya 6 JP untuk praktik dan/atau simulasi. Adapun materi pokok dan sub materi pokok sebagai berikut: 1. Pendahuluan a. Arti pentingnya Widyaiswara dalam konteks manajemen pengetahuan; b. Arti pentingnya kasus. 2. Konsepsi Kasus a. Pengertian kasus dan unsur-unsur kasus; b. Karakteristik kasus; c. Jenis-jenis kasus; d. Model-model analisis kasus; e. Sumber data dan pengelolaa data. 3. Teknik Penulisan Kasus a. Ringkasan kasus; b. Pokok permasalahan; MODUL DIKLAT KEWIDYAISWARAAN BERJENJANG TK. MENENGAH 5
  9. 9. c. Kerangka berpikir; d. Analisis/pembahasan kasus; e. Alternatif pemecahan masalah; f. Rekomendasi dan lessons learned. E. Petunjuk Belajar Penyampaian materi Diklat ini menggunakan pendekatan andragogi, atau pembelajaran untuk orang dewasa. Dalam pendekatan andragogi, proses pembelajaran lebih difokuskan pada keaktifan peserta, dalam bentuk interaksi antar peserta, simulasi atau eksperimen untuk melatih konsep yang dipelajari. Untuk dapat melakukan analisis kasus secara baik, maka seseorang harus memiliki habit yang terkait dengan aktivitas akademik atau ilmiah seperti banyak membaca, rajin menulis, sering diskusi, serta terusmenerus memperbaharui pengetahuan dengan informasi terbaru. Seorang penulis kasus dituntut pula untuk berani berpikir secara bebas (our of the box thinking) dengan membuka segala kemungkinan. 6 PENULISAN KASUS
  10. 10. BAB II KONSEPSI KASUS Indikator Hasil Belajar: Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta Diklat mampu menjelaskan konsepsi kasus, yang meliputi pengertian dan unsur-unsur kasus, ciri-ciri dan jenis-jenis kasus, model-model analisis kasus, serta sumber data dan pengelolaann data dala penulisan kasus. A. Pengertian dan Unsur Kasus Kasus pada dasarnya adalah sebuah peristiwa atau kejadian faktual yang mengandung adanya permasalahan yang kompleks, yang membutuhkan solusi lewat pengambilan tindakan/keputusan atas peristiwa atau kejadian tersebut. Pengertian ini sangat serupa dengan pengertian masalah kebijakan (policy problem) yang dikemukakan oleh William Dunn yakni unrealized needs, values, opportunities, however we identified, the solution require public actions. Secara bebas definisi dari Dunn ini dapat diterjemahkan bahwa masalah kebijakan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan, nilai, dan 7
  11. 11. peluang, yang meskipun sudah dapat dikenali namun tetap membutuhkan solusi berupa aksi nyata dari pemerintah. Dari pengertian tentang kasus diatas, maka dapat dirumuskan beberapa unsur dari kasus, antara lain: 1. Fakta, yang berarti bahwa kasus bukanlah sebuah rekaan, imajinasi, fiksi, mitos, ramalan, atau harapan. Sebuah kasus harus didukung dengan data obyektif dan informasi selengkap dan seakurat mungkin, baik data primer maupun sekunder, baik berupa narasi, angka, dan gambar, grafis, film, maupun data lain yang relevan. 2. Masalah, yang berarti bahwa dalam sebuah kejadian/peristiwa tadi terkadung adanya sesuatu yang tidak diinginkan, atau adanya gap antara hal yang ideal dengan realita yang ada, antara norma dengan perilaku nyata, antara visi dengan kinerja nyata, dan sebagainya. 3. Kompleksitas masalah, artinya masalah tadi tidak berdiri sendiri dan bersifat sederhana, namun sangat boleh jadi memiliki keterkaitan dengan masalah yang lain, melibatkan banyak pihak, tidak jelas hubungan sebab akibatnya, dan seterusnya. 8 PENULISAN KASUS
  12. 12. 4. Alternatif solusi atau penyelesaian masalah, artinya bahwa terhadap kompleksitas masalah yang ada harus dilakukan analisis untuk dapat dirumuskan alternatif solusi yang akan direkomendasikan untuk memecahkan masalah tersebut. Meskipun memiliki beberapa kesamaan baik secara istilah maupun proses analisis secara substantif, namun perlu dipahami bahwa pengertian kasus disini dibedakan dengan studi kasus (case study). Studi kasus adalah sebuah metode dalam penelitian yang menggunakan analisis mendalam, yang dilakukan secara lengkap dan teliti terhadap seorang individu, keluarga, kelompok, lembaga, atau unit sosial lain (Polit and Hungler, 1999, dalam Pitoyo, tanpa tahun). Pengerian lain dikemukakan oleh Abdul Aziz (dalam Bungin, 2003) yang menyebutkan studi kasus sebagai suatu upaya untuk menyelidiki suatu fenomena sosial dimana batas-batas antara fenomena dengan konteks tidak tampak dengan tegas. Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa studi kasus merupakan sebuah pilihan metode atau pendekatan dalam penelitian, sedangkan penulisan kasus bukanlah merupakan jenis metode baru, namun dapat menggunakan studi kasus sebagai metode yang MODUL DIKLAT KEWIDYAISWARAAN BERJENJANG TK. MENENGAH 9
  13. 13. diterapkan. Selain itu, dalam studi kasus biasanya akan fokus pada unit analisis yang spesifik, sedangkan dalam penulisan kasus tidak dibatasi pada unit analisis secara sempit. Penulisan kasus lebih difokuskan pada kasusnya, namun dapat menjangkau unit analisis yang lebih luas. B. Ruang Lingkup Kasus Mengingat modul ini secara khusus disusun untuk kebutuhan pengembangan kompetensi Widyaiswara, maka kasus yang dipilih untuk dianalisis adalah kasus yang memiliki keterkaitan dengan: 1. Spesialisasi seorang Widyaiswara, yakni yang berhubungan dengan yang latar belakang keilmuan atau rumpun mata diklat yang diajarkan; 2. Dimensi kediklatan, baik menyangkut kebijakan diklat, program diklat, tenaga kediklatan, kelembagaan diklat, sarana prasarana diklat, dan sebagainya; 3. Kebijakan teknis lingkup Kementerian/Lembaga/ Pemda tertentu atau lingkup badan/pusat Diklat Kementerian/lembaga/Pemda; 4. Kebijakan pembinaan dan pengembangan SDM aparatur secara nasional, mulai dari dimensi 10 PENULISAN KASUS
