[Ringkasan] Dokumen tersebut membahas kebijakan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) dan pelaksanaannya pada masa pandemi Covid-19. Program ini bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan keluarga dan optimalisasi pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas. Pelaksanaannya menerapkan paradigma kesehatan berbasis promosi dan preventif serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam Gerakan Hid

1. KEBIJAKAN PROGRAM INDONESIA SEHAT
DENGAN PENDEKATAN KELUARGA
(PIS-PK )
dan pada Masa Pandemi Covid-19
DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT

2. BIODATA
NAMA : ERNAWATI, S.Kep Ners, M.AP
TTL : MAGELANG, 23 SEPTEMBER 1965
PENDIDIKAN: S2
INSTANSI : DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT
PENGALAMAN KERJA: 1. PUSKESMAS SALAMAN II KAB. MAGELANG
2. DINAS KESEHATAN KAB.BANDUNG
3. RSUD SOREANG KAB. BANDUNG
4. DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT

3. DESKRIPSI SINGKAT
• Program Indonesia Sehat dilaksanakan untuk meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat
• Pelaksanakan Program Indonesia Sehat diselenggarakan melalui pendekatan
keluarga
• Integrasi upaya kesehatan perorangan (UKP) dan upaya kesehatan
masyarakat (UKM) secara berkesinambungan, dengan target / focus keluarga,
berdasarkan data dan informasi dari Profil Kesehatan Keluarga.
• Pendekatan keluarga adalah salah satu cara Puskesmas untuk meningkatkan
jangkauan sasaran dan mendekatkan/meningkatkan akses pelayanan
kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangi keluarga.
• Pelaksanaan PIS-PK saat ini disesuaikan dengan masa pandemi covid-19 dan
AKB 2

4. • TPU : peserta mampu memahami kebijakan program Indonesia sehat dengan
pendekatan keluarga ( masa pandemi Covid-19)
• TPK : Peserta mampu memahami :
1. Kebijakan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga
• Pembangunan kesehatan Pilar Program Indonesia sehat, Paradigma sehat ,JKN
• Konsep Pendekatan Keluarga
• Pelaksanaan Pendekatan Keluarga
• Peran Puskesmas dalam Pendekatan Keluarga
2. Penguatan Puskesmas melalui pendekatan keluarga yang holistic
• Pengenalan SPM,Penguatan UKBM
• Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
• Penguatan P2PTM
3. Pelaksanaan PIS-PK di masa pandemi Covid-19
4. Anti Korupsi 3

5. 1. KEBIJAKAN PROGRAM
INDONESIA SEHAT DENGAN
PENDEKATAN KELUARGA (PIS-PK)

6. A r a h K e b i j a k a n & S t r a t e g i B i d a n g K e s e h a t a n
( R PJ M N 2 0 2 0 - 2 0 2 4 )
Meningkatkanpelayanankesehatanmenujucakupankesehatan semestaterutamapenguatanpelayanankesehatan
dasar(PrimaryHealthCare) denganmendorongpeningkatan upayapromotif dan preventif didukungolehinovasi
danpemanfaatanteknologi,melalui
optimalisasi penguatan
pelayanankesehatandasar
melalui pendekatan
keluarga
Mengukur
perubahan perilaku
masyarakat untuk
hidup sehat sehingga
diperoleh
SDM unggul
Pengutan yankes dasar
dan rujukan
Indikator RPJMN:
Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) dengan
cakupan 100% intervensi keluarga.

7. 2020
2021
2022
2023
2024
Jumlah kabupaten/kota
yang melaksanakan
Program Indonesia
Sehat dengan
Pendekatan Keluarga
dengan cakupan
kunjungan keluarga dan
intervensi 100%
keluarga di wilayahnya,
pada akhir tahun
berjalan
Indika tor RPJ MN:
Jumlah kabupaten/ko ta yang melaksanaka n Progra m Indonesia Sehat dengan
Pe ndeka tan Keluarga (PIS -PK) dengan cakupan 100% inter vensi ke luarga .
Definisi Operasional
200
300
400
514
Target Capaian
105 72*
Arah Kebijakan & Strategi Bidang Kesehatan
Jabar
27 ?
27
27
27
27

8. 43.059
dalam perawatan
•Nasional
180.646
Terkonfirmasi
Jumlah Kasus Terkonfirmasi dan
Kasus Dalam Perawatan
....
129.971
sembuh
Peran FKTP sangat fundamental dalam penanganan COVID-19
Sumber data: Dashboard Gugus Tugas pada https://www.covid19.go.id/ 2 September 2020 pukul 18.00 WIB
JAWA BARAT
9.579
Terkonfirmasi
( data dari RS Online yg diolah
divisi manajemen Fasyankes, 19
Sept 2020)
Angka Sembuh
69,77%
( data dari divisi manajemen Fasyankes,
19 Sept 2020)
1.151
Dalam perawatan
( data dari RS Online yg diolah divisi
manajemen Fasyankes, 19 Sept 2020 )

9. Pusat Kesehatan Masyarakat
PE RME NKES N OMOR 4 3 TAHUN 2 0 1 9
10.134 Puskesmas di Indonesia
1094 Puskesmas di Provinsi JawaBarat
1074 Puskesmas teregistrasi
Data Pusdatin per 31 Des 2019

10. Puskesmas Pada Masa Pandemi COVID-19
serta Adaptasi Kebiasaan Baru
Adaptasi
Layanan
UKM
UKP Pencegahan &
pengendalian COVID-19
pemberian pelayanan
kesehatan yang efektif
dan aman
PREVENT – DETECT - RESPONS
Fungsi Puskesmas

11. TUJUAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan
kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat
yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang
produktif secara sosial dan ekonomis. (Pasal 2 UU 36/2009)
11
Pasal 46 : Untuk mewujudkan derajat
kesehatan yang setinggi-tingginya bagi
masyarakat, diselenggarakan upaya
kesehatan yang terpadu dan
menyeluruh dalam bentuk upaya
kesehatan perseorangan dan upaya
kesehatan masyarakat
Pasal 47 : Upaya kesehatan
diselenggarakan dalam bentuk
kegiatan dengan pendekatan
promotif, preventif, kuratif, dan
rehabilitatif yang dilaksanakan secara
terpadu, menyeluruh, dan
berkesinambungan.

12. UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang KESEHATAN
❑ Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental,
spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk
hidup produktif secara sosial dan ekonomis. (Pasal 1)
❑ Pembangunan Kesehatan adalah upaya yang dilaksanakan oleh
semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan
kesehatan yaitu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan
kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat
kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi
bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara
sosial dan ekonomis.
12

13. SEHAT – KESEHATAN
13
a. Hak atas kesehatan.
b. Hak yang sama memperoleh akses sumber daya
kesehatan.
c. Hak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman,
bermutu, dan terjangkau.
d. Hak secara mandiri dan bertanggung jawab
menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang
diperlukan bagi dirinya.
e. Hak mendapatkan lingkungan yang sehat
f. Hak mendapatkan informasi dan edukasi tentang
kesehatan
g. Hak memperoleh informasi tentang data kesehatan
dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang
telah maupun yang akan diterimanya
a. Ikut mewujudkan, mempertahankan, dan
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang
setinggi-tingginya (pelaksanaannya meliputi UKP,
UKM, dan pembangunan berwawasan kesehatan)
b. Menghormati hak orang lain dalam upaya
memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik,
biologi, maupun sosial.
c. Berperilaku hidup sehat untuk mewujudkan,
mempertahankan, dan memajukan kesehatan
yang setinggi-tingginya.
d. Menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan
bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya.
e. Turut serta dalam program jaminan kesehatan
sosial.

14. SEHAT – KESEHATAN
14
a. Merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi
penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau
b.Tersedianya lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi
masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
c. Tersedianya sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh
masyarakat
d.Tersedianya akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan.
e. Memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya
kesehatan.
f. Tersedianya segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan
terjangkau.
g. Pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan sosial nasional bagi
upaya kesehatan perorangan.

15. UU NOMOR 52 TAHUN 2009 :
PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA
❑Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari
suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya,
atau ibu dan anaknya. (Pasal 1)
❑Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga
berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
❑Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah,
struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas,
dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial
budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat (Pasal 1).
15

16. VISI DAN MISI PRESIDEN
9 AGENDA PRIORITAS (NAWA CITA)
Agenda ke 5: Meningkatkan kualitas Hidup Manusia
Indonesia
TRISAKTI:
Mandiri di bidang ekonomi; Berdaulat di bidang politik;
Berkepribadian dlm budaya
PROGRAM
INDONESIA SEHAT
PROGRAM INDONESIA
PINTAR
PROGRAM INDONESIA KERJA
PROGRAM INDONESIA SEJAHTERA
PENGUATAN
YANKES
PARADIGMA
SEHAT
JKN
RENSTRA
2015-2019
3
DIMENSI
PEMBANGUNAN:
PEMBANGUNAN
MANUSIA,
SEKTOR
UNGGULAN,
PEMERATAAN
DAN
KEWILAYAHAN
NORMA
PEMBANGUNAN
KABINET
KERJA
D
T
P
K
KELUARGA SEHAT
PENDEKATAN
KELUARGA 7

17. Add Your Title
PROGRAM INDONESIA SEHAT
PENGUATAN YANKES
JAMINAN KES NASIONAL
PARADIGMA SEHAT
•Pengarusutamaan kesehatan
dalam pembangunan
•Promotif & Preventif sebagai
pilar utama upaya kesehatan
•Pemberdayaan masyarakat
• Peningkatan Akses
• Peningkatan Mutu
• Regionalisasi Rujukan
• Benefit
• Sistem pembiayaan:
asuransi – azas gotong
royong
• Kendali Mutu dan Kendali
Biaya
• Sasaran: PBI dan Non PBI
1. Meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang
dalam lingkungan hidup yang sehat agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui
terciptanya perilaku hidup sehat shg terwujud bangsa yang mandiri, maju dan sejahtera.
2. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat di bidang kesehatan dalam meningkatkan derajat kesehatan
yang setinggi-tingginya.
Penerapan pendekatan
Continuum of care
Intervensi berbasis risiko
Kesehatan (health risk)
17
Indikator
•Kota Sehat
•Kecamatan Sehat
Indikator
• Akreditasi Puskesmas
• Akreditasi RSUD
Indikator:
Total coverage
Tanda kepesertaan :
KIS (Kartu Indonesia Sehat)

18. 18
PARADIGMA SEHAT
1.Diutamakan Promotif & Preventif
2.Menjaga lebih baik dari pada mengobati
3.Prioritas pendanaan pada pemenuhan kegiatan
promotif-preventif, baru digunakan untuk kuratif
4.Pemberdayaaan masyarakat dan Penguatan UKBM

19. JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
19
Merupakan Asuransi Kesehatan Sosial yang bersifat wajib
(mandatory) berdasarkan Undang -Undang No.40 Tahun
2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Tujuannya
adalah agar semua penduduk Indonesia terlindungi dalam
sistem asuransi, sehingga mereka dapat memenuhi
kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak.
Sistem pembiayaan: asuransi – azas gotong royong

20. JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
20
Peserta :
Semua penduduk Indonesia wajib menjadi peserta jaminan kesehatan
yang dikelola oleh BPJS termasuk orang asing yang telah bekerja paling
singkat enam bulan di Indonesia dan telah membayar iuran.
Kelompok Peserta BPJS Kesehatan
1. Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan. → orang yang
tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu.
2. Bukan PBI jaminan kesehatan. → (pekerja penerima upah, bukan
pekerja penerima upah, bukan pekerja, pensiun) dan anggota
keluarganya

21. JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
21
Mendapat kartu peserta
dan pelayanan
kesehatan di fasilitas
kesehatan yang
berkerjasama dengan
BPJS kesehatan
Membayar iuran dan
melapor kepada PBJS
Kesehatan saat
pindah domisili atau
pindah kerja
Pelayanan kesehatan
mencakup : penyuluhan
kesehatan, pencegahan,
pengobatan, KB,
imunisasi, rawat inap dan
pelayanan obat dan
medis habis pakai sesuai
dengan kebutuhan medis

22. Pendaftaran di
kantor BPJS terdekat
Nomor kode
pendaftaran
Pembayaran (kantor pos,
ATM/setor tunai di bank BNI,
BRI dan Mandiri,
Pengambilan
kartu
anggota
22
- Isi formulir
- Fotocopy KTP
- Fotocopy kartu
keluarga
- Pas foto 3x4
berwarna 2 lembar
Peserta
Pekerja mandiri

23. Keseimbangan sehat - sakit
• JKN → terutama untuk menyembuhkan yang sakit
• Penerapan paradigma sehat → membuat yang sehat makin sehat,
tidak menjadi sakit
• Untuk itu dikembangkan aspek sehat → dibuat pendekatan keluarga
dengan tujuan menyehatkan keluarga
• Dibuat indikator keluarga sehat sebagai ukuran tingkat kemajuan
keluarga sehat di tiap wilayah
23

24. PERMENKES NO 43 TAHUN 2019 TENTANG PUSKESMAS ( pasal 1)
❑Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk
menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif,
kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah
daerah dan/atau masyarakat.
❑Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah
fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan
masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan
lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
❑Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah
setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta
mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan
sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.

