Tax Flash KIB Consulting

1. TAX
FLASH
KIB
E-newsletter JANUARY 2024

2. THIS ISSUE /
ISU INI:
Change of Non-Taxable
Income in 2024
Perubahan PTKP Mulai 2024
PAGE 1
Indonesia Relaxes Tax
Rules on EV Imports
Indonesia Melonggarkan
Aturan Pajak untuk Impor
Kendaraan Listrik
PAGE 5
Indonesia’s economic
outlook 2024
Prospek Perekonomian
Indonesia Tahun 2024
PAGE 7
Starting in 2024, the calculation
of IncomeTax Article 21 has
changed. The difference lies in
the implementation of the
Average Effective Rate which
aims to simplify the calculation of
IncomeTax Article 21.
Mulai tahun 2024, perhitungan
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21
mengalami perubahan. Perbedaan
terletak pada berlakunyaTarif
Efektif Rata- Rata (TER) yang
bertujuan mempermudah
perhitungan PPh Pasal 21.
1
Perubahan PTKP Mulai 2024
Change of Non-Taxable Income in 2024
Happy New Year 2024.
The 2024 general election will
create many activities of political
parties on social media. Business
must continue and even better,
given Indonesia's very strategic
position in the Asia Pacific region.
Using collaboration, mastery of
business networks and precise
strategies will ensure that our
efforts go far this year. Fight on!
Selamat Tahun Baru 2024.
2024 sebagai tahun politik
pemilihan umum, akan
memunculkan banyak kegiatan
partai politik di media sosial. Bisnis
harus terus berlanjut dan bahkan
harus lebih baik lagi, mengingat
posisi Indonesia yang sangat
strategis di kawasan Asia Pasifik.
Hanya melalui kolaborasi,
penguasaan jaringan bisnis, dan
strategi yang tepat yang akan
memastikan usaha kita berhasil luar
biasa di tahun ini.Tetap semangat!

3. 2
Change of Non-Taxable Income in 2024
( 2 / 4 )
Perubahan PTKP Mulai 2024
The use of the Average Effective
Rate to calculate IncomeTax
Article 21 classifies Non-Taxable
Income into three categories:
PenggunaanTarif Efektif Rata-Rata
untuk menghitung Pajak
Penghasilan (PPh) Pasal 21
mengklasifikasikan Penghasilan
Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi
tiga kategori:
Kategori
Category
Status PTKP
Non-Taxable
Income Status
Jumlah PTKP
Non-Taxable
Income Amount

4. Daftar kenaikan UMP (dalam
Rupiah) tahun 2024 adalah sebagai
berikut:
3
The list of Provincial Minimum
Wage (in IDR) increases in 2024
is as follows:
Lapisan Penghasikan Bruto (Rp)
Gross Income Tier (IDR) TER A
No
Lapisan Penghasikan Bruto (Rp)
Gross Income Tier (IDR) TER A
No
Lapisan Penghasikan Bruto (Rp)
Gross Income Tier (IDR) TER B
No
Lapisan Penghasikan Bruto (Rp)
Gross Income Tier (IDR) TER B
No TER B
Change of Non-Taxable Income in 2024
( 3 / 4 )
Perubahan PTKP Mulai 2024

5. 4
Jumlah PTKP (PenghasilanTidak
Kena Pajak) sebaiknya ditetapkan
berbeda- beda untuk setiap wilayah
di Indonesia mengingat Upah
Minimum Provinsi (UMP) setiap
wilayah berbeda yang disesuaikan
dengan standar biaya hidup di setiap
wilayah.
Dengan menyesuaikan kembali
jumlah PTKP untuk masing-masing
wilayah, negara dapat menambah
pendapatan melalui pajak yang
dipungut dari penghasilan yang
diperoleh oleh wajib pajak.
The amount of Non-Taxable
Income should be set differently for
each region in Indonesia
considering that the Provincial
Minimum Wage for each region is
different, adjusted to the standard
cost of living in each area.
By readjusting the amount of
PTKP for each region, the state can
increase revenue through taxes
collected from income earned by
taxpayers.
Lapisan Penghasikan Bruto (Rp)
Gross Income Tier (IDR) TER C
No
Lapisan Penghasikan Bruto (Rp)
Gross Income Tier (IDR) TER C
No
Change of Non-Taxable Income in 2024
( 4 / 4 )
Perubahan PTKP Mulai 2024

