Upaya Penurunan AKI dan AKB di Provinsi Sulawesi BaratMuh Saleh
Upaya Penurunan AKI dan AKB di Provinsi Sulawesi Barat. Disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan pada acara Workshop Multi Stakeholder mendorong lahirnya Perda KIBBLA yang diinisiasi oleh Yasmbi Sulselbar
Upaya Penurunan AKI dan AKB di Provinsi Sulawesi BaratMuh Saleh
Upaya Penurunan AKI dan AKB di Provinsi Sulawesi Barat. Disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan pada acara Workshop Multi Stakeholder mendorong lahirnya Perda KIBBLA yang diinisiasi oleh Yasmbi Sulselbar
3. STANDAR BAB 4 - PPN
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
Pencegahan dan Penurunan Stunting
Penurunan angka kematian ibu (AKI) dan
angka kematian Bayi (AKB).
Peningkatan cakupan dan mutu imunisasi
Program Penanggulangan Tuberkulosis
Pengendalian penyakit tidak menular dan
faktor risikonya
5. ISI STANDAR BAB 4
STANDAR KRITERIA ELEMEN PENILAIAN
4.1 4.1.1 5 EP
4.2 4.2.1 8 EP
4.3
4.3.1 7 EP
4.4
4.4.1 7 EP
4.5
4.5.1 7 EP
5 5 34
6. RUK RPK
PERHATIKAN SD
SDM
SARPRAS
PERALATAN
KEFARMASIAN
LAB
ANALISIS SITUASI
LAKUKAN KOMUNIKASI
& KOORDINASI DALAM
PELAKSANAAN DENGAN
LP, LS, MASYARAKAT,
SASARAN PELAYANAN
LIBATKAN LP, LS, MASY DALAM
PENYUSUNAN RUK, RPK
RENCANA LIMA TAHUNAN
PROSES PERENCANAAN sd PENYUSUNAN RUK, RPK MENJADI BAGIAN
YANG TERINTEGRASI DENGAN PERENCANAAN PELAYANAN DI
STANDAR 1.1, 2.1, 3.1 n 5.1
7. STANDAR 4.1
Puskesmas melaksanakan
pencegahan dan penurunan stunting
beserta pemantauan dan
evaluasinya sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING
8. KRITERIA 4.1.1
Pencegahan dan penurunan
stunting direncanakan,
dilaksanakan, dipantau dan
dievaluasi dengan melibatkan
lintas program, lintas sektor
dan pemberdayaan
masyarakat.
11. POKOK PIKIRAN 4.1.1
Pencegahan dan penurunan stunting merupakan salah satu fokus program Pemerintah yang
bertujuan agar anak-anak Indonesia tumbuh dan berkembang secara optimal dan maksimal
disertai kemampuan emosional, sosial, dan fisik yang siap untuk belajar serta berinovasi dan
berkompetisi di tingkat global.
Upaya pencegahan dan penurunan stunting dilakukan terintegrasi baik lintas program antara
lain dalam pelayanan pemeriksaan kehamilan, imunisasi, kegiatan promosi dan konseling
(menyusui dan gizi), pemberian suplemen dan kegiatan internvesi lainnya.
Dalam pencegahan dan penurunan stunting dilakukan upaya-upaya promotif dan preventif
untuk meningkatkan layanan dan cakupan intervensi gizi sensitif (lintas sektor) dan
intervensi gizi spesifik (lintas program) sesuai dengan pedoman yang berlaku.
Puskesmas melakukan pengukuran terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan dan
disertai dengan analisa capaian. Analisa capaian indikator dilakukan dengan metode analisa
sesuai dengan pedoman, panduan yang berlaku, misal dengan merujuk pada metode analisa
situasi yang terdapat di dalam buku pedoman manajemen Puskesmas.
Rencana program pencegahan dan penurunan stunting disusun dengan mengutamakan upaya
promotif dan preventif berdasarkan hasil analisis masalah gizi di wilayah kerja Puskesmas
dengan melibatkan lintas program, yang terintegrasi dengan RUK dan RPK pelayanan UKM
dan UKPP.
12. ELEMEN PENILAIAN 4.1.1
1. Ditetapkannya indikator dan target kinerja stunting disertai analisis
capaiannya (R,D,W)
2. Ditetapkan program pencegahan dan penurunan stunting. (R)
3. Kegiatan pencegahan dan penurunan stunting dalam bentuk intervensi
gizi spesifik dan sensitif dikoordinasikan dan dilaksanakan sesuai
dengan rencana yang disusun bersama lintas program dan lintas sektor
sesuai dengan kebijakan, pedoman/panduan, prosedur dan kerangka
acuan yang telah ditetapkan. (R, D, O, W)
4. Dilakukan pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut terhadap
pelaksanaan program pencegahan dan penurunan stunting (D, W).
5. Dilakukan pencatatan dan pelaporan sesuai prosedur yang telah
ditetapkan. (R,D)
13. 1. DITETAPKAN TARGET DAN INDIKATOR PROGRAM STUNTING DISERTAI
ANALISIS DAN CAPAIANNYA (R, D, W)
NO INDIKATOR PROGRAM GIZI TAHUN 2021
1 Bayi usia kurang dari 6 bulan memperoleh ASI
eksklusif
100%
2 Ibu hamil memperoleh tablet tambah darah
(TTD) selama masa kehamilan
100%
3 Presentase ibu hamil anemia 42%
4 Remaja putri memperoleh tablet tambah darah 100%
5 Persentase bayi baru lahir memperoleh IMD 100%
6 Persentase keluarga sadar gizi 100%
NO INDIKATOR TARGET CAPAIAN MASALAH ANALISIS RTL
1
2
3
dst
SECARA PERIODIK SESUAI KETENTUAN,
LAKUKAN EVALUASI : MELIHAT CAPAIAN.