  14. 14. peraturan perundang-undangan, siklus karir pegawai (sejak rekrutmen hingga pensiun), maupun permasalahan. C. Karakteristik Kasus Ada beberapa karakteristik umum dan karakteristik yang khas yang perlu dikenali dalam sebuah penulisan dan analisis kasus, antara lain: 1. Karakteristik umum, meliputi 5 (lima) hal yakni: a. Ada karakter atau peran yang dimainkan oleh aktor-aktor tertentu yang terkait secara jelas dengan kasus tersebut, baik secara individual maupun institusional; b. Bersifat aktual, dalam arti bahwa kejadian/ peristiwa tersebut masih berlangsung, masih menjadi polemik dan pusat perhatian banyak orang, sehingga memiliki urgensi cukup tinggi untuk dianalisis; c. Belum ada tindakan/keputusan final dari aparat/instansi yang berwenang terkait kasus MODUL DIKLAT KEWIDYAISWARAAN BERJENJANG TK. MENENGAH 11
  15. 15. yang ada, sehingga masih membutuhkan analisis yang lebih dalam dan komprehensif;1 d. Dapat disusun secara sekuensial atau kronologis, dalam arti bahwa plot ceritera dimulai dari setting kejadian, waktu dan tempat secara berurutan dari awal hingga akhir. Meskipun demikian, seorang penulis memiliki gaya bahasa tulisan (selikung) yang berbedabeda, sehingga sekuensi penulisan dapat saja tidak mulai dari awal ke akhir (ascendant), namun dapat dimulai dari fakta yang terbaru dan dirunut ke fakta-fakta sebelumnya (descendant). Yang terpenting, deskripsi kasus haruslah memberi alur cerita yang logis dan sistematis, sehingga dengan mudah dapat diketahui hubungan antar peristiwa dalam kasus tersebut. e. Tingkat kesulitan kasus yang sedang, artinya tidak terlalu sulit dan memberatkan penulis/peneliti, namun juga tidak terlalu 1 12 Jika seseorang ingin menganalisis pilihan tindakan/keputusan pemerintah dalam mengatasi kasus tertentu, maka bentuk tulisan yang dihasilkan adalah KTI atau policy paper, bukan lagi analisis kasus. Kasus diasumsikan telah selesai ketika telah dilakukan pengambilan keputusan (policy making), sehingga analisis kasus menjadi kurang bermanfaat karena apapun rekomendasi yang dihasilkan tidak lagi dapat mempengaruhi pilihan/keputusan pejabat/instansi yang berwenang tadi.. PENULISAN KASUS
  16. 16. mudah. Terkait hal ini, penulis/peneliti harus memiliki akses yang cukup terhadap berbagai sumber yang digunakan sebagai data, sekaligus memiliki minat dan pemahaman substanstif mengenai kasus tersebut. 2. Karakteristik khas, meliputi 3 (tiga) hal yakni: a. Memiliki keterkaitan dengan bidang keahlian/ minat/materi ajar Widyaiswara, sehingga kasus yang ditulis dapat diutilisasi untuk memperkaya materi mata diklat tertentu; b. Jika kasus yang ditulis cukup kompleks secara materi maupun aktor yang terlibat, dapat difokuskan pada bagian tertentu dari kasus tersebut; c. Sebaiknya dihindari keragu-raguan, misalnya dengan menggunakan kata “katanya”, “konon”, “mungkin”, dan sejenisnya. Hal ini penting diperhatikan agar penulisan analisis kasus tidak menjadi fitnah atau sarat dengan konflik kepentingan; D. Jenis-Jenis Kasus Dilihat dari orientasi atau kepentingannya, penulisan kasus dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni: MODUL DIKLAT KEWIDYAISWARAAN BERJENJANG TK. MENENGAH 13
  17. 17. 1. Evaluative-focused case, yakni kasus yang disusun untuk melakukan evaluasi terhadap hasil atau dampak sebuah kebijakan/tindakan pemerintah. Analisis seperti ini dapat disebut pula sebagai analisis terhadap kebijakan (analysis of policy). Analisis ini biasanya difokuskan pada bagaimana, mengapa, kapan, serta diperuntukkan bagi siapa (target groups) sebuah kebijakan dibuat; 2. Decision-focused case, yakni kasus yang berorientasi pada pengambilan keputusan. Analisis seperti ini dapat disebut pula sebagai analisis untuk kebijakan (analysis for policy). Bentuk analisis ini mencakup riset dan argumen-argumen yang dimaksudkan untuk memberikan pengaruh terhadap agenda kebijakan baik dari lingkungan internal maupun eksternal pemerintah. E. Model-Model Analisis Kasus Kegiatan menganalisis kasus pada dasarnya mirip dengan analisis kebijakan (policy analysis). Banyak pakar yang telah mengemukakan pandangan mengenai proses dan/atau model-model dalam analisis kebijakan. Salah satunya adalah Patton and Sawicki dalam bukunya yang berjudul Basic Methods of Policy Analysis 14 PENULISAN KASUS
  18. 18. and Planning (1993, New Jersey: Prentice-Hall), yang membagi analisis kebijakan menjadi 6 (enam) langkah sebagai berikut: 1. Menentukan atau mendefinisikan masalah kebijakan dengan cara menganalisis data dan informasi yang relevan dengan masalah tersebut (Defining the problem by analyzing the data and the information gathered). 2. Mengidentifikasikan atau mengembangkan kriteriakriteria untuk pemecahan masalah. Dalam hal ini, seorang pengambil kebijakan harus memperhatikan faktor-faktor terkait sebelum memutuskan sesuatu (Identifying the decision criteria that will be important in solving the problem. The decision maker must determine the relevant factors to take into account when making the decision). 3. Membuat daftar alternatif yang akan dipilih sebagai kebijakan terbaik dalam menyelesaikan masalah kebijakan (A brief list of the possible alternatives must be generated; these could succeed to resolve the problem). MODUL DIKLAT KEWIDYAISWARAAN BERJENJANG TK. MENENGAH 15
  19. 19. 4. Melakukan analisis dan evaluasi terhadap setiap kriteria yang dikembangkan, dengan memberikan bobot terhadap setiap kriteria (A critical analyses and evaluation of each criterion is brought through. For example strength and weakness tables of each alternative are drawn and used for comparative basis. The decision maker then weights the previously identified criteria in order to give the alternative policies a correct priority in the decision). 5. Melakukan evaluasi terhadap setiap alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, untuk kemudian memilih alternatif terbaik sebagai kebijakan terpilih (The decision-maker evaluates each alternative against the criteria and selects the preferred alternative). 6. Menjalankan kebijakan yang telah dipilih (The policy is brought through). Dalam bentuk skematik, model analisis kasus Patton and Sawicki dapat dilihat sebagai berikut: 16 PENULISAN KASUS
