Undang-undang ini membentuk Kabupaten Konawe Selatan yang terdiri dari 11 kecamatan yang berasal dari wilayah Kabupaten Kendari di Sulawesi Tenggara. Ibu kota Kabupaten Konawe Selatan berada di Andoolo. Undang-undang ini juga mengatur tentang pemerintahan sementara di Kabupaten Konawe Selatan hingga terpilihnya kepala daerah yang baru.
Undang-undang ini membentuk Kabupaten Supiori yang terpisah dari Kabupaten Biak Numfor di Provinsi Papua berdasarkan aspirasi masyarakat untuk meningkatkan pelayanan. Kabupaten Supiori terdiri dari 3 distrik dari Kabupaten Biak Numfor dengan batas wilayah darat dan laut. Ibu kota Kabupaten Supiori berada di Sorendiweri.
Undang-undang ini membentuk dua kabupaten baru di Kalimantan Selatan, yaitu Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan, dengan memisahkan wilayah dari Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Undang-undang ini mengatur batas wilayah, ibu kota, dan pengaturan pemerintahan sementara di dua kabupaten baru tersebut.
Undang-undang ini membentuk Kabupaten Sumbawa Barat yang terdiri dari 5 kecamatan yang dipisahkan dari Kabupaten Sumbawa. Ibu kota Kabupaten Sumbawa Barat berada di Taliwang. Undang-undang ini juga mengatur tentang pemerintahan sementara di Kabupaten Sumbawa Barat sampai terpilihnya kepala daerah yang baru.
Undang-undang ini membentuk Kabupaten Konawe Selatan yang terdiri dari 11 kecamatan yang berasal dari wilayah Kabupaten Kendari di Sulawesi Tenggara. Ibu kota Kabupaten Konawe Selatan berada di Andoolo. Undang-undang ini juga mengatur tentang pemerintahan sementara di Kabupaten Konawe Selatan hingga terpilihnya kepala daerah yang baru.
Undang-undang ini membentuk Kabupaten Supiori yang terpisah dari Kabupaten Biak Numfor di Provinsi Papua berdasarkan aspirasi masyarakat untuk meningkatkan pelayanan. Kabupaten Supiori terdiri dari 3 distrik dari Kabupaten Biak Numfor dengan batas wilayah darat dan laut. Ibu kota Kabupaten Supiori berada di Sorendiweri.
Undang-undang ini membentuk dua kabupaten baru di Kalimantan Selatan, yaitu Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan, dengan memisahkan wilayah dari Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Undang-undang ini mengatur batas wilayah, ibu kota, dan pengaturan pemerintahan sementara di dua kabupaten baru tersebut.
Undang-undang ini membentuk Kabupaten Sumbawa Barat yang terdiri dari 5 kecamatan yang dipisahkan dari Kabupaten Sumbawa. Ibu kota Kabupaten Sumbawa Barat berada di Taliwang. Undang-undang ini juga mengatur tentang pemerintahan sementara di Kabupaten Sumbawa Barat sampai terpilihnya kepala daerah yang baru.
Undang-undang ini membentuk 3 kabupaten baru di Sulawesi Tenggara yaitu Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara dengan memisahkan wilayah dari Kabupaten Buton dan Kabupaten Kolaka. Undang-undang ini mengatur batas wilayah, ibu kota, dan pemerintahan di ketiga kabupaten baru tersebut.
Undang-undang ini membentuk Kota Prabumulih dari sebagian wilayah Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Kota Prabumulih akan memiliki otonomi dan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu sesuai undang-undang. Jalannya pemerintahan di Kota Prabumulih akan diatur melalui pembentukan lembaga-lembaga seperti dewan perwakilan rakyat daerah dan perangkat pemerintahan daerah.
Undang-undang ini membentuk 3 kabupaten baru di Sumatera Utara, yaitu Kabupaten Nias Selatan dari wilayah Kabupaten Nias, Kabupaten Pakpak Bharat dari wilayah Kabupaten Dairi, dan Kabupaten Humbang Hasundutan dari wilayah Kabupaten Tapanuli Utara. Undang-undang ini juga mengatur batas wilayah, ibu kota, dan kewenangan pemerintahan daerah dari ketiga kabupaten baru tersebut.
