Dokumen tersebut membahas tentang tauhid sebagai konsep dasar ajaran Islam dan kewajiban umat manusia untuk mentauhidkan Allah. Dokumen tersebut juga membahas tentang konsep rasul dan kewajiban umat manusia untuk beriman kepada semua rasul termasuk Rasulullah Muhammad SAW.
Syariah dan khilafah mewujudkan rahmatan lil alamin (Edisi 1)Mush'ab Abdurrahman
Islam itu datang dengan membawa visi mulia sebagai rahmatan lil alamin. Sedangkan Khilafah sebagai institusi yang akan mentebarkan kerahmatan lil alamin tersebut
Dokumen tersebut membahas tentang kewajiban berkhilafah dalam Islam berdasarkan beberapa dalil. Pertama, Islam harus diterapkan secara menyeluruh di berbagai aspek kehidupan. Kedua, setiap Muslim wajib memberikan baiat kepada khalifah. Ketiga, Nabi Muhammad saw bersabda menganjurkan keberadaan institusi khilafah. Oleh karena itu, pemerintahan berbentuk khilafah wajib adanya bagi u
Dokumen ini membahas tentang Hizbut Tahrir, termasuk sejarah berdirinya, tokoh pendirinya, tujuan dan aktivitasnya, serta metode yang digunakan dalam mendirikan negara Khilafah Islamiyah. Beberapa poin utama yang diangkat antara lain mengenalkan Hizbut Tahrir dan tokoh-tokohnya, periode pembentukan dan perkembangannya, sumber-sumber tsaqofahnya, sistem negara Khilafah, serta metode Hiz
Dokumen tersebut membahas tentang tauhid sebagai konsep dasar ajaran Islam dan kewajiban umat manusia untuk mentauhidkan Allah. Dokumen tersebut juga membahas tentang konsep rasul dan kewajiban umat manusia untuk beriman kepada semua rasul termasuk Rasulullah Muhammad SAW.
Syariah dan khilafah mewujudkan rahmatan lil alamin (Edisi 1)Mush'ab Abdurrahman
Islam itu datang dengan membawa visi mulia sebagai rahmatan lil alamin. Sedangkan Khilafah sebagai institusi yang akan mentebarkan kerahmatan lil alamin tersebut
Dokumen tersebut membahas tentang kewajiban berkhilafah dalam Islam berdasarkan beberapa dalil. Pertama, Islam harus diterapkan secara menyeluruh di berbagai aspek kehidupan. Kedua, setiap Muslim wajib memberikan baiat kepada khalifah. Ketiga, Nabi Muhammad saw bersabda menganjurkan keberadaan institusi khilafah. Oleh karena itu, pemerintahan berbentuk khilafah wajib adanya bagi u
Dokumen ini membahas tentang Hizbut Tahrir, termasuk sejarah berdirinya, tokoh pendirinya, tujuan dan aktivitasnya, serta metode yang digunakan dalam mendirikan negara Khilafah Islamiyah. Beberapa poin utama yang diangkat antara lain mengenalkan Hizbut Tahrir dan tokoh-tokohnya, periode pembentukan dan perkembangannya, sumber-sumber tsaqofahnya, sistem negara Khilafah, serta metode Hiz
1. Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW pertama kali dilaksanakan di Ibril, Irak pada tahun 540 H oleh Muzafaruddin dengan skala besar.
2. Perayaan Maulid bertujuan untuk memperkokoh semangat umat Islam dalam menghadapi serangan tentara salib.
3. Kelahiran Nabi Muhammad SAW istimewa karena pengaruhnya yang luas dan mendalam dalam berbagai aspek kehidupan manusia.
Sunnah merupakan segala perbuatan, ucapan, dan ketetapan Nabi Muhammad Saw. Bid'ah adalah segala sesuatu yang dibuat dan diperkenalkan kepada agama tanpa adanya dalil yang kuat dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kitab ini membahas tentang perbedaan antara sunnah dan bid'ah serta kewajiban untuk mengikuti salah satu mazhab empat.
Hizbut Tahrir adalah partai politik Islam yang didirikan pada tahun 1952 oleh Syeikh Taqiyyuddin Annabhani di Palestina. Ideologi Hizbut Tahrir antara lain menolak konsep qadha' dan qadar yang diadopsi kaum Muslimin dan menuduh mereka mengambilnya dari filsafat Yunani, serta menganggap perbuatan manusia tidak ada hubungannya dengan ketentuan Allah. Hizbut Tahrir juga menyatakan bahwa mencium wan
Tulisan ini membahas definisi dan cakupan istilah Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja) sebagai paham keislaman yang inklusif dan toleran menurut pandangan para ulama. Tulisan menjelaskan bahwa pengertian Aswaja tidak jelas karena tidak disebutkan secara tegas dalam al-Quran dan Hadis, sehingga para ulama memberikan definisi yang berbeda-beda. Tulisan ini juga menjelaskan etimologi istilah Aswaja dan perbed
Hizbut Tahrir adalah partai politik Islam yang didirikan oleh Syaikh Taqiyyuddin al-Nabhani pada tahun 1952.
Hizbut Tahrir mengemban misi kembalinya Khilafah Islamiyah ke tangan kaum Muslimin
Syaikh Taqiyyuddin al-Nabhani, pendirinya, kelahiran desa Ijzim, Haifa, Palestina, tahun 1909, dan wafat di Beirut 1979.
Setelah menamatkan pendidikan dasarnya di daerah kelahirannya, ia melanjutkan studinya ke al-Azhar dan Darul Ulum Mesir.
