Dokumen tersebut membahas tentang konsep desentralisasi, definisi, alasan dan tujuan desentralisasi, bentuk negara dan sistem pemerintahan di dunia, bentuk-bentuk desentralisasi, kelebihan dan kelemahan desentralisasi, serta dasar hukum desentralisasi di Indonesia dalam kurang dari 3 kalimat.

1. KONSEP
DESENTRALISA
SI
KELAS 5C
PERTEMUAN 2
RABU, 31 AGUSTUS
2022
Pukul 13.00-15.30 WIB
Tiwi Rizkiyani

2. DEFINISI
DESENTRALIS
ASI
ALASAN
PERLUNYA
DESENTRALIS
ASI
TUJUAN
DESENTRALIS
ASI
BENTUK NEGARA,
BENTUK
PEMERINTAHAN, SISTEM
PEMERINTAHAN DI
DUNIA
BENTUK-
BENTUK
DESENTRALIS
ASI
KELEBIHAN
DESENTRALIS
ASI
KELEMAHAN
DESENTRALIS
ASI
MIND MAP
SENTRALISASI
VS
DESENTRALIS
ASI
DASAR HUKUM

3. BENTUK NEGARA, BENTUK
PEMERINTAHAN,DAN
SISTEM PEMERINTAHAN DI DUNIA

4. NEGARA KESATUAN
1. Negara kesatuan memiliki pemerintah
pusat yang berwenang atau berhak dalam
mengatur keseluruhan daerahnya (C.F.
Strong).
2. Pemerintah daerah tidak memiliki
kedaulatan.
3. Pemerintah Daerah merupakan bentukan
dari Pusat.
4. Sifat hubungan pusat - daerah yg
subkoordinatif, artinya pemerintah
daerah itu merupakan bentukan dan
bawahan dari pusat.
5. Sistem negara kesatuan : Sentralisasi
dan Desentralisasi.
6. Urusan-urusan negara dalam negara
kesatuan tetap merupakan suatu
kebulatan (eenheid) dan pemegang
tertinggi di negara itu adalah pemerintah
pusat.
7. Afghanistan, Afrika Selatan, Algeria,
Angola, Arab Saudi, Filipina, Hungaria,
Iran, Lithuania, Swedia, Thailand,
NEGARA FEDERAL/SERIKAT
1. Terdiri dari negara-negara bagian yg
saling bekerja sama dan membentuk
suatu kesatuan bernama negara federal.
2. Negara bagian merupakan struktur asli
yang memiliki karakter kedaulatan.
3. Struktur federal di dalam negara
federal dibentuk oleh negara - negara
bagian melalui konstitusi.
4. Sifat hubungan negara bagian - negara
federal yg koordinatif, artinya memiliki
kedudukan yg sama.
5. Sistem negara federal : sentralisasi.
6. Masing-masing negara bagian memiliki
wewenang khusus dalam mengatur
pemerintahan negara.
7. Malaysia, Asutralia, Amerika Serikat,
India.
BENTUK NEGARA
NEGARA TUNGGAL, TIDAK
ADA NEGARA DALAM
NEGARA
TERDIRI
DARI/GABUNGAN
NEGARA-NEGARA
BAGIAN

5. 1. PRESIDENSIAL
Sistem pemerintahan di mana kepala pemerintahan dipegang oleh presiden dan pemerintah tidak
bertanggung jawab kepada parlemen (legislatif). Menteri bertanggung jawab kepada presiden
karena presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
Contoh negara: AS, Pakistan, Argentina, Filiphina, Indonesia.
2. PARLEMENTER
Sistem pemerintahan di mana pemerintah (eksekutif) bertanggung jawab kepada parlemen.
Dalam sistem pemerintahan ini, parlemen mempunyai kekuasaan yang besar dan mempunyai
kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap eksekutif. Menteri dan perdana menteri
bertanggung jawab kepada parlemen.
Contoh negara: Kerajaan Inggris, Belanda, India, Australia, Malaysia.
3. CAMPURAN
Dalam sistem ini, diambil hal-hal yang terbaik dari sistem pemerintahan presidensial dan sistem
pemerintahan parlementer. Sistem ini terbentuk dari sejarah perjalanan pemerintahan suatu
negara. Jadi, dalam sistem pemerintahan ini, selain memiliki presiden sebagai kepala negara,
juga memiliki perdana menteri, sebagai kepala pemerintahan, untuk memimpin kabinet yang
bertanggung jawab kepada parlemen.
Contoh negara : Perancis.
SISTEM PEMERINTAHAN

