SlideShare a Scribd company logo

Geopolitik Indonesia

•Download as PPT, PDF•
•
Lusiana Diyan
Lusiana Diyan

Negara Berdasrakan Geografi

News & Politics
1 of 61
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN • (Bagian Kedelapan) • Geopolitik Indonesia • Negara Berdasarkan Geografi • Geopolitik dan Geostrategi • Wawasan Nusantara • Implementasi Wawasan Nusantara dlm • Hukum Kewilayahan • Otonomi DaerahSOEMIARNO/VIII/2006 1
GEOPOLITIK INDONESIA
SOEMIARNO/VIII/2006 3 Negara Berdasarkan Geografi (1) Latar Belakang • Ir. Soekarno “Orang dan tempat tidak dapat dipisahkan” • NKRI Negara Kepulauan Antara dua samudera dan dua benua Berada di Garis Khatulistiwa dan diliwati Geostationary Satelite Orbit (GSO)
SOEMIARNO/VIII/2006 4 Negara Berdasarkan Geografi (2) Bentuk Negara • Negara Daratan (Land Lock Country) • Negara Berbatasan dgn laut Negara Pantai (Coastal archipelago) Negara Pulau (Oceanic archipelago) Negara Kepulauan (Archipelago)
SOEMIARNO/VIII/2006 5 Negara Berdasarkan Geografi (3) Asas Negara Kepulauan (UNCLOS ps 46) • Merupakan suatu kesatuan utuh wilayah, yang batas-batasnya ditentukan oleh laut, dalam lingkungan mana terdapat pulau-pulau dan gugusan pulau-pulau Atau • Merupakan gugusan pulau-pulau dengan perairan diantaranya dan angkasa di atasnya sebagai kesatuan utuh, dengan unsur air sebagai penghubung.
SOEMIARNO/VIII/2006 6 Geopolitik (1) GEOGRAFI TUJUAN NASIONAL GEOPOLITIK POLITIK •Geopolitik : Pengetahuan ttg geomorfologi (konstalasi geografi) & penduduk utk menyelenggarakan Pemerintahan nasional •Geomorfologi (ciri khas) : bentuk, luas, letak/posisi, iklim, sumber daya alam, & penduduk dgn falsafahnya
SOEMIARNO/VIII/2006 7 Geopolitik (2) Geostrategi Geostrategi : merupakan pelaksanaan dari geopolitik POLITIK TUJUAN NASIONAL LINGKUNGAN STRATEGIS KEMITRAAN STRATEGIS
SOEMIARNO/VIII/2006 8 Geopolitik (3) Beberapa Teori Geopolitik (1) Friedrich Ratzel : Teori Ruang  dasar dari teori biologi Charles Darwin Rudolf Kjellen : Teori Kekuatan  mempertegas teori Ratzel (satuan biologis yg intelek) Karl Haushofer : Teori Ruang & Kekuatan 1. Lebensraum “cukup” 2. Swasembada 3. Empat wilayah/region & setiap wilayah dipim- pin bangsa unggul  Eropa–Afrika (Jerman), Rusia-India (Rusia), Asia Timur (Jepang), Amerika (USA)
SOEMIARNO/VIII/2006 9 Geopolitik (4) Beberapa Teori Geopolitik (2) • Sir Walter Raleight : Wawasan Maritim  menguasai laut = menguasai perdagangan  menguasai kekayaan dunia  menguasai dunia  pembangunan armada laut • Alfred Thayer Mahan : Wawasan Maritim  sumber daya laut (termasuk akses ke laut) harus dipertahankan & dimanfaatkan  kekuatan maritim dibangun
SOEMIARNO/VIII/2006 10 Geopolitik (5) Beberapa Teori Geopolitik (3) • Sir Halford Mackinder (teori Benua) - Dunia : 9/12 air, 2/12 pulau dunia, 1/12 pulau - Daerah Jantung, Bulan Sabit Dalam, Bulan Sabit Luar - Kuasai dunia harus kuasai daerah jantung  kekuatan darat
SOEMIARNO/VIII/2006 11 Geopolitik (6) Sir Halford Mackinder (2)
SOEMIARNO/VIII/2006 12 Beberapa Teori Geopolitik (5) Guilio Douhet & William Mitchel  Kekuatan Dirgantara - AU dapat beropersai sendiri  menghancurkan musuh di kandang sendiri (garis belakang) - Kemenangan terakhir ada pada AU Nicholas Spijkman (teori Daerah Batas) - Pivot area (daerah jantung), Offshore continent land (daerah pantai benua Eropa-Asia), Oceanic Belt (pulau diluar Eropa-Asia, Afrika Selatan), New World (benua Amerika) - Gunakan kombinasi Angkatan Perang Geopolitik (7)
SOEMIARNO/VIII/2006 13 Geopolitik (8) Teori Daerah Batas
SOEMIARNO/VIII/2006 14 Geopolitik (9) Implementasi geopolitik bangsa-bangsa • Inggris : Konsep Wawasan Maritim  berupaya menguasai pelabuhan di dunia • Perancis : Konsep Wawasan Benua  berupaya menguasai daratan Eropa • Rusia : Konsep Wawasan Benua  berupaya menguasai daratan untuk mencari daerah panas
SOEMIARNO/VIII/2006 15 Wawasan Nusantara (1) • Geopolitik Indonesia = Wawasan Nusantara • Nusantara : Nusa diantara air  Negara Kepulauan • Asas negara kepulauan diperjuangkan oleh Bangsa Indonesia sejak tahun 1957 (Deklarasi Juanda) & disetujui bangsa lain tahun 1982 di Montego Bay, Jamaica (UNCLOS) • Ciri Khas Indonesia : diapit 2 samudera & 2 benua, di bawah orbit GSO
SOEMIARNO/VIII/2006 16 Wawasan Nusantara (2) Teori Terbentuknya Wawasan Nasional DIRI BANGSA SEJARAH BUDAYA KONSTITUSI UUD B A N G S A A S P I R A S I W A W A S A N N A S I O N A L TUJUAN NASIONAL LINGKUNGAN (GEOGRAFI) DRIVES MOTIVE FALSAFAH IDIOLOGI
SOEMIARNO/VIII/2006 17 Wawasan Nusantara (3) MENELITI MENINJAU MENGAMATI MENANGGAPI MEMANDANG TINJAUAN PANDANGAN, CARA PANDANG KONSEPSI Cara pandang suatu bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, merupakan hasil perenungan kultural, historis, georafis/ruang hidup, Idealisme, ideologi/falsafah, konstitusi, aspirasi, identitas, integritas kelangsungan hidup dan perkembangan kehidupannya serta kemampuannya/ daya saingnya. Cara pandang bangsa Indonesia : Tentang diri dan lingkungannya yang sarwa nusantara, dalam lingkungan strategi yang dinamik, berdasarkan Pancasila & UUD 45. Persatuan dan kesatuan untuk mencapai tujuan nasional WAWAS WAWASAN WAWASAN NASIONAL WAWASAN NUSANTARA
SOEMIARNO/VIII/2006 18 Wawasan Nusantara (4) Wawasan Nusantara (secara skematis) Sejarah Bangsa Aspirasi Bangsa Lingkungan Geopolitik Geostrategi Wawasan Nusantara Tujuan ke dalam: Mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan alamiah: Trigatra: Geografi, Sumber daya alam, Penduduk Sosial: Pancagatra Ipoleksosbudhankam Tujuan Keluar: Ikut serta mewujudkan kebaha-giaan, ketertiban perdamaian seluruh umat manusia Tujuan Nasional Cita-cita nasional
SOEMIARNO/VIII/2006 19 Wawasan Nusantara (5) Peranan • Mewujudkan persatuan & kesatuan yang serasi & selaras segenap aspek kehidupan nasional • Menumbuhkan rasa tanggung jawab atas pemanfaatan lingkungan • Menegakkan kekuasaan guna melindungi kepentingan nasional • Merentang hubungan internasional dalam upaya ikut menegakkan perdamaian dunia
SOEMIARNO/VIII/2006 20 Wawasan Nusantara (6) Kedudukan Konsep • Doktrin dasar himpunan prinsip yg diajar- kan, dianjurkan & diterima sbg kebenaran utk dijadikan pedoman melaksanakan kegiatan dlm upaya capai TUNAS • Doktrin dasar  timbul dari pemikiran yg bersifat falsafah • Paradigma kehidupan nasional : - Pancasila : Filsafat negara - UUD-45 : Konstitusi negara - Wawasan Nusantara & Ketahanan Nasional : doktrin dasar pengaturan kehidupan nasional
SOEMIARNO/VIII/2006 21 Wawasan Nusantara (7) Wajah Wawasan Nusantara Merupakan gambaran situasi & kondisi yang dihadapi : Landasan konsepsi Geostrategi Wawasan Pembangunan Nasional Wawasan Pertahanan dan Keamanan Wawasan Kewilayahan
SOEMIARNO/VIII/2006 22 Wawasan Nusantara (8) Tantangan dari Dalam • Memahami Deklarasi Juanda  asas negara kepulauan • Memahami “Tanah Air”  negara kepulauan/ benua maritim Indonesia • Hakekat laut  dipahami • Menghilangkan “Faham TZMKO 442/1939” (luas wilayah berdasarkan contour pulau) • Tinjau UU Otoda (UU no 32/2004)  ps 18 ayat (4) dan (5) • PAD >< Kerusakan Lingkungan • RTRW Pusat >< Daerah
SOEMIARNO/VIII/2006 23 Wawasan Nusantara (9) Tantangan dari Luar Akibat diberlakukannya asas negara kepulauan, banyak negara banyak berkepentingan : • Negara-negara ASEAN termasuk Australia • Negara-negara yg berkepentingan terhadap perikanan • Negara-negara maritim yang memiliki armada niaga besar • Negara maritim besar dalam rangka mencapai global strategi Kusumaatmadja, 2002 : 26
SOEMIARNO/VIII/2006 24 Implementasi Wawasan Nusantara Dalam Hukum Kewilayahan (1) Wawasan Kewilayahan Woerjaningrat : = Hindia Belanda M. Yamin : Nusantara (dalam arti luas termasuk Malaya, Timor, Seluruh Kalimantan, Papua dan Tumasek) Soekarno : Tanah-air (tanah dan air satu kesatuan) tidak dapat dipisahkan dengan orang
