20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
PPN PPnBM By desi ratna yanti 1202111963
1. TARIF PAJAK, DASAR PENGENAAN
PAJAK DAN FAKTUR PAJAK
KELOMPOK 3
DESI RATNA YANTI
RESILA MULYANI
PUTRI LIZA ANGGARAINI
IVAN MAULANA AKBAR
2. DASAR PENGENAAN PAJAK
(DPP)
PENGGANTIAN
NILAI IMPOR
NILAI EKSPOR
NILAI LAIN YG
DITETAPKAN
OLEH MEN KEU
HARGA JUAL
YANG DIPAKAI
SEBAGAI DASAR
UNTUK
MENGHITUNG
PAJAK YANG
TERUTANG
DASAR PENGENAAN PAJAK
• PASAL 1 ANGKA 17 UU PPN 1984 MERUMUSKAN
…………..Anda mungkin dapat membohongi seluruh orang, namun cuma untuk sesaat . Beberapa dapat dibohongi
selama-lamanya, namun beberapa lagi tidak
3. PENGERTIAN…
1.HARGA JUAL DAN PENGGANTIAN
• + -NILAI BERUPA
UANG
POTONGAN
HARGA DALAM FP
SEMUA
BIAYA
HARGA
JUAL
PENGGANTIANDALAM HARGA JUAL TIDAK PERNAH TERMASUK PPN DAN PPnBM
DALAM PENGGANTIAN TIDAK PERNAH TERMASUK PPN
=
" janganlah kau buat kekeliruan sebagai sesuatu alasan, dikarenakan semestinya ia jadi motivasimu tuk terus
mengambil langkah ke depan
4. PENGERTIAN…
2. NILAI IMPOR
• PASAL 1 ANGKA 20 MERUMUSKAN
• + =
COST
INSURANCE &
FREIGHT ( CIF )
BEA MASUK NILAI IMPOR
DALAM NILAI IMPOR TIDAK PERNAH TERMASUK PPN DAN PPnBM
"Hadiah tak selalu terbungkus dgn indah. Kdng Tuhan membungkus dgn masalah, tp di dalamnya tetap ada
berkah"
5. PENGERTIAN…
3. NILAI EKSPOR
• PASAL 1 ANGKA 26 UU PPN 1984
MERUMUSKAN:
“NILAI EKSPOR ADALAH NILAI BERUPA UANG
TERMASUK SEMUA BIAYA YANG DIMINTA ATAU YANG
SEHARUSNYA DIMINTA OLEH EKSPORTIR”
"Jangan mengeluhkan masalah yang datang dalam hidupmu. Terkadang kamu harus merasakan sakit Untuk dPt
mensyukuri bahagia"
6. NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK Ps.
1 angka 17 . Jo. KMK-567/KMK.04//2000
1. UNTUK PEMAKAIAN SENDIRI DAN PEMBERIAN CUMA-CUMA BKP/JKP ADALAH HARGA JUAL/PENGGANTIAN SETELAH
DIKURANGI LABA KOTOR
2. UNTUK PENYERAHAN MEDIA REKAMAN SUARA ATAU GAMBAR ADALAH PERKIRAAN HARGA JUAL RATA-RATA
3. UNTUK PENYERAHAN FILM CERITA ADALAH PERKIRAAN HASIL RATA-RATA PER JUDUL FILM
4. UNTUK PENYERAHAN PRODUK TEMBAKAU ADALAH SEBESAR HARGA JUAL ECERAN
5. UNTUK PERSEDIAAN BKP YANG MASIH TERSISA PADA SAAT PEMBUBARAN PERUSAHAAN, SEPANJANG PPN ATAS PEROLEHAN
AKTIVA TSB. DPT DIKREDITKAN ADALAH HARGA PASAR WAJAR
6. UNTUK AKTIVA YANG MENURUT TUJUAN SEMULA TIDAK UNTUK DIPERJUAL BELIKAN YANG MASIH TERSISA PADA SAAT
PEMBUBARAN PERUSAHAAN ADALAH HARGA PASAR WAJAR
7. UNTUK PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK MELALUI PEDAGANG PERANTARA ADALAH HARGA YANG DISEPAKATI ANTARA
PEDAGANG PERANTARA DAN PEMBELI
8. UNTUK PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK MELALUI JURU LELANG ADALAH JURU LELANG
9. UNTUK PENYERAHAN JASA BIRO PERJALANAN/PARIWISATA ADALAH 10% DARI JUMLAH TAGIHAN ATAU JUMLAH YANG
SEHARUSNYA DITAGIH
10. UNTUK JASA PENGIRIMAN PAKET ADALAH 10% DARI JUMLAH TAGIHAN ATAU JUMLAH YANG SEHARUSNYA DITAGIH
DLM HAL HARGA JUAL ATAU PENGGANTIAN SUKAR DITETAPKAN,
MENTERI KEUANGAN DAPAT MENENTUKAN NILAI LAIN SEBAGAI
DASAR PENGENAAN PAJAK
6
"Kebahagiaan paling besar adalah mengubah rasa itu menjadi ACTION - The greatest happiness is to
transform one's feelings into action."
7. TARIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
• TARIF PPN DIATUR DALAM PASAL 7 UU PPN 1984
1. TARIF PPN 10 %
2. TARIF PPN 0 % DITERAPKAN ATAS:
a. ekspor BKP berwujud
b. ekspor BKP tidak berwujud
c. ekspor JKP
3. DENGAN PP, TARIF SEBAGAIMANA DIMAKSUD
PADA AYAT (1) DAPAT DIUBAH MENJADI
SERENDAH-RENDAHNYA 5% DAN SETINGGI2NYA
15%
"Jika Anda tidak pernah GAGAL pada saat dulu, sekarang dan nanti - Itu ARTINYA: Anda tidak pernah
melakukan sesuatu
8. FAKTUR PAJAK
• PENGERTIAN FAKTUR PAJAK
Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang
dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang
melakukan penyerahan Barang Kena Pajak
(BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP).
"Jika KEHIDUPAN terkadang membuatmu ingin MENANGIS - ingatlah bahwa, ada RIBUAN MOMENTs yang
telah membuatmu TERSENYUM
9. FAKTUR PAJAK
Kewajiban membuat Faktur Pajak
Pasal 13 ayat (1) UU PPN 1984 menentukan :
“Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur
Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf a atau huruf f dan untuk setiap
penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf c.”
Orang yang diam bukan berarti tak pintar, tetapi orang yang suka meremehkan orang lain sudah tentu tak
pintar
10. FAKTUR PAJAK
SETIAP PKP WAJIB MEMBUAT FAKTUR PAJAK UNTUK SETIAP :
1. PENYERAHAN BKP/ JKP
2. EKSPOR BKP
FUNGSI FAKTUR PAJAK
- BAGI YANG MEMBUAT DISEBUT FAKTUR PAJAK KELUARAN (PK)
- BAGI YANG MENERIMA (PEMBELI) DISEBUT FAKTUR PAJAK MASUKAN (PM)
BENTUK FAKTUR PAJAK : (Sesuai Per-13/PJ./2010 Mulai 1 April 2010)
- Bentuk Faktur Pajak Disesuaikan Menurut
Kepentingan PKP (boleh kecil/besar)
- Dookumen Seperti Invoice/nota dll, asal
mencantumkan isi persyaratan miniman F.P. Bisa
dipersamakan sbg F.P.
11. FAKTUR PAJAK
• DASAR HUKUM DAN KEWAJIBAN MEMBUAT
FAKTUR PAJAK
• PS. 3A ayat (1) UU PPN 1984
• PS. 1 angka 23 UU PPN 1984
• PS. 13 ayat (1) UU PPN 1984
• PS. 13 ayat (5) UU PPN1984
• PS. 13 ayat (8) UU PPN 1984
• PER.MENKEU NO 38/PMK/2010
• PS. 13 ayat (6) UU PPN 1984
• KEP. DIRJEN PAJAK NO. PER-10/PJ./2010
14. Kode dan Nomor Seri
• kode Faktur Pajak terdiri dari :
– 2 (dua) digit Kode Transaksi;
– 1 (satu) digit Kode Status; dan
– 3 (tiga) digit Kode Cabang.
• nomor seri Faktur Pajak terdiri dari :
– 2 (dua) digit Tahun Penerbitan; dan
– (delapan) digit Nomor Urut.
"Bila Anda sedang merasa terjebak dalam sebuah lubang,
berhentilah menggali."
