SlideShare a Scribd company logo

Pembangunan dan pendampingan desa

•Download as PPT, PDF•
•
Sutardjo ( Mang Ojo )
Sutardjo ( Mang Ojo )

Dokumen tersebut membahas tentang implementasi Undang-Undang Desa dan pendampingan masyarakat desa di Sumedang. Dokumen ini menjelaskan tentang tata kelola desa yang demokratis, keuangan desa dan aset desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, pendampingan desa, serta penetapan kewenangan desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

1 of 55
1 IMPLEMENTASI UU DESA DAN PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA SUMEDANG, 09 OKTOBER 2014
PPPPOOOOKKKKOOOOKKKK BBBBAAAAHHHHAAAASSSSAAAANNNN 1. PENGANTAR 2. TATA KELOLA DESA YANG DEMOKRATIS 3. KEUANGAN DESA DAN ASET DESA 4. PEMBANGUNAN DESA 5. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 6. PENDAMPINGAN DESA 7. PENUTUP
4 Desa sebagai realitas sosio‐politico‐kultural di dalam tata‐negara hukum modern Tata‐negara sebagai UUD konstruksi politik baru 194 5 Kedaulatan Hukum (satuan tata‐negara) DESA Desa sbg realitas sosio‐politico‐kultural secara historis ada sebelum tata‐negara modern B. Herry Priyono, Kedaulatan Negara dan Tata‐kelola Desa, bahan tayang pada Workshop Program Pelatihan Desa : “Menggagas Desa Ideal & Kelembangan Pembangunan Desa”, PNPM Support Facility. Jakarta, 28 Februari 2013
Permendagri Nomor 18 Tahun 2013 tentang Data Wilayah Administrasi Pemerintahan. - Desa : 72.944 - Kelurahan : 8.309
KEDAULATAN HUKUM SEBAGAI PERWUJUDAN KEDAULATAN NEGARA  Pengaturan Desa berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  UU Desa menjamin adanya Kepastian Hukum bagi Desa.  Pihak-pihak yang berkepentingan atas Desa wajib menjalankan UU Desa dimaksud.
DESA DALAM WILAYAH HUKUM NKRI UU Desa Pasal 2 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. 7 •.
8 DESA/DESA ADAT WILAYAH MASYARAKAT PEMERINTAHA N 1. rekognisi; 2. subsidiaritas; 3. keberagaman; 4. kebersamaan; 5. kegotongroyongan; 6. kekeluargaan; 7. musyawarah; 8. demokrasi; 9. kemandirian; 10. partisipasi; 11. kesetaraan; 12. pemberdayaan; dan 13. keberlanjutan. DESA/DESA ADAT KUAT MAJU MANDIRI DEMOKRATIS
LLAANNDDAASSAANN KKOONNSSTTIITTUUSSII UNDANG-UNDANG DASAR 1945  Pasal 18 Ayat (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.  Pasal 18 B Ayat (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.
11 KEDUDUKAN DESA UU Desa : Pasal 5 Desa berkedudukan di wilayah kabupaten/kota.
12 KONSEKUENSI DESA SEBAGAI PENGGABUNGAN SGC - LSG NEGARA PENUGASA REKOGNISI SUBSIDIARITA S SG C LS G WARGA NEGARA = WARGA DESA N MODERNITAS TRADISI
ARAH PENGEMBANGAN DESA??? MASYARAK AT LIBERAL Pasal 18 B Ayat 2 Pasal 18 Ayat 7 SGC LSG PENGGABUNGAN FUNGSI LSG - SGC PEMERINTAHAN SEMU
15 PENETAPAN DAN PENEGASAN PPPEEENNNEEETTTAAAPPPAAANNN DDDAAANNN PPPEEENNNEEEGGGAAASSSAAANNN BBBBAAAATTTTAAAASSSS DDDDEEEESSSSAAAA DESA PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA UNTUK MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM ATAS ASET/ KEKAYAAN YANG DIMILIKI DESA : TANAH KAS DESA, TANAH ULAYAT, HUTAN DESA, MATA AIR DESA PENATAAN WILAYAH DESA TERMASUK PULA PENDAYAGUNAAN DANA DESA BESERTA ASET-ASET STRATEGIS DESA : MILIK PRIVAT YANG BERDAMPAK KEPADA KEPENTINGAN KOLEKTIF DESA……. PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH DESA DAN KELURAHAN BERBASIS ASET DENGAN DUKUNGAN DATA YANG AKURAT DAN TATA RUANG DESA/KELURAHAN YANG PASTI PENGEMBANGAN GIS SEBAGAI SISTEM INFORMASI UNTUK MENDORONG PARTISIPASI MASYARAKAT, KERJASAMA DESA DAN INTERGASI/KONSOLIDASI PROGRAM PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN
KEWENANGAN DESA UU Desa Pasal 18 Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. 16 •.
PENETAPAN KKEEWWEENNAANNGGAANN DDEESSAA PPPP 4433 TTEENNTTAANNGG PPEERRAATTUURRAANN PPEELLAAKKSSAANNAAAANN UUUU NNOO..66 TTAAHHUUNN 22001144 TTEENNTTAANNGG DDEESSAA PPEENNEETTAAPPAANN PPPP 4433 TTEENNTTAANNGG PPEERRAATTUURRAANN PPEELLAAKKSSAANNAAAANN UUUU NNOO..66 TTAAHHUUNN 22001144 TTEENNTTAANNGG DDEESSAA 17 Pasal 34 1)Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a paling sedikit terdiri atas: a. sistem organisasi masyarakat adat; b. pembinaan kelembagaan masyarakat; c. pembinaan lembaga dan hukum adat; d. pengelolaan tanah kas Desa; dan e. pengembangan peran masyarakat Desa.
PENETAPAN KKEEWWEENNAANNGGAANN DDEESSAA PPPP 4433 TTEENNTTAANNGG PPEERRAATTUURRAANN PPEELLAAKKSSAANNAAAANN UUUU NNOO..66 TTAAHHUUNN 22001144 TTEENNTTAANNGG DDEESSAA PPEENNEETTAAPPAANN PPPP 4433 TTEENNTTAANNGG PPEERRAATTUURRAANN PPEELLAAKKSSAANNAAAANN UUUU NNOO..66 TTAAHHUUNN 22001144 TTEENNTTAANNGG DDEESSAA Pasal 34 2)Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b paling sedikit terdiri atas kewenangan: 18 a. pengelolaan tambatan perahu; b. pengelolaan pasar Desa; c. pengelolaan tempat pemandian umum; d. pengelolaan jaringan irigasi; e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa; f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu; g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar; h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan; i. pengelolaan embung Desa; j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan k. pembuatan jalan Desa antarpermukiman ke wilayah pertanian.
PENETAPAN KKEEWWEENNAANNGGAANN DDEESSAA PPPP 4433 TTEENNTTAANNGG PPEERRAATTUURRAANN PPEELLAAKKSSAANNAAAANN UUUU NNOO..66 TTAAHHUUNN 22001144 TTEENNTTAANNGG DDEESSAA PPEENNEETTAAPPAANN PPPP 4433 TTEENNTTAANNGG PPEERRAATTUURRAANN PPEELLAAKKSSAANNAAAANN UUUU NNOO..66 TTAAHHUUNN 22001144 TTEENNTTAANNGG DDEESSAA Pasal 34 3)Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Menteri dapat menetapkan jenis kewenangan Desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal. 19
KEWENANGAN DESA a. kewenangan berdasarkan hak asal usul; b. kewenangan lokal berskala ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan 20 ketentuan peraturan perundang-undangan. d. kewenangan lain yang •. Desa; c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan Self Governing Community Local Self Government
PENETAPAN KKEEWWEENNAANNGGAANN DDEESSAA PPPP 4433 TTEENNTTAANNGG PPEERRAATTUURRAANN PPEELLAAKKSSAANNAAAANN UUUU NNOO..66 TTAAHHUUNN 22001144 TTEENNTTAANNGG DDEESSAA PPEENNEETTAAPPAANN PPPP 4433 TTEENNTTAANNGG PPEERRAATTUURRAANN PPEELLAAKKSSAANNAAAANN UUUU NNOO..66 TTAAHHUUNN 22001144 TTEENNTTAANNGG DDEESSAA Pasal 73 1)Pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dengan melibatkan Desa. 2)Bupati/walikota menetapkan peraturan bupati/walikota tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3)Pemerintah Desa menetapkan peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal. 21
HAK DAN KEWAJIBAN DESA UU Desa : Pasal 67 Desa Berhak: a. mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal 22 usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa; b. menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan c. mendapatkan sumber pendapatan. Desa Berkewajiban: a. melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa; c. mengembangkan kehidupan demokrasi; d. mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa; dan e. memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.
23 MUSDES PEMDES BPD MASYARAK AT 1. DANA DESA 2. ALOKASI DANA DESA 3. BAGI HASIL PAJAK DAERAH 4. BANTUAN KEUANGAN WEWENANG DESA 1.ASET DESA 2.SWADAYA MASYARAKAT 3.SUMBERDAYA MANUSIA DESA SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM TATA KELOLA DESA YANG DEMOKRATIS BERDASARKAN PRODUK HUKUM DESA (BASIS LEGALITAS – BASIS LEGITIMASI)
KOMUNIKASI POLITIK YANG DEMOKRATIS DI DAERAH OTONOM RUANG PUBLIK BIROKRASI : KEPUTUSAN TEKNOKRATIS DPRD: KEPUTUSAN POLITIK DESA : KOMUNITAS MANDIRI KEPUTUSAN PARTISIPATIF : PERDES JARING ASMARA RENJA SKPD MUSRENBAN G HEARING PERD A BBKKAADD
25 HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT DESA UU Desa : Pasal 67 Masyarakat Desa Berhak: a. meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; b. memperoleh pelayanan yang sama dan adil; c. menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; d. memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi: 1) Kepala Desa; 2) perangkat Desa; 3) anggota Badan Permusyawaratan Desa; atau 4) anggota lembaga kemasyarakatan Desa. e. mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di Desa.
26 HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT DESA UU Desa : Pasal 67 Masyarakat Desa Berkewajiban a. membangun diri dan memelihara lingkungan Desa; b. mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang baik; c. mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di Desa; d. memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di Desa; dan e. berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa.
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa 28 DESA MERUPAKAN SUBYEK HUKUM (PEMEGANG HAK DAN KEWAJIBAN) DALAM URUSAN :
TUJUAN PPEEMMBBAANNGGUUNNAANN DDEESSAA  MEMANDIRIKAN DAN MEMAJUKAN DESA  MEMPERKUAT PEMERINTAHAN DESA  MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DESA  MENGOPTIMALKAN PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA DESA