Dokumen tersebut merupakan undang-undang yang mengubah undang-undang sebelumnya tentang pembentukan provinsi dan kabupaten di Maluku. Perubahan ini dilakukan karena belum siapnya perangkat daerah dan situasi keamanan yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan pemilihan umum lokal. Perubahan mencakup pengisian keanggotaan dewan perwakilan rakyat daerah sementara melalui penetapan berdasarkan hasil pemil
Undang-undang ini membentuk Kabupaten Parigi Moutong yang terpisah dari Kabupaten Donggala di Sulawesi Tengah. Kabupaten baru ini terdiri dari 6 kecamatan yang sebelumnya masuk Kabupaten Donggala. Ibu kota Kabupaten Parigi Moutong berada di Parigi. Undang-undang ini juga mengatur ketentuan peralihan administrasi dan aset dari pemerintah provinsi dan Kabupaten Donggala ke Kabupaten Parigi Moutong.
Undang-undang ini membentuk Propinsi Banten dari wilayah Propinsi Jawa Barat yang terdiri dari Kabupaten Serang, Pandeglang, Lebak, Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Cilegon. Propinsi Banten akan memiliki kewenangan sebagai daerah otonom dan pemerintahan daerahnya akan terdiri dari gubernur, dewan perwakilan rakyat daerah, dan perangkat pemerintahan propinsi. Ketentuan peralihan mengatur penyerahan a
Undang-undang ini membentuk Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat dengan memisahkan sebagian wilayah Kabupaten Ciamis. Kota Banjar akan memiliki batas wilayah dan otoritas yang sama dengan pemerintah kota lain. Undang-undang ini juga mengatur ketentuan peralihan administrasi dan aset dari Kabupaten Ciamis ke Kota Banjar.
[Ringkasan]
Undang-undang ini membentuk Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara dengan memisahkan wilayahnya dari Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud. Kabupaten baru ini terdiri dari 7 kecamatan dan ibu kotanya berada di Melonguane. Undang-undang ini juga mengatur tentang batas wilayah, kewenangan, pemerintahan, dan ketentuan peralihan administrasi ke Kabupaten Kepulauan Talaud.
Undang-undang ini membentuk Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat dengan memisahkan sebagian wilayah dan penduduk dari Kabupaten Padang Pariaman. Kota Pariaman akan memiliki batas wilayah dan otoritas yang sama seperti pemerintah kota lain di Indonesia sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Undang-undang ini juga mengatur ketentuan peralihan administrasi dan pendirian lembaga-lembaga pemerintahan di Kota Pariaman
Undang-undang ini membentuk Kota Bau-Bau di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan memisahkan 4 kecamatan dari Kabupaten Buton. Kota Bau-Bau diberi kewenangan sebagai daerah otonom dan akan memiliki pemerintahan sendiri berupa walikota, dewan perwakilan rakyat daerah, dan perangkat pemerintahan. Aturan ketentuan peralihan mengatur penyerahan aset, pegawai, dan anggaran untuk memastikan kelancaran pemerint
Natascha Wilson has 12 years of experience in digital design, illustration, and art direction. She provides services in illustration, design, art direction, information architecture, and digital strategy. Her portfolio includes work for brands such as Bayer, Jameson, Boots, Kiwi, and Tabasco, where she has led creative teams and projects involving websites, emails, banners, and branding. She is always interested in learning new skills and challenging herself professionally.
Undang-undang ini membentuk 3 kabupaten baru di Sulawesi Tenggara yaitu Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara dengan memisahkan wilayah dari Kabupaten Buton dan Kabupaten Kolaka. Undang-undang ini mengatur batas wilayah, ibu kota, dan pemerintahan di ketiga kabupaten baru tersebut.
Undang-undang ini membentuk Kota Prabumulih dari sebagian wilayah Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Kota Prabumulih akan memiliki otonomi dan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu sesuai undang-undang. Jalannya pemerintahan di Kota Prabumulih akan diatur melalui pembentukan lembaga-lembaga seperti dewan perwakilan rakyat daerah dan perangkat pemerintahan daerah.
Undang-undang ini membentuk 3 kabupaten baru di Sumatera Utara, yaitu Kabupaten Nias Selatan dari wilayah Kabupaten Nias, Kabupaten Pakpak Bharat dari wilayah Kabupaten Dairi, dan Kabupaten Humbang Hasundutan dari wilayah Kabupaten Tapanuli Utara. Undang-undang ini juga mengatur batas wilayah, ibu kota, dan kewenangan pemerintahan daerah dari ketiga kabupaten baru tersebut.
