SlideShare a Scribd company logo
1 of 25
TARIF PAJAK, DASAR PENGENAAN
PAJAK DAN FAKTUR PAJAK
KELOMPOK 3
DESI RATNA YANTI
RESILA MULYANI
PUTRI LIZA ANGGARAINI
IVAN MAULANA AKBAR
DASAR PENGENAAN PAJAK
(DPP)
PENGGANTIAN
NILAI IMPOR
NILAI EKSPOR
NILAI LAIN YG
DITETAPKAN
OLEH MEN KEU
HARGA JUAL
YANG DIPAKAI
SEBAGAI DASAR
UNTUK
MENGHITUNG
PAJAK YANG
TERUTANG
DASAR PENGENAAN PAJAK
• PASAL 1 ANGKA 17 UU PPN 1984 MERUMUSKAN
…………..Anda mungkin dapat membohongi seluruh orang, namun cuma untuk sesaat . Beberapa dapat dibohongi
selama-lamanya, namun beberapa lagi tidak
PENGERTIAN…
1.HARGA JUAL DAN PENGGANTIAN
• + -NILAI BERUPA
UANG
POTONGAN
HARGA DALAM FP
SEMUA
BIAYA
HARGA
JUAL
PENGGANTIANDALAM HARGA JUAL TIDAK PERNAH TERMASUK PPN DAN PPnBM
DALAM PENGGANTIAN TIDAK PERNAH TERMASUK PPN
=
" janganlah kau buat kekeliruan sebagai sesuatu alasan, dikarenakan semestinya ia jadi motivasimu tuk terus
mengambil langkah ke depan
PENGERTIAN…
2. NILAI IMPOR
• PASAL 1 ANGKA 20 MERUMUSKAN
• + =
COST
INSURANCE &
FREIGHT ( CIF )
BEA MASUK NILAI IMPOR
DALAM NILAI IMPOR TIDAK PERNAH TERMASUK PPN DAN PPnBM
"Hadiah tak selalu terbungkus dgn indah. Kdng Tuhan membungkus dgn masalah, tp di dalamnya tetap ada
berkah"
PENGERTIAN…
3. NILAI EKSPOR
• PASAL 1 ANGKA 26 UU PPN 1984
MERUMUSKAN:
“NILAI EKSPOR ADALAH NILAI BERUPA UANG
TERMASUK SEMUA BIAYA YANG DIMINTA ATAU YANG
SEHARUSNYA DIMINTA OLEH EKSPORTIR”
"Jangan mengeluhkan masalah yang datang dalam hidupmu. Terkadang kamu harus merasakan sakit Untuk dPt
mensyukuri bahagia"
NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK Ps.
1 angka 17 . Jo. KMK-567/KMK.04//2000
1. UNTUK PEMAKAIAN SENDIRI DAN PEMBERIAN CUMA-CUMA BKP/JKP ADALAH HARGA JUAL/PENGGANTIAN SETELAH
DIKURANGI LABA KOTOR
2. UNTUK PENYERAHAN MEDIA REKAMAN SUARA ATAU GAMBAR ADALAH PERKIRAAN HARGA JUAL RATA-RATA
3. UNTUK PENYERAHAN FILM CERITA ADALAH PERKIRAAN HASIL RATA-RATA PER JUDUL FILM
4. UNTUK PENYERAHAN PRODUK TEMBAKAU ADALAH SEBESAR HARGA JUAL ECERAN
5. UNTUK PERSEDIAAN BKP YANG MASIH TERSISA PADA SAAT PEMBUBARAN PERUSAHAAN, SEPANJANG PPN ATAS PEROLEHAN
AKTIVA TSB. DPT DIKREDITKAN ADALAH HARGA PASAR WAJAR
6. UNTUK AKTIVA YANG MENURUT TUJUAN SEMULA TIDAK UNTUK DIPERJUAL BELIKAN YANG MASIH TERSISA PADA SAAT
PEMBUBARAN PERUSAHAAN ADALAH HARGA PASAR WAJAR
7. UNTUK PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK MELALUI PEDAGANG PERANTARA ADALAH HARGA YANG DISEPAKATI ANTARA
PEDAGANG PERANTARA DAN PEMBELI
8. UNTUK PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK MELALUI JURU LELANG ADALAH JURU LELANG
9. UNTUK PENYERAHAN JASA BIRO PERJALANAN/PARIWISATA ADALAH 10% DARI JUMLAH TAGIHAN ATAU JUMLAH YANG
SEHARUSNYA DITAGIH
10. UNTUK JASA PENGIRIMAN PAKET ADALAH 10% DARI JUMLAH TAGIHAN ATAU JUMLAH YANG SEHARUSNYA DITAGIH
DLM HAL HARGA JUAL ATAU PENGGANTIAN SUKAR DITETAPKAN,
MENTERI KEUANGAN DAPAT MENENTUKAN NILAI LAIN SEBAGAI
DASAR PENGENAAN PAJAK
6
"Kebahagiaan paling besar adalah mengubah rasa itu menjadi ACTION - The greatest happiness is to
transform one's feelings into action."
TARIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
• TARIF PPN DIATUR DALAM PASAL 7 UU PPN 1984
1. TARIF PPN 10 %
2. TARIF PPN 0 % DITERAPKAN ATAS:
a. ekspor BKP berwujud
b. ekspor BKP tidak berwujud
c. ekspor JKP
3. DENGAN PP, TARIF SEBAGAIMANA DIMAKSUD
PADA AYAT (1) DAPAT DIUBAH MENJADI
SERENDAH-RENDAHNYA 5% DAN SETINGGI2NYA
15%
"Jika Anda tidak pernah GAGAL pada saat dulu, sekarang dan nanti - Itu ARTINYA: Anda tidak pernah
melakukan sesuatu
FAKTUR PAJAK
• PENGERTIAN FAKTUR PAJAK
Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang
dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang
melakukan penyerahan Barang Kena Pajak
(BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP).
"Jika KEHIDUPAN terkadang membuatmu ingin MENANGIS - ingatlah bahwa, ada RIBUAN MOMENTs yang
telah membuatmu TERSENYUM
FAKTUR PAJAK
Kewajiban membuat Faktur Pajak
Pasal 13 ayat (1) UU PPN 1984 menentukan :
“Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur
Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf a atau huruf f dan untuk setiap
penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf c.”
Orang yang diam bukan berarti tak pintar, tetapi orang yang suka meremehkan orang lain sudah tentu tak
pintar
FAKTUR PAJAK
SETIAP PKP WAJIB MEMBUAT FAKTUR PAJAK UNTUK SETIAP :
1. PENYERAHAN BKP/ JKP
2. EKSPOR BKP
FUNGSI FAKTUR PAJAK
