Dokumen tersebut membahas upaya Indonesia dalam transisi energi bersih untuk mencapai net zero emissions pada tahun 2060, meliputi peningkatan potensi energi terbarukan, efisiensi energi, penggunaan bahan bakar rendah karbon, dan penurunan emisi melalui pembangkit listrik bersih. Indonesia juga mendapat dukungan dana dari negara-negara maju untuk mempercepat transisi energi melalui kemitraan dekarbonisasi.

1. KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
Jakarta | 21 Maret 2023
#TransisiEnergi
ENERGY ROADMAP TO
NET ZERO EMISSIONS
Disampaikan pada:
FGD Transition Financing in Indonesia

2. www.esdm.go.id
Indonesia merupakan negara kepulauan yang rawan terhadap dampak perubahan iklim
Indonesia mengalami
kenaikan permukaan air laut
0,8-1,2 cm/tahun, sementara
sekitar 65% penduduk tinggal
di wilayah pesisir
Sumber: Bappenas (2021)
Dari tahun 1981-2018,
Indonesia mengalami tren
kenaikan suhu sekitar 0,03°C
per tahunnya.
DAMPAK PERUBAHAN IKLIM BAGI INDONESIA
Sumber: BMKG (2020)
Sangat rentan
Rentan
Rentan tingkat sedang
Kurang Rentan
Paling tidak rentan
N/A
2

3. www.esdm.go.id
KONSUMSI MINYAK LEBIH BESAR
DIBANDING PRODUKSI
Produksi minyak terus menurun,
sementara konsumsi relatif meningkat.
Dampak: peningkatan impor dan defisit
neraca perdagangan.
-1500
-1000
-500
0
500
1000
1500
2000
Oil Gap Oil Production
Oil Consumption
1965 2020
2003
Perlu utilisasi sumber energi alternatif
untuk mengurangi ketergantungan dan
impor BBM.
01
02
Produksi
+ 700 ribu bopd
Konsumsi
+ 1,5 juta bopd
FLUKTUASI HARGA ENERGI
ENERGI TRILEMA
Keberlanjutan
Lingkungan
Kesetaraan Energi
Ketahanan
Energi
Rp
Kesetaraan Energi (Energy Equity)
Energi yang disediakan dapat diakses dan
terjangkau oleh semua orang.
Ketahanan Energi (Energy Security)
Upaya penyediaan energi dengan tetap
memperhatikan rantai pasok sumber dalam dan
luar negeri serta kemampuan memenuhi
permintaan yang terus meningkat dengan
infrastruktur yang andal.
01
02
Keberlanjutan Lingkungan (Environmental
Sustainability)
Pembangunan infrastruktur berbasis energi terbarukan
dan sumber energi rendah karbon lainnya serta
peningkatan efisiensi energi baik dari sisi supply
maupun demand.
03
159
204
288
324 322
319
331
308
795 775
940
750
670
650
590
610
650
Dec-21
Feb-22
Apr-22
Jun-22
Aug-22
Oct-22
Dec-22
CP Aramco
USD/MT USD/ton
Gas Bumi Batubara
73
96
114 110 107
94
868988
Dec-21
Jan-22
Feb-22
Mar-22
Apr-22
May-22
Jun-22
Jul-22
Aug-22
Sep-22
Oct-22
Nov-22
ICP
Minyak Bumi
Sumber: Ditjen Migas; Ditjen Minerba;
https://3mgas.vn/
KONDISI ENERGI NASIONAL MASIH DIPENGARUHI PASAR ENERGI GLOBAL
Harga energi fosil berfluktuasi mengikuti
pasar energi global
Energi sebagai modal pembangunan
nasional (bukan komoditas)
01
02
Harga Energi Terbarukan tidak
mengikuti harga pasar energi
03
USD/barrel
3

