ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MENJELASKAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) (KASUS: KA...fajrillah
Analisis menunjukkan bahwa DAU dapat dijelaskan oleh variabel Jumlah Penduduk, PDRB, Indeks Pembangunan Manusia, Belanja Pegawai, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Bagi Hasil. Variabel-variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap DAU kecuali Dana Bagi Hasil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang dapat menjelaskan besarnya Dana Alokasi
Makalah ini membahas tentang kegagalan pasar, penyebabnya, dan solusi yang ditawarkan. Secara garis besar membahas tentang pemisahan kewenangan administrasi dan keuangan negara antara kementerian/lembaga dengan kementrian keuangan sesuai UU Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara guna menciptakan efisiensi dan efektivitas anggaran. Juga membahas penganggaran berbasis kinerja untuk meningkatkan kinerja pemerintah.
Paragraf pertama menjelaskan konsep keuangan daerah sesuai peraturan pemerintah dan mencakup hak dan kewajiban daerah. Paragraf berikutnya menjelaskan pendapatan daerah terdiri dari PAD, dana perimbangan, dan sumber lain seperti hibah. Paragraf terakhir menjelaskan belanja daerah mencakup belanja wajib, pilihan, organisasi, dan kelompok belanja seperti pegawai dan bunga.
Undang-undang ini menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk tahun 2003 sebesar Rp336,15 triliun, terdiri dari pendapatan pajak Rp254,14 triliun, pendapatan negara bukan pajak Rp82,01 triliun, dan tidak ada hibah. Belanja akan digunakan untuk belanja pemerintah pusat dan daerah, termasuk dana perimbangan untuk daerah.
"[Ringkuman] UU No. 17 Tahun 2003 Ttg Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 Ttg Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2004 Ttg Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengatur tentang pengelolaan keuangan negara dan daerah, penyusunan dan pelaksanaan anggaran belanja negara/daerah, serta pengawasan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara."
Permendagri mengatur pengelolaan keuangan daerah termasuk penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kebijakan penyusunan anggaran terkait pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah serta kuasa dan tanggung jawab pengelola keuangan daerah.
Dokumen tersebut membahas mengenai dasar hukum keuangan daerah, pengertian keuangan daerah, APBD, pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Terdapat beberapa ketidakjelasan dalam undang-undang terkait pengertian dan kekuasaan atas pengelolaan keuangan daerah.
ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MENJELASKAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) (KASUS: KA...fajrillah
Analisis menunjukkan bahwa DAU dapat dijelaskan oleh variabel Jumlah Penduduk, PDRB, Indeks Pembangunan Manusia, Belanja Pegawai, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Bagi Hasil. Variabel-variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap DAU kecuali Dana Bagi Hasil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang dapat menjelaskan besarnya Dana Alokasi
Makalah ini membahas tentang kegagalan pasar, penyebabnya, dan solusi yang ditawarkan. Secara garis besar membahas tentang pemisahan kewenangan administrasi dan keuangan negara antara kementerian/lembaga dengan kementrian keuangan sesuai UU Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara guna menciptakan efisiensi dan efektivitas anggaran. Juga membahas penganggaran berbasis kinerja untuk meningkatkan kinerja pemerintah.
Paragraf pertama menjelaskan konsep keuangan daerah sesuai peraturan pemerintah dan mencakup hak dan kewajiban daerah. Paragraf berikutnya menjelaskan pendapatan daerah terdiri dari PAD, dana perimbangan, dan sumber lain seperti hibah. Paragraf terakhir menjelaskan belanja daerah mencakup belanja wajib, pilihan, organisasi, dan kelompok belanja seperti pegawai dan bunga.
Undang-undang ini menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk tahun 2003 sebesar Rp336,15 triliun, terdiri dari pendapatan pajak Rp254,14 triliun, pendapatan negara bukan pajak Rp82,01 triliun, dan tidak ada hibah. Belanja akan digunakan untuk belanja pemerintah pusat dan daerah, termasuk dana perimbangan untuk daerah.
"[Ringkuman] UU No. 17 Tahun 2003 Ttg Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 Ttg Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2004 Ttg Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengatur tentang pengelolaan keuangan negara dan daerah, penyusunan dan pelaksanaan anggaran belanja negara/daerah, serta pengawasan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara."
Permendagri mengatur pengelolaan keuangan daerah termasuk penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kebijakan penyusunan anggaran terkait pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah serta kuasa dan tanggung jawab pengelola keuangan daerah.
Dokumen tersebut membahas mengenai dasar hukum keuangan daerah, pengertian keuangan daerah, APBD, pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Terdapat beberapa ketidakjelasan dalam undang-undang terkait pengertian dan kekuasaan atas pengelolaan keuangan daerah.
Kontrak perkuliahan ini membahas mata kuliah Hukum Keuangan Negara yang mencakup tujuan instruksional umum untuk menjelaskan masalah keuangan negara, landasan hukum pengelolaannya, asas-asas pengelolaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran, pengawasan, serta pertanggungjawaban. Mata kuliah ini terdiri atas 10 topik pokok bahasan dan akan memberikan manfaat untuk memahami pengelolaan
Dokumen tersebut membahas tentang perkembangan keuangan daerah di Indonesia secara historis mulai dari masa kolonial hingga era reformasi. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain konsep desentralisasi, dekonsentrasi, dan ordonasi pada masa Hindia Belanda, perubahan sistem keuangan daerah pada masa kemerdekaan, dan pengaturan keuangan daerah melalui undang-undang baru pada era reformasi seperti UU No. 22 Tahun
Dokumen tersebut merangkum tentang administrasi keuangan daerah. Secara singkat, administrasi keuangan daerah meliputi pengelolaan anggaran daerah yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi. Sumber pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan pemerintah pusat, serta hibah. Anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan pedoman pengelolaan keuangan daerah.
1. Reformasi pengelolaan keuangan negara dan akuntansi pemerintahan mencakup penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran serta sistem akuntansi.
2. Reformasi keuangan daerah bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya serta pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan.
3. Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah didelegasikan kepada gubernur/
Makalah ini membahas tentang keuangan negara, termasuk definisi, asas-asas pengelolaannya, kekuasaan atas pengelolaan, proses penyusunan anggaran belanja negara/daerah, serta klasifikasi pengeluaran pemerintah. Tujuannya adalah mengetahui hal-hal terkait pengelolaan keuangan negara secara lebih mendalam.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, ruang lingkup, dan asas-asas pengelolaan keuangan negara. Keuangan negara mencakup hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta barang milik negara. Ruang lingkupnya meliputi bidang pajak, moneter, dan kekayaan negara. Asas-asas pengelolaannya antara lain akuntabilitas, proporsionalitas, dan profesionalitas.
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi PemerintahPenataan Ruang
Peraturan Pemerintah ini menetapkan standar akuntansi pemerintahan untuk penyusunan laporan keuangan pemerintah seperti laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Standar ini terdiri dari 11 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan dan dapat dilengkapi dengan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Buletin Teknis.
Dalam rangka pencapaian tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dibentuk pemerintahan negara yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam berbagai bidang. Pembentukan pemerintahan negara tersebut menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara.
Dokumen tersebut memberikan penjelasan mengenai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dokumen menjelaskan dasar pemikiran, tujuan, asas, dan penyelenggara pemilu menurut undang-undang tersebut. Juga dijelaskan secara singkat pasal-pasal dalam undang-undang terkait pelaksanaan pemilu.
Kontrak perkuliahan ini membahas mata kuliah Hukum Keuangan Negara yang mencakup tujuan instruksional umum untuk menjelaskan masalah keuangan negara, landasan hukum pengelolaannya, asas-asas pengelolaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran, pengawasan, serta pertanggungjawaban. Mata kuliah ini terdiri atas 10 topik pokok bahasan dan akan memberikan manfaat untuk memahami pengelolaan
Dokumen tersebut membahas tentang perkembangan keuangan daerah di Indonesia secara historis mulai dari masa kolonial hingga era reformasi. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain konsep desentralisasi, dekonsentrasi, dan ordonasi pada masa Hindia Belanda, perubahan sistem keuangan daerah pada masa kemerdekaan, dan pengaturan keuangan daerah melalui undang-undang baru pada era reformasi seperti UU No. 22 Tahun
Dokumen tersebut merangkum tentang administrasi keuangan daerah. Secara singkat, administrasi keuangan daerah meliputi pengelolaan anggaran daerah yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi. Sumber pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan pemerintah pusat, serta hibah. Anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan pedoman pengelolaan keuangan daerah.
1. Reformasi pengelolaan keuangan negara dan akuntansi pemerintahan mencakup penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran serta sistem akuntansi.
2. Reformasi keuangan daerah bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya serta pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan.
3. Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah didelegasikan kepada gubernur/
Makalah ini membahas tentang keuangan negara, termasuk definisi, asas-asas pengelolaannya, kekuasaan atas pengelolaan, proses penyusunan anggaran belanja negara/daerah, serta klasifikasi pengeluaran pemerintah. Tujuannya adalah mengetahui hal-hal terkait pengelolaan keuangan negara secara lebih mendalam.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, ruang lingkup, dan asas-asas pengelolaan keuangan negara. Keuangan negara mencakup hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta barang milik negara. Ruang lingkupnya meliputi bidang pajak, moneter, dan kekayaan negara. Asas-asas pengelolaannya antara lain akuntabilitas, proporsionalitas, dan profesionalitas.
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi PemerintahPenataan Ruang
Peraturan Pemerintah ini menetapkan standar akuntansi pemerintahan untuk penyusunan laporan keuangan pemerintah seperti laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Standar ini terdiri dari 11 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan dan dapat dilengkapi dengan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Buletin Teknis.
Dalam rangka pencapaian tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dibentuk pemerintahan negara yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam berbagai bidang. Pembentukan pemerintahan negara tersebut menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara.
Dokumen tersebut memberikan penjelasan mengenai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dokumen menjelaskan dasar pemikiran, tujuan, asas, dan penyelenggara pemilu menurut undang-undang tersebut. Juga dijelaskan secara singkat pasal-pasal dalam undang-undang terkait pelaksanaan pemilu.
Undang-undang ini membentuk Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat dengan memisahkan sebagian wilayah dan penduduk dari Kabupaten Padang Pariaman. Kota Pariaman akan memiliki batas wilayah dan otoritas yang sama seperti pemerintah kota lain di Indonesia sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Undang-undang ini juga mengatur ketentuan peralihan administrasi dan pendirian lembaga-lembaga pemerintahan di Kota Pariaman
Dokumen tersebut merupakan lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 yang berisi peta 8 kabupaten di Kalimantan Tengah beserta batas administratif propinsi, kabupaten, dan kecamatannya. Dokumen ini ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri.
advokasi merupakan suatu usaha yang sistematik dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesakkan terjadinya perubahan kebijakan publik secara bertahap-maju, melalui semua saluran dan piranti demokrasi perwakilan, proses-proses politik dan legislasi dalam sistem yang berlaku.