- BAGI YANG MEMBUAT DISEBUT FAKTUR PAJAK KELUARAN (PK)
- BAGI YANG MENERIMA (PEMBELI) DISEBUT FAKTUR PAJAK MASUKAN (PM)
BENTUK FAKTUR PAJAK : (Sesuai Per-13/PJ./2010 Mulai 1 April 2010)
- Bentuk Faktur Pajak Disesuaikan Menurut
Kepentingan PKP (boleh kecil/besar)
- Dookumen Seperti Invoice/nota dll, asal
mencantumkan isi persyaratan miniman F.P. Bisa
dipersamakan sbg F.P.
FAKTUR PAJAK
• DASAR HUKUM DAN KEWAJIBAN MEMBUAT
FAKTUR PAJAK
• PS. 3A ayat (1) UU PPN 1984
• PS. 1 angka 23 UU PPN 1984
• PS. 13 ayat (1) UU PPN 1984
• PS. 13 ayat (5) UU PPN1984
• PS. 13 ayat (8) UU PPN 1984
• PER.MENKEU NO 38/PMK/2010
• PS. 13 ayat (6) UU PPN 1984
• KEP. DIRJEN PAJAK NO. PER-10/PJ./2010
FP. PKP
PEDAGANG
ECERAN
DOKUMEN
TERTENTU
FP.PENJUALAN
FP. GABUNGAN
FP. KHUSUS
JENIS-JENIS FAKTUR PAJAK
KODE, NO. SERI & FAKTUR PAJAK
CONTOH FAKTUR PAJAK
Kode dan Nomor Seri
• kode Faktur Pajak terdiri dari :
– 2 (dua) digit Kode Transaksi;
– 1 (satu) digit Kode Status; dan
– 3 (tiga) digit Kode Cabang.
• nomor seri Faktur Pajak terdiri dari :
– 2 (dua) digit Tahun Penerbitan; dan
– (delapan) digit Nomor Urut.
"Bila Anda sedang merasa terjebak dalam sebuah lubang,
berhentilah menggali."
0 0 0 . 0 0 0 – 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0
KODE DAN NOMOR SERI
FAKTUR PAJAK
Kode Transaksi
Kode Status
Tahun Penerbitan Nomor Urut
Nomor Seri FPKode FP
Kode Cabang
CONTOH FAKTUR PAJAK
PENJUALAN
Faktur Pajak Memuat
• nama, alamat, NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP;
• nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima
JKP;
• jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau
Penggantian, dan potongan harga;
• PPN yang dipungut;
• PPn BM yang dipungut;
• kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak;
dan
• nama dan tandatangan yang berhak menandatangani
Faktur Pajak.
Kode Transaksi :
01-kepada Selain Pemungut PPN
02-kepada Pemungut Bendaharawan
03-kepada Pemungut PPN lainnya
04-yg mnggnkn DPP Nilai Lain kpd Selain Pemungut PPN
05-DIHAPUS
06-penyerahan Lainnya kpd Selain Pemungut PPN/VAT
Refund
07-yang PPN-nya TDP kpd Selain Pemungut PPN
08-yg dibbskan dr pengenaan PPN kpd Selain Pemungut
PPN
09-pnyrhn Aktiva pasal 16 D kpd Selain Pemungut PPN
Kode Status :
0 – Normal
1 - Penggantian
KODE FAKTUR PAJAK STANDAR
BERDASARKAN PASAL 13 AYAT (1a):
1.Saat penyerahan BKP/JKP
2.saat penerimaan pembayaran dlm hal
penerimaan pembayaran terjadi sebelum
penyerahan;
3.pada saat penerimaan pembayaran termin dlm
hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan;
atau
4.pada saat PKP rekanan menyampaikan
tagihan kepada Bendaharawan Pemerintah
sebagai Pemungut PPN
Saat Pembuatan FP :
Saat Pembuatan FP
Gabungan :
1.pada akhir bulan penyerahan, dalam hal
pembayaran baik sebagian atau seluruhnya
terjadi setelah berakhirnya bulan penyerahan;
atau
2.pada akhir bulan penyerahan, dalam hal
pembayaran baik sebagian atau seluruhnya
terjadi sebelum berakhirnya bulan
penyerahan
LARANGAN MEMBUAT
FAKTUR PAJAK
Larangan Membuat Faktur Pajak
• Orang Pribadi atau Badan yang tidak dikukuhkan
sebagai Pengusaha Kena Pajak dilarang membuat
Faktur Pajak.
Sanksi
• PKP dikenai sanksi administrasi sebesar 2% dari
Dasar Pengenaan Pajak apabila tidak membuat
Faktur Pajak, tidak mengisi Faktur Pajak secara
lengkap, dan melaporkan Faktur Pajak tidak
sesuai dengan masa penerbitan Faktur Pajak.
KETENTUAN PENTING (cont’d)
PKP menerbitkan FP setelah lewat jangka
waktu 3 (tiga) bulan sejak saat Faktur Pajak
seharusnya dibuat  dianggap tidak
menerbitkan FP
Konsekuensi bagi PKP Pembeli :
tidak dapat mengkreditkan sebagai Pajak
Masukan
Pengetahuan itu tidak diukur dari pertanyaannya,melainkan dari jawabannya
NOTA RETUR
• PENGERTIAN…
Nota Retur adalah Nota yang dibuat oleh
penerima BKP karena adanya pengembalian
atas BKP yang telah dibeli/ diterimanya
Orang2 yg melontarkan kritik bagi kita pada hakikatnya adalah pengawal jiwa kita, yang bekerja tanpa
bayaran
PENGEMBALIAN NOTA
RETUR OLEH PEMBELI
Nota Retur sekurang-kurangnya hrs mencantumkan:
• Nomor urut;
• Nomor dan tanggal Faktur Pajak dari BKP yang
dikembalikan;
• Nama, alamat, dan NPWP pembeli;
• Nama, alamat, dan NPWP yang menerbitkan Faktur Pajak;
• Jenis barang dan harga jual BKP yang dikembalikan;
• PPN atas BKP yang dikembalikan;
• PPnBM atas BKP yang tergolong mewah yang dikembalikan;
• Tanggal pembuatan Nota Retur;
• Tanda tangan pembeli.
TERIMA KASIH…