Dokumen tersebut membahas tentang sejarah perkembangan kajian fiqih politik Islam, mulai dari cakupan luas fiqih Islam, kewajiban bernegara berdasarkan tauhid, kekurangan perhatian terhadap fiqih politik, buku-buku modern awal di bidang politik Islam, kontroversi buku "Al Islam dan Prinsip-prinsip Pemerintahan" karya Ali Abdur Raziq, dan perdebatan buku "Dari Sini Kita Mulai" karya Kholid Muhammad.
Dokumen tersebut merangkum sejarah dan konsep dasar gerakan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). HTI didirikan pada tahun 1953 di Palestina dengan tujuan membangun kembali kehidupan berdasarkan syariat Islam melalui dakwah dan jihad. HTI kemudian berkembang di Indonesia pada tahun 1982 dengan cara menyebarkan ideologi khilafah Islamiyah melalui berbagai kegiatan dakwah. Namun, pemerintah Indonesia menganggap ideologi kh
Modul ini membahasakan definisi negara Islam dan membandingkannya dengan negara-negara masa kini. Ia juga menjelaskan syarat-syarat negara Islam seperti menerapkan hukum Islam dan menjamin keamanan umat Islam, serta mengkritik contoh negara Sudan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip negara Islam.
Peran partai politik dalam negara khilafahFlamencoRizky
Dokumen tersebut membahas peran partai politik dalam negara khilafah. Menurut dokumen tersebut, partai politik memiliki peran penting dalam negara khilafah untuk melakukan kontrol terhadap penguasa melalui fungsi check and balance. Partai politik dalam negara khilafah bertugas melakukan dakwah dan mengkritik kebijakan pemerintah agar selalu sesuai dengan syariat Islam.
Kewajiban dakwah bab 7 buku mentoring islam sajaFlamencoRizky
Dokumen tersebut membahas tentang kewajiban dakwah bagi setiap Muslim. Dakwah merupakan syarat untuk meraih predikat sebagai umat terbaik dan berperan penting dalam membentuk masyarakat. Rasulullah saw merupakan teladan sempurna dalam menjalankan dakwah.
Dokumen tersebut membahas tentang perayaan Natal dalam agama Kristen. Secara singkat, dokumen menyatakan bahwa Natal sebenarnya tidak sah dari perspektif agama Kristen sendiri karena tidak ada dasar Alkitab yang menyebutkan tanggal kelahiran Yesus pada 25 Desember, dan perayaan Natal dipengaruhi oleh tradisi pagan. Dokumen juga menyebutkan pendapat beberapa sumber referensi agama Kristen yang menyatakan Natal bukanlah tradisi gere
Sekelompok konspirator menjadikan perang melawan isis sebagai jalan untuk mem...FlamencoRizky
Artikel ini membahas konferensi yang diadakan di Erbil, Irak untuk membahas posisi Sunni dalam menghadapi ISIS. Konferensi ini dianggap berusaha memecah belah Irak dengan membentuk wilayah Sunni terpisah setelah pengusiran ISIS. Organisasi Hizbut Tahrir mengingatkan bahaya proyek regionalisasi dan meminta rakyat Irak bersatu di bawah bendera Islam.
Hukum islam bab 5 buku mentoring islam sajaFlamencoRizky
Dokumen tersebut membahas tentang hukum Islam sebagai sumber hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan umat Islam. Disebutkan bahwa al-Quran, sunnah, ijma' sahabat, dan qiyas merupakan sumber dan dalil hukum syara' yang sah. Seluruh perbuatan manusia harus mengacu pada hukum syara' tersebut karena akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat.
1. Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW pertama kali dilaksanakan di Ibril, Irak pada tahun 540 H oleh Muzafaruddin dengan skala besar.
2. Perayaan Maulid bertujuan untuk memperkokoh semangat umat Islam dalam menghadapi serangan tentara salib.
3. Kelahiran Nabi Muhammad SAW istimewa karena pengaruhnya yang luas dan mendalam dalam berbagai aspek kehidupan manusia.
Sunnah merupakan segala perbuatan, ucapan, dan ketetapan Nabi Muhammad Saw. Bid'ah adalah segala sesuatu yang dibuat dan diperkenalkan kepada agama tanpa adanya dalil yang kuat dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kitab ini membahas tentang perbedaan antara sunnah dan bid'ah serta kewajiban untuk mengikuti salah satu mazhab empat.
Hizbut Tahrir adalah partai politik Islam yang didirikan pada tahun 1952 oleh Syeikh Taqiyyuddin Annabhani di Palestina. Ideologi Hizbut Tahrir antara lain menolak konsep qadha' dan qadar yang diadopsi kaum Muslimin dan menuduh mereka mengambilnya dari filsafat Yunani, serta menganggap perbuatan manusia tidak ada hubungannya dengan ketentuan Allah. Hizbut Tahrir juga menyatakan bahwa mencium wan
Tulisan ini membahas definisi dan cakupan istilah Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja) sebagai paham keislaman yang inklusif dan toleran menurut pandangan para ulama. Tulisan menjelaskan bahwa pengertian Aswaja tidak jelas karena tidak disebutkan secara tegas dalam al-Quran dan Hadis, sehingga para ulama memberikan definisi yang berbeda-beda. Tulisan ini juga menjelaskan etimologi istilah Aswaja dan perbed
Hizbut Tahrir adalah partai politik Islam yang didirikan oleh Syaikh Taqiyyuddin al-Nabhani pada tahun 1952.