Dokumen tersebut merupakan undang-undang yang mengubah undang-undang sebelumnya tentang pembentukan provinsi dan kabupaten di Maluku. Perubahan ini dilakukan karena belum siapnya perangkat daerah dan situasi keamanan yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan pemilihan umum lokal. Perubahan mencakup pengisian keanggotaan dewan perwakilan rakyat daerah sementara melalui penetapan berdasarkan hasil pemil
Undang-undang ini membentuk Kabupaten Parigi Moutong yang terpisah dari Kabupaten Donggala di Sulawesi Tengah. Kabupaten baru ini terdiri dari 6 kecamatan yang sebelumnya masuk Kabupaten Donggala. Ibu kota Kabupaten Parigi Moutong berada di Parigi. Undang-undang ini juga mengatur ketentuan peralihan administrasi dan aset dari pemerintah provinsi dan Kabupaten Donggala ke Kabupaten Parigi Moutong.
Undang-undang ini membentuk Propinsi Banten dari wilayah Propinsi Jawa Barat yang terdiri dari Kabupaten Serang, Pandeglang, Lebak, Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Cilegon. Propinsi Banten akan memiliki kewenangan sebagai daerah otonom dan pemerintahan daerahnya akan terdiri dari gubernur, dewan perwakilan rakyat daerah, dan perangkat pemerintahan propinsi. Ketentuan peralihan mengatur penyerahan a
Undang-undang ini membentuk Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat dengan memisahkan sebagian wilayah Kabupaten Ciamis. Kota Banjar akan memiliki batas wilayah dan otoritas yang sama dengan pemerintah kota lain. Undang-undang ini juga mengatur ketentuan peralihan administrasi dan aset dari Kabupaten Ciamis ke Kota Banjar.
[Ringkasan]
Undang-undang ini membentuk Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara dengan memisahkan wilayahnya dari Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud. Kabupaten baru ini terdiri dari 7 kecamatan dan ibu kotanya berada di Melonguane. Undang-undang ini juga mengatur tentang batas wilayah, kewenangan, pemerintahan, dan ketentuan peralihan administrasi ke Kabupaten Kepulauan Talaud.
Undang-undang ini membentuk Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat dengan memisahkan sebagian wilayah dan penduduk dari Kabupaten Padang Pariaman. Kota Pariaman akan memiliki batas wilayah dan otoritas yang sama seperti pemerintah kota lain di Indonesia sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Undang-undang ini juga mengatur ketentuan peralihan administrasi dan pendirian lembaga-lembaga pemerintahan di Kota Pariaman
Undang-undang ini membentuk Kota Bau-Bau di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan memisahkan 4 kecamatan dari Kabupaten Buton. Kota Bau-Bau diberi kewenangan sebagai daerah otonom dan akan memiliki pemerintahan sendiri berupa walikota, dewan perwakilan rakyat daerah, dan perangkat pemerintahan. Aturan ketentuan peralihan mengatur penyerahan aset, pegawai, dan anggaran untuk memastikan kelancaran pemerint
Natascha Wilson has 12 years of experience in digital design, illustration, and art direction. She provides services in illustration, design, art direction, information architecture, and digital strategy. Her portfolio includes work for brands such as Bayer, Jameson, Boots, Kiwi, and Tabasco, where she has led creative teams and projects involving websites, emails, banners, and branding. She is always interested in learning new skills and challenging herself professionally.
Científicos colocaron monos en una jaula con bananas en lo alto de una escalera. Cuando los monos subían, los científicos los mojaban con agua fría. Luego, los monos golpeaban a cualquier mono que intentara subir, aunque nunca supieron por qué. Incluso cuando reemplazaron a todos los monos originales, los nuevos monos continuaron golpeando a cualquier mono que intentara subir, a pesar de que nunca recibieron agua fría.
This document discusses establishing a national or sub-national body to hold and channel funds for Areas of Outstanding Natural Beauty (AONBs) in the UK. It notes cuts to government and local authority funding as well as grants. Alternative funding sources discussed include lottery funds, donations, development gains, and philanthropists. A survey of AONBs found heavy reliance on public grants and limited experience with other funding sources. Options presented for developing sustainable funding include partnering with community foundations, establishing an AONB foundation, or reinvesting at the local level. Key considerations are costs, scale of operations, and addressing threats from funding declines.
El documento describe varios sitios turísticos en Morelia, Colombia, incluyendo el Río Bodoquero, la Cascada la Diabla, los Humedales Arapaima y San Jorge, el Parque Principal que alberga peces y tortugas, y el Parque Natural Nanicuni, todos destinos populares para observación de aves y recreación. La economía de Morelia se basa principalmente en la ganadería, agricultura y turismo.
Dokumen tersebut merupakan lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 yang berisi peta 8 kabupaten di Kalimantan Tengah beserta batas administratif propinsi, kabupaten, dan kecamatannya. Dokumen ini ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri.