4. www.esdm.go.id
KRISIS ENERGI & PERUBAHAN IKLIM
Membuat transisi energi semakin urgent untuk dilaksanakan
Akibat fluktuasi harga dan suplai batubara dan gas
alam, dunia saat ini mengalami krisis energi.
Emisi karbon dioksida yang dihasilkan
pun semakin besar. Menurut data IEA
sebesar 33 Gt CO2 dilepas ke atmosfer
di tahun 2021
Emisi karbon semakin banyak
Turunnya suplai batubara domestik di
awal tahun 2022 berdampak pada
terganggunya pasokan listrik PLTU
batubara dan pemberlakuan larangan
ekspor sementara
Indonesia pun mengalami krisis
Sumber daya EBT dengan potensi
lebih dari 3.000 GW menjadi opsi
menjaga pasokan energi sekaligus
mengurangi emisi gas rumah kaca
yang menyebabkan perubahan
iklim.
Cadangan bahan bakar dalam negeri
yang bersifat operasional hanya cukup
untuk 20–23 hari dan tidak ada
cadangan penyangga.
Cadangan Bahan
Bakar Terbatas
4

5. www.esdm.go.id
TRANSISI ENERGI DAN KETAHANAN ENERGI NASIONAL
Energy Equity
Energy
Security
Environmental
Sustainability
ENERGY TRILEMMA
Komitmen global untuk menjaga
kenaikan suhu global di bawah 2°C
dan berusaha membatasi hingga 1.5°C –
hasil COP26 dan G20 2021
“ Recover Together,
Recover Stronger ”
Fokus Presidensi G20 Indonesia terletak pada 3
isu utama (pilar):
G20 Presidency
Transisi Energi Menuju Pemulihan dan Produktivitas Berkelanjutan:
Memperkuat Sistem Energi Bersih Global dan Transisi yang Adil
melalui:
Ketahanan Aksesibilitas Energi
Mengejar kemajuan aksesibilitas (“tidak meninggalkan siapa pun”) menuju
energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua,
khususnya untuk clean cooking & elektrifikasi.
Peningkatan Teknologi Energi Cerdas & Bersih
Memperluas teknologi untuk mengantisipasi tantangan transisi energi di
masa depan.
Memajukan Pembiayaan Energi
Memastikan ekosistem pembiayaan hijau dalam transisi energi melalui
kajian best practices, mengidentifikasi tantangan, dan mengurangi
disparitas pembiayaan.
Transisi Energi untuk Ketahanan Energi
Transisi Energi menuju EBT merupakan upaya untuk
menjamin ketersediaan energi yang memperhatikan
perlindungan dan keberlanjutan lingkungan dengan
harga yang terjangkau dalam jangka panjang.
1. Kesehatan global yang inklusif,
2. Transformasi ekonomi berbasis digital,
3. Transisi menuju energi yang berkelanjutan.
5

6. www.esdm.go.id
POTENSI ENERGI BARU TERBARUKAN INDONESIA
Indonesia memiliki potensi EBT besar, tersebar, dan beragam, untuk
mendukung ketahanan energi nasional dan pencapaian target bauran EBT
Telah dimanfaatkan 0,3% dari total potensi sehingga peluang pengembangan
EBT sangat terbuka, terlebih didukung isu lingkungan, perubahan Iklim, dan
peningkatan konsumsi listrik per kapita.
“
”
▪ Potensi hidro tersebar di seluruh wilayah Indonesia, terutama di Kaltara, NAD, Sumbar, Sumut, dan Papua
▪ Potensi Surya tersebar di seluruh wilayah Indonesia, terutama di NTT, Kalbar, dan Riau memiliki radiasi lebih tinggi
▪ Potensi Angin (>6 m/s) terutama terdapat di NTT, Kalsel, Jabar, Sulsel, NAD dan Papua
▪ Potensi Energi Laut tersebar di seluruh wilayah Indonesia, terutama Maluku, NTT, NTB dan Bali
▪ Potensi Panas Bumi tersebar pada kawasan ring of fire, meliputi Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Maluku
POTENSI DAN PEMANFAATAN EBT
6
ENERGI
POTENSI
(GW)
PEMANFAATAN
(GW)
SURYA 3.295 0,27
HIDRO 95 6,69
BIOENERGI 57 3,09
BAYU 155 0,15
PANAS BUMI 24 2,34
LAUT 60 0
TOTAL 3.686 12,54
Ket:
Potensi Nuklir: Uranium 89.483 ton - Thorium 143.234 ton
6