More Related Content

What's hot

Materi perpajakan koperasi
Materi perpajakan koperasiMateri perpajakan koperasi
Materi perpajakan koperasiKppkp Bangil
 
Kelompok ppn & ppn bm
Kelompok ppn & ppn bmKelompok ppn & ppn bm
Kelompok ppn & ppn bmardi1390
 
8 ketentuan umum dan tatacara perpajakan
8 ketentuan umum dan tatacara perpajakan8 ketentuan umum dan tatacara perpajakan
8 ketentuan umum dan tatacara perpajakannatal kristiono
 
Lampiran per 24-pj_2012
Lampiran per 24-pj_2012Lampiran per 24-pj_2012
Lampiran per 24-pj_2012mifta aulia
 
Pajak bab3 (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)
Pajak bab3 (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)Pajak bab3 (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)
Pajak bab3 (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)Pet-pet
 
Koperasi Omzet tidak memlebihi 4,8 Milyar
Koperasi Omzet tidak memlebihi 4,8 MilyarKoperasi Omzet tidak memlebihi 4,8 Milyar
Koperasi Omzet tidak memlebihi 4,8 MilyarMulia Siregar Siregar
 
Kup standar-setelah-uu-no-28 2007-edisi-1
Kup standar-setelah-uu-no-28 2007-edisi-1Kup standar-setelah-uu-no-28 2007-edisi-1
Kup standar-setelah-uu-no-28 2007-edisi-1Thin DunXpiet
 
