permendagri

1. PENGUATAN KEBIJAKAN BLUD DALAM
PERMENDAGRI 79 TAHUN 2018
TENTANG
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
(perubahan Permendagri 61 Tahun 2007)
Disampaikan Oleh :
DR. HARI NUR CAHYA MURNI, M.Si
(Direktur BUMD, BLUD dan Barang Milik Daerah,
Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri)
Ambon, 30 s.d 31 Agustus 2018

2. MENGHADIRKAN KEMBALI NEGARA UNTUK MELINDUNGI
SEGENAP BANGSA DAN MEMBERIKAN RASA AMAN KEPADA
SELURUH WARGA NEGARA;
NAWA
CITA
MEMBUAT PEMERINTAH TIDAK ABSEN DENGAN MEMBANGUN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKTIF,
DEMOKRATIS DAN TERPERCAYA
MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN
MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA DALAM KERANGKA
NEGARA KESATUAN;
MENOLAK NEGARA LEMAH DENGAN MELAKUKAN REFORMASI
SISTEM DAN PENEGAKAN HUKUM YANG BEBAS KORUPSI,
BERMARTABAT, DAN TERPERCAYA;
MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS RAKYAT DAN DAYA SAING DI
PASAR INTERNASIONAL;
MEMPERTEGUH KEBHINEKAAN DAN MEMPERKUAT RESTORASI
SOSIAL INDONESIA.
TERWUJUDNYA
OPTIMALISASI
PELAYANAN
PEMDA KEPADA
MASYARAKAT
TERWUJUDNYA
KEMANDIRIAN
PEMDA DALAM
KEUANGAN DAN
INVESTASI
MELALUI
PENGUATAN DI
BIDANG BUMD,
BLUD DAN BMD
MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA INDONESIA;
MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DENGAN
MENGGERAKKAN SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS EKONOMI
DOMESTIK;
MELAKUKAN REVOLUSI KARAKTER BANGSA

3. Penyederhanaan
persyaratan penerapan
dan tidak ada status
penuh/bertahap
Lebih mempermudah
penerapan tetapi tetap
akuntabel
Tidak merubah yg
sudah berjalan baik
PRINSIP
PERUBAHAN
PERMENDAGRI
BLUD
Mempertegas dan memperjelas yang masih abu-abu (kepastian hukum),
tidak sekedar melakukan perubahan regulasi karena ada perubahan
regulasi di atasnya tetapi juga dapat mengatasi problem dan hambatan
(memperjelas dan mempertegas aturan BLUD) mengapa penerapan PPK-
BLUD tidak optimal

4. PP 58/2005 merupakan
omnibus regulation dari
bbrp UU antara lain UU
17/2003 ttg Keuangan
Negara, UU 1/2004 ttg
Perbendaharaan
Negara, UU 15/2004
ttg Pemeriksaan
Pengelolaan dan
Tanggung Jawab
Keuangan Negara, UU
32/2004 ttg
Pemerintahan Daerah
Dalam
perkembangannya
beberapa peraturan
perUU tersebut telah
mengalami perubahan,
seperti:
• seperti UU 32/2004 ttg
Pemerintahan Daerah telah diubah
dengan UU 23/2014
• laporan keuangan PPK BLUD
mempedomani PP 24/2005 ttg
Standar Akuntansi Pemerintahan
yang telah diubah dengan PP
71/2010
LATAR
BELAKANG
PERUBAHAN
Dinamika
perubhn
perUUan yg
membawa
konsekuensi
perubhn
PMDN 61/2007
Dengan perubahan peraturan perUU tersebut dan untuk menjamin kepastian
hukum akibat perkembangan peraturan perUU mengenai badan layanan umum
daerah juga telah membawa konsekuensi perubahan signifikan dalam pengaturan
BLUD. Oleh karena itu, perlu pedoman bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan
badan layanan umum daerah.

5. LATAR
BELAKANG
PERUBAHAN
UU 23/2014 ttg
Pemerintahan
Daerah: Perubahan
mendasar mengenai
pengertian BLUD,
sebagaimana diatur
dalam Pasal 346
beserta
perubahannya
Revisi PP 58/2005 ttg
Pengelolaan
Keuangan Daerah,
dan Permendagri
Pedoman Penyusunan
APBD:
Dinamika
perubhn
perUUan yg
membawa
konsekuensi
perubhn
PMDN
61/2007
1. Perlu dijelaskan mengenai fleksibilitas BLUD diatur lbh lanjut dgn PerKDH
2. Penegasan terhadap pagu anggaran BLUD dalam RAPBD yang sumber dananya berasal dari pendapatan
dan surplus anggaran BLU, dirinci dalam satu program, satu kegiatan, satu output, dan jenis belanja
3. Penegasan RBA sebagai dokumen perencanaan anggaran BLUD
4. Pendapatan BLUD dalam RBA dikonsolidasikan ke dalam APBD dalam jenis pendapatan Lain-lain
Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
5. Tahapan dan jadwal proses penyusunan RKA/RBA, mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan
APBD

