Draft Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020 - 2024Muh Saleh
Arah Kebijakan Pembangunan Kesehatan 2020-2024 :
Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi.
Panduan Fasilitasi AMP Pemantapan Proses Audit Maternal dan Perinatal (AMP) d...Muh Saleh
Panduan ini memberikan pedoman bagi petugas kesehatan dalam memfasilitasi proses Audit Maternal dan Perinatal (AMP) sesuai pedoman baru agar dapat dilaksanakan dengan benar dan berkualitas. Panduan ini menjelaskan tahapan persiapan, pelaksanaan lokakarya, dan monitoring proses AMP agar tujuan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi dapat tercapai."
Dokumen tersebut membahas standar akreditasi pelayanan kesehatan dasar di puskesmas, khususnya bab 2 tentang penyelenggaraan pelayanan UKM. Terdapat 8 standar, 20 kriteria, dan 94 elemen penilaian yang menjabarkan tata cara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan UKM di puskesmas secara terpadu dan berbasis masyarakat.
Dokumen tersebut membahas tentang analisis masalah di bidang kesehatan masyarakat di suatu daerah. Beberapa masalah utama yang diidentifikasi adalah belum terbentuknya Desa Siaga, belum adanya kebijakan publik yang memadai di bidang kesehatan, dan jumlah tema pesan edukasi kesehatan ke masyarakat yang masih rendah. Dokumen ini kemudian menganalisis penyebab-penyebab masalah tersebut dengan menggunak
Draft Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020 - 2024Muh Saleh
Arah Kebijakan Pembangunan Kesehatan 2020-2024 :
Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi.
Panduan Fasilitasi AMP Pemantapan Proses Audit Maternal dan Perinatal (AMP) d...Muh Saleh
Panduan ini memberikan pedoman bagi petugas kesehatan dalam memfasilitasi proses Audit Maternal dan Perinatal (AMP) sesuai pedoman baru agar dapat dilaksanakan dengan benar dan berkualitas. Panduan ini menjelaskan tahapan persiapan, pelaksanaan lokakarya, dan monitoring proses AMP agar tujuan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi dapat tercapai."
Dokumen tersebut membahas standar akreditasi pelayanan kesehatan dasar di puskesmas, khususnya bab 2 tentang penyelenggaraan pelayanan UKM. Terdapat 8 standar, 20 kriteria, dan 94 elemen penilaian yang menjabarkan tata cara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan UKM di puskesmas secara terpadu dan berbasis masyarakat.
Dokumen tersebut membahas tentang analisis masalah di bidang kesehatan masyarakat di suatu daerah. Beberapa masalah utama yang diidentifikasi adalah belum terbentuknya Desa Siaga, belum adanya kebijakan publik yang memadai di bidang kesehatan, dan jumlah tema pesan edukasi kesehatan ke masyarakat yang masih rendah. Dokumen ini kemudian menganalisis penyebab-penyebab masalah tersebut dengan menggunak
Dokumen tersebut membahas upaya peningkatan kualitas Posyandu dan pelayanan kesehatan primer untuk menurunkan stunting dan AKI-AKB di Indonesia. Beberapa program kunci adalah meningkatkan cakupan Posyandu aktif, memperkuat pemantauan tumbuh kembang anak, edukasi gizi, dan layanan antenatal untuk ibu hamil. Capaian indikator Posyandu aktif pada 2022 masih di bawah target RPJMN, menunjukkan perlu
Buku Pedoman P4K (Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi) 2008Anggit T A W
Dokumen ini memberikan pedoman program perencanaan dan pencegahan komplikasi dengan menggunakan stiker untuk memudahkan identifikasi pasien rawat inap yang berisiko tinggi mengalami komplikasi. Pedoman ini membahas tahapan identifikasi pasien, penggunaan stiker, dan evaluasi program untuk mencegah terjadinya komplikasi selama perawatan di rumah sakit.
Hasil Survey Status Gizi Indonesia Tahun 2021 tingkat Kabupaten KotaMuh Saleh
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai prevalensi dan sebaran status gizi balita di Indonesia tahun 2021 berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, yang meliputi stunting, wasting, dan underweight tingkat nasional, provinsi, serta kabupaten/kota.
Program kerja Puskesmas mencakup pelayanan kesehatan terpadu dan pengembangan kesehatan masyarakat melalui kegiatan seperti KIA, imunisasi, UKS, dan penyuluhan kesehatan untuk mencapai tingkat kesehatan yang optimal bagi masyarakat."
"[Ringkasan] Dokumen tersebut membahas strategi dan program Kementerian Kesehatan untuk menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi serta stunting melalui peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak, edukasi masyarakat, pencegahan penyakit, dan perbaikan sistem kesehatan."
Dokumen tersebut membahas kewenangan Puskesmas dalam melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat. Pembinaan teknis adalah kegiatan mempertahankan dan menyempurnakan apa yang telah ada dengan metode atau sistem. Jaringan pelayanan Puskesmas terdiri dari Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, dan Bidan Desa. Sedangkan upaya kesehatan berbasis masy
Posyandu didefinisikan sebagai aktif jika memenuhi 5 kriteria: (1) melakukan kegiatan rutin minimal 8 kali per tahun, (2) memiliki minimal 5 orang kader, (3) 3 dari 4 layanan mencapai cakupan 50% selama 8 bulan, (4) memiliki alat pemantauan pertumbuhan, dan (5) mengembangkan kegiatan tambahan. Kabupaten/kota dinyatakan memiliki cukup Posyandu aktif jika persentasenya
Dokumen tersebut membahas tentang pemantauan pertumbuhan balita, meliputi penentuan umur anak, penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, penetapan status pertumbuhan dan gizi, serta tindak lanjut hasil pemantauan yang dapat berupa konseling, pengobatan, atau rujukan ke fasilitas kesehatan. Pemantauan ini bertujuan untuk mencegah masalah gizi pada anak melalui deteksi dini di posy
Strategi Peningkatan IKS Program Indonesia Sehat Dengan PIS PKDokter Tekno
Dokumen tersebut memberikan ringkasan strategi peningkatan program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) di Provinsi Jawa Barat untuk mencapai tujuan Jawa Barat sebagai juara. Ringkasan strateginya meliputi pelaksanaan kunjungan keluarga ke seluruh wilayah, integrasi program kesehatan, dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal kesehatan.
Posyandu adalah upaya kesehatan masyarakat yang bertujuan mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi melalui pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan kesehatan dasar seperti KIA, KB, imunisasi, gizi dan penanggulangan diare. Posyandu dikelola secara partisipatif oleh dan untuk masyarakat dengan bimbingan puskesmas.
Dokumen tersebut membahas tentang pelayanan kesehatan lanjut usia di Puskesmas Santun Lanjut Usia di Kota Depok. Puskesmas ini memberikan pelayanan skrining kesehatan bagi warga usia 60 tahun ke atas sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan. Puskesmas ini memiliki fasilitas dan SOP khusus untuk memudahkan pelayanan lanjut usia dan disabilitas, seperti ruang tunggu dan periksa khusus, serta pet
UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KES. IBU BERSALIN DAN NIFASDokter Tekno
Peningkatan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Kabupaten Fokus di Provinsi Fokus dalam rangka Orientasi Pelayanan Persalinan dan Nifas Bagi Tenaga Kesehatan Puskesmas
Analisis Situasi ibu dan Anak (ASIA) provinsi Sulawesi BaratMuh Saleh
Dokumen ini membahas tentang Analisis Situasi Ibu dan Anak di Provinsi Sulawesi Barat. Dokumen ini menggambarkan kondisi umum daerah, profil ibu dan anak, hasil analisis situasi hak ibu dan anak untuk kesehatan, pendidikan, perlindungan dan hak sipil, serta integrasi analisis situasi ibu dan anak dalam perencanaan pembangunan daerah.