6. Indonesia Melonggarkan Aturan Pajak untuk
Impor Kendaraan Listrik
Indonesia Relaxes Tax Rules on
EV Imports
Indonesia will grant automakers
that plan to build electric vehicle
plants tax incentives on their
imports of completely built-up
EVs until 2025, a new
presidential regulation showed as
the country seeks to attract more
investment.
The new regulation organizes
companies that have invested in
EV plants, are planning to
increase their EV investments, or
planning to invest would be
eligible for the incentives.
The new rules will remove the
import duties and the
luxury-goods sales tax on the
built-up vehicles brought into the
country and gives incentives on
taxes collected by provincial
governments as well as delaying
the local content threshold
(40-60%) until 2027.
Indonesia akan memberikan insentif
pajak kepada produsen mobil yang
berencana membangun pabrik
kendaraan listrik untuk impor
kendaraan listrik yang dibuat secara
utuh (completely built-up) hingga
tahun 2025, sebuah peraturan
presiden baru menunjukkan bahwa
negara ini berusaha untuk menarik
lebih banyak investasi.
Peraturan baru ini mengatur
perusahaan yang telah berinvestasi di
pabrik kendaraan listrik, berencana
untuk meningkatkan investasi
kendaraan listrik, atau berencana
untuk berinvestasi akan memenuhi
syarat untuk mendapatkan insentif.
Peraturan baru ini akan menghapus
Bea Masuk dan pajak PPnBM
untuk kendaraan yang dibawa
masuk ke Indonesia dan
memberikan insentif untuk pajak
yang dipungut oleh pemerintah
provinsi serta menunda kebijakan
Tingkat Kandungan Dalam Negeri
(TKDN) 40- 60% hingga 2027.
5

7. Indonesia Relaxes Tax Rules on
EV Imports
( 2 / 2 )
Indonesia Melonggarkan Aturan Pajak untuk
Impor Kendaraan Listrik
6
Earlier rules only granted these
incentives to imports of
knocked-down vehicles, which
are delivered in parts and
assembled in the country where
they are sold.
The number of vehicles
companies can import would
depend on the investment size
and development progress of the
plant and must be approved by
the investment ministry.
It is hoped that the new decree
would help automakers build
their market in the country
through EV imports.
Peraturan sebelumnya hanya
memberikan insentif ini untuk
impor kendaraan knocked-
down, yang dikirim dalam
bentuk suku cadang dan dirakit
di negara tempat kendaraan
tersebut dijual.
Jumlah kendaraan yang dapat
diimpor oleh perusahaan akan
tergantung pada ukuran investasi
dan kemajuan pembangunan
pabrik dan harus disetujui oleh
kementerian investasi.
Diharapkan bahwa peraturan
baru ini akan membantu para
produsen mobil untuk
membangun pasar mereka di
negara ini melalui impor mobil
listrik.

8. Prospek Perekonomian Indonesia Tahun 2024
Indonesia's Economic Outlook 2024
The domestic economic outlook
for 2024 remains favorable,
amidst the global economic
slowdown. Gross Domestic
Product growth in 2024 is
expected to remain stable.
This is supported by the potential
for increased campaign spending
ahead of the presidential and vice
presidential elections in February
and simultaneous regional head
elections in November.
The democratic party is expected
to help restore people's
purchasing power, especially the
lower class through more massive
disbursement of social subsidies.
Prospek perekonomian domestik
untuk tahun 2024 masih baik, di
tengah perlambatan ekonomi
global. Pertumbuhan Produk
Domestik Bruto pada 2024
diperkirakan tetap stabil.
Hal tersebut didukung oleh
potensi meningkatnya belanja
kampanye menjelang pemilihan
umum presiden dan wakil
presiden di bulan Februari dan
pemilihan kepala daerah serentak
pada bulan November.
Pesta demokrasi diharapkan
dapat membantu memulihkan
daya beli masyarakat khususnya
masyarakat bawah melalui
pencairan subsidi sosial yang
lebih masif.
7

9. Indonesia's Economic Outlook 2024
( 2 / 2 )
Prospek Perekonomian Indonesia Tahun 2024
8
Regarding inflation, the passing
of the impact of the subsidized
fuel oil price hike and good
inflation control synergy between
Bank Indonesia and the central
and regional governments will
keep inflation under control and
low.
In 2024, economic growth is
expected to be influenced by
domestic demand, especially
salary increases for the State Civil
Apparatus, the upcoming
elections, and the construction of
the nation's capital city.
But apart from that, several
factors need to be watched out
for, such as:
• Global benchmark interest
rate policy;
• Increased geopolitical risk
tension; and
• People's purchasing power.
Mengenai inflasi, berlalunya
dampak kenaikan harga bahan
bakar minyak (BBM) bersubsidi
dan sinergi pengendalian inflasi
yang baik antara Bank Indonesia
dan pemerintah baik pusat maupun
daerah akan membuat inflasi tetap
terkendali dan rendah.
Pada 2024, pertumbuhan ekonomi
diperkirakan akan dipengaruhi oleh
permintaan domestik, terutama
kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara
(ASN), penyelenggaraan pemilu,
dan pembangunan Ibu Kota
Nusantara.
Namun terlepas dari pada itu,
beberapa faktor perlu diwaspadai,
seperti:
• Kebijakan suku bunga acuan
global;
• Peningkatan tensi risiko
geopolitik; dan
• Daya beli masyarakat.