Dokumen tersebut memberikan penjelasan mengenai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dokumen menjelaskan dasar pemikiran, tujuan, asas, dan penyelenggara pemilu menurut undang-undang tersebut. Juga dijelaskan secara singkat pasal-pasal dalam undang-undang terkait pelaksanaan pemilu.
Meteorology is the study of the atmosphere and weather phenomena. Aristotle wrote one of the earliest works on meteorology in 340 BC called "Meteorologica" which described the science of earth's geology, elements, hydrology, seas, wind and weather. Key early weather instruments included the water thermometer in the 1500s, the mercury barometer invented in 1643, and the anemometer first described in 1450 which measures wind speed and pressure. Modern meteorology aims to understand atmospheric dynamics and forecast weather events like hurricanes and thunderstorms.
The document discusses REDD+ benefit sharing programs. It notes that over 20 pilot initiatives across 12 countries have involved nearly 900 individuals in training. Key principles of REDD+ benefit sharing programs are that they be fair, participatory, transparent, tie benefits to conservation outcomes, and ensure benefits are real and verifiable. The primary mechanism for benefit delivery is conservation agreements, with over 300 agreements signed globally benefiting around 40,000 people with $20 million in benefits and $15 million raised through carbon finance.
advokasi merupakan suatu usaha yang sistematik dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesakkan terjadinya perubahan kebijakan publik secara bertahap-maju, melalui semua saluran dan piranti demokrasi perwakilan, proses-proses politik dan legislasi dalam sistem yang berlaku.
Undang-undang ini membentuk Kota Tanjung Pinang dari sebagian wilayah Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau. Kota Tanjung Pinang terdiri dari 4 kecamatan yaitu Tanjung Pinang Barat, Tanjung Pinang Kota, Tanjung Pinang Timur, dan Bukit Bestari. Undang-undang ini juga mengatur tentang batas wilayah, kewenangan, dan pemerintahan Kota Tanjung Pinang.
Undang-undang ini membentuk 3 kabupaten baru di Sumatera Barat yaitu Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat dengan memisahkan wilayah dari Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Pasaman. Undang-undang ini juga menetapkan batas wilayah dan ibu kota dari ketiga kabupaten baru tersebut.
Undang-undang ini membentuk Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat dengan memisahkan wilayah dari Kabupaten Sintang dan Kabupaten Sanggau. Undang-undang ini mengatur batas wilayah, ibu kota, kewenangan, dan pemerintahan di Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau.
Undang-undang ini membentuk empat kabupaten baru di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur. Dokumen ini mengatur batas wilayah dan ibu kota dari keempat kabupaten baru tersebut.
Undang-undang ini membentuk Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara dengan memisahkan wilayah dari Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Deli Serdang. Undang-undang ini mengatur batas wilayah, ibu kota, kewenangan, dan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai.
Undang-undang ini mengubah Undang-undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan mengatur pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk pertama kali secara tidak langsung melalui hasil pemilihan umum tahun 1999 di Kabupaten Padang Pariaman dan pengangkatan dari anggota TNI/POLRI, serta mengatur pengisian kekurangan
Undang-undang ini mengubah Pasal 4 huruf d Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan kabupaten di Riau dengan memasukkan Desa Tandun, Desa Aliantan, dan Desa Kabun ke dalam wilayah Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu. Perubahan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian status hukum dan administrasi kepemerintahan bagi ketiga desa tersebut.
Kebijakan program perhutanan sosial 2015 2019People Power
HD dapat diberikan di hutan produksi dan atau hutan lindung yang tidak dibebani hak/izin pemanfaatan hutan lain ( seperti IUPHHK-HA, IUPHHK-HT), berada dalam wilayah desa yang bersangkutan atau dalam satu kesatuan lansekap (bentang alam) untuk pertimbangan kelestarian ekosistem;
Dokumen tersebut membahas tentang WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) sebagai organisasi lingkungan hidup terbesar di Indonesia yang hadir di 27 provinsi dengan misi menyelamatkan dan membela lingkungan hidup. Dokumen ini juga menjelaskan tentang SAHABAT WALHI sebagai relawan yang mendukung kegiatan WALHI untuk penyelamatan lingkungan hidup.