15. 0 0 0 . 0 0 0 – 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0
KODE DAN NOMOR SERI
FAKTUR PAJAK
Kode Transaksi
Kode Status
Tahun Penerbitan Nomor Urut
Nomor Seri FPKode FP
Kode Cabang
17. Faktur Pajak Memuat
• nama, alamat, NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP;
• nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima
JKP;
• jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau
Penggantian, dan potongan harga;
• PPN yang dipungut;
• PPn BM yang dipungut;
• kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak;
dan
• nama dan tandatangan yang berhak menandatangani
Faktur Pajak.
18. Kode Transaksi :
01-kepada Selain Pemungut PPN
02-kepada Pemungut Bendaharawan
03-kepada Pemungut PPN lainnya
04-yg mnggnkn DPP Nilai Lain kpd Selain Pemungut PPN
05-DIHAPUS
06-penyerahan Lainnya kpd Selain Pemungut PPN/VAT
Refund
07-yang PPN-nya TDP kpd Selain Pemungut PPN
08-yg dibbskan dr pengenaan PPN kpd Selain Pemungut
PPN
09-pnyrhn Aktiva pasal 16 D kpd Selain Pemungut PPN
Kode Status :
0 – Normal
1 - Penggantian
KODE FAKTUR PAJAK STANDAR
19. BERDASARKAN PASAL 13 AYAT (1a):
1.Saat penyerahan BKP/JKP
2.saat penerimaan pembayaran dlm hal
penerimaan pembayaran terjadi sebelum
penyerahan;
3.pada saat penerimaan pembayaran termin dlm
hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan;
atau
4.pada saat PKP rekanan menyampaikan
tagihan kepada Bendaharawan Pemerintah
sebagai Pemungut PPN
Saat Pembuatan FP :
20. Saat Pembuatan FP
Gabungan :
1.pada akhir bulan penyerahan, dalam hal
pembayaran baik sebagian atau seluruhnya
terjadi setelah berakhirnya bulan penyerahan;
atau
2.pada akhir bulan penyerahan, dalam hal
pembayaran baik sebagian atau seluruhnya
terjadi sebelum berakhirnya bulan
penyerahan
21. LARANGAN MEMBUAT
FAKTUR PAJAK
Larangan Membuat Faktur Pajak
• Orang Pribadi atau Badan yang tidak dikukuhkan
sebagai Pengusaha Kena Pajak dilarang membuat
Faktur Pajak.
Sanksi
• PKP dikenai sanksi administrasi sebesar 2% dari
Dasar Pengenaan Pajak apabila tidak membuat
Faktur Pajak, tidak mengisi Faktur Pajak secara
lengkap, dan melaporkan Faktur Pajak tidak
sesuai dengan masa penerbitan Faktur Pajak.
22. KETENTUAN PENTING (cont’d)
PKP menerbitkan FP setelah lewat jangka
waktu 3 (tiga) bulan sejak saat Faktur Pajak
seharusnya dibuat dianggap tidak
menerbitkan FP
Konsekuensi bagi PKP Pembeli :
tidak dapat mengkreditkan sebagai Pajak
Masukan
Pengetahuan itu tidak diukur dari pertanyaannya,melainkan dari jawabannya
23. NOTA RETUR
• PENGERTIAN…
Nota Retur adalah Nota yang dibuat oleh
penerima BKP karena adanya pengembalian
atas BKP yang telah dibeli/ diterimanya
Orang2 yg melontarkan kritik bagi kita pada hakikatnya adalah pengawal jiwa kita, yang bekerja tanpa
bayaran
24. PENGEMBALIAN NOTA
RETUR OLEH PEMBELI
Nota Retur sekurang-kurangnya hrs mencantumkan:
• Nomor urut;
• Nomor dan tanggal Faktur Pajak dari BKP yang
dikembalikan;
• Nama, alamat, dan NPWP pembeli;
• Nama, alamat, dan NPWP yang menerbitkan Faktur Pajak;
• Jenis barang dan harga jual BKP yang dikembalikan;
• PPN atas BKP yang dikembalikan;
• PPnBM atas BKP yang tergolong mewah yang dikembalikan;
• Tanggal pembuatan Nota Retur;
• Tanda tangan pembeli.