7. MINISTRY OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES 7
PENURUNAN EMISI GRK SEKTOR ENERGI
Indonesia terus melakukan langkah konkret dalam
mitigasi iklim, termasuk pengurangan emisi GRK
dengan peningkatan target menjadi 31,89% dengan
kemampuan sendiri, dan 43,20% dengan dukungan
internasional.
Aksi mitigasi sektor energi antara lain:
implementasi EBT, aplikasi efisiensi energi, dan penerapan bahan
bakar rendah karbon (gas alam), penggunaan teknologi pembangkit
bersih dan kegiatan lain.
“
Intensitas penurunan emisi CO2 = penurunan emisi CO2 (ton CO2) / jumlah penduduk
= 91,5 juta ton CO2 / 273 juta
= 0,335
No Sektor
Emisi GRK 2010
(Juta Ton CO2e)
Emisi GRK pada 2030 Penurunan Emisi
BaU CM1 CM2 CM1 CM2
1. Energi 453,2 1.669 1.311 1.223 358 446
2. Limbah 88 296 256 253 40 45,3
3. IPPU 36 70 63 61 7 9
4. Pertanian 111 120 110 108 10 12
5. Kehutanan 647 714 217 -15 500 729
TOTAL 1.334 2.869 1.953 1.632 915 1.240
Keterangan:
CM: Counter Measure; CM1: usaha sendiri; CM2: Bantuan Internasional; IPPU: industrial
processes and production use
Enhanced NDC 2030
39
45
51
58
67
91
116
142
29
40.6
54.8
64.4 70
91.5*
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Target Realisasi
*) Data realisasi TA 2022 setelah verifikasi oleh KLHK

8. www.esdm.go.id
No Aksi Mitigasi Jumlah Unit
Realisasi
Penurunan Emisi
(Ton CO2)
I Efisiensi Energi 20.539.157
1 Penerapan Manajemen Energi 17.197 GWh 9.452.252
2
Peningkatan Efisiensi Energi Peralatan
Rumah Tangga
- Lampu CFL 4.125 GWh 3.489.135
- Piranti Pengondisi Udara (AC) 7.237 GWh 7.279.285
3 Penggantian (Retrofitting) Lampu LED 77.052 Jumlah Titik 18.003
4
Program Penghargaan Subroto bidang
Efisiensi Energi
336 Gwh 285.492
5 Program Konversi Motor Listrik 100 Unit 64
6 Implementasi JCM di Indonesia 12 Perusahaan 14.925
II Energi Baru dan Terbarukan 36.608.331
1 Pembangkit Energi Terbarukan
a. PLTP 1.078 MW 5.414.616
b. PLTMH off grid 8,63 MW 57.660
c. PLTMH on grid 193,32 MW 773.668
d. PLTM 116,1 MW 489.389
e. PLTS off grid 32,2 MW 59.383
f. PLTS on grid 55,7 MW 118.532
g. PLTS Rooftop PLN 48,8 MW 44.884
h. PLTS Rooftop Non PLN 9,7 MW 9.178
i. PLT Bayu off grid 6,3 MW 6.128
j. PLT Bayu on grid 147 MW 365.112
k. PLT Hybrid 4,1 MW 7.117
l. PLT Biomassa 232 MW 1.330.214
m. Pembangunan PLTA 786 MW 3.201.498
No Aksi Mitigasi Jumlah Unit
Realisasi
Penurunan Emisi
(Ton CO2)
III Bahan Bakar Rendah Karbon 15.471.841
1
Fuel Switching BBM Transportasi (RON 88
ke RON 92)
5.713.190 KL 187.298
2 Program Konversi Minyak Tanah ke LPG 8.203.000 Ton LPG 15.247.198
3
Peningkatan Sambungan Rumah yang
Teraliri Gas Bumi melalui Pipa
1.713 MMSCF 37.344
IV Penggunaan Teknologi Energi Bersih 12.309.915
1
Penggunaan Clean Coal Technology pada
PLTU Batubara (Supercritical)
6.555 MW 6.212.201
2
Pengoperasian Pembangkit Listrik Gas
Baru
4.275 MW 6.097.714
V Kegiatan Lain 10.394.969
1 Reklamasi Lahan Pasca Tambang 8.539 Ha 3.506.202
2
Kegiatan Aksi Mitigasi Sub Sektor
Transportasi
3.373.812
3 Kegiatan Aksi Mitigasi Sub Sektor Industri 3.514.955
TOTAL REALISASI PENURUNAN EMISI GRK SEKTOR ENERGI 95.324.211
CAPAIAN PENURUNAN EMISI GRK SEKTOR ENERGI TAHUN PENGHITUNGAN 2022
8

