Putusan hakim yang membatalkan penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK ditentang karena dianggap melewati kewenangannya. Hal ini dipandang memperkuat dominasi kepentingan politik atas penegakan hukum. Penegakan hukum pun menjadi tidak konsisten dan hanya menguntungkan kelompok tertentu.

1. 19/2/2015 Hizbut Tahrir Indonesia » Blog Archive » Penegakan Hukum Makin Suram
data:text/html;charset=utf­8,%3Ch1%20class%3D%22title­single%22%20style%3D%22margin%3A%200px%3B%20padding%3A%2015px%200px%2015… 1/5
Penegakan Hukum Makin Suram
February 17th, 2015 by kafi
[Al­Islam edisi 744, 1 Jumadil Ula 1436 H – 20 Februari 2015 M]
Hakim Sarpin Rizaldi akhirnya memutuskan bahwa penetapan tersangka Komjen Budi
Gunawan oleh KPK tidak sah. Putusan itu ia bacakan dalam sidang di PN Jakarta
Selatan, Senin (16/2/2015). Sebelumnya, KPK menetapkan Budi sebagai tersangka
dalam kasus dugaan korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji selama menjabat
sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier (Karobinkar) Deputi Sumber Daya Manusia Polri
periode 2003­2006 dan jabatan lainnya di Kepolisian.
Menurut Hakim Sarpin, kasus Budi tidak termasuk dalam kualifikasi seperti diatur dalam
UU No 30 tahun 2002 tentang KPK, khususnya pasal 11. Ia beralasan: Pertama, Budi
bukan penegak hukum dan bukan penyelenggara negara saat kasus yang disangkakan
terjadi. Ini karena jabatan Karobinkar adalah jabatan administrasi dan golongan eselon
IIa, bukan eselon I. Kedua, kasus Budi tidak termasuk perkara yang mendapat perhatian
dan meresahkan masyarakat. Ketiga, kasus yang disangkakan kepada Budi tidak
menimbulkan kerugian negara. “Menimbang bahwa perbuatan menerima hadiah atau
janji tidak dikaitkan dengan timbulnya kerugian terhadap negara karena perbuatan
tersebut berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan. Dengan
demikian apa yang diduga dilakukan oleh pemohon (Budi) tidak menyebabkan kerugian
negara sehingga kualifikasi dalam Pasal UU KPK tidak terbukti,” kata Sarpin.
Kontroversial
Para pendukung Budi menyambut gembira. Sebagian polisi yang menjaga sidang sampai
sujud syukur atas hal itu. Kabareskrim Budi Waseso menyatakan, “Anda
lihat kan, seluruh jajaran Polda bersujud syukur. Itu bukti kita sebagai anggota ingin
punya pimpinan,” (Jpnn.com, 16/1).
Sebaliknya, putusan Hakim Sarpin dikritik oleh banyak pengamat, ahli hukum, mantan
hakim MA dan mantan hakim dan ketua MK. Hakim Sarpin dinilai menyalahi pasal 77
KUHAP. Pasal tersebut secara terbatas mengatur bahwa hanya ada lima hal dalam
sebuah proses hukum yang dapat diajukan praperadilan, yaitu sah atau tidaknya
penangkapan dan atau penahanan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan
serta permintaan ganti rugi dan rehabilitasi nama baik. Hakim Sarpin dianggap
melampaui kewenangannya.
Hakim Sarpin juga dianggap plin­plan. Hakim memperluas penafsiran pribadinya dalam
hal kewenangan praperadilan. Sebaliknya, ia sangat membatasi penafsiran atas posisi
penegak hukum dan penyelenggara negara. Selain itu, pembuktian apakah Budi sebagai
penegak hukum atau penyelenggara negara, juga serta pembuktian apakah Budi

2. 19/2/2015 Hizbut Tahrir Indonesia » Blog Archive » Penegakan Hukum Makin Suram
data:text/html;charset=utf­8,%3Ch1%20class%3D%22title­single%22%20style%3D%22margin%3A%200px%3B%20padding%3A%2015px%200px%2015… 2/5
merugikan negara atau tidak, sebenarnya sudah masuk dalam pokok perkara. Ini tidak
dibuktikan di praperadilan, tetapi di pengadilan.
Karena itu aroma campur tangan atas keluarnya putusan itu mencuat. Apalagi Hakim
Sarpin dianggap memiliki rekam jejak yang buruk. pernah diperiksa dua kali oleh MA dan
delapan kali dilaporkan ke Komisi Yudisial.
Akhirnya, banyak pihak menyarankan agar KPK mengajukan PK ke Mahkamah Agung
(MA). MA bisa membatalkan putusan praperadilan itu jika dipandang telah menyalahi
hukum.