30 MODEL COMMUNITY DRIVEN DEVELOPMENT (Dari, Oleh, Untuk, Masyarakat/DOUM) Judul Proyek Petunjuk Teknis  OPpereenrcaansaiaon nal Pembangunan Desa  Pelaksanaan Pembangunan Desa  Pemantauan Pembangunan Desa DESA PEMDES MASYARAKAT DANA BLM PENDAMPIN G MOBILISASI PARTISIPASI
CDD BERSIFAT SEKTORAL
Tata Kelola Pembangunan di Tingkat Desa – Eksisting Pembangunan sektor ekonomi Pembangunan sektor lingkungan sektor etc. Kelompok Pemerintaha n Desa ? CDD Project Perbaikan sektor gizi Desa Sebagai OBYEK Pembangunan: Di tingkat makro •Pembangunan bersifat proyek -> tidak berkesinambungan. •Lokasi tidak merata -> faktor politik sangat berperan. Di Tingkat Mikro •Fragmentasi/tumpang tindih kegiatan •Fragmentasi kelembagaan •Fragmentasi perencanaan •Fragmentasi keuangan •Tumpang tindih kelompok sasaran Penguatan Sistem pemerintahan Kelompok Desa Kelompok MASYARAK AT DESA 32
33 AAAARRRRAAAAHHHH PPPPEEEENNNNGGGGEEEEMMMMBBBBAAAANNNNGGGGAAAANNNN DDDDEEEESSSSAAAA KUAT MAJU MANDIRI DEMOKRAT IS KONDISI EKSISTING TRANSISI DESA PANCASILA POLITIK EKONOMI SOSIAL BUDAYA PEMBANGUNAN DESA DESA MEMBANGUN PEMBANGUNAN DESA TERPADU BERKELANJUTAN MEMBANGUN DESA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
34 MUSDES PEMDES BPD MASYARAK AT 1. DANA DESA 2. ALOKASI DANA DESA 3. BAGI HASIL PAJAK DAERAH 4. BANTUAN KEUANGAN a. kewenangan berdasarkan hak asal d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 1. ASET DESA 2. SWADAYA MASYARAKAT 3. SDA/SDM/SUMBERDAYA LAINNYA DESA SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM TATA KELOLA DESA YANG DEMOKRATIS BERDASARKAN PRODUK HUKUM DESA (BASIS LEGALITAS – BASIS LEGITIMASI) 34 •. usul; b. kewenangan lokal berskala Desa; c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
35 MUSDES PEMDES BPD MASYARAKA T 1. KEBIJAKAN PEMKAB/PEMKOT 2. RPJMDAERAH 3. PROGRAM/PROYEK MASUK DESA YANG TERPADU SECARA NASIONAL, PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA RPJMDESA RKP DESA APBDESA 1. KONDISI OBYEKTIF DESA 2. SUMBERDAYA DESA 3. ASPIRASI MASYARAKAT DESA SEBAGAI SUBYEK HUKUM PENDAMPING DESA (SKPD, PENDAMPING PROFESIONAL, KPMD DAN PIHAK KETIGA) a. Peningkatan Kualitas dan Akses Terhadap Pelayanan Dasar; b. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Lingkungan Berdasarkan Kemampuan Teknis dan Sumber Daya Lokal Yang Tersedia; c. Pengembangan Ekonomi Pertanian Berskala Produktif; d. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Untuk Kemajuan Ekonomi; dan e. Peningkatan Kualitas Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat Desa Berdasarkan Kebutuhan Masyarakat Desa.
36 UU DESA MENGHADIRKAN : SATU DESA SATU PERENCANAAN SATU DESA SATU SISTEM ANGGARAN PERTUMBUHAN EKONOMI DESA DAN PELAYANAN SOSIAL DASAR YANG BERTUMPU PADA SUMBERDAYA DESA (SDA, TTG, SDM & BUDAYA NUSANTARA)
37 PRASYARA T : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA YANG OBYEKTIF DAN PARTISIPATIF  Pembangunan desa dan kawasan perdesaan sebagai pengembangan wilayah berbasiskan sumberdaya desa  Adanya peta batas desa sebagai dasar penyusunan ruang wilayah desa  Adanya data desa yang fungsional bagi desa itu sendiri  Adanya ketetapan tentang standar pelayanan desa dalam rangka memenuhi kebutuhan sosial dasar  Adanya evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa  Perencanaan pembangunan dilakukan berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan masyarakat yang dirumuskan secara partisipatif.  Penggalian kebutuhan dan penampungan aspirasi masyarakat dilakukan dengan menyelenggarakan musyawarah kewilayahan dan/atau musyawarah kelompok masyarakat.
Rancangan Permendagri Pedoman Pembangunan Desa Penyusunan RPJM Desa (DISUSUN DALAM JANGKA WAKTU 3 BULAN SETELAH PELANTIKAN KADES) Penyusun: Pemerintah Desa 1.Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa 2.Sosialisasi Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota 3.Pengkajian Keadaan Desa 4.Musyawarah Desa 5.Penyusunan Rancangan RPJM Desa 6.Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
39 PENYUSUNAN RKP DESA 39 JUNI DESEMBE R RPJM DESA JUNI BPD MUSYAWARAH DESA PAGU INDIKATIF DESA & PROGRAM/PROYEK MASUK JULI DESA PEMDES RANCANGAN RKPDESA PEMDES MUSRENBANG DESA PEMDES PERDES RKPDESA PAGU DEFINITIF DESA OKTOBER PEMDES PRIORITAS BELANJA DESA PEMDES RANCANGAN APBDESA PEMDES 31 DES = PERDES APBDESA
Rancangan Permendagri Pedoman Pembangunan Desa PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA Koordinator : Kepala Desa Tahapan Persiapan 1.Penetapan Pelaksana Kegiatan Desa 2.Penyusunan Rencana Kerja Kegiatan Desa 3.Sosialisasi Kegiatan Desa 4.Penyiapan Pelaksana Kegiatan 5.Penyiapan Dokumen Administrasi 6.Pengadaan Tenaga Kerja dan Bahan/Material
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA Koordinator : Kepala Desa Tahapan Pelaksanaan Kegiatan 1.Rapat Kerja Pelaksana Pembangunan Desa 2.Sertifikasi Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Desa 3.Perubahan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa 4.Pengelolaan Pengaduan dan Penyelesaian Masalah 5.Musyawarah Desa dalam rangka Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan 6.Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa 7.Pelestarian dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan Pembangunan Desa PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN DESA 41
KEUANGAN DAN ASET DESA, SDM, TTG & KEARIFAN LOKAL SATU DESA SATU PERENCANAAN 42 SATU DESA SATU SISTEM ANGGARAN PEMBANGUNAN DESA TERPADU  Berkembangnya BUMDES dengan mengoptimalkan pendayagunaan keuangan, aset desa, dan sumberdaya Desa  Berkembangnya Kerjasama Antar Desa maupun Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga  Terintegrasinya Pembangunan Desa dengan Pembangunan Kawasan Perdesaan (Bottom Up dan Top Down)  Terwujudnya tata kelola desa yang demokratis melalui pembangunan desa secara partisipatif (hubungan timbal balik antara pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat)
KOMUNIKASI POLITIK YANG DEMOKRATIS DI DAERAH OTONOM RUANG PUBLIK BIROKRASI : KEPUTUSAN TEKNOKRATIS DPRD: KEPUTUSAN POLITIK DESA : KOMUNITAS MANDIRI KEPUTUSAN PARTISIPATIF : PERDES JARING ASMARA RENJA SKPD MUSRENBAN G HEARING PERD A BBKKAADD
GERAKAN NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TITIK TOLAK GERAKAN KETIDAKBERDAYAAN MASYARAKAT DESA SECARA: 45 POLITIK EKONOMI SOSIAL BUDAYA YANG BERDAMPAK PADA : DESA LEMAH, TERBELAKANG, DEPENDEN DAN OTORITER
46 IMPLIKASI : TRANSFORMASI PARADIGMA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DARI COMMUNITY DRIVEN DEVELOPMENT MENJADI VILLAGE DRIVEN DEVELOPMENT CDD VDD BERSIFAT APOLITIS BERSIFAT POLITIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT = PEMBERKUASAAN RAKYAT
PROSES PEMBIASAAN SECARA SOSIAL YANG NORMATIF MENJADI TINDAKAN UU DESA HIDUP BERDESA MANUSIA DESA VVDDDD MENGEMBANGKAN KETAATAN KEPADA HUKUM DALAM DIRI MASYARAKAT DESA
48 PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA
49 PENDAMPINGAN DESA YANG TRANSFORMATIF MUSDES PEMDES BPD MASYARAKA T POLITIK EKONOMI SOSIAL BUDAYA PENDAMPING DESA (SKPD, PENDAMPING PROFESIONAL, KPMD, PIHAK KETIGA LAINNYA) DESA PANCASILA KUAT MAJU MANDIRI DEMOKRAT IS TRANSFORMA SI
PENDAMPINGAN DESA SEBAGAI HUBUNGAN TIMBAL BALIK PEMBANGUNAN DESA - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT •. PEMBANGUNAN DESA DESA BERDIKARI SECARA EKONOMI : BERDAYA MENGE-LOLA SUMBERDAYA DESA (SDA/SDM/SD LAINNYA) STRUKTUR KEKUASAAAN EKONOMI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA BERDAULAT SECARA POLITIK : BERDAYA MENGELOLA PEMERINTAHAN DESA YANG DEMOKRATIS STRUKTUR KEKUASAAN POLITIK PENDAMPI NG DESA
PPPPEEEEMMMMBBBBEEEELLLLAAAAJJJJAAAARRRRAAAANNNN SS SSOOOOSSSSIIAAIIAALLLL KKKKAAAADDDDEEEERRRRIIISISSSAAAASSSSIIII PPPPEEEENNNNGGGGOOOORRRRGGGGAAAANNNNIISSIISSAAAASSSSIIAAIIAANNNN Pembentukan & pemeliharaan kader (orang kunci) sebagai para penggerak tata kelola desa dan pembangunan desa Dinamisasi organisasi lokal : Desa/BKAD CB Desa melalui Pelatihan dan Bimbingan : praktek secara langsung SSSSKKKKPPPPDDDD,,,, PPPPEEEENNNNPPPPRRRROOOOFFFF,,,, KKKKPPPPMMMMDDDD,,,, LLLLSSSSMMMM,,,, PPPPTTTT DDDDLLLLLLLL
52 GERAKAN NASIONAL GGGEEERRRAAAKKKAAANNN NNNAAASSSIIIOOONNNAAALLL RRRREEEEVVVVOOOOLLLLUUUUSSSSIIII MMMMEEEENNNNTTTTAAAALLLL DANA DESA/ALOKASI DANA DESA MUSDES DESA KADE R PEMDES BPD MASYARAK AT PENDAMPING DESA BERKESADARAN KADER
GERAKAN NASIONAL PEMBERDAYAN MASYARAKAT RUANG PUBLIK POLITIK BIROKRASI : BIROKRASI : LEGISLASI KEPUTUSAN TEKNOKRATIS KEPUTUSAN TEKNOKRATIS DPR: DPR: KEPUTUSAN POLITIK KEPUTUSAN POLITIK BBKKAADD HEARING PROYEKMUSRENBANG DESA DESA JARING ASMARA REGULA SI / KEPUTUSAN PARTISIPATIF KEPENTINGAN KOLEKTIF KEPUTUSAN PARTISIPATIF KEPENTINGAN KOLEKTIF PENDAMPING DESA 53
54 AKHIR KATA 1. Pembangunan Desa ditempatkan dalam konteks desa-desa Indonesia 2. Pendampingan Desa dan pengembangan kapasitas desa dalam rangka “mengajarkan” pembangunan desa harus mampu menghadirkan proses belajar sosial (belajar melalui praktek-praktek langsung) dalam menghadirkan UU Desa dalam kenyataan hidup. 3. UU Desa beserta peraturan pelaksanaannya merupakan dasar hukum kebijakan publik yang menjamin kepastian hukum bagi Desa dalam mengelola pembangunan desa. 4. Pendampingan masyarakat Desa ke depan harus kontekstual sesuai struktur/skemata UU Desa dan dinamika politik nasional.
TERIMA KASIH