6. 1. REPUBLIK
Negara yg dijalankan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat yg dilaksanakan secara demokratis.
Contoh negara: AS, Pakistan, Argentina, Filiphina, Indonesia.
2. KERAJAAN
Bentuk pemerintahan yg kekuasaannya dipegang oleh raja, ratu, atau kaisar.
Contoh negara: Kerajaan Inggris, Belanda, Australia, Malaysia.
BENTUK PEMERINTAHAN

7. SENTRALISASI VS
DESENTRALISASI
PEMUSATA
N
KEKUASAA
N
PELIMPAHAN/
PENYEBARAN/
PEMENCARAN/
PENYERAHAN
KEKUASAAN
DEMOKRATISASI
OTORITER
DEMOKRATISASI : PROSES
PENDEMOKRASIAN AGAR
RAKYAT TURUT SERTA
DALAM KEG POLITIK. HASIL
DARI DEMOKRATISASI
ADALAH DEMOKRASI.
ABRAHAM LINCOLN :
DEMOKRASI a/
PEMERINTAHAN YG BERASAL

8. SISTEM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DI NEGARA KESATUAN
NEGARA KESATUAN DENGAN SISTEM SENTRALISASI
Segala sesuatu dalam negara itu langsung dan diurus oleh Pemerintah Pusat,
daerah-daerah hanya melaksanakan.
NEGARA KESATUAN DENGAN SISTEM DESENTRALISASI
Kepada daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan
mengurus rumah tangganya sendiri.

9. PEMBAGIAN KEKUASAAN SECARA
VERTIKAL & HORIZONTAL
Pembagian secara Vertikal
melahirkan desentralisasi dan
otonomi daerah (Balance of
Power) antar Pemerintah Pusat
dan Daerah.
PUSAT
DAERA
H
Pembagian secara Horizontal
melahirkan lembaga eksekutif,
legislatif dan yudikatif (Balemce of
Power) antar organisasi Negara.
TRIAS POLITICA
Pada hakikatnya pembagian kekuasaan pemerintahan secara vertikal yang
merupakan komplementer (pelengkap) dari pembagian kekuasaan secara
horizontal.
TRIAS POLITICA (MONTESQIUE) :
PEMISAHAN/PEMBAGIAN KEKUASAN
BERDASARKAN FUNGSI NEGARA/3
JENIS KEKUASAN.

10. DEFINISI DESENTRALISASI
Berasal dari Bahasa Belanda:
• de artinya lepas dan
• centerum arinya pusat.
Sehingga desentralisasi memiliki
makna sesuatu yang terlepas dari
pusat.
DESENTRALISASI : PROSES PELIMPAHAN
KEKUASAN/WEWENANG.
OTONOMI DAERAH : HAK DAERAH U/ MENGATUR & MENGURUS
RUMAH TANGGANYA SENDIRI MENURUT UU.
OTONOMI DAERAH 🡪 HASIL DARI DESENTRALISASI

11. The transfer of power, from top
level to lower level in territorial
hierarchy, which could be one of
governance within a state, orffices
within a large organization.
Smit
h
Person
The transfer of
administrative
responbility from central
to local governance.
Dari Definisi ini diatas desentralisasi dapat dimaknai
dari PERSPEKTIF POLITIK DAN PERSPEKTIF
ADMINISTRASI

12. Hendratno (2009)
Desentralisasi sebagai penyerahan kekuasaan pemerintahan dari pusat
kepada
daerah-daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri (daerah otonom).
Rondenelli (2011)
Desentralisasi berarti pemindahan atau penyerahan perencanaan,
membuat keputusan atau otoritas manajemen dari pemerintah pusat dan
perwakilannya kepada organisasi lapangan, unit-unit pemerintah yang lebih
rendah, badan hukum publik, penguasa wilayah luas maupun regional, para
ahli fungsional, ataupun kepada organisasi non pemerintah”.