Makin Suram
Putusan itu bukan menyudahi kisruh KPK­Polri dan kontroversi pelantikan Budi Gunawan
menjadi Kapolri. Sebaliknya, kisruh akan terus berlanjut dan kontroversi akan terus
bergulir.
Setelah putusan itu, bola ditendang balik ke Jokowi. Jokowi pun kembali dalam dilema.
Desakan melantik Budi sebagai Kapolri makin kuat. Jika dilantik, bukan berarti masalah
ini selesai. Pasalnya, jika KPK mengajukan PK ke MA, masih ada kemungkinan putusan
praperadilan itu dibatalkan oleh MA. Jika dibatalkan oleh MA, sementara Budi telah resmi
dilantik, maka akan ada sejarah baru, Kapolri aktif jadi tersangka. Jika itu terjadi,
pendapat masyarakat bahwa Jokowi tidak pro pemberantasan korupsi akan makin
menguat. Citra pemerintahan bersih yang ingin dibangun Jokowi bisa luntur. Itu bisa
menjadi masalah besar bagi Jokowi yang oleh sebagian pihak dinilai sangat
mementingkan citra.
Putusan praperadilan itu juga berpotensi menimbulkan masalah baru. Para tersangka,
terdakwa bahkan terpidana korupsi yang ditangani KPK bisa ramai­ramai mengajukan
praperadilan penetapan tersangka dirinya dengan alasan bukan penegak hukum atau
penyelenggara negara, tidak meresahkan masyarakat dan tidak menimbulkan kerugian
negara khususnya kasus hadiah atau janji. Jika itu terjadi, Kepolisian dan Kejaksaan akan
banyak kesulitan. Pengadilan akan kebanjiran kasus dan angka tunggakan kasus oleh
pengadilan akan makin menggunung. Akibatnya, hukum makin tak pasti. Masa depan
pemberantasan korupsi pun makin suram.
Kepentingan Politik
Semua yang terjadi itu makin menguatkan bahwa kepentingan politik menyandera
penegakan hukum. Ketika kepentingan politik mengemuka, penegakan hukum melemah.
Penegakan hukum disandera dan dijadikan alat untuk mencapai dan mempertahankan
kepentingan. Pertemuan ketua KPK dengan politisi PDIP, jika benar spiritnya adalah
penegakkan hukum, mestinya sesaat setelah kejadian diungkap. Jika baru diungkap
sekarang ketika ada masalah, jelas yang dominan adalah kepentingan politik. Begitu pula
dalam kasus yang dituduhkan terhadap bakil Ketua KPK Bambang Widjojanto,
Zulkarnaen dan Adnan Pandu yang baru diungkap sekarang.

3. 19/2/2015 Hizbut Tahrir Indonesia » Blog Archive » Penegakan Hukum Makin Suram
data:text/html;charset=utf­8,%3Ch1%20class%3D%22title­single%22%20style%3D%22margin%3A%200px%3B%20padding%3A%2015px%200px%2015… 3/5
Proses di KPK juga tidak bisa dianggap tanpa masalah dan nihil dari kepentingan politik.
Adanya sebelas tersangka yang hingga kini tidak ditahan, sebagian sudah terhitung lama,
menunjukkan ada masalah dalam proses di KPK. Hal itu juga mengindikasikan adanya
kepentingan politik dalam proses itu.
Hal itu masih diperparah dengan adanya semangat korp. “Pembalasan” dari Polri
terhadap KPK dan lambatnya bahkan minimnya kasus yang melibatkan aparat penegak
hukum yang diungkap oleh penegak hukum yang sama adalah indikasi kuatnya
semangat korp saling melindungi. Rasa gembira dan sukacita yang diungkapkan banyak
anggota Polri atas putusan praperadilan Budi, juga mengindikasikan kuatnya semangat
korp itu.