SOEMIARNO/VIII/2006 25 Implementasi Wawasan Nusantara Dalam Hukum Kewilayahan (2) Deklarasi Juanda • Perubahan atas Ordonantie no. 442/1939 tentang TZMKO 1939 • Point to point theory  tidak lagi low water line (contour line)  garis lurus dari titik terluar pulau terluar • Laut teritorial 12 mil laut dan laut antara 2 pulau • Memaknai tanah-air (nusantara)  Benua Maritim Indonesia
SOEMIARNO/VIII/2006 26 Implementasi Wawasan Nusantara Dalam Hukum Kewilayahan (3) DEKLARASI JUANDA 13 DESEMBER 1957 1. BENTUK GEO INDONESIA SBG NEG. KEPULAUAN MEMPUNYAI SIFAT & CORAK TERSENDIRI 2. PENENTUAN BATAS LAUTAN TERITORIAL SEBAGAIMANA “TZMKO 1939” TIDAK SESUAI LAGI DENGAN KEPENTINGAN BANGSA INDONESIA. 3. PENENTUAN GARIS BATAS LAUT TERITORIAL DIUKUR 12 MIL DARI TITIK-TITIK TERLUAR PULAU TERLUAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA. 4. SETIAP NEGARA YANG BERDAULAT BERHAK & WAJIB UTK MENGAMBIL TINDAKAN YANG DIPANDANG PERLU UNTUK MELINDUNGI KEUTUHAN & KESELAMATAN BANGSA “ … BAHWA SEGALA PERAIRAN DI SEKITAR, DIANTARA & YG MENGHUBUNGKAN PULAU-PULAU ATAU BAGIAN PULAU-PULAU YANG TERMASUK DARATAN INDONESIA MERUPAKAN BAGIAN DARI PERAIRAN NASIONAL INDONESIA UNDANG-UNDANG NO, 4/PRP 1960
SOEMIARNO/VIII/2006 27
SOEMIARNO/VIII/2006 28 Implementasi Wawasan Nusantara Dalam Hukum Kewilayahan (5) Hakekat Laut (1) • Bebas, merdeka & bergerak • Relatif tetap & tidak mudah dirusak • Datar tidak dapat dipakai sembunyi • Tidak dapat dikuasai secara mutlak • Tidak dapat dikapling  sulit diberi tanda • Alat angkut volume besar • Sebagai macam-macam medium
SOEMIARNO/VIII/2006 29 Implementasi Wawasan Nusantara Dalam Hukum Kewilayahan (6) Hakekat Laut (2) KONSEP KLASIK (TRADISIONAL/ KUNO) KONSEP PERANG LAUT (SEA DENIAL–SEAASSERTION) KONSEP HUKUM (INTERNATIONAL) •Mare Leberum (Hugo Grotius) •Common Heritage of Mankind •Res Nulius tak ada pemilik •Res Communis Omnium hak bersama •First Come First Serve •Sea is a whole in one • ABSOLUTE CONTROL • DISPUTING CONTROL • EXERCISING CONTROL •HIGH SEAS •EEZ •CONTINENTAL SHELF •CONTIGUOUS ZONE •ARCHIPELAGIC WATERS •TERRITORIAL SEA •INTERNAL WATER
SOEMIARNO/VIII/2006 30 Implementasi Wawasan Nusantara Dalam Hukum Kewilayahan (7) Hukum Laut - Konsep berkembang setelah teknologi kapal & pelabuhan Inggris & Belanda mengungguli teknologi perkapalan Spanyol & Portugal - Perubahan orientasi komoditi perdagangan - Res Nulius >< Res Communis - Hugo Grotius  Mare Liberum - John Selden  Mare Clausum - Hugo Grotius  milik neg. pantai sepanjang dpt dikuasai dari darat - John Selden  hak lintas damai - Cornelis van Bijenkerschoek  3 mil garis pantai (con- tour (contour line) saat pasang surut - Juanda  12 mil garis pangkal (base line)
SOEMIARNO/VIII/2006 31 12 MIL 24 MIL 200 S/D 350 MIL LANDAS CONTTNEN ZONA TAMBAHAN LAUT TERITORIAL LAUT BEBAS ZEE PERAIRAN PEDALAMAN PERAIRAN KEPULAUAN DARATAN
SOEMIARNO/VIII/2006 32 Implementasi Wawasan Nusantara Dalam Hukum Kewilayahan (9) Hak Neg.Lain atas Wil.Neg.Kepulauan • Lintas Damai : bernavigasi melalui laut teritorial suatu negara sepanjang tak merugikan perdamaian, ketertiban & keamanan. • Lintas Transit : bernavigasi melintasi pada selat yg digunakan untuk pelayaran internasional antara laut lepas/ZEE yang satu ke laut lepas/ZEE yg lain. • Alur Laut Kepulauan :  Alur yg ditentukan Neg. Kepulauan utk alur laut & jalur penerbangan di atasnya yg cocok digunakan utk kapal & pesawat terbang asing  Alur ditentukan dengan merangkai garis sumbu pada peta ka- pal & pesawat terbang, tidak boleh melintas lebih dari 25 mil kiri/kanan garis sumbu
SOEMIARNO/VIII/2006 33 Implementasi Wawasan Nusantara Dalam Hukum Kewilayahan (10) Alur Laut Kepulauan Indonesia
SOEMIARNO/VIII/2006 34 Implementasi Wawasan Nusantara Dalam Hukum Kewilayahan (11) Hukum Dirgantara • Sebagai bag hukum internasional • Pasal 38 (1) Statuta Internasioanal (Court of Justice) • Ada 5 kategori sumber hukum internasional : • Konvensi/Traktat/Perjanjian Internasional • Hkm Kebiasaan Internasional • Prinsip-prinsip Hukum yg diakui negara ² • Keputusan Pengadilan Internasional • Ajaran Pendapat ahli hukum internasional
SOEMIARNO/VIII/2006 35 Wil. Udara Nasional RUANG UDARA BEBAS Teritorial Darat Laut Teritorial 12 MIL Zona Tambahan 24 Mil ZEE 200 Mil Landas Kontinen 350 (KEDAULATAN) (YURISDIKSI)
SOEMIARNO/VIII/2006 36 DARATAN RUANG UDARA WILAYAH KEDAULATAN RUANG ANTARIKSA ( WILAYAH KEPENTINGAN ) RUANG UDARA BEBAS RUANG UDARA BEBAS LAUT TERITORIAL DARATAN LAUT TERITORIAL
SOEMIARNO/VIII/2006 37 Implementasi Wawasan Nusantara Dalam Hukum Kewilayahan Geostationary Satellite Orbit (GSO) • Geostationary Satellite Orbit : - suatu orbit yg berbentuk cincin terletak pada enam radian bumi di atas garis khatulistiwa - Utk menempatkan satelit komunikasi agar satelit tsb pada posisi tetap di ruang angkasa terhadap bumi - Ketinggian GSO + 36.000 km • Tiga Keunikan GSO : - Ukuran terbatas : tebal + 30 km, lebar + 15 km - Satelit pada orbit ini akan mengelilingi bumi dari barat ke timur dgn masa orbit + 24 jam (23 jam, 56 menit, 4 detik) - GSO hanya ada pada padang Khatulistiwa • GSO menjadi sumber daya alam terbatas - Panjang Garis Khatulistiwa Indonesia : 6.110 km, GSO Indonesia : 9.997 km atau 12,8 % dari kelililing GSO
SOEMIARNO/VIII/2006 38 Implenetasi Wawasan Nusantara Dalam Hukum Kewilayahan Hukum Dirgantara Ket: A = Ruang Udara Nasional Indonesia B = Ruang Udara Bebas/ Negara lain A,B,C, = Atmosfir Bumi D, E = Ruang Angkasa (Bebas untuk kemanusiaan dan milik bersama) Y = Orbit Geostarioner (GSO) BUMIE Y D C B Y Y 5.140KM + 35.871KM A A 12,82% 33.979,07KM DEKLARASI BOGOTA 1976 GSO Indonesia
SOEMIARNO/VIII/2006 39 Otonomi Daerah (1) Latar Belakang (1) : Pelayanan langsung kepada rakyatSentralisasi : Pemerintah diatur dari pusat Desentralisasi Dekonsentrasi : tidak semua tugas2 teknis dapat dilaksanakan Pemda Filosofi  Pemda ada, ada rakyat yang dilayani  Rakyat beri legitimasi Output  Public goods & Public regulation
SOEMIARNO/VIII/2006 40 Otonomi Daerah (2) Latar Belakang (2) • Tidak semua pemimpin daerah—termasuk politisi—yang menyadari filosofi tersebut • Berusaha memperbesar PAD • Pemekaran wilayah • Wilayah terisolasi—dari akses nyata & maya— menjadi hinterland • Frontier : hinterland di perbatasan dengan negeri jiran
SOEMIARNO/VIII/2006 41 Geopolitik & Otonomi Daerah • PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEM. PUS & PEM. DAERAH (UU no 33/2004) Pajak Bumi Bangunan PEMERINTAH Pajak Bumi dan Bangunan 10% Perrolehan hak atas tanah & Bangunan 20% PROVINSI Pajak Bumi Bangunan 90% Perolehan hak atas Tanak atas tanah & Bangunan 80% KAB/ KOTA Hak Pemerintah atas PBB dan perolehan Hak atas Tanah Bangunan oleh Pemerintah Pusat dibangikan kepada Kab/ Kota
SOEMIARNO/VIII/2006 42 Geopolitik & Otonomi Daerah Kehutanan Pertambang- an umum Perikanan PEMERINTAH Kehutanan iuran HPH 20% Provisi Hasil H 20% PROVISI Kehutanan iuran HPH 16% Provisi Hasil H 16% KAB/ KOTA Kehutanan iuran HPH 64% Provisi Hasil H 32% Untuk kab/kota lain dalam Provinsi 32% Pertambangan Umum Land rent 20% Explor & Exploi 20% Pertambangan Umum Land Rent 16% Explor & Exploi 16% Pertambangan Umum Land Rent 64% Explor & Exploi 32% Perikanan Pungutan Pengusahaan & Hasil Perikanan Perikanan Pungutan Pengusahaan & Hasil Perikanan Perikanan Jatah daerah dibagikan merata pada setiap Kab/ kota •PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT & PEMERINTAH DAERAH (UU no 33/2004)
SOEMIARNO/VIII/2006 43 Geopolitik & Otonomi Daerah • PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH TAMBANG MINYAK & GAS ALAM PEMERINTAH Minyak Bumi 85 % PROVINSI Minyak Bumi 3% KAB/KOTA Minyak Bumi 6% Utk kab/kota lain dlm Provinsi 6% Gas alam 70% Gas alam 6% Gas alam 12% Utk kab/kota lain dlm Provinsi 12%