Dokumen tersebut merangkum kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2002. Kebijakan APBN ini diarahkan untuk menciptakan ketahanan fiskal berkelanjutan, stabilisasi ekonomi makro, mendukung pemulihan ekonomi, dan mendukung proses desentralisasi. Prioritas belanja pembangunan adalah pendidikan, kesehatan, pertanian, dan infrastruktur transportasi. Namun, dip
Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Pengurangan Kemacetan lalu lintasbramantiyo marjuki
Teks tersebut membahas peran kebijakan fiskal dan moneter pemerintah dalam mengurangi kemacetan lalu lintas di kota-kota besar di Indonesia. Kebijakan fiskal dapat meningkatkan atau mengurangi belanja pemerintah dan pajak untuk memengaruhi permintaan agregat, sementara kebijakan moneter mempengaruhi suku bunga untuk memengaruhi penawaran agregat. Kemacetan lalu lintas disebabkan oleh permintaan transport
Hubungan antara pertumbuhan ekonomi daerahPriyo Hari Adi
Priyo Hari Adi meneliti hubungan antara pertumbuhan ekonomi daerah, belanja pembangunan, dan pendapatan asli daerah di kabupaten dan kota di Jawa-Bali. Ia menguji dampak perubahan alokasi belanja terhadap pertumbuhan ekonomi dan PAD serta hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan PAD."
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. Pendapatan ini sering kali dijadikan indikator tingkat kemajuan suatu daerah. Dacrah yang dianggap maju adalah daerah yang memiliki PAD yang tinggi. Hal ini dapat dimengerti karena dengan tingginya PAD yang diterima suatu daerah maka tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat dalam hal pendanaan APBDnya akan semakin berkurang. Walaupun demikian, pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan pungutan kepada masyarakat yang dapat berakibat biaya ekonomi tinggi (high cost economy) yang pada akhirnya kurang mendukung dunia usaha/investasi. Selain itu, pemerintah daerah juga dilarang menetapkan peraturan daerah yang menghambat mobilitas penduduk. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan di dalam daerahnya sendiri. Pendapatan Asli Daerah tersebut dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah segenap pemasukan atau penerimaan yang masuk ke dalam kas daerah, diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipergunakan untuk keperluam daerah. Oleh karena itu, tiap-tiap daerah harus mengupayakan agar dapat dipungut seintensif mungkin. (Fauzi dan Iskandar, 1984:44).
Menurut Halim (2004:67), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah “semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”. Menurut Halim dan Nasir (2006:44), Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurut Isdijoso (2002) menyatakan penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang berisis hasil perusahaan milik daerah, Pos Penerimaan Investasi serta Pengelolaan Sumber Daya Alam. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diusahakan atau dicari setiap Pemerintah Daerah dengan mengacu kepada ketentuan yang mengatur tentang penggalian sumber-sumber keuangan tersebut (Nasution, 2003).
Menurut Mardiasmo (2002), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Menurut Samsubar Saleh (2003), Pendapatan Asli Daerah merupakan suatau komponen yang sangat menentukan berhasil tidaknya kemandirian pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka otonomi daerah saat ini. Salah satu komponen yang sangat diperhatikan dalam menentukan tingkat kemandirian daerah dalam rangka otonomi daerah adalah sektor Pendapatan Asli Daerah.
Menurut Guritno Mangkosubroto (1997) menyatakan bahwa pada umumnya penerimaan p
Desentralisasi fiskla arah kebijakan 2014Mulyadi Yusuf
5
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Kebijakan anggaran transfer ke daerah tahun 2014 bertujuan untuk mendukung pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mengurangi kesenjangan antar daerah melalui dana perimbangan seperti dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus yang dialokasikan untuk bidang pemerintahan, pendidikan, dan kesehatan.
Fgd bank indonesia keb fiskal dalam kerangka otonomi daerahArie Maulana
Dokumen tersebut membahas tentang evaluasi kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia dan langkah strategis untuk mengatasi kendala dan tantangannya, dengan fokus pada pengelolaan pajak daerah, transfer, dan keuangan daerah. Dokumen ini juga memaparkan perkembangan aliran dana transfer pemerintah pusat ke daerah serta kebijakan pinjaman daerah.
Petunjuk ini mengatur tentang pemantauan teknis pelaksanaan dan evaluasi pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara terpadu antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Pemantauan meliputi review laporan, kunjungan lapangan, dan forum koordinasi untuk memastikan pelaksanaan DAK sesuai rencana. Evaluasi bertujuan mengetahui manfaat dan dampak DAK bagi masyarakat sesuai tujuan pembangunan nas
Kebijakan program perhutanan sosial 2015 2019People Power
HD dapat diberikan di hutan produksi dan atau hutan lindung yang tidak dibebani hak/izin pemanfaatan hutan lain ( seperti IUPHHK-HA, IUPHHK-HT), berada dalam wilayah desa yang bersangkutan atau dalam satu kesatuan lansekap (bentang alam) untuk pertimbangan kelestarian ekosistem;
Dokumen tersebut membahas tentang WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) sebagai organisasi lingkungan hidup terbesar di Indonesia yang hadir di 27 provinsi dengan misi menyelamatkan dan membela lingkungan hidup. Dokumen ini juga menjelaskan tentang SAHABAT WALHI sebagai relawan yang mendukung kegiatan WALHI untuk penyelamatan lingkungan hidup.
Kronologis kejadian dugaan kriminalisasi petani di polres kamparPeople Power
Dokumen ini menggambarkan kronologi sengketa agraria antara petani dengan perusahaan perkebunan di Kabupaten Kampar, Riau. Sengketa ini telah berlangsung sejak 2005 dan menimbulkan berbagai insiden seperti pengerusakan lahan, intimidasi terhadap petani, serta bentrokan antara petani dengan oknum-oknum yang didatangkan pihak tertentu. Aksi unjuk rasa petani ke instansi terkait juga berakhir dengan penanganan kasar ole
Dokumen tersebut merangkum sejarah penghunian Pulau Padang dan penolakan masyarakat terhadap izin HTI PT RAPP di pulau tersebut. Secara singkat, Pulau Padang telah dihuni sejak zaman kolonial dan masyarakatnya bergantung pada hutan dan lahan perkebunan. Namun, izin HTI PT RAPP pada 2009 mendapatkan lahan tambahan di Pulau Padang yang ditolak oleh masyarakat karena akan merusak sumber mata p
1. Pulau Padang telah dihuni sejak zaman kolonial Belanda hingga kini dan terdapat bukti keberadaan tokoh bernama Tuk Derasul pada tahun 1850-an.
2. Masyarakat Pulau Padang terdiri dari berbagai suku seperti Melayu, Jawa, Sakai, Cina, dan Minang yang hidup rukun meski berbeda agama.
3. Sumber mata pencaharian masyarakat selama ini berasal dari hasil perkebunan k
Masyarakat di beberapa pulau dan kabupaten di Riau seperti Pulau Padang, Tebing Tinggi, Rangsang, dan Semenanjung Kampar telah lama menolak rencana pembangunan hutan tanaman industri (HTI) karena akan merusak sumber mata pencaharian dan lingkungan mereka. Penolakan masyarakat berlangsung secara damai maupun dengan unjuk rasa serta pembakaran alat berat perusahaan. Pemerintah diharapkan dap
Langkah langkah pemetaan pengingat pribadiPeople Power
Langkah-langkah pemetaan partisipatif meliputi pengumpulan data lapangan menggunakan GPS, penentuan skala peta berdasarkan ukuran kertas dan jumlah grid koordinat, serta menentukan posisi titik koordinat di peta sesuai dengan skala yang ditetapkan. Proses selanjutnya adalah memotong citra dan menyesuaikan zona GPS lapangan dengan peta dasar menggunakan perangkat lunak GIS.
Daftar penerima dana hibah dan bansos 2013People Power
Dokumen tersebut memberikan informasi tentang alokasi dana hibah untuk berbagai lembaga pendidikan dan lembaga lainnya di Provinsi Riau sebesar Rp273,950,000,000. Dana hibah tersebut dialokasikan untuk universitas, sekolah, lembaga penelitian, lembaga keagamaan, dan organisasi mahasiswa.
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...People Power
Ringkasan dokumen hukum ini memberikan analisis hukum terhadap Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 327/Menhut-II/2009 tentang pemberian izin pengelolaan hutan di Semenanjung Kampar kepada PT RAPP. Analisis menunjukkan bahwa izin tersebut melanggar peraturan perundang-undangan karena kawasan tersebut merupakan kawasan lindung gambut dan hutan alam yang dilindungi.
Dokumen ini membahas pengelolaan lahan gambut di Pulau Padang, Riau. Pulau Padang memiliki lahan gambut dalam yang telah ditinggali masyarakat sejak abad ke-19 dan digunakan untuk budidaya sagu, karet rakyat, dan kelapa rakyat. Namun, banyak areal karet dan kelapa sudah melewati masa produktifitasnya. Dokumen ini menganalisis potensi pengelolaan lahan gambut di pulau ini secara berkelanjutan
Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara.People Power
Dokumen tersebut merupakan surat dari Komite Pimpinan Pusat Serikat Tani Riau yang menyatakan keprihatinan terhadap rencana 10 relawan masyarakat Pulau Padang untuk melakukan aksi bakar diri di Istana Negara sebagai bentuk penolakan terhadap izin PT. RAPP di Pulau Padang. Surat ini meminta dukungan dari Presiden BEM UIN SUSKA untuk mengkritik sikap pemerintah yang tidak mendengarkan aspirasi m
Surat kementri tentang penolakan tim MEDIASIPeople Power
Organisasi masyarakat sipil meminta pemerintah membentuk tim verifikasi independen untuk meninjau kembali izin SK.327/Menhut-II/2009 terkait konsesi HTI di Pulau Padang karena ada berbagai persoalan sejak proses perizinan, potensi kerusakan lingkungan, dan dampak terhadap masyarakat lokal.
UNIKBET : Bandar Slot Pragmatic Play Ada Deposit Via Bank Aceh Syariah Resmi ...unikbetslotbankmaybank
Pada hari ini 07 Juni 2024, Link Slot Gacor Pragmatic Play Deposit Bank Aceh Syariah Promo Bonus Terbesar Banyak Promo Spektakuler di provider Pragmatic Play adalah Unikbet karena berlicensi resmi internasional. Maka dari itu, Untuk anda para pemain slot online yang berada di kota Cikampek, bisa bermain dengan tenang dan aman. Berikut rekomendasi daftar situs slot bisa deposit pakai Bank Aceh Syariah khusus untuk anda yang berlokasi di Kota Cikampek:
1. Slot Gates of Gatot Kaca 1000
2. Slot Sugar Rush 1000
3. Slot Aztec Gems
4. Slot Way of Ninja
5. Slot Joker's Jewels
6. Nexus Gates of Olympus™
Kepada anda para warga kota Cikampek, jangan menunggu terlalu lama lagi. Buruan daftar akun slot Bank Aceh Syariah resmi anda hanya di unikbet sekarang juga.