9. www.esdm.go.id
UPAYA DEKARBONISASI NZE 2060
Program Early Retirement PLTU
1. Kapasitas PLTU termasuk PLTU eksisiting dan yang berprogres untuk seluruh area
bisnis, baik PLN dan Non PLN;
2. Kapasitas PLTU meningkat berdasarkan proyek di RUPTL;
3. PLTU Retirement memberikan salah satu kontribusi utama dalam mengurangi emisi
pada sektor pembangkit listrik;
4. Usia PLTU PLN berdasarkan revaluasi aset dan maksimum 30 tahun dan IPP 25-30
(berdasarkan PPA);
▪ Dalam KTT G20, Indonesia menandatangani komitmen bersama yang tidak
mengikat dalam upaya dekarbonisasi dalam Just Energy Transition
Partnership yang menghadirkan investasi USD 20 miliar oleh Kelompok
Mitra Investasi yang terdiri dari negara-negara maju
▪ Tiga fokus utama: mendanai early retirement PLTU, mempercepat
penerapan energi terbarukan di Indonesia, dan mewujudkan target net zero
emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat
▪ Pada tanggal 16 Februari 2023, Menteri ESDM telah meresmikan
beroperasinya sekretariat JETP yang bertempat di Kementerian ESDM.
Carbon Tax dan Carbon Trading
Program Pendukung
Just Energy Transition Partnership (JETP)
Energy Transition Mechanism (ETM)
▪ Pajak karbon dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak
negatif bagi lingkungan hidup. Tarif pajak karbon ditetapkan paling
rendah Rp 30,00 per kg CO2e.
▪ Subjek pajak karbon yaitu orang pribadi atau badan yang membeli barang
yang mengandung karbon dan/atau melakukan aktivitas yang
menghasilkan emisi karbon.
▪ Selain itu, pemerintah juga mendorong penerapan carbon trading.
▪ Dalam mekanisme ini, Pemerintah mendukung penggunaan blended
finance yang akan dikelola oleh PT Sarana Multi Infrastruktur, special
mission vehicle (SMV) Pemerintah dalam pembiayaan dan pendanaan
infrastruktur.
▪ PT SMI akan menyalurkan dana energi bersih yang terkumpul untuk
mentransformasi pembangkit listrik berbahan bakar batubara menjadi
energi terbarukan dengan mempertimbangkan Rencana Usaha Penyediaan
Tenaga Listrik (RUPTL).
42
48 49
51
55
57
59
60 61 60 60 58 57 57 56 55 54 53 53 53
50 50
49
44
31
29 29
27
24
22
19
17 16 15
2
1 0 0 -
-
10
20
30
40
50
60
70
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
GW
IUPTLS (Captive)
PPU
IPP
PLN
Reval
Natural
9