SOEMIARNO/VIII/2006 44 Wasantara & Otonomi Daerah Beranda Depan (Daerah Frontier) • Ekonomi  kemudahan mendapatkan kebutuhan hidup • Sosial Budaya  kesamaan sub- kultur & kemudahan social security • Politik  kepastian hukum  dapat terjadi tuntutan referendum Sunardi. 2002 ; 175
SOEMIARNO/VIII/2006 45 12 PULAU TERLUAR RAWAN DIKUASAI NEGARA JIRAN
SOEMIARNO/VIII/2006 46 12 PULAU TERLUAR RAWAN DIKUASAI NEGARA TETANGGA No NAMA PULAU SPESIFIKASI NEGARA TETANGGA RAWAN 1 P. RONDO Kab. Sabang NAD Tdk ada Penduduk Penjaga Mercusuar India Illegal Fishing 2 P.BERHALA Kab. Serdang Bedagai SumUt Tak ada Penduduk Luas: ± 2,5 km² Malaysia Illegal Fishing 3 P. SEKATUNG Kab. Natuna Kepulauan Riau Tdk ada Penduduk Luas: ± 0,3 km² Vietnam Illegal Fishing 4 P. NIPAH Kota Batam Riau Tdk ada penduduk Luas: ± 60 ha, 80% karang, 20% pasir Singapura Tenggelam Pelayaran International 5 P.MANORE Kab. Sangihe Sulawesi Utara Penduduk ± 640 jw Luas: ± 214,49 km² Filipina Check Point Border Crossing Illegal Fishing 6 P. MIANGAS Kab. Talaud Sulawesi Utara Pend ± 678 jiwa. Luas: ± 3,15 km² Ada Listrik Filipina dr Filipina 48 mil dr Kec. 145 mil Penyeludupan Terorisme Mata Uang Peso
SOEMIARNO/VIII/2006 47 12 PULAU TERLUAR RAWAN DI KUASAI NEGARA TETANGGA NO NAMA PULAU SPESIFIKASI NEGARA TETANGGA RAWAN 7 P. MARAMPIT Kab. Talaud Sulawesi Utara Penduduk + 1436 jiwa Luas : + 12 km² Filipina Belum ada sarana Illegal Fishing Effective Occupation 8 P. FANI Kab. Raja Ampat Papua Ada penduduk Luas : + 9km² Palau 220 km² dari Sorong 35 jam pelayaran Illegal Fishing Effective Occupation 9 P. FANILDO Kab. Biak Numfar Papua Tak ada penduduk Luas : + 9 km² Palau 280 km dari Kabupaten Illegal Fishing Effective Occupation 10 P. BRAS Kab. Biak Numfor Papua Penduduk + 50 jiwa Luas : + 3.375 km Republik Palau Jarak dari Kab 280 km dari P. Supriori 240 km Illegal Fishing Effective Occupation 11 P. DANA Kab. Kupang Nusa Tenggara Timur Tak Ada Penduduk Dari P. Rote 4 km Dari Kupang 120 km Australia Pintu masuk ALKI III Illegal Fishing Effective Occupation 12 P. BATEK Kab. Kupang Nusa Tenggara Timur Tak ada Penduduk Luas : + 25 ha Tempat Penyu bertelur Migrasi Lumba-lumba Timor Leste Sebelah Utara ALKI III Illegal Fishing Effective Occupation
SOEMIARNO/VIII/2006 48 KETERSEBARAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR INDONESIA NEGARA TETANGGA NAD 6 India 6 Sumut 3 Malaysia 17 Kep Riau 20 Singapura 4 Sumbar 2 Vietnam 3 Bengkulu 2 Filipina 11 Lampung 1 Australia 27 Banten 1 Timor Leste 6 Jabar 1 Palau 7 Jateng 1 Papua Niugini 1 Jatim 3 Thailand 9 NTB 1 NTT 5 Kaltim 4 Sulteng 3 Sulut 11 Maluku Utara 1 Maluku 18 Papua 9
SOEMIARNO/VIII/2006 49 GEOPOLITIK INDONESIA
SOEMIARNO/VIII/2006 50 Wasantara & Otonomi Daerah Penataan Ruang (filosofi yg mendasari) Pemanfaatan ruang utk kepentingan semua orang secara terpadu, efektif, efisien, serasi, selaras, & berkelanjutan Keterbukaan, persamaan, keadilan & perlindungan hukum
SOEMIARNO/VIII/2006 51 Wasantara & Otonomi Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah • RTRW harus melalui Perda • Standarisasi penataan RTRW  selama ini mengacu pada negara kontinen • Pengaturan wilayah pantai kurang jelas (belum ada marine cadastre) • Kerusakan lingkungan tidak terhindar
SOEMIARNO/VIII/2006 52 Wasantara & Otonomi Daerah (Marine cadastre) • Banyak pulau yg belum bernama • Dokumentasi nasional • Pendaftaran ke PBB • Kasus Sipadan-Legitan jangan terjadi lagi • Pembagian wilayah akan lebih akurat • Jangan sampai kita merasa kehilangan tetapi tidak tahu apa yang hilang
SOEMIARNO/VIII/2006 53 Geopolitik Negara ASEAN & Australia Negara (kecil & maju) cenderung menerapkan teori Ratzel & Haushoffer • Malaysia : membangun daerah perbatasan lebih baik dari negara tetangga, silent occupation • Singapura : upaya reklamasi pantai & jasa per- ekonomian dunia • Filipina : pengaruh sosial, budaya dan ekonomi, silent occupation • Palau : silent occupation • Papua Nugini : pengaruh sosial, sosial dan eko-nomi • Australia : Australian Maritime Indentification Zone • Timor Leste : tidak mustahil meniru Malaysia
SOEMIARNO/VIII/2006 54 Peta AMIZ (dari Kompas)
SOEMIARNO/VIII/2006 55 Perkembangan Geopolitik & Geostrategi Negara Maju Q.Wright : dunia menyempit, percepatan jalan sejarah memicu dunia tanpa batas. Q.Wright : Kebangkitan demokrasi perang fisik di NSB. Benturan budaya : sembilan peradaban saling berha- dapan. NM : berdalih perangi terorisme internasional Teknologi informatika merupakan “imperialisme” baru (tidak melalui perang fisik). Wright, 1941 : 5 s/d 8 Huntington, 1996 : 100
SOEMIARNO/VIII/2006 56 Upaya Menghadapi Geopolitik & Geostrategi Negara Tetangga • Mengadapi ASEAN & Australia - Waspadai “silent occupation” - Pemantapan & pembinaan kekuatan maritim - AMIZ  kita harus inventarisasi pulau2 - Waspadai “Five Power Defence Arrangement” - Kunjungan Presiden/Wapres ke perbatasan sangat perlu
SOEMIARNO/VIII/2006 57 Upaya Menghadapi Geopolitik & Geostrategi Negara Besar • Menghadapi negara yang berkepentingan dengan perikanan  Meningkatkan kemampuan nelayan (nelayan pantai  nelayan laut)  Pembangunan desa pantai  Nelayan menjadi monitor terhadap penggang- gu negara kita thd : pencurian ikan, pence- maran lingkungan, perusakan alat navigasi
SOEMIARNO/VIII/2006 58 Upaya Menghadapi Geopolitik & Geostrategi Negara Besar • Armada angkutan laut negara besar  Negara besar tetap ingin berperan dalam era globalisasi  ALKI tidak perlu ditambah (permintaan IMO sebaiknya tidak disetujui)  ALKI diinformasikan lebih intensif kepada masyarakat maritim  Masyarakat maritim proaktif mengawasi  Konflik daerah banyak terjadi di tempat yang dilalui ALKI
SOEMIARNO/VIII/2006 59 Upaya Menghadapi Geopolitik & Geostrategi Negara Jiran • Amerika Serikat & Rusia (sebelum pecah)  Negara-negara ini semula menentang konsep negara Nusantara  Usul/meminta ALKI diperbanyak  negara nusantara menjadi terbuka  Pengupayaan Inner water menjadi high seas tetap ditolak (memudahkan gerakan AL neg. adidaya)
SOEMIARNO/VIII/2006 60 Perenungan Menghadapi Masa Depan • Konsep RTRW yg meliputi tanah & laut pedalaman disusun dgn lugas dan tepat • Super power menghendaki kita lebih terbuka • Membangun kekuatan armada laut (TNI, niaga, perikanan, industri, prasarana maritim) • Meningkatkan kemampuan nelayan agar tidak tersesat dan mampu membaca peta
SOEMIARNO/VIII/2006 61 Naskah Rujukan • UU no. 6/1996 ttg Perairan Indonesia • UU no.23/1996 ttg Pengelolaan Lingkungan Hidup • UU no.32/2004 ttg Pemerintahan Daerah • UU no.33/2004 ttg Perimbangan Keuangan Anta Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah • Anderson, Benedict. 2002. Imagined Communities. Yogyakarta : Insist • Basrie, Chaidir, Drs, MSi, 1995, Wawasan Nusantara, Serpong : LIH ITI • Ditjen Dikti, 2002. Modul Acuan Proses Pembelajaran MPK Dik Kewarganegaraan. Jakarta : Ditjen Dikti Dep Dik Nas • Djalal, Hasjim. 1995, Indonesia and the Law of the Sea, Jakarta : CSIS • Hardjasumantri, Kusnadi, 1989,Hukum Tata Lingkungan, Yogyakarta : UGM Pres • Huntington, Samuel P.,1996, The Clash of Civilization and the Remaking of the World Order. London : Touchtone • Kusumatmadja, Prof. DR. Mochtar, SH, LLM.,2003, Konsepsi Hukum Negara Nusan- • tara Pada Konferensi Hukum Laut III, Bandung : Alumni • Roberts, J.M., 2002, The New Pinguin History of the World, London, UK : Pimguin • Sekretariat Negara RI, TT, Himpunan Risalah Sidang-sidang BPUPKI dan PPKI yang berhubungan Penyusunan UUD 45. Jakarta : Setneg RI • Soemiarno, S, 2005, Ambalat dan Konflik Kepentingan (naskah Seminar), Semarang : UNNES • Sunardi, RM, 2004, Pembinaan Ketahanan Bangsa Dalam Rangka Memperkokoh Keu- tuhan NKRI. Jakarta : PT Kuaternita Adidarma • Wright, Quincy, 1942, Study of War. Chicago Ill. : The University of Chicago Press • Zen, M.T., 2005, System Pertahanan Untuk Ketahanan Nasional,(naskah pertemuan Menhan dgn Forum Rektor, Jakarta, Dep Han.