Dokumen tersebut membahas upaya peningkatan kualitas Posyandu dan pelayanan kesehatan primer untuk menurunkan stunting dan AKI-AKB di Indonesia. Beberapa program kunci adalah meningkatkan cakupan Posyandu aktif, memperkuat pemantauan tumbuh kembang anak, edukasi gizi, dan layanan antenatal untuk ibu hamil. Capaian indikator Posyandu aktif pada 2022 masih di bawah target RPJMN, menunjukkan perlu
Buku Pedoman P4K (Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi) 2008Anggit T A W
Dokumen ini memberikan pedoman program perencanaan dan pencegahan komplikasi dengan menggunakan stiker untuk memudahkan identifikasi pasien rawat inap yang berisiko tinggi mengalami komplikasi. Pedoman ini membahas tahapan identifikasi pasien, penggunaan stiker, dan evaluasi program untuk mencegah terjadinya komplikasi selama perawatan di rumah sakit.
Hasil Survey Status Gizi Indonesia Tahun 2021 tingkat Kabupaten KotaMuh Saleh
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai prevalensi dan sebaran status gizi balita di Indonesia tahun 2021 berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, yang meliputi stunting, wasting, dan underweight tingkat nasional, provinsi, serta kabupaten/kota.
Program kerja Puskesmas mencakup pelayanan kesehatan terpadu dan pengembangan kesehatan masyarakat melalui kegiatan seperti KIA, imunisasi, UKS, dan penyuluhan kesehatan untuk mencapai tingkat kesehatan yang optimal bagi masyarakat."
"[Ringkasan] Dokumen tersebut membahas strategi dan program Kementerian Kesehatan untuk menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi serta stunting melalui peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak, edukasi masyarakat, pencegahan penyakit, dan perbaikan sistem kesehatan."
Dokumen tersebut membahas kewenangan Puskesmas dalam melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat. Pembinaan teknis adalah kegiatan mempertahankan dan menyempurnakan apa yang telah ada dengan metode atau sistem. Jaringan pelayanan Puskesmas terdiri dari Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, dan Bidan Desa. Sedangkan upaya kesehatan berbasis masy
Posyandu didefinisikan sebagai aktif jika memenuhi 5 kriteria: (1) melakukan kegiatan rutin minimal 8 kali per tahun, (2) memiliki minimal 5 orang kader, (3) 3 dari 4 layanan mencapai cakupan 50% selama 8 bulan, (4) memiliki alat pemantauan pertumbuhan, dan (5) mengembangkan kegiatan tambahan. Kabupaten/kota dinyatakan memiliki cukup Posyandu aktif jika persentasenya
Dokumen tersebut membahas tentang pemantauan pertumbuhan balita, meliputi penentuan umur anak, penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, penetapan status pertumbuhan dan gizi, serta tindak lanjut hasil pemantauan yang dapat berupa konseling, pengobatan, atau rujukan ke fasilitas kesehatan. Pemantauan ini bertujuan untuk mencegah masalah gizi pada anak melalui deteksi dini di posy
Strategi Peningkatan IKS Program Indonesia Sehat Dengan PIS PKDokter Tekno
Dokumen tersebut memberikan ringkasan strategi peningkatan program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) di Provinsi Jawa Barat untuk mencapai tujuan Jawa Barat sebagai juara. Ringkasan strateginya meliputi pelaksanaan kunjungan keluarga ke seluruh wilayah, integrasi program kesehatan, dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal kesehatan.
Posyandu adalah upaya kesehatan masyarakat yang bertujuan mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi melalui pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan kesehatan dasar seperti KIA, KB, imunisasi, gizi dan penanggulangan diare. Posyandu dikelola secara partisipatif oleh dan untuk masyarakat dengan bimbingan puskesmas.
Dokumen tersebut membahas tentang pelayanan kesehatan lanjut usia di Puskesmas Santun Lanjut Usia di Kota Depok. Puskesmas ini memberikan pelayanan skrining kesehatan bagi warga usia 60 tahun ke atas sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan. Puskesmas ini memiliki fasilitas dan SOP khusus untuk memudahkan pelayanan lanjut usia dan disabilitas, seperti ruang tunggu dan periksa khusus, serta pet
UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KES. IBU BERSALIN DAN NIFASDokter Tekno
Peningkatan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Kabupaten Fokus di Provinsi Fokus dalam rangka Orientasi Pelayanan Persalinan dan Nifas Bagi Tenaga Kesehatan Puskesmas
Analisis Situasi ibu dan Anak (ASIA) provinsi Sulawesi BaratMuh Saleh
Dokumen ini membahas tentang Analisis Situasi Ibu dan Anak di Provinsi Sulawesi Barat. Dokumen ini menggambarkan kondisi umum daerah, profil ibu dan anak, hasil analisis situasi hak ibu dan anak untuk kesehatan, pendidikan, perlindungan dan hak sipil, serta integrasi analisis situasi ibu dan anak dalam perencanaan pembangunan daerah.
Kebijakan perencanaan pembangunan kesehatan (rpjmn 2015-2019)Muh Saleh
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas kebijakan perencanaan pembangunan kesehatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. RPJMN 2015-2019 menetapkan beberapa strategi untuk meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, menurunkan kesenjangan antarkelompok dan antarwilayah, serta meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar. Namun demikian, kondisi
Profil Kesehatan Kabupaten Mamasa Tahun 2015Muh Saleh
Pembangunan kesehatan merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari bidang pembangunan lainnya, misalnya pembangunan ekonomi, budaya dan infrastruktur, tujuannya adalah peningkatkan kesejahtaraan masyarakat, dalam bidang kesehatan diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya yaitu keadaan sehat, fisik-jasmani, mental, dan rohani-spiritual serta social bagi setiap orang agar dapat hidup produktif secara social dan ekonomi.
Salah satu sarana yang dapat dipergunakan untuk melihat derajat kesehatan dari hasil-hasil pembangunan kesehatan adalah adanya profil kesehatan yang berisi berbagai data atau informasi yang menggambarkan situasi dan kondisi kesehatan masyarakat, sekaligus juga sebagai laporan pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaian hasil pembangunan kesehatan termasuk kinerja dari penyelenggaraan pelayanan minimal dibidang kesehatan di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu.
Buku ini memberikan ringkasan situasi kesehatan di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2010. Terdapat peningkatan angka kematian ibu dan beberapa penyakit menular seperti malaria dan campak, namun angka kematian bayi dan balita mengalami penurunan. Capaian pelayanan kesehatan dasar seperti imunisasi dan KB meningkat, meskipun ketersediaan data masih perlu ditingkatkan. Sumber daya kesehatan seperti tenaga kesehatan dan sarana masih
Profil Kesehatan Kabupaten Mamuju Tahun 2015Muh Saleh
Dokumen ini berisi profil kesehatan Kabupaten Mamuju tahun 2015. Profil ini mencakup gambaran umum Kabupaten Mamuju, situasi derajat kesehatan seperti angka kematian dan morbiditas, pencapaian pelayanan kesehatan, sumber daya kesehatan seperti sarana dan tenaga kesehatan, serta pembiayaan kesehatan di Kabupaten Mamuju.