  20. 20. Gambar 2.1. Model Analisis Kasus Patton and Sawicki Selain model diatas, ada model lain yang banyak dipergunakan dan cukup sederhana yang dikenal dengan Policy Analysis Framework (dalam Rewansyah, 2010). Model ini terdiri dari 3 (tiga) langkah yakni: 1) analisis masalah dengan menentukan mana yang salah dan apa fakfor penyebabnya; 2) melakukan penilaian dan memilih alternatif; serta 3) mengevaluasi pilihan kebijakan, termasuk aspek informasi kebijakan serta monitoring dan evaluasinya. Dalam bentuk gambar, model PAF ini dapat disimak sebagai berikut: MODUL DIKLAT KEWIDYAISWARAAN BERJENJANG TK. MENENGAH 17
  21. 21. Gambar 2.2. Model Analisis Kasus PAF (Policy Analysis Framework) F. Sumber Data Data adalah segala informasi tentang variabel/aspek yang diteliti. Dalam hal ini, penulisan kasus dapat bersumber dari berita media, laporan kerja instansi tertentu, hasil penelitian atau investigasi, pengaduan masyarakat, kasus hukum seperti amar putusan hakim, dan sebagainya. 18 PENULISAN KASUS
  22. 22. Dilihat dari klasifikasinya, data dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis yakni data primer (primary sources) dan data sekunder (secondary sources). Data primer antara lain meliputi pengalaman pribadi, hasil wawancara, atau hasil pengamatan langsung (observasi). Sedangkan data sekunder antara lain berupa: • Dokumen pemerintahan seperti laporan, memo, nota dinas, publikasi pemerintah, peraturan perundang-undangan, Renstra, dan sebagainya; • Publikasi pada jurnal, majalah, buku, dan artikel; • Berita dari berbagai media TV, radio, atau audio visual lannya. G. Penggunaan Analisis Kasus Analisis dan penulisan kasus sering dilakukan dan sangat bermanfaat dalam bidang-bidang antara lain: 1. Manajemen Stratrejik (strategic management). Esensi analisis kasus dalam manajemen stratejik adalah untuk mendiagnosa dan menilai kasus, untuk kemudian diajukan rekomendasi tindak lanjutnya (to diagnose and size up the situation described in the case and then to recommend appropriate action steps). MODUL DIKLAT KEWIDYAISWARAAN BERJENJANG TK. MENENGAH 19
  23. 23. Menurut Schoen and Sprague (1954, dalam McGraw-Hill Higher Education, A Guide to Case Analysis, tanpa tahun), ada 5 (lima) kegunaan analisis kasus dalam stratejik manajemen, yakni: Increasing understanding of what managers should and should not do in guiding a business to success. Building skills in sizing up company resource strengths and weaknesses and in conducting strategic analysis in a variety of industries and competitive situations. Getting valuable practice in identifying strategic issues that need to be addressed, evaluating strategic alternatives, and formulating workable plans of action. Enhancing sense of business judgment, as opposed to uncritically accepting the authoritative crutch of the professor or “backof-the-book” answers. Gaining in-depth exposure to different industries and companies, thereby acquiring something close to actual business experience. 2. Manajemen Kebijakan (policy management) Menurut Mustopadidjaja (tanpa tahun), manajemen kebijakan terdiri dari dimensi sistem 20 PENULISAN KASUS
  24. 24. (policy system) dan dimensi proses (policy process). Sistem kebijakan berhubungan dengan Interaksi dan Interkoneksi antara pelaku kebijakan (policy actors), lingkungan kebijakan (policy environment), kelompok sasaran (target groups), dan kebijakan publik itu sendiri. Sistem kebijakan juga terkait dengan soal interdependensi antara input – proses – output dalam siklus kebijakan. Sedangkan proses kebijakan berhubungan dengan tahapan untuk menghasilkan kebijakan publik, yang dimulai dari perumusan masalah (pengenalan, pencarian, pendefinisian, dan spesifikasi masalah), pengembangan dan pemilihan alternatif kebijakan, implementasi kebijakan, serta monitoring evaluasi dan pengukuran kinerja kebijakan. Dalam konteks sistem dan proses kebijakan tadi, keberadaan dokumen yang memuat analisis permasalahan beserta laternatif dan rekomendasi kebijakan, sangatlah penting. Dalam hal ini, kertas kerja analisis kebijakan seperti itu sering dikenal dengan istilah policy paper ataupun policy brief, yang esensi maupun komponennya dapat disamakan dengan analisis kasus. Dengan kata lain, analisis kasus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan manajemen kebijakan publik. MODUL DIKLAT KEWIDYAISWARAAN BERJENJANG TK. MENENGAH 21
  25. 25. Dari penjelasan tentang utilisasi analisis kasus dalam manajemen stratejik dan manajemen kebijakan diatas dapat disimpulkan bahwa analisis kasus memiliki manfaat di organisasi manapun, publik maupun privat, profit-oriented maupun non-profit organization, besar maupun kecil, dan seterusnya. H. Latihan 1. Dalam kelompok kecil, coba cari dan tentukan sebuah kasus, kemudian diskusikan dalam kelompok apakah kasus tersebut telah memenuhi unsur-unsur kasus, dan apakah mengandung karakteristik yang jelas; 2. Masih dalam kelompok, diskusikan kasus yang telah dipilih dan telah ditelaah dari aspek kelengkapan unsur dan karakteristiknya tadi, dengan menggunakan model analisis kasus. Pilihlah satu saja model analisis kasus, dan lakukan sesuai tahapan atau langkah-langkah dalam model analisis tersebut. 3. Dari mana saja kira-kira sumber data 4. Paparkan hasil diskusi kelompok secara ringkas di depan kelas. 22 PENULISAN KASUS