Recommended

Uu 16 2002
Uu 16 2002Uu 16 2002
Uu 16 2002
People Power
 
Kelompok kwn 9
Kelompok kwn 9Kelompok kwn 9
Kelompok kwn 9
Rayvicky Asmarayandhie
 
Bahan tayang pwp3 wt-ddrtp 2016
Bahan tayang pwp3 wt-ddrtp 2016Bahan tayang pwp3 wt-ddrtp 2016
Bahan tayang pwp3 wt-ddrtp 2016
hadiarnowo
 
Penerapan Konservasi Tanah Pada Lahan Pasir
Penerapan Konservasi Tanah Pada Lahan PasirPenerapan Konservasi Tanah Pada Lahan Pasir
Penerapan Konservasi Tanah Pada Lahan Pasir
aditya
 
Pulau pulau terluar
Pulau pulau terluarPulau pulau terluar
Pulau pulau terluar
Muhammad Hafidh
 
1.presentasi wawasan kemaritimangdhd
1.presentasi wawasan kemaritimangdhd1.presentasi wawasan kemaritimangdhd
1.presentasi wawasan kemaritimangdhd
volcart
 
Wawasan nusantara
Wawasan nusantaraWawasan nusantara
Wawasan nusantara
natal kristiono
 
6. Wawasan Nusantara.pptx
6. Wawasan Nusantara.pptx6. Wawasan Nusantara.pptx
6. Wawasan Nusantara.pptx
LukkiLukitawati
 

Recommended

Uu 16 2002
Uu 16 2002Uu 16 2002
Uu 16 2002
People Power
 
Kelompok kwn 9
Kelompok kwn 9Kelompok kwn 9
Kelompok kwn 9
Rayvicky Asmarayandhie
 
Bahan tayang pwp3 wt-ddrtp 2016
Bahan tayang pwp3 wt-ddrtp 2016Bahan tayang pwp3 wt-ddrtp 2016
Bahan tayang pwp3 wt-ddrtp 2016
hadiarnowo
 
Penerapan Konservasi Tanah Pada Lahan Pasir
Penerapan Konservasi Tanah Pada Lahan PasirPenerapan Konservasi Tanah Pada Lahan Pasir
Penerapan Konservasi Tanah Pada Lahan Pasir
aditya
 
Pulau pulau terluar
Pulau pulau terluarPulau pulau terluar
Pulau pulau terluar
Muhammad Hafidh
 
1.presentasi wawasan kemaritimangdhd
1.presentasi wawasan kemaritimangdhd1.presentasi wawasan kemaritimangdhd
1.presentasi wawasan kemaritimangdhd
volcart
 
Wawasan nusantara
Wawasan nusantaraWawasan nusantara
Wawasan nusantara
natal kristiono
 
6. Wawasan Nusantara.pptx
6. Wawasan Nusantara.pptx6. Wawasan Nusantara.pptx
6. Wawasan Nusantara.pptx
LukkiLukitawati
 
Komunikasi Bisnis yang Efektif
Komunikasi Bisnis yang EfektifKomunikasi Bisnis yang Efektif
Komunikasi Bisnis yang Efektif
Lusiana Diyan
 
Berkomunikasi dalam Tim
Berkomunikasi dalam TimBerkomunikasi dalam Tim
Berkomunikasi dalam Tim
Lusiana Diyan
 
Berkomunikasi di Dunia dengan Keragaman
Berkomunikasi di Dunia dengan KeragamanBerkomunikasi di Dunia dengan Keragaman
Berkomunikasi di Dunia dengan Keragaman
Lusiana Diyan
 
Menulis Pesan Bisnis
Menulis Pesan BisnisMenulis Pesan Bisnis
Menulis Pesan Bisnis
Lusiana Diyan
 
Kemampuan Berkomunikasi 6 - Menyelesaikan Pesan Bisnis
Kemampuan Berkomunikasi 6 - Menyelesaikan Pesan BisnisKemampuan Berkomunikasi 6 - Menyelesaikan Pesan Bisnis
Kemampuan Berkomunikasi 6 - Menyelesaikan Pesan Bisnis
Lusiana Diyan
 
Menulis Pesan Bisnis
Menulis Pesan BisnisMenulis Pesan Bisnis
Menulis Pesan Bisnis
Lusiana Diyan
 
Vocabulary Engineering Enrichment 3
Vocabulary Engineering Enrichment 3Vocabulary Engineering Enrichment 3
Vocabulary Engineering Enrichment 3
Lusiana Diyan
 
Vocabulary Engineering Enrichment 2
Vocabulary Engineering Enrichment 2Vocabulary Engineering Enrichment 2
Vocabulary Engineering Enrichment 2
Lusiana Diyan
 
Vocabulary Engineering Enrichment
Vocabulary Engineering EnrichmentVocabulary Engineering Enrichment
Vocabulary Engineering Enrichment
Lusiana Diyan
 
DESIGN THINGKING & PROJECT MANAGEMENT
DESIGN THINGKING & PROJECT MANAGEMENTDESIGN THINGKING & PROJECT MANAGEMENT
DESIGN THINGKING & PROJECT MANAGEMENT
Lusiana Diyan
 
Tutorial Membuat Simple Crane Menggunakan Coppeliasim
Tutorial Membuat Simple Crane Menggunakan CoppeliasimTutorial Membuat Simple Crane Menggunakan Coppeliasim
Tutorial Membuat Simple Crane Menggunakan Coppeliasim
Lusiana Diyan
 
CRUD pada Android Studio menggunakan MySQL
CRUD pada Android Studio menggunakan MySQLCRUD pada Android Studio menggunakan MySQL
CRUD pada Android Studio menggunakan MySQL
Lusiana Diyan
 