Dasar Hukum Ketentuan Umum Perpajakan
Dasar Hukum Ketentuan Umum PerpajakanDasar Hukum Ketentuan Umum Perpajakan
Dasar Hukum Ketentuan Umum PerpajakanFair Nurfachrizi
 
Norma penghitungan khusus
Norma penghitungan khususNorma penghitungan khusus
Norma penghitungan khususkaromah95
 
Ketentuan Umum Perpajakan ( D1 Pajak STAN )
Ketentuan Umum Perpajakan ( D1 Pajak STAN )Ketentuan Umum Perpajakan ( D1 Pajak STAN )
Ketentuan Umum Perpajakan ( D1 Pajak STAN )rizan kusuma
 
Per 08 thn 2017 ttg skd bagi subjek pajak dn indonesia untuk tax treaty -
Per 08 thn 2017 ttg skd bagi subjek pajak dn indonesia untuk tax treaty  -Per 08 thn 2017 ttg skd bagi subjek pajak dn indonesia untuk tax treaty  -
Per 08 thn 2017 ttg skd bagi subjek pajak dn indonesia untuk tax treaty -superandrosa
 

What's hot (20)

pp
pppp
pp
 
2.KUP...NPWP
2.KUP...NPWP2.KUP...NPWP
2.KUP...NPWP
 
PPN
PPNPPN
PPN
 
Pajak
PajakPajak
Pajak
 
Materi perpajakan koperasi
Materi perpajakan koperasiMateri perpajakan koperasi
Materi perpajakan koperasi
 
Kelompok ppn & ppn bm
Kelompok ppn & ppn bmKelompok ppn & ppn bm
Kelompok ppn & ppn bm
 
Kup 2008
Kup 2008Kup 2008
Kup 2008
 
(2) pajak bendaharawan
(2) pajak bendaharawan (2) pajak bendaharawan
(2) pajak bendaharawan
 
PPN
PPNPPN
PPN
 
8 ketentuan umum dan tatacara perpajakan
8 ketentuan umum dan tatacara perpajakan8 ketentuan umum dan tatacara perpajakan
8 ketentuan umum dan tatacara perpajakan
 
KUP
KUPKUP
KUP
 
Lampiran per 24-pj_2012
Lampiran per 24-pj_2012Lampiran per 24-pj_2012
Lampiran per 24-pj_2012
 
Pajak bab3 (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)
Pajak bab3 (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)Pajak bab3 (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)
Pajak bab3 (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)
 
Koperasi Omzet tidak memlebihi 4,8 Milyar
Koperasi Omzet tidak memlebihi 4,8 MilyarKoperasi Omzet tidak memlebihi 4,8 Milyar
Koperasi Omzet tidak memlebihi 4,8 Milyar
 
Kup standar-setelah-uu-no-28 2007-edisi-1
Kup standar-setelah-uu-no-28 2007-edisi-1Kup standar-setelah-uu-no-28 2007-edisi-1
Kup standar-setelah-uu-no-28 2007-edisi-1
 
Dasar Hukum Ketentuan Umum Perpajakan
Dasar Hukum Ketentuan Umum PerpajakanDasar Hukum Ketentuan Umum Perpajakan
Dasar Hukum Ketentuan Umum Perpajakan
 
04ax Pembayaran Pajak
04ax    Pembayaran Pajak04ax    Pembayaran Pajak
04ax Pembayaran Pajak
 
Norma penghitungan khusus
Norma penghitungan khususNorma penghitungan khusus
Norma penghitungan khusus
 
Ketentuan Umum Perpajakan ( D1 Pajak STAN )
Ketentuan Umum Perpajakan ( D1 Pajak STAN )Ketentuan Umum Perpajakan ( D1 Pajak STAN )
Ketentuan Umum Perpajakan ( D1 Pajak STAN )
 
Per 08 thn 2017 ttg skd bagi subjek pajak dn indonesia untuk tax treaty -
Per 08 thn 2017 ttg skd bagi subjek pajak dn indonesia untuk tax treaty  -Per 08 thn 2017 ttg skd bagi subjek pajak dn indonesia untuk tax treaty  -
Per 08 thn 2017 ttg skd bagi subjek pajak dn indonesia untuk tax treaty -
 

Similar to PPN PPnBM By desi ratna yanti 1202111963

3 ppn dpp, pm, kms, restitusi, & fasilitas
3 ppn   dpp, pm, kms, restitusi, & fasilitas3 ppn   dpp, pm, kms, restitusi, & fasilitas
3 ppn dpp, pm, kms, restitusi, & fasilitasFajri A
 
Petunjuk pengisian fp standar
Petunjuk pengisian fp standarPetunjuk pengisian fp standar
Petunjuk pengisian fp standarRoko Subagya
 
ppt pengantar perpajakan bab Surat pemberitahuan (pelaporan pajak)
ppt pengantar perpajakan bab Surat pemberitahuan (pelaporan pajak)ppt pengantar perpajakan bab Surat pemberitahuan (pelaporan pajak)
ppt pengantar perpajakan bab Surat pemberitahuan (pelaporan pajak)DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
 