Hubungi kontak resmi kami :
» Telegram : 0813 7044 7146
» Link Daftar : unikbet . link / daftar
» Whatsapp : 0813 7044 7146
Atau Langsung ketik di Google : " UNIKBET "
#Cikampek #slotBankAcehSyariah #slotviaBankAcehSyariah #daftarslotBankAcehSyariah #unikbet
MODERN!!! WA 0821 7001 0763 (ALUMINOS) Pintu Kaca Aluminium di Buleleng.pptxFORTRESS
MODERN!!! WA 0821 7001 0763 (ALUMINOS) Pintu Kaca Aluminium di Buleleng, Pintu Aluminium Kaca di Kuta Selatan, Pintu Aluminium Minimalis di Bangli, Daun Pintu Aluminium di Jembrana, Pintu Kamar Aluminium di Pekutatan.
ALUMINOS FORTRESS adalah produk Pintu Baja Motif Kayu Sebuah terobosan inovasi terbaru sebagai alternatif pengganti pintu rumah konvensional yang mengunakan material baja sebagai bahan baku utamanya.
Tingkatkan Keamanan Rumah Anda dengan 13 Keunggulan Fortress Pintu Baja!
- Material Baja Berkualitas Tinggi.
- Finishing dengan Pola Serat Kayu Alami.
- Kusen Baja dengan Detail Architrave yang Anggun.
- Engsel Baja Tersembunyi dalam 4 Set.
- Sistem Penguncian 5 Titik dengan Kunci Utama.
- Sistem Keamanan A-B Lock dengan 7 Kunci Elektronik.
- Dilengkapi dengan Slot/Grendel untuk Penguncian Tambahan.
- Terdapat Lubang Pengintip.
- Pelindung Karet pada Kusen dan Daun Pintu.
- Lapisan Honeycomb Paper sebagai Penyerap Suara.
- Lapisan PE-Film untuk Perlindungan Tambahan.
- Dilengkapi dengan 6 Set Baut Pemasangan.
- Memiliki Ambang Pintu yang Kokoh.
Dapatkan keamanan yang tak tertandingi dengan Fortress Pintu Baja, solusi pintu yang kuat dan tahan lama untuk melindungi rumah Anda.
Hubungi Kami Segera (0821-7001-0763)
Head Office (Kantor Pusat) :
Jl. Raya Binong Jl. Kp. Cijengir No. 99, Rt.005/Rw.003, Binong, Kec. Curug, Kabupaten Tangerang, Banten 15810
Kantor Cabang JBS : (Solo, Pekanbaru, Surabaya, Lampung, Palembang, Kendari, Makassar, Balikpapan, Medan, Dan Kota Lainnya Menyusul)
Provinsi Bali Meliputi : Kab Badung-Mangupura, Kab Bangli, Kab Buleleng-Singaraja, Kab Gianyar, Kab Jembrana-Negara, Kab Karangasem-Amlapura, Kab Klungkung-Semarapura, Kab Tabanan, Kota Denpasar Dan Seluruh Kota Se-Indonesia.
#pintukacaaluminiumdibuleleng #pintualuminiumkacadikutaselatan #pintualuminiumminimalisdibangli #daunpintualuminiumdijembrana #pintukamaraluminiumdipekutatan
Pintu Kaca Aluminium di Buleleng, Toko Pintu Aluminium Terdekat di Kuta Utara, Pintu Kusen Aluminium di Kintamani, Pintu Wc Aluminium di Melaya, Kusen Dan Pintu Aluminium di Blahbatuh.
ATRIUM GAMING : Slot Gacor Mudah Menang Terbaru 2024sayangkamuu240203
Hallo Selamat Datang di Situs ATRIUM GAMING, website TERBAIK dan terpercaya. Meyediakan Berbagai Macam Jenis Permainan Dari SportBook, Slot, Live Casino, Fishing, Lottry, Poker dan Berbagai Game Lainnya,
1.Bonus New Member 50%
2.Garansi Kekalahan 100%
3.Event Scatter Pojok Pracmatic Play
4.Event Scatter Pracmatic Play
5.Event Scatter PG SOFT
6.Event Bonus Perkalian Pragmatic Play.
main di mahjong ways dapat SCATTER emas hitam, wah di jamin seru pasti nya , modal recehan bisa jackpot jutaan , dan masih banyak bonus lainnya yang menguntungkan bagi new member & old member
ayo buruan daftar di Atrium Gaming, Kakak menang kita pun senang!!!
════════ ═════════════════ 💸 DEPOSIT VIA BANK & E-MONEY 💸 📥 Minimal Deposit 5.000 📥 📤 Minimal Withdraw 50.000 📤
Untuk Minimal Deposit Via Pulsa Telkomsel & XL Tanpa Potongan;
💸 IDR 10.000 / Rp 10RB 💸
══ ════════════ ═══════════ YUK BURUAN LANGSUNG JOIN DI LINK YANG ADA DI BIO KAMI YA
☎ http://wa.me/+62812-6407-2244
🌐 https://heylink.me/SlotGacorMudahMenang2024/
🌐 https://mez.ink/situsvipgacor
🌐 https://bio.site/AtriumGamingGACOR
🌐 https://bio.link/situsmudahmenang2024
🌐 https://bit.ly/m/AtriumGamingOffcial
Dalam permainan judi online ada yang namanya keberuntungan dan keberuntungan itu tidak ada di semua slot online,Akan tetapi jika anda main di situ ATRIUM GAMING dijamin anda bakalan betah dikarenkan situs online №1 di INDONESIA ini slot yang paling mudah mencari kemenangan,Jika anda tidak percaya silahkan dicoba bonus dan evet menanti kehadiran anda.!!!
ATRIUM GAMING Link Slot online mudah menang terbaru dari kamboja yang di dukung dengan server slot online yang di kenal dengan nama SERVER UG dan juga di kenal oleh sloter indonesia dengan server yang paling Stabil dan juga di kenal dengan server yang sering memberikan peluang kemenangan kepada setiap membernya
BUKU ADMINISTRASI GURU KELAS SD 2024 /2025Redis Manik
Buku administrasi guru kelas SD adalah serangkaian dokumen dan catatan yang digunakan oleh guru untuk mengelola kegiatan pembelajaran dan administrasi kelas secara efektif. Buku-buku ini membantu guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran serta memastikan kelancaran operasional kelas. Berikut adalah beberapa jenis buku administrasi yang umumnya digunakan oleh guru kelas SD:
Buku Induk Siswa: Berisi data pribadi siswa, seperti nama, tanggal lahir, alamat, nomor induk siswa, dan informasi penting lainnya.
Buku Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): Dokumen perencanaan yang berisi rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh guru setiap hari atau setiap minggu.
Buku Program Tahunan (Prota): Dokumen yang berisi rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan selama satu tahun ajaran.
Buku Program Semester (Promes): Dokumen yang berisi rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan selama satu semester.
Buku Agenda Harian: Catatan harian tentang kegiatan pembelajaran yang dilakukan setiap hari, termasuk materi yang diajarkan dan kegiatan siswa.
Buku Absensi Siswa: Catatan kehadiran siswa setiap hari, termasuk alasan ketidakhadiran jika ada.
Buku Nilai: Catatan penilaian hasil belajar siswa, termasuk nilai ulangan harian, tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester.
Buku Catatan Prestasi dan Pelanggaran Siswa: Berisi catatan tentang prestasi yang diraih siswa serta pelanggaran yang dilakukan dan tindakan yang diambil.
Buku Inventaris Kelas: Catatan inventaris barang-barang yang ada di kelas, seperti peralatan belajar, alat peraga, dan buku-buku.
Buku Kas Kelas: Catatan tentang keuangan kelas, termasuk pemasukan dan pengeluaran dana kelas.
Buku Laporan Harian dan Bulanan: Laporan tentang kegiatan dan perkembangan siswa serta kondisi kelas yang dibuat setiap hari atau setiap bulan.
Buku Piket Guru: Catatan tentang tugas piket harian guru untuk mengawasi kegiatan di sekolah dan kelas.
Buku administrasi ini membantu guru dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan lebih terorganisir dan efisien, serta memudahkan dalam pelaporan dan evaluasi kegiatan pembelajaran.
0851 5645 4808 Info Lowongan PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Persyaratan PKL...perusahaan704
Info Perusahaan PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Pendaftaran PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Tempat PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Lokasi PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Jadwal PKL Jurusan TKJ Temanggung
UNIKBET : Link Slot Gacor Pragmatic Play Bisa Deposit Memakai Bank BPD DIY Ad...unikbetslotbankmaybank
Pada hari ini 06 Juni 2024, Link Slot Gacor Pragmatic Play Deposit BPD DIY Promo Bonus Terbesar Banyak Promo Spektakuler di provider Pragmatic Play adalah Unikbet karena berlicensi resmi internasional. Maka dari itu, Untuk anda para pemain slot online yang berada di kota Parung Panjang, bisa bermain dengan tenang dan aman. Berikut rekomendasi daftar situs slot bisa deposit pakai BPD DIY khusus untuk anda yang berlokasi di Kota Parung Panjang:
1. Slot Gates of Gatot Kaca 1000
2. Slot Sugar Rush 1000
3. Slot Aztec Gems
4. Slot Way of Ninja
5. Slot Joker's Jewels
6. Nexus Gates of Olympus™
UNIKBET : Link Slot Gacor Pragmatic Play Bisa Deposit Memakai Bank BPD DIY Ad...