25. PERMENKES 43 TAHUN 2019 tentang PUSKESMAS (pasal 2)
1)Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan diPuskesmas bertujuan untuk mewujudkan
wilayah kerja Puskesmas yang sehat, dengan masyarakat yang:
a.memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan, dan kemampuan
hidup sehat;
b. mampu menjangkau Pelayanan Kesehatan bermutu;
c. hidup dalam lingkungan sehat; dan
d. memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.
1) Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dalam rangka mewujudkan kecamatan sehat.
2) Kecamatan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dilaksanakan untuk mencapai
kabupaten/kota sehat.
25

26. (1) Prinsip penyelenggaraan Puskesmas meliputi: a. paradigma sehat; b.
pertanggungjawaban wilayah; c. kemandirian masyarakat; d.
ketersediaan akses pelayanan kesehatan; e. teknologi tepat guna; dan f.
keterpaduan dan kesinambungan.
(2) Berdasarkan prinsip paradigma sehat sebagaimana dimaksud
Puskesmas mendorong seluruh pemangku kepentingan berpartisipasi
dalam upaya mencegah dan mengurangi risiko kesehatan yang
dihadapi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat melalui Gerakan
Masyarakat Hidup Sehat.
(3)Berdasarkan prinsip pertanggungjawaban wilayah sebagaimana
dimaksud, Puskesmas menggerakkan dan bertanggung jawab terhadap
pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
PERMENKES NO 43 TAHUN 2019 TENTANG PUSKESMAS

27. PERMENKES NO 43 TAHUN 2019 TENTANG PUSKESMAS

28. PENDEKATAN KELUARGA
Cara kerja Puskesmas yang tidak hanya menyelenggarakan pelayanan kesehatan di
dalam gedung, melainkan juga keluar gedung dengan mengunjungi keluarga2 di
wilayah Kerjanya (tidak hanya mengandalkan UKBM Yg Ada)
→Pendekatan Pelayanan yang Mengintegrasikan UKM & UKP
→Secara Berkesinambungan
→Target Keluarga
→Didasari Data & Informasi Dari Profil Kesehatan Keluarga
Dg Tujuan:
1. Meningkatkan Akses Keluarga Terhadap Pelayanan Kesehatn Yang Komprehensif
2. Mendukung Pencapaian SPM Kab/Kota & SPM Provinsi
3. Mendukung Pelaksanaan JKN
4. Mendukung Tercapainya Program Indonesia Sehat
28

29. Mekanisme Puskesmas – Keluarga – UKMB
29
Puskesmas
Keluarga
UKBM: Posyandu, PAUD, UKS, Poskestren,
Upaya Kes Kerja, Posbindu PTM, dll
Keluarga Keluarga
Keluarga Keluarga

30. Apa yang baru?
1. Pendekatan keluarga sudah pernah dilakukan seperti pada program
Perkesmas (keperawatan kesehatan masyarakat) dan PHBS tatanan
rumah tangga.
2. Yang baru adalah:
• Cakupannya: total coverage, Puskesmas harus mempunyai database
kesehatan seluruh keluarga di wilayah kerjanya
• Substansinya: 12 indikator terpilih mewakili 4 masalah kesehatan
prioritas yang akan ditanggulangi selama 5 tahun ini
30

31. Pro-aktif menjangkau keluarga
• Balita yang tidak datang penimbangan ke posyandu, segera dilakukan
kunjungan rumah → agar dapat dilakukan deteksi dini keadaan balita
ybs.
• Pro-aktif ke keluarga harus dilakukan untuk menemukan 2/3
penderita PTM (hipertensi) yang belum sadar bahwa mereka
menderita PTM tersebut
• Pendekatan keluarga secara total diperlukan
31

32. PROFIL KESEHATAN KELUARGA
(PROKESGA)
32

33. Paket Informasi Kesehatan Keluarga
(PINKESGA)
DAN LAIN2 SESUAI KEBUTUHAN LOKAL
35

34. Pelaksanaan Pendekatan Keluarga dengan Konsep Wilayah
IKS KECAMATAN
IKS PUSKESMAS
IKS DESA /
KELURAHAN
IKS RW
IKS RT
IKS
KELUARGA
37

35. Siklus Pendekatan Keluarga
Pendataan
Analisa
Intervensi
masalah
kesehatan
Pemantauan
dan Evaluasi
38

36. 36
MANAJEMEN
PROG/YAN KES.
P1 PERENCANAAN
P2
PENGGERAKAN -
PELAKSANAAN
P3
PENGAWASAN-
PENGENDALIAN -
PENILAIAN
1. MENGUMPULKAN & MENGOLAH DATA
2. IDENTIFIKASI MAS.KES.& POTENSI PEMECAHAN
3. MENENTUKAN PRIORITAS MASALAH KESEHATAN
4. MEMBUAT RUMUSAN MASALAH KESEHATAN
5. MENCARI PENYEBAB MASALAH KESEHATAN
6. MENENTAPKAN CARA PEMECAHAN MASALAH
7. MENYUSUN & MENGUSULKAN RUK
8. MENYUSUN RPK
LOKAKARYA
MINI (LOKMIN)
PELAKSANAAN RPK
PELAKSANAAN
PENDEKATAN KELUARGA
TERINTEGRASI KE DLM
MANAJEMEN PUSKESMAS
MANAJEMEN MUTU
MANAJEMEN SUMBER DAYA
MANAJEMEN
PENBERDAYAAN
MASYARAKAT
MANAJEMEN SISTIM
INFORMASI PUSKESMAS

37. Saatnya untuk diterapkan
Pendekatan keluarga ini sangat tepat untuk dilaksanakan
sekarang ini, karena:
• Dukungan SPM baru menurut UU 23/2014 dan permenkes 43
tahun 2016
• Teknologi komputer yang sangat memudahkan pendataan dan
analisisnya
• Ketersediaan SDM yang lebih baik
• Dana operasional cukup (tersedia DAK fisik dan non fisik,
Kapitasi, APBD, ADD, dll)
• Komitmen yang tinggi
37