Kewajiban PPh PPN dari seorang Bendaharawan
Kewajiban PPh PPN dari seorang BendaharawanKewajiban PPh PPN dari seorang Bendaharawan
Kewajiban PPh PPN dari seorang BendaharawanRoko Subagya
 
Kewajiban bendaharawan pemerintah
Kewajiban bendaharawan pemerintahKewajiban bendaharawan pemerintah
Kewajiban bendaharawan pemerintahRoko Subagya
 
Resume materi pajak dalam pengelolaan dana APBN
Resume materi pajak dalam pengelolaan dana APBNResume materi pajak dalam pengelolaan dana APBN
Resume materi pajak dalam pengelolaan dana APBNNeea Niio
 
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PAJAK PERTAMBAHAN NILAIPAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PAJAK PERTAMBAHAN NILAIARIEF DJUNAEDI
 
Administrasi pajak (ssp).pptx
Administrasi pajak (ssp).pptxAdministrasi pajak (ssp).pptx
Administrasi pajak (ssp).pptxPutri Apriliani
 
Slide Faktur Pajak Undang-Undang Cipta kerja negara kesatuan republik indones...
Slide Faktur Pajak Undang-Undang Cipta kerja negara kesatuan republik indones...Slide Faktur Pajak Undang-Undang Cipta kerja negara kesatuan republik indones...
Slide Faktur Pajak Undang-Undang Cipta kerja negara kesatuan republik indones...dwiyatmoko2
 
Laporan kerja praktek
Laporan kerja praktekLaporan kerja praktek
Laporan kerja praktekhayatun nufus
 
Tugas praktikum komputer dan administrasi perpajakan
Tugas praktikum komputer dan administrasi perpajakanTugas praktikum komputer dan administrasi perpajakan
Tugas praktikum komputer dan administrasi perpajakanindah1994
 
Webinar Implementasi Nasional Bupot Unifikasi.pdf
Webinar Implementasi Nasional Bupot Unifikasi.pdfWebinar Implementasi Nasional Bupot Unifikasi.pdf
Webinar Implementasi Nasional Bupot Unifikasi.pdfEriJunaidiZafarHasib
 
Buku kup edit 04112013 upload
Buku kup edit 04112013 uploadBuku kup edit 04112013 upload
Buku kup edit 04112013 uploadalverawaty
 
Materi ppn
Materi ppnMateri ppn
Materi ppnAy Kent
 
01 npwp,pembayaran,SPT Perpajakan Indonesia
01 npwp,pembayaran,SPT Perpajakan Indonesia01 npwp,pembayaran,SPT Perpajakan Indonesia
01 npwp,pembayaran,SPT Perpajakan IndonesiaBudi Septiawan
 
Slide-9-KUP (1).pptx
Slide-9-KUP (1).pptxSlide-9-KUP (1).pptx
Slide-9-KUP (1).pptxRizanaAlia
 

Similar to PPN PPnBM By desi ratna yanti 1202111963 (20)

PPN-PPnBM-27022017.pptx
PPN-PPnBM-27022017.pptxPPN-PPnBM-27022017.pptx
PPN-PPnBM-27022017.pptx
 
3 ppn dpp, pm, kms, restitusi, & fasilitas
3 ppn   dpp, pm, kms, restitusi, & fasilitas3 ppn   dpp, pm, kms, restitusi, & fasilitas
3 ppn dpp, pm, kms, restitusi, & fasilitas
 
Petunjuk pengisian fp standar
Petunjuk pengisian fp standarPetunjuk pengisian fp standar
Petunjuk pengisian fp standar
 
ppt pengantar perpajakan bab Surat pemberitahuan (pelaporan pajak)
ppt pengantar perpajakan bab Surat pemberitahuan (pelaporan pajak)ppt pengantar perpajakan bab Surat pemberitahuan (pelaporan pajak)
ppt pengantar perpajakan bab Surat pemberitahuan (pelaporan pajak)
 
Kewajiban PPh PPN dari seorang Bendaharawan
Kewajiban PPh PPN dari seorang BendaharawanKewajiban PPh PPN dari seorang Bendaharawan
Kewajiban PPh PPN dari seorang Bendaharawan
 
Kewajiban bendaharawan pemerintah
Kewajiban bendaharawan pemerintahKewajiban bendaharawan pemerintah
Kewajiban bendaharawan pemerintah
 
Resume materi pajak dalam pengelolaan dana APBN
Resume materi pajak dalam pengelolaan dana APBNResume materi pajak dalam pengelolaan dana APBN
Resume materi pajak dalam pengelolaan dana APBN
 