Kronologis kejadian dugaan kriminalisasi petani di polres kamparPeople Power
Dokumen ini menggambarkan kronologi sengketa agraria antara petani dengan perusahaan perkebunan di Kabupaten Kampar, Riau. Sengketa ini telah berlangsung sejak 2005 dan menimbulkan berbagai insiden seperti pengerusakan lahan, intimidasi terhadap petani, serta bentrokan antara petani dengan oknum-oknum yang didatangkan pihak tertentu. Aksi unjuk rasa petani ke instansi terkait juga berakhir dengan penanganan kasar ole
Dokumen tersebut merangkum sejarah penghunian Pulau Padang dan penolakan masyarakat terhadap izin HTI PT RAPP di pulau tersebut. Secara singkat, Pulau Padang telah dihuni sejak zaman kolonial dan masyarakatnya bergantung pada hutan dan lahan perkebunan. Namun, izin HTI PT RAPP pada 2009 mendapatkan lahan tambahan di Pulau Padang yang ditolak oleh masyarakat karena akan merusak sumber mata p
1. Pulau Padang telah dihuni sejak zaman kolonial Belanda hingga kini dan terdapat bukti keberadaan tokoh bernama Tuk Derasul pada tahun 1850-an.
2. Masyarakat Pulau Padang terdiri dari berbagai suku seperti Melayu, Jawa, Sakai, Cina, dan Minang yang hidup rukun meski berbeda agama.
3. Sumber mata pencaharian masyarakat selama ini berasal dari hasil perkebunan k
Masyarakat di beberapa pulau dan kabupaten di Riau seperti Pulau Padang, Tebing Tinggi, Rangsang, dan Semenanjung Kampar telah lama menolak rencana pembangunan hutan tanaman industri (HTI) karena akan merusak sumber mata pencaharian dan lingkungan mereka. Penolakan masyarakat berlangsung secara damai maupun dengan unjuk rasa serta pembakaran alat berat perusahaan. Pemerintah diharapkan dap
Langkah langkah pemetaan pengingat pribadiPeople Power
Langkah-langkah pemetaan partisipatif meliputi pengumpulan data lapangan menggunakan GPS, penentuan skala peta berdasarkan ukuran kertas dan jumlah grid koordinat, serta menentukan posisi titik koordinat di peta sesuai dengan skala yang ditetapkan. Proses selanjutnya adalah memotong citra dan menyesuaikan zona GPS lapangan dengan peta dasar menggunakan perangkat lunak GIS.
Daftar penerima dana hibah dan bansos 2013People Power
Dokumen tersebut memberikan informasi tentang alokasi dana hibah untuk berbagai lembaga pendidikan dan lembaga lainnya di Provinsi Riau sebesar Rp273,950,000,000. Dana hibah tersebut dialokasikan untuk universitas, sekolah, lembaga penelitian, lembaga keagamaan, dan organisasi mahasiswa.
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...People Power
Ringkasan dokumen hukum ini memberikan analisis hukum terhadap Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 327/Menhut-II/2009 tentang pemberian izin pengelolaan hutan di Semenanjung Kampar kepada PT RAPP. Analisis menunjukkan bahwa izin tersebut melanggar peraturan perundang-undangan karena kawasan tersebut merupakan kawasan lindung gambut dan hutan alam yang dilindungi.
Dokumen ini membahas pengelolaan lahan gambut di Pulau Padang, Riau. Pulau Padang memiliki lahan gambut dalam yang telah ditinggali masyarakat sejak abad ke-19 dan digunakan untuk budidaya sagu, karet rakyat, dan kelapa rakyat. Namun, banyak areal karet dan kelapa sudah melewati masa produktifitasnya. Dokumen ini menganalisis potensi pengelolaan lahan gambut di pulau ini secara berkelanjutan
Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara.People Power
Dokumen tersebut merupakan surat dari Komite Pimpinan Pusat Serikat Tani Riau yang menyatakan keprihatinan terhadap rencana 10 relawan masyarakat Pulau Padang untuk melakukan aksi bakar diri di Istana Negara sebagai bentuk penolakan terhadap izin PT. RAPP di Pulau Padang. Surat ini meminta dukungan dari Presiden BEM UIN SUSKA untuk mengkritik sikap pemerintah yang tidak mendengarkan aspirasi m
Surat kementri tentang penolakan tim MEDIASIPeople Power
Organisasi masyarakat sipil meminta pemerintah membentuk tim verifikasi independen untuk meninjau kembali izin SK.327/Menhut-II/2009 terkait konsesi HTI di Pulau Padang karena ada berbagai persoalan sejak proses perizinan, potensi kerusakan lingkungan, dan dampak terhadap masyarakat lokal.