JIKA BELUM SESUAI, TETAPKAN MASALAH,
ANALISIS DAN RTL YANG AKAN DILAKUKAN,
KEMUDIAN LAKUKAN TINDAKLANJUT
REFERENSINYA
14. 2. DITETAPKAN PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING (R, D, W)
BERDASARKAN ANALISA MAKA DIPEROLEH PEMETAAN MENGENAI MASALAH STUNTING DI WILAYAHNYA SAMPAI
DIPEROLEH IDENTIFIKASI MASALAH PENYEBAB STUNTING DI WILAYAH
15. 2. DITETAPKAN PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING (R)
SK DAN KERANGKA ACUAN TENTANG
PROGRAM PENCEGAHAN DAN
PENURUNAN STUNTING
NO INDIKATOR TARGET
1 Persentase bayi usia kurang dari 6
bulan memperoleh ASI Eksklusif
45%
2 Persentase balita yang dipantau
pertumbuhan dan
perkembangannya
70%
3 Prevalensi wasting anak balita 7.8
dll...
PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING DILAKUKAN
BERSAMA LP DAN LS YANG TERINTEGRASI YANG
TERCANTUM DALAM RUK DAN RPK
16. 1. SK TIM : TIM PENURUNAN STUNTING
PUSKESMAS , SK TIM PENURUNAN STUNTING
KECAMATAN X
2. PEDOMAN/ PANDUAN PENURUNAN STUNTING
3. KERANGKA ACUAN KEGIATAN
4. SOP : MISALNYA SOP SURVEILANS GIZI
3. Kegiatan intervensi gizi spesifik dan sensitif dikoordinasikan dan dilaksanakan
sesuai dengan rencana yang disusun bersama lintas program dan lintas sektor
sesuai dengan kebijakan, pedoman/panduan, prosedur dan kerangka acuan
yang telah ditetapkan. (R, D, O, W)
DOKUMENTASIKAN
PELAKSANAAN
KEGIATAN
1. NOTULEN LOKMIN
LP DAN LS
2. LAPORAN MMD
3. LAPORAN
PELAKSANAAN
SURVEILANS GIZI
17. 4. Dilakukan pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut terhadap
pelaksanaan program pencegahan dan penurunan stunting
(D,W)
1
Bukti pemantauan dan evaluasi dengan
mengacu kepada RPK contohnya
dilakukan pada Lokakarya Mini Bulanan
dan Tribulanan atau Pertemuan Tinjauan
Manajemen (daftar hadir, undangan,
notulensi, foto).
2 Bukti tindak lanjut dari hasil evaluasi dan
pemantauan.
HASIL MONEV DIBAHAS SECARA TERINTEGRASI BAIK
UKM MAUPUN UKP UNTUK DITINDAK LANJUTI
18. 5. DILAKUKAN PENCATATAN DAN PELAPORAN SESUAI
PROSEDUR YANG TELAH DITETAPKAN (R, D)
1
SOP tentang Pencatatan dan
Pelaporan Penurunan Program
Stunting
2
Bukti pencatatan dan pelaporan
Program Stunting
PELAPORAN PROGRAM PENCEGAHAN DAN
PENURUNAN STUNTING
1 EPPGBM
2 KOHORT IBU
3 PWS
19. STANDAR 4.2
Penurunan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian Bayi (AKB)
Puskesmas memberikan pelayanan
kesehatan ibu hamil, pelayanan
kesehatan ibu bersalin, pelayanan
kesehatan masa sesudah
melahirkan, pelayanan kesehatan
bayi baru lahir beserta pemantauan
dan evaluasinya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan.
22. POKOK PIKIRAN 4.2.1
Pelayanan kesehatan pada ibu hamil, persalinan, masa sesudah melahirkan, dan bayi baru lahir
dilakukan sesuai dengan standar dalam pedoman yang berlaku.
Upaya pelayanan kesehatan pada ibu hamil dilaksanakan terintegrasi dengan lintas program
dalam rangka penurunan AKI & AKB.
Pelayanan Kesehatan ibu bersalin, yang selanjutnya disebut persalinan adalah setiap
kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang ditujukan pada ibu sejak dimulainya persalinan
hingga 6 (enam) jam sesudah melahirkan.
Pelayanan kesehatan bayi baru lahir dilakukan melalui pelayanan kesehatan neonatal esensial
sesuai standar. Pelayanan kesehatan neonatal esensial dilakukan pada umur 0-28 hari.
Puskesmas melakukan pengukuran terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan dan
dilakukan analisis capaian. Analisis capaian indikator dilakukan dengan metode analisis sesuai
dengan pedoman/panduan yang berlaku, misal dengan merujuk pada metode analisis situasi yang
terdapat di dalam buku pedoman manajemen Puskesmas.
Rencana program penurunan AKI dan AKB disusun dengan mengutamakan upaya promotif
dan preventif berdasarkan hasil analisis masalah AKI dan AKB di wilayah kerja Puskesmas
dengan melibatkan lintas program, yang terintegrasi dengan RUK dan RPK pelayanan UKM dan
UKPP.
