415416515-PPT-Lapdul-PSU-Purwakarta-edit-pptx.pptx

1. LAPORAN PENDAHULUAN
Tahun Anggaran. 2019

2. Sistematika Materi
1
Pendahuluan
3
5
Gambaran Umum
Wilayah
Rencana Kerja
2
Tinjauan Kebijakan
4
Pendekatan dan Metodologi

3. 1. PENDAHULUAN

4. • Permukiman yang nyaman dan menarik untuk ditinggali dapat diciptakan melalui penyediaan Prasarana Sarana Dan Utilitas
(PSU) Perumahan yang lengkap dan memadai.
• Sebagian besar pengembang tidak memenuhi kriteria kewajibannya dalam menyediakan Prasarana Sarana Dan Utilitas (PSU)
Perumahan yang seharusnya disediakan oleh pengembang..
• Belum adanya monitoring yang jelas terhadap penyerahan lahan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan
mengakibatkan data tidak terdokumentasi dengan baik sementara hal ini sangat riskan dan membutuhkan penanganan yang
sangat serius.
• Perlunya sebuah media bantu yang dapat membantu mengelola data juga mendokumentasikan semua lahan Prasarana
Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan yang diserahkan dari pengembang termasuk monitoring terhadap lahan Prasarana
Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan sehingga semua data dapat disajikan dengan baik.
LATAR BELAKAN
Maksud dan Tujuan dari pekerjaan Identifikasi
Penyerahan PSU Perumahan Pengembang di Kabupaten
Purwakarta yaitu berupa identifikasi prasarana umum
yang sudah diserahkan oleh pengembang kepada
pemerintah daerah sebagai upaya penataan, penertiban,
dan pengendalian lahan Prasarana Sarana dan Utilitas
(PSU) Perumahan untuk kedepannya.
MAKSUD DAN TUJUAN
Adapun sasaran dalam kegiatan ini adalah Sasaran dari pelaksanaan
pekerjaan ini adalah terlakasananya Kegiatan Identifikasi Penyerahan
Prasarana Sarana Dan Utilitas (PSU) Perumahan Pengembang di
Kabupaten Purwakarta yang sesuai dengan pemenuhan keseluruhan
data perencanaan maupun kelengkapan lain yang dibutuhkan untuk
pelaksanaan tahapan selanjutnya.
SASARAN

5. PERMASALAHAN Tanggungjawab
Developer
Lepas dari tanggungjawab,
meninggalkan kewajiban atau
menjual lahan PSU
Kepastian
Siteplan
Siteplan belum Final, terjadi
Pencacahan Kapling,
Perubahan Kapling atau
Penambahan Kapling
Luas Lahan yang
dikembangkan
Biasanya terjadi pada
Perumahan Skala Besar;
Ketentuan bisa secara bertahap
atau sekaligus
Kondisi PSU
yang akan
diserahkan
PSU diterima dalam Pemda
dalam Kondisi Baik

6. 1. Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan
Perumahan dan Kawasan Permukiman;
3. Permendagri No. 9 Tahun 2009 tentang Pedoman
Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU)
Perumahan dan Permukiman di daerah;
4. Permen PUPR No. 38 Tahun 2018 tentang Bantuan
Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
Untuk Perumahan Umum
REFERENSI HUKUM
1. Kegiatan persiapan pelaksanaan pekerjaan baik secara
administratif maupun teknis serta persiapan perencanaan seperti
mengumpulkan data dan informasi lapangan yang ada termasuk
melakukan pengukuran terhadap site, dan material serta
membuat interpretasi terhadap KAK. Informasi yang perlu
ditekankan antara lain adalah :
Informasi tentang perumahan meliputi :
• Sebaran.
• Luas.
• Perijinan, data pengembang.
• Kondisi Prasarana Sarana Utilitas.
• dan lain-lain
2. Analisa kondisi Prasarana Sarana Utilitas Perumahan.
3. Penyusunan konsep Identifikasi Penyerahan Prasarana Sarana
Dan Utilitas (PSU) Perumahan Pengembang di Kabupaten
Purwakarta yang akan ditangani.
4. Tahap pengawasan penyerahan PSU :
a. PSU yang sudah diserahkan.
b. PSU bagi yang belum diserahkan.
c. Pembentukan tim pengawas.
RUANG LINGKUP

