Dokumen tersebut membahas tentang ketentuan UUD 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk tentang konstitusi sebagai hukum dasar tertulis, amendemen UUD 1945, bentuk negara, hak dan kewajiban warga negara, wilayah negara, kedaulatan negara, tugas dan kewenangan lembaga. Secara khusus membahas tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri atas wilayah daratan, perair
3. AMANDEMEN
UUD 1945
SIDANG UMUM MPR (14- 21 OKTOBER 1999)
SIDANG UMUM MPR (07 - 18 AGUSTUS 2000)
SIDANG UMUM MPR (01 - 09 NOVEMBER 2001)
SIDANG UMUM MPR (01 - 11 AGUSTUS 2002)
1.
2.
3.
4.
6. PASAL 25 A
UUD NRI TAHUN 1945
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA ADALAH
SEBUAH NEGARA KEPULAUAN YANG BERARTI
NUSANTARA DENGAN WILAYAH YANG BATAS-BATAS
DAN HAK-HAKNYA DITETAPKAN OLEH UNDANG-
UNDANG
11. 13 desember 1957 Deklarasi Juanda
Bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan
yang menghubungkan pulau-pulau yang
termasuk dalam daratan Republik Indonesia,
dengan tidak memandang luas atau lebarnya,
adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan
negara Republik Indonesia dan dengan demikian
merupakan bagian daripada perairan pedalaman
atau perairan nasional yang berada di bawah
kedaulatan negara Republik Indonesia
konvensi Hukum Laut
PBB (UNCLOS, 1982)