38. UPAYA PUSKESMAS MENCAPAI KECAMATAN SEHAT
38
IMS = INDIKATOR MASYARAKAT SEHAT
ITS = INDIKATOR TATANAN SEHAT
IIS = INDIKATOR INDIVIDU SEHAT
IKS = INDEKS KELUARGA SEHAT
CATATAN:
KECAMATAN SEHAT TDK DPT DICAPAI HANYA DG
PENDEKATAN/PEMBERDAYAAN KELUARGA
Keca
matan
Sehat
IKS
Pembangunan wilayah ber-
wawasan kesehatan
Pemberdayaan
masyarakat
Pelayanan kesehatan
perorangan tk pertama
Manajemen
Puskesmas
Rekam Medik
Sistem Penca-
Tatan & Pela-
poran Puskes-
Mas
IMS
ITS
Pemberdayaan
keluarga
UKBM
Desa
/Kelu
rahan
Sehat
IIS
P
U
S
K
E
S
M
A
S
(PRINSIP PERTANGGUNG JAWABAN WILAYAH)

39. 2. Penguatan Puskesmas melalui
pendekatan keluarga yang holistic

40. S L I D E 4 0
I n d i k a t o r K e l u a r g a S e h a t d a n
P e l a y a n a n D a s a r S P M

41. 41
PELAYANAN
DALAM
GEDUNG
(UKP)
KELUARGA
IBU HAMIL
BAYI
BALITA
REMAJA
LAIN2
INDIVIDU
AYAH IBU BAYI ANAK
KUN
JUNG
AN
RMH
(UKM)
PELAYAN-
AN TER-
INTEGRASI
PELAYANAN MENGIKUTI SIKLUS HIDUP
ANAK
UKBM
MASYA-
RAKAT
SEHAT
TATAN
AN
SEHAT
PELAYANAN PUSKESMAS TERINTEGRASI & MENGIKUTI SIKLUS HIDUP

42. JENIS UKBM Antara Lain:
• Pos Kesehatan Desa (Poskesdes)
• Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)
• Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK)
• Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren)
• Pos Pembinaan Terpadu PTM (Posbindu PTM)
• Pos Malaria Desa (Posmaldes)
• Pos TB Desa
• Kelompok Pemakai Air (Pokmair) dll
44

43. PENGERTIAN
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
Suatu tindakan yang sistematis dan
terencana
yang dilakukan secara bersama-sama
oleh seluruh komponen bangsa
dengan kesadaran, kemauan dan
kemampuan berperilaku sehat untuk
meningkatkan kualitas hidup
45

44. TUJUAN
AGAR MASYARAKAT BERPERILAKU SEHAT
SEHINGGA BERDAMPAK PADA :
Kesehatan
Terjaga
Biaya untuk
berobat
berkurang
Produktif
Lingkungan
Bersih
46

45. 6. Membersihkan lingkungan
5. Memeriksa kesehatan secara rutin
4. Tidak mengonsumsi alkohol
3. Tidak merokok
2. Mengonsumsi sayur dan buah
1. Melakukan aktivitas fisik
Bentuk Kegiatan
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
7. Menggunakan jamban 47

46. PENYAKIT TIDAK MENULAR
DENGAN PENDEKATAN KELUARGA SEHAT
Layanan Deteksi Dini,
Monitoring Faktor Risiko
PTM, Konseling-Edukasi
dan Rujukan sesuai
kriteria
• Tatalaksana Terintegrasi Hipertensi dan
Diabetes melalui pendekatan Faktor Risiko
dengan CHARTA RISIKO
• Layanan Upaya Berhenti Merokok
• Deteksi dini dan Tindak Lanjut Kanker
Leher Rahim dan Kanker Payudara (IVA-
SADANIS)
• Deteksi Dini Gangguan Penglihatan dan
Gangguan Pendengaran –Ketulian.
• Penanganan Respon Cepat dan Layanan
Gawat Darurat PTM
• Pelayanan Paliatif
• Aksesibilitas penyandang disabilitas
Posbindu Puskesmas
Pelayanan Terpadu PTM
Faktor risiko PTM ;
1. Merokok
2. Diet gizi tidak
seimbang
3. Kurang aktifitas
fisik
4. Alkohol
Rujukan
48

47. PENINGKATAN GAYA HIDUP SEHAT
DENGAN PERILAKU CERDIK DAN PATUH
Promosi kesehatan untuk berperilaku
CERDIK dalam mengatasi PTM dan
mengimplementasikan dalam Posbindu PTM
P
A
T
U
H
Periksa Kesehatan secara rutin dan
ikuti anjuran dokter
Atasi Penyakit dengan pengobatan
yang tepat dan teratur
Tetap diet sehat dengan gizi
seimbang,
Upayakan beraktivitas fisik dengan
aman,
Hindari rokok, alkohol dan zat
karsinogenik lainnya
Program Patuh bagi yang sudah
menyandang PTM diselenggarakan
agar mereka rajin kontrol dan minum
obat
49

48. 3. PROGRAM INDONESIA SEHAT DENGAN
PENDEKATAN KELUARGA (PIS-PK ) di masa pandemi
Covid-19

49. Pelayanan Puskesmas Pada Masa Pandemi COVID-19 serta Adaptasi
Kebiasaan Baru
UKP
Rawat Jalan (Kunjungan sehat atau
sakit)
Pelayanan Gawat Darurat
Pelayanan persalinan normal
Perawatan di rumah
Rawat Inap (sesuai kebutuhan)
Pelayanan lain
Manajemen Puskesmas
PelayananKefarmasian
PelayananPerkesmas
Pelayanan Laboratorium
Kunjungan Keluarga
UKM Esensial
Promosi Kesehatan
Kesehatan lingkungan
Kesehatan Keluarga (sesuai
siklushidup)
Gizi
Pencegahan dan
Pengendalian penyakit
UKM
Pengembangan
Bersifat Inovatif
Disesuaikan dengan prioritas
masalah Kesehatan, kekhususan
wilkerm dan potensi sumber daya
yang tersedia
Skala prioritas,
Integrasi program
dan sumber daya,
physical distancing,
Penerapan PPI
Pengaturan
jadwal kunjungan,
alur pelayanan, triage,
Pemanfaatan TIK