Kampanye dan mobilisasi Konseling dan Test HIVjselv
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas mengenai kampanye dan mobilisasi masyarakat untuk meningkatkan tes HIV dalam upaya melindungi perempuan dan anak dari HIV dan AIDS. Dokumen tersebut menyebutkan bahwa jumlah kasus HIV di Indonesia meningkat 25% antara tahun 2007-2011, terutama pada kelompok laki-laki. Dokumen tersebut merekomendasikan perlu dilakukannya kampanye untuk memp
Profil Kesehatan Kabupaten Majene Tahun 2015Muh Saleh
Dokumen tersebut merupakan Profil Kesehatan Kabupaten Majene tahun 2015 yang mencakup gambaran umum kondisi geografis, demografi, ekonomi, sosial, dan perilaku kesehatan masyarakat Kabupaten Majene serta situasi derajat kesehatan, upaya kesehatan, dan sumber daya kesehatan di Kabupaten Majene.
Paparan penanganan masalah sosial kemasyarakatanWdd Wuryanto
Dokumen tersebut membahas kebijakan pemerintah dalam menangani masalah sosial melalui koordinasi antar kementerian dan program-program seperti penanggulangan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan pengangguran."
Profil Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015Muh Saleh
Profil Kesehatan 2015 yang berbasis data terpilah menurut jenis kelamin. Profil Kesehatan Propinsi Sulawesi Barat tahun 2015 adalah gambaran situasi kesehatan di Provinsi Sulawesi Barat yang memuat berbagai data tentang situasi dan hasil pembangunan kesehatan selama tahun 2015 . Data dan informasi yang termuat antara lain data kependudukan, fasilitas kesehatan, pencapaian program-program kesehatan, masalah kesehatan dan lain sebagainya. Profil Kesehatan Propinsi Sulawesi Barat ini disajikan secara sederhana dan informatif dengan harapan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas.
Selain untuk menyajikan informasi kesehatan, profil Kesehatan Propinsi Sulawesi Barat
bisa dipakai sebagai tolok ukur keberhasilan/kemajuan pembangunan kesehatan. Profil Kesehatan Sulawesi Barat tahun 2015 telah dilakukan selama tahun 2015 dibandingkan dengan target yang sudah ditetapkan, sekaligus bisa dipakai sebagai bahan evaluasi perwujudan menuju Sulawesi Barat yang sejahtera dan Malaqbi.
Profil Kesehatan ini memuat informasi penting tentang berbagai capaian program dan kegiatan pada tahun 2014. Informasi tersebut bisa menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan kesehatan di Propinsi Sulawesi Barat. Data yang digunakan dalam proses penyusunan buku profil kesehatan ini bersumber dari berbagai sektor baik sektor kesehatan maupun sektor di luar kesehatan. Data dan informasi yang disajikan masih terdapat banyak keterbatasan dan kekurangan. Banyak kendala dan tantangan dalam penyediaan data dan informasi tepat waktu, sehingga masih ada beberapa tabel yang belum terisi. Namun dengan segala keterbatasan dan kekurangan ini, saya berharap Profil Kesehatan Propinsi Sulawesi Barat tahun 2013 dapat dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan yang didasari kepada data dan informasi serta digunakan sebagai salah satu rujukan data dan informasi yang terkait dengan bidang kesehatan.
Buku ini berisi profil kesehatan Indonesia tahun 2013 yang mencakup data demografi, sarana kesehatan, tenaga kesehatan, pembiayaan kesehatan, kesehatan ibu dan anak, serta pengendalian penyakit dan lingkungan. Data dikumpulkan dari berbagai instansi terkait untuk memberikan gambaran menyeluruh kondisi kesehatan di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang kesehatan lingkungan dan lingkupnya, mencakup pengertian kesehatan lingkungan, lingkungan hidup, pengaruh lingkungan terhadap kesehatan, serta hubungan antara manusia dan lingkungan."
Profil Kependudukan Provinsi Papua 2015 memberikan ringkasan tentang dinamika penduduk di Papua dari tahun 2010-2015. Dokumen ini menyajikan data jumlah, pertumbuhan, dan persebaran penduduk serta faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Profil ini juga menganalisis pencapaian pembangunan berwawasan kependudukan di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi di Papua.
Pembelajaran soal kemampuan bidang (skb) apoteker yang mau ikuti cpns atau pppk. Yang mau menjawab soal kemampuan bidang di ujian cpns. Belajar dari sini, untuk mengetahui soal kemampuan bidang (skb) apoteker
Mempermudah apoteker atau farmasi untuk mempelajari soal kemampuan bidang pada saat ujian cpns atau pppk. Semangat semua, semoga bisa lulus cpns. , ,, , , , , ,nxzn , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,b , ,b, , , ,b,bb,b,b, , , , , , , , , , ,bb, , ,b,b,b,bb,b,bb. Bbbbb
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024Muh Saleh
"[Ringkuman] Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024 memfokuskan pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat, penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, serta peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit melalui sasaran menurunkan angka kematian ibu dan bayi, stunting pada balita, serta pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional."
Dokumen tersebut membahas arahan kebijakan pembangunan nasional Indonesia untuk periode 2015-2019 berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMN ini menetapkan visi, misi, sasaran makro, dan arahan kebijakan untuk pembangunan manusia, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan kedaulatan pangan. Dokumen ini juga menjelaskan capaian kinerja pembangunan di Provinsi Ace
Bahan Tayang Kebijakan PIS-PK di Masa Pandemi Covid-19.pdfayusthea1
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas kebijakan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) dan pelaksanaannya pada masa pandemi Covid-19. Program ini bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan keluarga dan optimalisasi pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas. Pelaksanaannya menerapkan paradigma kesehatan berbasis promosi dan preventif serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam Gerakan Hid
Data SDGs (Sustainable Development Goals)nanda yudip
Dokumen tersebut membahas tentang kesehatan dalam kerangka Sustainable Development Goals (SDGs). SDGs mencakup 17 tujuan pembangunan berkelanjutan termasuk tujuan ke-3 yang berfokus pada kesehatan. Dokumen tersebut menjelaskan posisi kesehatan dalam kerangka SDGs dan rencana tindak lanjut pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut."
Transformasi Sistem Kesehatan Indonesia V36.pdfMuh Saleh
Transformasi sistem kesehatan Indonesia berfokus pada enam pilar utama, termasuk transformasi layanan primer untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dasar, transformasi layanan rujukan untuk meningkatkan kualitas dan cakupan rumah sakit rujukan, serta transformasi layanan jantung nasional untuk menangani penyakit jantung.
Regional ii paparan plt_kepala bkkbn_23327PEMALANG
Dokumen tersebut membahas arah kebijakan dan strategi BKKBN untuk periode 2015-2019 dalam mendukung agenda prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Beberapa program prioritas BKKBN adalah peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB, penguatan pemahaman tentang kesehatan reproduksi, serta pemberdayaan dan pembinaan keluarga.
Peran Dinas kesehatan mendorong penggunaan peralatan medis 4.0.pptxdarmapratama1
Dokumen tersebut membahas peran Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dalam mendorong penggunaan peralatan medis di era Industri 4.0 dengan mengoptimalkan teknologi untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, serta merevolusi sistem kesehatan melalui digitalisasi dan inovasi layanan. Dinas berupaya merealisasikan cakupan kesehatan universal sesuai arahan kebijakan pemerintah.
Tantangan dan peluang lulusan kesehatan reproduksiZakiah dr
Dokumen tersebut membahas tantangan dan peluang upaya kesehatan reproduksi dalam pembangunan kesehatan di Indonesia. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain keterbatasan SDM kesehatan dan pembiayaan, sedangkan peluangnya termasuk regulasi terkait kesehatan reproduksi dan indikator kinerja yang mendukung."
[Ringkasan]
Buku panduan ini membahas peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-52 tahun 2016 dengan tema "Indonesia Cinta Sehat" dan sub tema "Masyarakat Hidup Sehat, Indonesia Kuat". Terdapat berbagai kegiatan yang akan diselenggarakan di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk memperingati hari tersebut.