10. POJOK PAJAK
TAX CORNER
Individual Tax Return
Reporting for Fiscal Year
2023
FA C T S :
The submission of the Individual
Tax Return for fiscal year 2023 is
at the latest on March 31, 2024.
Q u e s t i o n s :
How to report an Individual
Tax Return?
What are the documents
required?
What will be the consequences
for taxpayers if reporting late?
Pelaporan SPT Tahunan
Orang Pribadi Tahun Pajak
2023
FA K T A :
Batas akhir penyampaian SPT
Tahunan Orang Pribadi tahun pajak
2023 paling lambat pada 31 Maret
2024.
P e r t a n y a a n :
Bagaimana cara melakukan
pelaporan SPT Tahunan Orang
Pribadi?
Dokumen apa saja yang dibutuh-
kan?
Apa konsekuensi bagi Wajib Pajak
jika terlambat melapor?
9

11. TAX CORNER
( 2 / 3 )
POJOK PAJAK
A n s w e r s :
Individual Tax Return can be
submitted online via e-filling
or e-form.
Documents required:
- Withholding slip of
1721-A1 (Private
employee) or 1721-A2
(Public employee), if any.
- Balance sheet and
profit/loss statement
(if using bookkeeping).
- Monthly recapitulation of
gross income and expenses
(if using norm).
- Income other than from a
single employer.
Consequence of the late
reporting of the Individual Tax
Return is a fine of Rp. 100,000.
Penalty for late or not filing
Individual Tax Return will not
be applied to:
- Individual taxpayers who
have passed away.
- Individual taxpayers who no
longer conduct business
activities or freelance work.
- Individual taxpayers with
status of foreign citizens and
no longer reside in Indonesia.
- Other taxpayers determined
by the applicable Minister of
Finance Regulation.
J a w a b a n :
SPT Tahunan Orang Pribadi
dapat disampaikan secara online
melalui e-filling atau e-form.
Dokumen yang dibutuhkan:
- Bukti potong 1721 A1
(Pegawai swasta) atau 1721
A2 (Pegawai Negeri),
jika ada.
- Neraca dan laporan laba-rugi
(apabila menggunakan
pembukuan).
- Rekapitulasi bulanan
peredaran bruto dan biaya
(apabila menggunakan norma).
- Penghasilan lain di luar satu
pemberi kerja.
Konsekuensi apabila terlambat
melaporkan SPT Tahunan, yaitu
denda sebesar Rp. 100.000.
Sanksi atas keterlambatan atau
tidak lapor SPT Tahunan, tidak
akan dikenakan pada:
- Wajib Pajak Orang Pribadi
yang telah meninggal dunia.
- Wajib Pajak Orang Pribadi
yang sudah tidak melakukan
kegiatan usaha atau pekerjaan
bebas.
- Wajib Pajak Orang Pribadi
yang berstatus sebagai Warga
Negara Asing dan tidak lagi
menetap di Indonesia.
- Wajib pajak lain yang
ditentukan oleh Peraturan
Menteri Keuangan yang
berlaku.
10

12. TAX CORNER
( 3 / 3 )
POJOK PAJAK
C o n c l u s i o n :
Submission of Annual
Individual Tax Return is
mandatory for Individual
Taxpayers who have met the
subjective and objective
requirements.
If the Annual Tax Return is
not submitted or is submitted
late, there will be sanctions
that apply.
K e s i m p u l a n :
Penyampaian SPT Tahunan
Orang Pribadi adalah wajib
bagi Wajib Pajak Orang
Pribadi yang telah memenuhi
persyaratan subjektif dan
objektif.
Jika tidak atau terlambat
menyampaikan SPT Tahunan,
akan ada sanksi yang berlaku.
11

13. We build trust and drive equity through transparency process.
KIB Consulting is a boutique company serving Business, Finance, Accounting
and Tax Advisory since 2008. KIB Consulting has been immensely successful
in creating a local – global business network of small-medium-and-big businesses.
CONTACT US
P: (021) 22677883
KIB BUILDING
JALAN PLUIT BARAT 1 NO. 55
NORTH JAKARTA - 14450
GOLD COAST TOWER EIFFEL
EIFFEL UNIT N
PANTAI INDAH KAPUK
NORTH JAKARTA - 14470
Bambang B. Suwarso
bambang.suwarso@kib-consulting.com
Rachmat Kurniawan
rachmat@kib-consulting.com
Metta Vimala Dewi
metta@kib-consulting.com
Ocy Erna Monalisa
ocy@kib-consulting.com
www.kib-consulting.com
Disclaimer:
The facts and opinions stated or expressed in
this publication are for information purposes
only, and are not necessary and/ or must
not be relied upon as being to those of the
publisher or of the Institutions for which
the contributing authors work.
Although every part of content has been
taken to ensure the accuracy of the infor-
mation contained within this publication,
it should not be by any person relied upon
as the basis for taking any action or making
any decision.
KIB Consulting and its representative,
cannot be held liable or otherwise be respon-
sible in any way for any advice, action
taken or decision made on the basis of the
facts, surveys, and opinions stated or expressed
within this publication.
Scan for more information
PACE Of Jakarta Year End Party 2023 – Jakarta, December 14th, 2023