1. 1 of 11
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2002
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Provinsi Kalimantan Timur pada umumnya
dan Kabupaten Pasir pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam
masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan guna menjamin kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa dengan memperhatikan hal tersebut di atas dan perkembangan kemampuan
ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas wilayah,
dan pertimbangan lainnya, dipandang perlu membentuk Kabupaten Penajam Paser
Utara sebagai pemekaran Kabupaten Pasir;
c. bahwa pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara akan dapat mendorong
peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan,
serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu
membentuk undang-undang tentang pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18 A, Pasal 18 B dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom
Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor
1106);
3. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaga
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor
1820);
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3810)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3959);
6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis
2. 2 of 11
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3811);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3839);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor 22
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Provinsi Kalimantan Timur adalah Daerah Otonom, sebagaimana dimaksud dalam Undang-
undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
3. Kabupaten Pasir adalah Daerah Otonom, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang
Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953
Nomor 9) sebagai Undang-undang.
BAB II
PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA
Pasal 2
Dengan Undang-undang ini dibentuk Kabupaten Penajam Paser Utara di wilayah Provinsi
Kalimantan Timur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pasal 3
Kabupaten Penajam Paser Utara berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Pasir yang terdiri
atas:
a. Kecamatan Sepaku;
b. Kecamatan Penajam
c. Kecamatan Waru; dan
d. Kecamatan Babulu.
Pasal 4
Dengan terbentuknya Kabupaten Penajam Paser Utara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3. 3 of 11
2, wilayah Kabupaten Pasir dikurangi dengan wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3.
Pasal 5
(1) Kabupaten Penajam Paser Utara mempunyai batas-batas wilayah:
a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Loa Kulu dan Kecamatan Loa Janan
Kabupaten Kutai;
b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Semboja Kabupaten Kutai, Kota
Balikpapan, dan Selat Makasar;
c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Longkali Kabupaten Pasir dan Selat
Makasar; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat dan
Kecamatan Longkali Kabupaten Pasir.
(2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.
(3) Penentuan batas wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara secara pasti di lapangan,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
Pasal 6
(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Penajam Paser Utara, Pemerintah Kabupaten Penajam
Paser Utara menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Penajam Paser
Utara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional dan Provinsi serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten/Kota di sekitarnya.
Pasal 7
Ibu kota Kabupaten Penajam Paser Utara berkedudukan di Penajam.
BAB III
KEWENANGAN DAERAH
Pasal 8
Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara mencakup seluruh kewenangan bidang
pemerintahan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB IV
PEMERINTAHAN DAERAH
Bagian Pertama
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pasal 9
(1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dibentuk sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan paling lambat 6 (enam)
bulan setelah peresmian Kabupaten Penajam Paser Utara.
(2) Pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser
Utara untuk pertama kali dilakukan dengan cara:
a. penetapan berdasarkan perimbangan hasil perolehan suara partai politik peserta
4. 4 of 11
Pemilihan Umum Tahun 1999 yang dilaksanakan di daerah tersebut; dan
b. pengangkatan anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik
Indonesia.
(3) Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Penajam Paser Utara, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 10
(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Penajam Paser Utara, jumlah dan komposisi anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir tidak berubah sampai dengan
terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir sebagai hasil
pemilihan umum berikutnya.
(2) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir, yang keanggotaannya
mewakili kecamatan yang termasuk dalam daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
dengan sendirinya menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Penajam Paser Utara.
(3) Pengisian kekurangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir
ditetapkan berdasarkan jumlah dan komposisi anggota yang berpindah ke Kabupaten
Penajam Paser Utara.
(4) Pengisian kekurangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir,
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan setelah pengucapan sumpah/janji
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
Bagian Kedua
Pemerintah Daerah
Pasal 11
Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Penajam Paser Utara dipilih
dan disahkan seorang bupati dan wakil bupati, sesuai dengan peraturan perundang-
undangan, paling lama 1 (satu) tahun sejak terbentuknya Kabupaten Penajam Paser Utara.
Pasal 12
(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Penajam Paser Utara, Penjabat Bupati Penajam Paser
Utara diangkat oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden berdasarkan usul
Gubernur Kalimantan Timur.
(2) Peresmian Kabupaten Penajam Paser Utara serta pelantikan Penjabat Bupati dilakukan
oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden paling lambat 1 (satu) bulan setelah
Undang-undang ini diundangkan, di tempat dan pada waktu yang sama.
(3) Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk pejabat lain untuk meresmikan Kabupaten
Penajam Paser Utara dan/atau melantik Penjabat Bupati.