13. United Nations
Decentralization refers to transfer of authority away from the national capital
whether by deconcentration (i.e. delegation) to field offices or by devolution to
local authorities or local bodies.
(Desentralisasi mengacu pada pengalihan wewenang dari ibukota nasional
baik dengan dekonsentrasi (yaitu delegasi) ke kantor lapangan atau dengan
devolusi kepada otoritas lokal atau badan lokal.)
Turner & Hulme
Decentralizations is a transfer of authority to perform some service to the
public from an individual or an agency in central governance to some other
individual or agency which is closer to the public to be served.
(Desentralisasi adalah pengalihan wewenang untuk melakukan beberapa
pelayanan kepada publik dari individu atau lembaga dalam tata kelola pusat
kepada beberapa individu atau lembaga lain yang lebih dekat dengan publik
untuk dilayani.)

14. "Decentralization, or decentralizing governance,
refers to the restructuring or reorganization of
authority so that there is a system of co-
responsibility between institutions of governance at
the central, regional and local levels according to
the principle of subsidiarity, thus increasing the
overall quality and effectiveness of the system of
governance while increasing the authority and
capacities of sub-national levels.”
United Nations Development Programme (UNDP)
(1999)

15. � Desentralisasi merujuk pada restrukturisasi atau reorganisasi
wewenang sehingga ada sebuah sistem tanggung jawab
bersama antara institusi pemerintah pada tingkat pusat dan daerah
menurut prinsip subsidiaritas, sehingga bisa meningkatkan
keseluruhan kualitas dan keefektifan sistem pemerintahan, dan juga
meningkatkan wewenang dan kapasitas daerah.
�Prinsip Subsidiarity (the principle of subdiarity) :
Prinsip yg menekankan bahwa sebuah urusan akan lebih efektif dan
efisien jika ditangani/dikelola oleh agen-agen lokal/Pemerintah
Daerah.

16. TIGA KATA KUNCI
DESENTRALISASI
1. The restructuring or reorganization of
authority
(Restrukturisasi atau reorganisasi wewenang)
2. A system of co-responsibility
(Sistem yg mengedepankan tanggung jawab)
3. The principle of subdiarity
(Prinsip subsidiaritas)

17. Desentralisasi adalah Penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah
Pusat kepada Daerah Otonom berdasarkan asas Otonomi untuk mengatur
dan mengurus urusan pemerintahannya dalam sistem NKRI.

18. MENGAPA INDONESIA PERLU
DESENTRALISASI?

19. 37 PROVINSI
(JUNI 2022)
17.508 PULAU BESAR
DAN KECIL
416
KABUPAT
EN
98 KOTA
275,36 JUTA
PENDUDUK (JUNI 2022)
Kondisi geografis, komplesitas perkembangan
masyarakat, kemajemukan struktur sosial dan
budaya lokal serta adanya tuntutan demokratisasi
dalam penyelenggaraan pemerintahan.
9.770 WARISAN BUDAYA
(JUNI 2020)
LUAS WILAYAH
1.904.569 KM2

20. ALASAN PERLUNYA DESENTRALISASI
(SARUNDAJANG, 2002)
1. Dari segi politik adalah untuk menyalurkan inspirasi dan aspirasi
masyarakat, sebagai wujud demokrasi melalui dukungan terhadap politik
serta kebijakan nasional dalam rangka pembangunan.
2. Dari segi manajemen pemerintahan adalah untuk memberikan
pelayanan yang bervariasi melalui berbagai bidang yang dibutuhkan
masyarakat.
3. Dari segi kemasyarakatan adalah untuk meningkatkan partisipasi
masyarakat dengan menumbuhkan kemandirian masyarakat melalui
usaha pemberdayaan masyarakat.
4. Dari segi ekonomi pembangunan adalah untuk melancarkan
pelaksanaan program pembangunan agar kesejahteraan masyarakat
semakin meningkat.

21. DASAR HUKUM
DESENTRALISASI

22. PASAL 18 UUD 1945
1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah
provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan
kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
2. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
4. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah
provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.
5. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan
pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
6. Pemerintah daerah berwenang menetapkan peraturan daerah dan peraturan-
peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan".
7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-
undang.