Recommended

Peraturan menteri desa no. 1 tahun_2015_ttg_kewenangan_desa
Peraturan menteri desa no. 1 tahun_2015_ttg_kewenangan_desaPeraturan menteri desa no. 1 tahun_2015_ttg_kewenangan_desa
Peraturan menteri desa no. 1 tahun_2015_ttg_kewenangan_desaEko Doank
 
UU desa no 6 th 2014 Dr. Ir. Wayan Koster, MM.
UU desa no 6 th 2014 Dr. Ir. Wayan Koster, MM.UU desa no 6 th 2014 Dr. Ir. Wayan Koster, MM.
UU desa no 6 th 2014 Dr. Ir. Wayan Koster, MM.Love Bali Forum | www.BalidesaAdat.com
 
Matriks uu no.6 2014& pp no.43_2014
Matriks uu no.6 2014& pp no.43_2014Matriks uu no.6 2014& pp no.43_2014
Matriks uu no.6 2014& pp no.43_2014Sutardjo ( Mang Ojo )
 
Uu no 06 tahun 2014
Uu no 06 tahun 2014Uu no 06 tahun 2014
Uu no 06 tahun 2014Abdul Kohar
 
Uu desa pembangunan desa
Uu desa pembangunan desa Uu desa pembangunan desa
Uu desa pembangunan desa Sutardjo ( Mang Ojo )
 
Perdes ... 2020 tentang-kewenangan-desa-batulohe
Perdes ... 2020 tentang-kewenangan-desa-batulohePerdes ... 2020 tentang-kewenangan-desa-batulohe
Perdes ... 2020 tentang-kewenangan-desa-batuloheAsdar Kajank
 
Sosialisasi uu desa membangun desa berbasis aset
Sosialisasi uu desa membangun desa berbasis asetSosialisasi uu desa membangun desa berbasis aset
Sosialisasi uu desa membangun desa berbasis asetfasilitatorsid
 
Kebijakan pengelolaan uang
Kebijakan pengelolaan uangKebijakan pengelolaan uang
Kebijakan pengelolaan uangSutardjo ( Mang Ojo )
 

Recommended

Peraturan menteri desa no. 1 tahun_2015_ttg_kewenangan_desa
Peraturan menteri desa no. 1 tahun_2015_ttg_kewenangan_desaPeraturan menteri desa no. 1 tahun_2015_ttg_kewenangan_desa
Peraturan menteri desa no. 1 tahun_2015_ttg_kewenangan_desaEko Doank
 
UU desa no 6 th 2014 Dr. Ir. Wayan Koster, MM.
UU desa no 6 th 2014 Dr. Ir. Wayan Koster, MM.UU desa no 6 th 2014 Dr. Ir. Wayan Koster, MM.
UU desa no 6 th 2014 Dr. Ir. Wayan Koster, MM.Love Bali Forum | www.BalidesaAdat.com
 
Matriks uu no.6 2014& pp no.43_2014
Matriks uu no.6 2014& pp no.43_2014Matriks uu no.6 2014& pp no.43_2014
Matriks uu no.6 2014& pp no.43_2014Sutardjo ( Mang Ojo )
 
Uu no 06 tahun 2014
Uu no 06 tahun 2014Uu no 06 tahun 2014
Uu no 06 tahun 2014Abdul Kohar
 
Uu desa pembangunan desa
Uu desa pembangunan desa Uu desa pembangunan desa
Uu desa pembangunan desa Sutardjo ( Mang Ojo )
 
Perdes ... 2020 tentang-kewenangan-desa-batulohe
Perdes ... 2020 tentang-kewenangan-desa-batulohePerdes ... 2020 tentang-kewenangan-desa-batulohe
Perdes ... 2020 tentang-kewenangan-desa-batuloheAsdar Kajank
 
Sosialisasi uu desa membangun desa berbasis aset
Sosialisasi uu desa membangun desa berbasis asetSosialisasi uu desa membangun desa berbasis aset
Sosialisasi uu desa membangun desa berbasis asetfasilitatorsid
 
Kebijakan pengelolaan uang
Kebijakan pengelolaan uangKebijakan pengelolaan uang
Kebijakan pengelolaan uangSutardjo ( Mang Ojo )
 
Peraturan Bupati Asahan Tentang Kewenangan Desa
Peraturan Bupati Asahan Tentang Kewenangan DesaPeraturan Bupati Asahan Tentang Kewenangan Desa
Peraturan Bupati Asahan Tentang Kewenangan DesaEka Saputra
 
Undang undang no 6 tahun 2014 tentang desa
Undang undang no 6 tahun 2014 tentang desaUndang undang no 6 tahun 2014 tentang desa
Undang undang no 6 tahun 2014 tentang desaZulfikri Armada
 
Perdes pungutan desa
Perdes pungutan desaPerdes pungutan desa
Perdes pungutan desaStrobillus Found
 
Pp 47 tahun 2015 tentang desa
Pp 47 tahun 2015 tentang desaPp 47 tahun 2015 tentang desa
Pp 47 tahun 2015 tentang desasuryokoco suryoputro
 
PP No 47 Tahun 2015
PP No 47 Tahun 2015 PP No 47 Tahun 2015
PP No 47 Tahun 2015 Gedhe Foundation
 
Kewenangan desa (pelatihan 2018)
Kewenangan desa (pelatihan 2018)Kewenangan desa (pelatihan 2018)
Kewenangan desa (pelatihan 2018)Pemdes Seboro Sadang
 
Persiapan Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Undang-Undang Desa dan Mengenal H...
Persiapan Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Undang-Undang Desa dan Mengenal H...Persiapan Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Undang-Undang Desa dan Mengenal H...
Persiapan Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Undang-Undang Desa dan Mengenal H...Abdul Kasim
 
Bedah banding uu desa dan pp tentang bengkok dan penghasilan aparat desa
Bedah banding uu desa dan pp tentang bengkok dan penghasilan aparat desaBedah banding uu desa dan pp tentang bengkok dan penghasilan aparat desa
Bedah banding uu desa dan pp tentang bengkok dan penghasilan aparat desaDesa Institute
 
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor...
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor...Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor...
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor...JARI Indonesia Borneo Barat
 
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...Formasi Org
 
UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang DesaUU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang DesaYudhi Aldriand
 
Sosialisasi uu desa untag semarang
Sosialisasi uu desa untag semarangSosialisasi uu desa untag semarang
Sosialisasi uu desa untag semarangRooy John
 
Perda bumdes
Perda bumdesPerda bumdes
Perda bumdesy d
 
Perdes No. 03 Tahun 2017 tentang SOTK
Perdes No. 03 Tahun 2017 tentang SOTKPerdes No. 03 Tahun 2017 tentang SOTK
Perdes No. 03 Tahun 2017 tentang SOTKStrobillus Found
 
Perdes no 12 th 2017 ttg kewenangan desa
Perdes no 12 th 2017 ttg kewenangan desaPerdes no 12 th 2017 ttg kewenangan desa
Perdes no 12 th 2017 ttg kewenangan desaari saridjo
 