  26. 26. I. Rangkuman Dalam bab ini telah dikemukakan pengertian dan unsur-unsur kasus, karakteristik kasus, jenis-jenis kasus, serta model-model analisis kasus. Dengan memahami substansi materi-materi tersebut, peserta diyakini telah memiliki bekal pengetahuan (knowledge competence) yang cukup mengenai konsepsi dasar kasus, yang akan sangat penting untuk mengikuti pembelajaran pada tahapan selanjutnya yang lebih berbasis praktik (skills competence). J. Evaluasi Setelah melalui pembelajaran pada tahap ini, apakah pemahaman peserta tentang konsep kasus sudah jelas? Apakah konsep yang disampaikan sudah memadai, ataukah masih dirasakan kurang? Atau, berdasarkan pengalaman peserta adakah konsep lain yang ingin ditambahkan untuk memperkaya konsep yang ada? Selain pertanyaan-pertanyaan mengenai substansi dan konsepsi kasus diatas, apakah pembelajaran pada mata diklat ini memiliki kemanfaatan untuk peserta dalam menjalankan tugasnya selaku Widyaiswara dan selaku pegawai di Kementerian/Lembaga/Pemda? Jika ada MODUL DIKLAT KEWIDYAISWARAAN BERJENJANG TK. MENENGAH 23
  27. 27. manfaatnya, dalam bentuk apa kira-kira pembelajaran pada mata diklat ini membawa manfaat: apakah dalam mengidentifikasikan masalah organisasi secara lebih jelas, ataukah dalam hal merekomendasikan solusi untuk mengatasi masalah, atau ada kemanfaatan yang lain? Dalam bentuk pertanyaan lain, bagaimanakah utilisasi penulisan / analisis kasus dalam konteks tugas dan fungsi organisasi asal peserta diklat? 24 PENULISAN KASUS
  28. 28. BAB III TEKNIK PENULISAN KASUS Indikator Hasil Belajar: Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta Diklat mampu menjelaskan dan mempraktikkan teknik penulisan kasus, berdasarkan kaidah-kaidah pokok yang dipelajari bersama. I keep six honest serving men (They taught me all I knew); Their names are What and Why and When And How and Where and Who. — Rudyard Kipling A. Proses Penulisan Kasus Untuk menulis dan menganalisis kasus, pada dasarnya tidak diperlukan dilakukannya penelitian secara khusus seperti menyusun rancangan penelitian (research design), membuat kuesioner dan pedoman wawancara, menetapkan populasi dan sampel, dan sejenisnya. Penulis kasus cukup menemukan sebuah peristiwa/ kejadian yang mengandung situasi masalah (situation 25
  29. 29. considered problematic), untuk kemudian dikembangkan melalui proses penggalian data dan informasi yang relevan. Dalam hal ini, penulis kasus dapat mengoptimalkan desk-analysis atau documentary study, misalnya dengan mengumpulkan catatan (note taking) dari berita koran, laporan kegiatan, majalah, jurnal, buku-buku di perpustakaan, sumber internet, dan lain- lain. Dari informasi yang terkumpul ini, penulis kasus harus mampu membuat deskripsi kasus secara ringkas, logis, sistematis, dan kronologis. Dari deskripsi / ringkasan kasus ini, penulis kasus dituntut mampu secara cermat merumuskan masalah pokok dari rangkaian peristiwa dan fakta yang ada. Pokok masalah inilah yang akan dianalisis sampai dengan tahap akhir yakni dihasilkannya rekomendasi terbaik. B. Sistematika Penulisan Kasus Sesuai dengan proses penulisan dan analisis kasus diatas, maka format penulisan kasus dirancang dengan sistematika sebagai berikut: 1. Deskripsi / ringkasan kasus, 2. Pokok permasalahan, 26 PENULISAN KASUS
  30. 30. 3. Kerangka berpikir, 4. Analisis/pembahasan, 5. Aternatif pemecahan masalah dan rekomendasi, 6. Lesson learned/policy implication. Modifikasi terhadap format atau sistematika diatas pada dasarnya dimungkinkan, demikian pula peristilahan tentang komponen penulisan kasus bukan merupakan sesuatu yang baku. Yang terpenting adalah bahwa komponen analisis harus terpenuhi sesuai kaidah yang dipelajari bersama, yakni adanya permssalahan, adanya analisis masalah (beserta pisau analisisnya), dan adanya penyelesaian masalah (alternatif dan rekomendasi). C. Komponen Penulisan Kasus 1. Deskripsi / Ringkasan Kasus. Komponen ini bertujuan untuk memberikan latar belakang dan kronologi sebuah kejadian/peristiwa yang jelas, logis, dan sistematis bagi pembaca. Dalam deskripsi kasus ini diharapkan terdapat informasi minimal yang menyangkut aktor atau pihak-pihak yang terlibat, waktu dan urutan kejadian, data pendukung, serta informasi lain yang relevan. MODUL DIKLAT KEWIDYAISWARAAN BERJENJANG TK. MENENGAH 27
  31. 31. 2. Pokok Permasalahan. Masalah pada dasarnya adalah situasi yang tidak diinginkan, yang tidak menguntungkan, dan selalu ingin dihindari oleh setiap orang. Masalah adalah juga sebuah situasi kesenjangan (gap) antara hal yang ideal (das sollen) dengan realita yang ada (das sein), antara norma dengan perilaku nyata, antara visi dengan kinerja nyata, dan sebagainya. Dari rangkaian peristiwa yang sudah dipaparkan pada deskripsi kasus, penulis menarik masalah pokok atau masalah utamanya, bukan rincian masalah yang banyak jumlahnya. Dalam hal ini, masalah pokok adalah masalah yang mencakup keseluruhan masalah yang lebih rinci. Dalam merumuskan pokok permasalahan, penulis dapat menggunakan (interrogative sentence) kalimat pertanyaan atau kalimat negatif (negative sentence). 3. Kerangka Berpikir. Yang dimaksud sebagai kerangka berpikir disini adalah logika berpikir penulis yang menghubungkan antara sebuah variabel dengan variabel lainnya beserta hubungan kausalitasnya, sehingga pembaca dapat 28 mengikuti alur pikir penulis. Untuk PENULISAN KASUS
  32. 32. memperjelas kerangka berpikir, sangat dianjurkan penulis menggunakan teori-teori atau kebijakan yang relevan dengan pokok masalah yang diangkat, serta memanfaatkan pemodelan berupa gambar, grafik, atau rich picture, dan bukan narasi semata. Singkatnya, dalam kerangka berpikir ini akan dapat dipahami dengan cukup mudah bagaimana sebuah masalah dapat diselesaikan. 4. Analisis/Pembahasan. Dalam tahap ini, penulis melakukan academic exercise dengan mengkaitkan sebuah fakta dengan fakta lainnya. Penulis melakukan pengolahan data, penafsiran terhadap temuan, mengkonfirmasi dengan data lain, hingga menemukan jawaban atas permasalahan pokok dan mengambil kesimpulan. Beberapa pertanyaan dibawah ini sangat boleh jadi diperlukan untuk membantu melakukan analisis. Faktor apa saja yang menjadi penyebab masalah tersebut? Apa dampak dari masalah tersebut baik untuk sekarang maupun untuk masa mendatang, baik untuk organisasi yang bersangkutan maupun untuk stakeholder-nya? Langkah apa saja yang pernah dilakukan untuk mengatasi masalah yang ada? MODUL DIKLAT KEWIDYAISWARAAN BERJENJANG TK. MENENGAH 29