23. 1. UU Nomor 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah.
2. UU Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai
Pemerintahan Sendiri di Daerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus
Rumah Tangganya Sendiri.
3. UU Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
4. UU Nomot 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
5. UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
6. UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
7. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah..
8. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
1. UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan
Daerah.
2. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan
TERDAPAT 8 UU YG MENGATUR
PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA
TERDAPAT 2 UU YG MENGATUR PERIMBANGAN
KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN
PEMERINTAHAN DAERAH

24. TUJUAN DESENTRALISASI
Tujuan umum dari desentralisasi :
1. STRUKTURAL EFISIENSI
MODEL
Peningkatan efesiensi dan
efektivitas penyelenggaraan
negara.
2. PARTISIPASI MODEL
Peningkatan Partisipasi masyarakat
dalam pembangunan.
Tujuan Desentralisasi menurut
Smith :
1. Pendidikan Politik (political
education)
2. Latihan Kepemimpinan (provide
training in political leadership)
3. Stabilitas Politik (to create political
stability)
4. Kesamaan Politik (political equality)
5. Akuntabilitas (local accountability)
6. Daya Tanggap (local
responsiveness.)
7. Efisiensi dan Efektivitas
KEMANDIRIA
N DAERAH
EFEKTIF : CARA UNTUK MENCAPAI TUJUAN
EFISIEN : CARA UTK MENCAPAI TUJUAN DG
MEMINIMALISASI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
(HEMAT SUMBER DAYA, TEPAT GUNA)

25. BENTUK-BENTUK
DESENTRALISASI
1.Desentralisasi Politik
Pelimpangan kewenangan atau kekuasaan di bidang politik.
Contoh : Pemilihan kepala daerah, fungsi dinas-dinas di daerah.
2. Desentralisasi Administratif
Pelimpahanan kewenangan atau kekuasaan di bidang administratif pemerintahan.
a. Dekonsentrasi
b. Delegasi
c. Devolusi
3. Desentralisasi Fiskal
Pelimpahanan kewenangan atau kekuasaan dalam pengelolaan keuangan
daerah.
Contoh : Peningkatan PAD -> pajak dan retribusi daerah
4. Desentralisasi ekonomi dan pasar
Pelimpahan kewenangan atau kekuasaan dalam bidang ekonomi dan pasar.
Litvack dan Seddon

26. Dekonsentrasi : pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur di wilayah
tertentu � orangnya
Gubernur mempunyai peran sebagai wakil dari pemerintah pusat.
Delegasi
Pelimpahan kewenangan dari badan/pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada yang
lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada
penerima delegasi.
Contoh : Pemberian wewenang dari Kepala Daerah kepada Kepala Dinas.
Devolusi 🡪democratic decentralization 🡪 inti dari desentralisasi
“the transfer of resources and power (and often tasks) to lower level
authorities which arelargely or wholly independent of higher levels of
government….”
Schneider (2003:18) menambahkan bahwa kemandirian tersebut memungkinkan aktor
politik lokal untuk mengelola isu-isu lokal tanpa campur tangan pusat atau pemerintah
diatasnya.

27. Bryant (1987) membagi Desentalisasasi dua bentuk :
Bersifat Administratif, yaitu delegasi wewenang pelaksanaan
yang diberikan pada pejabat pusat di tingkat Lokal.
Bersifat Politik yaitu berupa wewenang pembuatan keputusan
dan kontrol tertentu terhadap sumber daya yang diberikan
kepada badan pemerintah regional dan lokal (Bryant and LG
white, 1987) .

28. Rondinelli (1998) membedakan Desentalisasasi ke dalam empat
bentuk :
1. Dekonsentrasi, (Deconcentration to its field organizations)
2. Devolusi (Devolution to lokal – Government)
3. Delegasi (Delegation to semi–autonomous government)
4. Tugas pembantuan.

29. DEKONSENTRASI
Cohen (1999) mendefinisikan dekonsentrasi sebagai
berikut :
“The transfer of authority over specified decision
making, financial, and management functions by
administrative means to different levels under the
jurisdictional authority of the central government.”
Rondinelli (1983)
Dekonsentrasi sebagai penyerahan sejumlah kewenangan
dan tanggung jawab administrasi kepada cabang
departemen atau badan pemerintah yang lebih rendah.

30. DEKONSENTRASI DALAM PENGERTIAN YANG
DIBERIKAN COHEN DAN RONDINELLI
1. Pelimpahan wewenang.
2. Pembuatan keputusan, keuangan, dan fungsi manajemen.
3. Level pemerintahan yang berbeda.
4. dalam yurisdiksi pemerintah pusat.
Dekonsentrasi melahirkan local state government atau
field administration atau wilayah administrasi

31. DEVOLUSI
✔ Pembentukan dan pemberian status daerah otonom;
✔ Batas - batas yurisdiksi dan fungsi yang jelas;
✔ Tansfer kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri tugas dan
fungsi yang diberikan;
✔ Pengaturan tentang interaksi antar unit pemerintahan daerah baik se
cara vertikal maupun horizontal;
✔ Pemberian kewenangan untuk memungut beberapa penerimaan
daerah seperti pajak dan retribusi daerah; dan
✔ Pemberian kewenangan untuk mengatur dan mengelola anggaran dan
keuangan daerah. Melalui devolusi terbentuk local self government (atau
pemerintahan daerah sendiri).