Hizbut Tahrir mengemban misi kembalinya Khilafah Islamiyah ke tangan kaum Muslimin
Syaikh Taqiyyuddin al-Nabhani, pendirinya, kelahiran desa Ijzim, Haifa, Palestina, tahun 1909, dan wafat di Beirut 1979.
Setelah menamatkan pendidikan dasarnya di daerah kelahirannya, ia melanjutkan studinya ke al-Azhar dan Darul Ulum Mesir.
Dokumen tersebut membahas tentang sejarah perkembangan kajian fiqih politik Islam, mulai dari cakupan luas fiqih Islam, kewajiban bernegara berdasarkan tauhid, kekurangan perhatian terhadap fiqih politik, buku-buku modern awal di bidang politik Islam, kontroversi buku "Al Islam dan Prinsip-prinsip Pemerintahan" karya Ali Abdur Raziq, dan perdebatan buku "Dari Sini Kita Mulai" karya Kholid Muhammad.
Dokumen tersebut merangkum sejarah dan konsep dasar gerakan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). HTI didirikan pada tahun 1953 di Palestina dengan tujuan membangun kembali kehidupan berdasarkan syariat Islam melalui dakwah dan jihad. HTI kemudian berkembang di Indonesia pada tahun 1982 dengan cara menyebarkan ideologi khilafah Islamiyah melalui berbagai kegiatan dakwah. Namun, pemerintah Indonesia menganggap ideologi kh
Modul ini membahasakan definisi negara Islam dan membandingkannya dengan negara-negara masa kini. Ia juga menjelaskan syarat-syarat negara Islam seperti menerapkan hukum Islam dan menjamin keamanan umat Islam, serta mengkritik contoh negara Sudan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip negara Islam.
Peran partai politik dalam negara khilafahFlamencoRizky
Dokumen tersebut membahas peran partai politik dalam negara khilafah. Menurut dokumen tersebut, partai politik memiliki peran penting dalam negara khilafah untuk melakukan kontrol terhadap penguasa melalui fungsi check and balance. Partai politik dalam negara khilafah bertugas melakukan dakwah dan mengkritik kebijakan pemerintah agar selalu sesuai dengan syariat Islam.
Kewajiban dakwah bab 7 buku mentoring islam sajaFlamencoRizky
Dokumen tersebut membahas tentang kewajiban dakwah bagi setiap Muslim. Dakwah merupakan syarat untuk meraih predikat sebagai umat terbaik dan berperan penting dalam membentuk masyarakat. Rasulullah saw merupakan teladan sempurna dalam menjalankan dakwah.
Dokumen tersebut membahas tentang perayaan Natal dalam agama Kristen. Secara singkat, dokumen menyatakan bahwa Natal sebenarnya tidak sah dari perspektif agama Kristen sendiri karena tidak ada dasar Alkitab yang menyebutkan tanggal kelahiran Yesus pada 25 Desember, dan perayaan Natal dipengaruhi oleh tradisi pagan. Dokumen juga menyebutkan pendapat beberapa sumber referensi agama Kristen yang menyatakan Natal bukanlah tradisi gere
Sekelompok konspirator menjadikan perang melawan isis sebagai jalan untuk mem...FlamencoRizky
Artikel ini membahas konferensi yang diadakan di Erbil, Irak untuk membahas posisi Sunni dalam menghadapi ISIS. Konferensi ini dianggap berusaha memecah belah Irak dengan membentuk wilayah Sunni terpisah setelah pengusiran ISIS. Organisasi Hizbut Tahrir mengingatkan bahaya proyek regionalisasi dan meminta rakyat Irak bersatu di bawah bendera Islam.
Hukum islam bab 5 buku mentoring islam sajaFlamencoRizky
Dokumen tersebut membahas tentang hukum Islam sebagai sumber hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan umat Islam. Disebutkan bahwa al-Quran, sunnah, ijma' sahabat, dan qiyas merupakan sumber dan dalil hukum syara' yang sah. Seluruh perbuatan manusia harus mengacu pada hukum syara' tersebut karena akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat.
Ringkasan wawancara KH Hafidz Abdurrahman mengenai Revolusi Arab:
1. Revolusi Arab gagal karena tidak menerapkan sistem Islam sepenuhnya dan hanya menggunakan Islam untuk simpati saja.
2. Jalan demokrasi dan kekerasan bersenjata juga gagal mencapai perubahan menyeluruh karena tidak sesuai dengan ajaran Islam.
3. Upaya perubahan yang benar menurut Islam adalah meraih kekuasaan penuh ter
Pengantar [kegagalan revolusi timur tengah]FlamencoRizky
Arab Spring gagal mencapai perubahan yang diharapkan karena didorong oleh faktor emosional bukan ideologi Islam, tidak adanya gagasan yang kuat dari aktivis perubahan, dan jalan perubahan yang dipilih tidak sesuai dengan manhaj Nabi. Umat Islam perlu memahami jalan perubahan yang benar menurut Islam agar tidak mengulangi kegagalan.
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Toleransi agama sering diperalat untuk menanamkan ide pluralisme dan mengikis akidah umat Islam. Islam mendukung toleransi yang tidak memaksa agama lain namun tidak menerima keyakinan bertentangan dengan ajaran Islam. Umat Islam dilarang terlibat perayaan agama lain atau menyerupai ritual keagamaan non-Muslim.