50. Evaluasi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas pada Masa
Pandemi COVID-19
9
Sumber: Hasil Kajian Cepat Peran Puskesmas Dalam Penanganan Wabah COVID-19 di Indonesia, Balitbangkes, Juni 2020
Diperlukan optimalisasi pelaksanaan pelayanan dasar pada era new normal dengan tetap memperhatikan penerapankaidah-
kaidah PPI serta physical distancing secara ketat pada pelayanan Puskesmas di dalam dan luargedung.
Cakupan Imunisasi
56,99% berkurang/menurun
Kegiatan Posyandu
43,51% tidak ada
Kunjungan rumah PIS-PK
38,48% tidak ada

51. Dampak Pandemi COVID-19 pada Pelayanan Puskesmas
• Pembatasan aktivitas sosial seperti
pengumpulan massa --->kegiatan
UKBM terganggu
• Sebagian besar Nakes ditugaskan
untuk penanganan COVID-19->
kegiatan lain kekurangan SDM
• Penularan COVID-19 di tengah
masyarakat masih tinggi ->
kekhawatiran nakes melaksanakan
kunjungan rumah
• Stigma di masyarakat terkait COVID-
19-> masyarakat khawatir
berkunjung ke Puskesmas dan
menerima kunjungan rumah oleh
Nakes Puskesmas
Bagaimana
pelaksanaan
PIS-PK pada
masa Pandemi
COVID-19

52. 52
SE Pemantauan
Pekerja Migran (PMI)
Secara Door to Door
PENGUATAN PERAN PUSKESMAS DALAM
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19
SE Penguatan Peran
Puskesmas dalam Upaya
Promotif & Preventif
Penyebaran COVID-19
Petunjuk Teknis Pelayanan
Puskesmas Pada Masa
Pandemi COVID-19
SE Pelayanan Puskesmas
Di Era Tatanan Baru Dalam
Pandemi COVID-19

53. SURAT EDARAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI
NO: HK.02.02/II/2518/2020 TENTANG PELAYANAN PUSKESMAS DI ERA
TATANAN BARU DALAM PANDEMI COVID-19
Puskesmas diharapkan mampu meminimalisir potensi risiko meningkatnya kembali kasus Covid-19 dengan tetap memberikan
pelayanan kesehatan berkualitas bagi masyarakat di wilayah kerjanya, Penyelenggaraan Pelayanan puskesmas di tatanan baru,
Puskesmas memperhatikan Sbb:
1. Penyelenggaraan pelayanan tetap mengacu pada Petunjuk Teknis
Pelayanan Puskesmas pada Masa Pandemi COVID-19.
2. Pelayanan kesehatan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang
dilaksanakan mengacu pada pedoman/ panduan program di masa pandemi COVID-19.
3. Puskesmas melaksanakan kegiatan prevensi, deteksi dan respon terhadap COVID-19 secara
optimal termasuk mengaktifkan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) serta mampu
melaksanakan pemeriksaan rapid test dan pengambilan swab serta mengedukasikan pasien
OTG maupun kasus COVID-19 dengan gejala ringan untuk karantina mandiri dan isolasi diri
dirumah.
4. Penerapan kaidah- kaidah Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) serta physical distancing
secara ketat di puskesmas. Koordinator PPI di tetapkan disetiap puskesmas→ efektif dan
efisien.

54. 5. Dilakukan penyesuaian dalam manajemen Puskesmas :
a) Penyesuaian perencanaan untuk pengendalian target
Puskesmas akibat gap yang terjadi selama pemberlakukan PSBB
dan upaya inovasi untuk upaya perbaikan capaian.
b) Pemanfaatan data PIS-PK untuk pemetaan populasi rentan
sebagai bahan analisis risiko dan perencanaan intervensi serta
untuk melengkapi kondisi COVID-19 yang sedang dipantau
Puskesmas terkait faktor pemberat/ komorbid spt merokok,
hipertensi dan TB paru.
c) Memperkuat koordinasi LS dan jejaring Puskesmas dalam
deteksi dan pemantauan kasus serta sosialisasi agar masyarakat
menerapkan PHBS dan melakuakan kaidah pencegahan
penularan COVID-19.

55. 6.Pelaksanaan UKM:
a) Memastikan pelaksanakan UKM esensial dapat berjalan
berdasarkan skala prioritas dengan mekanisme
disesuaikan dengan kondisi Puskesmas.
b) Prevensi , deteksi dan respon terhadap kasus COVID-19
tetap dilaksanakan tanpa mengesampingkan kegiatan
pencegahan dan pengendalian penyakit serta masalah
kesehatan lainnya.
c) Teknologi informasi dan media sosial dimanfaatkan
untuk menyampaikan komunikasi informasi edukasi
(KIE) dalsam bentuk digital dan untuk pemantauan
kondisi kesehatankeluarga pada pelaksanaan PISPK

56. 7. Pelaksanaan UKP:
a) Pendaftaran pasien secara online /daring untuk mencegah antrian di loket pendaftaran
dan mempersingkat kunjungan di puskesmas.
b) Memastikan pelaksanaan proses triase selalu dilakukan dengan benar serta penyesuaian
alur pelayanan di Puskesmas pada masa pandemi COVID-19.
c) Ruang pemeriksaan khusus dengan sirkulasi udara yang baik digunakan untuk
pemeriksaan pasien dengan gejala ISPA atau penyakit lain yang mudah ditularkan melalui
udara.
d) Tata laksana kasus yang tidak gawat darurat, termasuk penyakit kronis didukung dengan
pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sesuai SE Menkes Nomor
HK.02.01/MENKES/303/2020
e) Pemanfaatan / Pengawasan kondisi kesehatan OTG,ODP dan PDP dengan gejala ringan
dilaksanakan melalui daring
f) Sistem rujukan dimanfaatkan secara efektif dan efisien .

57. Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:
a. penentuan level kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota;
b. pelaksanaan PSBB secara proporsional sesuai level
kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota;
c. protokol kesehatan dalam rangka AKB;
d. pengendalian dan pengamanan;
e. monitoring dan evaluasi;
f. sanksi; dan
g. pelaporan.
PENENTUAN LEVEL KEWASPADAAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Indikator penentuan level kewaspadaan Daerah
Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan:
a. laju ODP (orang/hari);
b. laju PDP (orang/hari);
c. laju Positif Covid-19 (orang/hari);
d. laju kesembuhan (recovery rate) (orang/hari);
e. laju kematian (orang/hari);
f. laju reproduksi instan;
g. laju transmisi/kontak indeks;
h. laju pergerakan; dan
i. risiko geografi, atau perbatasan dengan wilayah transmisi loka

58. Pasal 4
(1) Level kelas kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota,
diklasifikasikan berdasarkan nilai interval sebagai berikut:
a. level 1, yaitu rendah atau tidak ditemukan kasus positif
Covid-19;
b. level 2, yaitu moderat, atau ditemukan kasus Covid-19
secara sporadis, yang dapat disebabkan karena adanya
kasus impor atau penularan lokal;
c. level 3, yaitu cukup berat atau ditemukan kasus Covid19 pada
kluster
tunggal;
d. level 4, yaitu berat atau ditemukan kasus Covid-19 pada
satu atau lebih kluster dengan peningkatan; dan
e. level 5, yaitu kritis atau ditemukan kasus Covid-19
dengan penularan pada komunitas.
Perlakuan di Daerah Kabupaten/Kota sesuai
level
sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
yaitu:
a. level 1, yaitu normal;
b. level 2, yaitu penerapan ketentuan jaga
jarak secara fisik
(physical distancing);
c. level 3, yaitu penerapan PSBB secara
parsial;
d. level 4, yaitu penerapan PSBB secara
penuh; dan
e. level 5, yaitu penerapan total lockdown.

59. PELAKSANAAN PSBB SECARA PROPORSIONAL SESUAI LEVEL
KEWASPADAAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Pasal 6
Setiap orang yang berkegiatan di luar rumah, wajib:
a. melakukan cuci tangan menggunakan air
mengalir dan sabun atau pencuci tangan
berbasis alkohol;
b. menggunakan masker; dan
c. menjaga jarak secara fisik (physical distancing)

60. 2. PANDUAN PELAKSANAAN PIS-PK PADA MASA
PANDEMI COVID-19
SERTA ADAPTASI KEBIASAAN BARU

61. Bab I Pendahuluan
• Latar Belakang
• Tujuan
• Sasaran
Bab II PIS-PK Pada Masa Pandemi COVID-19 Serta Adaptasi Kebiasaan Baru
• Penyesuaian Pelaksanaan Berdasarkan Kategori Risiko Wilayah
• Penguatan Integrasi Program dan PIS-PK
• Penyesuaian Pada Tahapan Pelaksanaan PIS-PK
Bab III Pemanfaatan Data Hasil Kunjungan Keluarga
• Pemanfaatan Data PIS-PK untuk Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
• Peningkatan Cakupan Program Melalui Pendekatan Wilayah
• Pemanfaatan Data PIS-PK untuk Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Puskesmas
Bab IV Penutup
Struktur Buku Panduan

62. Prinsip dan Langkah-Langkah pelaksanaan
PISPK secara umum mengacu pada
Pedoman Penyelenggaraan PIS-PK
sebagaimana tertuang dalam Permenkes 39
tahun 2016
Buku berisi panduan dan rekomendasi
adaptasi/penyesuaian agar kegiatan PIS-
PK termasuk intervensi berupa UKM dan
UKP tetap berjalan dengan optimal dan
mencapai target indikator SPM Bidang
Kesehatan
Pendahuluan

63. Pendahuluan
Tujuan
1. Memberikan panduan dalam pelaksanaan PIS-PK pada
masa pandemi COVID-19 serta adaptasi kebiasaan baru
2. Memberikan panduan pelaksanaan PIS-PK pada masa
pandemi COVID-19 serta adaptasi kebiasaan baru
3. Memberikan panduan pemanfaatan data hasil
kunjungan keluarga untuk mendukung penyelenggaraan
pelayanan Puskesmas (UKM dan UKP) termasuk dalam
pencegahan dan penanggulangan COVID-19
Sasaran
1. Puskesmas
2. Dinkes daerah Provinsi
3. Dinkes daerah Kab./kota
4. Kementerian Kesehatan

64. Mekanisme Puskesmas-Keluarga- UKBM
Tingkat Risiko:
Tidak Terdampak
Skenario Transmisi:
Belum ada kasus
Aktivitas PIS-PK :
Kunjungan keluarga dilakukan
dengan menerapkan protokol
kesehatan
Zona Hijau
Tingkat Risiko:
Risiko Rendah
Skenario Transmisi :
Kasus bersifat sporadic (Sporadic cases)
Aktivitas PIS-PK:
Kunjungan keluarga dilakukan dengan penerapan protokol
Kesehatan. PIS-PK diperkuat untuk mengimbangi UKBM
yang menurun
Zona Kuning
Tingkat Risiko:
Risiko Sedang dan Tinggi
Skenario Transmisi:
Kasus Klaster (Clusters of Cases) dan Transmisi
komunitas (Community Transmission)
Aktivitas PIS-PK:
Kunjungan keluarga dilaksanakan secara
terbatas pada keluarga terpilih. PIS-PK
diperkuat untuk mengimbangi UKBM yang
menurun
Zona Oranye dan Merah

65. Penguatan Integrasi Program dan PIS-PK
Pelaksanaan PIS-PK harus dilaksanakan efektif danefisien:

66. Penyesuaian Tahapan Pelaksanaan PIS-PK
PERSIAPAN
KUNJUNGAN
KELUARGA
PELAKSANAAN
INTERVENSILANJUT
ANALISIS HASIL DAN
PENYUSUNAN
RENCANA
INTERVENSI
KUNJUNGAN
KELUARGA
PEMANTAUAN
CAPAIANPIS-PK
PEMBINAAN OLE
DINAS KESEHATA
DAERAH KAB/KO
• Koordinasi dengan Dinkes, Gugus Tugas/Satgas dan LS
untuk pemetaan wilayah terdampak COVID-19 dan
perencanaan APD
• Konsolidasi internal
• Identifikasi dan pemetaan keluarga
• Penjadwalan kunjungan
• Tinjau ulang pembagian tim
• Janji temu

67. PERSIAPAN
KUNJUNGAN
KELUARGA
PELAKSANAAN
INTERVENSI LANJUT
ANALISIS HASIL DAN
PENYUSUNAN
RENCANA
INTERVENSI
KUNJUNGAN
KELUARGA
PEMANTAUAN
CAPAIANPIS-PK
PEMBINAAN OLE
DINAS KESEHATA
DAERAH KAB/KO
• Memperhatikan penerapan kaidah
Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)
serta physical distancing secara ketat.
• Juga melakukan edukasi protokol
kesehatan
• Terintegrasi dengan kegiatan program
agar pelaksanaannya dapat efisien dan
efektif
• Jika bersamaan dengan kegiatan survailans
dan pemantauan kasus COVID-19 → waktu
kontak minimal untuk mencegah transmisi
Penyesuaian Tahapan Pelaksanaan PIS-PK