Pasal 13
Untuk kelengkapan perangkat pemerintahan di Kabupaten Penajam Paser Utara dibentuk
Sekretariat Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Dinas
Kabupaten, dan Lembaga Teknis Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14
(1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Penajam Paser Utara,
Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Nondepartemen yang terkait, Gubernur Kalimantan
Timur, Bupati Pasir sesuai dengan kewenangannya menginventarisasi dan mengatur
5. 5 of 11
penyerahan kepada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang meliputi:
a. pegawai yang karena tugasnya diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam
Paser Utara;
b. barang milik/kekayaan negara/daerah yang berupa tanah, bangunan, barang
bergerak, dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan
oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Pasir yang berada dalam
wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara;
c. Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Pasir yang
kedudukan dan kegiatannya berada di Kabupaten Penajam Paser Utara;
d. utang-piutang Kabupaten Pasir yang kegunaannya untuk Kabupaten Penajam Paser
Utara; serta
e. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kabupaten Penajam Paser
Utara.
(2) Pelaksanaan penyerahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diselesaikan
paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak peresmian kabupaten dan
pelantikan Penjabat Bupati Penajam Paser Utara.
(3) Inventarisasi dan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh
Menteri Dalam Negeri yang pelaksanaannya oleh Gubernur Kalimantan Timur sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 15
Biaya yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, dan pelayanan masyarakat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Pasir terhitung sejak peresmian Kabupaten Penajam Paser
Utara sampai dengan ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Penajam Paser Utara.
Pasal 16
(1) Sebelum Kabupaten Penajam Paser Utara menetapkan peraturan daerah dan keputusan
kepala daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang ini, semua peraturan daerah dan
keputusan kepala daerah Kabupaten Pasir yang berlaku di wilayah Kabupaten Penajam
Paser Utara tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser
Utara.
(2) Dengan diberlakukannya Undang-undang ini, semua peraturan daerah dan keputusan
kepala daerah Kabupaten Pasir harus disesuaikan dengan Undang-undang ini setelah
ditetapkannya peraturan daerah dan keputusan kepala daerah Kabupaten Penajam
Paser Utara.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17
Pada saat berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang tidak
sesuai dengan Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 18
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Undang-undang ini, diatur sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 19
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
6. 6 of 11
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 10 April 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 April 2002
SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BAMBANG KESOWO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 20
Salinan sesuai denan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II
ttd
Edy Sudibyo
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2002
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
I. UMUM
Provinsi Kalimantan Timur yang mempunyai luas wilayah 211.681,5 km2 pada umumnya dan Kabupaten
Pasir pada khususnya, telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan yang dalam perkembangannya perlu ditingkatkan sesuai
dengan potensi daerah, luas wilayah, dan kebutuhan pada masa mendatang.
Kabupaten Pasir mempunyai luas wilayah 11.063,94 km2. Dalam rangka membantu tugas pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan, perlu dibentuk Kabupaten Penajam Paser
Utara yang terdiri atas 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Sepaku, Kecamatan Penajam, Kecamatan
Waru, dan Kecamatan Babulu dengan luas wilayah keseluruhan 3.333,06 km2.
Secara geografis kecamatan-kecamatan di kabupaten tersebut di atas mempunyai kedudukan yang strategis
jika ditinjau dari segi politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, telah menunjukkan
perkembangan dan kemajuan yang cukup pesat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan, serta diikuti pula dengan peningkatan jumlah penduduk
sehingga perlu penyesuaian struktur pemerintahannya.
7. 7 of 11
Pada tahun 1996 penduduk di wilayah Pembantu Bupati Penajam berjumlah 102.135 jiwa dan pada tahun
2000 berjumlah 109.988 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata 1,87 % per tahun.
Pertambahan jumlah penduduk tersebut telah mengakibatkan semakin bertambahnya beban tugas dan
volume kerja dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan
kemasyarakatan di kecamatan-kecamatan tersebut.
Berdasarkan hal tersebut di atas dan memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang dan selanjutnya
secara formal dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir tanggal 25
April 2000 Nomor 172.2/02/KEP.DPRD-PSR/2000 tentang Persetujuan terhadap Rencana Pemekaran
Wilayah Kabupaten Pasir Menjadi 2 (dua) Wilayah Kabupaten dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Propinsi Kalimantan Timur tanggal 4 Oktober 2000 Nomor 13 tahun 2000 tentang Persetujuan
terhadap Rencana Pemekaran Kabupaten Pasir Menjadi 2 (dua) Kabupaten. Untuk lebih meningkatkan daya
guna serta hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan
kemasyarakatan serta untuk lebih meningkatkan peran aktif masyarakat, maka dipandang perlu wilayah
Kabupaten Pasir ditata menjadi 2 (dua) daerah otonom dengan membentuk Kabupaten Penajam Paser Utara
sebagai pemekaran Kabupaten Pasir.