Perdes no. 14 th 2017 ttg pengelolaan aset desa
Perdes no. 14 th 2017 ttg pengelolaan aset desaPerdes no. 14 th 2017 ttg pengelolaan aset desa
Perdes no. 14 th 2017 ttg pengelolaan aset desaari saridjo
 
Perda Kabupaten Nunukan Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja ...
Perda Kabupaten Nunukan Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja ...Perda Kabupaten Nunukan Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja ...
Perda Kabupaten Nunukan Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja ...Arifuddin Ali
 
Implementasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang DESA
Implementasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang DESAImplementasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang DESA
Implementasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang DESADesa Institute
 
Perdes 2 2016 bumdesa ok
Perdes 2 2016 bumdesa okPerdes 2 2016 bumdesa ok
Perdes 2 2016 bumdesa okPemdes Seboro Sadang
 
Permendagri no 110 thn 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Permendagri no 110 thn 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)Permendagri no 110 thn 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Permendagri no 110 thn 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)Aji Sahdi Sutisna
 
αθλητικα ποδοσφαιρο
αθλητικα ποδοσφαιροαθλητικα ποδοσφαιρο
αθλητικα ποδοσφαιροBasilis Drosos
 
Napresne 20 829_2014
Napresne 20 829_2014Napresne 20 829_2014
Napresne 20 829_2014Светлана Шумова
 

More Related Content

What's hot

Peraturan Bupati Asahan Tentang Kewenangan Desa
Peraturan Bupati Asahan Tentang Kewenangan DesaPeraturan Bupati Asahan Tentang Kewenangan Desa
Peraturan Bupati Asahan Tentang Kewenangan DesaEka Saputra
 
Undang undang no 6 tahun 2014 tentang desa
Undang undang no 6 tahun 2014 tentang desaUndang undang no 6 tahun 2014 tentang desa
Undang undang no 6 tahun 2014 tentang desaZulfikri Armada
 
Persiapan Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Undang-Undang Desa dan Mengenal H...
Persiapan Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Undang-Undang Desa dan Mengenal H...Persiapan Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Undang-Undang Desa dan Mengenal H...
Persiapan Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Undang-Undang Desa dan Mengenal H...Abdul Kasim
 
Bedah banding uu desa dan pp tentang bengkok dan penghasilan aparat desa
Bedah banding uu desa dan pp tentang bengkok dan penghasilan aparat desaBedah banding uu desa dan pp tentang bengkok dan penghasilan aparat desa
Bedah banding uu desa dan pp tentang bengkok dan penghasilan aparat desaDesa Institute
 
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor...
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor...Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor...
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor...JARI Indonesia Borneo Barat
 
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...Formasi Org
 
UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang DesaUU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang DesaYudhi Aldriand
 
Sosialisasi uu desa untag semarang
Sosialisasi uu desa untag semarangSosialisasi uu desa untag semarang
Sosialisasi uu desa untag semarangRooy John
 
Perda bumdes
Perda bumdesPerda bumdes
Perda bumdesy d
 
Perdes No. 03 Tahun 2017 tentang SOTK
Perdes No. 03 Tahun 2017 tentang SOTKPerdes No. 03 Tahun 2017 tentang SOTK
Perdes No. 03 Tahun 2017 tentang SOTKStrobillus Found
 
Perdes no 12 th 2017 ttg kewenangan desa
Perdes no 12 th 2017 ttg kewenangan desaPerdes no 12 th 2017 ttg kewenangan desa
Perdes no 12 th 2017 ttg kewenangan desaari saridjo
 
Perdes no. 14 th 2017 ttg pengelolaan aset desa
Perdes no. 14 th 2017 ttg pengelolaan aset desaPerdes no. 14 th 2017 ttg pengelolaan aset desa
Perdes no. 14 th 2017 ttg pengelolaan aset desaari saridjo
 
Perda Kabupaten Nunukan Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja ...
Perda Kabupaten Nunukan Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja ...Perda Kabupaten Nunukan Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja ...
Perda Kabupaten Nunukan Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja ...Arifuddin Ali
 
Implementasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang DESA
Implementasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang DESAImplementasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang DESA
Implementasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang DESADesa Institute
 
Permendagri no 110 thn 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Permendagri no 110 thn 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)Permendagri no 110 thn 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Permendagri no 110 thn 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)Aji Sahdi Sutisna
 

What's hot (20)

Peraturan Bupati Asahan Tentang Kewenangan Desa
Peraturan Bupati Asahan Tentang Kewenangan DesaPeraturan Bupati Asahan Tentang Kewenangan Desa
Peraturan Bupati Asahan Tentang Kewenangan Desa
 
Undang undang no 6 tahun 2014 tentang desa
Undang undang no 6 tahun 2014 tentang desaUndang undang no 6 tahun 2014 tentang desa
Undang undang no 6 tahun 2014 tentang desa
 
Perdes pungutan desa
Perdes pungutan desaPerdes pungutan desa
Perdes pungutan desa
 
Pp 47 tahun 2015 tentang desa
Pp 47 tahun 2015 tentang desaPp 47 tahun 2015 tentang desa
Pp 47 tahun 2015 tentang desa
 
PP No 47 Tahun 2015
PP No 47 Tahun 2015 PP No 47 Tahun 2015
PP No 47 Tahun 2015
 
Kewenangan desa (pelatihan 2018)
Kewenangan desa (pelatihan 2018)Kewenangan desa (pelatihan 2018)
Kewenangan desa (pelatihan 2018)
 
Persiapan Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Undang-Undang Desa dan Mengenal H...
Persiapan Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Undang-Undang Desa dan Mengenal H...Persiapan Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Undang-Undang Desa dan Mengenal H...
Persiapan Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Undang-Undang Desa dan Mengenal H...
 
Bedah banding uu desa dan pp tentang bengkok dan penghasilan aparat desa
Bedah banding uu desa dan pp tentang bengkok dan penghasilan aparat desaBedah banding uu desa dan pp tentang bengkok dan penghasilan aparat desa
Bedah banding uu desa dan pp tentang bengkok dan penghasilan aparat desa
 
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor...
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor...Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor...
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor...
 
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...
 
UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang DesaUU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
 
Sosialisasi uu desa untag semarang
Sosialisasi uu desa untag semarangSosialisasi uu desa untag semarang
Sosialisasi uu desa untag semarang
 
Perda bumdes
Perda bumdesPerda bumdes
Perda bumdes
 
Perdes No. 03 Tahun 2017 tentang SOTK
Perdes No. 03 Tahun 2017 tentang SOTKPerdes No. 03 Tahun 2017 tentang SOTK
Perdes No. 03 Tahun 2017 tentang SOTK
 
Perdes no 12 th 2017 ttg kewenangan desa
Perdes no 12 th 2017 ttg kewenangan desaPerdes no 12 th 2017 ttg kewenangan desa
Perdes no 12 th 2017 ttg kewenangan desa
 
Perdes no. 14 th 2017 ttg pengelolaan aset desa
Perdes no. 14 th 2017 ttg pengelolaan aset desaPerdes no. 14 th 2017 ttg pengelolaan aset desa
Perdes no. 14 th 2017 ttg pengelolaan aset desa
 
Perda Kabupaten Nunukan Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja ...
Perda Kabupaten Nunukan Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja ...Perda Kabupaten Nunukan Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja ...
Perda Kabupaten Nunukan Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja ...
 
Implementasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang DESA
Implementasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang DESAImplementasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang DESA
Implementasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang DESA
 
Perdes 2 2016 bumdesa ok
Perdes 2 2016 bumdesa okPerdes 2 2016 bumdesa ok
Perdes 2 2016 bumdesa ok
 
Permendagri no 110 thn 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Permendagri no 110 thn 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)Permendagri no 110 thn 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Permendagri no 110 thn 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 

Viewers also liked

αθλητικα ποδοσφαιρο
αθλητικα ποδοσφαιροαθλητικα ποδοσφαιρο
αθλητικα ποδοσφαιροBasilis Drosos
 
2.daunanh 08 tp114
2.daunanh 08 tp1142.daunanh 08 tp114
2.daunanh 08 tp114nnpt2014
 
Конкурс професійної майстерності групи ШЛ-15
Конкурс професійної майстерності групи ШЛ-15Конкурс професійної майстерності групи ШЛ-15
Конкурс професійної майстерності групи ШЛ-15ymcmb_ua
 
交點高雄Vol.23 - 2分鐘自我介紹&開場簡報
交點高雄Vol.23 - 2分鐘自我介紹&開場簡報交點高雄Vol.23 - 2分鐘自我介紹&開場簡報
交點高雄Vol.23 - 2分鐘自我介紹&開場簡報交點
 
мтб
мтбмтб
мтбpkgpkg
 
5 - Migliorare la sicurezza dei pazienti e degli operatori sanitari: opportun...
5 - Migliorare la sicurezza dei pazienti e degli operatori sanitari: opportun...5 - Migliorare la sicurezza dei pazienti e degli operatori sanitari: opportun...
5 - Migliorare la sicurezza dei pazienti e degli operatori sanitari: opportun...Piero Mignardi
 
2012 03 07_gruzja_gory_czarna
2012 03 07_gruzja_gory_czarna2012 03 07_gruzja_gory_czarna
2012 03 07_gruzja_gory_czarnaMarek Kowolik
 
Allely_Kimberly_Final_Powerpoint
Allely_Kimberly_Final_PowerpointAllely_Kimberly_Final_Powerpoint
Allely_Kimberly_Final_PowerpointKimberly Allely
 
Product design
Product designProduct design
Product designtfkc1212
 
07 equity research (bagian 2)
07 equity research (bagian 2)07 equity research (bagian 2)
07 equity research (bagian 2)KuliahKita
 
Ratkaisuja järjestöjen nettipalveluiden löytämisen ongelmaan
Ratkaisuja järjestöjen nettipalveluiden löytämisen ongelmaanRatkaisuja järjestöjen nettipalveluiden löytämisen ongelmaan
Ratkaisuja järjestöjen nettipalveluiden löytämisen ongelmaanInnokyla
 