Uu 26 2003 Pjls
1. RGS Mitra 1 of 14
PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2003
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2002
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2003
I. UMUM
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2003 dilaksanakan dengan berpedoman kepada arah kebijakan yang
digariskan dalam Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta) Tahun 2003 sebagai penjabaran dari Program Pembangunan Nasional (Propenas)
Tahun 2000 – 2004, yang merupakan pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999 – 2004. Sehubungan dengan itu, APBN
Tahun Anggaran 2003 diarahkan pada upaya konsolidasi fiskal yang ditujukan untuk meringankan beban utang pemerintah secara cepat dalam
jangka menengah, mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan (fiscal sustainability), dan sekaligus mendukung proses pemulihan ekonomi
melalui pemberian stimulus fiskal dalam batas-batas kemampuan keuangan negara. Selain itu, APBN Tahun Anggaran 2003 juga diarahkan untuk
memantapkan proses desentralisasi dengan tetap mengupayakan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah, yang sesuai dengan asas
keadilan dan sepadan dengan besarnya kewenangan yang diserahkan pemerintah pusat kepada daerah dalam kerangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
Di tengah kurangnya dukungan eksternal yang diwarnai oleh beberapa peristiwa besar, seperti perang Irak dan berjangkitnya wabah SARS di
sebagian negara Asia, kondisi perkembangan perekonomian nasional dalam tahun 2003 terus menunjukkan stabilitas yang makin membaik. Nilai
tukar rupiah makin stabil, inflasi tetap terkendali, suku bunga terus menurun, dan cadangan devisa semakin menguat. Nilai tukar rupiah rata-rata
terhadap dolar Amerika Serikat dalam tahun 2003 diperkirakan berada pada kisaran Rp8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah), atau menguat
dari yang diasumsikan dalam APBN Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah). Menguatnya nilai tukar rupiah tersebut
disebabkan oleh masuknya aliran modal dari luar negeri antara lain sehubungan dengan adanya program divestasi perbankan dan privatisasi
BUMN, membaiknya indikator resiko dan indikator ekonomi makro, serta masih menariknya tingkat suku bunga riil di dalam negeri dibandingkan
tingkat suku bunga di luar negeri. Di samping itu, menguatnya nilai tukar rupiah juga disebabkan oleh relatif terkendalinya situasi politik dan
keamanan di dalam negeri.
Dalam tahun 2003, tingkat inflasi cukup terkendali dan diperkirakan mencapai 6,0% (enam koma nol persen), lebih rendah dibandingkan dengan
laju inflasi yang ditetapkan dalam APBN Tahun Anggaran 2003 sebesar 9,0% (sembilan koma nol persen). Cukup terkendalinya laju inflasi
dipengaruhi antara lain oleh tersedianya pasokan bahan makanan, penguatan nilai tukar rupiah dan terkendalinya pertumbuhan uang primer dalam
beberapa waktu terakhir. Di samping itu, terjadinya deflasi dan rendahnya tingkat inflasi di beberapa negara mitra dagang utama Indonesia juga
mempengaruhi terkendalinya laju inflasi di dalam negeri. Sementara itu, tingkat suku bunga SBI-3 bulan dalam tahun 2003 diperkirakan mencapai
rata-rata 10,1% (sepuluh koma satu persen), lebih rendah dari yang diasumsikan dalam APBN Tahun Anggaran 2003 sebesar rata-rata 13,0% (tiga
belas koma nol persen). Turunnya tingkat suku bunga SBI-3 bulan tersebut terutama dipengaruhi oleh berkurangnya faktor resiko usaha,
terkendalinya uang primer, menurunnya laju inflasi, dan menguatnya nilai tukar rupiah. Penurunan tersebut juga didorong oleh rendahnya suku
bunga di kawasan Asia dan suku bunga Fed Fund Amerika Serikat.
Sementara itu, ketidakpastian perkembangan politik internasional, terutama berkaitan dengan perang Irak telah menyebabkan relatif tingginya harga
minyak mentah internasional, yang dalam tahun 2003 diperkirakan mencapai rata-rata US$27,9/barel (dua puluh tujuh koma sembilan dolar
Amerika Serikat per barel), lebih tinggi dari yang diasumsikan dalam APBN Tahun Anggaran 2003 sebesar US$22,0/barel (dua puluh dua koma
nol dolar Amerika Serikat per barel). Sementara itu, kondisi sumur-sumur minyak yang sudah tua, serta belum optimalnya produksi ladang-ladang
minyak baru merupakan faktor penyebab lebih rendahnya produksi minyak mentah Indonesia dalam tahun 2003, yang diperkirakan hanya
mencapai 1.092 ribu barel/hari (satu juta sembilan puluh dua ribu barel per hari), lebih rendah dari yang diasumsikan dalam APBN Tahun Anggaran
2003 sebesar 1.270 ribu barel/hari (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu barel per hari).
Perkembangan berbagai indikator ekonomi makro tersebut telah memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2003. Selain
itu, realisasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2003 juga dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang fiskal. Sehubungan dengan
itu, terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003 sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun
2002 perlu dilakukan berbagai penyesuaian, agar lebih realistis dan sejalan dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi.
Di sisi pendapatan negara dan hibah diperkirakan realisasinya lebih tinggi dari yang direncanakan dalam APBN Tahun Anggaran 2003. Hal ini
2. RGS Mitra 2 of 14
berkaitan dengan lebih tingginya perkiraan realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang diperkirakan mencapai 114,6% (seratus empat
belas koma enam persen) dari yang dianggarkan dalam APBN Tahun Anggaran 2003. Lebih tingginya perkiraan realisasi PNBP tersebut
disebabkan oleh peningkatan penerimaan SDA dan langkah-langkah perbaikan dalam penyetoran bagian pemerintah atas laba BUMN, serta
kebijakan peninjauan kembali atas berbagai tarif pungutan di berbagai departemen/lembaga. Selain itu, dalam tahun 2003 diperkirakan akan
terdapat penerimaan hibah. Sementara itu, penerimaan perpajakan diperkirakan mencapai 97,8% (sembilan puluh tujuh koma delapan persen) dari
yang dianggarkan dalam APBN Tahun Anggaran 2003. Lebih rendahnya perkiraan realisasi penerimaan perpajakan tersebut berkaitan dengan lebih
rendahnya perkiraan realisasi hampir pada semua komponen penerimaan perpajakan, kecuali pajak penghasilan migas dan pajak bumi dan
bangunan. Di sisi belanja negara diperkirakan realisasinya lebih tinggi dari yang direncanakan dalam APBN Tahun Anggaran 2003. Hal ini
berkaitan dengan lebih tingginya perkiraan realisasi, baik belanja pemerintah pusat maupun belanja untuk daerah dari yang dianggarkan. Realisasi
pengeluaran rutin diperkirakan mencapai 101,7% (seratus satu koma tujuh persen) dari yang dianggarkan dalam APBN Tahun Anggaran 2003. Hal
tersebut berkaitan dengan lebih tingginya anggaran untuk (i) belanja barang, terutama disebabkan oleh lebih tingginya perkiraan realisasi belanja
barang berbagai unit instansi pengguna PNBP yang pengelolaannya dilakukan melalui mekanisme daftar isian kegiatan suplemen (DIKS), (ii)
subsidi bahan bakar minyak (BBM) sebagai akibat dari lebih tingginya harga minyak mentah internasional dari yang diasumsikan semula dan
penundaan penyesuaian harga BBM dalam negeri, serta (iii) pengeluaran rutin lainnya. Demikian juga, realisasi pengeluaran pembangunan
diperkirakan mencapai 101,6% (seratus satu koma enam persen) dari yang dianggarkan. Hal ini berkaitan dengan lebih tingginya perkiraan realisasi
pembiayaan rupiah, yang mencapai 110,4% (seratus sepuluh koma empat persen) dari yang dianggarkan dalam APBN Tahun Anggaran 2003.
Sedangkan realisasi anggaran belanja untuk daerah diperkirakan mencapai 102,1% (seratus dua koma satu persen) dari anggarannya. Hal tersebut
terutama berkaitan dengan lebih tingginya perkiraan realisasi dana bagi hasil, sebagai akibat dari lebih tingginya perkiraan realisasi penerimaan
pajak bumi dan bangunan (PBB), dan sumber daya alam.
Berbagai kebijakan fiskal yang diarahkan untuk menyehatkan APBN Tahun Anggaran 2003, seperti peningkatan pajak progresif yang adil dan jujur,
peningkatan disiplin anggaran, pengurangan subsidi dan pinjaman luar negeri secara bertahap, serta penghematan anggaran belanja negara, telah
memberikan pengaruh positif terhadap upaya pengendalian defisit dalam batas yang aman. Defisit anggaran tersebut akan ditutup melalui
pembiayaan, baik yang bersumber dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Di sisi pembiayaan dalam negeri, realisasinya diperkirakan mencapai
140,4% (seratus empat puluh koma empat persen) dari yang dianggarkan dalam APBN Tahun Anggaran 2003. Sedangkan pembiayaan yang
bersumber dari luar negeri bersih diperkirakan hanya mencapai 24,2% (dua puluh empat koma dua persen) dari yang dianggarkan dalam APBN
Tahun Anggaran 2003. Dengan adanya perubahan tersebut, dalam tahun anggaran 2003 realisasi anggaran pendapatan negara dan hibah
diperkirakan berubah menjadi Rp342.811.592.089.000,00 (tiga ratus empat puluh dua triliun delapan ratus sebelas miliar lima ratus sembilan puluh
dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), dan realisasi anggaran belanja negara diperkirakan berubah menjadi Rp377.247.844.656.000,00 (tiga
ratus tujuh puluh tujuh triliun dua ratus empat puluh tujuh miliar delapan ratus empat puluh empat juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah),
sehingga diperkirakan terjadi defisit anggaran sebesar Rp34.436.252.567.000,00 (tiga puluh empat triliun empat ratus tiga puluh enam miliar dua
ratus lima puluh dua juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah). Defisit anggaran tersebut dibiayai dari pembiayaan dalam negeri sebesar
Rp31.530.267.567.000,00 (tiga puluh satu triliun lima ratus tiga puluh miliar dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu
rupiah), dan pembiayaan luar negeri bersih sebesar Rp2.905.985.000.000,00 (dua triliun sembilan ratus lima miliar sembilan ratus delapan puluh
lima juta rupiah).
Sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4249),
perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003 perlu diatur dengan Undang-undang.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Angka 1
Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Penerimaan perpajakan semula direncanakan sebesar Rp254.140.200.000.000,00 (dua ratus lima puluh empat triliun seratus
empat puluh miliar dua ratus juta rupiah).
Ayat (3)
Penerimaan negara bukan pajak semula direncanakan sebesar Rp82.015.327.000.000,00 (delapan puluh dua triliun lima belas
miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta rupiah).
Ayat (4)
3. RGS Mitra 3 of 14
Penerimaan hibah semula direncanakan sebesar Rp0,00 (nihil).
Ayat (5)
Jumlah Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah semula direncanakan sebesar Rp336.155.527.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh
enam triliun seratus lima puluh lima miliar lima ratus dua puluh tujuh juta rupiah).
Angka 2
Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Penerimaan pajak dalam negeri semula direncanakan sebesar Rp241.742.400.000.000,00 (dua ratus empat puluh satu triliun
tujuh ratus empat puluh dua miliar empat ratus juta rupiah).
Ayat (3)
Penerimaan pajak perdagangan internasional semula direncanakan sebesar Rp12.397.800.000.000,00 (dua belas triliun tiga
ratus sembilan puluh tujuh miliar delapan ratus juta rupiah).