7. 2. TINJAUAN KEBIJAKAN

8. Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Undang-undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, sudah cukup jelas mengatur mengenai
penyelenggaraan perumahan yang meliputi proses perencanaan, pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian perumahan,
termasuk di dalamnya mengenai prasarana, sarana dan utilitas perumahan.
Pasal 47
1. Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau
setiap orang.
2. Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum wajib dilakukan sesuai dengan rencana, rancangan, dan perizinan.
3. Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan harus memenuhi persyaratan:
a. kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah rumah;
b. keterpaduan antara prasarana, sarana, dan utilitas umum dan lingkungan hunian; dan
c. ketentuan teknis pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
4. Prasarana, sarana, dan utilitas umum yang telah selesai dibangun oleh setiap orang harus diserahkan kepada pemerintah
kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan larangan terkait prasarana, sarana dan utilitas umum juga telah dipertegas dalam UU No.1 Tahun 2011, yaitu dalam
ketentuan dalam Pasal 134 yaitu “setiap orang dilarang menyelenggarakan pembangunan perumahan, yang tidak membangun
perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan”.

9. Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan
Perumahan dan Kawasan Permukiman
penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU No.1 Tahun 2011
menyatakan bahwa Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan,
pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta
peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu, yang dijabarkan sebagai satu proses yang terpadu dan terkoordinasi.
Dalam Peraturan Pemerintah ini, diatur mengenai penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman yang
mencakup arahan pengembangan kawasan permukiman serta tahapan penyelenggaraan kawasan permukiman, penyelenggaraan
keterpaduan prasarana, sarana dan utilitas umum, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas
perumahan kumuh dan permukiman kumuh, konsolidasi tanah dan sanksi administratif.
Dalam PP ini, PSU menjadi komponen penting untuk menjamin pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang teratur
dan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2009 Tentang Pedoman
Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Di
Daerah
Tujuan Penyerahan PSU
Prinsip Penyerahan
PSU
Jenis PSU
untuk menjamin keberlanjutan
pemeliharaan dan pengelolaan
prasarana, sarana, dan utilitas di
lingkungan perumahan dan
permukiman.
a. keterbukaan;
b. akuntabilitas;
c. kepastian hukum;
d. keberpihakan; dan
e. Keberlanjutan.
A.Prasarana
1. jaringan jalan;
2. jaringan saluran
pembuangan air limbah;
3. jaringan saluran
pembuangan air hujan
(drainase); dan
4. tempat pembuangan
sampah.
B. Sarana
1. sarana perniagaan/
perbelanjaan;
2. sarana pelayanan umum
dan pemerintahan;
3. sarana pendidikan;
4. sarana kesehatan;
5. sarana peribadatan;
6. sarana rekreasi dan olah
raga;
7. sarana pemakaman;
8. sarana pertamanan dan
ruang terbuka hijau;
dan
9. sarana parkir.
C. Utilitas
1. jaringan air bersih;
2. jaringan listrik;
3. jaringan telepon;
4. jaringan gas;
5. jaringan transportasi;
6. pemadam kebakaran;
dan
7. sarana penerangan jalan
umum.
Tujuan Penyerahan PSU
Penyerahan PSU dilakukan:
• paling lambat 1 tahun setelah masa
pemeliharaan; dan
• sesuai dengan rencana tapak yang
telah disetujui oleh pemerintah
daerah.
Penyerahan PSU sesuai rencana tapak
dilakukan:
• secara bertahap, apabila rencana
pembangunan dilakukan bertahap; atau
• sekaligus, apabila rencana pembangunan
dilakukan tidak bertahap.