Konsep kepemimpinan dalam Islam membahas perihal pemimpin, cara memilih pemimpin, dan mekanisme kepemimpinan sesuai ajaran agama Islam. Ada dua pandangan yaitu sekuler yang memisahkan agama dan politik, sedangkan anti sekuler mendukung peran ulama sebagai pemimpin. Syarat minimal pemimpin mengamalkan lima rukun Islam yang masing-masing memiliki prinsip kepemimpinan seperti visi, disiplin, integritas, peduli,
13. apa itu khilafah Kewajiban TerbesarAhmad Harmoko
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan kewajiban mendirikan Khilafah menurut Islam. Khilafah didefinisikan sebagai kepemimpinan umum umat Islam di dunia yang menegakkan syariat Islam dan menyebarkan agama Islam ke seluruh penjuru dunia. Dokumen tersebut menyebutkan dalil-dalil Alquran, hadis Nabi, ijma' sahabat, dan qiyas yang menunjukkan bahwa mendirikan Khilafah adalah kewaj
Dokumen tersebut membahas tentang pelaksanaan hukum syariah seperti potong tangan, cambuk, dan hukuman lainnya. Disebutkan bahwa hanya kepala negara atau orang yang ditunjuk secara resmi oleh kepala negara yang berhak melaksanakan hukuman tersebut. Dokumen ini juga membahas pentingnya dakwah untuk menegakkan syariah secara kaffah dilakukan secara berjamaah dan terkait langsung dengan pel
Dokumen tersebut membahas tentang pemimpin dalam Islam, mencakup pengertian pemimpin, syarat menjadi pemimpin, cara memilih pemimpin, dan keharusan memilih pemimpin. Dokumen tersebut juga menjelaskan bahwa pemimpin dalam Islam harus adil, berilmu, jujur, dan tegas serta memiliki amanah yang tinggi.
Institusi politik dalam Islam meliputi konsep khilafah, imamah, dan imarah. Khilafah merujuk kepada kepemimpinan umat Islam yang menggantikan Nabi Muhammad SAW dalam mengurus negara. Imamah dan imarah merujuk kepada kepemimpinan agama dan pemerintahan. Proses pengangkatan pemimpin melibatkan syura untuk mendapatkan pendapat rakyat. Pemimpin bertanggungjawab menegakkan syariat Islam dan kesejahteraan ra
Dokumen tersebut membahas tentang fiqih dakwah yang merupakan ilmu yang membahas masalah-masalah syariah yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalilnya. Dakwah merupakan bagian dari ibadah yang membutuhkan ilmu dan aturan syariat. Metode berdakwah secara berjamaah dan menggunakan hikmah, peringatan yang baik, serta diskusi yang tidak menyerang pribadi.
Kelayakan & Ciri2 Pemimpin Terbaik Menurut IslamAr Rayyan
Membincangkan tentang kelayakan serta ciri2 pemimpin terbaik menurut perspektif Islam. Terdapat juga tambahan mengenai hak & tanggungjawab pemimpin dalam negara Islam.
Putusan hakim yang membatalkan penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK ditentang karena dianggap melewati kewenangannya. Hal ini dipandang memperkuat dominasi kepentingan politik atas penegakan hukum. Penegakan hukum pun menjadi tidak konsisten dan hanya menguntungkan kelompok tertentu.
Pt freeport dimanjakan, rakyat dirugikanFlamencoRizky
Tiga kalimat ringkasan dari dokumen tersebut adalah:
Pemerintah memperpanjang perjanjian dengan PT Freeport meski perusahaan itu belum memenuhi kewajiban membangun smelter sesuai undang-undang, yang menunjukkan ketundukan pemerintah terhadap perusahaan asing. Islam menetapkan sumber daya alam sebagai milik seluruh masyarakat dan tidak boleh dikuasai perorangan atau asing.
Bukannya freeport dipidanakan malah dimudahkan, bukti tunduknya rezim jokowi ...FlamencoRizky
Ringkasan artikel tersebut adalah:
1. Artikel tersebut membahas perpanjangan izin ekspor Freeport oleh pemerintah Indonesia dan dianggap sebagai bukti ketundukan rezim Jokowi kepada kepentingan asing.
2. Juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia mengkritik keputusan pemerintah dan menilai Freeport seharusnya dipidanakan bukan diberi kemudahan.
3. Keputusan tersebut dianggap bertentangan den
Kaum manula di barat kesepian saat natalFlamencoRizky
Dokumen tersebut membahas tentang kesepian yang dialami kaum lanjut usia (manula) di Barat saat perayaan Natal. Berdasarkan penelitian, sekitar 23% manula di Inggris merasa kesepian dan tidak bahagia saat Natal karena kurangnya perhatian dari keluarga. Islam menghormati orang tua dan menentang perlakuan yang mengabaikan manula seperti di Barat.
Refleksi akhir tahun peserta hip padati islamic center kota kendariFlamencoRizky
Refleksi Akhir Tahun Peserta HIP Padati Islamic Center Kota Kendari
Tiga kalimat:
Kegiatan refleksi akhir tahun 2014 oleh Hizbut Tahrir Indonesia di Kota Kendari menarik perhatian lebih dari 800 peserta dan membahas tentang sistem pemerintahan yang ada dan khilafah sebagai satu-satunya sistem yang mampu memberikan kesejahteraan bagi rakyat. Para narasumber membandingkan sistem pemerintahan saat ini dengan sistem khilafah.
Tiga kalimat:
Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa pluralisme, liberalisme, dan sekularisme agama bertentangan dengan ajaran Islam. Namun, penguasa seringkali tidak memperdulikan fatwa ini. Tulisan ini membahas pentingnya kontrol publik dan koreksi terhadap penguasa agar mencegah bencana akibat kemunduran agama.