Ayat (4)
Penerimaan perpajakan semula direncanakan sebesar Rp254.140.200.000.000,00 (dua ratus lima puluh empat triliun seratus
empat puluh miliar dua ratus juta rupiah) berubah menjadi sebesar Rp248.469.800.000.000,00 (dua ratus empat puluh delapan
triliun empat ratus enam puluh sembilan miliar delapan ratus juta rupiah) terdiri atas :
(dalam rupiah)
Jenis Penerimaan Semula Menjadi
a. Pajak dalam negeri 241.742.400.000.000,00 236.901.500.000.000,00
0110 Pajak penghasilan (PPh)
nonmigas 106.149.100.000.000,00 104.304.800.000.000,00
0111 PPh Pasal 21 25.082.445.000.000,00 24.094.409.000.000,00
0112 PPh Pasal 22 non-
impor 1.926.800.000.000,00 3.024.839.000.000,00
0113 PPh Pasal 22 impor 6.287.600.000.000,00 5.841.069.000.000,00
0114 PPh Pasal 23 15.844.990.000.000,00 12.099.357.000.000,00
0115 PPh Pasal 25/29
orang pribadi 1.168.225.000.000,00 3.233.449.000.000,00
0116 PPh Pasal 25/29 badan 38.502.646.000.000,00 37.819.594.000.000,00
0117 PPh Pasal 26 4.292.970.000.000,00 5.215.240.000.000,00
0118 PPh final dan fiskal
luar negeri 13.043.424.000.000,00 12.976.843.000.000,00
0120 PPh minyak bumi dan gas
alam 14.775.700.000.000,00 18.143.500.000.000,00
0121 PPh minyak bumi 4.744.400.000.000,00 6.201.600.000.000,00
0122 PPh gas alam 10.031.300.000.000,00 11.941.900.000.000,00
0130 Pajak pertambahan nilai barang
dan jasa dan pajak penjualan
atas barang mewah (PPN dan
PPnBM) 80.789.900.000.000,00 75.862.700.000.000,00
0140 Pajak bumi dan bangunan
(PBB) 7.523.600.000.000,00 8.873.500.000.000,00
0150 Bea perolehan hak atas tanah
dan bangunan (BPHTB) 2.401.700.000.000,00 1.850.100.000.000,00
0160 Pendapatan cukai 27.945.600.000.000,00 26.114.200.000.000,00
0170 Pendapatan pajak lainnya 2.156.800.000.000,00 1.752.700.000.000,00
b. Pajak perdagangan internasional 12.397.800.000.000,00 11.568.300.000.000,00
0210 Pendapatan bea masuk 11.960.300.000.000,00 11.332.600.000.000,00
0220 Pendapatan pajak/pungutan
ekspor 437.500.000.000,00 235.700.000.000,00
4. RGS Mitra 4 of 14
Angka 3
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Penerimaan sumber daya alam semula direncanakan sebesar Rp59.395.500.000.000,00 (lima puluh sembilan triliun tiga ratus
sembilan puluh lima miliar lima ratus juta rupiah).
Ayat (3)
Penerimaan bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara semula direncanakan sebesar Rp10.414.249.000.000,00
(sepuluh triliun empat ratus empat belas miliar dua ratus empat puluh sembilan juta rupiah).
Ayat (4)
Penerimaan negara bukan pajak lainnya semula direncanakan sebesar Rp12.205.578.000.000,00 (dua belas triliun dua ratus
lima miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta rupiah).
Ayat (5)
Penerimaan negara bukan pajak semula direncanakan sebesar Rp82.015.327.000.000,00 (delapan puluh dua triliun lima belas
miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta rupiah) berubah menjadi Rp94.001.679.580.000,00 (sembilan puluh empat triliun satu miliar
enam ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) terdiri atas :
(dalam rupiah)
Jenis Penerimaan Semula Menjadi
a. Penerimaan sumber daya alam 59.395.500.000.000,00 64.991.000.000.000,00
0310 Pendapatan minyak bumi 39.910.500.000.000,00 41.679.300.000.000,00
0311 Pendapatan minyak bumi 39.910.500.000.000,00 41.679.300.000.000,00
0320 Pendapatan gas alam 16.284.500.000.000,00 18.684.600.000.000,00
0321 Pendapatan gas alam 16.284.500.000.000,00 18.684.600.000.000,00
0330 Pendapatan pertambangan
umum 1.482.600.000.000,00 1.490.100.000.000,00
0331 Pendapatan iuran tetap 45.700.000.000,00 110.900.000.000,00
0332 Pendapatan royalti 1.436.900.000.000,00 1.379.200.000.000,00
0340 Pendapatan kehutanan 1.267.900.000.000,00 2.600.000.000.000,00
0341 Pendapatan dana reboisasi 868.900.000.000,00 1.887.433.000.000,00
0342 Pendapatan provisi sumber
daya hutan 395.500.000.000,00 709.067.000.000,00
0343 Pendapatan iuran hak
pengusahaan hutan 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00
0350 Pendapatan perikanan 450.000.000.000,00 537.000.000.000,00
0351 Pendapatan perikanan 450.000.000.000,00 537.000.000.000,00
b. Bagian pemerintah atas laba
BUMN 10.414.249.000.000,00 12.290.279.580.000,00
0410 Bagian pemerintah atas laba
BUMN 10.414.249.000.000,00 12.290.279.580.000,00
c. Penerimaan negara bukan pajak
lainnya 12.205.578.000.000,00 16.720.400.000.000,00
0510 Penjualan hasil produksi, sitaan 913.466.422.000,00 930.719.584.000,00
0511 Penjualan hasil pertanian,
kehutanan dan perkebunan 1.391.734.000,00 1.391.734.000,00
0512 Penjualan hasil peternakan
dan perikanan 8.386.745.000,00 12.555.500.000,00
0513 Penjualan hasil tambang 897.531.767.000,00 885.806.812.000,00
5. RGS Mitra 5 of 14
0514 Penjualan hasil sitaan/
rampasan dan harta
peninggalan 3.010.000.000,00 10.515.900.000,00
0515 Penjualan obat-obatan
dan hasil farmasi lainnya 184.000.000,00 295.000.000,00
0516 Penjualan informasi,
penerbitan, film, dan
hasil cetakan lainnya 1.672.400.000,00 2.405.000.000,00
0517 Penjualan dokumen-
dokumen pelelangan - 2.337.135.000,00
0519 Penjualan lainnya 1.289.776.000,00 15.412.503.000,00
0520 Penjualan aset 34.172.544.000,00 53.384.597.000,00
0521 Penjualan rumah, gedung,
bangunan, dan tanah 110.500.000,00 11.506.900.000,00
0522 Penjualan kendaraan
bermotor 888.278.000,00 888.233.000,00
0523 Penjualan sewa beli 32.202.444.000,00 36.417.551.000,00
0524 Penjualan aset bekas
milik asing - 568.900.000,00
0529 Penjualan aset lainnya
yang berlebih/rusak/
dihapuskan 971.322.000,00 4.003.013.000,00
0530 Pendapatan sewa 11.493.395.000,00 16.892.400.000,00
0531 Sewa rumah dinas, rumah
negeri 2.756.586.000,00 9.359.400.000,00
0532 Sewa gedung, bangunan,
gudang 6.827.251.000,00 4.688.000.000,00
0533 Sewa benda-benda bergerak 428.000.000,00 1.233.500.000,00
0539 Sewa benda-benda tak
bergerak lainnya 1.481.558.000,00 1.611.500.000,00
0540 Pendapatan jasa I 2.112.987.571.000,00 1.800.835.558.000,00
0541 Pendapatan rumah sakit
dan instansi kesehatan
lainnya 54.034.766.000,00 54.034.766.000,00
0542 Pendapatan tempat
hiburan/taman/museum 1.553.785.000,00 1.665.000.000,00
0543 Pendapatan surat
keterangan, visa/paspor
dan SIM/STNK/BPKB 370.178.000.000,00 242.046.792.000,00
0544 Pendapatan jasa pertanahan - 8.180.000.000,00
0545 Pendapatan hak dan
perijinan 603.120.040.000,00 725.500.000.000,00
0546 Pendapatan sensor/
karantina/pengawasan/
pemeriksaan 10.950.948.000,00 102.900.000.000,00
0547 Pendapatan jasa tenaga,
jasa pekerjaan, jasa
informasi, jasa pelatihan
dan jasa teknologi 952.000.000.000,00 500.000.000.000,00
0548 Pendapatan jasa Kantor
Urusan Agama 65.000.000.000,00 50.000.000.000,00
0549 Pendapatan jasa bandar
udara, kepelabuhanan,
dan kenavigasian 56.150.032.000,00 116.509.000.000,00
0550 Pendapatan jasa II 425.852.888.000,00 1.005.179.674.000,00
0551 Pendapatan jasa lembaga
keuangan (jasa giro) 7.920.288.000,00 596.500.000.000,00
0552 Pendapatan jasa
6. RGS Mitra 6 of 14
penyelenggaraan
telekomunikasi 165.354.920.000,00 236.799.400.000,00
0553 Pendapatan iuran lelang
untuk fakir miskin 3.471.880.000,00 4.505.000.000,00
0554 Pendapatan jasa pencatatan
sipil - 79.774.000,00
0555 Pendapatan biaya
penagihan pajak-pajak
negara dengan surat paksa 2.505.000.000,00 3.960.000.000,00
0556 Pendapatan uang
pewarganegaraan 500.000.000,00 3.335.500.000,00
0557 Pendapatan bea lelang 65.000.000.000,00 55.000.000.000,00
0558 Pendapatan biaya
pengurusan piutang
negara dan lelang negara 45.000.000.000,00 25.000.000.000,00
0559 Pendapatan jasa lainnya 136.100.800.000,00 80.000.000.000,00
0560 Pendapatan rutin dari luar negeri 173.392.345.000,00 211.791.300.000,00
0561 Pendapatan dari pemberian
surat perjalanan Republik
Indonesia 23.792.345.000,00 -
0562 Pendapatan dari jasa
pengurusan dokumen
konsuler 149.600.000.000,00 211.791.300.000,00
0570 Pendapatan bunga - 36.608.700.000,00
0572 Pendapatan BPPN atas
bunga obligasi - 36.608.700.000,00
0610 Pendapatan kejaksaan dan
peradilan 20.033.000.000,00 35.823.296.000,00
0611 Legalisasi tanda tangan 100.000.000,00 238.324.000,00
0612 Pengesahan surat di
bawah tangan 50.000.000,00 113.862.000,00
0613 Uang meja (leges) dan
upah pada panitera badan
pengadilan 1.068.000.000,00 1.068.000.000,00
0614 Hasil denda/denda tilang
dan sebagainya 10.000.000.000,00 23.628.636.000,00
0615 Ongkos perkara 8.030.000.000,00 8.030.000.000,00
0619 Penerimaan kejaksaan dan
peradilan lainnya 785.000.000,00 2.744.474.000,00
0710 Pendapatan pendidikan 1.505.187.344.000,00 1.430.236.177.000,00
0711 Uang pendidikan 1.241.561.969.000,00 1.171.000.000.000,00
0712 Uang ujian masuk,
kenaikan tingkat, dan
akhir pendidikan 4.427.575.000,00 13.202.600.000,00
0713 Uang ujian untuk
menjalankan praktek 2.477.450.000,00 2.353.577.000,00
0719 Pendapatan pendidikan
lainnya 256.720.350.000,00 243.680.000.000,00
Penerimaan lain-lain 7.008.993.402.000,00 11.198.928.714.000,00
0810 Pendapatan dari penerimaan
kembali belanja tahun anggaran
berjalan 1.132.008.000,00 465.000.000.000,00
0811 Penerimaan kembali
belanja pegawai pusat 1.051.200.000,00 40.000.000.000,00
0813 Penerimaan kembali
belanja pensiun - 150.000.000.000,00
0814 Penerimaan kembali
7. RGS Mitra 7 of 14
belanja rutin lainnya 27.500.000,00 10.000.000.000,00
0815 Penerimaan kembali
belanja pembangunan
rupiah murni 53.308.000,00 15.000.000.000,00
0816 Penerimaan kembali
belanja pembangunan
luar negeri - 250.000.000.000,00
0820 Pendapatan dari penerimaan
kembali belanja tahun anggaran
yang lalu 513.871.000,00 299.997.000.000,00
0821 Penerimaan kembali
belanja pegawai pusat 432.697.000,00 18.043.000.000,00
0822 Penerimaan kembali
pegawai daerah otonom - 2.000.000.000,00
0823 Penerimaan kembali
belanja pensiun - 7.000.000.000,00
0824 Penerimaan kembali
belanja rutin lainnya 47.400.000,00 244.954.000.000,00
0825 Penerimaan kembali
belanja pembangunan
rupiah murni 33.774.000,00 25.000.000.000,00
0826 Penerimaan kembali
belanja pembangunan
pinjaman luar negeri - 3.000.000.000,00
0840 Pendapatan pelunasan piutang 7.000.000.000.000,00 7.750.000.000.000,00
0841 Pendapatan pelunasan
piutang 7.000.000.000.000,00 7.750.000.000.000,00
0890 Pendapatan lain-lain 7.346.523.000,00 2.383.931.714.000,00
0891 Penerimaan kembali
persekot/uang muka gaji 755.000.000,00 7.500.000.000,00
0892 Penerimaan denda
keterlambatan penyelesaian
pekerjaan 3.917.000.000,00 25.000.000.000,00
0893 Penerimaan kembali/
ganti rugi atas kerugian
yang diderita oleh negara 1.807.546.000,00 4.800.000.000,00
0894 Pendapatan atas denda
administrasi BPHTB - 47.714.000,00
0895 Penerimaan premi
penjaminan perbankan
nasional - 2.500.000.000.000,00
0899 Pendapatan anggaran
lainnya 867.977.000,00 146.584.000.000,00
Angka 4
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Anggaran belanja pemerintah pusat semula direncanakan sebesar Rp253.714.075.000.000,00 (dua ratus lima puluh tiga triliun
tujuh ratus empat belas miliar tujuh puluh lima juta rupiah).