Pertemuan 2
Pertemuan 2Pertemuan 2
Pertemuan 2
 
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PAJAK PERTAMBAHAN NILAIPAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
 
Administrasi pajak (ssp).pptx
Administrasi pajak (ssp).pptxAdministrasi pajak (ssp).pptx
Administrasi pajak (ssp).pptx
 
Nomor Pokok Wajib Pajak
Nomor Pokok Wajib PajakNomor Pokok Wajib Pajak
Nomor Pokok Wajib Pajak
 
Kup I
Kup IKup I
Kup I
 
Slide Faktur Pajak Undang-Undang Cipta kerja negara kesatuan republik indones...
Slide Faktur Pajak Undang-Undang Cipta kerja negara kesatuan republik indones...Slide Faktur Pajak Undang-Undang Cipta kerja negara kesatuan republik indones...
Slide Faktur Pajak Undang-Undang Cipta kerja negara kesatuan republik indones...
 
Laporan kerja praktek
Laporan kerja praktekLaporan kerja praktek
Laporan kerja praktek
 
Tugas praktikum komputer dan administrasi perpajakan
Tugas praktikum komputer dan administrasi perpajakanTugas praktikum komputer dan administrasi perpajakan
Tugas praktikum komputer dan administrasi perpajakan
 
Webinar Implementasi Nasional Bupot Unifikasi.pdf
Webinar Implementasi Nasional Bupot Unifikasi.pdfWebinar Implementasi Nasional Bupot Unifikasi.pdf
Webinar Implementasi Nasional Bupot Unifikasi.pdf
 
Buku kup edit 04112013 upload
Buku kup edit 04112013 uploadBuku kup edit 04112013 upload
Buku kup edit 04112013 upload
 
Materi ppn
Materi ppnMateri ppn
Materi ppn
 
01 npwp,pembayaran,SPT Perpajakan Indonesia
01 npwp,pembayaran,SPT Perpajakan Indonesia01 npwp,pembayaran,SPT Perpajakan Indonesia
01 npwp,pembayaran,SPT Perpajakan Indonesia
 
Slide-9-KUP (1).pptx
Slide-9-KUP (1).pptxSlide-9-KUP (1).pptx
Slide-9-KUP (1).pptx
 

Recently uploaded

pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptJhonatanMuram
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxFeniannisa
 
Slaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptx
Slaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptxSlaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptx
Slaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptxkhairunnizamRahman1
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxbinsar17
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxFucekBoy5
 
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptxahmadrievzqy
 

Recently uploaded (6)

pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
 
Slaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptx
Slaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptxSlaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptx
Slaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptx
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
 