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2009 Tentang Pedoman
Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Di
Daerah Persyaratan Penyerahan PSU
1. Persyaratan Umum, meliputi :
• lokasi prasarana, sarana, dan utilitas
sesuai dengan rencana tapak yang sudah
disetujui oleh pemerintah daerah; dan
• sesuai dengan dokumen perijinan dan
spesifikasi teknis bangunan
2. Persyaratan Teknis, meliputi :
Persyaratan teknis sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang
terkait dengan pembangunan
perumahan dan permukiman.
3. Persyaratan Administrasi, meliputi :
• Dokumen rencana tapak yang telah disetujui oleh pemerintah daerah;
• Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi bangunan yang dipersyaratkan;
• Ijin Penggunaan Bangunan (IPB) bagi bangunan yang dipersyaratkan; dan
• Surat pelepasan hak atas tanah dari pengembang kepada pemerintah
daerah.

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2009 Tentang Pedoman
Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Di
Daerah
Tata Cara Penyerahan PSU
1. Persiapan, meliputi :
• Bupati/Walikota, atau Gubernur
menerima permohonan penyerahan
PSU;
• Bupati/Walikota, atau Gubernur
menugaskan tim verifikasi untuk
memproses penyerahan PSU;
• tim verifikasi mengundang
pengembang untuk melakukan
pemaparan PSU yang akan diserahkan;
• tim verifikasi melakukan inventarisasi
terhadap PSU yang akan diserahkan,
meliputi: rencana tapak yang disetujui
oleh pemerintah daerah, tata letak
bangunan dan lahan, serta besaran
prasarana, sarana, dan utilitas; dan
• tim verifikasi menyusun jadwal kerja
tim dan instrumen penilaian.
2. Pelaksanaan, meliputi :
• tim verifikasi melakukan penelitian atas persyaratan;
• tim verifikasi melakukan pemeriksaan lapangan dan penilaian;
• tim verifikasi menyusun laporan hasil pemeriksaan dan penilaian
layak atau tidak layak diterima;
• PSU yang tidak layak diterima diberikan kesempatan kepada
pengembang untuk melakukan perbaikan paling lambat 1 bulan
setelah dilakukan pemeriksaan;
• hasil perbaikan PSU dilakukan pemeriksaan dan penilaian kembali;
• PSU yang layak diterima dituangkan dalam Berita Acara
Pemeriksaan untuk disampaikan kepada Bupati/Walikota, atau
Gubernur;
• Bupati/Walikota, atau Gubernur menetapkan PSU yang diterima;
• tim verifikasi mempersiapkan berita acara serah terima,
penetapan jadwal penyerahan dan SKPD yang berwenang
mengelola; dan
• penandatanganan berita acara serah terima PSU dilakukan oleh
pengembang dan Bupati/Walikota, atau Gubernur dengan
melampirkan daftar prasarana. sarana, dan utilitas, dokumen
teknis dan administrasi.
3. Pasca Penyerahan, meliputi :
• Bupati/Walikota, atau Gubernur
menyerahkan PSU kepada SKPD yang
berwenang mengelola dan memelihara
paling lambat 3 (tiga) bulan setelah
penyerahan PSU dilaksanakan.
• Pengelola barang milik daerah
melakukan pencatatan asset atas PSU ke
dalam Daftar Barang Milik Daerah
(DBMD);
• SKPD yang menerima asset PSU
melakukan pencatatan ke dalam Daftar
Barang Milik Pengguna (DBMP); dan
• SKPD yang menerima asset PSU
menginformasikan kepada masyarakat
mengenai PSU yang sudah diserahkan
oleh pengembang.

13. 3. GAMBARAN UMUM WILAYAH

14. Gambaran Umum
“Administrasi dan Geografis”
Secara administratif, Kabupaten Purwakarta mempunyai batas wilayah:
 Sebelah Utara: Kabupaten Karawang dan Subang.
 Sebalah Selatan: Kabupaten Bandung Barat dan Cianjur.
 Sebelah Barat: Kabupaten Cianjur, Karawang, dan Bogor
 Sebelah Timur: Kabupaten Subang dan Bandung Barat
Terdiri atas 17
Kecamatan dan 192
Desa/Kelurahan.
Kecamatan Purwakarta
yang merupakan
ibukota kabupaten
dengan luas 2.483 Ha
Kecamatan Sukatani
adalah kecamatan
Terluas yaitu seluas
9.543 Ha.
Kecamatan Plered
merupakan kecamatan
dengan jumlah desa
terbanyak, yaitu 16
Desa.