Semua itu antara lain menyebabkan tebang pilih. Penegakan hukum pun seperti pisau
bermata satu, tumpul ke atas tajam ke bawah. Realita seperti itu akan mendatangkan
bencana bagi negeri ini. Rasul saw. mengingatkan:
‫ﱠ‬‫ﻥ‬َ‫ﺃ‬ ْ‫ﻭ‬َ‫ﻟ‬ ٬ِ‫ﱠ‬㌨执‫ ﺍ‬ُ‫ﻡ‬ْ‫ﻳ‬‫ﺍ‬ َ‫ﱠ٬ ﻭ‬‫ﺩ‬َ‫ﺣ‬ْ‫ ﺍﻟ‬ِ‫ﻪ‬ْ‫ﻳ‬َ‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬ ‫ﻭﺍ‬ُ‫ﻣ‬‫ﺎ‬َ‫ﻗ‬َ‫ﺃ‬ ُ‫ﻳﻑ‬ِ‫ﻌ‬‫ﱠ‬‫ﺿ‬‫ ﺍﻟ‬ُ‫ﻡ‬ِ‫ﻬ‬‫ﻳ‬ِ‫ﻓ‬ َ‫ﻕ‬ َ‫ﺭ‬َ‫ﺳ‬ ‫ﺍ‬َ‫ﺫ‬ِ‫ﺇ‬ َ‫٬ ﻭ‬ُ‫ﻩ‬‫ﻭ‬ُ‫ﻛ‬ َ‫َﺭ‬‫ﺗ‬ ُ‫ﻳﻑ‬ ِ‫ﺭ‬‫ﱠ‬‫ﺷ‬‫ ﺍﻟ‬ُ‫ﻡ‬ِ‫ﻬ‬‫ﻳ‬ِ‫ﻓ‬ َ‫ﻕ‬ َ‫ﺭ‬َ‫ﺳ‬ ‫ﺍ‬َ‫ﺫ‬ِ‫ﺇ‬ ‫ﻭﺍ‬ُ‫ﻧ‬‫َﺎ‬‫ﻛ‬ ْ‫ﻡ‬ُ‫ﻬ‬‫ﱠ‬‫ﻧ‬َ‫ﺃ‬ ْ‫ﻡ‬ُ‫ﻛ‬َ‫ﻠ‬ْ‫ﺑ‬َ‫ﻗ‬ َ‫ﻳﻥ‬ِ‫ﺫ‬‫ﱠ‬‫ﻟ‬‫ ﺍ‬َ‫ﻙ‬َ‫ﻠ‬ْ‫ﻫ‬َ‫ﺃ‬ ‫ﺎ‬َ‫ﻣ‬‫ﱠ‬‫ﻧ‬ِ‫ﺇ‬ »
« ‫َﺎ‬‫ﻫ‬َ‫ﺩ‬َ‫ﻳ‬ ُ‫ﺕ‬ْ‫ﻌ‬َ‫ﻁ‬َ‫ﻘ‬َ‫ﻟ‬ ْ‫ﺕ‬َ‫ﻗ‬ َ‫ﺭ‬َ‫ﺳ‬ ٍ‫ﺩ‬‫ﱠ‬‫ﻣ‬َ‫ﺣ‬ُ‫ﻣ‬ َ‫ﺔ‬َ‫ﻧ‬ْ‫ﺑ‬‫ ﺍ‬َ‫ﺔ‬َ‫ﻣ‬ِ‫ﺎﻁ‬َ‫ﻓ‬
“Sungguh, yang membinasakan orang­orang sebelum kalian tidak lain karena jika ada
orang terpandang mencuri di tengah­tengah mereka, mereka biarkan, dan jika orang
lemah yang mencuri, mereka menerapkan had (sanksi). Demi Allah, andai Fatimah binti
Muhammad mencuri, sungguh aku akan memotong tangannya.” (HR al­Bukhari,
Muslim, Abu Dawud dan an­Nasa’i).
Dalam hadis ini, Rasul saw. menegaskan bahwa tidak boleh ada tebang pilih dalam
penegakan hukum. Jika itu terjadi maka akan mendatangkan bencana. Rasul saw.
menegaskan, penegakan hukum itu tidak boleh pandang bulu. Siapapun yang melanggar
hukum harus ditindak dan dijatuhi sanksi. Slogan ini sering diagungkan termasuk
sekarang ini. Namun, dalam sistem politik dan hukum yang buruk, slogan itu menjadi
slogan­kosong.
Akibat Sistem yang Buruk
Putusan praperadilan kontroversial ini mengungkap sisi lain dari buruknya sistem hukum
yang ada. Alasan ketiga di atas, yakni tidak menimbulkan kerugian negara misalnya,
justru menjadi alasan pembatalan status tersangka. Hal itu terjadi karena hukum yang
ada begitu rumit dan klasifikasinya juga kompleks. Inilah yang membuat hukum sangat
rigid dan terbatas serta bisa menimbulkan celah bagi para kriminal untuk lolos dari
hukum.
Ini berbeda dengan Islam. Dalam Islam, hadiah terhadap pejabat dan penguasa (yang di
luar kewajaran di masyarakat) adalah haram. Karena itu petugas, pejabat dan penguasa
yang menerima hadiah berarti melanggar hukum dan tentu harus ditindak. Rasul saw.
bersabda:

4. 19/2/2015 Hizbut Tahrir Indonesia » Blog Archive » Penegakan Hukum Makin Suram
data:text/html;charset=utf­8,%3Ch1%20class%3D%22title­single%22%20style%3D%22margin%3A%200px%3B%20padding%3A%2015px%200px%2015… 4/5
« ٌ‫ﻝ‬‫ﻭ‬ُ‫ﻠ‬ُ‫ﻏ‬ ِ‫ﻝ‬‫ﺎ‬‫ﱠ‬‫ﻣ‬ُ‫ﻌ‬ْ‫ﺎ ﺍﻟ‬َ‫ﻳ‬‫ﺍ‬َ‫ﺩ‬َ‫ﻫ‬ »
Hadiah (yang diterima) petugas/pejabat adalah harta ghulul (haram)(HR Ahmad, al­
Baihaqi dan Ibn ‘Adi).