10. www.esdm.go.id
PERDAGANGAN KARBON PADA SUBSEKTOR PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK
▪ Unit Pembangkit menghasilkan emisi lebih dari kuota emisi (defisit)
harus membeli emisi dari unit PLTU menghasilkan emisi di bawah
kuota emisi (surplus) dan/atau membeli Sertifikat Pengurangan Emisi
Gas Rumah Kaca (SPE-GRK).
▪ Sisa surplus kuota emisi dapat diperdagangkan pada tahun
berikutnya paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak akhir periode
perdagangan karbon.
Keterangan:
PTBAE-PU : Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi Pelaku Usaha
SPE - GRK : Sertifikat Pengurangan Emisi - Gas Rumah Kaca
1. Perdagangan Emisi: Tidak dapat
dilaksanakan antar unit pembangkit yang
berada dalam satu pembangkitan yang
sama.
2. Offset Emisi GRK:
• Kegiatan yang tidak memiliki Batas Atas
Emisi
• Dilakukan pada usaha dan/atau kegiatan
yang telah mendapatkan SPE-GRK yang
berasal dari kegiatan pengurangan emisi
sektor energi, seperti pembangkit EBT,
kegiatan subsektor transportasi,
bangunan, industri termasuk
pelaksanaan efisiensi energi dan
kegiatan lainnya di sektor energi.
• Sertifikat pengurangan emisi pada
sektor energi yang diterbitkan oleh
lembaga sertifikasi lain dapat
dinyatakan setara dengan SPE-GRK dan
dapat digunakan pada mekanisme offset
emisi GRK.
Catatan: perdagangan karbon luar negeri dimungkinkan jika
NDC sektor tercapai, pengaturan lebih lanjut oleh KLHK
1
2 • Sudah diterapkan
• Harga Karbon B to B
• Pungutan atas transaksi jual
beli karbon belum
ditetapkan (BPDLH)
• Penerapan belum optimal
• Diperlukan:
o Inventarisasi pembangkit
EBT, transportasi, bangunan,
industri, termasuk
pelaksanaan efisiensi energi
dan kegiatan lainnya di
sektor energi (KESDM,
Kemeperin, dan Kemenhub)
o Percepatan penerbitan
Sertifikat Pengurangan Emisi
Gas Rumah Kaca (SPE-GRK)
oleh KLHK
o Pembentukan lembaga
validasi dan verifikasi
independen lokal oleh KLHK
• Pungutan atas transaksi jual
beli karbon belum ditetapkan
(BPDLH)
2
1
10

11. www.esdm.go.id
Indonesia bersama kelompok negara maju telah
meluncurkan perjanjian internasional JETP pada
Partnership for Global Infrastructure and Investment
(PGII) sebagai rangkaian acara KTT G20 di Bali.
I. Peaking emisi sektor ketenagalistrikan diproyeksikan
terjadi pada tahun 2030, lebih cepat dari proyeksi awal;
II. Emisi sektor ketenagalistrikan tidak melebihi
290 juta ton CO2 di tahun 2030, lebih rendah
67 juta ton CO2 dibandingkan nilai baseline BaU sebesar
357 juta ton CO2;
III. Net zero emissions sektor ketenagalistrikan pada tahun
2050, lebih cepat 10 tahun dari proyeksi awal;
IV. Mempercepat pemanfaatan energi terbarukan
setidaknya 34% bersumber dari energi terbarukan pada
2030.
Mobilisasi pendanaan akan dilakukan melalui Indonesia Country
Platform sebagai mekanisme pembiayaan untuk early retirement PLTU
dan pembangunan pembangkit energi terbarukan bersama PT. Sarana
Multi Infrastructure (PT. SMI) selaku pengelola yang akan bermitra
dengan the Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ).
PEMBIAYAAN TRANSISI ENERGI MELALUI
JUST ENERGY TRANSITION PARTNERSHIP (JETP)
mendukung transisi energi yang berkelanjutan, adil, terjangkau dan investasi inklusif dan menjaga kenaikan temperatur dibawah 1.5°C
TARGET
Pendanaan 20 miliar USD
Sumber: Kemenkomarves
11