23. ELEMEN PENILAIAN 4.2.1
1. Ditetapkannya indikator dan target kinerja pelayanan kesehatan ibu, bayi dan balita yang disertai capaian
dan analisisnya. (R,D)
2. Ditetapkan program penurunan AKI dan AKB. (R)
3. Tersedia alat, obat, bahan habis pakai dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru
lahir termasuk standar alat kegawatdaruratan maternal dan neonatal sesuai dengan standar dan dikelola
sesuai dengan prosedur. (R,D, O, W)
4. Dilakukan pelayanan kesehatan pada masa hamil, masa persalinan, masa sesudah melahirkan dan bayi
baru lahir sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, kewajiban penggunaan partograph pada saat
pertolongan persalinan dan upaya stabilisasi pra rujukan pada kasus komplikasi termasuk pelayanan pada
Puskesmas mampu PONED sesuai dengan kebijakan, pedoman/panduan, prosedur dan kerangka acuan
yang telah ditetapkan. (R, D, W)
5. Dilakukan pelayanan persalinan sesuai dengan kebijakan, pedoman/panduan, prosedur dan kerangka
acuan yang telah ditetapkan. (R,D, O, W)
6. Kegiatan penurunan AKI dan AKB dikoordinasikan dan dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan yang
disusun bersama lintas program dan lintas sektor. (D, W)
7. Dilakukan pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan program penurunan AKI dan AKB
termasuk pelayanan kesehatan pada masa hamil, persalinan dan bayi baru lahir di Puskesmas. (D, W)
8. Dilakukan pencatatan dan pelaporan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. (R,D)
24. 1. DITETAPKANNYA INDIKATOR DAN TARGET KINERJA PELAYANAN KESEHATAN IBU, BAYI DAN
BALITA YANG DISERTAI CAPAIAN DAN ANALISISNYA. (R,D)
SECARA PERIODIK SESUAI KETENTUAN, LAKUKAN
EVALUASI UNTUK MELIHAT CAPAIANNYA. JIKA BELUM
SESUAI, TETAPKAN MASALAH, ANALISIS DAN RTL YANG
AKAN DILAKUKAN, KEMUDIAN LAKUKAN
TINDAKLANJUT
NO INDIKATOR TARGET CAPAIAN MASALAH ANALISIS RTL
1
2
3
dst
REFERENSINYA
25. 2. DITETAPKAN PROGRAM PENURUNAN AKI DAN AKB. (R) (LIHAT STANDAR 1.1 DAN 2.1)
HASIL EVALUASI DATA KINERJA
HASIL IKH
DATA PIS PK
2. PRORITAS MASALAH
3. PENENTUAN AKAR
MASALAH
4. ALTERNATIF
PEMECAHAN MASALAH
5. RUK,RPK
PERUMUSAN MASALAH
1. IDENTIFIKASI
MASALAH
27. CONTOH ANALISIS MASALAH
Berdasarkan analisis masalah di atas tahap berikutnya adalah menyusun program
kegiatan yang akan dilakukan. Contoh program untuk meningkatkan cakupan
persalinan Nakes dalam rangka penurunan AKI antara lain:
Partnership dukun dan bidan
Penyediaan fasilitas tempat tinggal bagi bidan desa
Penguatan peran LS melalui Gerakan Sayang Ibu, dkk
Terintegrasi dengan usulan
kegiatan UKM lainnya (RUK)
Puskesmas (1.1, 2.1)
MASUK KE RUK, RPK DAN BUATKAN KAK
POLA PENYUSUNAN RUK MENGIKUTI POLA YANG ADA DI BAB II SESUAI DENGAN PEDOMAN MANAJEMEN PUSKESMAS
28. 3. TERSEDIA ALAT, OBAT, BAHAN HABIS PAKAI DAN PRASARANA PENDUKUNG PELAYANAN KESEHATAN IBU
DAN BAYI BARU LAHIR TERMASUK STANDAR ALAT KEGAWATDARURATAN MATERNAL DAN NEONATAL
SESUAI DENGAN STANDAR DAN DIKELOLA SESUAI DENGAN PROSEDUR. (R,D, O, W)
PERENCANAAN KEBUTUHAN ALAT, OBAT, BHP DAN PRASARANA
PENDUKUNG PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN BAYI
BAGUS
RUSAK
RINGAN
RUSAK
BERAT
01 DOPPLER 2 2 1 1 1
DST
CONTOH PERMINTAAN ALAT
KONDISI
KETERSEDIAAN
NAMA ALAT
NO USALAN
KEBUTUHAN
CEK KETERSEDIAAN, LIHAT KONDISINYA
29. 4. Dilakukan pelayanan kesehatan pada masa hamil, masa persalinan, masa sesudah melahirkan
dan bayi baru lahir sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, termasuk pelayanan pada
Puskesmas mampu PONED kewajiban penggunaan partograph pada saat pertolongan
persalinan dan upaya stabilisasi pra rujukan pada kasus komplikasi termasuk pelayanan sesuai
dengan kebijakan, pedoman/panduan, prosedur dan kerangka acuan yang telah ditetapkan. (R,
D, W) (lihat standar 3.3)
KUANTITAS
4 KL
KUNJUNGAN
KUALITAS
10 T
CONTOH SK DAN SOP PELAYANAN
KESEHATAN MASA HAMIL
• SK TIM PELAYANAN ANC
TERPADU PUSKESMAS
• SOP PELAYANAN ANC DI
PUSKESMAS
30. 4. Dilakukan pelayanan kesehatan pada masa hamil, masa persalinan, masa sesudah melahirkan dan bayi
baru lahir sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, kewajiban penggunaan partograph pada saat
pertolongan persalinan dan upaya stabilisasi pra rujukan pada kasus komplikasi termasuk pelayanan
pada Puskesmas mampu PONED, sesuai dengan kebijakan, pedoman/panduan, prosedur dan kerangka
acuan yang telah ditetapkan. (R, D, W) (lihat standar 3.3)
Minimal 4 Kl :
• 6-48 jam setelah
persalinan
• 3-7 hari setelah
persalinan
• 8-28 hari setelah
persalinan
• waktu 29-42 hari setelah
persalinan .