15. Gambaran Umum
“Tutupan Lahan”

16. Gambaran Umum
“Demografi”
Sumber : BPS Kabupaten Purwarkata
No Wilayah Kecamatan
Luas Wilayah
(Ha)
Jumlah Penduduk Tahun 2016
%
Kepadatan Penduduk
(Jiwa/Ha)
Laki-laki Perempuan Jumlah
1 Jatiluhur 6.011 34.582 33.856 68.438 7,34% 11
2 Sukasari 9.201 7.471 7.195 14.665 1,57% 2
3 Maniis 7.164 17.131 16.579 33.710 3,61% 5
4 Tegalwaru 7.323 23.759 22.021 45.780 4,91% 6
5 Plered 3.148 40.004 36.691 76.696 8,22% 24
6 Sukatani 9.543 35.968 32.246 68.215 7,31% 7
7 Darangdan 6.739 32.726 30.717 63.443 6,80% 9
8 Bojong 6.869 24.662 22.584 47.246 5,07% 7
9 Wanayasa 5.655 21.623 19.963 41.586 4,46% 7
10 Kiarapedes 5.216 12.163 11.382 23.545 2,52% 5
11 Pasawahan 3.696 22.397 21.230 43.627 4,68% 12
12 Pondoksalam 4.408 13.976 13.328 27.304 2,93% 6
13 Purwakarta 2.483 93.435 92.800 186.235 19,97% 75
14 Babakancikao 4.240 27.593 27.696 55.289 5,93% 13
15 Campaka 4.360 22.422 24.802 47.224 5,06% 11
16 Cibatu 5.650 14.280 14.308 28.589 3,07% 5
17 Bungursari 5.466 30.381 30.729 61.110 6,55% 11
Jumlah 97.172 474.573 458.127 932.702 100,00% 10

17. Gambaran Umum
Kelembagaan Pemerintah Daerah
Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta

18. Prasarana dan Sarana
Wilayah
No Tipe Permukaan
Tahun (Km )
2016 2017
1 Jalan Tanah 1,620 6,580
2 Jalan Kerikil / Batu 57,330 37,960
3 Jalan Aspal ( Lapen ) 606,837 556,920
4 Jalan Aspal ( Beton ) 79,614 127,464
JUMLAH 745.401 728,924
Inventarisasi Jalan Kabupaten Tahun 2016-2017
No Tipe Permukaan
Tahun (Km )
2016 2017
1 Baik 594,128 494,467
2 Sedang 143,219 139,673
3 Rusak 61,812 72,854
4 Rusak Berat 32,025 21,930
JUMLAH 831,184 728,924
Kondisi Jalan Kabupaten Beraspal Tahun 2016-2
Sumber : Kabupaten Purwakarta Dalam angka, Tahun 2016-2017 Sumber : Kabupaten Purwakarta Dalam angka, Tahun 2016-2017
Infrastruktur Jalan di Kabupaten Purwakarta sudah cukup memadai
sehingga mempermudah distribusi barang, orang dan jasa dari satu
daerah ke daerah lainnya dan mempermudah mobilitas penduduk.