Dokumen tersebut membahas mengenai pengembangan kapasitas kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dalam hal Program Indonesia Sehat di Keluarga (PISPK). Dokumen ini menjelaskan visi dan misi pemerintah terkait kesehatan, roadmap penerapan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pendekatan keluarga dalam PISPK, dampak PISPK terhadap kesehatan masyarakat, serta hubungan antara Indeks Kesehatan Keluarga
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Buku Panduan Aplikasi eKinerja.
Buku Petunjuk e‑Kinerja digunakan untuk memandu ASN dalam pelaporan, monitoring, dan
penilaian kinerja dalam periode tertentu menggunakan aplikasi e‑Kinerja. Diharapkan dengan buku
ini dapat mempermudah ASN dalam penggunaan aplikasi e‑Kinerja.
RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024.pdfMuh Saleh
RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 dimaksudkan untuk menjadi pedoman
bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah baik oleh
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat maupun Pemerintah Kabupaten Se-Sulawesi Barat
guna terciptanya sinergitas dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta mewujudkan
efisiensi alokasi berbagai sumberdaya dalam pembangunan daerah
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2023 - 2026Muh Saleh
Rencana Strategis (Renstra) adalah
dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima)
tahun. Renstra Dinas Kesehatan disusun
sebagai penjabaran atas Rencana
Pembangunan Daerah (RPD). Renstra Dinas
Kesehatan sesuai dengan Undang-Undang
nomor 23 Tahun 2014 yang di dalamnya
memuat tujuan, sasaran, strategi, arah
kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan yang disusun sesuai dengan
tugas dan fungsi Dinas Kesehatan yang
menjalankan urusan wajib bidang kesehatan
serta bersifat indikatif.
Penyusunan Rencana Strategis
(Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi
Barat merupakan penjabaran Rencana
Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi
Barat tahun 2023-2026. Dokumen renstra
Dinas Kesehatan memberikan gambaran
perwujudan pelayanan Dinas Kesehatan
Sulawesi Barat sampai dengan tahun 2026
serta merupakan bagian Kontrak Kinerja
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi
Barat dengan Kepala Daerah.
Selain itu penyusunan Renstra Dinas
Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat ini
merupakan wujud implementasi instruksi
Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021
tentang penyusunan dokumen Rencana
Pembangunan Daerah (RPD). Provinsi Sulawesi
Barat merupakan salah satu daerah yang
melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak
secara nasional Tahun 2024 yang masa
jabatannya berakhir pada Tahun 2022.
Dokumen tersebut membahas upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Posyandu untuk mencapai target penurunan stunting dan AKI-AKB. Beberapa program yang dijelaskan adalah peningkatan cakupan imunisasi, pemberian makanan tambahan, edukasi gizi, serta transformasi layanan kesehatan ibu dan anak di Posyandu seperti kunjungan rumah dan kelas ibu hamil & balita. Data menunjukkan korelasi yang lemah ant
RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 - 2025Muh Saleh
Dokumen tersebut merupakan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang Provinsi Sulawesi Barat tahun 2005-2025 yang mengatur visi, misi, dan arah pembangunan daerah jangka panjang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
LKJIP Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022.pdfMuh Saleh
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut :
1. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat adalah:
1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Kesehatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat;
2. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang, khususnya dalam perencanaan kinerja di tahun mendatang
3. Sebagai bukti akuntabilitas kepada publik atas penggunaan sumber daya dalam rentang waktu satu tahun.
Keseragaman Data SIM Puskesmas Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan No 01.07-m...Muh Saleh
Pedoman Variabel dan Meta Data pada Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
Pedoman Variabel dan Meta Data pada Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dijadikan acuan bagi fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, penyelenggara sistem elektronik bidang kesehatan dan pemangku kepentingan terkait dalam penyelenggaraan rekam medis elektronik.
Permenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.pdfMuh Saleh
Peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan rekam medis secara elektronik di fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, memberikan kepastian hukum, dan menjamin kerahasiaan data pasien. Peraturan ini mewajibkan setiap fasilitas pelayanan kesehatan menyelenggarakan rekam medis elektronik dan mengatur tentang sistem, kegiatan, dan standar penyelenggaraannya.
Cetak Biru Strategi Transformasi Digital Kesehatan 2024.pdfMuh Saleh
Dokumen tersebut membahas tentang situasi dan tantangan kesehatan digital di Indonesia, yang mencakup permasalahan data kesehatan yang terfragmentasi akibat banyaknya aplikasi kesehatan yang terpisah-pisah, serta keterbatasan regulasi dalam standardisasi dan pertukaran data antar aplikasi. Dokumen ini juga menjelaskan visi Kementerian Kesehatan untuk melakukan transformasi digital kesehatan guna mengintegrasikan sistem informasi kesehatan dan menc
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 mengenai tujuan strategis, kerangka regulasi, kelembagaan, dan target kinerja serta pendanaan untuk menyesuaikan dengan perubahan organisasi dan tantangan pandemi COVID-19.
Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Launching Permendagr...Muh Saleh
Permendagri 59/2021 mengatur tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara teknis, meliputi mekanisme dan strategi penerapan SPM mulai dari pengumpulan data, penghitungan pemenuhan kebutuhan dasar, perencanaan SPM, pelaksanaan SPM, hingga pelaporan. Peraturan ini menjadi pedoman bagi daerah dalam melaksanakan SPM sesuai dengan jenis dan mutu pelayanan dasar yang harus dicapai.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...Muh Saleh
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
SPM Bidang Kesehatan untuk Provinsi :
1. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi;
2. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi;
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
STANDAR TEKNIS PEMENUHAN MUTU PELAYANAN DASAR
PADA STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN
Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut SPM Kesehatan merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
1. SITUASI KESEHATAN IBU,ANAK DAN GIZI TAHUN 2014
ANUNG SUGIHANTONO
DIREKTUR JENDERAL BINA GIZI DAN KIA
Disampaikan pada:
Pertemuan Rapat Kerja Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat
Mamuju, 17 November 2014
1
2. SISTEMATIKA
2
1. Pendahuluan
2. Kebijakan Pembangunan Kesehatan
3. Situasi Kesehatan Ibu dan Anak di Indonesia
4. Profil Program Gizi dan KIA Provinsi Kalimantan Tengah
5. Kebijakan Nasional Penurunan AKI dan AKB
6. Penutup
4. Kesehatan menjadi salah satu prasyarat dasar dan kunci pendorong faktor ekonomi yang
4
PERSYARATAN DASAR (4) :
• Kelembagaan
• Infrastruktur
• Stabilitas Makroekonomi
• KESEHATAN dan
Pendidikan
Pendorong Efisiensi (6) :
• Pendidikan tinggi dan
training
• Efisiensi Pasar
• Pasar Tenaga Kerja yang
Efisien
• Pasar Finansial yang Baik
• Ketersediaan Teknologi
• Ukuran Pasar
Faktor Inovasi dan
Kecanggihan (2) :
• Bisnis yang canggih
• Inovasi
Kunci
Pendorong
Faktor
Ekonomi
Kunci
Pendorong
Faktor Efisiensi
Ekonomi
Kunci
Pendorong
Faktor Inovasi
INDEKS DAYA
SAING BANGSA
(KESEHATAN)
VARIABEL KESEHATAN
MM
DD
GG
SS
dinilai dapat menentukan daya saing suatu bangsa.