Kontrol LED melalui Web Server
Kontrol LED melalui Web ServerKontrol LED melalui Web Server
Kontrol LED melalui Web Server
Lusiana Diyan
 
Installasi NodeMCU
Installasi NodeMCUInstallasi NodeMCU
Installasi NodeMCU
Lusiana Diyan
 
Akses GPIO pada Raspberry Pi
Akses GPIO pada Raspberry PiAkses GPIO pada Raspberry Pi
Akses GPIO pada Raspberry Pi
Lusiana Diyan
 
Building A Simple Robot in VREP
Building A Simple Robot in VREPBuilding A Simple Robot in VREP
Building A Simple Robot in VREP
Lusiana Diyan
 
Tutorial Menggunakan Software Eagle
Tutorial Menggunakan Software EagleTutorial Menggunakan Software Eagle
Tutorial Menggunakan Software Eagle
Lusiana Diyan
 
Proses Rekayasa Perangkat Lunak
Proses Rekayasa Perangkat LunakProses Rekayasa Perangkat Lunak
Proses Rekayasa Perangkat Lunak
Lusiana Diyan
 
Produk Rekasaya Perangkat Lunak
Produk Rekasaya Perangkat LunakProduk Rekasaya Perangkat Lunak
Produk Rekasaya Perangkat Lunak
Lusiana Diyan
 
Open Loop Analog Control System - Motor DC
Open Loop Analog Control System - Motor DCOpen Loop Analog Control System - Motor DC
Open Loop Analog Control System - Motor DC
Lusiana Diyan
 

More Related Content

More from Lusiana Diyan

Kemampuan Berkomunikasi 6 - Menyelesaikan Pesan Bisnis
Kemampuan Berkomunikasi 6 - Menyelesaikan Pesan BisnisKemampuan Berkomunikasi 6 - Menyelesaikan Pesan Bisnis
Kemampuan Berkomunikasi 6 - Menyelesaikan Pesan Bisnis
Lusiana Diyan
 

More from Lusiana Diyan (20)

Komunikasi Bisnis yang Efektif
Komunikasi Bisnis yang EfektifKomunikasi Bisnis yang Efektif
Komunikasi Bisnis yang Efektif
 
Berkomunikasi dalam Tim
Berkomunikasi dalam TimBerkomunikasi dalam Tim
Berkomunikasi dalam Tim
 
Berkomunikasi di Dunia dengan Keragaman
Berkomunikasi di Dunia dengan KeragamanBerkomunikasi di Dunia dengan Keragaman
Berkomunikasi di Dunia dengan Keragaman
 
Menulis Pesan Bisnis
Menulis Pesan BisnisMenulis Pesan Bisnis
Menulis Pesan Bisnis
 
Kemampuan Berkomunikasi 6 - Menyelesaikan Pesan Bisnis
Kemampuan Berkomunikasi 6 - Menyelesaikan Pesan BisnisKemampuan Berkomunikasi 6 - Menyelesaikan Pesan Bisnis
Kemampuan Berkomunikasi 6 - Menyelesaikan Pesan Bisnis
 
Menulis Pesan Bisnis
Menulis Pesan BisnisMenulis Pesan Bisnis
Menulis Pesan Bisnis
 
Vocabulary Engineering Enrichment 3
Vocabulary Engineering Enrichment 3Vocabulary Engineering Enrichment 3
Vocabulary Engineering Enrichment 3
 
Vocabulary Engineering Enrichment 2
Vocabulary Engineering Enrichment 2Vocabulary Engineering Enrichment 2
Vocabulary Engineering Enrichment 2
 
Vocabulary Engineering Enrichment
Vocabulary Engineering EnrichmentVocabulary Engineering Enrichment
Vocabulary Engineering Enrichment
 
DESIGN THINGKING & PROJECT MANAGEMENT
DESIGN THINGKING & PROJECT MANAGEMENTDESIGN THINGKING & PROJECT MANAGEMENT
DESIGN THINGKING & PROJECT MANAGEMENT
 
Tutorial Membuat Simple Crane Menggunakan Coppeliasim
Tutorial Membuat Simple Crane Menggunakan CoppeliasimTutorial Membuat Simple Crane Menggunakan Coppeliasim
Tutorial Membuat Simple Crane Menggunakan Coppeliasim
 
CRUD pada Android Studio menggunakan MySQL
CRUD pada Android Studio menggunakan MySQLCRUD pada Android Studio menggunakan MySQL
CRUD pada Android Studio menggunakan MySQL
 
Kontrol LED melalui Web Server
Kontrol LED melalui Web ServerKontrol LED melalui Web Server
Kontrol LED melalui Web Server
 
Installasi NodeMCU
Installasi NodeMCUInstallasi NodeMCU
Installasi NodeMCU
 
Akses GPIO pada Raspberry Pi
Akses GPIO pada Raspberry PiAkses GPIO pada Raspberry Pi
Akses GPIO pada Raspberry Pi
 
Building A Simple Robot in VREP
Building A Simple Robot in VREPBuilding A Simple Robot in VREP
Building A Simple Robot in VREP
 
Tutorial Menggunakan Software Eagle
Tutorial Menggunakan Software EagleTutorial Menggunakan Software Eagle
Tutorial Menggunakan Software Eagle
 
Proses Rekayasa Perangkat Lunak
Proses Rekayasa Perangkat LunakProses Rekayasa Perangkat Lunak
Proses Rekayasa Perangkat Lunak
 
Produk Rekasaya Perangkat Lunak
Produk Rekasaya Perangkat LunakProduk Rekasaya Perangkat Lunak
Produk Rekasaya Perangkat Lunak
 
Open Loop Analog Control System - Motor DC
Open Loop Analog Control System - Motor DCOpen Loop Analog Control System - Motor DC
Open Loop Analog Control System - Motor DC
 