Kekayaan laut melimpah, indonesia tak pantas punya utangFlamencoRizky
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Indonesia memiliki potensi kekayaan laut yang besar sebesar 171 miliar dolar AS per tahun, termasuk potensi perikanan sebesar 32 miliar dolar AS per tahun.
2. Potensi alam laut Indonesia yang besar ini seharusnya tidak membuat Indonesia memiliki utang luar negeri besar.
3. Diperlukan optimalisasi dan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha perikanan, dan masyarakat
Asean free trade regime is cancer for the muslim ummah in southeast asia!FlamencoRizky
The document summarizes an article from Hizbut Tahrir Indonesia discussing the potential negative impacts of the ASEAN Economic Community (AEC) on Muslim-majority countries in Southeast Asia. It argues that the AEC will allow exploitation of these countries' markets and resources by larger economic powers. It claims the AEC will prioritize economic growth over religious and social values, potentially undermining family institutions. The article warns Muslim leaders in Indonesia and Malaysia not to expect economic benefits from the AEC and instead consider it an "imperialist regime" and "cancer" that could harm the Muslim community.
Ketua Umum Persatuan Islam (Persis) menyatakan bahwa simbol-simbol keagamaan seperti yang terkait dengan perayaan Natal tidak boleh dianggap enteng oleh umat Islam dan sebaiknya dihindari. Ia menolak pernyataan pejabat kementerian agama yang mengizinkan mengenakan atribut Natal dengan alasan tidak mengubah akidah, karena hal itu dapat mengancam akidah umat.
Khilafah dapat menangani bencana alam dengan dua kebijakan: preventif dan kuratif. Kebijakan preventif meliputi pembangunan saluran air, tanggul, waduk, dan edukasi masyarakat. Kebijakan kuratif meliputi respons cepat terhadap korban, penyediaan kebutuhan dasar, dan pemulihan mental. Tujuannya adalah mencegah bencana dan meminimalisir dampaknya.
1. 3/4/2014 Hizbut Tahrir Indonesia » Blog Archive » Wajibkah Mengangkat Penguasa di Negara Sekular?
http://m.hizbut-tahrir.or.id/2014/04/03/wajibkah-mengangkat-penguasa-di-negara-sekular/ 1/5
Wajibkah Mengangkat Penguasa di Negara Sekular?
April 3rd, 2014 by solihan
Soal:
Apakah hukum kewajiban “nashb al-imam” (mengangkat penguasa) dalam kitab-kitab
mu’tabar bisa diberlakukan dalam konteks kepemimpinan sekarang?
Jawab:
Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai pentingnya negara dan
keberadaan negara untuk menerapkan, menjaga dan mengemban Islam. Bahkan Hujjatu al-
Islâm, Imam al-Ghazâli (w. 555 H), menyatakan:
ﻓﺿﺎﺋﻊ ﻟﮫ ﺣﺎرس ﻻ وﻣﺎ ،ﻣﮭدوم ﻟﮫ أس ﻓﻣﺎ ،ﺣﺎرس أﺳواﻟﺳﻠطﺎن اﻟدﯾن ..ﺗوأﻣﺎن واﻟﺳﻠطﺎن اﻟدﯾن
Agama dan kekuasaan adalah dua saudara kembar. Agama adalah pondasi dan kekuasaan
adalah penjaga. Sesuatu tanpa pondasi pasti akan runtuh dan sesuatu tanpa penjaga pasti
akan hilang.1
Para ulama’ ushul telah memasukkan negara (dawlah) sebagai bagian dari kemaslahatan vital
(mashlahah dharûriyyah), yang ketiadaannya akan menyebabkan kerusakan dalam kehidupan
umat manusia.2
Negara didefinisikan oleh al-‘Allamah Syaikh Taqiyuddn an-Nabhani sebagai:
اﻟﻧﺎس ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﻘﺑﻠﺗﮭﺎ اﻟﺗﻲ واﻟﻘﻧﺎﻋﺎت واﻟﻣﻘﺎﯾﯾس ،اﻟﻣﻔﺎھﯾم ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﻧﻔﯾذي ﻛﯾﺎن
Entitas pelaksana untuk melaksanakan kumpulan pemahaman, standarisasi dan keyakinan
yang diterima oleh sekumpulan umat manusia. 3
Karena itu, adanya negara untuk mengurus urusan merupakan masalah vital dalam kehidupan
umat manusia. Masalah ini dianggap sebagai masalah yang sudah dimaklumi urgensinya
dalam Islam atau yang biasa disebut ma’lûm[un] min ad-dîn bi ad-dharûrah.
Di mana letak urgensinya? Dalam pandangan Imam al-Ghazâli, negara berfungsi sebagai
penjaga agama (hâris). Sebenarnya negara bukan hanya berfungsi sebagai penjaga, tetapi
lebih dari itu. Negara juga berfungsi untuk menerapkan hukum syariah serta menjaga dan
mengemban risalah Islam kepada umat lain. Karena itu, negara merupakan metode baku
2. 3/4/2014 Hizbut Tahrir Indonesia » Blog Archive » Wajibkah Mengangkat Penguasa di Negara Sekular?
http://m.hizbut-tahrir.or.id/2014/04/03/wajibkah-mengangkat-penguasa-di-negara-sekular/ 2/5
dalam Islam untuk menerapkan, menjaga dan mengemban hukum syariah.4
Ini tentang esensi negara, fungsi dan kedudukannya dalam Islam sebagai bagian yang tak
terpisahkan dari Islam, bahkan menjadi satu-satunya metode baku dalam menerapkan,
menjaga dan mengemban Islam. Inilah Khilafah Islam. Karena itu hukum menegakkan Khilafah,
ketika tidak ada, wajib bagi umat Islam. Sebab, tanpa Khilafah ini mustahil Islam bisa
diterapkan, dijaga dan diemban ke seluruh dunia. Kaidah syariah menyatakan:
ٌب ِاﺟَو َوُﮭَﻓ ِﮫِﺑ ﱠﻻِإ ُب ِاﺟَوْاﻟ ﱡمِﺗَﯾ َﻻ ﺎَﻣ
Suatu kewajiban yang tidak akan sempurna, kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu
hukumnya menjadi wajib.