ZONH-werkconferentie Kompas voor e-health: Lezing Robert Houtenbos - Impact v...
ZONH-werkconferentie Kompas voor e-health: Lezing Robert Houtenbos - Impact v...ZONH-werkconferentie Kompas voor e-health: Lezing Robert Houtenbos - Impact v...
ZONH-werkconferentie Kompas voor e-health: Lezing Robert Houtenbos - Impact v...ROS_ZONH
 

Viewers also liked (20)

αθλητικα ποδοσφαιρο
αθλητικα ποδοσφαιροαθλητικα ποδοσφαιρο
αθλητικα ποδοσφαιρο
 
Napresne 20 829_2014
Napresne 20 829_2014Napresne 20 829_2014
Napresne 20 829_2014
 
2.daunanh 08 tp114
2.daunanh 08 tp1142.daunanh 08 tp114
2.daunanh 08 tp114
 
Конкурс професійної майстерності групи ШЛ-15
Конкурс професійної майстерності групи ШЛ-15Конкурс професійної майстерності групи ШЛ-15
Конкурс професійної майстерності групи ШЛ-15
 
交點高雄Vol.23 - 2分鐘自我介紹&開場簡報
交點高雄Vol.23 - 2分鐘自我介紹&開場簡報交點高雄Vol.23 - 2分鐘自我介紹&開場簡報
交點高雄Vol.23 - 2分鐘自我介紹&開場簡報
 
Industria do aço
Industria do açoIndustria do aço
Industria do aço
 
мтб
мтбмтб
мтб
 
now_mmj_2010
now_mmj_2010now_mmj_2010
now_mmj_2010
 
Diária especial 17.12
Diária especial 17.12Diária especial 17.12
Diária especial 17.12
 
5 - Migliorare la sicurezza dei pazienti e degli operatori sanitari: opportun...
5 - Migliorare la sicurezza dei pazienti e degli operatori sanitari: opportun...5 - Migliorare la sicurezza dei pazienti e degli operatori sanitari: opportun...
5 - Migliorare la sicurezza dei pazienti e degli operatori sanitari: opportun...
 
2012 03 07_gruzja_gory_czarna
2012 03 07_gruzja_gory_czarna2012 03 07_gruzja_gory_czarna
2012 03 07_gruzja_gory_czarna
 
Issue8
Issue8Issue8
Issue8
 
141012
141012141012
141012
 
O amor está no ar
O amor está no arO amor está no ar
O amor está no ar
 
Allely_Kimberly_Final_Powerpoint
Allely_Kimberly_Final_PowerpointAllely_Kimberly_Final_Powerpoint
Allely_Kimberly_Final_Powerpoint
 
Gnoseologie
GnoseologieGnoseologie
Gnoseologie
 
Product design
Product designProduct design
Product design
 
07 equity research (bagian 2)
07 equity research (bagian 2)07 equity research (bagian 2)
07 equity research (bagian 2)
 
Ratkaisuja järjestöjen nettipalveluiden löytämisen ongelmaan
Ratkaisuja järjestöjen nettipalveluiden löytämisen ongelmaanRatkaisuja järjestöjen nettipalveluiden löytämisen ongelmaan
Ratkaisuja järjestöjen nettipalveluiden löytämisen ongelmaan
 
ZONH-werkconferentie Kompas voor e-health: Lezing Robert Houtenbos - Impact v...
ZONH-werkconferentie Kompas voor e-health: Lezing Robert Houtenbos - Impact v...ZONH-werkconferentie Kompas voor e-health: Lezing Robert Houtenbos - Impact v...
ZONH-werkconferentie Kompas voor e-health: Lezing Robert Houtenbos - Impact v...
 

Similar to Pembangunan dan pendampingan desa

Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal UsulDaftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal UsulPemdes Wonoyoso
 
Permendesa no 1_tahun_2015_hak_asal_usul_desa
Permendesa no 1_tahun_2015_hak_asal_usul_desaPermendesa no 1_tahun_2015_hak_asal_usul_desa
Permendesa no 1_tahun_2015_hak_asal_usul_desaDesa Institute
 
Permendesa 01-th-2015 kewenangan-lokal-skala-desa
Permendesa 01-th-2015 kewenangan-lokal-skala-desaPermendesa 01-th-2015 kewenangan-lokal-skala-desa
Permendesa 01-th-2015 kewenangan-lokal-skala-desaKantor Desa Junwangi
 
Permendesa no 1_ta_2015 - pedoman kewenangan
Permendesa no 1_ta_2015 - pedoman kewenanganPermendesa no 1_ta_2015 - pedoman kewenangan
Permendesa no 1_ta_2015 - pedoman kewenanganAngling Darma
 
Permendesa no 1_ta_2015 tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul ...
Permendesa no 1_ta_2015 tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul ...Permendesa no 1_ta_2015 tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul ...
Permendesa no 1_ta_2015 tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul ...rastilah iyas
 
Permendes No. 1 Tahun 2015
Permendes No. 1 Tahun 2015 Permendes No. 1 Tahun 2015
Permendes No. 1 Tahun 2015 ahmadefendi19
 
Permendesa nomor 1 tahun 2015
Permendesa nomor 1 tahun 2015Permendesa nomor 1 tahun 2015
Permendesa nomor 1 tahun 2015Rumah Kolaborasi
 
Perda Kabupaten Nunukan Tentang Kewenangan Desa
Perda Kabupaten Nunukan Tentang Kewenangan DesaPerda Kabupaten Nunukan Tentang Kewenangan Desa
Perda Kabupaten Nunukan Tentang Kewenangan DesaArifuddin Ali
 
11 daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal bers...
11 daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal bers...11 daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal bers...
11 daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal bers...aganers
 
11 DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERS...
11 DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERS...11 DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERS...
11 DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERS...swanggie
 
Kabupaten gresik 2006-12
Kabupaten gresik 2006-12Kabupaten gresik 2006-12
Kabupaten gresik 2006-12Sungonlegowo
 
Menata desa, menyembuhkan indonesia r. yando zakaria
Menata desa, menyembuhkan indonesia r. yando zakariaMenata desa, menyembuhkan indonesia r. yando zakaria
Menata desa, menyembuhkan indonesia r. yando zakariakeuangandesa
 
kewenangan desa tegal gondo.ppt
kewenangan desa tegal gondo.pptkewenangan desa tegal gondo.ppt
kewenangan desa tegal gondo.pptssusera4c27e1
 
Perda No. 15 tahun 2016 tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta
Perda No. 15 tahun 2016 tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Kampung KutaPerda No. 15 tahun 2016 tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta
Perda No. 15 tahun 2016 tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Kampung KutaAji Sahdi Sutisna
 
Peraturan no 9 tahun 2017 tentang kewenangan
Peraturan no 9 tahun 2017 tentang kewenanganPeraturan no 9 tahun 2017 tentang kewenangan
Peraturan no 9 tahun 2017 tentang kewenanganPemdes Seboro Sadang
 
Penjelasan undang undang tentang desa 488734
Penjelasan undang undang tentang desa 488734Penjelasan undang undang tentang desa 488734
Penjelasan undang undang tentang desa 488734Sungonlegowo
 
PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN 2013 TENTANG...
PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN 2013 TENTANG...PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN 2013 TENTANG...
PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN 2013 TENTANG...JARI Indonesia Borneo Barat
 

Similar to Pembangunan dan pendampingan desa (20)

Perdes kewenangan
Perdes kewenanganPerdes kewenangan
Perdes kewenangan
 
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal UsulDaftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul
 
Permendesa no 1_tahun_2015_hak_asal_usul_desa
Permendesa no 1_tahun_2015_hak_asal_usul_desaPermendesa no 1_tahun_2015_hak_asal_usul_desa
Permendesa no 1_tahun_2015_hak_asal_usul_desa
 
Permendesa 01-th-2015 kewenangan-lokal-skala-desa
Permendesa 01-th-2015 kewenangan-lokal-skala-desaPermendesa 01-th-2015 kewenangan-lokal-skala-desa
Permendesa 01-th-2015 kewenangan-lokal-skala-desa
 
Permendesa no 1_ta_2015 - pedoman kewenangan
Permendesa no 1_ta_2015 - pedoman kewenanganPermendesa no 1_ta_2015 - pedoman kewenangan
Permendesa no 1_ta_2015 - pedoman kewenangan
 
Permendesa no 1_ta_2015 tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul ...
Permendesa no 1_ta_2015 tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul ...Permendesa no 1_ta_2015 tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul ...
Permendesa no 1_ta_2015 tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul ...
 
Permendes No. 1 Tahun 2015
Permendes No. 1 Tahun 2015 Permendes No. 1 Tahun 2015
Permendes No. 1 Tahun 2015
 
Permendesa pdtt no.1 th.2015
Permendesa pdtt no.1 th.2015Permendesa pdtt no.1 th.2015
Permendesa pdtt no.1 th.2015
 
Permendesa nomor 1 tahun 2015
Permendesa nomor 1 tahun 2015Permendesa nomor 1 tahun 2015
Permendesa nomor 1 tahun 2015
 
Perda Kabupaten Nunukan Tentang Kewenangan Desa
Perda Kabupaten Nunukan Tentang Kewenangan DesaPerda Kabupaten Nunukan Tentang Kewenangan Desa
Perda Kabupaten Nunukan Tentang Kewenangan Desa
 
11 daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal bers...
11 daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal bers...11 daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal bers...
11 daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal bers...
 
11 DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERS...
11 DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERS...11 DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERS...
11 DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERS...
 