Geopolitik Indonesia

  • 1. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN • (Bagian Kedelapan) • Geopolitik Indonesia • Negara Berdasarkan Geografi • Geopolitik dan Geostrategi • Wawasan Nusantara • Implementasi Wawasan Nusantara dlm • Hukum Kewilayahan • Otonomi DaerahSOEMIARNO/VIII/2006 1
  • 3. SOEMIARNO/VIII/2006 3 Negara Berdasarkan Geografi (1) Latar Belakang • Ir. Soekarno “Orang dan tempat tidak dapat dipisahkan” • NKRI Negara Kepulauan Antara dua samudera dan dua benua Berada di Garis Khatulistiwa dan diliwati Geostationary Satelite Orbit (GSO)
  • 4. SOEMIARNO/VIII/2006 4 Negara Berdasarkan Geografi (2) Bentuk Negara • Negara Daratan (Land Lock Country) • Negara Berbatasan dgn laut Negara Pantai (Coastal archipelago) Negara Pulau (Oceanic archipelago) Negara Kepulauan (Archipelago)
  • 5. SOEMIARNO/VIII/2006 5 Negara Berdasarkan Geografi (3) Asas Negara Kepulauan (UNCLOS ps 46) • Merupakan suatu kesatuan utuh wilayah, yang batas-batasnya ditentukan oleh laut, dalam lingkungan mana terdapat pulau-pulau dan gugusan pulau-pulau Atau • Merupakan gugusan pulau-pulau dengan perairan diantaranya dan angkasa di atasnya sebagai kesatuan utuh, dengan unsur air sebagai penghubung.
  • 6. SOEMIARNO/VIII/2006 6 Geopolitik (1) GEOGRAFI TUJUAN NASIONAL GEOPOLITIK POLITIK •Geopolitik : Pengetahuan ttg geomorfologi (konstalasi geografi) & penduduk utk menyelenggarakan Pemerintahan nasional •Geomorfologi (ciri khas) : bentuk, luas, letak/posisi, iklim, sumber daya alam, & penduduk dgn falsafahnya
  • 7. SOEMIARNO/VIII/2006 7 Geopolitik (2) Geostrategi Geostrategi : merupakan pelaksanaan dari geopolitik POLITIK TUJUAN NASIONAL LINGKUNGAN STRATEGIS KEMITRAAN STRATEGIS
  • 8. SOEMIARNO/VIII/2006 8 Geopolitik (3) Beberapa Teori Geopolitik (1) Friedrich Ratzel : Teori Ruang  dasar dari teori biologi Charles Darwin Rudolf Kjellen : Teori Kekuatan  mempertegas teori Ratzel (satuan biologis yg intelek) Karl Haushofer : Teori Ruang & Kekuatan 1. Lebensraum “cukup” 2. Swasembada 3. Empat wilayah/region & setiap wilayah dipim- pin bangsa unggul  Eropa–Afrika (Jerman), Rusia-India (Rusia), Asia Timur (Jepang), Amerika (USA)
  • 9. SOEMIARNO/VIII/2006 9 Geopolitik (4) Beberapa Teori Geopolitik (2) • Sir Walter Raleight : Wawasan Maritim  menguasai laut = menguasai perdagangan  menguasai kekayaan dunia  menguasai dunia  pembangunan armada laut • Alfred Thayer Mahan : Wawasan Maritim  sumber daya laut (termasuk akses ke laut) harus dipertahankan & dimanfaatkan  kekuatan maritim dibangun
  • 10. SOEMIARNO/VIII/2006 10 Geopolitik (5) Beberapa Teori Geopolitik (3) • Sir Halford Mackinder (teori Benua) - Dunia : 9/12 air, 2/12 pulau dunia, 1/12 pulau - Daerah Jantung, Bulan Sabit Dalam, Bulan Sabit Luar - Kuasai dunia harus kuasai daerah jantung  kekuatan darat
  • 12. SOEMIARNO/VIII/2006 12 Beberapa Teori Geopolitik (5) Guilio Douhet & William Mitchel  Kekuatan Dirgantara - AU dapat beropersai sendiri  menghancurkan musuh di kandang sendiri (garis belakang) - Kemenangan terakhir ada pada AU Nicholas Spijkman (teori Daerah Batas) - Pivot area (daerah jantung), Offshore continent land (daerah pantai benua Eropa-Asia), Oceanic Belt (pulau diluar Eropa-Asia, Afrika Selatan), New World (benua Amerika) - Gunakan kombinasi Angkatan Perang Geopolitik (7)
  • 14. SOEMIARNO/VIII/2006 14 Geopolitik (9) Implementasi geopolitik bangsa-bangsa • Inggris : Konsep Wawasan Maritim  berupaya menguasai pelabuhan di dunia • Perancis : Konsep Wawasan Benua  berupaya menguasai daratan Eropa • Rusia : Konsep Wawasan Benua  berupaya menguasai daratan untuk mencari daerah panas
  • 15. SOEMIARNO/VIII/2006 15 Wawasan Nusantara (1) • Geopolitik Indonesia = Wawasan Nusantara • Nusantara : Nusa diantara air  Negara Kepulauan • Asas negara kepulauan diperjuangkan oleh Bangsa Indonesia sejak tahun 1957 (Deklarasi Juanda) & disetujui bangsa lain tahun 1982 di Montego Bay, Jamaica (UNCLOS) • Ciri Khas Indonesia : diapit 2 samudera & 2 benua, di bawah orbit GSO
  • 16. SOEMIARNO/VIII/2006 16 Wawasan Nusantara (2) Teori Terbentuknya Wawasan Nasional DIRI BANGSA SEJARAH BUDAYA KONSTITUSI UUD B A N G S A A S P I R A S I W A W A S A N N A S I O N A L TUJUAN NASIONAL LINGKUNGAN (GEOGRAFI) DRIVES MOTIVE FALSAFAH IDIOLOGI
  • 17. SOEMIARNO/VIII/2006 17 Wawasan Nusantara (3) MENELITI MENINJAU MENGAMATI MENANGGAPI MEMANDANG TINJAUAN PANDANGAN, CARA PANDANG KONSEPSI Cara pandang suatu bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, merupakan hasil perenungan kultural, historis, georafis/ruang hidup, Idealisme, ideologi/falsafah, konstitusi, aspirasi, identitas, integritas kelangsungan hidup dan perkembangan kehidupannya serta kemampuannya/ daya saingnya. Cara pandang bangsa Indonesia : Tentang diri dan lingkungannya yang sarwa nusantara, dalam lingkungan strategi yang dinamik, berdasarkan Pancasila & UUD 45. Persatuan dan kesatuan untuk mencapai tujuan nasional WAWAS WAWASAN WAWASAN NASIONAL WAWASAN NUSANTARA
  • 18. SOEMIARNO/VIII/2006 18 Wawasan Nusantara (4) Wawasan Nusantara (secara skematis) Sejarah Bangsa Aspirasi Bangsa Lingkungan Geopolitik Geostrategi Wawasan Nusantara Tujuan ke dalam: Mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan alamiah: Trigatra: Geografi, Sumber daya alam, Penduduk Sosial: Pancagatra Ipoleksosbudhankam Tujuan Keluar: Ikut serta mewujudkan kebaha-giaan, ketertiban perdamaian seluruh umat manusia Tujuan Nasional Cita-cita nasional
  • 19. SOEMIARNO/VIII/2006 19 Wawasan Nusantara (5) Peranan • Mewujudkan persatuan & kesatuan yang serasi & selaras segenap aspek kehidupan nasional • Menumbuhkan rasa tanggung jawab atas pemanfaatan lingkungan • Menegakkan kekuasaan guna melindungi kepentingan nasional • Merentang hubungan internasional dalam upaya ikut menegakkan perdamaian dunia
  • 20. SOEMIARNO/VIII/2006 20 Wawasan Nusantara (6) Kedudukan Konsep • Doktrin dasar himpunan prinsip yg diajar- kan, dianjurkan & diterima sbg kebenaran utk dijadikan pedoman melaksanakan kegiatan dlm upaya capai TUNAS • Doktrin dasar  timbul dari pemikiran yg bersifat falsafah • Paradigma kehidupan nasional : - Pancasila : Filsafat negara - UUD-45 : Konstitusi negara - Wawasan Nusantara & Ketahanan Nasional : doktrin dasar pengaturan kehidupan nasional
  • 21. SOEMIARNO/VIII/2006 21 Wawasan Nusantara (7) Wajah Wawasan Nusantara Merupakan gambaran situasi & kondisi yang dihadapi : Landasan konsepsi Geostrategi Wawasan Pembangunan Nasional Wawasan Pertahanan dan Keamanan Wawasan Kewilayahan
  • 22. SOEMIARNO/VIII/2006 22 Wawasan Nusantara (8) Tantangan dari Dalam • Memahami Deklarasi Juanda  asas negara kepulauan • Memahami “Tanah Air”  negara kepulauan/ benua maritim Indonesia • Hakekat laut  dipahami • Menghilangkan “Faham TZMKO 442/1939” (luas wilayah berdasarkan contour pulau) • Tinjau UU Otoda (UU no 32/2004)  ps 18 ayat (4) dan (5) • PAD >< Kerusakan Lingkungan • RTRW Pusat >< Daerah
  • 23. SOEMIARNO/VIII/2006 23 Wawasan Nusantara (9) Tantangan dari Luar Akibat diberlakukannya asas negara kepulauan, banyak negara banyak berkepentingan : • Negara-negara ASEAN termasuk Australia • Negara-negara yg berkepentingan terhadap perikanan • Negara-negara maritim yang memiliki armada niaga besar • Negara maritim besar dalam rangka mencapai global strategi Kusumaatmadja, 2002 : 26
  • 24. SOEMIARNO/VIII/2006 24 Implementasi Wawasan Nusantara Dalam Hukum Kewilayahan (1) Wawasan Kewilayahan Woerjaningrat : = Hindia Belanda M. Yamin : Nusantara (dalam arti luas termasuk Malaya, Timor, Seluruh Kalimantan, Papua dan Tumasek) Soekarno : Tanah-air (tanah dan air satu kesatuan) tidak dapat dipisahkan dengan orang