Khilafah atau Negara Islam, esensinya adalah kekuasaan yang melakukan pengurusan
kemaslahatan rakyat, dan mensupervisi pelaksanaannya dengan Islam. Karena kekuasaan
dalam Islam itu bersifat tunggal, bukan kolektif, maka Khilafah atau Negara Islam itu esensinya
adalah Khalifah. Karena itu pembahasan para ulama’ tentang kewajiban mengangkat khalifah
(nashb al-imâm), sesungguhnya bukan hanya membahas tentang kewajiban mengangkat
individu khalifah, tetapi sekaligus kewajiban mendirikan Khilafah. Imam al-Farra’ (w. 458 H)
menyatakan, “Mengangkat imam hukumnya wajib. Ahmad ra. berkata dalam riwayat
Muhammad bin ‘Auf bin Sufyan al-Humashi, ‘Fitnah, jika tidak ada imam yang mengurusi
urusan umat manusia.’” 5
Al-Imidi (w. 631 H) menyatakan, “Mazhab Ahl al-Haq di kalangan kaum Muslim menyatakan,
bahwa mengangkat imam (khalifah) dan para pengikutnya hukumnya fardhu bagi kaum
Muslim.” 6
Ibn Hazm al-Andalusi (w. 456 H) menyatakan, “Semua Ahlu Sunnah sepakat tentang
kewajiban Imamah. Umat wajib tunduk kepada Imam yang adil dan menegakkan hukum-
hukum Allah di tengah-tengah mereka serta mengurus mereka dengan hukum-hukum
syariah.”7
Al-Baghdadi (w. 429 H) menyatakan, “Sesungguhnya adanya Imamah hukumnya fardhu bagi
umat dalam rangka mengangkat imam.” 8
Kewajiban tersebut ditarik dari sejumlah dalil, di antaranya firman Allah SWT:
ْمُﻛْﻧِﻣ ِرْاﻷﻣ ﻲِﻟوُأَو َلوُﺳ ﱠاﻟر واُﻌﯾِطَأَو َﷲ واُﻌﯾِطَأ واُﻧَﻣآ َﯾنِذﱠﻟا ﺎَﮭﱡﯾَأ ﺎَﯾ
Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan penguasa di antara
kalian (QS an-Nisa’ [4]: 59)
Perintah untuk menaati penguasa yang menerapkan hukum Allah di antara kalian juga
3. 3/4/2014 Hizbut Tahrir Indonesia » Blog Archive » Wajibkah Mengangkat Penguasa di Negara Sekular?
http://m.hizbut-tahrir.or.id/2014/04/03/wajibkah-mengangkat-penguasa-di-negara-sekular/ 3/5
merupakan perintah untuk mengangkatnya, jika penguasa tersebut tidak ada. Sebab, Allah
SWT tidak akan mungkin memerintahkan sesuatu yang tidak ada. Allah SWT juga tidak akan
memerintahkan kewajiban menaati sesuatu yang adanya tidak wajib. Ini menjadi bukti, bahwa
adanya uli al-amr (penguasa) yang menerapkan hukum Allah ini adalah wajib.
Karena itu Syaikh Wahhab Khallaf menyatakan, “Wajib menjadikan urusan kepemimpinan ini
sebagai bagian dari agama dan taqarrub yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada
Allah SWT.” 9
Bahkan beliau menegaskan, “Mengurusi urusan umat manusia ini merupakan kewajiban
agama yang paling agung. Bahkan agama ini tidak akan tegak, kecuali dengannya.” 10
Karena itu semua konteks pembahasan para ulama, baik ushul, fikih maupun tafsir, dalam
kaitannya tentang kewajiban mengangkat imam atau memilih pemimpin ini adalah dalam
rangka menerapkan, menjaga dan mengemban Islam. Bukan asal pemimpin, apalagi
pemimpin yang dipilih untuk menerapkan hukum kufur. Pasalnya, selain nas-nas yang
memerintahkan ketaatan, juga ada nas-nas yang melarang ketaatan terhadap orang tertentu,
dengan sifat dan perbuatan tertentu. Allah SWT berfirman:
َﯾنِﻘِﻓَﺎﻧُﻣْاﻟَو َﯾن ِرِﻓَﺎﻛْاﻟ ِﻊِطُﺗ ﻻ َو
Janganlah kalian mentaati orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu(QS al-Ahzab [33]:
48)
اًورُﻔَﻛ ْوَأ ﺎًﻣِﺛآ ْمُﮭْﻧِﻣ ْﻊِطُﺗ ﻻ َو
Janganlah kalian menaati orang-orang yang berdosa dan orang-orang kafir di antara
mereka (QS al-Insan [76]: 24)
Ayat-ayat di atas melarang kita untuk menaati orang kafir, orang munafik dan orang-orang yang
berdosa. Nabi saw. juga bersabda:
ِقِﻟﺎَﺧْاﻟ ِﺔَﯾ ِﺻْﻌَﻣ ﻲِﻓ ٍق ْوُﻠْﺧَﻣِﻟ َﺔَﻋﺎَط َﻻ
Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam melakukan kemaksiatan kepada sang
Pencipta (HR Ahmad)
Dengan demikian, kewajiban menaati pemimpin di antara kaum Muslim ini dibatasi pada
pemimpin yang menerapkan hukum Islam, bukan pemimpin yang menerapkan hukum kufur.