  33. 33. Siapa saja yang terlibat atau bertanggungjawab terhadap masalah tersebut baik secara individual maupun institusional? Mengapa upaya-upaya diatas belum berhasil sehingga masalah belum terpecahkan? 5. Alternatif Pemecahan Masalah dan Rekomendasi. Atas dasar hasil analisis pada tahap sebelumnya, penulis diminta untuk mengajukan alternatif solusi yang tidak bersifat tunggal. Artinya, solusi yang ditawarkan minimal berjumlah 2 (dua) Alternatif apa saja yang prospektif utk mengatasi masalah? Apa kelebihan dan kekurangan masing-masing alternatif tadi? Alternatif mana yang sebagai kebijakan direkomendasikan terpilih (policy recommendation)? Bagaimana langkah konkrit (policy action) untuk merealisasikan alternatif/kebijakan terpilih tersebut. Untuk membantu membuat rencana aksi ini, penulis dapat menggunakan prinsip SIABIDIBA (SIAPA mengejaka APA, BILAMANA harus dikerjakan dan diselesaikan, DIMANA rencana tadi dijalankan, dan BAGAIMANA hasil yang harus dicapai). 30 PENULISAN KASUS
  34. 34. 6. Lesson Learned/Policy Implication. Bagian ini berisi catatan penulis, prakondisi yang harus dipenuhi, atau hal-hal lain yang perlu diperhatikan agar masalah yang sama tidak terjadi lagi di kemudian hari. D. Ketentuan Teknis Lain Mengingat bahwa penulisan kasus ini tidak sama tingkatannya dengan proses penelitian yang baku, dan juga tidak sama tingkatannya dengan Karya Tulis Ilmiah (KTI) seperti Thesis/Disertasi atau tulisan untuk konsumsi Jurnal Ilmiah, maka panjang tulisan juga tidak dituntut sama dengan bentuk KTI pada umumnya. Penulisan kasus sudah dianggap memadai antara 5 hingga 15 halaman, meski hal ini bukan sebuah ketentuan mutlak. Selain itu, perlu digarisbawahi bahwa meskipun berbeda dengan KTI pada umumnya, namun penulisan kasus juga masuk dalam kategori karya ilmiah, karena menerapkan prinsip-prinsip berpikir ilmiah juga. Oleh karena dalam penulisan kasus ini juga berlaku ketentuan yang sama untuk KTI, misalnya dalam hal tenik penulisan kutipan dan keharusan menyebutkan sumber referensi kedalam daftar pustaka. MODUL DIKLAT KEWIDYAISWARAAN BERJENJANG TK. MENENGAH 31
  35. 35. E. Latihan Pada bagian latihan ini, peserta diminta untuk mempraktikan penulisan kasus, meskipun tidak perlu hingga tuntas dan lengkap. Akan lebih baik jika peserta telah memiliki informasi terkait kasus yang akan ditulis, sehingga dapat berlatih membuat deskripsi/ringkasan kasus. Untuk peserta yang sama sekali belum memiliki ide tentang kasus tertentu, dan tidak memiliki informasi sama sekali, maka dapat berlatih merumuskan pokok permasalahan dengan memanfaatkan ringkasan kasus yang disediakan dalam lampiran modul ini. Peserta juga mendiskusikan dapat berlatih kerangka pikir, membuat atau dan berlatih menganalisis kasus, atau bahkan juga mendiskusikan formulasi rekomendasi. Dengan demikian, setiap peserta tidak harus melakukan latihan pada komponen yang sama, tergantung pada minat dan modal awal yang telah dimiliki oleh peserta. Selanjutnya, hasil latihan diminta untuk dipresentasikan agar menjadi ajang saling belajar antar peserta. 32 PENULISAN KASUS
  36. 36. F. Rangkuman Dalam bab ini telah dipaparkan mengenai teknik penulisan kasus yang meliputi proses, sistematika, serta komponen pokok dalam penulisan kasus. Ada 6 (enam) komponen deskripsi/ringkasan yang kasus, harus dipenuhi, pokok yakni permasalahan, kerangka berpikir, analisis / pembahasan, alternatif pemecahan masalah dan rekomendasi, serta lesson learned / policy implication. Bab ini lebih menekankan pada penguatan kemampuan motorik, yakni keterampilan menyusun analisis kasus. G. Evaluasi 1. Coba sebutkan proses yang dibutuhkan dalam penulisan kasus. Apakah Anda memiliki pandangan lain mengenai proses penulisan kasus? 2. Coba jelaskan 6 (enam) komponen yang harus dipenuhi dalam penulisan kasus. Apakah Anda memiliki pandangan lain mengenai komponen dasar dalam penulisan kasus? Apakah keenam komponen tadi sudah cukup untuk menghasilkan analisis kasus yang mudah dipahami dan memiliki landasan akademik cukup kuat? MODUL DIKLAT KEWIDYAISWARAAN BERJENJANG TK. MENENGAH 33
  37. 37. 3. Dengan melakukan analisis kasus menggunakan proses dan komponen yang ada, apakah Anda merasa bahwa masalah yang telah dirumuskan dapat diselesaikan dengan baik dan memuaskan? 34 PENULISAN KASUS
  38. 38. BAB IV PENUTUP A. Simpulan Dari pembelajaran yang telah Anda dapatkan dari masing-masing bab pada materi Penulisan Kasus, diharapkan Anda memiliki gambaran yang lengkap tentang konsep kasus dan teknik penulisan/analisis kasus. Penulisan kasus merupakan sebuah teknik analisis yang bukan hanya digunakan dalam dunia manajemen stratejik dan analisis kebijakan publik, namun juga dapat dipergunakan untuk menguraikan masalah di berbagai bidang – termasuk masalah yang berkaitan dengan kediklatan – hingga menemukan solusi terbaiknya. Analisis atau penulisan kasus juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses berpikir kreatif seorang Widyaiswara, sehingga mau tidak mau seorang 35
  39. 39. Widyaiswara dituntut memiliki kompetensi berpikir kreatif dan inovatif melalui praktik penulisan kasus yang relevan dengan bidang tugas dan spesialisasi atau keahliannya. B. Tindak Lanjut Apa yang dapat Anda lakukan setelah pembelajaran ini? Tentu saja untuk bisa menguasai dengan baik, dibutuhkan praktik yang kontinyu dan berkekelanjutan. Sangat dianjurkan seorang Widyaiswara menulis dan/atau menganalisis suatu kasus minimal dalam 6 (enam) bulan sekali. Penulisan kasus ini bukan hanya untuk kebutuhan angka kredit dan kenaikan dalam jabatan fungsional, namun lebih sebagai wujud profesionalisme penyandang profesi yang berbasis pengetahuan (knowledge-based profession). Menulis kasus hendaknya terus menerus dikembangkan sebagai sebuah kebutuhan, dan bukan sebagai kewajiban semata, terlebih dipandang sebagai beban. Aktivitas menulis kasus perlu disejajarkan 36 PENULISAN KASUS