  • 25. SOEMIARNO/VIII/2006 25 Implementasi Wawasan Nusantara Dalam Hukum Kewilayahan (2) Deklarasi Juanda • Perubahan atas Ordonantie no. 442/1939 tentang TZMKO 1939 • Point to point theory  tidak lagi low water line (contour line)  garis lurus dari titik terluar pulau terluar • Laut teritorial 12 mil laut dan laut antara 2 pulau • Memaknai tanah-air (nusantara)  Benua Maritim Indonesia
  • 26. SOEMIARNO/VIII/2006 26 Implementasi Wawasan Nusantara Dalam Hukum Kewilayahan (3) DEKLARASI JUANDA 13 DESEMBER 1957 1. BENTUK GEO INDONESIA SBG NEG. KEPULAUAN MEMPUNYAI SIFAT & CORAK TERSENDIRI 2. PENENTUAN BATAS LAUTAN TERITORIAL SEBAGAIMANA “TZMKO 1939” TIDAK SESUAI LAGI DENGAN KEPENTINGAN BANGSA INDONESIA. 3. PENENTUAN GARIS BATAS LAUT TERITORIAL DIUKUR 12 MIL DARI TITIK-TITIK TERLUAR PULAU TERLUAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA. 4. SETIAP NEGARA YANG BERDAULAT BERHAK & WAJIB UTK MENGAMBIL TINDAKAN YANG DIPANDANG PERLU UNTUK MELINDUNGI KEUTUHAN & KESELAMATAN BANGSA “ … BAHWA SEGALA PERAIRAN DI SEKITAR, DIANTARA & YG MENGHUBUNGKAN PULAU-PULAU ATAU BAGIAN PULAU-PULAU YANG TERMASUK DARATAN INDONESIA MERUPAKAN BAGIAN DARI PERAIRAN NASIONAL INDONESIA UNDANG-UNDANG NO, 4/PRP 1960
  • 28. SOEMIARNO/VIII/2006 28 Implementasi Wawasan Nusantara Dalam Hukum Kewilayahan (5) Hakekat Laut (1) • Bebas, merdeka & bergerak • Relatif tetap & tidak mudah dirusak • Datar tidak dapat dipakai sembunyi • Tidak dapat dikuasai secara mutlak • Tidak dapat dikapling  sulit diberi tanda • Alat angkut volume besar • Sebagai macam-macam medium
  • 29. SOEMIARNO/VIII/2006 29 Implementasi Wawasan Nusantara Dalam Hukum Kewilayahan (6) Hakekat Laut (2) KONSEP KLASIK (TRADISIONAL/ KUNO) KONSEP PERANG LAUT (SEA DENIAL–SEAASSERTION) KONSEP HUKUM (INTERNATIONAL) •Mare Leberum (Hugo Grotius) •Common Heritage of Mankind •Res Nulius tak ada pemilik •Res Communis Omnium hak bersama •First Come First Serve •Sea is a whole in one • ABSOLUTE CONTROL • DISPUTING CONTROL • EXERCISING CONTROL •HIGH SEAS •EEZ •CONTINENTAL SHELF •CONTIGUOUS ZONE •ARCHIPELAGIC WATERS •TERRITORIAL SEA •INTERNAL WATER
  • 30. SOEMIARNO/VIII/2006 30 Implementasi Wawasan Nusantara Dalam Hukum Kewilayahan (7) Hukum Laut - Konsep berkembang setelah teknologi kapal & pelabuhan Inggris & Belanda mengungguli teknologi perkapalan Spanyol & Portugal - Perubahan orientasi komoditi perdagangan - Res Nulius >< Res Communis - Hugo Grotius  Mare Liberum - John Selden  Mare Clausum - Hugo Grotius  milik neg. pantai sepanjang dpt dikuasai dari darat - John Selden  hak lintas damai - Cornelis van Bijenkerschoek  3 mil garis pantai (con- tour (contour line) saat pasang surut - Juanda  12 mil garis pangkal (base line)
  • 31. SOEMIARNO/VIII/2006 31 12 MIL 24 MIL 200 S/D 350 MIL LANDAS CONTTNEN ZONA TAMBAHAN LAUT TERITORIAL LAUT BEBAS ZEE PERAIRAN PEDALAMAN PERAIRAN KEPULAUAN DARATAN
  • 32. SOEMIARNO/VIII/2006 32 Implementasi Wawasan Nusantara Dalam Hukum Kewilayahan (9) Hak Neg.Lain atas Wil.Neg.Kepulauan • Lintas Damai : bernavigasi melalui laut teritorial suatu negara sepanjang tak merugikan perdamaian, ketertiban & keamanan. • Lintas Transit : bernavigasi melintasi pada selat yg digunakan untuk pelayaran internasional antara laut lepas/ZEE yang satu ke laut lepas/ZEE yg lain. • Alur Laut Kepulauan :  Alur yg ditentukan Neg. Kepulauan utk alur laut & jalur penerbangan di atasnya yg cocok digunakan utk kapal & pesawat terbang asing  Alur ditentukan dengan merangkai garis sumbu pada peta ka- pal & pesawat terbang, tidak boleh melintas lebih dari 25 mil kiri/kanan garis sumbu
  • 33. SOEMIARNO/VIII/2006 33 Implementasi Wawasan Nusantara Dalam Hukum Kewilayahan (10) Alur Laut Kepulauan Indonesia
  • 34. SOEMIARNO/VIII/2006 34 Implementasi Wawasan Nusantara Dalam Hukum Kewilayahan (11) Hukum Dirgantara • Sebagai bag hukum internasional • Pasal 38 (1) Statuta Internasioanal (Court of Justice) • Ada 5 kategori sumber hukum internasional : • Konvensi/Traktat/Perjanjian Internasional • Hkm Kebiasaan Internasional • Prinsip-prinsip Hukum yg diakui negara ² • Keputusan Pengadilan Internasional • Ajaran Pendapat ahli hukum internasional
  • 35. SOEMIARNO/VIII/2006 35 Wil. Udara Nasional RUANG UDARA BEBAS Teritorial Darat Laut Teritorial 12 MIL Zona Tambahan 24 Mil ZEE 200 Mil Landas Kontinen 350 (KEDAULATAN) (YURISDIKSI)
  • 36. SOEMIARNO/VIII/2006 36 DARATAN RUANG UDARA WILAYAH KEDAULATAN RUANG ANTARIKSA ( WILAYAH KEPENTINGAN ) RUANG UDARA BEBAS RUANG UDARA BEBAS LAUT TERITORIAL DARATAN LAUT TERITORIAL
  • 37. SOEMIARNO/VIII/2006 37 Implementasi Wawasan Nusantara Dalam Hukum Kewilayahan Geostationary Satellite Orbit (GSO) • Geostationary Satellite Orbit : - suatu orbit yg berbentuk cincin terletak pada enam radian bumi di atas garis khatulistiwa - Utk menempatkan satelit komunikasi agar satelit tsb pada posisi tetap di ruang angkasa terhadap bumi - Ketinggian GSO + 36.000 km • Tiga Keunikan GSO : - Ukuran terbatas : tebal + 30 km, lebar + 15 km - Satelit pada orbit ini akan mengelilingi bumi dari barat ke timur dgn masa orbit + 24 jam (23 jam, 56 menit, 4 detik) - GSO hanya ada pada padang Khatulistiwa • GSO menjadi sumber daya alam terbatas - Panjang Garis Khatulistiwa Indonesia : 6.110 km, GSO Indonesia : 9.997 km atau 12,8 % dari kelililing GSO
  • 38. SOEMIARNO/VIII/2006 38 Implenetasi Wawasan Nusantara Dalam Hukum Kewilayahan Hukum Dirgantara Ket: A = Ruang Udara Nasional Indonesia B = Ruang Udara Bebas/ Negara lain A,B,C, = Atmosfir Bumi D, E = Ruang Angkasa (Bebas untuk kemanusiaan dan milik bersama) Y = Orbit Geostarioner (GSO) BUMIE Y D C B Y Y 5.140KM + 35.871KM A A 12,82% 33.979,07KM DEKLARASI BOGOTA 1976 GSO Indonesia
  • 39. SOEMIARNO/VIII/2006 39 Otonomi Daerah (1) Latar Belakang (1) : Pelayanan langsung kepada rakyatSentralisasi : Pemerintah diatur dari pusat Desentralisasi Dekonsentrasi : tidak semua tugas2 teknis dapat dilaksanakan Pemda Filosofi  Pemda ada, ada rakyat yang dilayani  Rakyat beri legitimasi Output  Public goods & Public regulation
  • 40. SOEMIARNO/VIII/2006 40 Otonomi Daerah (2) Latar Belakang (2) • Tidak semua pemimpin daerah—termasuk politisi—yang menyadari filosofi tersebut • Berusaha memperbesar PAD • Pemekaran wilayah • Wilayah terisolasi—dari akses nyata & maya— menjadi hinterland • Frontier : hinterland di perbatasan dengan negeri jiran
  • 41. SOEMIARNO/VIII/2006 41 Geopolitik & Otonomi Daerah • PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEM. PUS & PEM. DAERAH (UU no 33/2004) Pajak Bumi Bangunan PEMERINTAH Pajak Bumi dan Bangunan 10% Perrolehan hak atas tanah & Bangunan 20% PROVINSI Pajak Bumi Bangunan 90% Perolehan hak atas Tanak atas tanah & Bangunan 80% KAB/ KOTA Hak Pemerintah atas PBB dan perolehan Hak atas Tanah Bangunan oleh Pemerintah Pusat dibangikan kepada Kab/ Kota
  • 42. SOEMIARNO/VIII/2006 42 Geopolitik & Otonomi Daerah Kehutanan Pertambang- an umum Perikanan PEMERINTAH Kehutanan iuran HPH 20% Provisi Hasil H 20% PROVISI Kehutanan iuran HPH 16% Provisi Hasil H 16% KAB/ KOTA Kehutanan iuran HPH 64% Provisi Hasil H 32% Untuk kab/kota lain dalam Provinsi 32% Pertambangan Umum Land rent 20% Explor & Exploi 20% Pertambangan Umum Land Rent 16% Explor & Exploi 16% Pertambangan Umum Land Rent 64% Explor & Exploi 32% Perikanan Pungutan Pengusahaan & Hasil Perikanan Perikanan Pungutan Pengusahaan & Hasil Perikanan Perikanan Jatah daerah dibagikan merata pada setiap Kab/ kota •PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT & PEMERINTAH DAERAH (UU no 33/2004)
  • 43. SOEMIARNO/VIII/2006 43 Geopolitik & Otonomi Daerah • PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH TAMBANG MINYAK & GAS ALAM PEMERINTAH Minyak Bumi 85 % PROVINSI Minyak Bumi 3% KAB/KOTA Minyak Bumi 6% Utk kab/kota lain dlm Provinsi 6% Gas alam 70% Gas alam 6% Gas alam 12% Utk kab/kota lain dlm Provinsi 12%