Jika pemimpin seperti ini tidak ada, maka hukum mengadakannya menjadi wajib. Karena itu,
dalil terkait dengan kewajiban mengangkat atau mengadakan pemimpin seperti ini tidak bisa
diberlakukan secara umum, termasuk untuk memilih atau mengangkat pemimpin yang tidak
menerapkan hukum Islam.
4. 3/4/2014 Hizbut Tahrir Indonesia » Blog Archive » Wajibkah Mengangkat Penguasa di Negara Sekular?
http://m.hizbut-tahrir.or.id/2014/04/03/wajibkah-mengangkat-penguasa-di-negara-sekular/ 4/5
Menggunakan dalil ketaatan kepada pemimpin, khususnya QS an-Nisa’ [04]: 59, untuk menaati
pemimpin yang tidak taat kepada Allah dan Rasul juga tidak tepat. Apalagi untuk menarik
hukum tentang kewajiban mengangkat pemimpin yang tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya,
tentu lebih tidak relevan lagi, baik dari aspek manthûq, mafhûm maupunsyubhat ad-dalîl.
Bahkan penggunaan nas-nas al-Quran maupun as-Sunah untuk menyatakan pandangan seperti
itu merupakan bentuk iftirâ’(kebohongan besar) terhadap Allah, serta penyesatan opini yang
besar sekali dosanya di sisi Allah SWT. [KH. Hafidz Abdurrahman]
Catatan kaki:
1 Hujjatu al-Islam, Abu Hamid al-Ghazali, Al-Iqtishad fi al-I’tiqad, hlm. 255-256.
2 Lihat: Al-Hafizh as-Syathibi, Al-Muwafaqat fi ‘Ulum as-Syari’ah, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah,
Beirut, II/12; Muhammad Husain ‘Abdullah, Dirasat fi al-Fikr al-Islami, Dar al-Bayariq, Beirut,
cet. I, 1990, hml. 44-45.
3 Al-‘Allamah Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, Muqaddimah ad-Dustur,Min Mansyurat Hizb
at-Tahrir, I/6.
4 Al-‘Allamah Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, Nizham al-Islam, Min Mansyurat Hizb at-
Tahrir
5 Al-Qadhi Abu Ya’la al-Farra’, Al-Ahkam as-Sulthaniyyah, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah,
Beirut, cet. 1983, hlm. 19.
6 Saifuddin al-Amidi, Ghayat al-Maram, hlm. 364.
7 Al-Hafidh Ibn Hazm al-Andalusi, Al-Fashl fi al-Milal wa an-Nihal,IV/87.
8 Al-Qahir al-Baghdadi, Al-Farqu bayna al-Firaq, hlm. 210.
9 ‘Abdul Wahhad Khallaf, As-Siyasah as-Syar’iyyah, hlm. 162.
10 Ibid, hlm. 161.
Baca juga :
1. Wajibkah Mengangkat Pemimpin Meskipun Menerapkan Hukum Kufur dalam Sistem
Demokrasi?
2. Refleksi Muharam : Kewajiban Penegakan Negara Islam
5. 3/4/2014 Hizbut Tahrir Indonesia » Blog Archive » Wajibkah Mengangkat Penguasa di Negara Sekular?
http://m.hizbut-tahrir.or.id/2014/04/03/wajibkah-mengangkat-penguasa-di-negara-sekular/ 5/5
3. Ulama Banyuwangi Tegaskan Mengangkat Kholifah Adalah Wajib
4. Dirasah Syar’iyah: Hukum Islam Menerima Penguasa Negara Penjajah
5. Penguasa Negara Islam
![3/4/2014 Hizbut Tahrir Indonesia » Blog Archive » Wajibkah Mengangkat Penguasa di Negara Sekular?
http://m.hizbut-tahrir.or.id/2014/04/03/wajibkah-mengangkat-penguasa-di-negara-sekular/ 1/5
Wajibkah Mengangkat Penguasa di Negara Sekular?
April 3rd, 2014 by solihan
Soal:
Apakah hukum kewajiban “nashb al-imam” (mengangkat penguasa) dalam kitab-kitab
mu’tabar bisa diberlakukan dalam konteks kepemimpinan sekarang?