• Pelaksanaan pelayanan sesuai dg SK dan SOP yg
telah ditetapkan,
• contoh: SK & SOP pelayanan masa sesudah
melahirkan
Memenuhi standar:
• Kuantitas : minimal 3 kl kunjungan
• Kualitas : 0 – 6 jam dan 6 sd 28
hari
SK dan SOP agar disesuaikan
dengan aktivitas pelayanan yg
dilakukan
Upaya stabilisasi pra
rujukan pada kasus
komplikasi
31. 5. DILAKUKAN PELAYANAN PERSALINAN SESUAI DENGAN KEBIJAKAN,
PEDOMAN/PANDUAN, PROSEDUR DAN KERANGKA ACUAN YANG TELAH
DITETAPKAN. (R,D, O, W)
SK JENIS PELAYANAN
PELAYANAN PERSALINAN
SK TIM RUANG BERSALIN DI
PUSKESMAS
SK PELAYANAN PERSALINAN
SOP ASUHAN PERSALINAN
NORMAL
CONTOH SK, SOP TERKAIT
PELAYANAN PERSALINAN
KAK ASUHAN PERSALINAN
NORMAL DI PUSKESMAS
32. 6. KEGIATAN PENURUNAN AKI DAN AKN DIKOORDINASIKAN DAN DILAKSANAKAN SESUAI
DENGAN RENCANA KEGIATAN YANG DISUSUN BERSAMA LINTAS PROGRAM DAN LINTAS
SEKTOR. (D, W)
SK, SOP MEDIA KOMUNIKASI
YANG DIGUNAKAN DI
PUSKESMAS
PERTEMUAN PENYUSUNAN RENCANA
KEGIATAN KIA (DAPAT DILAKUKAN BERSAMA
DG PROGRAM LAIN DALAM SATU
PERTEMUAN)
PELAKSANAAN KOMUNIKASI & KOORDINASI
KEGIATAN PELAYANAN UKM KIA
(PENURUNAN AKI,AKB)
RPK PELAYANAN UKM KIA
BUKTI PELAKSANAAN KEGIATAN PELAYANAN
KIA DALAM RANGKA PENURUNAN AKI,AKB
33. 7. PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN TINDAK LANJUT TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM
PENURUNAN AKI DAN AKN TERMASUK PELAYANAN KESEHATAN PADA MASA HAMIL,
PERSALINAN DAN BAYI BARU LAHIR DI PUSKESMAS. (D, W)
HASIL MONITORING PELAKSANAAN KEGIATAN PELAYANAN UKM KIA
PUSKESMAS “SARI” BULAN JUNI 2021
RPK PELAYANAN UKM KIA
CONTOH HASIL MONITORING PELAKSANAAN
KEGIATAN PELAYANAN KESEHATAN PADA MASA
HAMIL
PELAYANAN ANC SECARA KUANTITAS
PELAYANAN ANC SECARA KUALITAS
UKP
UKM
HASIL MONEV UKM – UKP AGAR SELALU DIBAHAS BERSAMA UNTUK DIJADIKAN BAHAN PERBAIKAN MUTU PELAYANAN KIA SECARA TERINTEGRASI
34. 8. DILAKUKAN PENCATATAN DAN PELAPORAN SESUAI PROSEDUR YANG
TELAH DITETAPKAN. (R,D)
BUKTI PENCATATAN DAN
PELAPORAN…
35. STANDAR 4.3
Peningkatan cakupan dan mutu imunisasi
Puskesmas melaksanakan
program imunisasi sesuai
ketentuan peraturan perundang-
undangan.
36. KRITERIA 4.3.1
Program imunisasi direncanakan,
dilaksanakan, dipantau dan
dievaluasi dalam upaya
peningkatan capaian cakupan dan
mutu imunisasi.
38. POKOK PIKIRAN 4.3.1
Pelaksanaan program imunisasi di Puskesmas perlu direncanakan, dilaksanakan, dipantau
dan dievaluasi agar dapat mencapai cakupan imunisasi secara optimal.
Puskesmas melakukan pengelolaan rantai dingin vaksin (cold chain vaccines) sesuai
dengan prosedur yang telah ditetapkan.
Puskesmas melakukan pengukuran terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan dan
disertai dengan analisa capaian. Analisa capaian indikator dilakukan dengan metode analisa
sesuai dengan pedoman/panduan yang berlaku, misal dengan merujuk pada metode Analisis
situasi yang terdapat di dalam buku pedoman manajemen Puskesmas.
Pencatatan dan pelaporan program imunisasi dilaksanakan secara akurat dan sesuai
prosedur dan format laporan yang telah ditetapkan meliputi cakupan indikator kinerja
imunisasi, stok dan pemakaian vaksin dan logistik lainnya, kondisi peralatan rantai vaksin dan
KIPI.
Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan secara berkala, berkesinambungan, berjenjang dan
dilakukan analisa serta rencana tindak lanjut perbaikan program imunisasi.
Rencana program peningkatan dan cakupan mutu imunisasi disusun dengan mengutamakan
upaya promotif dan preventif berdasarkan hasil analisis masalah imunisasi di wilayah kerja
Puskesmas dengan melibatkan lintas program, yang terintegrasi dengan RUK dan RPK
pelayanan UKM dan UKPP.
39. ELEMEN PENILAIAN 4.3.1
1. Ditetapkannya indikator dan target kinerja imunisasi yang disertai capaian dan analisisnya.
(R,D)
2. Ditetapkan program Imunisasi. (R)
3. Tersedia vaksin dan logistik sesuai dengan kebutuhan program imunisai. (D,O,W)
4. Dilakukan pengelolaan vaksin untuk memastikan rantai vaksin dikelola sesuai dengan
prosedur. (R,D, O, W)
5. Kegiatan Peningkatan cakupan dan mutu imunisasi dikoordinasikan dan dilaksanakan sesuai
dengan rencana dan prosedur yang telah ditetapkan bersama lintas program dan lintas sektor
sesuai dengan kebijakan, pedoman/panduan dan kerangka acuan yang telah ditetapkan. (R,D,
W)