  40. 40. dengan menulis KTI untuk publikasi Jurnal atau untuk dipaparkan dalam sebuah seminar nasional maupun internasional. Dengan kata lain, menulis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi, karya, dan aktivitas Widyaiswara. Hasil tulisan sendiri dapat dijadikan sebagai materi pelengkap bahan ajar, sehingga Widyaiswara akan senantiasa memiliki kebaruan (novelty) dalam setiap kesempatan melakukan fungsi dasar Dikjartih (mendidik, mengajar, dan melatih). MODUL DIKLAT KEWIDYAISWARAAN BERJENJANG TK. MENENGAH 37
  41. 41. DAFTAR PUSTAKA Buku: Aziz, Abdul, 2003, “Memahami Fenomena Sosial Melalui Studi Kasus”, dalam Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Chang, Shih-Hsien, 2007, “Enhancing the Quality of a Public Administration Training Plan through Knowledge Management”, dalam United Nations Department of Economic and Social Affairs (UN-DESA) and International Association of Schools and Institutes of Administration (IASIA), Excellence and Leadership In The Public Sector: The Role of Education and Training, New York. Mc.Graw-Hiill Higher Education, A Guide to Case Analysis, internet source available at highered.mcgraw- hill.com/sites/dl/free/0072969431/362614/guide_to_c ase_analysis.pdf. Diakses pada tanggal 31 Oktober 2013. 38
  42. 42. Mustopadidjaja A.R., tanpa tahun, Program Nasional Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Proses Kebijakan Publik Dalam Penyelenggaraan Negara dan pembangunan Bangsa, makalah tidak diterbitkan. Patton, Carl V., and David S. Sawicki, 1993, Basic Methods of Policy Analysis and Planning, Prentice-Hall, New Jersey. Pitoyo, A. Zani, tanpa tahun, Pengertian dan Definisi Studi Kasus, sumber internet diakses tanggal 1-12-2013. Rewansyah, Asmawi, 2010, Reformasi Birokrasi dalam rangka Good Governance, Jakarta. Schoen, D.R. and Philip A. Sprague, 1954, “What Is the Case Method?” in M. P. McNair (ed.), The Case Method at the Harvard Business School, pp. 78–79. New York: McGraw-Hill). MODUL DIKLAT KEWIDYAISWARAAN BERJENJANG TK. MENENGAH 39
  43. 43. LAMPIRAN (Contoh Ringkasan Kasus) 1. Ketidaksiapan Indonesia Memasuki ASEAN Community 2015. 2. Petani Jauh Dari Sejahtera, Dunia Pertanian Semakin Tertinggal. 3. Dilema Mobil Murah di Jakarta. 4. Kesejahteraan Buruh dan Iklim Investasi yang Kurang Kondusif. Catatan: Terima kasih kepada Pusdiklat SPIMNAS Bidang Kepemimpinan yang telah berbagi Kasus untuk kepentingan pembelajaran. 40 PENULISAN KASUS
  44. 44. Lampiran 1 Ketidaksiapan Indonesia Memasuki ASEAN Community 2015 Menteri Perindustrian MS Hidayat mengaku gelisah dan gugup menghadapi pelaksanaan ASEAN Economic Community (AEC) pada 2015. Dia takut seperti kejadian ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) yang terbukti merugikan industri di dalam negeri. Bekas Ketua Umum Kadin ini juga khawatir akan kesiapan industri lokal dalam menghadapi implementasi pasar tunggal ASEAN tersebut. Apalagi waktunya kurang dari dua tahun dan jika industri tidak siap maka Indonesia akan dijajah produk-produk dari ASEAN. Menururt Menteri Perindustrian, dengan adanya perjanjian pasar tunggal ASEAN itu tidak ada lagi sekat yang membatasi perusahaan dari negara-negara tetangga untuk masuk ke pasar Indonesia yang besar ini. Dengan jumlah penduduknya yang mencapai 240 juta jiwa, Indonesia menjadi tujuan penjualan produk-produk negara ASEAN lainnya. “Saya tanya Emirsyah Satar (Dirut Garuda), apa siap Garuda bersaing dengan maskapai tetangga, Ermirsyah juga menjawab ragu, kata Menteri Perindustrian. Salah satu kekhawatiran Menteri Perindustrian ini disebabkan mahalnya biaya logistik termasuk juga pungutan liar (pungli). Belum lagi minimnya pembangunan infrastruktur didalam negeri yang membuat daya saing industri nasional masih kalah dibanding negara kompetitor di kawasan ASEAN. Di Indonesia biaya logistik saat ini rata-rata masih 16 persen dari total biaya produksi. Sedangkan normalnya hanya 9-10 persen. Menururt Menteri Perindustrian, kalau ini tidak segera diperbaiki nanti kita Cuma bisa jadi penonton. Untuk itu, pihaknya terus mempersiapkan industri untuk bisa bersaing dengan produk-produk ASEAN. Salah satunya MODUL DIKLAT KEWIDYAISWARAAN BERJENJANG TK. MENENGAH 41
  45. 45. menyiapkan industri unggulan. Ada sembilan komoditas industri nasional yang diprioritaskan memasuki pasar ASEAN yakni produk berbasis agro seperti CPO, Kakau, karet, ikan dan produk olahannya, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, kulit dan barang kulit, furnitur, makanan dan minuman, pupuk dan petro kimia, mesin dan peralatannya, serta logam dasar, besi dan baja. Selain itu, Kemenperin juga terus memperkuat penguasaan pasar dalam negeri untuk tujuh cabang industri yang berpotensi terganggu dalam implementasi pasar tunggal ASEAN 2015 meliputi, otomotif, elektronik, semen, pakaian jadi, alas kaki, makanan dan minuman serta furnitur. Dirjen Kerja Sama Industri Internasional Kemenperin Agus Tjahajana mengaku daya saing Indonesia berdasarkan Global Competitiveness Report 2012 jauh dibawah negaranegara ASEAN seperti Singapura yang berada di urutan dua, Malaysia diurutan 21, dan Thailand di urutan 39, sedangkan Indonesia di urutan 46. Ada beberapa tantangan yang harus diselesaikan pemerintah, antara lain pengawasan terhadap produk-produk impor masih sangat lemah, panjangnya prosedur pengenaan anti dumping apabila terjadi unfair trade practices, isu keamanan yang mengganggu iklim investasi dan buruknya kondisi infrastruktur. Sedangkan dari sektor industri yakni kenaikan upah minimum regional (UMR), kurangnya pasokan gas industri dan bahan baku, impor illegal dan tidak adanya insentif bagi industri padat karya, namun dengan kerjasama ini akan memberikan peluang akses pasar yang lebih luas. Dirjen Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kemenperin Euis Saedah mengatakan, kalangan pemerintah maupun dunia usaha, terutama IKM belum menyadari dampak pasar tunggal ASEAN terhadap ekonomi nasional. Padahal, jumlah penduduk Indonesia yang terbesar se ASEAN akan menjadi sasaran pemasaran berbagai barang, jasa dan investasi. IKM Indonesia dinilai masih lemah terhadap akses 42 PENULISAN KASUS