Jawab:
Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai pentingnya negara dan
keberadaan negara untuk menerapkan, menjaga dan mengemban Islam. Bahkan Hujjatu al-
Islâm, Imam al-Ghazâli (w. 555 H), menyatakan:
ﻓﺿﺎﺋﻊ ﻟﮫ ﺣﺎرس ﻻ وﻣﺎ ،ﻣﮭدوم ﻟﮫ أس ﻓﻣﺎ ،ﺣﺎرس أﺳواﻟﺳﻠطﺎن اﻟدﯾن ..ﺗوأﻣﺎن واﻟﺳﻠطﺎن اﻟدﯾن
Agama dan kekuasaan adalah dua saudara kembar. Agama adalah pondasi dan kekuasaan
adalah penjaga. Sesuatu tanpa pondasi pasti akan runtuh dan sesuatu tanpa penjaga pasti
akan hilang.1
Para ulama’ ushul telah memasukkan negara (dawlah) sebagai bagian dari kemaslahatan vital
(mashlahah dharûriyyah), yang ketiadaannya akan menyebabkan kerusakan dalam kehidupan
umat manusia.2
Negara didefinisikan oleh al-‘Allamah Syaikh Taqiyuddn an-Nabhani sebagai:
اﻟﻧﺎس ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﻘﺑﻠﺗﮭﺎ اﻟﺗﻲ واﻟﻘﻧﺎﻋﺎت واﻟﻣﻘﺎﯾﯾس ،اﻟﻣﻔﺎھﯾم ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﻧﻔﯾذي ﻛﯾﺎن
Entitas pelaksana untuk melaksanakan kumpulan pemahaman, standarisasi dan keyakinan
yang diterima oleh sekumpulan umat manusia. 3
Karena itu, adanya negara untuk mengurus urusan merupakan masalah vital dalam kehidupan
umat manusia. Masalah ini dianggap sebagai masalah yang sudah dimaklumi urgensinya
dalam Islam atau yang biasa disebut ma’lûm[un] min ad-dîn bi ad-dharûrah.
Di mana letak urgensinya? Dalam pandangan Imam al-Ghazâli, negara berfungsi sebagai
penjaga agama (hâris). Sebenarnya negara bukan hanya berfungsi sebagai penjaga, tetapi
lebih dari itu. Negara juga berfungsi untuk menerapkan hukum syariah serta menjaga dan
mengemban risalah Islam kepada umat lain. Karena itu, negara merupakan metode baku](https://image.slidesharecdn.com/wajibkahmengangkatpenguasadinegarasekular-140403111917-phpapp01/85/Wajibkah-mengangkat-penguasa-di-negara-sekular-1-320.jpg)
![3/4/2014 Hizbut Tahrir Indonesia » Blog Archive » Wajibkah Mengangkat Penguasa di Negara Sekular?
http://m.hizbut-tahrir.or.id/2014/04/03/wajibkah-mengangkat-penguasa-di-negara-sekular/ 2/5
dalam Islam untuk menerapkan, menjaga dan mengemban hukum syariah.4
Ini tentang esensi negara, fungsi dan kedudukannya dalam Islam sebagai bagian yang tak
terpisahkan dari Islam, bahkan menjadi satu-satunya metode baku dalam menerapkan,
menjaga dan mengemban Islam. Inilah Khilafah Islam. Karena itu hukum menegakkan Khilafah,
ketika tidak ada, wajib bagi umat Islam. Sebab, tanpa Khilafah ini mustahil Islam bisa
diterapkan, dijaga dan diemban ke seluruh dunia. Kaidah syariah menyatakan:
ٌب ِاﺟَو َوُﮭَﻓ ِﮫِﺑ ﱠﻻِإ ُب ِاﺟَوْاﻟ ﱡمِﺗَﯾ َﻻ ﺎَﻣ
Suatu kewajiban yang tidak akan sempurna, kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu
hukumnya menjadi wajib.
Khilafah atau Negara Islam, esensinya adalah kekuasaan yang melakukan pengurusan
kemaslahatan rakyat, dan mensupervisi pelaksanaannya dengan Islam. Karena kekuasaan
dalam Islam itu bersifat tunggal, bukan kolektif, maka Khilafah atau Negara Islam itu esensinya
adalah Khalifah. Karena itu pembahasan para ulama’ tentang kewajiban mengangkat khalifah
(nashb al-imâm), sesungguhnya bukan hanya membahas tentang kewajiban mengangkat
individu khalifah, tetapi sekaligus kewajiban mendirikan Khilafah. Imam al-Farra’ (w. 458 H)
menyatakan, “Mengangkat imam hukumnya wajib. Ahmad ra. berkata dalam riwayat
Muhammad bin ‘Auf bin Sufyan al-Humashi, ‘Fitnah, jika tidak ada imam yang mengurusi
urusan umat manusia.’” 5
Al-Imidi (w. 631 H) menyatakan, “Mazhab Ahl al-Haq di kalangan kaum Muslim menyatakan,
bahwa mengangkat imam (khalifah) dan para pengikutnya hukumnya fardhu bagi kaum
Muslim.” 6
Ibn Hazm al-Andalusi (w. 456 H) menyatakan, “Semua Ahlu Sunnah sepakat tentang
kewajiban Imamah. Umat wajib tunduk kepada Imam yang adil dan menegakkan hukum-
hukum Allah di tengah-tengah mereka serta mengurus mereka dengan hukum-hukum
syariah.”7
Al-Baghdadi (w. 429 H) menyatakan, “Sesungguhnya adanya Imamah hukumnya fardhu bagi
umat dalam rangka mengangkat imam.” 8
Kewajiban tersebut ditarik dari sejumlah dalil, di antaranya firman Allah SWT:
ْمُﻛْﻧِﻣ ِرْاﻷﻣ ﻲِﻟوُأَو َلوُﺳ ﱠاﻟر واُﻌﯾِطَأَو َﷲ واُﻌﯾِطَأ واُﻧَﻣآ َﯾنِذﱠﻟا ﺎَﮭﱡﯾَأ ﺎَﯾ
Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan penguasa di antara
kalian (QS an-Nisa’ [4]: 59)
Perintah untuk menaati penguasa yang menerapkan hukum Allah di antara kalian juga](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)