6. Dilakukan pemantauan, dan evaluasi serta tindaklanjut upaya perbaikan program imunisasi.
(D, W)
7. Dilakukan pencatatan dan pelaporan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. (R,D)
40. 1. DITETAPKANNYA INDIKATOR DAN TARGET KINERJA IMUNISASI YANG
DISERTAI CAPAIAN DAN ANALISISNYA. (R,D)
REFERENSINYA
41. 2. DITETAPKAN PROGRAM IMUNISASI (R)
HASIL EVALUASI DATA KINERJA
HASIL IKH
DATA PIS PK
2. PRORITAS MASALAH
3. PENENTUAN AKAR
MASALAH
4. ALTERNATIF
PEMECAHAN MASALAH
5. RUK
PERUMUSAN MASALAH
1. IDENTIFIKASI
MASALAH
43. CONTOH ANALISIS MASALAH
Berdasarkan analisis masalah di atas tahap berikutnya adalah menyusun program
kegiatan yang akan dilakukan. Contoh program untuk meningkatankan cakupan Desa
UCI dalam rangka pencapaian program imunisasi antara lain:
Peningkatan kerjasama dengan jejaring dan LS
Refreshing kader
Kegiatan promotif kepada masyarakat pentingnya imunisasi
Meningkatan bimbingan dan monitoring data kepada bidan desa
Terintegrasi dengan usulan
kegiatan UKM lainnya (RUK)
Puskesmas
MASUK KE RUK
POLA PENYUSUNAN RUK MENGIKUTI POLA YANG ADA DISTANDAR 1.1, 2.1, 3.1 DAN 5.1 SESUAI DENGAN PEDOMAN
MANAJEMEN PUSKESMAS
44. SK Penyelenggaraan program
imunisasi
Pedoman Penyelenggaraan proram
imunisasi
SOP Penyimpanan Vaksin
KAK Pelaksanaan Bias Campak
DLL
SK dan SOP (dapat digabung dalam SK
dan SOP program yang lain) :
Perencanaan program imunisasi
SDM pelaksana program termasuk
peningkatan kompetensi program
imunisasi
Komunikasi, koordinasi dan
penyampaian informasi internal dan
eksternal kegiatan imunisasi
Penanganan limbah kegiatan
imunisasi
Monitoring dan evaluasi program
imunisasi
Pencatatan dan pelaporan program
imunisasi
2. DITETAPKAN PROGRAM IMUNISASI (R)…LANJUTAN
45. 3. TERSEDIA VAKSIN DAN LOGISTIK SESUAI DENGAN KEBUTUHAN PROGRAM
IMUNISASI. (D,O,W)
PASAL 15 LOGISTIK PROGRAM IMUNISASI
MELIPUTI :
Vaksin
ADS
Safety Box
Peralatan Anafilaktik
Peralatan Cold Chain
Peralatan Pendukung Cold Chain
Dokumen Pencatatan Pelayanan
Imunisasi
Perencanaan
Kebutuhan Vaksin
& logistiknya
Permintaan
vaksin & logistik
46. 4. DILAKUKAN PENGELOLAAN VAKSIN UNTUK MEMASTIKAN RANTAI VAKSIN
DIKELOLA SESUAI DENGAN PROSEDUR. (R,D, O, W)
SK Pengelolaan Vaksin
SOP Distribusi Vaksin
SOP Penyimpanan Vaksin
SOP Pemakaian Vaksin
SOP Pelaksanaan Imunisasi
SOP Pemantauan KIPI
DLL
FORM PENCATATAN STOK VAKSIN DAN LOGISTIK
FORM PENCATATAN SUHU
47. 5. KEGIATAN PENINGKATAN CAKUPAN DAN MUTU IMUNISASI DIKOORDINASIKAN DAN DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN RENCANA DAN
PROSEDUR YANG TELAH DITETAPKAN BERSAMA LINTAS PROGRAM DAN LINTAS SEKTOR SESUAI DENGAN KEBIJAKAN,
PEDOMAN/PANDUAN DAN KERANGKA ACUAN YANG TELAH DITETAPKAN. (R,D, W)
SK, SOP MEDIA KOMUNIKASI
YANG DIGUNAKAN DI
PUSKESMAS
PERTEMUAN PENYUSUNAN RENCANA
KEGIATAN IMUNIASASI (DAPAT DILAKUKAN
BERSAMA DG PROGRAM LAIN DALAM SATU
PERTEMUAN)
PELAKSANAAN KOMUNIKASI & KOORDINASI
KEGIATAN IMUNISASI
(UNTUK PENCAPAIAN CAKUPAN IMUNISASI)
RPK PELAYANAN UKM IMUNISASI
(TAHUNAN DAN BULANAN)
PELAKSANAAN KEGIATAN IMUNISASI SESUAI
DENGAN RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN
48. 6. DILAKUKAN PEMANTAUAN, DAN EVALUASI SERTA TINDAKLANJUT UPAYA PERBAIKAN PROGRAM
IMUNISASI. (D, W)
HASIL MONITORING PELAKSANAAN KEGIATAN PELAYANAN UKM IMUNISASI
PUSKESMAS “XX”
RPK PROGRAN IMUNISASI
HASIL MONEV UKM – UKP AGAR SELALU DIBAHAS BERSAMA UNTUK DIJADIKAN BAHAN PERBAIKAN MUTU PROGRAM IMUNISASI SECARA
TERINTEGRASI
HASIL MONITORING PELAKSANAAN KEGIATAN PELAYANAN UKP IMUNISASI
PUSKESMAS “XX”
49. 7. DILAKUKAN PENCATATAN DAN PELAPORAN SESUAI PROSEDUR
YANG TELAH DITETAPKAN. (R,D)
1. Cakupan Imunisasi
2. Stok dan Pemakaian Vaksin, ADS dan Safety Box
3. Monitoring Suhu
4. Kondisi Peralatan Cold Chain
5. KIPI
PENCATATAN DAN PELAPORAN IMUNISASI MELIPUTI:
LENGKAP
TEPAT WAKTU
AKURAT
50. BUKTI PENCATATAN
DAN PELAPORAN
FORM PENCATATAN DAN PELAPORAN IMUNISASI
7. DILAKUKAN PENCATATAN DAN PELAPORAN SESUAI PROSEDUR
YANG TELAH DITETAPKAN. (R,D)….LANJUTAN
51. STANDAR 4.4
Program Penanggulangan Tuberkulosis
Puskesmas memberikan pelayanan kepada
pengguna layanan TB mulai dari
penemuan kasus TB kepada orang yang
terduga TB, penegakan diagnosis,
penetapan klasifikasi dan tipe pengguna
layanan TB, tata laksana kasus terdiri
dari pengobatan pengguna layanan beserta
pemantauan dan evaluasinya untuk
memutus mata rantai penularan s e s u a i
d e n g a n ke t e n t u a n peraturan perundang-
undangan.