Ayat (3)
Anggaran belanja untuk daerah semula direncanakan sebesar Rp116.877.704.567.000,00 (seratus enam belas triliun delapan
ratus tujuh puluh tujuh miliar tujuh ratus empat juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
Ayat (4)
8. RGS Mitra 8 of 14
Jumlah anggaran belanja negara semula direncanakan sebesar Rp370.591.779.567.000,00 (tiga ratus tujuh puluh triliun lima
ratus sembilan puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
Angka 5
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Pengeluaran rutin semula direncanakan sebesar Rp188.584.275.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan triliun lima ratus
delapan puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
Ayat (3)
Pengeluaran pembangunan semula direncanakan sebesar Rp65.129.800.000.000,00 (enam puluh lima triliun seratus dua puluh
sembilan miliar delapan ratus juta rupiah).
Ayat (4)
Pengeluaran rutin semula direncanakan sebesar Rp188.584.275.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan triliun lima ratus
delapan puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) berubah menjadi sebesar Rp191.787.857.047.000,00
(seratus sembilan puluh satu triliun tujuh ratus delapan puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta empat puluh tujuh
ribu rupiah) terdiri atas :
(dalam rupiah)
Sektor/Subsektor Semula Menjadi
01 SEKTOR INDUSTRI 32.712.199.000,00 32.712.199.000,00
01.1 Subsektor Industri 32.712.199.000,00 32.712.199.000,00
02 SEKTOR PERTANIAN,
KEHUTANAN, KELAUTAN DAN
PERIKANAN 955.727.219.000,00 1.124.451.843.000,00
02.1 Subsektor Pertanian 340.475.457.000,00 343.920.555.000,00
02.2 Subsektor Kehutanan 581.097.013.000,00 745.520.708.000,00
02.3 Subsektor Kelautan dan
Perikanan 34.154.749.000,00 35.010.580.000,00
03 SEKTOR PENGAIRAN 34.160.235.000,00 34.423.235.000,00
03.1 Subsektor Pengembangan dan
Pengelolaan Pengairan 33.146.431.000,00 33.409.431.000,00
03.2 Subsektor Pengembangan dan
Pengelolaan Sumber-sumber Air 1.013.804.000,00 1.013.804.000,00
04 SEKTOR TENAGA KERJA 197.301.019.000,00 258.109.253.000,00
04.1 Subsektor Tenaga Kerja 197.301.019.000,00 258.109.253.000,00
05 SEKTOR PERDAGANGAN,
PENGEMBANGAN USAHA
NASIONAL, KEUANGAN, DAN
KOPERASI 146.984.062.092.000,00 149.162.162.345.000,00
05.1 Subsektor Perdagangan Dalam
Negeri 11.101.369.000,00 11.232.928.000,00
05.2 Subsektor Perdagangan Luar
Negeri 84.635.053.000,00 82.693.883.000,00
05.4 Subsektor Keuangan 146.837.582.111.000,00 149.017.556.841.000,00
05.5 Subsektor Koperasi dan Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah 50.743.559.000,00 50.743.559.000,00
06 SEKTOR TRANSPORTASI,
METEOROLOGI DAN
9. RGS Mitra 9 of 14
GEOFISIKA 519.141.960.000,00 534.788.691.000,00
06.1 Subsektor Prasarana Jalan 22.061.886.000,00 23.607.886.000,00
06.2 Subsektor Transportasi Darat 35.233.438.000,00 35.991.244.000,00
06.3 Subsektor Transportasi Laut 267.986.301.000,00 277.662.175.000,00
06.4 Subsektor Transportasi Udara 100.787.202.000,00 104.454.253.000,00
06.5 Subsektor Meteorologi,
Geofisika, Pencarian dan
Penyelamatan 93.073.133.000,00 93.073.133.000,00
07 SEKTOR PERTAMBANGAN
DAN ENERGI 366.003.313.000,00 479.074.518.000,00
07.1 Subsektor Pertambangan 349.950.846.000,00 463.022.051.000,00
07.2 Subsektor Energi 16.052.467.000,00 16.052.467.000,00
08 SEKTOR PARIWISATA, POS,
TELEKOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA 208.987.657.000,00 260.423.132.000,00
08.1 Subsektor Pariwisata 74.941.964.000,00 74.941.964.000,00
08.2 Subsektor Pos, Telekomunikasi
dan Informatika 134.045.693.000,00 185.481.168.000,00
09 SEKTOR PEMBANGUNAN
DAERAH 90.415.007.000,00 94.490.299.000,00
09.1 Subsektor Otonomi Daerah 57.298.582.000,00 61.298.582.000,00
09.2 Subsektor Pengembangan
Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat 33.116.425.000,00 33.191.717.000,00
10 SEKTOR SUMBER DAYA ALAM
DAN LINGKUNGAN HIDUP,
DAN TATA RUANG 569.878.995.000,00 620.081.037.000,00
10.1 Subsektor Sumber Daya Alam
dan Lingkungan Hidup 15.197.860.000,00 15.197.860.000,00
10.2 Subsektor Tata Ruang dan
Pertanahan 554.681.135.000,00 604.883.177.000,00
11 SEKTOR PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN NASIONAL,
PEMUDA DAN OLAH RAGA 5.377.688.445.000,00 5.753.275.619.000,00
11.1 Subsektor Pendidikan 4.713.619.139.000,00 5.032.493.191.000,00
11.2 Subsektor Pendidikan Luar
Sekolah 537.066.774.000,00 593.779.896.000,00
11.3 Subsektor Kebudayaan Nasional 90.385.679.000,00 90.385.679.000,00
11.4 Subsektor Pemuda dan Olah
Raga 36.616.853.000,00 36.616.853.000,00
12 SEKTOR KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA 805.883.887.000,00 806.283.887.000,00
12.1 Subsektor Kependudukan dan
Keluarga 805.883.887.000,00 806.283.887.000,00
13 SEKTOR KESEJAHTERAAN
SOSIAL, KESEHATAN, DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 401.978.882.000,00 440.139.482.000,00
13.1 Subsektor Kesejahteraan Sosial 76.942.410.000,00 76.942.410.000,00
13.2 Subsektor Kesehatan 325.036.472.000,00 363.197.072.000,00
14 SEKTOR PERUMAHAN DAN
10. RGS Mitra 10 of 14
PERMUKIMAN 55.073.677.000,00 55.073.677.000,00
14.1 Subsektor Perumahan 120.018.000,00 120.018.000,00
14.2 Subsektor Pemukiman 54.953.659.000,00 54.953.659.000,00
15 SEKTOR AGAMA 1.606.562.163.000,00 1.610.639.086.000,00
15.1 Subsektor Pelayanan Kehidupan
Beragama 313.342.300.000,00 317.419.223.000,00
15.2 Subsektor Pembinaan Pendidikan
Agama 1.293.219.863.000,00 1.293.219.863.000,00
16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN
DAN TEKNOLOGI 755.824.673.000,00 772.013.624.000,00
16.1 Subsektor Pelayanan dan
Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi 3.042.128.000,00 3.059.601.000,00
16.2 Subsektor Penelitian dan
Pengembangan Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi 522.947.549.000,00 538.378.061.000,00
16.3 Subsektor Kelembagaan,
Prasarana dan Sarana Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi 27.597.910.000,00 27.597.910.000,00
16.4 Subsektor Statistik 202.237.086.000,00 202.978.052.000,00
17 SEKTOR HUKUM 1.761.547.988.000,00 1.777.022.447.000,00
17.1 Subsektor Pembinaan Hukum
Nasional 1.527.293.660.000,00 1.542.624.105.000,00
17.2 Subsektor Pembinaan Aparatur
Hukum 234.254.328.000,00 234.398.342.000,00
18 SEKTOR APARATUR NEGARA
DAN PENGAWASAN 5.960.131.773.000,00 6.173.421.370.000,00
18.1 Subsektor Aparatur Negara 5.461.045.826.000,00 5.668.532.818.000,00
18.2 Subsektor Pendayagunaan
Sistem dan Pelaksanaan
Pengawasan 499.085.947.000,00 504.888.552.000,00
19 SEKTOR POLITIK DALAM
NEGERI, HUBUNGAN LUAR
NEGERI, INFORMASI DAN
KOMUNIKASI 3.139.789.928.000,00 3.015.158.801.000,00
19.1 Subsektor Politik Dalam Negeri 93.757.907.000,00 102.757.907.000,00
19.2 Subsektor Hubungan Luar
Negeri 3.003.286.080.000,00 2.869.472.316.000,00
19.3 Subsektor Informasi dan
Komunikasi 42.745.941.000,00 42.928.578.000,00
20 SEKTOR PERTAHANAN DAN
KEAMANAN 18.761.403.888.000,00 18.784.112.502.000,00
20.2 Subsektor Pertahanan 12.021.944.315.000,00 12.021.944.315.000,00
20.3 Subsektor Keamanan 6.739.459.573.000,00 6.762.168.187.000,00
Pengeluaran pembangunan semula direncanakan Rp65.129.800.000.000,00 (enam puluh lima triliun seratus dua puluh sembilan
miliar delapan ratus juta rupiah) berubah menjadi Rp66.146.097.509.000,00 (enam puluh enam triliun seratus empat puluh enam
miliar sembilan puluh tujuh juta lima ratus sembilan ribu rupiah) terdiri atas :
(dalam rupiah)
Semula Menjadi
11. RGS Mitra 11 of 14
Sektor/Subsektor Rupiah Pinjaman Proyek Jumlah Rupiah Pinjaman Proyek Jumlah
dan Hibah dan Hibah
01 SEKTOR INDUSTRI 392.500.000.000,00 675.610.900.000,00 1.068.110.900.000,00 487.450.000.000,00 5.582.668.400,00 493.032.668.400,00