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
 

PPN PPnBM By desi ratna yanti 1202111963

  • 1. TARIF PAJAK, DASAR PENGENAAN PAJAK DAN FAKTUR PAJAK KELOMPOK 3 DESI RATNA YANTI RESILA MULYANI PUTRI LIZA ANGGARAINI IVAN MAULANA AKBAR
  • 2. DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP) PENGGANTIAN NILAI IMPOR NILAI EKSPOR NILAI LAIN YG DITETAPKAN OLEH MEN KEU HARGA JUAL YANG DIPAKAI SEBAGAI DASAR UNTUK MENGHITUNG PAJAK YANG TERUTANG DASAR PENGENAAN PAJAK • PASAL 1 ANGKA 17 UU PPN 1984 MERUMUSKAN …………..Anda mungkin dapat membohongi seluruh orang, namun cuma untuk sesaat . Beberapa dapat dibohongi selama-lamanya, namun beberapa lagi tidak
  • 3. PENGERTIAN… 1.HARGA JUAL DAN PENGGANTIAN • + -NILAI BERUPA UANG POTONGAN HARGA DALAM FP SEMUA BIAYA HARGA JUAL PENGGANTIANDALAM HARGA JUAL TIDAK PERNAH TERMASUK PPN DAN PPnBM DALAM PENGGANTIAN TIDAK PERNAH TERMASUK PPN = " janganlah kau buat kekeliruan sebagai sesuatu alasan, dikarenakan semestinya ia jadi motivasimu tuk terus mengambil langkah ke depan
  • 4. PENGERTIAN… 2. NILAI IMPOR • PASAL 1 ANGKA 20 MERUMUSKAN • + = COST INSURANCE & FREIGHT ( CIF ) BEA MASUK NILAI IMPOR DALAM NILAI IMPOR TIDAK PERNAH TERMASUK PPN DAN PPnBM "Hadiah tak selalu terbungkus dgn indah. Kdng Tuhan membungkus dgn masalah, tp di dalamnya tetap ada berkah"
  • 5. PENGERTIAN… 3. NILAI EKSPOR • PASAL 1 ANGKA 26 UU PPN 1984 MERUMUSKAN: “NILAI EKSPOR ADALAH NILAI BERUPA UANG TERMASUK SEMUA BIAYA YANG DIMINTA ATAU YANG SEHARUSNYA DIMINTA OLEH EKSPORTIR” "Jangan mengeluhkan masalah yang datang dalam hidupmu. Terkadang kamu harus merasakan sakit Untuk dPt mensyukuri bahagia"
  • 6. NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK Ps. 1 angka 17 . Jo. KMK-567/KMK.04//2000 1. UNTUK PEMAKAIAN SENDIRI DAN PEMBERIAN CUMA-CUMA BKP/JKP ADALAH HARGA JUAL/PENGGANTIAN SETELAH DIKURANGI LABA KOTOR 2. UNTUK PENYERAHAN MEDIA REKAMAN SUARA ATAU GAMBAR ADALAH PERKIRAAN HARGA JUAL RATA-RATA 3. UNTUK PENYERAHAN FILM CERITA ADALAH PERKIRAAN HASIL RATA-RATA PER JUDUL FILM 4. UNTUK PENYERAHAN PRODUK TEMBAKAU ADALAH SEBESAR HARGA JUAL ECERAN 5. UNTUK PERSEDIAAN BKP YANG MASIH TERSISA PADA SAAT PEMBUBARAN PERUSAHAAN, SEPANJANG PPN ATAS PEROLEHAN AKTIVA TSB. DPT DIKREDITKAN ADALAH HARGA PASAR WAJAR 6. UNTUK AKTIVA YANG MENURUT TUJUAN SEMULA TIDAK UNTUK DIPERJUAL BELIKAN YANG MASIH TERSISA PADA SAAT PEMBUBARAN PERUSAHAAN ADALAH HARGA PASAR WAJAR 7. UNTUK PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK MELALUI PEDAGANG PERANTARA ADALAH HARGA YANG DISEPAKATI ANTARA PEDAGANG PERANTARA DAN PEMBELI 8. UNTUK PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK MELALUI JURU LELANG ADALAH JURU LELANG 9. UNTUK PENYERAHAN JASA BIRO PERJALANAN/PARIWISATA ADALAH 10% DARI JUMLAH TAGIHAN ATAU JUMLAH YANG SEHARUSNYA DITAGIH 10. UNTUK JASA PENGIRIMAN PAKET ADALAH 10% DARI JUMLAH TAGIHAN ATAU JUMLAH YANG SEHARUSNYA DITAGIH DLM HAL HARGA JUAL ATAU PENGGANTIAN SUKAR DITETAPKAN, MENTERI KEUANGAN DAPAT MENENTUKAN NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK 6 "Kebahagiaan paling besar adalah mengubah rasa itu menjadi ACTION - The greatest happiness is to transform one's feelings into action."
  • 7. TARIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI • TARIF PPN DIATUR DALAM PASAL 7 UU PPN 1984 1. TARIF PPN 10 % 2. TARIF PPN 0 % DITERAPKAN ATAS: a. ekspor BKP berwujud b. ekspor BKP tidak berwujud c. ekspor JKP 3. DENGAN PP, TARIF SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) DAPAT DIUBAH MENJADI SERENDAH-RENDAHNYA 5% DAN SETINGGI2NYA 15% "Jika Anda tidak pernah GAGAL pada saat dulu, sekarang dan nanti - Itu ARTINYA: Anda tidak pernah melakukan sesuatu
  • 8. FAKTUR PAJAK • PENGERTIAN FAKTUR PAJAK Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP). "Jika KEHIDUPAN terkadang membuatmu ingin MENANGIS - ingatlah bahwa, ada RIBUAN MOMENTs yang telah membuatmu TERSENYUM
  • 9. FAKTUR PAJAK Kewajiban membuat Faktur Pajak Pasal 13 ayat (1) UU PPN 1984 menentukan : “Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a atau huruf f dan untuk setiap penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c.” Orang yang diam bukan berarti tak pintar, tetapi orang yang suka meremehkan orang lain sudah tentu tak pintar