52. KRITERIA 4.4.1
Puskesmas melaksanakan pelayanan
kepada pengguna layanan TB mulai
dari penemuan kasus TB kepada orang
yang terduga TB, penegakan diagnosis,
penetapan klasifikasi dan tipe
pengguna layanan TB, tata laksana
kasus terdiri dari pengobatan pengguna
layanan beserta pemantauan dan
evaluasinya.
53. POKOK PIKIRAN 4.4.1
Tuberkulosis merupakan permasalahan penyakit menular baik global maupun nasional. Upaya
untuk penanggulangan penularan tuberkulosis merupakan salah satu program prioritas
nasional bidang kesehatan.
Program penanggulangan tuberkulosis direncanakan, dilaksanakan, dipantau dan ditindak
lanjuti dalam upaya eliminasi tuberkulosis.
Untuk tercapainya target program Penanggulangan TB Nasional, Pemerintah Daerah
provinsi dan kabupaten/kota harus menetapkan target indikator kinerja Penanggulangan
TB tingkat daerah berdasarkan target nasional dan memperhatikan strategi nasional, yang
selanjutnya dijadikan dasar bagi Puskesmas dalam menetapkan sasaran serta indikator kinerja
yang dipantau setiap tahunnya.
Puskesmas melakukan pengukuran terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan dan
disertai dengan analisa capaian. Analisa capaian indikator dilakukan dengan metode analisa
sesuai dengan pedoman/panduan yang berlaku, misal dengan merujuk pada metode analisis
situasi yang terdapat di dalam buku pedoman manajemen Puskesmas.
Rencana program penanggulangan tuberkulosis disusun dengan mengutamakan upaya
promotif dan preventif berdasarkan hasil analisis masalah pengendalian tuberkulosis di
wilayah kerja Puskesmas dengan melibatkan lintas program, yang terintegrasi dengan RUK dan
RPK pelayanan UKM dan UKPP.
54. STRATEGI & SASARAN ARAH KEBIJAKAN RPJMN 2020 - 2024
Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Menuju Cakupan Kesehatan Semesta
1. Perlu didukung pelayanan kesehatan
primer yang bermutu.
2. Perlu integrasi UKM dan UKP melalui
endekatan keluarga (PIS-PK).
SPM Bidang Kesehatan
Kabupaten/Kota (PP 2/2018)
TANTANGAN
55. POKOK PIKIRAN 4.4.1
Tuberkulosis merupakan permasalahan penyakit menular baik global maupun nasional. Upaya
untuk penanggulangan penularan tuberkulosis merupakan salah satu program prioritas
nasional bidang kesehatan.
Program penanggulangan tuberkulosis direncanakan, dilaksanakan, dipantau dan ditindak
lanjuti dalam upaya eliminasi tuberkulosis.
Untuk tercapainya target program Penanggulangan TB Nasional, Pemerintah Daerah
provinsi dan kabupaten/kota harus menetapkan target indikator kinerja Penanggulangan
TB tingkat daerah berdasarkan target nasional dan memperhatikan strategi nasional, yang
selanjutnya dijadikan dasar bagi Puskesmas dalam menetapkan sasaran serta indikator kinerja
yang dipantau setiap tahunnya.
Puskesmas melakukan pengukuran terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan dan
disertai dengan analisa capaian. Analisa capaian indikator dilakukan dengan metode analisa
sesuai dengan pedoman/panduan yang berlaku, misal dengan merujuk pada metode analisis
situasi yang terdapat di dalam buku pedoman manajemen Puskesmas.
Rencana program penanggulangan tuberkulosis disusun dengan mengutamakan upaya
promotif dan preventif berdasarkan hasil analisis masalah pengendalian tuberkulosis di
wilayah kerja Puskesmas dengan melibatkan lintas program, yang terintegrasi dengan RUK dan
RPK pelayanan UKM dan UKPP.
57. Ditetapkannya indikator dan target kinerja
pengendalian tuberkulosis yang disertai capaian dan
analisisnya (R, D).
INDIKATOR TARGET
1. Cakupan penemuan dan
pengobatan tuberkulosis
85%
2. Persentase pasien DM yang
diskrining tuberkulosis
20%
3. Cakupan pemberian Terapi
Pencegahan Tuberkulosis (TPT)
pada kontak serumah
29%
4. Dan lain-lain
1
SK tentang
Penetapan Indikator
dan Target Kinerja
Pengendalian
Tuberkulosis (dapat
dijadikan satu SK
dengan indikator
program lainnya).
Capaian dan analisis
kesenjangan terhadap
target kinerja
Tabel Capaian dan Analisis Indikator
Program Penanggulangan Tuberkulosis
Strategi Nasional
Penanggulangan
Tuberkulosis 2020-2024
target nasional dan daerah
yang harus dicapai, capaian
target tahun sebelumnya,
analisis situasi wilayah kerja,
kebutuhan dan harapan
masyarakat
Pedoman Manajemen
Puskesmas
58. Ditetapkan rencana program penanggulangan
tuberkulosis (R).
Penanggulangan Tuberkulosis
diselenggarakan melalui kegiatan:
1. Promosi kesehatan
2. Surveilans TB
3. Pengendalian faktor risiko
4. Penemuan dan penanganan kasus TB
5. Pemberian kekebalan
6. Pemberian obat pencegahan
Referensi: Permenkes nomor 67 tahun 2016
tentang Penanggulangan Tuberkulosis pasal 6.
2
Kerangka Acuan Kegiatan
tentang Program
Penanggulangan
Tuberkulosis di
Puskesmas. ELIMINASI
TUBERKULOSIS
59. Ditetapkan tim TB DOTS di Puskesmas yang minimal
terdiri dari dokter, perawat, analis laboratorium dan
petugas pencatatan pelaporan terlatih (R).