  • 44. SOEMIARNO/VIII/2006 44 Wasantara & Otonomi Daerah Beranda Depan (Daerah Frontier) • Ekonomi  kemudahan mendapatkan kebutuhan hidup • Sosial Budaya  kesamaan sub- kultur & kemudahan social security • Politik  kepastian hukum  dapat terjadi tuntutan referendum Sunardi. 2002 ; 175
  • 45. SOEMIARNO/VIII/2006 45 12 PULAU TERLUAR RAWAN DIKUASAI NEGARA JIRAN
  • 46. SOEMIARNO/VIII/2006 46 12 PULAU TERLUAR RAWAN DIKUASAI NEGARA TETANGGA No NAMA PULAU SPESIFIKASI NEGARA TETANGGA RAWAN 1 P. RONDO Kab. Sabang NAD Tdk ada Penduduk Penjaga Mercusuar India Illegal Fishing 2 P.BERHALA Kab. Serdang Bedagai SumUt Tak ada Penduduk Luas: ± 2,5 km² Malaysia Illegal Fishing 3 P. SEKATUNG Kab. Natuna Kepulauan Riau Tdk ada Penduduk Luas: ± 0,3 km² Vietnam Illegal Fishing 4 P. NIPAH Kota Batam Riau Tdk ada penduduk Luas: ± 60 ha, 80% karang, 20% pasir Singapura Tenggelam Pelayaran International 5 P.MANORE Kab. Sangihe Sulawesi Utara Penduduk ± 640 jw Luas: ± 214,49 km² Filipina Check Point Border Crossing Illegal Fishing 6 P. MIANGAS Kab. Talaud Sulawesi Utara Pend ± 678 jiwa. Luas: ± 3,15 km² Ada Listrik Filipina dr Filipina 48 mil dr Kec. 145 mil Penyeludupan Terorisme Mata Uang Peso
  • 47. SOEMIARNO/VIII/2006 47 12 PULAU TERLUAR RAWAN DI KUASAI NEGARA TETANGGA NO NAMA PULAU SPESIFIKASI NEGARA TETANGGA RAWAN 7 P. MARAMPIT Kab. Talaud Sulawesi Utara Penduduk + 1436 jiwa Luas : + 12 km² Filipina Belum ada sarana Illegal Fishing Effective Occupation 8 P. FANI Kab. Raja Ampat Papua Ada penduduk Luas : + 9km² Palau 220 km² dari Sorong 35 jam pelayaran Illegal Fishing Effective Occupation 9 P. FANILDO Kab. Biak Numfar Papua Tak ada penduduk Luas : + 9 km² Palau 280 km dari Kabupaten Illegal Fishing Effective Occupation 10 P. BRAS Kab. Biak Numfor Papua Penduduk + 50 jiwa Luas : + 3.375 km Republik Palau Jarak dari Kab 280 km dari P. Supriori 240 km Illegal Fishing Effective Occupation 11 P. DANA Kab. Kupang Nusa Tenggara Timur Tak Ada Penduduk Dari P. Rote 4 km Dari Kupang 120 km Australia Pintu masuk ALKI III Illegal Fishing Effective Occupation 12 P. BATEK Kab. Kupang Nusa Tenggara Timur Tak ada Penduduk Luas : + 25 ha Tempat Penyu bertelur Migrasi Lumba-lumba Timor Leste Sebelah Utara ALKI III Illegal Fishing Effective Occupation
  • 48. SOEMIARNO/VIII/2006 48 KETERSEBARAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR INDONESIA NEGARA TETANGGA NAD 6 India 6 Sumut 3 Malaysia 17 Kep Riau 20 Singapura 4 Sumbar 2 Vietnam 3 Bengkulu 2 Filipina 11 Lampung 1 Australia 27 Banten 1 Timor Leste 6 Jabar 1 Palau 7 Jateng 1 Papua Niugini 1 Jatim 3 Thailand 9 NTB 1 NTT 5 Kaltim 4 Sulteng 3 Sulut 11 Maluku Utara 1 Maluku 18 Papua 9
  • 50. SOEMIARNO/VIII/2006 50 Wasantara & Otonomi Daerah Penataan Ruang (filosofi yg mendasari) Pemanfaatan ruang utk kepentingan semua orang secara terpadu, efektif, efisien, serasi, selaras, & berkelanjutan Keterbukaan, persamaan, keadilan & perlindungan hukum
  • 51. SOEMIARNO/VIII/2006 51 Wasantara & Otonomi Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah • RTRW harus melalui Perda • Standarisasi penataan RTRW  selama ini mengacu pada negara kontinen • Pengaturan wilayah pantai kurang jelas (belum ada marine cadastre) • Kerusakan lingkungan tidak terhindar
  • 52. SOEMIARNO/VIII/2006 52 Wasantara & Otonomi Daerah (Marine cadastre) • Banyak pulau yg belum bernama • Dokumentasi nasional • Pendaftaran ke PBB • Kasus Sipadan-Legitan jangan terjadi lagi • Pembagian wilayah akan lebih akurat • Jangan sampai kita merasa kehilangan tetapi tidak tahu apa yang hilang
  • 53. SOEMIARNO/VIII/2006 53 Geopolitik Negara ASEAN & Australia Negara (kecil & maju) cenderung menerapkan teori Ratzel & Haushoffer • Malaysia : membangun daerah perbatasan lebih baik dari negara tetangga, silent occupation • Singapura : upaya reklamasi pantai & jasa per- ekonomian dunia • Filipina : pengaruh sosial, budaya dan ekonomi, silent occupation • Palau : silent occupation • Papua Nugini : pengaruh sosial, sosial dan eko-nomi • Australia : Australian Maritime Indentification Zone • Timor Leste : tidak mustahil meniru Malaysia
  • 55. SOEMIARNO/VIII/2006 55 Perkembangan Geopolitik & Geostrategi Negara Maju Q.Wright : dunia menyempit, percepatan jalan sejarah memicu dunia tanpa batas. Q.Wright : Kebangkitan demokrasi perang fisik di NSB. Benturan budaya : sembilan peradaban saling berha- dapan. NM : berdalih perangi terorisme internasional Teknologi informatika merupakan “imperialisme” baru (tidak melalui perang fisik). Wright, 1941 : 5 s/d 8 Huntington, 1996 : 100
  • 56. SOEMIARNO/VIII/2006 56 Upaya Menghadapi Geopolitik & Geostrategi Negara Tetangga • Mengadapi ASEAN & Australia - Waspadai “silent occupation” - Pemantapan & pembinaan kekuatan maritim - AMIZ  kita harus inventarisasi pulau2 - Waspadai “Five Power Defence Arrangement” - Kunjungan Presiden/Wapres ke perbatasan sangat perlu
  • 57. SOEMIARNO/VIII/2006 57 Upaya Menghadapi Geopolitik & Geostrategi Negara Besar • Menghadapi negara yang berkepentingan dengan perikanan  Meningkatkan kemampuan nelayan (nelayan pantai  nelayan laut)  Pembangunan desa pantai  Nelayan menjadi monitor terhadap penggang- gu negara kita thd : pencurian ikan, pence- maran lingkungan, perusakan alat navigasi
  • 58. SOEMIARNO/VIII/2006 58 Upaya Menghadapi Geopolitik & Geostrategi Negara Besar • Armada angkutan laut negara besar  Negara besar tetap ingin berperan dalam era globalisasi  ALKI tidak perlu ditambah (permintaan IMO sebaiknya tidak disetujui)  ALKI diinformasikan lebih intensif kepada masyarakat maritim  Masyarakat maritim proaktif mengawasi  Konflik daerah banyak terjadi di tempat yang dilalui ALKI
  • 59. SOEMIARNO/VIII/2006 59 Upaya Menghadapi Geopolitik & Geostrategi Negara Jiran • Amerika Serikat & Rusia (sebelum pecah)  Negara-negara ini semula menentang konsep negara Nusantara  Usul/meminta ALKI diperbanyak  negara nusantara menjadi terbuka  Pengupayaan Inner water menjadi high seas tetap ditolak (memudahkan gerakan AL neg. adidaya)
  • 60. SOEMIARNO/VIII/2006 60 Perenungan Menghadapi Masa Depan • Konsep RTRW yg meliputi tanah & laut pedalaman disusun dgn lugas dan tepat • Super power menghendaki kita lebih terbuka • Membangun kekuatan armada laut (TNI, niaga, perikanan, industri, prasarana maritim) • Meningkatkan kemampuan nelayan agar tidak tersesat dan mampu membaca peta
  • 61. SOEMIARNO/VIII/2006 61 Naskah Rujukan • UU no. 6/1996 ttg Perairan Indonesia • UU no.23/1996 ttg Pengelolaan Lingkungan Hidup • UU no.32/2004 ttg Pemerintahan Daerah • UU no.33/2004 ttg Perimbangan Keuangan Anta Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah • Anderson, Benedict. 2002. Imagined Communities. Yogyakarta : Insist • Basrie, Chaidir, Drs, MSi, 1995, Wawasan Nusantara, Serpong : LIH ITI • Ditjen Dikti, 2002. Modul Acuan Proses Pembelajaran MPK Dik Kewarganegaraan. Jakarta : Ditjen Dikti Dep Dik Nas • Djalal, Hasjim. 1995, Indonesia and the Law of the Sea, Jakarta : CSIS • Hardjasumantri, Kusnadi, 1989,Hukum Tata Lingkungan, Yogyakarta : UGM Pres • Huntington, Samuel P.,1996, The Clash of Civilization and the Remaking of the World Order. London : Touchtone • Kusumatmadja, Prof. DR. Mochtar, SH, LLM.,2003, Konsepsi Hukum Negara Nusan- • tara Pada Konferensi Hukum Laut III, Bandung : Alumni • Roberts, J.M., 2002, The New Pinguin History of the World, London, UK : Pimguin • Sekretariat Negara RI, TT, Himpunan Risalah Sidang-sidang BPUPKI dan PPKI yang berhubungan Penyusunan UUD 45. Jakarta : Setneg RI • Soemiarno, S, 2005, Ambalat dan Konflik Kepentingan (naskah Seminar), Semarang : UNNES • Sunardi, RM, 2004, Pembinaan Ketahanan Bangsa Dalam Rangka Memperkokoh Keu- tuhan NKRI. Jakarta : PT Kuaternita Adidarma • Wright, Quincy, 1942, Study of War. Chicago Ill. : The University of Chicago Press • Zen, M.T., 2005, System Pertahanan Untuk Ketahanan Nasional,(naskah pertemuan Menhan dgn Forum Rektor, Jakarta, Dep Han.