4
KKEESSEEHHAATTAANN DDAANN DDAAYYAA SSAAIINNGG BBAANNGGSSAA
5. 34 PROVINSI
409 KAB/93 KOTA
1 KAB/5 KOT ADM
OTONOMI DAERAH
DESENTRALISASI
DEMOKRATISASI
TURN OVER
STANDAR TENAGA
KESEJAHTERAAN
AKSES – PEMERATAAN
MUTU LAYANAN
BEBAN KERJA
MDGS
MDGS
RPJPN – RPJMN
RPJPN – RPJMN
RENSTRA KEMENKES
RENSTRA KEMENKES
VISI – MISI GUB/BPT/WK
VISI – MISI GUB/BPT/WK
RPJMD
RPJMD
PERIODISASI DOKREN
PERIODISASI DOKREN
SPM BID KESEHATAN
SPM BID KESEHATAN
APBD UTK KES
APBD UTK KES
TRANSFORMASI STRUKTUR – KULTUR MASYARAKAT
PERUBAHAN POLA PIKIR
PERUBAHAN POLA TINDAK
DUKUNGAN REGULASI
PENDAYAGUNAAN PERAN
5
6. SITUASI KEMATIAN IBU dan BAYI
GLOBAL perlu effort keras
utk menurunkan chronic
undernutrition, child
mortality, Maternal mortality.
PENDEKATAN yang
dilakukan dunia SUDAH
BENAR yakni partnership,
empowering dan
multisectoral approach.
MODIFIKASI pendekatan di
tiap negara, disesuaikan
dengan tipe pemerintahan
dan specific local serta
starting point to acheieve
PERAN PEMERINTAH
DAERAH sangat menonjol
untuk pencapaian target
nasional
6
IInnddiikkaattoorr MMDDGG SSDDKKII
22001122
WWHHSS
22001144**
TTaarrggeett
MMDDGGss 22001155
AKABA per 1000 KH 40 31 32
AKB per 1000 KH 32 26 23
AKN per 1000 KH 19 15 14
Sumber : World Health Statistic 2014
IINNDDIIKKAATTOORR MMDDGG SSDDKKII
22001122
WWHHSS
22001144****
TTaarrggeett
22001155
AKI per 100,000 KH 359 190 102
Pertolongan Persalinan oleh
Nakes Terlatih 83,1% 83% 90%
7. DIAKUI kontribusi (positip
maupun negatip) terkait
dengan jumlah penduduk,
posisi Indonesia dan peran
tenaga kesehatan serta
pemerintah Indonesia untuk
regional dan internasional.
SECARA SPESIFIK masing
masing negara memerlukan
pendekatan yang khusus
dalam kerangka partnership
ataupun bantuan kerjasama
internasional.
7 Sumber : World Health Statistic 2014
8. Sustainable Development Goals 2030
Goal 1 End poverty in all its forms everywhere
Goal 2 End hunger, achieve food security and improved nutrition and
promote sustainable agriculture
Goal 3 Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages
Goal 4 Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities
for all
Goal 5 Achieve gender equality and empower all women and girls
Goal 6 Ensure availability and sustainable management of water and
sanitation for all
Goal 7 Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all
Goal 8 Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive
employment and decent work for all
Goal 9 Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster
innovation
Goal 10 Reduce inequality within and among countries
Goal 11 Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable
Goal 12 Ensure sustainable consumption and production patterns
Goal 13 Take urgent action to combat climate change and its impacts*
Goal 14 Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable
development
TUJUAN
Goal 15 Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage
forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity
loss
Goal 16 Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to
justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels
Goal 17 Strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable
End all forms of Malnutrition, including
achieving, by 2025 the internationally agreed
targets on stunting & wasting in children under 5
years of age, & address the nutritional needs of
adolescent girls, Pregnant & lactating women &
older persons, etc
• global MMR < 70 per 100,000 live
births
end preventable deaths of newborns &
children < 5 years of age
1/3 premature mortality from non-communicable
diseases through
prevention & treatment & promote mental
health & well being
ensure universal access to sexual and
reproductive health-care services,
including for family planning, information
and education, and the integration of
reproductive health into national
strategies and programmes
etc
TARGET
development 8
10. ARAH PEMBANGUNAN KESEHATAN JANGKA PANJANG
RPJMN I
2005 -2009
Bangkes diarahkan
untuk meningkatkan
akses dan mutu yankes
Akses masyarakat thp
yankes yang berkualitas
telah lebih berkembang
dan meningkat
AKSES masyarakat
terhadap YANKES
YANG
BERKUALITAS
semakin
MANTAP
Kes masyarakat thp
yankes yang
berkualitas telah
menjangkau dan
merata di seluruh
wilayah Indonesia
RPJMN II
2010-2014
RPJMN III
2015 -2019
RPJMN IV
2020 -2025
KURATIF REHABILITATIF PROMOTIF - PREVENTIF
VISI:
MASYARAKAT
SEHAT
YANG MANDIRI
DAN
BERKEADILAN
11. ARAH PEMBANGUNAN KESEHATAN JANGKA
MENENGAH
RPJMN III
2015 -2019
AKSES masyarakat
terhadap YANKES
YANG
BERKUALITAS
semakin
MANTAP
AKSES
YANKES
BERMUTU
MANTAP
SEMUA ORANG
mendapatkan hak pelayanan
kesehatan sesuai kebutuhan di
tempat pelayanan kesehatan yang
terstandart, dilayani oleh tenaga
kesehatan yang kompeten,
menggunakan standart pelayanan,
dengan biaya yang terjangkau serta
informasi yang adekuat atas
kebutuhan pelayanan kesehatannya
KURATIF REHABILITATIF PROMOTIF - PREVENTIF
KESEIMBANGAN
SUPPLY and DEMAND
KESEIMBANGAN
SUPPLY and DEMAND
LLEEAADDEERRSSHHIIPP
Pencapaian SPM
Bid Kesehatan
Pencapaian SPM
Bid Kesehatan
KEWENANGAN
KAB/KOTA/PROV
KEWENANGAN
KAB/KOTA/PROV
12. KABINET KERJA
Nawa Cita (9 Agenda Prioritas)
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap
bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
negara
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata
kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan
terpercaya
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat
daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem
dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan
terpercaya
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia
Indonesia
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar
internasional
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan
sektor sektor strategis ekonomi domestik
8. Melakukan revolusi karakter bangsa
9. Memperteguh ke bhineka an dan memperkuat restorasi sosial
Indonesia
Program Kartu Indonesia Sehat
melalui Layanan Kesehatan
Masyarakat
12
13. SISTEM KESEHATAN NASIONAL SEBAGAI
LANDASAN PIKIR RPJMN 2015-2019 (Perpres 72/2012 – SKN)
13
SSDDMM K K
FARMASI, ALKES DAN
FARMASI, ALKES DAN