12. www.esdm.go.id
Penurunan GRK > 35% dalam
10 tahun
• Pengembangan
teknologi
• Carbon offset
• Bauran ET
2050
PENYIAPAN PETA JALAN PERCEPATAN
PENGAKHIRAN MASA OPERASIONAL PLTU
Perpres 112/2022 Percepatan Pengembangan ET Untuk Penyediaan Tenaga Listrik
Pembangunan PLTU baru dilarang kecuali untuk:
1. PLTU dalam RUPTL sebelum Perpres
2. PLTU yang memenuhi syarat:
• Terintegrasi dengan Industri
• Berkomitmen melakukan pengurangan GRK > 35% dalam 10
tahun sejak PLTU beroperasi melalui pengembangan teknologi,
carbon offset, dan/atau bauran ET
• Beroperasi s.d 2050
Pelarangan PLTU
Menteri ESDM menyusun peta jalan percepatan pengakhiran
masa operasional PLTU, minimal memuat:
• Pengurangan emisi gas rumah kaca PLTU
• Strategi percepatan pengakhiran masa operasional PLTU
• Keselarasan antar berbagai kebijakan lainnya
Penyusunan Peta Jalan Pengakhiran PLTU
12

13. www.esdm.go.id
NAGAN RAYA 1-2
220 MW
LABUHAN ANGIN 1-2
230 MW
CELUKAN BAWANG 1-3
380 MW
CILACAP 1-2
600 MW
ADIPALA
600 MW
SEBALANG 1-2
200 MW
PACITAN 1-2
560 MW
REMBANG 1-2
630 MW
TARAHAN 3-4
200 MW
TELUK SIRIH 1-2
224 MW
PANGKALAN SUSU 1-2
400 MW
LONTAR 1-3
945 MW
PELABUHAN RATU 1-3
1050 MW
SURALAYA 8
625 MW
OMBILIN 1-2
100 MW
SURALAYA 1-2
800 MW
SURALAYA 5-7
1842 MW
INDRAMAYU 1-3
990 MW
LABUAN 1-2
600 MW
TJ. AWAR-AWAR 1-2
700 MW
PAITON 1-2 800
MW
PAITON 5-6 1732
MW
PAITON 9 660 MW
BUKIT ASAM 1-3
195 MW
AIR ANYIR 1-2
60 MW
TIDORE 1-2
14 MW
TJ BALAI KARIMUN 1-2
14 MW AMURANG 1-2
50 MW
ENDE 1-2
14 MW
ANGGREK 1-2
55 MW
CIREBON
660 MW
KEBAN AGUNG 2
120 MW
LOKASI INDIKATIF PLTU YANG DILAKUKAN EXERCISE
EARLY RETIREMENT
13

14. www.esdm.go.id
KUNCI PENGEMBANGAN EBTKE : KOLABORASI
Diperlukan dukungan semua pihak dalam pengembangan EBTKE agar dapat berjalan secara optimal
Menyelesaikan kerangka
regulasi untuk mendukung
investasi dan pendanaan di
bidang EBTKE
1
5
LANGKAH & DUKUNGAN PEMERINTAH
Pelaksanaan Eksplorasi
dan Survey oleh
Pemerintah
2
Kerjasama dengan K/L
lain terkait pemanfaatan
SDA di area konservasi
5
Menyediakan data dan
informasi yang
berkualitas dan mudah
diakses secara Publik
3
Fasilitasi permasalahan
pembangunan
pembangkit
6
Mendorong aplikasi
inovasi teknologi, misalnya
smart grid untuk mengatasi
masalah teknis pembangkit
EBT dan penerapan KE
4
Bekerja sama dengan
Kementerian/Lembaga
terkait untuk menyediakan
insentif dan dukungan
pendanaan bagi proyek-
proyek EBT dan KE.
7
melakukan kegiatan usaha/bisnis
pembangkitan dan bahan bakar, jasa
penunjang, penciptaan lapangan kerja,
kontribusi dalam penerimaan negara
dan kegiatan ekonomi
SWASTA
menyusun kebijakan,
peraturan, standar nasional,
pembinaan dan pengawasan,
serta fasilitator dalam
pengembangan EBT
penerapan KE
PEMERINTAH
mengedukasi masyarakat
akan pentingnya EBTKE serta
menyebarluaskan program
pemerintah kepada
masyarakat
MEDIA
NGO berperan sebagai
penyeimbang dan mitra
pemerintah, memberi
advokasi/pendampingan bagi
masyarakat, melakukan kampanye
positif dan ikut berperan serta aktif
dalam pengembangan EBT dan
penerapan KE
NGO
menciptakan inovasi-inovasi di
bidang EBTKE yang langsung
dapat dimanfaatkan oleh
masyarakat serta mendorong
transfer teknologi
AKADEMI
Knowledge sharing dan
diskusi publik untuk
memitigasi isu sosial
8
PENTAHELIX EBTKE
14