68. Penyesuaian Tahapan Pelaksanaan PIS-PK
PERSIAPAN
KUNJUNGAN
KELUARGA
PELAKSANAAN
INTERVENSILANJUT
ANALISIS HASIL DAN
PENYUSUNAN
RENCANA
INTERVENSI
KUNJUNGAN
KELUARGA
PEMANTAUAN
CAPAIANPIS-PK
PEMBINAAN OLE
DINAS KESEHATA
DAERAH KAB/KO
• Tim Puskesmas menganalisis data
hasil kunjungan keluarga
• Pemanfaatan raw data individu
sebagai basis data di wilayah kerja
Puskesmas
• Penyusunan rencana intervensi
lanjut terintegrasi
• Pelibatan jejaring dalam
perencanaan dan pelaksanaan
intervensi lanjut

69. Penyesuaian Tahapan Pelaksanaan PIS-PK
PERSIAPAN
KUNJUNGAN
KELUARGA
PELAKSANAAN
INTERVENSILANJUT
ANALISIS HASIL DAN
PENYUSUNAN
RENCANA
INTERVENSI
KUNJUNGAN
KELUARGA
PEMANTAUAN
CAPAIANPIS-PK
PEMBINAAN OLE
DINAS KESEHATA
DAERAH KAB/KO
Memanfaatkan teknologi
informasi dan komunikasi,
seperti menyampaikan
pengingat/reminder untuk
mengakses layanan,
medsos untuk KIE; Lokmin
daring
Tingkat keluarga
Tingkat kelompok/wilayah

70. Penyesuaian Tahapan Pelaksanaan PIS-PK
PERSIAPAN
KUNJUNGAN
KELUARGA
PELAKSANAAN
INTERVENSILANJUT
ANALISIS HASIL DAN
PENYUSUNAN
RENCANA
INTERVENSI
KUNJUNGAN
KELUARGA
PEMANTAUAN
CAPAIANPIS-PK
PEMBINAAN OLE
DINAS KESEHATA
DAERAH KAB/KO
Melakukan pengawasan
terhadap target dan
melaksanakan corrective
action agar target tetap
dapat secara optimal dicapai
di akhir tahun dengan
melakukan berbagai bentuk
inovasi.

71. Penyesuaian Tahapan Pelaksanaan PIS-PK
PERSIAPAN
KUNJUNGAN
KELUARGA
PELAKSANAAN
INTERVENSI LANJUT
ANALISIS HASIL DAN
PENYUSUNAN
RENCANA
INTERVENSI
KUNJUNGAN
KELUARGA
PEMANTAUAN
CAPAIANPIS-PK
PEMBINAAN OLEH
DINAS KESEHATAN
DAERAH KAB/KOTA
Pembinaan rutin, berkala,
terencana, terintegrasi
dan dilaksanakan dengan
memperhatikan adaptasi
kebiasaan baru dengan
pola penanggungjawab
bina wilayah (Binwil)
sesuai pedoman monev
PISPK

72. 1. Pemanfaatan data PIS-PK untuk
pelaksanaan pelayanan kesehatan
di Puskesmas
2. Peningkatan cakupan program
melalui pendekatan Wilayah
3. Pemanfaatan data PIS-PK untuk
pencegahan dan pengendalian
COVID-19 di Puskesmas
Pemanfaatan Data Hasil Kunjungan Keluarga
No Variabel
Desa Grand
Total
Dahlia Mawar Melati
A Data Umum Keluarga
1 Jumlah individu 1227 3580 2247 7054
2 Jumlah individu usia 0-59 bulan 49 207 184 440
3 Jumlah keluarga 396 1038 651 2085
4 Jumlah ibu hamil 13 4 4 21
5 dst
B Jumlah Sasaran terkait Indikator KS
1 Keluarga tidak ber-KB 603 152 178 933
2 Jumlah persalinan tidak di Fasyankes 0 5 5 10
3 Jumlah sasaran tidak IDL 1 0 1 2
4 Jumlah sasaran tidak ASI ekslusif 0 4 5 9
5 Jumlah sasaran tidak pemantauan pertumbuhan 15 1 9 25
6 Jumlah individu didiagnosis TB 13 36 13 62
7 Jumlah individu suspek/bergejala TB 8 2 2 12
8 Jumlah individu didiagnosis hipertensi 37 100 68 205
9 Jumlah individu merokok 280 996 614 1890
10 Jumlah keluarga tidak punya akses air bersih 2 6 13 21
11 Jumlah keluarga tidak punya jamban 92 532 204 828
12 Jumlah keluarga dengan anggota rumah tangga
didiagnosis ODGJ
2 5 5 12
13 Jumlah individu belum menjadi peserta JKN 822 1921 1689 4432
14 dst
C Jumlah Sasaran terkait Program
1 Jumlah individu dengan DM 45 89 53 187
2 Jumlah Balita pendek 2 3 5 10
3 Jumlah Balita sangat pendek 0 1 2 3
4 Jumlah Balita gizi kurang 2 4 3 9
5 Jumlah Balita gizi buruk 0 2 1 3
6 Jumlah Ibu hamil dilakukan ANC 10 3 4 17
7 Jumlah kasus baru TB Paru 10 32 11 53
8 Jumlah kasus COVID-19 0 45 35 80
9 dst
Contoh Integrasi Data PIS-PK, Program dan COVID-19

73. 1. Pemanfaatan Data PIS-PK Untuk Pelayanan
Kesehatan di Puskesmas
• Pemanfaatan data hasil kunjungan PIS-
PK tetap dilakukan sesuai pedoman
situasi pandemi COVID-19,
intervensi lanjut yang
yang ada
• Dalam
rencana
disusun perlu
telah
secara
berkala untuk
ditinjau ulang
dilakukan penyesuaian
terhadap perubahan situasi akibat
dampak COVID-19.
• Intervensi lanjut merupakan
kegiatan program
bagian
namun
pelaksanaannya menitikberatkan pada
integrasi lintas program
Contoh pada indikator TB Paru:
Ditemukan suspek TB pada kunjungan
keluarga, intervensi masing masing program
dilakukan secara terintegrasi antara petugas
Perkesmas, petugas TB, petugas Kesling dan
petugas Gizi