MAKANAN
MAKANAN
LLITITBBAANNGG
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
MANAJEMEN
KESEHATAN
MANAJEMEN
KESEHATAN
PEMBIAYAAN
PEMBIAYAAN
KESEHATAN (TERMASUK
KESEHATAN (TERMASUK
JKN)
JKN)
UPAYA
KESEHATAN
UPAYA
KESEHATAN
•DERAJAT KESEHATAN
•PERLINDUNGAN
FINANSIAL
•YANKES YANG
RESPONSIVENESS
15. JUMLAH KEMATIAN IBU PER PROVINSI
TAHUN 2011, 2012 DAN 2013
2011 : 5118 Kasus
2012 : 4986 Kasus
2013 : 5019 Kasus*
2011 : 5118 Kasus
2012 : 4986 Kasus
2013 : 5019 Kasus*
*Sumber Data - Laporan rutin pengelola program
15
Karakteristik ibu Meninggal
•< 20 thn 6,9%
•35 thn 25,6%
•Pendidikan < SD
•Pedesaan 63,6%
16. ASFR 15-19 th masih tinggi, CPR naik tidak signifikan, Unmet Need hanya turun sedikit
Angka Kelahiran Total (TFR) Stagnan selama ASFR 15 – 19 TH
10 tahun terakhir, dikarenakan:
• Kepesertaan ber-KB (CPR) hanya meningkat 0,5 % dalam
kurun waktu 5 tahun
• Masih tingginya angka ASFR 15-19 tahun yaitu 48 /1.000
wanita
• Masih tingginya Unmet Need , yaitu 8,5 %
Target RPJMN 2014: CPR = 65
Sangat Sulit Tercapai
Sumber: BPS, SDKI 1991 - 2012
Target RPJMN 2014: ASFR = 30 Sangat
Sulit Tercapai
Target RPJMN 2014: Unmet Need = 5
Sangat Sulit Tercapai
CAPAIAN INDIKATOR
YANG BERKONTRIBUSI TERHADAP TFR
16
Sumber : SDKI
18. ANGKA KEMATIAN NEONATAL, BAYI & BALITA
PER PROVINSI SDKI 2012
Faktor ibu terhadap
kematian bayi 0-6 hari
(Riskesdas 2007) Masalah neonatal 46,2%
18
20. PETA CAKUPAN PROGRAM GIZI DAN KIA DI 5 KAB/KOTA
PROVINSI SULAWESI BARAT S/D AGUSTUS 2014
Cakupan*
K4 : 56,16
PN : 46,17
KN1 : 46,11
D/S : 75,20
Tenaga**
Desa : 64
Bidan : 134
Bdd : 100
Dr PKM :
22
Kematian****
Ibu : 0
Bayi : NA
Sarana***
PKM PRWT: 5
PKM NON PRWT : 9
Cakupan*
K4 : 60,05
PN : 51,58
KN1 : 63,91
D/S : 63,40
Tenaga**
Desa : 151
Bidan : 314
Bdd : 254
Dr PKM : 22
Kematian****
Ibu : 0
Bayi : NA
Sarana***
PKM PRWT: 6
PKM NON PRWT : 16
Cakupan*
K4 : 68,85
PN : 63,39
KN1 : 53,11
D/S : 78,70
Tenaga**
Desa : 82
Bidan : 135
Bdd : 118
Dr PKM : 16
Kematian****
Ibu : 1
Bayi : NA
Sarana***
PKM PRWT: 6
PKM NON PRWT : 5
Cakupan*
K4 : 62,65
PN : 43,98
KN1 : 47,39
D/S : 76,40
Tenaga**
Desa : 178
Bidan : 141
Bdd : 120
Dr PKM : 8
Kematian****
Ibu : 3
Bayi : NA
Sarana***
PKM PRWT: 8
PKM NON PRWT : 9
Cakupan*
K4 : 61,65
PN : 58,84
KN1 : 54,83
D/S : 88,50
Tenaga**
Desa : 168
Bidan : 226
Bdd : 146
Dr PKM : 33
Kematian****
Ibu : 3
Bayi : NA
Sarana***
PKM PRWT: 15
PKM NON PRWT : 5
Sumber Data:
•* = Laporan Rutin Direktorat untuk cakupan B09 UKP4; **** = Dit Ibu, Komdat Gizi dan KIA
•** = Laporan rutin Dit Bina Kesehatan Ibu sd Agt 2014; *** = Pusdatin Juni 2014
21. Jumlah Puskesmas dan Sasaran Program Gizi dan KIA
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014
No Kabupaten
/Kota
Puskesmas
Jumlah
Penduduk
Jumlah
Bumil
Jumlah
Bulin
Jumlah
Bayi
Jumlah
Anak
Rawat Non Rawat
Balita
Inap
Inap
1. Majene 6 5 167.535 3.742 3.554 3.385 10.791
2. Polewali Mandar 15 5 439.186 9.914 9.914 8.698 31.906
3. Mamasa 8 9 155.312 3.446 3.446 3.133 11.109
4. Mamuju 6 16 373.609 8.155 7.784 7.413 25.273
5. Mamuju Utara 5 9 148.978 3.522 3.210 3.202 11.349
6. Mamuju Tengah 4 6
Sulawesi Barat 44 50 1.284.620 28.779 27.908 25.831 90.428
Sumber Data: Jumlah Penduduk dan Puskesmas, Pusdatin
Sasaran: Laporan B09 UKP4
22. Tabel Cakupan Program Kesehatan Ibu
Provinsi Sulawesi Barat B09 Tahun 2014
No. Kabupaten/Kota Bumil Bulin/Nifas K4 PN
Absolut % Absolut %
1. Majene 3.724 3.554 2.564 68,85 2.273 63,96
2. Polewali Mandar 9.711 9.269 5.987 61,65 5.454 58,84
3. Mamasa 3.446 3.290 2.145 62,25 1.447 43,98
4. Mamuju 8.155 7.784 4.897 60,05 4.015 51,58
5. Mamuju Utara 3.522 3.362 1.978 56,16 1.559 46,37
Sulawesi Barat 28.558 27.259 17.571 61,53 14.748 54,10
Sumber Data : Laporan Dit Ibu, Cekpoint B09 Tahun 2014
.
23. Tabel Cakupan Program Kesehatan Anak
Provinsi Sulawesi Barat B09 Tahun 2014
KABUPATEN/KOTA
Σ Sasaran Bayi
(0-11)
Bulan KN1
Cakupan Pelayanan
Kesehatan Bayi
Σ Anak Balita
(12-59
bulan)
Cakupan Pelayanan
Kesehatan Anak Balita
Sasaran
setahun
Sasaran s.d
November
Σ Absolut
Cakupan
(%)
Σ Absolut
Cakupan
(%)
Sasaran
setahun
Sasaran s.d
November
Σ Absolut
Cakupan
(%)
MAJENE
3.385 3.220 1.710 53,11 1.609 49,97 10.791 12.011 3.644 30,34
POLMAN
8.698 9.011 4.946 54,89 5.714 63,41 31.906 38.260 15.139 39,57
MAMASA
3.133 3.220 1.526 47,39 1.821 56,55 11.109 11.413 4.692 41,11
MAMUJU
7.413 4.821 3.081 63,91 3.380 70,11 25.273 19.791 10.580 53,46
MAMUJU UTARA
3.202 3.201 1.476 46,11 1.360 42,49 11.349 11.349 3.022 26,63
MAMUJU TENGAH 2.466 1.534 62,21 1.630 66,10 8.406 4.735 56,33
SULAWESI BARAT 25.831 25.939 14.273 55,03 15.514 59,81 90.428 101.230 41.812 41,30
Sumber Data : : Laporan Dit Anak, Cekpoint B09 Tahun 2014
24. Tabel Cakupan Program Gizi
Provinsi Sulawesi Barat B09 Tahun 2014
Sumber Data : Laporan Dit Gizi. Cekpoint B09 Tahun 2014
No Kab/Kota
D/S Gizi Buruk
Balita D % Jumlah dirawat %
1 MAMUJU 24,613 15,605 63.4 61 61 100
2 MAJENE 15,804 12,442 78.7 14 14 100
3 POLEWALI 43,537 38,530 88.5 43 43 100
4 MAMASA 12,751 9,742 76.4 30 30 100
5 MATRA 14,547 10,945 75.2 13 13 100
6 MAMUJU TENGAH 10,872 8,110 74.6 5 5 100
Jumlah 122,124 95,374 78.1 166 166 100
25. Grafik Persentase Realisasi Dana Dekon Program Gizi dan KIA
Nasional Tahun 2014
Sumber : Lap. Keuangan Bulan September Cut Off 10 Oktober 2014
26. Grafik Persentase Realisasi Dana Dekon Program Gizi dan KIA
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014
Sumber : Lap. Keuangan Bulan September Cut Off 10 Oktober 2014
27. Grafik Persentase Realisasi Dana TP BOK
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014
Sumber : Lap. Keuangan Bulan September Cut Off 10 Oktober 2014
29. Penyebab Langsung 77,2%
Komplikasi kehamilan,
persalinan, nifas
(± 15% kehamilan)
• Pelayanan
antenatal
Penyebab Tdk
Langsung
22,8%
Penyakit yg
telah
diderita/selama
kehamilan
Tempat
kematian
Proporsi
RS Pemerintah 41,9%
RS Swasta 16,1%
Lainnya 12,2%
Rumah 29,4%
Hipertensi dlm
kehamilan (HDK)
32,4%
Komplikasi
puerpurium
30,2%
Perdarahan 20,3%
Lainnya 17,1%
• Kualitas Pelayanan RS:
Sarana/alat/obat/darah
Kompetensi Nakes
• Rujukan ke Faskes:
3 Terlambat
Akses 24/7
Sosbud
JKN
Akses thd fasyankes
• Linakes ?