01.1 Subsektor Industri 392.500.000.000,00 675.610.900.000,00 1.068.110.900.000,00 487.450.000.000,00 5.582.668.400,00 493.032.668.400,00
02 SEKTOR PERTANIAN,
KEHUTANAN, KELAUT-
AN DAN PERIKANAN 3.638.650.000.000,00 1.092.211.200.000,00 4.730.861.200.000,00 4.272.650.000.000,00 623.109.023.000,00 4.895.759.023.000,00
02.1 Subsektor Pertanian 2.463.000.000.000,00 837.132.900.000,00 3.300.132.900.000,00 2.899.000.000.000,00 366.339.390.000,00 3.265.339.390.000,00
02.2 Subsektor Kehutanan 122.650.000.000,00 71.545.500.000,00 194.195.500.000,00 122.650.000.000,00 54.726.132.900,00 177.376.132.900,00
02.3 Subsektor Kelautan dan
Perikanan 1.053.000.000.000,00 183.532.800.000,00 1.236.532.800.000,00 1.251.000.000.000,00 202.043.500.100,00 1.453.043.500.100,00
03 SEKTOR PENGAIRAN 2.490.000.000.000,00 2.273.618.300.000,00 4.763.618.300.000,00 2.540.000.000.000,00 1.681.558.261.800,00 4.221.558.261.800,00
03.1 Subsektor Pengembangan
dan Pengelolaan Pengairan 1.440.000.000.000,00 741.812.100.000,00 2.181.812.100.000,00 1.474.500.000.000,00 522.535.075.500,00 1.997.035.075.500,00
03.2 Subsektor Pengembangan
dan Pengelolaan Sumber-
sumber Air 1.050.000.000.000,00 1.531.806.200.000,00 2.581.806.200.000,00 1.065.500.000.000,00 1.159.023.186.300,00 2.224.523.186.300,00
04 SEKTOR TENAGA KERJA 323.500.000.000,00 24.206.900.000,00 347.706.900.000,00 398.500.000.000,00 - 398.500.000.000,00
04.1 Subsektor Tenaga Kerja 323.500.000.000,00 24.206.900.000,00 347.706.900.000,00 398.500.000.000,00 - 398.500.000.000,00
05 SEKTOR PERDAGANGAN,
PENGEMBANGAN USAHA
NASIONAL, KEUANGAN,
DAN KOPERASI 1.597.000.000.000,00 - 1.597.000.000.000,00 1.827.050.000.000,00 32.749.355.100,00 1.859.799.355.100,00
05.1 Subsektor Perdagangan
Dalam Negeri 98.000.000.000,00 - 98.000.000.000,00 102.600.000.000,00 - 102.600.000.000,00
05.2 Subsektor Perdagangan Luar
Negeri 264.000.000.000,00 - 264.000.000.000,00 303.950.000.000,00 - 303.950.000.000,00
05.3 Subsektor Pengembangan
Usaha Nasional 125.500.000.000,00 - 125.500.000.000,00 136.000.000.000,00 - 136.000.000.000,00
05.4 Subsektor Keuangan 104.000.000.000,00 - 104.000.000.000,00 104.000.000.000,00 32.749.355.100,00 136.749.355.100,00
05.5 Subsektor Koperasi dan
Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah 1.005.500.000.000,00 - 1.005.500.000.000,00 1.180.500.000.000,00 - 1.180.500.000.000,00
06 SEKTOR TRANSPORTASI,
METEOROLOGI DAN
GEOFISIKA 5.276.622.300.000,00 3.775.478.800.000,00 9.052.101.100.000,00 5.608.547.300.000,00 4.158.738.532.100,00 9.767.285.832.100,00
06.1 Subsektor Prasarana Jalan 3.298.622.300.000,00 1.295.046.200.000,00 4.593.668.500.000,00 3.423.622.300.000,00 1.575.212.125.700,00 4.998.834.425.700,00
06.2 Subsektor Transportasi
Darat 930.250.000.000,00 958.936.300.000,00 1.889.186.300.000,00 969.708.100.000,00 814.240.656.300,00 1.783.948.756.300,00
06.3 Subsektor Transportasi
Laut 516.000.000.000,00 790.484.200.000,00 1.306.484.200.000,00 564.510.900.000,00 1.094.083.098.300,00 1.658.593.998.300,00
06.4 Subsektor Transportasi
Udara 465.000.000.000,00 710.240.700.000,00 1.175.240.700.000,00 534.706.000.000,00 652.231.535.500,00 1.186.937.535.500,00
06.5 Subsektor Meteorologi,
Geofisika, Pencarian dan
Penyelamatan 66.750.000.000,00 20.771.400.000,00 87.521.400.000,00 116.000.000.000,00 22.971.116.300,00 138.971.116.300,00
07 SEKTOR PERTAMBANGAN
DAN ENERGI 1.453.500.000.000,00 1.729.960.900.000,00 3.183.460.900.000,00 1.518.500.000.000,00 938.624.000.800,00 2.457.124.000.800,00
07.1 Subsektor Pertambangan 131.000.000.000,00 - 131.000.000.000,00 131.000.000.000,00 - 131.000.000.000,00
07.2 Subsektor Energi 1.322.500.000.000,00 1.729.960.900.000,00 3.052.460.900.000,00 1.387.500.000.000,00 938.624.000.800,00 2.326.124.000.800,00
08 SEKTOR PARIWISATA,
POS, TELEKOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA 287.500.000.000,00 150.089.000.000,00 437.589.000.000,00 303.075.000.000,00 13.964.045.900,00 317.039.045.900,00
08.1 Subsektor Pariwisata 231.500.000.000,00 13.351.000.000,00 244.851.000.000,00 241.500.000.000,00 13.964.045.900,00 255.464.045.900,00
08.2 Subsektor Pos, Telekomu-
nikasi dan Informatika 56.000.000.000,00 136.738.000.000,00 192.738.000.000,00 61.575.000.000,00 - 61.575.000.000,00
09 SEKTOR PEMBANGUNAN
DAERAH 1.077.150.000.000,00 1.901.545.000.000,00 2.978.695.000.000,00 1.199.150.000.000,00 40.522.047.000,00 1.239.672.047.000,00
09.1 Subsektor Otonomi Daerah 142.750.000.000,00 40.137.900.000,00 182.887.900.000,00 145.250.000.000,00 2.879.628.200,00 148.129.628.200,00
09.2 Subsektor Pengembangan
Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat 934.400.000.000,00 1.861.407.100.000,00 2.795.807.100.000,00 1.053.900.000.000,00 37.642.418.800,00 1.091.542.418.800,00
10 SEKTOR SUMBER DAYA
12. RGS Mitra 12 of 14
ALAM DAN LINGKUNGAN
HIDUP, DAN TATA RUANG 388.150.000.000,00 122.495.200.000,00 510.645.200.000,00 399.150.000.000,00 108.941.073.100,00 508.091.073.100,00
10.1 Subsektor Sumber Daya
Alam dan Lingkungan Hidup 262.650.000.000,00 119.379.400.000,00 382.029.400.000,00 273.650.000.000,00 105.805.641.200,00 379.455.641.200,00
10.2 Subsektor Tata Ruang dan
Pertanahan 125.500.000.000,00 3.115.800.000,00 128.615.800.000,00 125.500.000.000,00 3.135.431.900,00 128.635.431.900,00
11 SEKTOR PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN NASIONAL,
PEMUDA DAN OLAH
RAGA 12.816.250.000.000,00 2.241.858.100.000,00 15.058.108.100.000,00 13.654.185.000.000,00 2.401.007.458.100,00 16.055.192.458.100,00
11.1 Subsektor Pendidikan 11.915.500.000.000,00 2.223.304.000.000,00 14.138.804.000.000,00 12.619.435.000.000,00 2.371.237.156.100,00 14.990.672.156.100,00
11.2 Subsektor Pendidikan Luar
Sekolah 628.500.000.000,00 6.111.300.000,00 634.611.300.000,00 642.500.000.000,00 20.258.271.200,00 662.758.271.200,00
11.3 Subsektor Kebudayaan
Nasional 101.250.000.000,00 12.442.800.000,00 113.692.800.000,00 141.250.000.000,00 9.512.030.800,00 150.762.030.800,00
11.4 Subsektor Pemuda dan
Olah Raga 171.000.000.000,00 - 171.000.000.000,00 251.000.000.000,00 - 251.000.000.000,00
12 SEKTOR KEPENDUDUK-
AN DAN KELUARGA 379.050.000.000,00 71.822.100.000,00 450.872.100.000,00 561.050.000.000,00 69.357.042.800,00 630.407.042.800,00
12.1 Subsektor Kependudukan
dan Keluarga 379.050.000.000,00 71.822.100.000,00 450.872.100.000,00 561.050.000.000,00 69.357.042.800,00 630.407.042.800,00
13 SEKTOR KESEJAHTERA-
AN SOSIAL, KESEHATAN,
DAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN 5.703.750.000.000,00 890.296.000.000,00 6.594.046.000.000,00 6.072.750.000.000,00 968.310.516.300,00 7.041.060.516.300,00
13.1 Subsektor Kesejahteraan
Sosial 1.732.400.000.000,00 - 1.732.400.000.000,00 1.739.400.000.000,00 47.229.321.000,00 1.786.629.321.000,00
13.2 Subsektor Kesehatan 3.910.000.000.000,00 890.296.000.000,00 4.800.296.000.000,00 4.265.000.000.000,00 921.081.195.300,00 5.186.081.195.300,00
13.3 Subsektor Pemberdayaan
Perempuan 61.350.000.000,00 - 61.350.000.000,00 68.350.000.000,00 - 68.350.000.000,00
14 SEKTOR PERUMAHAN
DAN PERMUKIMAN 1.444.309.800.000,00 409.155.000.000,00 1.853.464.800.000,00 1.494.309.800.000,00 119.557.864.200,00 1.613.867.664.200,00
14.1 Subsektor Perumahan 540.115.700.000,00 296.017.200.000,00 836.132.900.000,00 570.115.700.000,00 - 570.115.700.000,00
14.2 Subsektor Permukiman 904.194.100.000,00 113.137.800.000,00 1.017.331.900.000,00 924.194.100.000,00 119.557.864.200,00 1.043.751.964.200,00
15 SEKTOR AGAMA 133.500.000.000,00 - 133.500.000.000,00 138.500.000.000,00 - 138.500.000.000,00
15.1 Subsektor Pelayanan
Kehidupan Beragama 75.445.000.000,00 - 75.445.000.000,00 80.445.000.000,00 - 80.445.000.000,00