  • 10. FAKTUR PAJAK SETIAP PKP WAJIB MEMBUAT FAKTUR PAJAK UNTUK SETIAP : 1. PENYERAHAN BKP/ JKP 2. EKSPOR BKP FUNGSI FAKTUR PAJAK - BAGI YANG MEMBUAT DISEBUT FAKTUR PAJAK KELUARAN (PK) - BAGI YANG MENERIMA (PEMBELI) DISEBUT FAKTUR PAJAK MASUKAN (PM) BENTUK FAKTUR PAJAK : (Sesuai Per-13/PJ./2010 Mulai 1 April 2010) - Bentuk Faktur Pajak Disesuaikan Menurut Kepentingan PKP (boleh kecil/besar) - Dookumen Seperti Invoice/nota dll, asal mencantumkan isi persyaratan miniman F.P. Bisa dipersamakan sbg F.P.
  • 11. FAKTUR PAJAK • DASAR HUKUM DAN KEWAJIBAN MEMBUAT FAKTUR PAJAK • PS. 3A ayat (1) UU PPN 1984 • PS. 1 angka 23 UU PPN 1984 • PS. 13 ayat (1) UU PPN 1984 • PS. 13 ayat (5) UU PPN1984 • PS. 13 ayat (8) UU PPN 1984 • PER.MENKEU NO 38/PMK/2010 • PS. 13 ayat (6) UU PPN 1984 • KEP. DIRJEN PAJAK NO. PER-10/PJ./2010
  • 13. KODE, NO. SERI & FAKTUR PAJAK CONTOH FAKTUR PAJAK
  • 14. Kode dan Nomor Seri • kode Faktur Pajak terdiri dari : – 2 (dua) digit Kode Transaksi; – 1 (satu) digit Kode Status; dan – 3 (tiga) digit Kode Cabang. • nomor seri Faktur Pajak terdiri dari : – 2 (dua) digit Tahun Penerbitan; dan – (delapan) digit Nomor Urut. "Bila Anda sedang merasa terjebak dalam sebuah lubang, berhentilah menggali."
  • 15. 0 0 0 . 0 0 0 – 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 KODE DAN NOMOR SERI FAKTUR PAJAK Kode Transaksi Kode Status Tahun Penerbitan Nomor Urut Nomor Seri FPKode FP Kode Cabang
  • 17. Faktur Pajak Memuat • nama, alamat, NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP; • nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP; • jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga; • PPN yang dipungut; • PPn BM yang dipungut; • kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan • nama dan tandatangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.
  • 18. Kode Transaksi : 01-kepada Selain Pemungut PPN 02-kepada Pemungut Bendaharawan 03-kepada Pemungut PPN lainnya 04-yg mnggnkn DPP Nilai Lain kpd Selain Pemungut PPN 05-DIHAPUS 06-penyerahan Lainnya kpd Selain Pemungut PPN/VAT Refund 07-yang PPN-nya TDP kpd Selain Pemungut PPN 08-yg dibbskan dr pengenaan PPN kpd Selain Pemungut PPN 09-pnyrhn Aktiva pasal 16 D kpd Selain Pemungut PPN Kode Status : 0 – Normal 1 - Penggantian KODE FAKTUR PAJAK STANDAR
  • 19. BERDASARKAN PASAL 13 AYAT (1a): 1.Saat penyerahan BKP/JKP 2.saat penerimaan pembayaran dlm hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan; 3.pada saat penerimaan pembayaran termin dlm hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau 4.pada saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada Bendaharawan Pemerintah sebagai Pemungut PPN Saat Pembuatan FP :
  • 20. Saat Pembuatan FP Gabungan : 1.pada akhir bulan penyerahan, dalam hal pembayaran baik sebagian atau seluruhnya terjadi setelah berakhirnya bulan penyerahan; atau 2.pada akhir bulan penyerahan, dalam hal pembayaran baik sebagian atau seluruhnya terjadi sebelum berakhirnya bulan penyerahan
  • 21. LARANGAN MEMBUAT FAKTUR PAJAK Larangan Membuat Faktur Pajak • Orang Pribadi atau Badan yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dilarang membuat Faktur Pajak. Sanksi • PKP dikenai sanksi administrasi sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak apabila tidak membuat Faktur Pajak, tidak mengisi Faktur Pajak secara lengkap, dan melaporkan Faktur Pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan Faktur Pajak.
  • 22. KETENTUAN PENTING (cont’d) PKP menerbitkan FP setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak saat Faktur Pajak seharusnya dibuat  dianggap tidak menerbitkan FP Konsekuensi bagi PKP Pembeli : tidak dapat mengkreditkan sebagai Pajak Masukan Pengetahuan itu tidak diukur dari pertanyaannya,melainkan dari jawabannya
  • 23. NOTA RETUR • PENGERTIAN… Nota Retur adalah Nota yang dibuat oleh penerima BKP karena adanya pengembalian atas BKP yang telah dibeli/ diterimanya Orang2 yg melontarkan kritik bagi kita pada hakikatnya adalah pengawal jiwa kita, yang bekerja tanpa bayaran
  • 24. PENGEMBALIAN NOTA RETUR OLEH PEMBELI Nota Retur sekurang-kurangnya hrs mencantumkan: • Nomor urut; • Nomor dan tanggal Faktur Pajak dari BKP yang dikembalikan; • Nama, alamat, dan NPWP pembeli; • Nama, alamat, dan NPWP yang menerbitkan Faktur Pajak; • Jenis barang dan harga jual BKP yang dikembalikan; • PPN atas BKP yang dikembalikan; • PPnBM atas BKP yang tergolong mewah yang dikembalikan; • Tanggal pembuatan Nota Retur; • Tanda tangan pembeli.