  46. 46. modal kerja atau krediat usaha. Ditambah lagi dengan masih banyaknya IKM yang belum mendaftarkan hak kekayaan intelektual atau paten. Fasilitas ekspor, manajemen usaha, dan kontinuitas pasokan bahan baku juga masih lemah. Disamping itu, orientasi IKM Indonesia yang lebih pada sekadar bertahan (survive) sambil melihat peluang bisnis yang lebih menguntungkan. Berdasarkan kesepakatan pada KTT ASEAN terakhir di Phnom Penh disepakati pengunduran jadwal pemberlakuan AEC 2015 yang semula Januari 2015 menjadi Desember 2015. AEC 2015 bertujuan menciptakan ASEAN sebagai sebuah pasar tunggal. Dalam perjanjian ini akan terjadi free flow atas barang, jasa, faktor produksi, investasi dan modal serta penghapusan tarif perdagangan antar negara ASEAN. Mencermati kondisi Indonesia sebagamana diuraikan diatas, nampaknya walaupun ada pengunduran AEC sampai dengan Desember 2015, Indonesia masih harus bekerja keras menyongsong ASEAN Community 2015 ini. Strategi hubungan Pemerintah-Masyarakat-Dunia Usaha harus diper-kuat. Menurut Hendri Saparini, Ph.D., kondisi kesiapan Indonesia masih harus diperbaiki jika kerjasama ASEAN ini akan ditujukan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, mengingat banyak hal yang menyebabkan ketidak siapan Indonesia, sebagaimana dijelaskan oleh Hendri Saparini dalam ceramahnya didepan peserta Diklatpim I Angkatan XXV. Sumber : 1. Harian Rakyat Merdeka, Minggu, 31 Maret 2013. 2. Ceramah Hendri Saparini Ph.D. pada Diklatpim Tingkat I Angkatan XXV) MODUL DIKLAT KEWIDYAISWARAAN BERJENJANG TK. MENENGAH 43
  47. 47. Lampiran 2 Petani Jauh Dari Sejahtera, Dunia Pertanian Semakin Tertinggal Sejumlah regulasi pertanian yang dihasilkan ternyata belum diimplementasikan secara sempurna sehingga tidak berdampak banyak terhadap kesejahteraan petani. Padahal, berbagai kebijakan dalam bentuk undang-undang (UU) menyatakan keberpihakannya terhadap petani. Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Barat, Entang Sastraatmadja mengatakan bahwa sejumlah regulasi baru menyentuh tataran hasil produksi pertanian dan bukan kesejahteraan petani. Ia menjelaskan selama ini telah banyak UU yang dihasilkan, misalnya UU Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, UU 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, UU Nomo 18 Tahun 2012 tentang Pangan, UU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Holtikultura, dan UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Entang mengakui, sejumlah regulasi yang berpihak terhadap dunia pertania itu memang perlu diapresiasi. Akan tetapi semua itu belum cukup untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Pasalnya hingga saat ini, pemerintah masih fokus pada upaya untuk meningkatkan kuantitas terhadap hasil produksi, bukan terhadap kuantitas kesejahteraan petani atau nilai tukar petani (NTP). Dengan mencoba membuat target peningkatan NTP petani secara sistematis, misalnya dalam 5 tahun ke depan ditargetkan NTP petani telah mengalami peningkatan menjadi 130. Dengan demikian upaya yang dilakukan pemerintah tidak terkesan parsial atau setengah-setengah. Tidak melulu hanya membahas kemampuan swasembada, tetapi 44 PENULISAN KASUS
  48. 48. menjadikan petani suatu pekerjaan yang diminati dan menyejahterakan. Kedepan HKTI menuntut pemerintah tidak hanya berkutat mengenai hasil produksi pertanian, tetapi juga kesejahteraan petani. Dengan demikian, peningkatan produksi diiringi kesejahteraan petani. Untuk itu, ia berharap antar sektor harus terkait dengan baik dan implementasi di lapangan juga harus dilakukan dengan benar. Dengan demikian kesejahteraan petani dibangun secara sistematis sebagaimana upaya pemerintah dalam meningkatkan produksi pertanian. HKTI mengakui, Indonesia telah jauh tertinggal oleh sejumlah negara ASEAN lainnya yang fokus terhadap dunia pertanian. Thailand yang sejak 30 tahun lalu fokus terhadap upaya peningkatan kualitas dibidang pertanian dan saat ini mereka menuai hasilnya. Sementara itu, Indonesia, jangankan untuk mencapai kemandirian, sebagian besar komoditas strategis saja masih mengandalkan impor. Thailand saat ini menjadi gudangnya holtikultura, sedangkan Indonesia masih menjadi negara pengimpor holtikultura. Sumber : Harian Pikiran Rakyat, 25 September 2013. MODUL DIKLAT KEWIDYAISWARAAN BERJENJANG TK. MENENGAH 45
  49. 49. Lampiran 3 Dilema Mobil Murah di Jakarta Dalam waktu dekat, Jakarta dan sekitarnya akan dibanjiri mobil murah ramah lingkungan. Keceriaan orangorang yang akan segera memiliki mobil baru itu diiringi kekhawatiran meningkatnya kemacetan lalu lintas di Jakarta, sebuah masalah klasik yang belum teratasi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta langsung menyatakan keberatannya ketika pemerintah pusat memastikan mobil murah itu layak dipasarkan. DKI merasa keberatan dengan kebijakan itu, tetapi tidak bisa berbuat banyak. Antisipasi yang bisa disiapkan hanyalah menambah bus, memberlakukan pajak progresif, menaikan tarif parkir, dan menerapkan sistem jalan berbayar elektronik (ERP). (Kompas, 16 September 2013). Kontroversi mobil murah berawal dari adanya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 tentang InsentiF Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) bagi produksi Mobil Ramah Lingkungan. Dengan peraturan itu, mobil dengan kapasitas dibawah 1.200 cc dan konsumsi bahan bakar minyak paling sedikit 20 kilo meter per liter dapat dipasarkan tanpa PPnBM. Kebijakan tentang mobil mewah tersebut di respon secara beragam oleh berbagai pihak mulai dari yang pro maupun kontra. Pengajar Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata, Semarang, Djoko Sertijowarno, mengatakan, dilihat dari tingkat produksi mobil, Indonesia memang kalah jauh dari Malaysia dan Thailand. Padahal industri otomotif bisa mendongkrak perekonomian negara, apalagi di tengah kelesuan ekonomi dunia seperti saat ini. Sedangkan ahli transportasi Ellen SW Tangkudung dan Darmaningtyas dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI). 46 PENULISAN KASUS