74. 2. Peningkatan Cakupan Program Melalui
Pendekatan Wilayah
Zona Hijau
(tidak ada kasus COVID-19
namun risiko penularan tetap
ada)
Pelaksanaan posyandu dan
UKBM lainnya dengan
memperhatikan protokol
kesehatan dan physical
distancing
Zona Kuning (risiko rendah)
• Tim pembina keluarga/PJ Darbin
memetakan wilayah masing-masing
• Tim Puskesmas lintas program
sesuai masalah melakukan
kunjungan terintegrasi dari rumah
ke rumah (di bawah koordinasi PJ
Darbin – Perkesmas)
• Jika UKBM dimungkinkan, lakukan
janji temu dan fokus pada kegiatan
pelayanan dasar dan cek kesehatan,
KIE secara daring
Zona Merah (risiko tinggi)
• Intervensi tatap muka dan UKBM
tidak dimungkinkan
• Memanfaatkan TIK (penyuluhan
dan kegiatan lainnya yang
dimungkinkan)
• Pemantauan PTM dan faktor risiko
secara mandiri,
• Pengantaran obat oleh Puskesmas
sekaligus pemantauan kesehatan

75. 3. Pemanfaatan Data PIS-PK untuk Pencegahan dan
Pengendalian COVID-19 di Puskesmas
Faktor
Komorbiddan
pemberat
Kelompok
Rentan
B A S I S DATA K E L O M P O K R E N TA N
Dengan adanya data tersebut maka Puskesmas dapat menentukan:
a. Pemetaan kelompok rentan sebagai sasaran prioritas kegiatan pencegahan penularan COVID-19
b. Pemantauan kasus COVID-19 dengan komorbid lebih intensif untuk pencegahan perburukan
c. Perencanaan kebutuhan logistik (APD , Rapid test untuk skrining, obat-obatan, dsb)

76. KONDISI PENYERTA KONFIRMASI
COVID-19 YANG MENINGGAL
https://covid19.go.id/peta-sebaran, akses 2 Sept 2020
Sumber: Analisis Data COVID-19 Indonesia, update 30 Agst 2020, Satgas COVID-19
RISIKO KELOMPOK RENTAN

77. 3. Pemanfaatan Data PIS-PK untuk Pencegahan
dan Pengendalian COVID-19 di Puskesmas
A. Pemetaan Kelompok Rentan Sebagai Sasaran Prioritas Kegiatan Pencegahan Penularan
COVID-19
✓ Pemberian KIE lebih mendalam terkait pencegahan
penularan COVID-19
✓ Sasaran prioritas skrining

78. 3. Pemanfaatan Data PIS-PK untuk Pencegahan
dan Pengendalian COVID-19 di Puskesmas
B. Pemantauan Kasus COVID-19
D
E
S
A
I
N
D
I
V
I
D
U
DIDIAG
NOSIS
HIPERTENSI
I
N
D
I
V
I
D
U
D
I
D
I
A
G
N
O
S
I
ST
B
I
N
D
I
V
I
D
UU
S
I
A≥
6
0T
A
H
U
N
I
N
D
I
V
I
D
UY
A
N
G
M
E
R
O
K
O
K
D
A
H
L
I
A 0 0 0 0
M
A
W
A
R 8 11 20 21
M
E
L
A
T
I 7 1 6 11
G
r
a
n
dT
otal 15 12 26 32
K
A
S
U
S
C
O
VID-19 1
• Pem antauan kasus COVID-19
• Sinkronisasi data COVID-19 dalam raw data individu
• Pemantauan harian lebih intensif dilakukan pada
kelompok rentan yang terpapar COVID-19 yang
menjalani isolasi mandiri

79. Kesimpulan dan Harapan
1.Dinkes Kabupaten/Kota menyusun kebijakan operasional tingkat kabupaten/kota
terkait pelaksanaan PIS-PK serta kegiatan luar gedung lainnya pada saat pandemi
COVID-19
2.Puskesmas memanfaatkan raw data hasil kunjungan keluarga dari Aplikasi Keluarga
Sehat versi 2.0 secara optimal untuk melakukan pemetaan faktor risiko dan
melakukan intervensi yang tepat dalam rangka pencegahan dan pengendalian kasus
COVID-19 di wilayah kerjanya
3.Puskesmas melakukan inovasi agar intervensi keluarga dalam rangka PIS-PK dapat
dilaksanakan secara efektif dan efisien di masa pandemi COVID-19
4.Puskesmas tetap melaksanakan pelayanan esensial dengan menerapkan protokol
kesehatan pada masa Pandemi COVID-19

80. KORUPSI DAN ANTI KORUPSI
50

81. PENGERTIAN KORUPSI
UU No 31 Tahun 1999 Jo.UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi
PASAL 2 (1)
SETIAP ORANG YANG SECARA MELAWAN HUKUM MELAKUKAN
PEBUATAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU
KORPORASI YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU
PEREKONOMIAN NEGARA, DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA
SEUMUR HIDUP ATAU PIDANA PALING SINGKAT 4 (EMPAT) TAHUN DAN
PALING LAMA 20 TAHUN, DENDA PALING SEDIKIT RP200.000.000,- DAN
PALING BANYAK RP1.000.000.000,-
.

82. BENTUK KORUPSI
16
Pengertian Korupsi
Kerugian Keuangan Negara
Suap Menyuap
Penggelapan Dalam Jabatan
Pemerasan
Perbuatan Curang
Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan
Gratifikasi
06/11/2013 82

83. 3 tingkatan KORUPSI
Material benefit
(Mendapatkan keuntungan material yang
bukan haknya melalui kekuasaan)
Abuse of power
(Penyalahgunaan kekuasaan)
Betrayal of trust
(Pengkhianatan kepercayaan)
Aparatur
yang tidak disiplin
dan tidak patuh berarti
menghianati kepercayaan

84. Faktor Penyebab KORUPSI
Dorongan
Lingkungan yg
permisif thd
praktek korupsi
Needs
Greeds
Sistem dan Prosedur
yg memberikan
peluang
(opportunities)
internal
eksternal

85. 06/11/2013 85
GONE
THEORY
(Jack
Bologne:2
006)
• PERILAKU SERAKAH SEBAGAI POTENSI
DALAM DIRI SETIAP ORANG
GREED
• KESEMPATAN UNTUK MELAKUKAN
KECURANGAN
OPPORTUNITY
• KEBUTUHAN PENUNJANG KEHIDUPAN
YANG MENURUTNYA WAJAR
NEEDS
• PENGUNGKAPAN, KONSEKUENSI YG AKAN
DIHADAPI OLEH PELAKU APABILA
DIKETAHUINYA KECURANGAN
EXPO-SURE

86. TERIMAKASIH TERIMAKASIH