• Penangan Komplikasi
berkesinambungan
(continuum of care)
• Pencegahan Komplikasi
Perbaikan gizi remaja & ibu
Kompetensi bidan
• Kualitas Pelayanan RS
• Pencegahan &
Pengendalian penyakit
Imunisasi
•KB /Kespro:
Unwanted pregancy
4 terlalu
Pengetahuan Kespro
• Pelayanan
posnatal
• Pelayanan obstetri
emergency
ANATOMI KEMATIAN IBU
29
30. ANATOMI KEMATIAN BAYI
Sumber:
1.SDKI 2012-2013 Riskedas 2013
2.Riskesdas 2007
3.HSR Report : MCH (Bappenas 2014)
Faktor ibu terhadap
kematian bayi 0-6 hari
(Riskesdas 2007)
Kematian neonatal (19/1.000 kh = 60% AKB)
Kematian post-neonatal
Kematian bayi (32/1.000 kh)
• Fokus pada
Kematian Neonatal
• Intervensi effektif
Ketersediaan & kualitas nakes
Sarana/prasarana/alat
Tata laksana & imunisasi
Kesehatan Lingkungan
• Intervensi efektif pada kesehatan
dan gizi bumil & remaja
30
31. ANATOMI KEMATIAN BAYI
Karakteristik Sosial Ekonomi (SDKI 2012-13) Karakteristik Demografi (SDKI 2012-13)
• Penduduk miskin & Perdesaan
Akses terhadap faskes dan
nakes
• Peningkatan
pengetahuan
•KB dan
kespro
•Gizi
bumil /bayi
31
32. KEBIJAKAN
Meningkatkan AKSES PELAYANAN KESEHATAN YANG BERMUTU bagi
setiap orang pada SETIAP TAHAPAN KEHIDUPAN dengan pendekatan
SATU KESATUAN PELAYANAN (continuum of care) melalui intervensi
komprehensif (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif) secara
paripurna
1.KOMPREHENSIF (SIX
BUILDING BLOCK)
2.INTERGRATIF PROMOTIF,
PREVENTIF, KURATIF &
REHABILITATIF
3.KEMITRAAN ANTAR
PELAKU SESUAI STRATA
KEWENANGAN
32
FOKUS
KELOMPOK
KELOMPOK
1.IBU HAMIL
2.BAYI
3.BALITA
4.ANAK USIA SEKOLAH
5.REMAJA PUTRI
6.PEKERJA WANITA
7.PUS
8.LANSIA
1.IBU HAMIL
2.BAYI
3.BALITA
4.ANAK USIA SEKOLAH
5.REMAJA PUTRI
6.PEKERJA WANITA
7.PUS
8.LANSIA
FOKUS FOKUS
DAERAH
DAERAH
1.POPULASI TINGGI
2.TERPENCIL
3.PERBATASAN
4.KEPULAUAN
1.POPULASI TINGGI
2.TERPENCIL
3.PERBATASAN
4.KEPULAUAN
DESA/KELURAHAN
KABUPATEN/KOTA
DESA/KELURAHAN
KABUPATEN/KOTA
PROVINSI
PROVINSI
PENDEKATAN
PENDEKATAN
1.KOMPREHENSIF (SIX
BUILDING BLOCK)
2.INTERGRATIF PROMOTIF,
PREVENTIF, KURATIF &
REHABILITATIF
3.KEMITRAAN ANTAR
PELAKU SESUAI STRATA
KEWENANGAN
33. CONTINUUM OF CARE
Pemeriksaan
Kehamilan
•Penjaringan
•Bln Imunisasi Anak Sekolah
•Upaya Kes Sklh
Pelayanan bagi
anak SD
Pelayanan
bagi balita
Pelayanan bagi
bayi
Pelayanan bagi anak
SMP/A & remaja
•P4K
•Buku KIA
•ANC terpadu
•Kelas Ibu Hamil
•Fe & asam folat
•PMT ibu hamil
•TT ibu hamil
•APN (MAK III) dan KF
•Inisiasi Menyusu Dini
•Vit K 1 inj
•Imunisasi Hep B
•Rumah Tunggu
•Kemitraan Bidan Dukun
•KB pasca persalinan
•PONED-PONEK
•ASI eksklusif
•Imunisasi dasar
lengkap
•Pemberian makan
•Penimbangan
•Vit A
•MTBS
• Pemantauan
pertumbuhan &
perkembangan
• PMT
• Kespro remaja •PMT
• Konseling: Gizi HIV/AIDS,NAPZA dll
• Fe
1000 hari pertama
kehidupan
Pelayanan
PUS & WUS
Lansia berkualitas
•Posyandu Lansia
•Peningkatan kualitas Hidup
Mandiri
•Perlambatan proses
Degeneratif
•Konseling Kespro
•Pelayanan KB
•KIE Kespro Catin
•PKRT
Promotif,
Preventif
Diagnosa Dini
Hulu = Hilir
kuratif dan
rehabilitatif
Persalinan, nifas &
neonatal
33
34. PENDEKATAN KEGIATAN
PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT
34
INTERVENSI
1.INTERVENSI SPESIFIK
a. ASI Ekslusif – MP ASI
b. Fortifikasi – Suplementasi
c. Pedoman Gizi Seimbang
2.INTERVENSI SENSITIF :
a. Ketersediaan & Distribusi
b. Perilaku
PENGUATAN PERAN
TEKNIS MANAJEMEN
UNTUK KUALITAS
PELAYANAN
1.Pemenuhan : SDM, Alkes dan Perbekes,
Regulasi, Sistem Informasi.
2.Penjaminan mutu : Pendidikan dan Pelatihan
berkelanjutan
3.Penyelesaian faktor yang mendasari persoalan
PENGUATAN PERAN
PEMBIAYAAN DAERAH
UNTUK PROMOTIF PREVENTIF
KEGIATAN
PENGUATAN PERAN
KOORDINASI DAN JEJARING
UNTUK PENGUATAN dan
INOVASI PROGRAM
35. PENDEKATAN KEGIATAN
KESEHATAN IBU
35
PERMASALAHAN YANG ADA
1.Anemi pada Ibu Hamil
2.Pemeriksaan Kehamilan (ANC)
3.Persalinan Nakes di Fasyankes
4.Pemeriksaan Nifas
5.Pelayanan Keluarga Berencana
6.Pemberian ASI Ekslusif
7.Pelayanan Gizi
PENGUATAN PERAN
TEKNIS MANAJEMEN
UNTUK KUALITAS
PELAYANAN
1.Pemenuhan : SDM, Alkes dan Perbekes,
Regulasi, Sistem Informasi.