  50. 50. Melihat bahwa program yang sama di luar negeri, rata-rata mobil murah dikembangkan setelah kondisi transportasi umum membaik. Berkebalikan di Indonesia, kondisi transportasi umum masih amburadul dan cenderung menurun drastis. Wajar jika dianggap kebijakan mobil murah ini sangat tidak berpihak kepada rakyat. Hal yang lebih dibutuhkan masyarakat saat ini bukan mobil murah, tetapi transportasi murah. Transportasi murah ini akan dapat terwujud melalui pengembangan sistem transportasi masal yang andal. Pengembangan transportasi masal diyakini juga akan menjadi solusi belitan masalah kemacetan di perkotaan. Sementara Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Bambang Susantono mengatakan hadirnya kendaraan murah dan ramah lingkungan akan mendorong tren kendaraan ramah lingkungan. Harapan pemerintah agar terwujudnya pertumbuhan mobil ramah lingkungan dibandingkan dengan mobil yang dinilai memiliki emisi gas buang yang sangat tinggi. Di kesempatan lain Menteri Perindustrian MS Hidayat berjanji akan melaksanakan kebijakan ini dengan baik, ia memastikan para produsen akan melakukan distribusi mobil murah menyebar keseluruh Indonesia, sehingga tidak terfokus pada satu tempat yang dikhawatirkan akan menambah padat lalu lintas seperti di Jakarta. program ini dibuat dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2015. Jika Indonesia Indonesia tidak memiliki basis produksi jenis ini, dapat dipastikan pada 2015, impor mobil murah akan membanjiri Tanah air (Pikiran Rakyat, 17 September 2013). Berkaitan dengan hal tersebut, MTI berpendapat bahwa bisa saja pemerintah mengarahkan memasarkan mobil murah ke luar Jabodetabek yang masalah kemacetannya tak separah Ibu Kota, namun ada keterbatasan infrastruktur dan daya beli masyarakat di daerah. Akibatnya sampai saat ini MODUL DIKLAT KEWIDYAISWARAAN BERJENJANG TK. MENENGAH 47
  51. 51. sekitar 30,9 persen pemasaran kendaraan bermotor di Indonesia terfokus di Jakarta dan sekitarnya. Sumber : 1. Harian Kompas, 16 September 2013 2. Harian Pikiran Rakyat, 17 September 2013. 48 PENULISAN KASUS
  52. 52. Lampiran 4 Kesejahteraan Buruh dan Iklim Investasi yang Kurang Kondusif Ribuan buruh dari Jakarta, Bogor, Depok Tangerang, Bekasi, Karawang, Cilegon, dan Serang memadati jantung ibukota. Mereka berunjuk rasa di bunderan Hotel Indonesia serta mendatangi Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan Istana Merdeka. Buruh dari sejumlah elemen menuntut kenaikan upah 50 persen, pengangkatan pekerja alih daya menjadi karyawan tetap, dan meminta pemerintah mencabut instruksi presiden tentang penetapan upah minimum provinsi (UMP). Kompas, 6 September 2013. Sementara itu sebanyak 58 perusahaan anggota Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Tangerang mengajukan penangguhan pembayaran upah minimum kota/kabupaten (UMK) tahun 2013 sebesar 2,203 juta perbulan. Penangguhan dilakukan karena mereka tidak sanggup membayar UMK. Menanggapi tuntutan buruh soal UMP Rp. 3,7 juta perbulan, pengamat ekonomi Faisal Basri mengatakan, itu tidak efektif untuk seluruh aktivitas ekonomi ditengah situasi yang buruk saat ini. “Kalau buruh meminta kenaikan upah menjadi 3,7 juta, pekerja yang sekarang bergaji 3,7 tentu akan minta kenaikan gaji juga. Akhirnya seluruh ongkos tenaga kerja akan naik dan berimbas pada kenaikan ongkos produksi”. Kenaikan ini menyebabkan impor produk serupa akan semakin tinggi. Hal ini membuat investor berpikir ulang untuk membuka usaha di Jakarta dan memilih mencari negara lain yang lebih produktif. Di kesempatan lain Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengatakan upah minimum boleh saja naik, tetapi jika itu akan memberatkan perusahaan, harus dicari MODUL DIKLAT KEWIDYAISWARAAN BERJENJANG TK. MENENGAH 49
  53. 53. titik temu untuk menghindari penutupan perusahaan yang dapat berakibat terjadinya PHK masal (Media Indonesia, 6 September 2013). Peran birokrasi selaku regulator sangat menentukan terjadinya titik temu yang berprinsip win-win solution dalam permasalahan ini. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah diharapkan dapat mengakomodir antara kedua belah pihak baik buruh maupun pengusaha. Terkait dengan persiapan memasuki era ASEAN Community 2015, situasi dan kondisi dalam negeri sangat mempengaruhi investor dalam menanamkan modalnya didalam negeri. Semakin kondusif situasi sebuah negara untuk melakukan investasi akan berdampak kepada semakin tertariknya investor untuk berinvestasi. Hal tersebut berdampak pula pada terbukanya lapangan kerja bagi masyarakatnya. Arus bebas investasi diwilayah ASEAN pada era AC 2015 membutuhkan kesiapan negara-negara anggota ASEAN untuk bersaing dalam bidang ekonomi termasuk iklim investasi yang kondusif. Sementara kenaikan upah minimum merupakan usaha dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan nasional, disisi lain kondisi keberlangsungan perusahaan juga harus tetap menjadi perhatian. Peran pemerintah sebagai regulator sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan permasalahan ini. Sumber : 1. Harian Kompas, 6 September 2013 2. Harian Media Indonesia, 6 September 2013. 50 PENULISAN KASUS

×