Kabupaten gresik 2006-12
Kabupaten gresik 2006-12Kabupaten gresik 2006-12
Kabupaten gresik 2006-12
 
Menata desa, menyembuhkan indonesia r. yando zakaria
Menata desa, menyembuhkan indonesia r. yando zakariaMenata desa, menyembuhkan indonesia r. yando zakaria
Menata desa, menyembuhkan indonesia r. yando zakaria
 
Kajian mudp bali terkait uu desa
Kajian mudp bali terkait uu desaKajian mudp bali terkait uu desa
Kajian mudp bali terkait uu desa
 
kewenangan desa tegal gondo.ppt
kewenangan desa tegal gondo.pptkewenangan desa tegal gondo.ppt
kewenangan desa tegal gondo.ppt
 
Perda No. 15 tahun 2016 tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta
Perda No. 15 tahun 2016 tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Kampung KutaPerda No. 15 tahun 2016 tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta
Perda No. 15 tahun 2016 tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta
 
Peraturan no 9 tahun 2017 tentang kewenangan
Peraturan no 9 tahun 2017 tentang kewenanganPeraturan no 9 tahun 2017 tentang kewenangan
Peraturan no 9 tahun 2017 tentang kewenangan
 
Penjelasan undang undang tentang desa 488734
Penjelasan undang undang tentang desa 488734Penjelasan undang undang tentang desa 488734
Penjelasan undang undang tentang desa 488734
 
PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN 2013 TENTANG...
PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN 2013 TENTANG...PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN 2013 TENTANG...
PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN 2013 TENTANG...
 

More from Sutardjo ( Mang Ojo )

Permen no.37 th_2014_lampiran+pedoman+penyusunan+apbd+tahun+2015
Permen no.37 th_2014_lampiran+pedoman+penyusunan+apbd+tahun+2015Permen no.37 th_2014_lampiran+pedoman+penyusunan+apbd+tahun+2015
Permen no.37 th_2014_lampiran+pedoman+penyusunan+apbd+tahun+2015Sutardjo ( Mang Ojo )
 
Permen no.37 th_2014+pedoman+penyusunan+apbd+tahun+2015
Permen no.37 th_2014+pedoman+penyusunan+apbd+tahun+2015Permen no.37 th_2014+pedoman+penyusunan+apbd+tahun+2015
Permen no.37 th_2014+pedoman+penyusunan+apbd+tahun+2015Sutardjo ( Mang Ojo )
 
Marwan jafar (presentasi_menteri_di_pelatihan_si_de_ka)[1]
Marwan jafar (presentasi_menteri_di_pelatihan_si_de_ka)[1]Marwan jafar (presentasi_menteri_di_pelatihan_si_de_ka)[1]
Marwan jafar (presentasi_menteri_di_pelatihan_si_de_ka)[1]Sutardjo ( Mang Ojo )
 
PP No 71 Th 2010 standar akuntansi pemerintah
PP No 71 Th 2010 standar akuntansi pemerintahPP No 71 Th 2010 standar akuntansi pemerintah
PP No 71 Th 2010 standar akuntansi pemerintahSutardjo ( Mang Ojo )
 
Transformasi+pendamping+ +prabawa+es
Transformasi+pendamping+ +prabawa+esTransformasi+pendamping+ +prabawa+es
Transformasi+pendamping+ +prabawa+esSutardjo ( Mang Ojo )
 

More from Sutardjo ( Mang Ojo ) (20)

Jadilah jurnalis desa
Jadilah jurnalis desaJadilah jurnalis desa
Jadilah jurnalis desa
 
Permen no.37 th_2014_lampiran+pedoman+penyusunan+apbd+tahun+2015
Permen no.37 th_2014_lampiran+pedoman+penyusunan+apbd+tahun+2015Permen no.37 th_2014_lampiran+pedoman+penyusunan+apbd+tahun+2015
Permen no.37 th_2014_lampiran+pedoman+penyusunan+apbd+tahun+2015
 
Permen no.37 th_2014+pedoman+penyusunan+apbd+tahun+2015
Permen no.37 th_2014+pedoman+penyusunan+apbd+tahun+2015Permen no.37 th_2014+pedoman+penyusunan+apbd+tahun+2015
Permen no.37 th_2014+pedoman+penyusunan+apbd+tahun+2015
 
Perpres nomor-12-tahun-2015
Perpres nomor-12-tahun-2015Perpres nomor-12-tahun-2015
Perpres nomor-12-tahun-2015
 
Perpres nomor-11-tahun-2015
Perpres nomor-11-tahun-2015Perpres nomor-11-tahun-2015
Perpres nomor-11-tahun-2015
 
Permendagri no. 112 thn 2014
Permendagri no. 112 thn 2014Permendagri no. 112 thn 2014
Permendagri no. 112 thn 2014
 
Permendagri no. 111 thn 2014
Permendagri no. 111 thn 2014Permendagri no. 111 thn 2014
Permendagri no. 111 thn 2014
 
Permendagri no 113 tahun 2014
Permendagri no 113 tahun 2014Permendagri no 113 tahun 2014
Permendagri no 113 tahun 2014
 
Permendagri no. 111 thn 2014
Permendagri no. 111 thn 2014Permendagri no. 111 thn 2014
Permendagri no. 111 thn 2014
 
Cara mengubah ukuran foto
Cara mengubah ukuran fotoCara mengubah ukuran foto
Cara mengubah ukuran foto
 
Cara login ke dasbor wodrpress
Cara login ke dasbor wodrpressCara login ke dasbor wodrpress
Cara login ke dasbor wodrpress
 
Cara membuat akun twitter
Cara membuat akun twitterCara membuat akun twitter
Cara membuat akun twitter
 
Cara membuat facebook page
Cara membuat facebook pageCara membuat facebook page
Cara membuat facebook page
 
Profil komunitas dem it ciamis
Profil komunitas dem it ciamisProfil komunitas dem it ciamis
Profil komunitas dem it ciamis
 
Marwan jafar (presentasi_menteri_di_pelatihan_si_de_ka)[1]
Marwan jafar (presentasi_menteri_di_pelatihan_si_de_ka)[1]Marwan jafar (presentasi_menteri_di_pelatihan_si_de_ka)[1]
Marwan jafar (presentasi_menteri_di_pelatihan_si_de_ka)[1]
 
Kementerian pertanian[1]
Kementerian pertanian[1]Kementerian pertanian[1]
Kementerian pertanian[1]
 
Pedoman menulis berita
Pedoman menulis beritaPedoman menulis berita
Pedoman menulis berita
 
PP No 71 Th 2010 standar akuntansi pemerintah
PP No 71 Th 2010 standar akuntansi pemerintahPP No 71 Th 2010 standar akuntansi pemerintah
PP No 71 Th 2010 standar akuntansi pemerintah
 
Transformasi+pendamping+ +prabawa+es
Transformasi+pendamping+ +prabawa+esTransformasi+pendamping+ +prabawa+es
Transformasi+pendamping+ +prabawa+es
 
keuangan desa ( Firman Siagian )
keuangan desa ( Firman Siagian )keuangan desa ( Firman Siagian )
keuangan desa ( Firman Siagian )
 