Dengan terbentuknya Kabupaten Penajam Paser Utara, daerah Kabupaten Pasir berkurang seluas
Kabupaten Penajam Paser Utara.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Peta sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah peta wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara
dalam bentuk lampiran Undang-undang ini.
Ayat (3)
Penentuan batas daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang ditetapkan oleh Menteri Dalam
Negeri dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri yang dilampiri dengan peta batas daerah
Kabupaten Penajam Paser Utara hasil pengukuran di lapangan yang dilengkapi dengan titik
koordinat batas.
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dalam rangka pengembangan Kabupaten Penajam Paser Utara sesuai dengan potensi daerah,
khususnya guna perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan, dan pelaksanaan pembangunan
pada masa yang akan datang, serta pengembangan, sarana dan prasarana pemerintahan dan
pembangunan, diperlukan adanya kesatuan perencanaan pembangunan. Untuk itu, Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara harus benar-benar serasi dan terpadu
penyusunannya dalam satu kesatuan sistem Rencana Tata Ruang Wilayah yang terpadu dengan
Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota di sekitarnya.
Pasal 7
Yang dimaksud dengan Penajam sebagai ibu kota Kabupaten Penajam Paser Utara berada di
Kecamatan Penajam.
8. 8 of 11
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Komposisi perolehan kursi partai politik masing-masing disesuaikan dengan hasil perolehan suara
partai politik tersebut dalam Pemilihan Umum Tahun 1999 yang dilaksanakan di daerah tersebut.
Pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara diajukan
oleh pimpinan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 1999 dengan berpedoman pada daftar
calon tetap (DCT).
Ayat (3)
Jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara ditetapkan
berdasarkan jumlah penduduk di daerah yang bersangkutan.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Ayat (1)
Penjabat Bupati Penajam Paser Utara diusulkan oleh Gubernur Kalimantan Timur dengan
pertimbangan Bupati Pasir, dari pegawai negeri sipil yang memiliki kemampuan dan memenuhi
syarat kepangkatan untuk jabatan itu.
Penjabat Bupati Penajam Paser Utara melaksanakan tugas dan kewajiban sampai dengan
dilantiknya bupati yang merupakan hasil pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Penajam Paser Utara.
Ayat (2)
Peresmian dan pelantikan dilakukan secara bersamaan dan tempat pelaksanaannya dapat di ibu
kota negara, atau ibu kota provinsi, atau ibu kota kabupaten.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 13
Pembentukan dinas kabupaten dan lembaga teknis kabupaten harus disesuaikan dengan kebutuhan
dan kemampuan kabupaten.
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara memberikan dukungan penyediaan lahan untuk
pembangunan fasilitas instansi vertikal di bidang penegakan hukum dan keagamaan sesuai dengan
kemampuan daerah.
Pasal 14
Ayat (1)
Dengan terbentuknya Kabupaten Penajam Paser Utara, untuk mencapai daya guna dan hasil guna
dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan
kemasyarakatan, digunakan pegawai, tanah, gedung perkantoran beserta perlengkapannya, dan
fasilitas pelayanan umum yang telah ada dan dipakai selama ini dalam pelaksanaan tugas di
Kecamatan Sepaku, Kecamatan Penajam, Kecamatan Waru, dan Kecamatan Babulu.
Dalam rangka tertib administrasi, diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan dari Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Pasir kepada Pemerintah Kabupaten Penajam
Paser Utara.
Demikian pula halnya dengan badan usaha milik daerah (BUMD) Provinsi Kalimantan Timur dan
Kabupaten Pasir yang kedudukan dan kegiatannya berada di Kabupaten Penajam Paser Utara,
untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraannya, jika dianggap perlu,
diserahkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Pasir, sesuai dengan
9. 9 of 11
wewenang dan lingkup tugasnya kepada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
Begitu juga utang-piutang yang kegunaannya untuk Kabupaten Penajam Paser Utara diserahkan
kepada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
Berkenaan dengan pengaturan penyerahan tersebut, dibuat daftar inventaris.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 15
Jangka waktu dukungan Kabupaten Pasir paling lama 3 (tiga) tahun, sedangkan besaran dukungan
pembiayaan didasarkan pada kesepakatan Kabupaten Pasir dengan Kabupaten Penajam Paser Utara.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4182
LAMPIRAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2002
TANGGAL 10 APRIL 2002
10. 10 of 11
PETA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
skala 1 : 150.000
KETERANGAN :
+-+-+-+ : Batas Kabupaten
-.-.-.-.-.-.-.- : Batas Kecamatan
11. 11 of 11
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II
Edy Sudibyo