6. LATAR
BELAKANG
PERUBAHAN PP 71/2010 ttg Standar Akuntansi
Pemerintah Penerapan SAP
Berbasis Akrual bagi BLUD dan
pemberlakuan PSAP 13 mulai
tahun 2016
PP 27/2014 ttg Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah
Terhadap pengelolaan barang BLUD mengikuti
ketentuan perUUan mengenai BMD, termasuk
thd barang yg dikelola dan/atau dimanfaatkan
sepenuhnya utk menyelenggarakan kegiatan
pelayanan umum sesuai dgn tusi BLUD
Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2)
Perpres 16/2018 ttg Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
- BLUD dikecualikan dari ketentuan dalam
Perpres 16/2018;
- Pengadaan barang/jasa pada BLUD tersendiri
dgn peraturan pimpinan BLUD
Dinamika
perubhn
perUUan yg
membawa
konsekuensi
perubhn
PMDN
61/2007

7. TUJUAN DAN
ASAS BLUD
BLUD memberikan layanan
umum secara lebih
efektif, efisien,
ekonomis, transparan
dan bertanggungjawab
dengan memperhatikan
asas keadilan,
kepatutan dan manfaat
sejalan dengan praktek
bisnis yang sehat, yang
pengelolaannya dilakukan
berdasarkan kewenangan
yang didelegasikan oleh
kepala daerah.
tanggung jawab
kepala daerah
atas kebijakan
penyelenggaraan
pelayanan umum.
tanggung jawab
pejabat pengelola
BLUD atas
pelaksanaan
pemberian
layanan umum.
dibentuk untuk
membantu
pencapaian
tujuan
pemerintah
daerah, dengan
status hukum
tidak terpisah
dari pemerintah
daerah
Dalam
melaksanakan
tujuan, BLUD
diberikan
fleksibilitas
dalam
pengelolaan
keuangannya.
Pengelolaan
keuangan BLUD
merupakan
bagian dari
pengelolaan
keuangan daerah.

8. surat pernyataan
kesanggupan untuk
meningkatkan
kinerja pelayanan,
keuangan, dan
manfaat bagi
masyarakat
pola tata
kelola
rencana
strategis
standar
pelayanan
minimal
laporan
keuangan
pokok atau
prognosis/
proyeksi
laporan
keuangan
laporan audit
terakhir atau
pernyataan
bersedia untuk
diaudit oleh
pemeriksa ekst
pemerintah
SIMPLIFIKASI PENYUSUNAN DOK ADMINISTRATIF
SEBAGAI PERSYARATAN BLUD

9. Lebih disimplifikasi thd penyusunan dok Renstra BLUD  menyusun
rencana strategis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan rencana strategis SKPD dan RPJMD, ditambahkan:
a) rencana pengembangan layanan; b) strategis dan arah kebijakan; c)
rencana program dan kegiatan; dan d) rencana keuangan.
Lebih disimplifikasi thd penyusunan dok Laporan Keuangan
sebelum menerapkan BLUD  sesuai dengan sistem akuntansi
yang diterapkan pada pemerintah daerah (5 Lap Keuangan): a) LRA;
b) neraca; c) laporan operasional; d) laporan perubahan ekuitas;
dan e) catatan atas laporan keuangan
Untuk kelembagaan yang baru dibentuk dan akan menerapkan BLUD,
penyusunan prognosis/proyeksi keuangan berupa laporan realisasi anggaran dan
laporan operasional disusun sesuai dengan sistem perencanaan dan
penganggaran yang diterapkan oleh pemerintah daerah.
Hal ini tentunya akan memudahkan bagi yang akan menerapkan BLUD
tidak harus menyusun lap keu berdasarkan SAK
RENSTRA
Laporan
Keuangan
sebelum
menerap-
kan BLUD

10. Lebih disimplifikasi thd penyusunan dok Laporan audit terakhir
sebelum menerapkan BLUD  merupakan laporan audit oleh
pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan atas laporan keuangan tahun terakhir sebelum
yang akan menerapkan PPK BLUD direkomendasikan untuk
menerapkan PPK BLUD
Dalam hal audit terakhir belum tersedia, yang akan menerapkan BLUD
membuat surat pernyataan bersedia untuk diaudit oleh pemeriksa eksternal
pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hal ini tentunya akan meminimalisir banyaknya konsultan atau intitusi yang
menawarkan utk diaudit oleh KAP karena BLUD menyusun 2 (dua) lap keu,
SAK konsolidasi ke SAP
Laporan
AUDIT

11. Terima Kasih