32. TUGAS PEMBANTUAN
Tugas Pembantuan merupakan pemberian kemungkinan
dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang lebih
atas untuk meminta bantuan kepada pemerintah
daerah/pemerintah daerah yang tingkatannya lebih rendah
agar menyelenggarakan tugas atau urusan rumah tangga
dari daerah yang tingkatannya lebih atas tersebut.

33. KELEBIHAN DAN KELEMAHAN
DESENTRALISASI

34. KELEBIHAN DESENTRALISASI
1. Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan.
2. Pengambilan Keputusan dapat cepat dilakukan.
3. Desentralisasi adalah suatu alat atau cara untuk mengatasi beberapa
keterbatasan perencanaan nasional.
4. Pejabat-pejabat yang bekerja di lapangan lebih dekat dengan masalah-
masalah yang sebenarnya.
5. Memungkinkan para pejabat memodifikasi perencanaan dan program-
program pembangunan dengan kebutuhan daerah dan kelompok dalam
suatu negara.
6. Desentralisasi merupakan alat untuk memotong “pita merah” dan
karakteristik prosedur yang terstruktur pada perencanaan dan manajemen
pusat yang mengakibat over konsentrasi kekuatan, wewnang dan
sumber-sumber di pusat pemerintahan.

35. ❑ Desentralisasi akan memungkinkan representattif
(perwakilan) yang lenih besar untuk berbagai
kelompok politik, agama dan kelompok etnis dalam
menetapkan keputusan yang bisa menciptakan
keseimbangan yang lebih besar dalam alokasi
sumber dan investasi pemerintah.
❑ Desentralisasi bisa membuat kemampuan
administrasi yang lebih besar diantara institusi-
instutisi pemerintahan lokal dan lembaga swasta di
tingkat daerah/provinsi (kabupaten) dan memperluas
kemampuanb untuk mengam,bil alih fungsi-fungsi
yang biasanya tidak dijalankan dengan oleh
pemerintahan pusat sepertu infrastruktur di daerah-
daerah terpencil.
❑ Desentralisasi dapat memberi kesempatan bagi para
pejabat lokal untuk mengembangkan skill teknis dan
skil manajerial mereka.
❑ Efesiensi pemerintahan pusat bisa ditingkatkan
dengan mengurangi pejabat top manajemen tugas-
tugas rutin yang bisa diselesaikan oleh pejabat lokal
• Desentralisasi bisa menghasilkan konsilidasi
kegiatan antar berbagai lembaga kementerian
dan lembaga pemerintahan pusat yang terlibat
dalam kegiatan pembangunan daerah.
• Desentralisasi dapat mengontrol kegiatan
pembangunan dengan cara membatasi para elit
daerh yang tidak mendukung kebijakan
pembangunan dan yang tidak peka terhadap
kebutuhan masyarakat di pedesaan.
• Struktur pemerintahan desentralisasi
mempermudah pertukaran informasi kebutuhan
lokal untuk menyalurkan insfirasi politik mereka.
• Administrasi dalam pemerintahan daerah
desentralisasi dapat lebih fleksibel, inovatif dan
kreatif. Kebijakan administrasi bisa saling
menguji antara berbagai daerah. Jika ternyata
tidak cocok dampaknya tidak terasa pada tingkat
nasional.

36. KELEMAHAN DESENTRALISASI
(KAHO , 2002 : 1-4)
❑ Struktur Pemerintahan Lebih Kompleks sehingga relatif sulit untuk
dikoordinasikan.
❑ Keseimbangan dan keserasian antara bermacam-macam
kepentingan dan daerah dapat lebih mudah terganggu.
❑ Dapat mendorong timbulnya daerahisme atau provinsialisme.
❑ Keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama
❑ Dibutuhkan biaya lebih besar dan sulit memperoleh keseragaman
dan kesederhanaan

37. WATCH VIDEO
https://www.youtube.com/watch?v=CGiTRcFxBmg
TUGAS MEMBUAT RINGKASAN DARI ISI VIDEO.

38. THANK U
SEE U NEXT WEEK