Pembangunan dan pendampingan desa

  • 1. 1 IMPLEMENTASI UU DESA DAN PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA SUMEDANG, 09 OKTOBER 2014
  • 2. PPPPOOOOKKKKOOOOKKKK BBBBAAAAHHHHAAAASSSSAAAANNNN 1. PENGANTAR 2. TATA KELOLA DESA YANG DEMOKRATIS 3. KEUANGAN DESA DAN ASET DESA 4. PEMBANGUNAN DESA 5. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 6. PENDAMPINGAN DESA 7. PENUTUP
  • 3.
  • 4. 4 Desa sebagai realitas sosio‐politico‐kultural di dalam tata‐negara hukum modern Tata‐negara sebagai UUD konstruksi politik baru 194 5 Kedaulatan Hukum (satuan tata‐negara) DESA Desa sbg realitas sosio‐politico‐kultural secara historis ada sebelum tata‐negara modern B. Herry Priyono, Kedaulatan Negara dan Tata‐kelola Desa, bahan tayang pada Workshop Program Pelatihan Desa : “Menggagas Desa Ideal & Kelembangan Pembangunan Desa”, PNPM Support Facility. Jakarta, 28 Februari 2013
  • 5. Permendagri Nomor 18 Tahun 2013 tentang Data Wilayah Administrasi Pemerintahan. - Desa : 72.944 - Kelurahan : 8.309
  • 6. KEDAULATAN HUKUM SEBAGAI PERWUJUDAN KEDAULATAN NEGARA  Pengaturan Desa berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  UU Desa menjamin adanya Kepastian Hukum bagi Desa.  Pihak-pihak yang berkepentingan atas Desa wajib menjalankan UU Desa dimaksud.
  • 7. DESA DALAM WILAYAH HUKUM NKRI UU Desa Pasal 2 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. 7 •.
  • 8. 8 DESA/DESA ADAT WILAYAH MASYARAKAT PEMERINTAHA N 1. rekognisi; 2. subsidiaritas; 3. keberagaman; 4. kebersamaan; 5. kegotongroyongan; 6. kekeluargaan; 7. musyawarah; 8. demokrasi; 9. kemandirian; 10. partisipasi; 11. kesetaraan; 12. pemberdayaan; dan 13. keberlanjutan. DESA/DESA ADAT KUAT MAJU MANDIRI DEMOKRATIS
  • 9.
  • 10. LLAANNDDAASSAANN KKOONNSSTTIITTUUSSII UNDANG-UNDANG DASAR 1945  Pasal 18 Ayat (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.  Pasal 18 B Ayat (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.
  • 11. 11 KEDUDUKAN DESA UU Desa : Pasal 5 Desa berkedudukan di wilayah kabupaten/kota.
  • 12. 12 KONSEKUENSI DESA SEBAGAI PENGGABUNGAN SGC - LSG NEGARA PENUGASA REKOGNISI SUBSIDIARITA S SG C LS G WARGA NEGARA = WARGA DESA N MODERNITAS TRADISI
  • 13. ARAH PENGEMBANGAN DESA??? MASYARAK AT LIBERAL Pasal 18 B Ayat 2 Pasal 18 Ayat 7 SGC LSG PENGGABUNGAN FUNGSI LSG - SGC PEMERINTAHAN SEMU
  • 14.
  • 15. 15 PENETAPAN DAN PENEGASAN PPPEEENNNEEETTTAAAPPPAAANNN DDDAAANNN PPPEEENNNEEEGGGAAASSSAAANNN BBBBAAAATTTTAAAASSSS DDDDEEEESSSSAAAA DESA PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA UNTUK MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM ATAS ASET/ KEKAYAAN YANG DIMILIKI DESA : TANAH KAS DESA, TANAH ULAYAT, HUTAN DESA, MATA AIR DESA PENATAAN WILAYAH DESA TERMASUK PULA PENDAYAGUNAAN DANA DESA BESERTA ASET-ASET STRATEGIS DESA : MILIK PRIVAT YANG BERDAMPAK KEPADA KEPENTINGAN KOLEKTIF DESA……. PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH DESA DAN KELURAHAN BERBASIS ASET DENGAN DUKUNGAN DATA YANG AKURAT DAN TATA RUANG DESA/KELURAHAN YANG PASTI PENGEMBANGAN GIS SEBAGAI SISTEM INFORMASI UNTUK MENDORONG PARTISIPASI MASYARAKAT, KERJASAMA DESA DAN INTERGASI/KONSOLIDASI PROGRAM PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN
  • 16. KEWENANGAN DESA UU Desa Pasal 18 Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. 16 •.
  • 17. PENETAPAN KKEEWWEENNAANNGGAANN DDEESSAA PPPP 4433 TTEENNTTAANNGG PPEERRAATTUURRAANN PPEELLAAKKSSAANNAAAANN UUUU NNOO..66 TTAAHHUUNN 22001144 TTEENNTTAANNGG DDEESSAA PPEENNEETTAAPPAANN PPPP 4433 TTEENNTTAANNGG PPEERRAATTUURRAANN PPEELLAAKKSSAANNAAAANN UUUU NNOO..66 TTAAHHUUNN 22001144 TTEENNTTAANNGG DDEESSAA 17 Pasal 34 1)Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a paling sedikit terdiri atas: a. sistem organisasi masyarakat adat; b. pembinaan kelembagaan masyarakat; c. pembinaan lembaga dan hukum adat; d. pengelolaan tanah kas Desa; dan e. pengembangan peran masyarakat Desa.
  • 18. PENETAPAN KKEEWWEENNAANNGGAANN DDEESSAA PPPP 4433 TTEENNTTAANNGG PPEERRAATTUURRAANN PPEELLAAKKSSAANNAAAANN UUUU NNOO..66 TTAAHHUUNN 22001144 TTEENNTTAANNGG DDEESSAA PPEENNEETTAAPPAANN PPPP 4433 TTEENNTTAANNGG PPEERRAATTUURRAANN PPEELLAAKKSSAANNAAAANN UUUU NNOO..66 TTAAHHUUNN 22001144 TTEENNTTAANNGG DDEESSAA Pasal 34 2)Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b paling sedikit terdiri atas kewenangan: 18 a. pengelolaan tambatan perahu; b. pengelolaan pasar Desa; c. pengelolaan tempat pemandian umum; d. pengelolaan jaringan irigasi; e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa; f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu; g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar; h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan; i. pengelolaan embung Desa; j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan k. pembuatan jalan Desa antarpermukiman ke wilayah pertanian.
  • 19. PENETAPAN KKEEWWEENNAANNGGAANN DDEESSAA PPPP 4433 TTEENNTTAANNGG PPEERRAATTUURRAANN PPEELLAAKKSSAANNAAAANN UUUU NNOO..66 TTAAHHUUNN 22001144 TTEENNTTAANNGG DDEESSAA PPEENNEETTAAPPAANN PPPP 4433 TTEENNTTAANNGG PPEERRAATTUURRAANN PPEELLAAKKSSAANNAAAANN UUUU NNOO..66 TTAAHHUUNN 22001144 TTEENNTTAANNGG DDEESSAA Pasal 34 3)Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Menteri dapat menetapkan jenis kewenangan Desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal. 19
  • 20. KEWENANGAN DESA a. kewenangan berdasarkan hak asal usul; b. kewenangan lokal berskala ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan 20 ketentuan peraturan perundang-undangan. d. kewenangan lain yang •. Desa; c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan Self Governing Community Local Self Government
  • 21. PENETAPAN KKEEWWEENNAANNGGAANN DDEESSAA PPPP 4433 TTEENNTTAANNGG PPEERRAATTUURRAANN PPEELLAAKKSSAANNAAAANN UUUU NNOO..66 TTAAHHUUNN 22001144 TTEENNTTAANNGG DDEESSAA PPEENNEETTAAPPAANN PPPP 4433 TTEENNTTAANNGG PPEERRAATTUURRAANN PPEELLAAKKSSAANNAAAANN UUUU NNOO..66 TTAAHHUUNN 22001144 TTEENNTTAANNGG DDEESSAA Pasal 73 1)Pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dengan melibatkan Desa. 2)Bupati/walikota menetapkan peraturan bupati/walikota tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3)Pemerintah Desa menetapkan peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal. 21
  • 22. HAK DAN KEWAJIBAN DESA UU Desa : Pasal 67 Desa Berhak: a. mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal 22 usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa; b. menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan c. mendapatkan sumber pendapatan. Desa Berkewajiban: a. melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa; c. mengembangkan kehidupan demokrasi; d. mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa; dan e. memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.
  • 23. 23 MUSDES PEMDES BPD MASYARAK AT 1. DANA DESA 2. ALOKASI DANA DESA 3. BAGI HASIL PAJAK DAERAH 4. BANTUAN KEUANGAN WEWENANG DESA 1.ASET DESA 2.SWADAYA MASYARAKAT 3.SUMBERDAYA MANUSIA DESA SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM TATA KELOLA DESA YANG DEMOKRATIS BERDASARKAN PRODUK HUKUM DESA (BASIS LEGALITAS – BASIS LEGITIMASI)
  • 24. KOMUNIKASI POLITIK YANG DEMOKRATIS DI DAERAH OTONOM RUANG PUBLIK BIROKRASI : KEPUTUSAN TEKNOKRATIS DPRD: KEPUTUSAN POLITIK DESA : KOMUNITAS MANDIRI KEPUTUSAN PARTISIPATIF : PERDES JARING ASMARA RENJA SKPD MUSRENBAN G HEARING PERD A BBKKAADD
  • 25. 25 HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT DESA UU Desa : Pasal 67 Masyarakat Desa Berhak: a. meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; b. memperoleh pelayanan yang sama dan adil; c. menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; d. memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi: 1) Kepala Desa; 2) perangkat Desa; 3) anggota Badan Permusyawaratan Desa; atau 4) anggota lembaga kemasyarakatan Desa. e. mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di Desa.
  • 26. 26 HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT DESA UU Desa : Pasal 67 Masyarakat Desa Berkewajiban a. membangun diri dan memelihara lingkungan Desa; b. mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang baik; c. mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di Desa; d. memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di Desa; dan e. berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa.
  • 27.
  • 28. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa 28 DESA MERUPAKAN SUBYEK HUKUM (PEMEGANG HAK DAN KEWAJIBAN) DALAM URUSAN :
  • 29. TUJUAN PPEEMMBBAANNGGUUNNAANN DDEESSAA  MEMANDIRIKAN DAN MEMAJUKAN DESA  MEMPERKUAT PEMERINTAHAN DESA  MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DESA  MENGOPTIMALKAN PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA DESA
  • 30. 30 MODEL COMMUNITY DRIVEN DEVELOPMENT (Dari, Oleh, Untuk, Masyarakat/DOUM) Judul Proyek Petunjuk Teknis  OPpereenrcaansaiaon nal Pembangunan Desa  Pelaksanaan Pembangunan Desa  Pemantauan Pembangunan Desa DESA PEMDES MASYARAKAT DANA BLM PENDAMPIN G MOBILISASI PARTISIPASI