Tim yang bertanggung jawab terhadap
pelaksanaan program Penanggulangan
Tuberkulosis di Puskesmas, minimal terdiri dari:
1. Dokter
2. Perawat
3. Analis laboratorium
4. Petugas pencatatan pelaporan
Referensi: Permenkes nomor 67 tahun 2016
tentang Penanggulangan Tuberkulosis pasal 17.
3
SK tentang Tim TB DOTS
di Puskesmas.
60. Panduan Wawancara
Logistik baik OAT maupun non OAT disediakan sesuai
dengan kebutuhan program serta dikelola sesuai
dengan prosedur (R, D, O, W).
Logistik OAT, misalnya:
1. Paket KDT OAT Kategori 1
2. Paket KDT OAT Kategori 2
3. Paket KDT OAT Kategori
Anak
Logistik non OAT, misalnya:
1. Pot Dahak
2. TCM & Cartridge TCM,
mikroskop binokuler
3. Masker bedah, N95, dll
4
SOP Permintaan OAT,
SOP Penerimaan OAT,
SOP Pengelolaan OAT,
SOP Pendistribusian OAT,
SOP Pemusnahan OAT.
Surat Permintaan, Tanda Terima,
Berita Acara terkait permintaan,
penerimaan, pengelolaan,
pendistribusian & pemusnahan OAT
dan non OAT
!
Perlu dihindari stock out
OAT dan non OAT, agar
kesinambungan pelayanan
dan pengobatan selalu
terjaga
62. Program penanggulangan tuberkulosis dikoordinasikan
dan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang disusun
bersama lintas program dan lintas sektor (D, W).
6
LINTAS
PROGRAM
LINTAS
SEKTOR
Monitoring Pelaksanaan Program
Penanggulangan Tuberkulosis
Rencana Program
Penanggulangan
Tuberkulosis
KOORDINASI
PELAKSANAAN
PEMANTAUAN
PELAKSANAAN
Panduan Wawancara
63. 7
Dilakukan pencatatan dan pelaporan sesuai prosedur
yang telah ditetapkan (R, D).
1. Form TBC 01 (Kartu Pasien TBC)
2. Form TBC 02 (Kartu Kontrol Pasien TBC)
3. Form TBC 03 (Register Pasien TBC)
4. Form TBC 04 (Register Laboratorium)
5. Form TBC 05 (Permohonan Laboratorium)
6. Form TBC 06 (Daftar Terduga TBC)
7. Form TBC 09 (Form Rujukan/Pindah Pasien TBC)
8. Form TBC 10 (Hasil Akhir Pengobatan TBC)
9. Form TBC 15 (Rekapitulasi Investigasi Kontak)
10. Form TBC 16 (Rekapitulasi Pemberian Terapi
Pencegahan TBC), dll
1. Form TBC 07 (Laporan Penemuan & Pengobatan TBC)
2. Form TBC 08 (Laporan Hasil Pengobatan Pasien TBC)
3. Form TBC 11 (Laporan Hasil Pemeriksaan Dahak
Akhir Tahap Intensif)
4. Form TBC 14 (Laporan Pengembangan Ketenagaan
Program TBC di Fasyankes), dll
Bukti pencatatan dan
pelaporan Program
Penanggulangan
Tuberkulosis
SOP tentang Pencatatan
dan Pelaporan Program
Penanggulangan
Tuberkulosis
Register Pasien TB
64. STANDAR 4.5
Pengendalian penyakit tidak menular dan faktor risikonya
Puskesmas melaksanakan pengendalian
penyakit tidak menular utama yang
meliputi hipertensi, diabetes mellitus,
kanker payudara dan leher rahim,
Pengguna layanan Rujuk Balik (PRB)
Penyakit Tidak Menular (PTM) dan
penyakit katastropik lainnya sesuai
kompetensi di tingkat primer, serta
penanganan faktor risiko PTM.
65. KRITERIA 4.5.1
Program pencegahan dan
pengendalian penyakit tidak
menular serta faktor
resikonya direncanakan,
dilaksanakan, dipantau dan
ditindaklanjuti.
66. STRATEGI & SASARAN ARAH KEBIJAKAN RPJMN 2020 - 2024
Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Menuju Cakupan Kesehatan Semesta
SPM Bidang Kesehatan
Kabupaten/Kota (PP 2/2018)
TANTANGAN
1. Perlu didukung pelayanan kesehatan
primer yang bermutu.
2. Perlu integrasi UKM dan UKP melalui
endekatan keluarga (PIS-PK).
67. POKOK PIKIRAN 4.5.1
Meningkatnya faktor risiko dan penyakit tidak menular berdampak pada terjadinya
peningkatan angka morbiditas, mortalitas dan disablilitas, namun juga berdampak kehilangan
produktivitas yang berdampak pada beban ekonomi baik tingkat individu, keluarga, dan
masyarakat
Upaya pengendalian penyakit tidak menular dilakukan melalui berbagai kegiatan promotif
dan preventif tanpa mengesampingkan tindakan kuratif dan rehabilitatif.
Deteksi dini atau penapisan (screening) perlu dilakukan untuk mencegah terhadinya
peningkatan kasus PTM.
Dalam upaya pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular, antara lain: pola makan
tidak sehat, kurang aktivitas fisik, merokok, dan faktor risiko yang lain, dilakukan secara
terintegrasi melalui pendekatan keluarga dengan PIS-PK dan Germas
Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan tindaklanjut dilakukan secara terintegrasi lintas
program dan lintas sektor.
Rencana program penanggulangan penyakit tidak menular dan faktor risikonya disusun
dengan mengutamakan upaya promotif dan preventif berdasarkan hasil analisis masalah
penyakit tidak menular di wilayah kerja Puskesmas dengan melibatkan lintas program, yang
terintegrasi dengan RUK dan RPK pelayanan UKM dan UKPP.
