perkembangan good governance dan otonomi daerah

1. Choridatun Nafisah
Dike Wijayanti
Firda Auliyah Anggraeni

2. Pengertian Good Governance
Secara umum istilah good governance memiliki pengertian akan segala hal yang terkait
dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau
memengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-
hari.
Menurut UNDP, governance di dukung oleh tiga kaki yakni politik,ekonomi serta
administrasi.
Kaki pertama yaitu tata pemerintahan di bidang politik dimaksudkan sebagai proses-
proses pembuatan keputusan untuk formulasi kebijakan publik, baik dilakukan oleh
birokrasi sendiri maupun oleh birokrasi bersama-sama politisi.
Kaki kedua, yaitu tata pemerintahan di bidang ekonomi meliputi proses-proses
pembuatan keputusan untuk memfasilitasi aktivitas ekonomi di dalam negeri dan
interaksi diantara penyelenggara ekonomi.
Kaki ketiga, yaitu tata pemerintahan di bidang administrasi adalah berisi implementasi
proses kebijakan yang telah diputuskan oleh institusi politik2

3. Ruang lingkup good
governance
Memaksimalkan nilai BUMN dengan cara
meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntanbilitas,
dapat dipercaya, bertanggung jawab , adil agar
perusahaan memilki daya saing yang kuat
01
Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional,
transparan, dan efisien, serta memberdayakan fungsi
dan meningkatkan kemandirian.
02
Mendorong agar orang didalam membuat keputusan dan
menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan
kepatuhan terhadap Undang-Undangyang belaku,serta kesadaran
akan adanya tanggung jawab sosial dan terhadap para pemangku
kepentingan atau kelestarisn lingkungan.
03
Meningkatan iklim investasi nasional dan
Menyukseskan program privatisasi04

4. Lembaga Administrasi Negara (LAN) merumuskan sembilan aspek fundamental (asas)
dalam good governance yang harus diperhatikan, yaitu :
1. Partisipan
2. Penegakan Hukum
3. Transparansi
4. Responsif
5. Konsensus
6. Kesetaraan
7. Efektifitas dan Efisiensi
8. Akuntabilitas
9. Visi Startegis

5. Sejarah otonomi daerah di
Indonesia • Peraturan perundang-undangan yang
pertama kali yang mengatur tentang
pemerintah daerah pasca proklamasi
kemerdekaan dalah UU no . 1 tahun
1945. Di tetapkanya undang –undang ini
merupakan hasil dari berbagai
pertimbangan tentang sejarah pemerintah
di masa kerajaan-kerajaan serta pada
masa pemerintahan kolonial. Didalam
undang-undang ini di tetapkan tiga jenis
otonom yaitu keresidenan, kabupaten ,
dan kota. Periode berlakunya undang-
undang ini sangat terbatas, sehingga
dalam kurun waktu (3) tahun belum ada
peraturan pemerintah yang mengatur
mengenai penyerahan urusan
(desentralisasi) kepada daerah. Undang-
undang ini kemudian diganti dengan
undang-undang no 22 Tahun 1948
• Undang-undang No 22 tahun 1948
berfokus pada pengaturan tentang susunan
pemerintah daerah yang demokratis. Di
dalam undang-undang ini ditetapkan dua
(2) jenis daerah otonom , yaitu daerah
otonom biasa dan daerah otonom istimewa,
serta tiga tingkatan daerah otonom yaitu
provinsi, kabupaten/ kota besar, dan
desa/kota kecil.

6. Urgensi Otonomi
Daerah
Kebijakan otonomi daerah yang lahir dengan tujuan menyelamatkan
pemerintahan dan keutuhan negara, Otonomi daerah diharapkan dapat menjadi
salah satu pilihan kebijakan nasional yang dapat mencegah kemungkinan
terjadinya disintegrasi nasional, bertanggung jawab tersebut memelihara negara
kesatuan republik Indonesia. Sehingga dengan adanya tuntutan tanggung jawab
tersebut, Daerah tidak diberi peluang untuk mengambil inisiatif kebijakan yang
sekiranya akan merugikan kepentingan pemerintah.
Visi dan Misi
Otonomi Daerah
Visi otonomi daerah itu sendiri dapat dirumuskan dalam 3 ruang lingkup
interaksinya yang utama:
1. Bidang politik
2. Bidang Ekonomi
3. Bidang Sosial dan Budaya
Berdasarkan visi otonomi daerah, maka konsep dasar otonomi daerah yang
kemudian melandasi lahirnya UU No.22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun
1999 yang salah satunya adalah :
Bidang pemerintah dapat didesntralisasikan dan pemerintah daerah tetap
terbagi atas 2 ruang lingkup, bukan tingkatan, yaitu kabupaten dan kota yang
diberiotnomi penuh dan propinsi diberi otonomi terbatas.

7. Prinsip –prinsip pelaksanaan otonomi daerah
Penyelenggaraan otonnomi daerah dilaksanakan dengan
memerhatikan aspek demokrasi, keadilan,pemerekatan, serta
potensi dan keaneragaman daerah.
01
Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi
luas,nyata, dan bertanggung jawab.02
Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada
daerah kabupaten dan daerah kota , sedangkan pada daerah provinsi
merupakan otonominyang terbatas.03
Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan
kemandirian daerah otonom, dan karenanya dalam daerah
kabupaten dan kota tidak ada lagi wilayah administrasi
05
Pelaksaanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konsitusi
negara sehingga terjamin hubungan yang serasi antara
pusat dan daerah serta antar daerah.
04

8. Manager
Tony Wilson
Programmer
Anastasia
Designer
Model Desentralisasi
Secara etimologis istilah desentralisasi berasal dari bahasa latin yang berarti de=lepas dan
centrum=pusat, dengan demikian berarti melepaskan dari pusat. Dari sudut ketatanegaraan
yang dimaksud dengan desentralisasi ialah pemilahan kekuasaan pemerintah dari pusat
kepada daerah-daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri.
Dalam konteks UU No.22 tahun 1999 pengertian desentralisasi dirumuskan dalam pasal 1
huruf (e) bahwa: “desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah dari pemerintah
kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan
rumusan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa;
1. Desentralisasi baru terwujud apabila terdapat “penyerahan” atau overdragen
wewenang pemerintah;
2. Pengakuan hanya hanya ada bentuk desentralisasi yakni otonomi. Padahal kita tahu
bahwa otonomi hanyalah salah satu bentuk dari desentralisasi, di samping tugas
pembantuan (zelfsbestuur).

9. Kesalahpahaman otonomi daerah
• Pertama, otonomi dikaitan semata-mata dengan uang
• Kedua, daerah belum siap dan belum mampu
• Ketiga, dengan otonomi daerah maka pusat akan melepaskan
tanggung jawabnya untuk membantu dan membina daerah.
• Keempat, dengan otonomi daerah maka Derah dapat melakukan
apa saja
• Kelima, otonomi daerah akan menciptakan raja-raja kecil didaerah
dan memindahkan korupsi ke daerah.