2.Penjaminan mutu : Pendidikan dan Pelatihan
berkelanjutan
3.Penyelesaian faktor yang mendasari persoalan
PENGUATAN PERAN
PEMBIAYAAN DAERAH
UNTUK PROMOTIF PREVENTIF
KEGIATAN
PENGUATAN PERAN
KOORDINASI DAN JEJARING
UNTUK PENGUATAN dan
INOVASI PROGRAM
36. PENDEKATAN KEGIATAN
KESEHATAN ANAK
36
PERMASALAHAN YANG ADA
1.KELANGSUNGAN HIDUP
a. Kesakitan : Anemia Gizi, imunisasi, diare,
BBLR,
b. Kecacatan – Kebutuhan Khusus
2.KUALITAS HIDUP : tumbuh kembang
3.PERLINDUNGAN : Hukum
PENGUATAN PERAN
TEKNIS MANAJEMEN
UNTUK KUALITAS
PELAYANAN
1.Pemenuhan : SDM, Alkes dan Perbekes,
Regulasi, Sistem Informasi.
2.Penjaminan mutu : Pendidikan dan Pelatihan
berkelanjutan
3.Penyelesaian faktor yang mendasari persoalan
PENGUATAN PERAN
PEMBIAYAAN DAERAH
UNTUK PROMOTIF PREVENTIF
KEGIATAN
PENGUATAN PERAN
KOORDINASI DAN JEJARING
UNTUK PENGUATAN dan
INOVASI PROGRAM
38. TANTANGAN DAN HARAPAN
Meningkatkan INFRASTRUKTUR
DAN KUALITAS PELAYANAN DASAR
menuju kemandirian wilayah dan
kesejahteraan masyarakat
PEMBANGUNAN PUSKESMAS dan JEJARINGNYA
(PUSTU, POLINDES)
PENGUTAN UKBM – POSYANDU, POS PAUDHI – BKB
BIDANG KESEHATAN
Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik untuk memenuhi Kebutuhan
Dasar Masyarakat
PENINGKATAN KUALITAS SDM KESEHATAN :
PELATIHAN, PENDIDIKAN – UJI KOMPETENSI
PENGUATAN SISTEM INFORMASI DAN SISTEM
RUJUKAN
FOKUS 2015
Percepatan Pencapaian MDGs
bidang Kesehatan dan Post MDGs
Kesehatan Ibu
Kesehatan Bayi
Kesehatan Anak
Usaha Kesehatan Sekolah
Kesehatan Reproduksi Remaja
Pelayanan Keluarga Berencana
Kesehatan Pekerja Wanita 38
39. TINDAK LANJUT DI DAERAH
1. PEMAHAMAN dan KOMITMEN yang sama tentang
penyelesaian faktor penyebab tidak langsung dan akar
masalah KEMATIAN IBU, BAYI, GIZI BURUK khususnya di
daerah.
2. PENGINTEGRASIAN dan SINKRONISASI kegiatan-kegiatan
antar lembaga dan antar tingkat pemerintahan
di lapangan dalam rangka pelaksanaan RAN Penurunan
AKI, AKB, Gernas Percepatan Perbaikan Gizi. -
3. PENDAYAGUNAAN sumberdaya yang ada melalui
tatakelola yang baik dan benar
39
Diindetifikasi beberapa penyebab stagnannya TFR dalam 10 tahun terakhir, diantaranya:
Kesertaan ber-KB (CPR) yang peningkatannya sangat sedikit, hanya 0,5% dalam 5 tahun terakhir,
Melahirkan di usia remaja (ASFR 15-19 th) angkanya masih tinggi, hanya turun menjadi 48 dari 51 dalam 5 tahun terakhir dimana sebelumnya malah stagnan selama 5 tahun; masih tingginya angka ini di negara kita membuat masih banyaknya jumlah ibu muda di Indonesia
Kelompok orang yang membutuhkan pelayanan KB tapi tidak mendapatkannya (unmet need) angkanya masih tinggi, hanya turun 0,6% dalam 5 tahun terakhir, bahkan kalau dibandingkan dengan capaian 10 tahun yang lalu hanya turun 0,1% (karena angka ini sempat meningkat pada tahun 2007)
Keterangan :
Untuk indikator Persentase Balita gizi buruk yang mendapat perawatan dari tahun 2010 sampai dengan 2014, sesuai dokumen Renstra, target 100% dan capaian 100%, namun demikian ada data tentang kasus balita gizi buruk yang ditangani.
Secara umum Angka Kematian Anak menunjukkan penurunan yang lambat. Angka Kematian Neonatal mengalami stagnasi 10 tahun terakhir yaitu 20/1.000 kelahiran hidup pada SDKI 2002 menjadi 19/1.000 pada SDKI 2007 dan SDKI 2012. Padahal kematian neonatal merupakan proporsi yang besar dari kematian bayi (59%) dan balita (47%).
Dibandingkan dengan SDKI 2007 terdapat 13 provinsi yang mengalami peningkatan Angka Kematian Neonatal pada SDKI 2012 atau 39% dari seluruh Provinsi di Indonesia.
Angka Kematian Bayi mengalami penurunan menjadi 32 / 1.000 KH dari 34 / 1.000 KH pada SDKI tahun 2007. Terdapat 9 provinsi yang mengalami peningkatan Angka Kematian Bayi pada SDKI 2012 atau 27% dari seluruh Provinsi di Indonesia.
Begitu juga yang terjadi pada Angka Kematian Balita, terjadi penurunan dari 44 / 1.000 KH menjadi 40 / 1.000 KH pada SDKI tahun 2012. Disparitas antar Provinsi masih terjadi walaupun dalam 5 tahun terakhir terjadi penurunan kematian balita.
Terdapat 8 provinsi yang mengalami peningkatan Angka Kematian Bayi pada SDKI 2012 atau 24% dari seluruh Provinsi di Indonesia.
Dalam upaya meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak, dilakukan dengan pendekatan Continuum of Care yang dimulai sejak masa pra hamil, hamil, bersalin dan nifas, bayi, balita, hingga remaja (pria dan wanita usia subur).
Pada masa pra hamil, program ditujukan bagi pasangan usia subur (PUS) melalui program keluarga berencana, yang diarahkan menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP). Dengan demikian, diharapkan setiap PUS dapat merencanakan kehamilannya dengan baik dan terhindar dari kehamilan yang tidak diinginkan (KTD). Untuk PUS juga dikembangkan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Terpadu (PKRT) di Puskesmas.
Pada masa kehamilan, program ditujukan untuk menjaga kesehatan ibu dan janin yang dikandungnya, dan apabila terdapat komplikasi atau faktor risiko diupayakan dapat dideteksi secara dini dan dilakukan intervensi. Kegiatan yang dilakukan meliputi Program Perencaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K), pelayanan antenatal terpadu (HIV, malaria, gizi, dll), dan pelaksanaan kelas ibu hamil.
Pada tahap persalinan dan nifas, diupayakan agar setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui pengembangan rumah tunggu kelahiran di daerah dengan akses sulit dan kemitraan bidan dan dukun untuk daerah dengan proporsi persalinan oleh dukun masih tinggi. Setelah melahirkan, diupayakan agar setiap ibu mendapat pelayanan nifas, termasuk KB pasca persalinan.
Apabila terjadi komplikasi pada masa kehamilan, persalinan, dan nifas, maka perlu dirujuk dan mendapatkan penanganan tepat waktu di fasyankes dasar (Puskesmas PONED) maupun fasyankes lanjutan (RS PONEK).