19. 4. PENDEKATAN DAN METODOLOGI

20. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan
menggali permasalahan. Kegiatan dilakukan dengan
mencari dan mengidentifikasi objek/substansi
permasalahan seluas mungkin, dengan harapan
memperoleh pengetahuan baru, atau hal-hal baru
sebagai informasi kebijakan.
Pendekatan Eksploratif
PENDEKATAN
Pendekatan ini pada intinya berupaya untuk
menjelaskan suatu kondisi/fenomena/ permasalahan
yang ditimbulkan oleh suatu objek/substansi pekerjaan.
Melalui pendekatan ini, diupayakan adanya analisa
untuk menemukan jawaban asal-muasal/penyebab
permasalahan.
Pendekatan Eksplanatoris
Pendekatan deskriptif (descriptive approach) akan
menjelaskan seluruh fenomena objek dan subjek
pekerjaan secara komprehensif berdasarkan kasus
(permasalahan) yang teridentifikasi.
Dengan menggunakan pendekatan ini diharapkan akan
meminimalisasi subjektivitas sekaligus dapat diperoleh
suatu kesimpulan yang lebih obyektif.
Pendekatan Deskriptif
Pendekatan preskriptif (prescriptive approach)
merupakan jenis pendekatan yang bersifat kualitatif dan
dapat memberikan deskripsi analitis untuk menghasilkan
rekomendasi yang bermanfaat dalam mendukung suatu
strategi penanganan ataupun kebijakan.
Pendekatan Preskriptif
Pendekatan partisipatif pada intinya merupakan usaha penyelesaian persoalan yang menjadi target pekerjaan secara aktif dengan
melakukan pelibatan semua stakeholder terkait, baik pemerintah daerah, developer, masyarakat, maupun para pakar dan pihak
lainnya yang berkaitan dengan fasilitas sosial dan fasilitas umum perumahan dan permukiman.
Pendekatan Partisipatif

21. METODOLOGI

22. METODE PENGUMPULAN DATA
No Kebutuhan Data Jenis Data Sumber Data
1 Kebijakan-
Kebijakan Terkait
 RTRW
Kabupaten
Purwakarta
 RDTR
 RPJMD
Kabupaten
Purwakarta
 RPIJM
 Peta-Peta
Data
Sekunder
Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Bidang
Taperwas), Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
2 Daftar Perumahan
Developer
Data
Sekunder
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu, Dinas Tata Ruang dan Permukiman
(Bidang Perkim dan Bidang Taperwas), Badan
Pertanahan Nasional, PLN, PDAM
3 Site Plan
Perumahan
Developer
Data
Sekunder
Developer Perumahan, Dinas Tata Ruang dan
Permukiman (Bidang Taperwas), Badan Pertanahan
Nasional
4 Jumlah prasarana,
sarana, dan utilitas
perumahan yang
telah dan belum
diserah terimakan
oleh pengembang
Data
Sekunder
Badan Keuangan dan Asset Daerah (BKAD)
Kabupaten Purwakarta.
1. Metode observasi dan
pengamatan, yaitu dengan cara
melihat, mengamati dan
mencatat data dan informasi
yang dibutuhkan secara langsung
di lapangan dan di dalam peta
yang sudah ada.
2. Metode Desk Study, yaitu cara
pengumpulan data dan informasi
melalui kajian dan analisis data
dan informasi yang
menggunakan data sekunder,
baik berupa laporan, referensi,
maupun peta-peta.
3. Melakukan wawancara dengan
instansi-instansi dan petugas
lapangan.
Metode Pengumpulan Data
Checklist Data Sekunder

23. METODE PENGUMPULAN DATA
Form Wawancara (untuk Developer)
GPS (Global Positioning System)
adalah sistem satelit navigasi dan
penentuan posisi. Sistem ini
didesain untuk memberikan posisi
dan kecepatan tiga-dimensi serta
informasi mengenai waktu, secara
kontinu di seluruh dunia tanpa
tergantung waktu dan cuaca,
kepada banyak orang secara
simultan.
Survey GPS
No Pertanyaan Jawaban Keterangan
1 Nama Pengembang :
2 Alamat Pengembang :
3 Tahun Pendirian
Perusahaan :
4 Nama Komplek
Perumahan yang
Telah/ Sedang
Dibangun di
Kabupaten Purwakarta
:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
Tahun ………… sampai
………………
Tahun ………… sampai
………………
Tahun ………… sampai
………………
Tahun ………… sampai
………………
Tahun ………… sampai
………………
Tahun ………… sampai
………………
5 Jumlah Unit R
umah
yang dibangun dan
luasnya
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
LuasBangunan / LuasLantai
6 Fasos dan Fasum yang
dibangun di tiap
kompleks
Sebutkan jenisdan macamnya : Sebutkan tahun pembuatannya :
7 Apakah Fasos dan
Fasum tersebut
dibangun oleh
Developer atau Hanya
Disediakan tanahnya
saja ?
Sebutkan jenisdan macamnya :

