Unifikasi e bupot

1. Implementasi Nasional
Bupot Unifikasi
PER 24/PJ/2021
Jumat, 21 Januari 2022
webinar

2. LATAR BELAKANG
KEMUDAHAN
Memberikan kemudahan
bagi pemotong/pemungut
untuk membuat dan
melaporkan SPT Masa
KEPASTIAN
HUKUM
Memberikan kepastian
hukum terkait status bukti
potong/pungut
KEPATUHAN
Meningkatkan kepatuhan
pembutan bukti potong/pungut
dan penyampaian SPT
AKURASI &
VALIDASI
Meningkatkan akurasi dan
validasi kepada
pemotong/pemungut
ONE-STOP
APPLICATION
Menghitung PPh
Membuat Bukti Potong/Pungut
Membuat Billing
Membuat dan menyampaikan SPT

3. PER-
20/PJ/2019
Tentang e-bupot
unifikasi
KEP-
85/PJ/2020
Implementasi I
PER-
23/PJ/2020
Pengganti PER-
20/PJ/2019
KEP-
20/PJ/2021
Implementasi II
Piloting 5 KPP
PER-
24/PJ/2021
Pengganti PER-
23/PJ/2020
Dan Implementasi
Nasional
ROAD MAP

4. JANUARI
APRIL
TIMELINE 2022
Harus bagi yang sebelumnya telah menggunakan dan
menyampaikan berdasarkan PER-23/PJ/2020 (5 KPP tertentu)
Dapat bagi yang belum pernah menggunakan dan
menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi
Harus bagi semua pemotong/pemungut
PPh tanpa terkecuali

5. PPh Pasal 4a(2)
PPh Pasal 15
PPh Pasal 22
PPh Pasal 23
PPh Pasal 26
JENIS PAJAK PENGHASILAN

6. KEWAJIBAN PEMOTONG/PEMUNGUT
Membuat Bukti Pemungutan / Pemotongan dan menyerahkannya kepada pihak
yang Dipotong/dipungut
Menyetorkan PPh yang telah dipotong, dipungut atau disetor sendiri
Melaporkan Bukti pemotongan/pemungutan unifikasi menggunakan SPT Masa
PPh Unifikasi paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir

7. KEWAJIBAN PIHAK YANG DIPOTONG
Harus Memberikan Informasi Identitas Kepada Pemotong/Pemungut PPh
NPWP atau
NIK
WP DN WP LN
TIN
SKD/tanda terima
SKD bagi WP P3B

8. Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi terdiri dari:
1. Bukti pemotongan/pemungutan berformat Standar,
dibuat menggunakan aplikasi e-bupot unifikasi
2. Dokumen yang dipersamakan dengan bukti
pemotongan/Pemungutan Unifikasi,
dibuat menggunakan sarana yg dimiliki
pemotong/pemungut
JENIS BUPOT/PUT UNIFIKASI

9. Terdiri dari:
1. Bukti Pemotongan/pemungutan PPh pasal 4a(2), PPh pasal 15,
PPh pasal 22, serta PPh pasal 23 bagi Wajib Pajak Dalam
Negeri (Form BPBS)
2. Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 dan PPh Pasal 4a(2) bagi
Wajib Pajak Luar Negeri (Form BPNR)
E-BUPOT UNIFIKASI FORMAT STANDAR

10. Dokumen yang digunakan oleh pemotong/pemungut PPh untuk melakukan pemotongan PPh atas transaksi:
1. PPh atas penghasilan berupa bunga deposito/tabungan, diskonto Sertifikat Bank Indonesia dan jasa giro;
2. PPh atas penghasilan berupa diskonto Surat Perbendaharaan Negara dan bunga obligasi berupa surat utang, surat utang negara,
dan obligasi daerah yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, termasuk surat utang yang diterbitkan berdasarkan
prinsip syariah;
3. PPh atas bunga atau diskonto surat berharga jangka pendek yang diperdagangkan di pasar uang;
4. PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan bukan saham pendiri di bursa efek, penjualan saham milik perusahaan modal
ventura tidak di bursa efek dan tambahan PPh atas kepemilikan saham pendiri pada saat penawaran umum perdana; dan
5. Penghasilan lain yang menggunakan dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemotongan/pemungutan PPh sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
DOKUMEN YANG DIPERSAMAKAN

11. Contoh Dokumen:
dokumen buku tabungan,
rekening koran,
rekening kustodian,
rekening efek,
dan dokumen lain yang setara
DOKUMEN YANG DIPERSAMAKAN

12. Paling sedikit memuat:
nama pihak yang dipotong;
nomor unik transaksi yang berkaitan dengan penghasilan
yang dilakukan pemotongan atau pemungutan; dan
jumlah PPh yang dipotong.
DOKUMEN YANG DIPERSAMAKAN

13. Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi tetap dibuat dalam hal:
jumlah PPh yang dipotong/dipungut nihil karena adanya Surat Keterangan Bebas;
transaksi dilakukan dengan Wajib Pajak yang memiliki Surat Keterangan PP No. 23 Tahun 2018 yang terkonfirmasi;
jumlah PPh Pasal 26 yang dipotong nihil berdasarkan ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang ditunjukkan
dengan adanya Surat Keterangan Domisili dan/atau tanda terima Surat Keterangan Domisili Wajib Pajak luar negeri;
PPh yang dipotong/dipungut ditanggung Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
perpajakan;
PPh yang dipotong dan/atau dipungut diberikan fasilitas PPh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang perpajakan; dan/atau
pemotongan/pemungutan PPh dilakukan dengan menggunakan SSP, BPN, atau sarana administrasi lain yang dipersamakan
dengan SSP.
PEMBUATAN E-BUPOT/PUT UNIFIKASI

14. Dalam hal SPT Masa PPh Unifikasi tidak disampaikan dalam jangka
waktu yang ditentukan, dikenai sanksi administrasi sesuai dengan
ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang KUP, berupa denda sebesar
Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang dikenakan sebagai satu
kesatuan dan tidak dihitung bagi tiap-tiap jenis PPh.
KETERLAMBATAN PELAPORAN SPT

15. Penyetoran jumlah pajak setelah tanggal jatuh tempo dikenai sanksi
administrasi Pasal 9 ayat (2a) UU KUP berupa bunga.
Penyetoran jumlah pajak yang kurang disetor akibat pembetulan SPT
Masa PPh Unifikasi setelah tanggal jatuh tempo dikenai sanksi
administrasi Pasal 8 ayat (2a) UU KUP berupa bunga
KETERLAMBATAN PEMBAYARAN

16. BUPOT/PUT DN
Nomor bukti potong berformat standar
Jenis Pemotongan/Pemungutan PPh
Identitas Pihak yang dipotong/dipungut
Masa Pajak dan Tahun Pajak
Kode Objek Pajak
Nominal Dasar Pengenaan Pajak
Tarif
Nominal PPh
Dokumen sebagai Dasar POTPUT PPh
Identitas Pemotong/Pemungut
Tanggal Pemotongan/Pemungutan
Kode Verivikasi (QR Code)

17. BUPOT LN
Nomor bukti potong berformat standar
Identitas Pihak yang dipotong/dipungut
Alamat
Negara
Tempat lahir dan tanggal lahir
Nomor Passport, KITAP/KITAS
Masa Pajak dan Tahun Pajak
Kode Objek Pajak
Nominal Dasar Pengenaan Pajak
Tarif
Nominal PPh
Dokumen sebagai Dasar POT PPh
Identitas Pemotong/Pemungut
Tanggal Pemotongan/Pemungutan
Kode Verivikasi (QR Code)

18. SPT INDUK
Masa Pajak dan Tahun Pajak
Status SPT Normal atau Pembetulan
Identitas Pemotong/Pemungut PPh
Jenis PPh
Jumlah Dasar Pengenaan Pajak
Jumlah Nilai PPh yang dipotong,dipungut, ditanggung
Pemerintah, dan/atau yang disetor sendiri
Jumlah total PPh atau jumlah total PPh yang dibetulkan
Jumlah PPh yang kurang/lebih disetor karena pembetulan
Tanggal SPT Masa PPh
Nama Penandatangan atau Kuasa WP
Kode Verifikasi (QR code)

19. BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK
Identitas Wajib Pajak Pemotong/Pemungut
Nama WP Pemotong/Pemungut
Alamat WP Pemotong/Pemungut
Jenis SPT
Masa dan Tahun Pajak
Kode Pembetulan
Status SPT
Nominal KB
Tanggal Pengiriman
NTTE
QR Code

20. Layanan One Stop
Solution in TAXnologies

21. Apa itu ?
Layanan aplikasi pembuatan Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi,
serta pengisian dan penyampaian
SPT Masa PPh Unifikasi
Pajakku merupakan Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) yang ditunjuk oleh
Direktur Jenderal Pajak sejak 2005 melalui lisensi terbaru SK KEP-537/PJ/2021

22. Features
Multi-user dan
user-role
Bulk processing impor,
cetak dan unggah
Monitoring and
Summary
One Stop Solution kelola
bupot, bayar pajak, lapor SPT
Kirim bupot langsung ke
lawan transaksi via email
Integrasi ke e-PPT
untuk PPh pasal 21
Lisensi resmi DJP SK KEP-537/PJ/2021

23. Surat Perjanjian no.
SP-1437/XII/2021
Menjadi bagian transformasi layanan di
era digitalisasi 4.0
Menunjang kebutuhan transaksi
elektronik yang terus meningkat
Pembubuhan bulk
Integrasi melalui
API
Integrasi lapor dan
bayar SPT meterai
Dashboard & reminder
kuota
e-Meterai Pajakku

24. Contact us!
0811-895-638
0821-1251-8558
0878-9804-0391
0857-1825-5069
marketing@pajakku.com

25. Terima kasih
#PajakkuBangunNegeri