Penerapan Standar Pelayanan di Daerah
•Download as PPT, PDF•
2 likes•874 views
Dokumen tersebut membahas tantangan dan hambatan dalam penerapan standar pelayanan di daerah di Indonesia. Beberapa hambatan utama adalah budaya birokrasi yang enggan terhadap perubahan, kurangnya dukungan sistem informasi dan koordinasi antar unit, serta belum adanya insentif untuk petugas pelayanan yang berkinerja baik. Dokumen tersebut juga memberikan contoh praktik terbaik dari beberapa daerah dalam meningkatkan pelayanan,
![Struktur Presentasi ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Recommended
More Related Content
Similar to Penerapan Standar Pelayanan di Daerah
Similar to Penerapan Standar Pelayanan di Daerah (20)
More from Tri Widodo W. UTOMO
More from Tri Widodo W. UTOMO (20)
Penerapan Standar Pelayanan di Daerah
- 1. PENERAPAN STANDAR PELAYANAN DI DAERAH: HAMBATAN & TANTANGAN Disampaikan dalam Workshop Penyempurnaan Standar Pelayanan Publik – LAN RI Sahira Butik Hotel, Bogor, 19-21 Februari 2009 Tri Widodo W. Utomo
- 4. SERVICE EXCELLENT SE rests on 3 P’s: P ROCESS P RODUCT P EOPLE
- 5. SERVICE EXCELLENT SE rests on 3 Directions:
- 7. COSTUMER SERVICE is ... 80 % Attitude & 20 % Technique
- 18. & SEKIAN Terima Kasih
Editor's Notes
- Dari ketiga dimensi tadi, SP selama ini masih lebih fokus pada dimensi Proses, sedangkan dimensi People dan Product masih belum tergarap secara optimal.
- Dari ketiga dimensi tadi, SP selama ini masih lebih fokus pada dimensi Proses, sedangkan dimensi People dan Product masih belum tergarap secara optimal.
- Attitude adalah operasionalisasi Technique . Technique tidak banyak manfaatnya jika tidak didukung oleh Attitude dari petugas pelayanan. Dengan kata lain, keberhasilan penerapan standar produk dan standar proses sangat tergantung pada standar attitude / people.
- “ Kualitas” adalah dimensi ke-3 dari Pelayanan Prima yakni Product . Pelayanan KTP , misalnya, semestinya dapat ditentukan standar kualitasnya, misalnya menggunakan foto resolusi tinggi (5-7 mega pixel), printer laser color, ketebalan dan jenis kertas, dsb.
- 2 hambatan pertama menyangkut sikap mental dan budaya , sedang tiga aspek berikutnya bermuara pada aspek teknik administratif penunjang pelayanan .
- 3 hambatan pertama berhubungan dengan sisi kemanusiaan / sdm ( human side ) , sedang aspek keempat adalah masalah administrasi pelayanan .
- 3 hambatan ini pada dasarnya berhubungan dengan aspek hukum dan politis .
- Kasus Kota Bontang sangat menarik. Di satu sisi, itu menunjukkan adanya inovasi sekaligus keberanian untuk membuat terobosan. Namun disisi lain, denda kepada aparat / petugas membuka peluang perdebatan. Kelalaian aparat pada hakikatnya adalah kelalaian institusi juga, oleh karena itu lebih tepat jika denda dibebankan kepada UPP , bukan kepada individu pemberi layanan.
- “ Standar” tidak hanya berarti memberikan perlakuan / treatment yang sama , namun dalam beberapa kasus juga perlakuan secara berbeda . Perlakuan secara berbeda ini jika ditemui kondisi yg berbeda, sehingga harus diberikan perlakuan yg berbeda pula.
- Tujuan dari 3 agenda tsb adala: mentransformasikan birokrasi bukan lagi sebagai sosok yang kaku, lamban, ketinggalan terus, selalu menunggu petunjuk, dan otoriter, menjadi sosok yang dinamis, kreatif, inovatif, progresif, selalu berorientasi ke depan, serta komit pada tanggungjawab .