24. METODE PENGUMPULAN DATA
Checklist Data Primer
Data Prasarana
No JenisFasilitas Foto
Alamat /
Lokasi
Lokasi
GPS
Luas(m2)/
Panjang (m)
Dibangun
Tahun
Kondisi
(Baik/Sedang
/Rusak)
Jenis
Konstruksi
(permanen/
semi
permanen)
Bahan
Bangunan
Status
Keterangan
Sudah
Diserahkan
(nomer surat
penyerahan)
Belum
Diserahkan
(alasan)
PRASARANA LINGKUNGAN
A Jaringan
Jalan
1 Jalan Masuk
2 Jalan Utama
3 Jalan
Pembantu
4 Jalan
Pembagi
B Drainase
1 Saluran
Primer
2 Saluran
Sekunder
3 Sumur
R
esapan
C Air Limbah
1 Septik Tank
Komunal
2 Septik Tank
Personal
3 IPAL
4 Dibuang ke
sungai
D Sampah
1 TPS
sementara
2 Mobil Sampah
3 Gerobak
sampah
4 Bak Sampah
Komunal
Nama Komplek :
Alamat :
Kecamatan :
Kelurahan :
Developer :

25. METODE PENGUMPULAN DATA
Checklist Data Primer
Data Sarana
Nama Komplek :
Alamat :
Kecamatan :
Kelurahan :
Developer :
No JenisFasilitas Foto
Alamat /
Lokasi
Lokasi
GPS
Luas(m2)/
Panjang (m)
Dibangun
Tahun
Kondisi
(Baik/Sedang
/Rusak)
Jenis
Konstruksi
(permanen/
semi
permanen)
Bahan
Bangunan
Status
Ket
Sudah
Diserahkan
(nomer surat
penyerahan)
Belum
Diserahkan
(alasan)
A Sarana Pendidikan
1 TK
2 SD
3 SMP
4 SMA
B Peribadatan
1 Langgar/
Musholla
2 Mesjid
3 Lainnya
C Kesehatan
1 Posyandu
2 BP/ BKIA
3 R
umah Bersalin
4 Puskesmas
D Perniagaan/Perbelanjaan
1 Pasar
Lingkungan
2 Toko /
Pertokoan
E Pelayanan Umum
1 Gedung
sebaguna
2 Parkir Umum
3 Perpustakaan
Lingkungan
G Ruang Terbuka, Taman dan Lapangan Olahraga
1 Taman
Lingkungan
2 Tempat

26. METODE PENGUMPULAN DATA
Checklist Data Primer
Data Utilitas
Nama Komplek :
Alamat :
Kecamatan :
Kelurahan :
Developer :
No JenisFasilitas Foto
Alamat /
Lokasi
Lokasi
GPS
Luas(m2)/
Panjang (m)
Dibangun
Tahun
Kondisi
(Baik/Sedang
/Rusak)
Jenis
Konstruksi
(permanen/
semi
permanen)
Bahan
Bangunan
Status
Keterangan
Sudah
Diserahkan
(nomer surat
penyerahan)
Belum
Diserahkan
(alasan)
UTLITAS
A Jaringan
Listrik
1 Gardu Listrik
2 Jumlah Tiang
Listrik
B Jaringan
Telepon
1 Jumlah Tiang
Telepon
C Air Bersih
1 Sumber Air
Bersih
2 BPAB
(bangunan
air)
3 Pengelola
4 HidranUmum
D Pemadam
Kebakaran
1 Hidran
Kebakaran
I Penerangan
Jalan Umum
(PJU)
1 Jumlah Tiang
PJU
(penerangan)
2 Jumlah Tiang
PJU