15.2 Subsektor Pembinaan
Pendidikan Agama 58.055.000.000,00 - 58.055.000.000,00 58.055.000.000,00 - 58.055.000.000,00
16 SEKTOR ILMU
PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI 963.400.000.000,00 149.033.500.000,00 1.112.433.500.000,00 1.089.200.000.000,00 119.520.342.300,00 1.208.720.342.300,00
16.1 Subsektor Pelayanan dan
Pemanfaatan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi
(Iptek) 180.550.000.000,00 35.622.400.000,00 216.172.400.000,00 212.500.000.000,00 39.650.569.300,00 252.150.569.300,00
16.2 Subsektor Penelitian dan
Pengembangan Iptek 294.050.000.000,00 85.807.200.000,00 379.857.200.000,00 321.900.000.000,00 57.563.745.100,00 379.463.745.100,00
16.3 Subsektor Kelembagaan
Prasarana dan Sarana Iptek 181.300.000.000,00 27.603.900.000,00 208.903.900.000,00 247.300.000.000,00 19.458.236.700,00 266.758.236.700,00
16.4 Subsektor Statistik 307.500.000.000,00 - 307.500.000.000,00 307.500.000.000,00 2.847.791.200,00 310.347.791.200,00
17 SEKTOR HUKUM 937.550.000.000,00 82.910.200.000,00 1.020.460.200.000,00 1.035.850.000.000,00 8.879.702.000,00 1.044.729.702.000,00
17.1 Subsektor Pembinaan
Hukum Nasional 46.200.000.000,00 - 46.200.000.000,00 46.500.000.000,00 - 46.500.000.000,00
17.2 Subsektor Pembinaan
Aparatur Hukum 891.350.000.000,00 82.910.200.000,00 974.260.200.000,00 989.350.000.000,00 8.879.702.000,00 998.229.702.000,00
18 SEKTOR APARATUR
NEGARA DAN
PENGAWASAN 2.383.396.300.000,00 335.920.000.000,00 2.719.316.300.000,00 2.785.661.300.000,00 507.678.475.200,00 3.293.339.775.200,00
18.1 Subsektor Aparatur Negara 2.320.596.300.000,00 335.920.000.000,00 2.656.516.300.000,00 2.722.861.300.000,00 507.678.475.200,00 3.230.539.775.200,00
18.2 Subsektor Pendayagunaan
Sistem dan Pelaksanaan
Pengawasan 62.800.000.000,00 - 62.800.000.000,00 62.800.000.000,00 - 62.800.000.000,00
13. RGS Mitra 13 of 14
19 SEKTOR POLITIK DALAM
NEGERI, HUBUNGAN
LUAR NEGERI, INFOR-
MASI DAN KOMUNIKASI 278.021.600.000,00 48.747.500.000,00 326.769.100.000,00 309.021.600.000,00 - 309.021.600.000,00
19.1 Subsektor Politik Dalam
Negeri 35.000.000.000,00 - 35.000.000.000,00 46.500.000.000,00 - 46.500.000.000,00
19.2 Subsektor Hubungan Luar
Negeri 41.300.000.000,00 - 41.300.000.000,00 56.800.000.000,00 - 56.800.000.000,00
19.3 Subsektor Informasi dan
Komunikasi 201.721.600.000,00 48.747.500.000,00 250.469.100.000,00 205.721.600.000,00 - 205.721.600.000,00
20 SEKTOR PERTAHANAN
DAN KEAMANAN 4.266.000.000.000,00 2.925.041.400.000,00 7.191.041.400.000,00 5.358.000.000.000,00 3.295.397.100.900,00 8.653.397.100.900,00
20.1 Subsektor Pertahanan 2.991.000.000.000,00 2.175.465.500.000,00 5.166.465.500.000,00 3.773.000.000.000,00 2.450.913.242.400,00 6.223.913.242.400,00
20.2 Subsektor Keamanan 1.275.000.000.000,00 749.575.900.000,00 2.024.575.900.000,00 1.585.000.000.000,00 844.483.858.500,00 2.429.483.858.500,00
Angka 6
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Dana perimbangan semula direncanakan sebesar Rp107.490.527.080.000,00 (seratus tujuh triliun empat ratus sembilan puluh
miliar lima ratus dua puluh tujuh juta delapan puluh ribu rupiah).
Ayat (3)
Dana otonomi khusus Papua dan dana penyeimbang semula direncanakan sebesar Rp9.387.177.487.000,00 (sembilan triliun
tiga ratus delapan puluh tujuh miliar seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
Angka 7
Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Dana bagi hasil semula direncanakan sebesar Rp27.895.943.600.000,00 (dua puluh tujuh triliun delapan ratus sembilan puluh
lima miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).
Ayat (3)
Dana alokasi umum semula direncanakan sebesar Rp76.978.005.850.000,00 (tujuh puluh enam triliun sembilan ratus tujuh puluh
delapan miliar lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
Ayat (4)
Dana alokasi khusus semula direncanakan sebesar Rp2.616.577.630.000,00 (dua triliun enam ratus enam belas miliar lima ratus
tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).
Ayat (5)
Cukup jelas
Angka 8
Pasal 12
Ayat (1)
Dengan jumlah Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah tahun Anggaran 2003 yang semula direncanakan sebesar
Rp336.155.527.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam triliun seratus lima puluh lima miliar lima ratus dua puluh tujuh juta
rupiah), lebih kecil dari jumlah Anggaran Belanja Negara yang semula direncanakan sebesar Rp370.591.779.567.000,00
(tiga ratus tujuh puluh triliun lima ratus sembilan puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus enam puluh
tujuh ribu rupiah), maka terdapat defisit anggaran yang semula direncanakan sebesar Rp34.436.252.567.000,00 (tiga puluh
empat triliun empat ratus tiga puluh enam miliar dua ratus lima puluh dua juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
Ayat (2)
a. Pembiayaan dalam negeri semula direncanakan sebesar Rp22.450.052.567.000,00 (dua puluh dua triliun empat ratus lima
puluh miliar lima puluh dua juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
14. RGS Mitra 14 of 14
b. Pembiayaan luar negeri bersih semula direncanakan sebesar Rp11.986.200.000.000,00 (sebelas triliun sembilan ratus
delapan puluh enam miliar dua ratus juta rupiah).
Ayat (3)
Pembiayaan dalam negeri semula direncanakan sebesar Rp22.450.052.567.000,00 (dua puluh dua triliun empat ratus lima puluh
miliar lima puluh dua juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) berubah menjadi Rp31.530.267.567.000,00 (tiga puluh satu
triliun lima ratus tiga puluh miliar dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) terdiri atas :
(dalam rupiah)
Jenis Pembiayaan Semula Menjadi
1. Perbankan Dalam Negeri 8.500.000.000.000,00 8.500.000.000.000,00
Sisa anggaran lebih tahun-tahun
anggaran sebelumnya 8.500.000.000.000,00 8.500.000.000.000,00
2. Nonperbankan Dalam Negeri 13.950.052.567.000,00 23.030.267.567.000,00
a. Privatisasi 8.000.000.000.000,00 6.440.000.000.000,00
b. Penjualan aset program
restrukturisasi perbankan 18.000.000.000.000,00 19.560.800.000.000,00
c. Surat utang negara (bersih) – 12.049.947.433.000,00 – 2.970.532.433.000,00
– Penerbitan 7.700.000.000.000,00 11.670.000.000.000,00
Dikurangi dengan :
– Pembayaran pokok 6.165.500.000.000,00 6.165.500.000.000,00
– Pembelian kembali 13.584.447.433.000,00 8.475.032.433.000,00
Dari hasil penjualan aset program restrukturisasi perbankan, di samping jumlah penyetoran dalam bentuk kas sebagaimana huruf (b), juga
terdapat tambahan setoran yang semula direncanakan sebesar Rp8.000.000.000.000,00 (delapan triliun rupiah) berubah menjadi sebesar
Rp6.439.200.000,00 (enam triliun empat ratus tiga puluh sembilan miliar dua ratus juta rupiah) untuk pembelian kembali surat utang negara
dan/atau program pertukaran aset dengan obligasi.
Pembiayaan luar negeri bersih semula direncanakan sebesar Rp11.986.200.000.000,00 (sebelas triliun sembilan ratus delapan
puluh enam miliar dua ratus juta rupiah) berubah menjadi Rp2.905.985.000.000,00 (dua triliun sembilan ratus lima miliar sembilan
ratus delapan puluh lima juta rupiah) terdiri atas :
(dalam rupiah)
Jenis Pembiayaan Semula Menjadi
a. Penarikan pinjaman luar negeri
bruto 29.250.000.000.000,00 20.498.085.000.000,00
– Penarikan pinjaman program 10.350.000.000.000,00 5.744.700.000.000,00
– Penarikan pinjaman proyek 18.900.000.000.000,00 14.753.385.000.000,00
Dikurangi dengan :
b. Pembayaran cicilan pokok utang
luar negeri 17.263.800.000.000,00 17.592.100.000.000,00
– Jatuh tempo 44.279.100.000.000,00 42.996.400.000.000,00
Dikurangi dengan :
– Penjadwalan kembali 27.015.300.000.000,00 25.404.300.000.000,00
Pasal II
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4326