68. ELEMEN PENILAIAN 4.5.1
1. Ditetapkan indikator kinerja Pengendalian Penyakit Tidak Menular yang disertai capaian dan
analisisnya. (R,D,W)
2. Ditetapkan program pengendalian Penyakit Tidak Menular termasuk rencana peningkatan
kapasitas tenaga terkait P2PTM. (R)
3. Kegiatan pengendalian penyakit tidak menular dikoordinasikan dan dilaksanakan sesuai
dengan rencana yang telah disusun bersama Lintas program dan Lintas Sektor sesuai
dengan kebijakan, pedoman/panduan dan kerangka acuan yang telah ditetapkan. (D, O, W)
4. Diselenggarakan tahapan kegiatan dan pemeriksaan PTM di Posbindu sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. (R, D, O, W)
5. Dilakukan tata laksana Penyakit Tidak Menular secara terpadu mulai dari diagnosis,
pengobatan, pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut sesuai dengan panduan praktik klinis
dan algoritma pelayanan PTM oleh tenaga kesehatan yang berkompeten. ( R,D, O, W)
6. Dilakukan pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan program
pengendalian penyakit tidak menular. (D, W)
7. Dilakukan pencatatan dan pelaporan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. (D)
69. Ditetapkan indikator kinerja Pengendalian Penyakit
Tidak Menular yang disertai capaian dan analisisnya
(R, D, W).
INDIKATOR TARGET
1. Persentase penderita hipertensi
mendapat pelayanan sesuai standar
100%
2. Persentase penderita diabetes
mellitus mendapat pelayanan sesuai
standar
100%
3. Dan lain-lain
1
SK tentang
Penetapan Indikator
dan Target Kinerja
Pengendalian Penyakit
Tidak Menular (dapat
dijadikan satu SK
dengan indikator
program lainnya).
Capaian dan analisis
kesenjangan terhadap
target kinerja
Tabel Capaian dan Analisis Indikator
Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular
target nasional dan daerah
yang harus dicapai, capaian
target tahun sebelumnya,
analisis situasi wilayah kerja,
kebutuhan dan harapan
masyarakat
Pedoman Manajemen
Puskesmas
70. Ditetapkan program pengendalian Penyakit Tidak
Menular termasuk rencana peningkatan kapasitas
tenaga terkait P2PTM (R).
Pengendalian PTM diselenggarakan melalui upaya:
1. Penyelenggaraan UKBM melalui Pos
Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM
2. Deteksi dini kanker payudara melalui SADANIS.
3. Deteksi kanker leher Rahim melalui
pemeriksaan IVA.
4. Menindaklanjuti Program Rujuk Balik (PRB)
PTM.
5. Penyelenggaraan pelayanan penyakit DM, HT,
kanker payudara/leher rahim dan penyakit
katastropik lainnya sesuai PPK.
6. Peningkatan kapasitas SDM dalam penanganan
PTM dan faktor risiko PTM.
7. Dan lain-lain.
2
Kerangka Acuan Kegiatan
tentang Program
Pengendalian Penyakit
Tidak Menular di
Puskesmas.
Panduan Wawancara
71. Kegiatan pengendalian penyakit tidak menular
dikoordinasikan dan dilaksanakan sesuai dengan rencana
yang telah disusun bersama lintas program dan lintas sektor
sesuai dengan kebijakan, pedoman/panduan dan kerangka
acuan yang telah ditetapkan (D, O, W).
3
LINTAS
PROGRAM
LINTAS
SEKTOR
Monitoring Pelaksanaan Program
Pengendalian Penyakit Tidak
Menular
Rencana Program
Pengendalian
Penyakit Tidak
Menular
KOORDINASI
PELAKSANAAN
PEMANTAUAN
PELAKSANAAN
Panduan Wawancara
72. Diselenggarakan tahapan kegiatan dan pemeriksaan
PTM di Posbindu sesuai dengan ketentuan yang
berlaku (R, D, O, W).
Tahapan kegiatan & pemeriksaan PTM di Posbindu:
1. Pendaftaran peserta
2. Wawancara faktor risiko PTM
3. Pengukuran faktor risiko PTM
4. Pemeriksaan faktor risiko PTM
5. Identifikasi faktor risiko PTM,
edukasi dan tindak lanjut dini
4
Pedoman/Panduan, SOP,
Kerangka Acuan Kegiatan
73. Dilakukan tata laksana Penyakit Tidak Menular secara
terpadu mulai dari diagnosis, pengobatan,
pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut sesuai dengan
panduan praktik klinis dan algoritma pelayanan PTM
oleh tenaga kesehatan yang berkompeten (R, D, O, W).
5
REKAM MEDIS
Diagnosis
Pengobatan
Pemantauan
Evaluasi
Tindak Lanjut
REGISTER LABORATORIUM
REKAM MEDIS
Panduan
Wawancara
74. Dilakukan pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut
terhadap pelaksanaan program pengendalian penyakit
tidak menular (D, W).
Pengendalian PTM diselenggarakan melalui upaya:
1. Penyelenggaraan UKBM melalui Pos
Pembinaan Terpadu PTM
2. Deteksi dini kanker payudara melalui
SADANIS.
3. Deteksi kankesr leher Rahim melalui
pemeriksaan IVA.
4. Menindaklanjuti Program Rujuk Balik (PRB)
PTM.
5. Penyelenggaraan pelayanan penyakit DM, HT,
kanker payudara/leher Rahim dan penyakit
katastropik lainnya sesuai PPK.
6. Peningkatan kapasitas SDM dalam
penanganan PTM dan faktor risiko PTM.
7. Dan lain-lain.
6
Monitoring Pelaksanaan Program Pengendalian
Penyakit Tidak Menular
Panduan
Wawancara
Bukti pemantauan,
evaluasi dan tindak lanjut
75. Dilakukan pencatatan dan pelaporan sesuai prosedur
yang telah ditetapkan (R, D).
1. Register Kunjungan di
Posbindu
2. Register Pemeriksaan IVA
3. Register Pasien Program
Rujuk Balik (PRB)
4. dll
7
SOP tentang Pencatatan
dan Pelaporan Program
Pengendalian Penyakit
Tidak Menular
Bukti pencatatan dan
pelaporan Program
Pengendalian Penyakit
Tidak Menular