  • 32. Tata Kelola Pembangunan di Tingkat Desa – Eksisting Pembangunan sektor ekonomi Pembangunan sektor lingkungan sektor etc. Kelompok Pemerintaha n Desa ? CDD Project Perbaikan sektor gizi Desa Sebagai OBYEK Pembangunan: Di tingkat makro •Pembangunan bersifat proyek -> tidak berkesinambungan. •Lokasi tidak merata -> faktor politik sangat berperan. Di Tingkat Mikro •Fragmentasi/tumpang tindih kegiatan •Fragmentasi kelembagaan •Fragmentasi perencanaan •Fragmentasi keuangan •Tumpang tindih kelompok sasaran Penguatan Sistem pemerintahan Kelompok Desa Kelompok MASYARAK AT DESA 32
  • 33. 33 AAAARRRRAAAAHHHH PPPPEEEENNNNGGGGEEEEMMMMBBBBAAAANNNNGGGGAAAANNNN DDDDEEEESSSSAAAA KUAT MAJU MANDIRI DEMOKRAT IS KONDISI EKSISTING TRANSISI DESA PANCASILA POLITIK EKONOMI SOSIAL BUDAYA PEMBANGUNAN DESA DESA MEMBANGUN PEMBANGUNAN DESA TERPADU BERKELANJUTAN MEMBANGUN DESA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
  • 34. 34 MUSDES PEMDES BPD MASYARAK AT 1. DANA DESA 2. ALOKASI DANA DESA 3. BAGI HASIL PAJAK DAERAH 4. BANTUAN KEUANGAN a. kewenangan berdasarkan hak asal d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 1. ASET DESA 2. SWADAYA MASYARAKAT 3. SDA/SDM/SUMBERDAYA LAINNYA DESA SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM TATA KELOLA DESA YANG DEMOKRATIS BERDASARKAN PRODUK HUKUM DESA (BASIS LEGALITAS – BASIS LEGITIMASI) 34 •. usul; b. kewenangan lokal berskala Desa; c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
  • 35. 35 MUSDES PEMDES BPD MASYARAKA T 1. KEBIJAKAN PEMKAB/PEMKOT 2. RPJMDAERAH 3. PROGRAM/PROYEK MASUK DESA YANG TERPADU SECARA NASIONAL, PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA RPJMDESA RKP DESA APBDESA 1. KONDISI OBYEKTIF DESA 2. SUMBERDAYA DESA 3. ASPIRASI MASYARAKAT DESA SEBAGAI SUBYEK HUKUM PENDAMPING DESA (SKPD, PENDAMPING PROFESIONAL, KPMD DAN PIHAK KETIGA) a. Peningkatan Kualitas dan Akses Terhadap Pelayanan Dasar; b. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Lingkungan Berdasarkan Kemampuan Teknis dan Sumber Daya Lokal Yang Tersedia; c. Pengembangan Ekonomi Pertanian Berskala Produktif; d. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Untuk Kemajuan Ekonomi; dan e. Peningkatan Kualitas Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat Desa Berdasarkan Kebutuhan Masyarakat Desa.
  • 36. 36 UU DESA MENGHADIRKAN : SATU DESA SATU PERENCANAAN SATU DESA SATU SISTEM ANGGARAN PERTUMBUHAN EKONOMI DESA DAN PELAYANAN SOSIAL DASAR YANG BERTUMPU PADA SUMBERDAYA DESA (SDA, TTG, SDM & BUDAYA NUSANTARA)
  • 37. 37 PRASYARA T : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA YANG OBYEKTIF DAN PARTISIPATIF  Pembangunan desa dan kawasan perdesaan sebagai pengembangan wilayah berbasiskan sumberdaya desa  Adanya peta batas desa sebagai dasar penyusunan ruang wilayah desa  Adanya data desa yang fungsional bagi desa itu sendiri  Adanya ketetapan tentang standar pelayanan desa dalam rangka memenuhi kebutuhan sosial dasar  Adanya evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa  Perencanaan pembangunan dilakukan berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan masyarakat yang dirumuskan secara partisipatif.  Penggalian kebutuhan dan penampungan aspirasi masyarakat dilakukan dengan menyelenggarakan musyawarah kewilayahan dan/atau musyawarah kelompok masyarakat.
  • 38. Rancangan Permendagri Pedoman Pembangunan Desa Penyusunan RPJM Desa (DISUSUN DALAM JANGKA WAKTU 3 BULAN SETELAH PELANTIKAN KADES) Penyusun: Pemerintah Desa 1.Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa 2.Sosialisasi Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota 3.Pengkajian Keadaan Desa 4.Musyawarah Desa 5.Penyusunan Rancangan RPJM Desa 6.Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
  • 39. 39 PENYUSUNAN RKP DESA 39 JUNI DESEMBE R RPJM DESA JUNI BPD MUSYAWARAH DESA PAGU INDIKATIF DESA & PROGRAM/PROYEK MASUK JULI DESA PEMDES RANCANGAN RKPDESA PEMDES MUSRENBANG DESA PEMDES PERDES RKPDESA PAGU DEFINITIF DESA OKTOBER PEMDES PRIORITAS BELANJA DESA PEMDES RANCANGAN APBDESA PEMDES 31 DES = PERDES APBDESA
  • 40. Rancangan Permendagri Pedoman Pembangunan Desa PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA Koordinator : Kepala Desa Tahapan Persiapan 1.Penetapan Pelaksana Kegiatan Desa 2.Penyusunan Rencana Kerja Kegiatan Desa 3.Sosialisasi Kegiatan Desa 4.Penyiapan Pelaksana Kegiatan 5.Penyiapan Dokumen Administrasi 6.Pengadaan Tenaga Kerja dan Bahan/Material
  • 41. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA Koordinator : Kepala Desa Tahapan Pelaksanaan Kegiatan 1.Rapat Kerja Pelaksana Pembangunan Desa 2.Sertifikasi Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Desa 3.Perubahan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa 4.Pengelolaan Pengaduan dan Penyelesaian Masalah 5.Musyawarah Desa dalam rangka Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan 6.Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa 7.Pelestarian dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan Pembangunan Desa PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN DESA 41
  • 42. KEUANGAN DAN ASET DESA, SDM, TTG & KEARIFAN LOKAL SATU DESA SATU PERENCANAAN 42 SATU DESA SATU SISTEM ANGGARAN PEMBANGUNAN DESA TERPADU  Berkembangnya BUMDES dengan mengoptimalkan pendayagunaan keuangan, aset desa, dan sumberdaya Desa  Berkembangnya Kerjasama Antar Desa maupun Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga  Terintegrasinya Pembangunan Desa dengan Pembangunan Kawasan Perdesaan (Bottom Up dan Top Down)  Terwujudnya tata kelola desa yang demokratis melalui pembangunan desa secara partisipatif (hubungan timbal balik antara pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat)
  • 43. KOMUNIKASI POLITIK YANG DEMOKRATIS DI DAERAH OTONOM RUANG PUBLIK BIROKRASI : KEPUTUSAN TEKNOKRATIS DPRD: KEPUTUSAN POLITIK DESA : KOMUNITAS MANDIRI KEPUTUSAN PARTISIPATIF : PERDES JARING ASMARA RENJA SKPD MUSRENBAN G HEARING PERD A BBKKAADD
  • 44.
  • 45. GERAKAN NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TITIK TOLAK GERAKAN KETIDAKBERDAYAAN MASYARAKAT DESA SECARA: 45 POLITIK EKONOMI SOSIAL BUDAYA YANG BERDAMPAK PADA : DESA LEMAH, TERBELAKANG, DEPENDEN DAN OTORITER
  • 46. 46 IMPLIKASI : TRANSFORMASI PARADIGMA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DARI COMMUNITY DRIVEN DEVELOPMENT MENJADI VILLAGE DRIVEN DEVELOPMENT CDD VDD BERSIFAT APOLITIS BERSIFAT POLITIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT = PEMBERKUASAAN RAKYAT
  • 47. PROSES PEMBIASAAN SECARA SOSIAL YANG NORMATIF MENJADI TINDAKAN UU DESA HIDUP BERDESA MANUSIA DESA VVDDDD MENGEMBANGKAN KETAATAN KEPADA HUKUM DALAM DIRI MASYARAKAT DESA
  • 49. 49 PENDAMPINGAN DESA YANG TRANSFORMATIF MUSDES PEMDES BPD MASYARAKA T POLITIK EKONOMI SOSIAL BUDAYA PENDAMPING DESA (SKPD, PENDAMPING PROFESIONAL, KPMD, PIHAK KETIGA LAINNYA) DESA PANCASILA KUAT MAJU MANDIRI DEMOKRAT IS TRANSFORMA SI
  • 50. PENDAMPINGAN DESA SEBAGAI HUBUNGAN TIMBAL BALIK PEMBANGUNAN DESA - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT •. PEMBANGUNAN DESA DESA BERDIKARI SECARA EKONOMI : BERDAYA MENGE-LOLA SUMBERDAYA DESA (SDA/SDM/SD LAINNYA) STRUKTUR KEKUASAAAN EKONOMI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA BERDAULAT SECARA POLITIK : BERDAYA MENGELOLA PEMERINTAHAN DESA YANG DEMOKRATIS STRUKTUR KEKUASAAN POLITIK PENDAMPI NG DESA
  • 51. PPPPEEEEMMMMBBBBEEEELLLLAAAAJJJJAAAARRRRAAAANNNN SS SSOOOOSSSSIIAAIIAALLLL KKKKAAAADDDDEEEERRRRIIISISSSAAAASSSSIIII PPPPEEEENNNNGGGGOOOORRRRGGGGAAAANNNNIISSIISSAAAASSSSIIAAIIAANNNN Pembentukan & pemeliharaan kader (orang kunci) sebagai para penggerak tata kelola desa dan pembangunan desa Dinamisasi organisasi lokal : Desa/BKAD CB Desa melalui Pelatihan dan Bimbingan : praktek secara langsung SSSSKKKKPPPPDDDD,,,, PPPPEEEENNNNPPPPRRRROOOOFFFF,,,, KKKKPPPPMMMMDDDD,,,, LLLLSSSSMMMM,,,, PPPPTTTT DDDDLLLLLLLL
  • 52. 52 GERAKAN NASIONAL GGGEEERRRAAAKKKAAANNN NNNAAASSSIIIOOONNNAAALLL RRRREEEEVVVVOOOOLLLLUUUUSSSSIIII MMMMEEEENNNNTTTTAAAALLLL DANA DESA/ALOKASI DANA DESA MUSDES DESA KADE R PEMDES BPD MASYARAK AT PENDAMPING DESA BERKESADARAN KADER
  • 53. GERAKAN NASIONAL PEMBERDAYAN MASYARAKAT RUANG PUBLIK POLITIK BIROKRASI : BIROKRASI : LEGISLASI KEPUTUSAN TEKNOKRATIS KEPUTUSAN TEKNOKRATIS DPR: DPR: KEPUTUSAN POLITIK KEPUTUSAN POLITIK BBKKAADD HEARING PROYEKMUSRENBANG DESA DESA JARING ASMARA REGULA SI / KEPUTUSAN PARTISIPATIF KEPENTINGAN KOLEKTIF KEPUTUSAN PARTISIPATIF KEPENTINGAN KOLEKTIF PENDAMPING DESA 53
  • 54. 54 AKHIR KATA 1. Pembangunan Desa ditempatkan dalam konteks desa-desa Indonesia 2. Pendampingan Desa dan pengembangan kapasitas desa dalam rangka “mengajarkan” pembangunan desa harus mampu menghadirkan proses belajar sosial (belajar melalui praktek-praktek langsung) dalam menghadirkan UU Desa dalam kenyataan hidup. 3. UU Desa beserta peraturan pelaksanaannya merupakan dasar hukum kebijakan publik yang menjamin kepastian hukum bagi Desa dalam mengelola pembangunan desa. 4. Pendampingan masyarakat Desa ke depan harus kontekstual sesuai struktur/skemata UU Desa dan dinamika politik nasional.