27. Pada tahapan ini, data yang telah terkumpul melalui
daftar pertanyaan (kuesioner) ataupun pada wawancara
perlu dibaca kembali untuk melihat apakah ada hal-hal
yang masih meragukan dari jawaban responden. Jadi,
editing bertujuan untuk memperbaiki kualitas data dan
menghilangkan keraguan data.
Editing Data
yang berisikan data sesuai dengan kebutuhan analisis.
Tabel yang dibuat mampu meringkas semua data yang
akan dianalisis.
Termasuk dalam tabulasi data yaitu proses perhitungan,
penjumlahan dan lain sebagainya.
Tabulasi data dalam pekerjaan ini berisi nama
Perumahan dan jenis fasilitas sosial dan fasilitas umum
yang ada di kawasan perumahan dan permukiman
developer di Kabupaten Purwakarta
Tabulasi Data
Yaitu proses menginput data hasil tracking dan marking
GPS hasil survei primer lapangan ke dalam peta berbasis
Sistem Informasi Geografis (GIS).
Input data Hasil Tracking dan Marking G
Yaitu input foto-foto (visualisasi) hasil kegiatan survei
lapangan.
Input Data Hasil Visualisasi Lapangan
METODE PENGOLAHAN DATA

28. TEKNIK DIGITASI CITRA SATELIT TERKINI
PADA KAWASAN PERUMAHAN
IDENTIFIKASI PENYERAHAN PSU PERUMAHAN PENGEMBANG DI KABUPATEN PURWAKARTA
Proses digitasi dilakukan untuk membentuk data vektor dari data raster citra.
Pada proses digitasi dilakukan interpretasi terhadap objek2 yang nampak di citra satelit
DIPERLUKAN UNTUK MENYANDINGKAN KONDISI LAPANGAN
PSU PERUMAHAN DENGAN SITEPLAN YANG DISEPAKATI

29. TEKNIK SURVEY GPS
UNTUK PENCATATAN LAPANGAN
IDENTIFIKASI PENYERAHAN PSU PERUMAHAN PENGEMBANG DI KABUPATEN PURWAKARTA

30. HASIL MARKING DAN TRACKING
PERUMAHAN DI KABUPATEN PURWAKARTA
IDENTIFIKASI PENYERAHAN PSU PERUMAHAN PENGEMBANG DI KABUPATEN PURWAKARTA

31. HASIL SURVEY KELENGKAPAN LAPANGAN
DISAJIKAN PADA DATABASE GIS
IDENTIFIKASI PENYERAHAN PSU PERUMAHAN PENGEMBANG DI KABUPATEN PURWAKARTA
Hasil suvey lapangan
dalam peta digital
dan database spatial nya

32. Analisis ini menggunakan data hasil kuesioner dan
wawancara yang dilakukan terhadap pihak pengembang
perumahan dan permukiman di Kabupaten Purwakarta,
analisis ini dilakukan deskriptif kualitatif dan kuantitatif
terhadap point-point pertanyaan yang diajukan dalam
kuesioner.
Analsis Stakeholder (Hasil Kuesioner dan Wawancara)
yang berisikan data sesuai dengan kebutuhan analisis.
Tabel yang dibuat mampu meringkas semua data yang
akan dianalisis.
Termasuk dalam tabulasi data yaitu proses perhitungan,
penjumlahan dan lain sebagainya.
Tabulasi data dalam pekerjaan ini berisi nama
Perumahan dan jenis fasilitas sosial dan fasilitas umum
yang ada di kawasan perumahan dan permukiman
developer di Kabupaten Purwakarta
Analisis Kendala Serah Terima Fasilitas
Sosial dan Fasilitas Umum Perumahan Dan
Permukiman
a. Insentif dan disinsentif.
b. Tahapan pembangunan sarana dan prasarana dalan
kawasan permukiman.
c. Tahapan monitoring dan review pengembang
permukiman.
Strategi Percepatan Pembangunan Sarana Prasaran
a. Strategi percepatan serah terima sarana prasarana
permukliman.
b. Strategi peningkatan kualitas lingkungan
permukiman.
Stretagi Peningkatan Pelayanan Sarana Prasarana P
ANALISIS DATA TAHAP AKHIR

33. 5. RENCANA KERJA

34. JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

35. TERIMA KASIH