15. www.esdm.go.id
Untuk mendukung pemanfaatan EBT dalam bauran energi primer dan
tercapainya penurunan emisi global perlu mengoptimalkan kewenangan
koordinasi dan sinergis antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah
Pengembangan ET dilaksanakan berdasarkan dokumen RUPTL, dengan
pertimbangan target bauran EBT, supply-demand, dan nilai keekonomian.
Harga Patokan Tertinggi (HPT) staging 2 tahap tanpa eskalasi dengan faKtor lokasi
berlaku pada staging 1, untuk setiap jenis ET:
Jenis Stage 1 (cUSD/kWh) Stage 2 (cUSD/kWh)
PLTP 7.65 – 9.76 x F 6.5 – 8.30
PLTA 6.74 – 11.23 x n x F 4.21 – 7.02
Excess PLTA 5.80 x 0.7
PLTS 6.95 – 11.47 x n x F 4.17 – 6.88
PLTB 9.54 – 11.22 x n x F 5.73 – 6.73
PLTBg 7.44 – 10.18 x n x F 4.46 – 6.11 x n
PLTBm 9.29 – 11.55 x n x F 7.43 – 9.24 x n
Harga Kesepakatan (memerlukan persetujuan MESDM): PLTA Peaker; PLT BBN; PLTAL)
n: Faktor Teknis (0,7 – 1,0) F: Faktor Lokasi (1 – 1,5)
PENGUATAN REGULASI EBTKE UNTUK MEMPERCEPAT INVESTASI TRANSISI ENERGI
PERPRES NOMOR 112 TAHUN 2022
RUU EBET
Sebagai regulasi yang komprehensif untuk
menciptakan iklim pengembangan EBT yang
berkelanjutan dan berkeadilan
“
“
Perpres 112/2022 juga mengamanatkan Pemerintah c.q. KESDM menyusun peta jalan
percepatan pengakhiran masa operasional PLTU, kecuali PLTU dalam RUPTL; PLTU yang (1)
memenuhi syarat Terintegrasi dengan Industri, (2) Berkomitmen melakukan pengurangan
GRK > 35% dalam 10 tahun sejak PLTU beroperasi melalui pengembangan teknologi, carbon
offset, dan/atau bauran ET, (3) Beroperasi s.d. 2050.
PERPRES NOMOR 11 TAHUN 2023 tentang Urusan Pemerintahan
Konkuren Tambahan di Bidang ESDM pada Subbidang EBT.
Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan bagi Pemda:
pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi
pengelolaan pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas sebagai bahan bakar
dalam wilayah provinsi
pengelolaan Aneka Energi Baru Terbarukan yang bersumber dari sinar matahari,
angin, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut
dalam wilayah provinsi
pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya
dikeluarkan oleh daerah provinsi
pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh
perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
energi dan sumber daya mineral
pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan
oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi
f
a
b
c
d
e
DANA EBT KEWENANGAN
INSTITUSI
TKDN PETUNJUK &
PENGAWASAN
PARTISIPASI PUBLIK
TRANSISI ENERGI DAN
PETA JALAN
SUMBER EBT NUKLIR PENELITIAN &
PENGEMBANGAN
LISENSI &
PERIZINAN
KONSERVASI ENERGI
HARGA INSENTIF
KEWAJIBAN
PENYEDIAAN EBET
15