Semua itu adalah akibat buruknya sistem politik dan hukum. Sistem politik demokrasi
saat ini sarat biaya. Akibatnya, penguasa dan pejabat tersandera oleh kepentingan politik
dan kepentingan modal dari para cukong politik (king maker) dan cukong modal (para
kapitalis). Sistem politik demokrasi saat ini juga meniscayakan pembagian kekuasaan
dan penunjukan pejabat politik dan hukum yang melibatkan berbagai pemegang
kekuasaan. Akibatnya, kepentingan politik dan modal ikut menyusup menyandera
penegakan hukum.
Pada akhirnya, terjadilah pembekuan, tebang pilih dan kelambanan proses pada
sebagian kasus, terutama yang melibatkan elit politik dan modal. Hal itu pula yang dalam
kasus kisruh KPK­Polri.
Segera Tegakkan Sistem Islam!
Akankah sistem politik dan sistem hukum yang buruk ini terus dipertahankan? Tentu
tidak. Pasalnya, mempertahankan sistem politik dan sistem hukum yang buruk dan salah
sama saja dengan mempertahankan keburukan dan kesalahan. Pada titik inilah, tepat
direnungkan firman Allah SWT:
َ‫ﻭﻥ‬ُ‫ﻧ‬ِ‫ﻗ‬‫ﻭ‬ُ‫ﻳ‬ ٍ‫ﻡ‬ ْ‫ﻭ‬َ‫ﻘ‬ِّ‫ﻟ‬ ‫ﺎ‬ً‫ﻣ‬ْ‫ﻛ‬ُ‫ﺣ‬ ِ‫ﱠ‬㌨执‫ ﺍ‬َ‫ﻥ‬ِ‫ُ ﻣ‬‫ﻥ‬َ‫ﺳ‬ْ‫ﺣ‬َ‫ﺃ‬ ْ‫ﻥ‬َ‫ﻣ‬ َ‫ ﻭ‬َ‫ﻭﻥ‬ُ‫ﻐ‬ْ‫ﺑ‬َ‫ﻳ‬ ِ‫ﺔ‬‫ﱠ‬‫ﻳ‬ِ‫ﻠ‬ِ‫ﻫ‬‫ﺎ‬َ‫ﺟ‬ْ‫ ﺍﻟ‬َ‫ﻡ‬ْ‫ﻛ‬ُ‫ﺣ‬َ‫ﻓ‬َ‫ﺃ‬
Hukum Jahiliyahkah yang mereka kehendaki? (Hukum) siapakah yang lebih baik
daripada (hukum) Allah bagi orang­orang yang yakin? (TQS al­Maidah [5]: 50).
WalLâh a’lam bi ash­shawâb. []
Komentar al­Islam:
Perpanjangan izin usaha pertambangan PT Freeport Indonesia (PTFI) diberikan lebih
cepat setelah PTFI sepakat untuk membangun fasilitas pemurnian bijih mineral (smelter)
di Gresik, Jawa Timur. Untuk mengakomodasi kepentingan ini, Dirjen Minerba,
Kementerian ESDM, R Sukhyar, menyatakan, Pemerintah akan merevisi Peraturan
Pemerintah Nomor 77 tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah
Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan
Batubara (Kompas.com, 16/2).
1. Inilah bukti bahwa Pemerintah terus menganakemaskan Freeport dan
Pemerintah lemah di hadapan Freeport.
2. Ini juga membuktikan semboyan Tri Sakti ala Jokowi­JK hanya slogan kosong.

5. 19/2/2015 Hizbut Tahrir Indonesia » Blog Archive » Penegakan Hukum Makin Suram
data:text/html;charset=utf­8,%3Ch1%20class%3D%22title­single%22%20style%3D%22margin%3A%200px%3B%20padding%3A%2015px%200px%2015… 5/5
3. Dengan itu, pengerukan kekayaan negeri ini oleh Freeport dan asing akan terus
berlanjut dan dibenarkan oleh Pemerintah sendiri. Ironis. Katanya negeri
merdeka, tetapi pemerintahnya melegalkan penjajahan atas negerinya sendiri.
Baca juga :
1. ICW: 2010 Penegakan Kasus Hukum Masih Lemah
2. Pentingnya Penegakan Hukum
3. Penegakan Hukum
4. Banyak Penegakan Hukum Tanpa Hati Nurani
5. Korupsi Makin Menggila, Rakyat Makin Sengsara