16. www.esdm.go.id
1. Peningkatan cadangan melalui:
• Optimalisasi produksi lapangan existing
• Transformasi Resources to Production
• Mempercepat Chemical EOR
• Eksplorasi secara massif untuk penemuan besar
2. Gas bumi sebagai energi transisi sebelum EBT 100%
dipembangkit
3. Penerapan CCS/CCUS
1. Peningkatan produksi minyak bumi 1 juta bopd
dan gas bumi 12 bscfd tahun 2030.
2. Menghasilkan emisi karbon
Migas
1. Minyak sebagai energi utama saat ini di sektor
transportasi
2. Gas bumi dimanfaatkan sebagai energi transisi
sebelum EBT 100% di pembangkit
3. Gas bumi menjadi bahan bakar pembangkit untuk
EBT yang intermiten
4. Pemenuhan kebutuhan domestik (a.l. bahan bakar
di transportasi, bahan baku dan bahan bakar di
industri serta bahan bakar di rumah tangga)
1. Pengurangan penggunaan batubara sebagai sumber energi
pembangkit atau penggunaan batubara pada PLTU dengan
menggunakan CCS/CCUS
2. Pemanfaatan batubara di rumah tangga melalui pengembangan
Dimethyl Ether (DME).
3. Peningkatan nilai tambah mineral melalui pengolahan dan pemurnian
untuk komoditas tambang mineral logam di dalam negeri.
4. Pengembangan industri baterai yang terintegrasi
Mineral dan Batubara
1. Pemenuhan kebutuhan domestik (a.l. bahan bakar di pembangkit,
bahan bakar di industri serta bahan bakar di rumah tangga) sebelum
adanya energi pengganti yang lebih bersih.
2. Bahan mineral a.l. nikel, cobalt, menjadi sumber bahan utama untuk
pembuatan baterai.
3. Hilirisasi batubara khususnya menjadi metanol, DME
4. Nikel untuk menjadi katoda baterai
5. Green metal menjadi bagian dari ekosistem pembangkit listrik EBT:
untuk pembangkit, transmisi dan storage termasuk baterai
1. Penyumbang emisi karbon
2. Isu lingkungan – Apabila tidak dikelola dengan kaidah
pertambangan yang baik.
3. Kesiapan industri cell battery
PERAN ENERGI FOSIL DALAM TRANSISI ENERGI
Peran
Isu
Strategi
16

17. www.esdm.go.id
PERAN PERTAMBANGAN DALAM MENDUKUNG TRANSISI ENERGI
Pertambangan memiliki
perananan yang jelas dalam
dalam mendukung transisi
global ke energi bersih
Jika industri pertambangan
tidak segera meningkatkan
penemuan dan pengiriman
mineral penting, prospek
transisi energi dalam skala
besar akan terancam.
Tantangan dan Inovasi:
Identifikasi dan
discovery
Ekstraksi metal dan
recovery
Alloying
CU
Energy
Storage
Mesin dan
Baterai EV
Hidrogen
(electrolysers)
Transmisi dan
Distribusi
Transmisi
Distribusi
Pembangkit
Listrik
Bayu
Nuklir
Solar
Al
REE
Si U
Silicon Rare earth
elements
Uranium
Copper Alumunium
Li
Lithium
Ni
Nickel
Co
Cobalt
C
Graphite
Mn
Manganese
Zr
Zirconium
V
Vanadium
Ti
Titanium
Pt
Platinum
REE Cr
Chromium
CU
Copper
Rare earth
elements
Terdapat di Indonesia
17

18. www.esdm.go.id
Terima
Kasih
Kementerian ESDM
@KementerianESDM
@kesdm
KementerianESDM
Ikuti kami di akun media sosial: