UU No. 35 Tahun 2000 menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk tahun 2001 sebesar Rp263,2 triliun, terdiri dari pendapatan pajak Rp179,9 triliun, pendapatan negara bukan pajak Rp83,3 triliun, dan belanja negara Rp315,7 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp234,1 triliun dan dana perimbangan Rp81,7 triliun.
Dokumen tersebut membahas tentang kondisi utang negara Indonesia pada tahun 2011 yang mencapai Rp1,8 triliun dan sumber-sumber pembiayaannya seperti ekspor, utang, bantuan luar negeri, dan investasi asing. Dokumen tersebut juga membahas mengenai masalah dan solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi utang luar negeri Indonesia.
UU No. 35 Tahun 2000 menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk tahun 2001 sebesar Rp263,2 triliun, terdiri dari pendapatan pajak Rp179,9 triliun, pendapatan negara bukan pajak Rp83,3 triliun, dan belanja negara Rp315,7 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp234,1 triliun dan dana perimbangan Rp81,7 triliun.
Dokumen tersebut membahas tentang kondisi utang negara Indonesia pada tahun 2011 yang mencapai Rp1,8 triliun dan sumber-sumber pembiayaannya seperti ekspor, utang, bantuan luar negeri, dan investasi asing. Dokumen tersebut juga membahas mengenai masalah dan solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi utang luar negeri Indonesia.
Sumber pandapatan dan pengeluaran DaerahZidni Ilma K.
Dokumen tersebut membahas sumber pendapatan dan pengeluaran daerah. Sumber pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan. PAD berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, alokasi umum, dan alokasi khusus. Pengeluaran daerah terdiri atas belanja langsung, belanja tidak langsung, dan pengel
Permendagri mengatur pengelolaan keuangan daerah termasuk penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kebijakan penyusunan anggaran terkait pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah serta kuasa dan tanggung jawab pengelola keuangan daerah.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember).
APBN merupakan instrumen penting untuk mencapai perbaikan kesejahteraan rakyat dan mewujudkan keadilan sosial serta bertujuan bernegara. Kebijakan fiskal yang telah ditetapkan dalam APBN Tahun 2017 dirancang agar mampu menghadapi berbagai tantangan perekonomian global dan domestik, serta memacu pembangunan nasional yang lebih baik di tahun 2017, dengan tetap menjaga azas kehati-hatian dan efektivitas pelaksanaannya.
Kebijakan tersebut dijabarkan melalui:
#Belanja yang lebih produktif
#Subsidi yang lebih tepat sasaran
#Penguatan desentralisasi fiskal
#Optimalisasi penerimaan negara yang lebih realistis
#Fokus pada kesinambungan fiskal.
APBN 2017 disepakati pada Sidang Paripurna DPR RI pada tanggal 26 Oktober 2016.
Terlampir ringkasan beberapa pos dan komponen APBN 2017 dari Nota Keuangan dan APBN 2017 (452 hlm).
Dokumen tersebut menjelaskan sumber-sumber penerimaan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (pajak daerah, retribusi daerah), Dana Perimbangan (dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, dana alokasi umum, dana alokasi khusus), pinjaman daerah, dan penerimaan lain-lain seperti hasil penjualan aset, hibah, serta dana darurat.
Peraturan ini menetapkan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2011. Pedoman ini mencakup tantangan pembangunan, kebijakan penyusunan APBD, teknis penyusunan, sinkronisasi dengan prioritas nasional, dan daftar program kementerian sesuai prioritas nasional 2011. Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.
APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang memuat rencana penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan selama satu tahun anggaran. APBD bertujuan untuk membantu pemerintah daerah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara transparan dan berkeadilan. APBD juga berfungsi sebagai pedoman alokasi sumber daya, distribusi manfaat, otorisasi ke
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien serta penganggaran belanja daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah diarahkan untuk mendukung program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Undang-undang ini menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk tahun anggaran 2004 dengan total pendapatan sebesar Rp349,9 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan Rp272,2 triliun, penerimaan negara bukan pajak Rp77,1 triliun, dan penerimaan hibah Rp634 miliar. Undang-undang ini juga mengatur sumber-sumber pendapatan negara dan klasifikasi belanja negara unt
Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara.People Power
Dokumen tersebut merupakan surat dari Komite Pimpinan Pusat Serikat Tani Riau yang menyatakan keprihatinan terhadap rencana 10 relawan masyarakat Pulau Padang untuk melakukan aksi bakar diri di Istana Negara sebagai bentuk penolakan terhadap izin PT. RAPP di Pulau Padang. Surat ini meminta dukungan dari Presiden BEM UIN SUSKA untuk mengkritik sikap pemerintah yang tidak mendengarkan aspirasi m
Sumber pandapatan dan pengeluaran DaerahZidni Ilma K.
Dokumen tersebut membahas sumber pendapatan dan pengeluaran daerah. Sumber pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan. PAD berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, alokasi umum, dan alokasi khusus. Pengeluaran daerah terdiri atas belanja langsung, belanja tidak langsung, dan pengel
Permendagri mengatur pengelolaan keuangan daerah termasuk penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kebijakan penyusunan anggaran terkait pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah serta kuasa dan tanggung jawab pengelola keuangan daerah.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember).
APBN merupakan instrumen penting untuk mencapai perbaikan kesejahteraan rakyat dan mewujudkan keadilan sosial serta bertujuan bernegara. Kebijakan fiskal yang telah ditetapkan dalam APBN Tahun 2017 dirancang agar mampu menghadapi berbagai tantangan perekonomian global dan domestik, serta memacu pembangunan nasional yang lebih baik di tahun 2017, dengan tetap menjaga azas kehati-hatian dan efektivitas pelaksanaannya.
Kebijakan tersebut dijabarkan melalui:
#Belanja yang lebih produktif
#Subsidi yang lebih tepat sasaran
#Penguatan desentralisasi fiskal
#Optimalisasi penerimaan negara yang lebih realistis
#Fokus pada kesinambungan fiskal.
APBN 2017 disepakati pada Sidang Paripurna DPR RI pada tanggal 26 Oktober 2016.
Terlampir ringkasan beberapa pos dan komponen APBN 2017 dari Nota Keuangan dan APBN 2017 (452 hlm).
Dokumen tersebut menjelaskan sumber-sumber penerimaan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (pajak daerah, retribusi daerah), Dana Perimbangan (dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, dana alokasi umum, dana alokasi khusus), pinjaman daerah, dan penerimaan lain-lain seperti hasil penjualan aset, hibah, serta dana darurat.
Peraturan ini menetapkan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2011. Pedoman ini mencakup tantangan pembangunan, kebijakan penyusunan APBD, teknis penyusunan, sinkronisasi dengan prioritas nasional, dan daftar program kementerian sesuai prioritas nasional 2011. Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.
APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang memuat rencana penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan selama satu tahun anggaran. APBD bertujuan untuk membantu pemerintah daerah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara transparan dan berkeadilan. APBD juga berfungsi sebagai pedoman alokasi sumber daya, distribusi manfaat, otorisasi ke
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien serta penganggaran belanja daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah diarahkan untuk mendukung program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Undang-undang ini menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk tahun anggaran 2004 dengan total pendapatan sebesar Rp349,9 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan Rp272,2 triliun, penerimaan negara bukan pajak Rp77,1 triliun, dan penerimaan hibah Rp634 miliar. Undang-undang ini juga mengatur sumber-sumber pendapatan negara dan klasifikasi belanja negara unt
Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara.People Power
Dokumen tersebut merupakan surat dari Komite Pimpinan Pusat Serikat Tani Riau yang menyatakan keprihatinan terhadap rencana 10 relawan masyarakat Pulau Padang untuk melakukan aksi bakar diri di Istana Negara sebagai bentuk penolakan terhadap izin PT. RAPP di Pulau Padang. Surat ini meminta dukungan dari Presiden BEM UIN SUSKA untuk mengkritik sikap pemerintah yang tidak mendengarkan aspirasi m
Dokumen tersebut merupakan penjelasan pasal demi pasal atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dokumen tersebut menjelaskan tujuan dan landasan pembentukan undang-undang tersebut serta mendefinisikan istilah-istilah penting dalam undang-undang tersebut seperti perlindungan, kepentingan terbaik anak, dan hak-hak anak. Dokumen tersebut juga menjelaskan tanggung jawab
Undang-undang ini membentuk 3 kabupaten baru di Sumatera Barat yaitu Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat dengan memisahkan wilayah dari Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Pasaman. Undang-undang ini juga menetapkan batas wilayah dan ibu kota dari ketiga kabupaten baru tersebut.
Undang-undang ini menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara untuk tahun anggaran 2000, yang terdiri dari pendapatan sebesar Rp152,9 triliun, belanja sebesar Rp197 triliun sehingga terjadi defisit Rp44,1 triliun. Defisit akan ditutup dengan pembiayaan dalam negeri Rp25,4 triliun dan luar negeri bersih Rp18,7 triliun.
UU No. 33/2000 mengubah beberapa ketentuan dalam UU No. 2/2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2000, termasuk mengubah perkiraan anggaran pendapatan, belanja, dan defisit serta sumber pembiayaannya.
APBN dan ULN merupakan dokumen yang membahas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Utang Luar Negeri (ULN). APBN disusun setiap tahun oleh pemerintah untuk mengelola pengeluaran dan pendapatan negara guna mencapai tujuan ekonomi. Pendapatan berasal dari pajak dan nonpajak, sedangkan pengeluaran terdiri atas pemerintah pusat dan daerah. Besarnya defisit APBN mencer
Dokumen tersebut membahas mengenai kebijakan fiskal Indonesia dan perkembangannya. Secara ringkas, kebijakan fiskal mengatur penerimaan dan pengeluaran negara, terdiri atas pajak, penerimaan non-pajak, dan pengeluaran rutin serta pembangunan. Perkembangannya telah mengalami beberapa dinamika sejak era Orde Baru hingga reformasi, dengan peran pemerintah yang semakin besar di masa krisis.
Tiga kalimat:
1. Pendapatan negara dan hibah Indonesia mengalami pertumbuhan rata-rata 14,4% antara 2005-2009 didorong oleh peningkatan penerimaan perpajakan dan PNBP.
2. Target pendapatan negara dan hibah 2010 sebesar Rp992,4 triliun atau 16,9% lebih tinggi dari realisasi 2009, didasarkan pada perkiraan pertumbuhan ekonomi 5,8%.
3. Penerimaan dalam negeri 2010 ditarget
Lampiran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020Arif Efendi
Peraturan Pemerintah ini memberikan landasan hukum bagi kebijakan dan langkah-langkah luar biasa di bidang keuangan negara dan sektor keuangan untuk menangani pandemi COVID-19 seperti menambah belanja kesehatan dan jaring pengaman sosial, melonggarkan aturan defisit anggaran dan pinjaman negara, serta memberikan insentif perpajakan.
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 104 TAHUN 2021 Pemdes Wonoyoso
Peraturan Presiden ini menetapkan rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2022, mencakup rincian pendapatan negara, belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah, serta pembiayaan anggaran. Dokumen ini juga mengatur ketentuan perubahan rincian anggaran terkait.
Undang-undang ini menetapkan perhitungan anggaran negara tahun 2001, yang menunjukkan realisasi pendapatan Rp 301 triliun dan belanja Rp 341 triliun, sehingga terjadi defisit Rp 40 triliun. Dokumen ini menjelaskan rincian realisasi pendapatan dari pajak, sumber daya alam, dan hibah, serta realisasi belanja pemerintah pusat dan dana perimbangan.
Undang-undang ini mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002, termasuk mengubah perkiraan anggaran pendapatan, belanja, dan defisit negara untuk tahun 2002.
(2017) pmk 50~pmk.07~2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desaDodi Palowan
Peraturan ini mengatur pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa, mencakup pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi. Transfer ke daerah terdiri dari dana perimbangan, insentif daerah, otonomi khusus, dan keistimewaan DIY. Dana desa bersumber dari APBN untuk membiayai pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan di desa.
Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
Peraturan Pemerintah ini menetapkan kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan ancaman yang membahayakan perekonomian dan stabilitas sistem keuangan. Kebijakan tersebut meliputi peningkatan batasan defisit anggaran, penyesuaian tarif pajak penghasilan badan, dan kebijakan perpajakan untuk mendukung pemulihan ekonomi.
Peraturan Pemerintah ini menetapkan kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan ancaman yang membahayakan perekonomian dan stabilitas sistem keuangan. Kebijakan tersebut meliputi penyesuaian defisit anggaran, penggunaan sumber pembiayaan, kebijakan perpajakan seperti penurunan tarif pajak penghasilan badan, dan kebijakan di bidang keuangan daer
Peraturan Pemerintah ini menetapkan kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan ancaman yang membahayakan perekonomian dan stabilitas sistem keuangan. Kebijakan tersebut meliputi peningkatan batasan defisit anggaran, penyesuaian tarif pajak penghasilan badan, dan kebijakan perpajakan untuk mendukung pemulihan ekonomi.
advokasi merupakan suatu usaha yang sistematik dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesakkan terjadinya perubahan kebijakan publik secara bertahap-maju, melalui semua saluran dan piranti demokrasi perwakilan, proses-proses politik dan legislasi dalam sistem yang berlaku.
Kebijakan program perhutanan sosial 2015 2019People Power
HD dapat diberikan di hutan produksi dan atau hutan lindung yang tidak dibebani hak/izin pemanfaatan hutan lain ( seperti IUPHHK-HA, IUPHHK-HT), berada dalam wilayah desa yang bersangkutan atau dalam satu kesatuan lansekap (bentang alam) untuk pertimbangan kelestarian ekosistem;
Dokumen tersebut membahas tentang WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) sebagai organisasi lingkungan hidup terbesar di Indonesia yang hadir di 27 provinsi dengan misi menyelamatkan dan membela lingkungan hidup. Dokumen ini juga menjelaskan tentang SAHABAT WALHI sebagai relawan yang mendukung kegiatan WALHI untuk penyelamatan lingkungan hidup.
Kronologis kejadian dugaan kriminalisasi petani di polres kamparPeople Power
Dokumen ini menggambarkan kronologi sengketa agraria antara petani dengan perusahaan perkebunan di Kabupaten Kampar, Riau. Sengketa ini telah berlangsung sejak 2005 dan menimbulkan berbagai insiden seperti pengerusakan lahan, intimidasi terhadap petani, serta bentrokan antara petani dengan oknum-oknum yang didatangkan pihak tertentu. Aksi unjuk rasa petani ke instansi terkait juga berakhir dengan penanganan kasar ole
Dokumen tersebut merangkum sejarah penghunian Pulau Padang dan penolakan masyarakat terhadap izin HTI PT RAPP di pulau tersebut. Secara singkat, Pulau Padang telah dihuni sejak zaman kolonial dan masyarakatnya bergantung pada hutan dan lahan perkebunan. Namun, izin HTI PT RAPP pada 2009 mendapatkan lahan tambahan di Pulau Padang yang ditolak oleh masyarakat karena akan merusak sumber mata p
1. Pulau Padang telah dihuni sejak zaman kolonial Belanda hingga kini dan terdapat bukti keberadaan tokoh bernama Tuk Derasul pada tahun 1850-an.
2. Masyarakat Pulau Padang terdiri dari berbagai suku seperti Melayu, Jawa, Sakai, Cina, dan Minang yang hidup rukun meski berbeda agama.
3. Sumber mata pencaharian masyarakat selama ini berasal dari hasil perkebunan k
Masyarakat di beberapa pulau dan kabupaten di Riau seperti Pulau Padang, Tebing Tinggi, Rangsang, dan Semenanjung Kampar telah lama menolak rencana pembangunan hutan tanaman industri (HTI) karena akan merusak sumber mata pencaharian dan lingkungan mereka. Penolakan masyarakat berlangsung secara damai maupun dengan unjuk rasa serta pembakaran alat berat perusahaan. Pemerintah diharapkan dap
Langkah langkah pemetaan pengingat pribadiPeople Power
Langkah-langkah pemetaan partisipatif meliputi pengumpulan data lapangan menggunakan GPS, penentuan skala peta berdasarkan ukuran kertas dan jumlah grid koordinat, serta menentukan posisi titik koordinat di peta sesuai dengan skala yang ditetapkan. Proses selanjutnya adalah memotong citra dan menyesuaikan zona GPS lapangan dengan peta dasar menggunakan perangkat lunak GIS.
Daftar penerima dana hibah dan bansos 2013People Power
Dokumen tersebut memberikan informasi tentang alokasi dana hibah untuk berbagai lembaga pendidikan dan lembaga lainnya di Provinsi Riau sebesar Rp273,950,000,000. Dana hibah tersebut dialokasikan untuk universitas, sekolah, lembaga penelitian, lembaga keagamaan, dan organisasi mahasiswa.
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...People Power
Ringkasan dokumen hukum ini memberikan analisis hukum terhadap Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 327/Menhut-II/2009 tentang pemberian izin pengelolaan hutan di Semenanjung Kampar kepada PT RAPP. Analisis menunjukkan bahwa izin tersebut melanggar peraturan perundang-undangan karena kawasan tersebut merupakan kawasan lindung gambut dan hutan alam yang dilindungi.
Dokumen ini membahas pengelolaan lahan gambut di Pulau Padang, Riau. Pulau Padang memiliki lahan gambut dalam yang telah ditinggali masyarakat sejak abad ke-19 dan digunakan untuk budidaya sagu, karet rakyat, dan kelapa rakyat. Namun, banyak areal karet dan kelapa sudah melewati masa produktifitasnya. Dokumen ini menganalisis potensi pengelolaan lahan gambut di pulau ini secara berkelanjutan
Surat kementri tentang penolakan tim MEDIASIPeople Power
Organisasi masyarakat sipil meminta pemerintah membentuk tim verifikasi independen untuk meninjau kembali izin SK.327/Menhut-II/2009 terkait konsesi HTI di Pulau Padang karena ada berbagai persoalan sejak proses perizinan, potensi kerusakan lingkungan, dan dampak terhadap masyarakat lokal.
MODERN!!! WA 0821 7001 0763 (ALUMINOS) Pintu Kaca Aluminium di Buleleng.pptxFORTRESS
MODERN!!! WA 0821 7001 0763 (ALUMINOS) Pintu Kaca Aluminium di Buleleng, Pintu Aluminium Kaca di Kuta Selatan, Pintu Aluminium Minimalis di Bangli, Daun Pintu Aluminium di Jembrana, Pintu Kamar Aluminium di Pekutatan.
ALUMINOS FORTRESS adalah produk Pintu Baja Motif Kayu Sebuah terobosan inovasi terbaru sebagai alternatif pengganti pintu rumah konvensional yang mengunakan material baja sebagai bahan baku utamanya.
Tingkatkan Keamanan Rumah Anda dengan 13 Keunggulan Fortress Pintu Baja!
- Material Baja Berkualitas Tinggi.
- Finishing dengan Pola Serat Kayu Alami.
- Kusen Baja dengan Detail Architrave yang Anggun.
- Engsel Baja Tersembunyi dalam 4 Set.
- Sistem Penguncian 5 Titik dengan Kunci Utama.
- Sistem Keamanan A-B Lock dengan 7 Kunci Elektronik.
- Dilengkapi dengan Slot/Grendel untuk Penguncian Tambahan.
- Terdapat Lubang Pengintip.
- Pelindung Karet pada Kusen dan Daun Pintu.
- Lapisan Honeycomb Paper sebagai Penyerap Suara.
- Lapisan PE-Film untuk Perlindungan Tambahan.
- Dilengkapi dengan 6 Set Baut Pemasangan.
- Memiliki Ambang Pintu yang Kokoh.
Dapatkan keamanan yang tak tertandingi dengan Fortress Pintu Baja, solusi pintu yang kuat dan tahan lama untuk melindungi rumah Anda.
Hubungi Kami Segera (0821-7001-0763)
Head Office (Kantor Pusat) :
Jl. Raya Binong Jl. Kp. Cijengir No. 99, Rt.005/Rw.003, Binong, Kec. Curug, Kabupaten Tangerang, Banten 15810
Kantor Cabang JBS : (Solo, Pekanbaru, Surabaya, Lampung, Palembang, Kendari, Makassar, Balikpapan, Medan, Dan Kota Lainnya Menyusul)
Provinsi Bali Meliputi : Kab Badung-Mangupura, Kab Bangli, Kab Buleleng-Singaraja, Kab Gianyar, Kab Jembrana-Negara, Kab Karangasem-Amlapura, Kab Klungkung-Semarapura, Kab Tabanan, Kota Denpasar Dan Seluruh Kota Se-Indonesia.
#pintukacaaluminiumdibuleleng #pintualuminiumkacadikutaselatan #pintualuminiumminimalisdibangli #daunpintualuminiumdijembrana #pintukamaraluminiumdipekutatan
Pintu Kaca Aluminium di Buleleng, Toko Pintu Aluminium Terdekat di Kuta Utara, Pintu Kusen Aluminium di Kintamani, Pintu Wc Aluminium di Melaya, Kusen Dan Pintu Aluminium di Blahbatuh.
BUKU ADMINISTRASI GURU KELAS SD 2024 /2025Redis Manik
Buku administrasi guru kelas SD adalah serangkaian dokumen dan catatan yang digunakan oleh guru untuk mengelola kegiatan pembelajaran dan administrasi kelas secara efektif. Buku-buku ini membantu guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran serta memastikan kelancaran operasional kelas. Berikut adalah beberapa jenis buku administrasi yang umumnya digunakan oleh guru kelas SD:
Buku Induk Siswa: Berisi data pribadi siswa, seperti nama, tanggal lahir, alamat, nomor induk siswa, dan informasi penting lainnya.
Buku Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): Dokumen perencanaan yang berisi rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh guru setiap hari atau setiap minggu.
Buku Program Tahunan (Prota): Dokumen yang berisi rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan selama satu tahun ajaran.
Buku Program Semester (Promes): Dokumen yang berisi rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan selama satu semester.
Buku Agenda Harian: Catatan harian tentang kegiatan pembelajaran yang dilakukan setiap hari, termasuk materi yang diajarkan dan kegiatan siswa.
Buku Absensi Siswa: Catatan kehadiran siswa setiap hari, termasuk alasan ketidakhadiran jika ada.
Buku Nilai: Catatan penilaian hasil belajar siswa, termasuk nilai ulangan harian, tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester.
Buku Catatan Prestasi dan Pelanggaran Siswa: Berisi catatan tentang prestasi yang diraih siswa serta pelanggaran yang dilakukan dan tindakan yang diambil.
Buku Inventaris Kelas: Catatan inventaris barang-barang yang ada di kelas, seperti peralatan belajar, alat peraga, dan buku-buku.
Buku Kas Kelas: Catatan tentang keuangan kelas, termasuk pemasukan dan pengeluaran dana kelas.
Buku Laporan Harian dan Bulanan: Laporan tentang kegiatan dan perkembangan siswa serta kondisi kelas yang dibuat setiap hari atau setiap bulan.
Buku Piket Guru: Catatan tentang tugas piket harian guru untuk mengawasi kegiatan di sekolah dan kelas.
Buku administrasi ini membantu guru dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan lebih terorganisir dan efisien, serta memudahkan dalam pelaporan dan evaluasi kegiatan pembelajaran.
UNIKBET : Bandar Slot Pragmatic Play Ada Deposit Via Bank Aceh Syariah Resmi ...unikbetslotbankmaybank
Pada hari ini 07 Juni 2024, Link Slot Gacor Pragmatic Play Deposit Bank Aceh Syariah Promo Bonus Terbesar Banyak Promo Spektakuler di provider Pragmatic Play adalah Unikbet karena berlicensi resmi internasional. Maka dari itu, Untuk anda para pemain slot online yang berada di kota Cikampek, bisa bermain dengan tenang dan aman. Berikut rekomendasi daftar situs slot bisa deposit pakai Bank Aceh Syariah khusus untuk anda yang berlokasi di Kota Cikampek:
1. Slot Gates of Gatot Kaca 1000
2. Slot Sugar Rush 1000
3. Slot Aztec Gems
4. Slot Way of Ninja
5. Slot Joker's Jewels
6. Nexus Gates of Olympus™
Kepada anda para warga kota Cikampek, jangan menunggu terlalu lama lagi. Buruan daftar akun slot Bank Aceh Syariah resmi anda hanya di unikbet sekarang juga.
Hubungi kontak resmi kami :
» Telegram : 0813 7044 7146
» Link Daftar : unikbet . link / daftar
» Whatsapp : 0813 7044 7146
Atau Langsung ketik di Google : " UNIKBET "
#Cikampek #slotBankAcehSyariah #slotviaBankAcehSyariah #daftarslotBankAcehSyariah #unikbet
0851 5645 4808 Info Lowongan PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Persyaratan PKL...perusahaan704
Info Perusahaan PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Pendaftaran PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Tempat PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Lokasi PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Jadwal PKL Jurusan TKJ Temanggung
1. 1
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2002
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2000
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2001
UMUM
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2001
mempunyai beban ekstra, karena disamping diarahkan untuk mendukung
jalannya roda pemerintahan dan upaya pemulihan perekonomian nasional,
juga berkaitan dengan dimulainya pelaksanaan kebijakan desentralisasi
fiskal, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun
1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Sejak awal pelaksanaannya, APBN 2001 menghadapi tantangan, hambatan,
dan tekanan yang sangat berat. Hal tersebut terutama berkaitan dengan
terjadinya depresiasi nilai tukar rupiah, dan meningkatnya suku bunga
Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang cukup jauh dari asumsi dasar yang
ditetapkan. Sebagai piranti utama dalam pengelolaan kebijakan keuangan
negara, APBN 2001 bukanlah merupakan kebijakan yang berdiri sendiri. Oleh
karena itu, agar APBN 2001 benar-benar dapat mencerminkan kebijakan
fiskal yang realistis, dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan
perkembangan yang terjadi. Berkaitan dengan hal tersebut, pada
pertengahan bulan Juni 2001 telah ditempuh langkah-langkah penyesuaian
sebagaimana dituangkan dalam Paket Kebijakan Penyesuaian APBN Tahun
Anggaran 2001 yang disepakati oleh Pemerintah bersama Dewan Perwakilan
Rakyat. Dengan adanya kebijakan tersebut, beberapa asumsi pokok yang
menjadi dasar penyusunan APBN 2001, mengalami penyesuaian, yaitu sasaran
pertumbuhan ekonomi dari 5,0 persen menjadi 3,5 persen, tingkat inflasi dari
7,2 persen menjadi 9,3 persen, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika dari
Rp 7.800 per US$ 1 menjadi Rp 9.600 per US$ 1, serta tingkat bunga SBI 3
bulan dari 11,5 persen menjadi 15,0 persen.
Meskipun demikian, memburuknya perkembangan situasi global akibat
terjadinya peristiwa 11 September 2001 di New York, menyebabkan
serangkaian kebijakan yang ditempuh belum cukup efektif untuk meredam
berbagai tekanan terhadap kondisi perekonomian nasional, yang pada
gilirannya juga memberikan tekanan terhadap pelaksanaan APBN 2001.
Tekanan terhadap mata uang rupiah terutama berkaitan dengan faktor-faktor
non-ekonomi, seperti kondisi sosial dan politik, dan situasi keamanan di
beberapa daerah masih kurang kondusif, sehingga dalam tahun 2001 secara
rata-rata realisasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika diperkirakan
mencapai Rp 10.219 per US$ 1, yang berarti cukup jauh dari yang
2. 2
diasumsikan yaitu Rp 9.600 per US$ 1. Sementara itu, realisasi tingkat suku
bunga SBI 3 bulan diperkirakan mencapai16,4 persen, lebih tinggi dari yang
diasumsikan yaitu 15,0 persen. Selain perkembangan nilai tukar rupiah dan
tingkat suku bunga SBI, indikator lain yang diperkirakan sulit tercapai adalah
tingkat inflasi, yang dalam tahun 2001 diperkirakan mencapai 11,9 persen,
lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat inflasi yang diasumsikan, yakni 9,3
persen.
Di samping sangat rentan terhadap perubahan berbagai indikator ekonomi
makro, pelaksanaan APBN tahun anggaran 2001 juga memperoleh tekanan
yang cukup berat akibat tidak optimalnya pelaksanaan beberapa kebijakan
fiskal yang sebelumnya telah direncanakan. Kurang efektifnya pelaksanaan
berbagai kebijakan fiskal tersebut telah menyebabkan tidak dapat
dimaksimalkannya sasaran penerimaan dalam negeri dan penghematan
pengeluaran negara.
Sehubungan dengan itu, maka terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2001 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2000 perlu dilakukan berbagai penyesuaian, agar lebih
realistis dan sejalan dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi.
Di sisi pendapatan negara, realisasi anggaran pendapatan negara dan hibah
diperkirakan lebih tinggi dibanding dengan sasaran yang ditetapkan,
sehingga rasio pendapatan negara dan hibah terhadap produk domestik
bruto (PDB) yang semula diasumsikan 19,5 persen, realisasinya diperkirakan
mencapai 20,3 persen. Lebih tingginya perkiraan rencana pendapatan negara
dan hibah tersebut berkaitan dengan lebih tingginya perkiraan realisasi
pendapatan dalam negeri yang bersumber dari penerimaan negara bukan
pajak.
Di sisi belanja negara, realisasi pengeluaran rutin diperkirakan akan lebih
tinggi dari yang direncanakan, yaitu dari 14,5 persen terhadap PDB menjadi
15,8 persen terhadap PDB. Hal tersebut terutama berkaitan dengan lebih
tingginya kebutuhan anggaran untuk pembayaran bunga utang dan subsidi
bahan bakar minyak (BBM), akibat dari melemahnya nilai tukar rupiah dan
meningkatnya suku bunga SBI. Sementara itu, realisasi pengeluaran
pembangunan diperkirakan akan lebih rendah dari yang direncanakan, yaitu
dari 3,1 persen terhadap PDB menjadi 2,7 persen terhadap PDB. Lebih
rendahnya perkiraan realisasi pengeluaran pembangunan tersebut berkaitan
dengan lebih rendahnya perkiraan realisasi pembiayaan rupiah, yaitu dari 1,5
persen terhadap PDB menjadi 1,3 persen terhadap PDB, serta lebih
rendahnya perkiraan realisasi pembiayaan proyek, yaitu dari 1,6 persen
terhadap PDB menjadi 1,3 persen terhadap PDB. Sedangkan realisasi dana
perimbangan diperkirakan mengalami sedikit peningkatan yaitu dari 5,5
persen terhadap PDB menjadi 5,6 persen terhadap PDB.
Sebagai akibat dari perkiraan peningkatan pendapatan negara dan hibah
dibandingkan dengan perkiraan peningkatan belanja negara yang relatif
berimbang, maka defisit anggaran diperkirakan tidak jauh berbeda dengan
yang direncanakan semula, yaitu tetap berada pada kisaran 3,7 persen
terhadap PDB. Pada sisi pembiayaan dalam negeri, pembiayaan dalam negeri
non-perbankan yang semula ditargetkan 2,3 persen terhadap PDB,
realisasinya diperkirakan lebih tinggi, yaitu sebesar 2,5 persen terhadap
PDB. Selanjutnya guna menutup kekurangan pembiayaan, direncanakan akan
3. 3
dibiayai dari perbankan dalam negeri sebesar 0,5 persen terhadap PDB.
Sementara itu, penarikan pinjaman luar negeri neto yang semula
direncanakan sebesar 1,4 persen terhadap PDB, realisasinya diperkirakan
menurun menjadi 0,7 persen terhadap PDB. Sedangkan rencana pembayaran
pokok utang luar negeri yang semula direncanakan sebesar 1,4 persen
terhadap PDB, realisasinya diperkirakan lebih rendah, yaitu menjadi 1,3
persen terhadap PDB.
Dengan adanya perubahan tersebut, maka anggaran Pendapatan Negara dan
Hibah Tahun 2001 diperkirakan berubah menjadi Rp 299.851.229.000.000,00
(dua ratus sembilan puluh sembilan triliun delapan ratus lima puluh satu
miliar dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah), sedangkan Anggaran
Belanja Negara diperkirakan menjadi Rp 354.578.213.000.000,00 (tiga ratus
lima puluh empat triliun lima ratus tujuh puluh delapan miliar dua ratus tiga
belas juta rupiah). Dengan demikian defisit anggaran dalam tahun 2001
diperkirakan sebesar Rp 54.726.984.000.000,00 (lima puluh empat triliun tujuh
ratus dua puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta rupiah).
Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2000
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2001
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 250, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4052), maka perubahan atas Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2001 perlu diatur dengan Undang-undang.
PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Angka
Pasal 3
Cukup jelas
Angka 2
Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
4. 4
Ayat (4)
Penerimaan perpajakan terdiri dari :
(dalam rupiah)
a. Pajak dalam negeri 174.188.800.000.000,00
0110 Pajak penghasilan nonmigas
69.696.200.000.000,00
0120 Pajak penghasilan migas
23.071.000.000.000,00
0130 Pajak pertambahan nilai barang dan jasa, dan pajak
penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM)
55.840.800.000.000,00
0140 Pajak bumi dan bangunan (PBB)
4.800.000.000.000,00
0150 Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)
1.489.400.000.000,00
0160 Cukai 17.621.900.000.000,00
0170 Pajak lainnya (Bea Meterai)
1.669.500.000.000,00
b. Pajak perdagangan internasional 10.547.800.000.000,00
0210 Bea masuk 9.827.600.000.000,00
0230 Pungutan (pajak) ekspor 720.200.000.000,00
Angka 3
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
5. 5
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Penerimaan negara bukan pajak terdiri dari :
(dalam rupiah)
a. Penerimaan sumber daya alam
86.658.300.000.000,00
0310 Pendapatan minyak bumi
60.037.700.000.000,00
0320 Pendapatan gas alam
21.847.000.000.000,00
0330 Pendapatan pertambangan umum
1.627.100.000.000,00
0340 Pendapatan kehutanan
3.000.600.000.000,00
0350 Pendapatan perikanan
145.900.000.000,00
b. 0410 Bagian laba BUMN
10.439.900.000.000,00
c. Penerimaan negara bukan pajak lainnya
18.006.800.000.000,00
0510 Penjualan hasil Produksi, sitaan
114.984.000.000,00
0511 Penjualan hasil pertanian, kehutanan dan perkebunan
1.351.000.000,00
0512 Penjualan hasil peternakan dan perikanan
7.011.000.000,00
0513 Penjualan hasil tambang
65.436.000.000,00
0514 Penjualan hasil sitaan/rampasan dan harta peninggalan
18.119.000.000,00
0515 Penjualan obat-obatan dan hasil farmasi lainnya
463.000.000,00
6. 6
0516 Penjualan informasi, penerbitan, film dan hasil cetakan
lainnya 1.389.000.000,00
0517 Penjualan dokumen-dokumen pelelangan
8.470.000.000,00
0519 Penjualan lainnya
12.745.000.000,00
0520 Penjualan aset
131.117.000.000,00
0521 Penjualan rumah, gedung, bangunan, dan tanah
8.576.000.000,00
0522 Penjualan kendaraan bermotor
1.429.000.000,00
0523 Penjualan sewa beli
50.372.000.000,00
0529 Penjualan aset lainnya yang berlebih/rusak/dihapuskan
70.740.000.000,00
0530 Pendapatan sewa
14.511.000.000,00
0531 Sewa rumah dinas/rumah negeri
7.726.000.000,00
0532 Sewa gedung, bangunan, gudang
3.422.000.000,00
0533 Sewa benda-benda bergerak
2.314.000.000,00
0539 Sewa benda-benda tak bergerak lainnya
1.049.000.000,00
0540 Pendapatan jasa I
1.033.091.000.000,00
0541 Pendapatan rumah sakit dan instansi kesehatan lainnya
130.046.000.000,00
0542 Pendapatan tempat hiburan/taman, museum
1.287.000.000,00
0543 Pendapatan surat keterangan, visa/paspor dan SIM, STNK, BPKB
263.066.000.000,00
7. 7
0544 Pendapatan jasa pertanahan
62.707.000.000,00
0545 Pendapatan hak dan perijinan
355.571.000.000,00
0546 Pendapatan
sensor/karantina/pengawasan/pemeriksaan 5.577.000.000,00
0547 Pendapatan jasa tenaga, jasa pekerjaan, jasa informasi,
jasa pelatihan dan jasa teknologi
104.665.000.000,00
0548 Pendapatan jasa Kantor Urusan Agama
44.381.000.000,00
0549 Pendapatan jasa bandar udara kepelabuhanan, dan
kenavigasian 65.791.000.000,00
0550 Pendapatan jasa II
1.422.996.000.000,00
0551 Pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro)
551.697.000.000,00
0552 Pendapatan jasa penyelenggaraan telekomunikasi
29.946.000.000,00
0553 Pendapatan iuran lelang untuk fakir miskin
7.238.000.000,00
0554 Pendapatan jasa Kantor Catatan Sipil
1.646.000.000,00
0555 Pendapatan biaya penagihan pajak-pajak negara dengan surat
paksa 24.293.000.000,00
0556 Pendapatan uang pewarganegaraan
19.316.000.000,00
0557 Pendapatan bea lelang
83.692.000.000,00
0558 Pendapatan biaya pengurusan piutang negara dan lelang
negara 52.326.000.000,00
0559 Pendapatan jasa lainnya
652.842.000.000,00
0570 Pendapatan rutin dari luar negeri
258.600.000.000,00
8. 8
0571 Pendapatan dari pemberian surat perjalanan Republik
Indonesia 35.443.000.000,00
0572 Pendapatan dari jasa pengurusan dokumen konsuler
223.157.000.000,00
0610 Pendapatan kejaksaan dan peradilan
22.351.000.000,00
0611 Legalisasi tanda tangan
312.000.000,00
0612 Pengesahan surat di bawah tangan
50.000.000,00
0613 Uang meja (leges) dan upah pada panitera badan
pengadilan 1.113.000.000,00
0614 Hasil denda/denda tilang dan sebagainya
16.412.000.000,00
0615 Ongkos perkara
3.844.000.000,00
0619 Penerimaan kejaksaan dan peradilan lainnya
620.000.000,00
0710 Pendapatan pendidikan
595.960.000.000,00
0711 Uang pendidikan
435.896.000.000,00
0712 Uang ujian masuk, kenaikan tingkat, dan akhir pendidikan
33.803.000.000,00
0713 Uang ujian untuk menjalankan praktek
13.000.000,00
0719 Pendapatan pendidikan lainnya
126.248.000.000,00
0810 Pendapatan dari penerimaan kembali tahun anggaran
berjalan 270.824.000.000,00
0811 Penerimaan kembali belanja pegawai pusat
73.934.000.000,00
0813 Penerimaan kembali belanja pensiunan
77.000.000,00
9. 9
0814 Penerimaan kembali belanja rutin lainnya
185.812.000.000,00
0815 Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah murni
10.524.000.000,00
0816 Penerimaan kembali belanja pembangunan PLN
477.000.000,00
0820 Pendapatan dari penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang
lalu 72.761.000.000,00
0821 Penerimaan kembali belanja pegawai pusat
10.748.000.000,00
0822 Penerimaan kembali belanja pegawai daerah otonom
15.462.000.000,00
0823 Penerimaan kembali belanja pensiun
7.462.000.000,00
0824 Penerimaan kembali belanja rutin lainnya
24.743.000.000,00
0825 Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah
murni 12.219.000.000,00
0826 Penerimaan kembali pembangunan PLN
2.114.000.000,00
0827 Penerimaan kembali pembangunan hibah
13.000.000,00
0840 Pendapatan pelunasan piutang
6.046.100.000.000,00
0890 Pendapatan lain-lain
8.700.065.000.000,00
0891 Penerimaan kembali persekot/uang muka gaji
3.208.000.000,00
0892 Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan
pemerintah 15.592.000.000,00
0893 Penerimaan kembali/ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh
negara 16.290.000.000,00
0894 Penerimaan denda administrasi BPHTB
3.040.000.000,00
10. 10
0899 Pendapatan anggaran lainnya
8.661.935.000.000,00
Pengembalian PNBP lainnya
(676.560.000.000,00)
Angka 4
Pasal 6
Cukup jelas
Angka 5
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Pengeluaran rutin terdiri dari :
(dalam rupiah)
01 SEKTOR
INDUSTRI 22.368.000.000,00
01.1 Subsektor Industri
22.368.000.000,00
02 SEKTOR PERTANIAN DAN
KEHUTANAN 765.264.000.000,00
02.1 Subsektor Pertanian
315.404.000.000,00
02.2 Subsektor Kehutanan
424.416.000.000,00
02.3 Subsektor Perikanan
25.444.000.000,00
11. 11
03 SEKTOR PENGAIRAN
28.395.000.000,00
03.1 Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air
27.617.000.000.00
03.2 Subsektor Irigasi
778.000.000,00
04 SEKTOR TENAGA KERJA
125.761.000.000,00
04.1 Subsektor Tenaga Kerja
125.761.000.000,00
05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL,
KEUANGAN DAN KOPERASI
199.379.834.000.000,00
05.1 Subsektor Perdagangan Dalam Negeri
8.433.000.000,00
05.2 Subsektor Perdagangan Luar Negeri
70.579.000.000,00
05.4 Subsektor Keuangan
199.260.124.000.000,00
05.5 Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil
40.698.000.000,00
06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN
GEOFISIKA
403.250.000.000,00
06.1 Subsektor Prasarana Jalan
18.187.000.000,00
06.2 Subsektor Transportasi Darat
38.794.000.000,00
06.3 Subsektor Transportasi Laut
198.651.000.000,00
06.4 Subsektor Transportasi Udara
73.901.000.000,00
06.5 Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan
Penyelamatan (SAR)
73.716.000.000,00
12. 12
07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI
345.218.000.000,00
07.1 Subsektor Pertambangan
335.269.000.000,00
07.2 Subsektor Energi
9.949.000.000,00
08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI
103.180.000.000,00
08.1 Subsektor Pariwisata
42.205.000.000,00
08.2 Subsektor Pos dan Telekomunikasi
60.975.000.000,00
09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI
61.384.000.000,00
09.1 Subsektor Pembangunan Daerah
46.333.000.000,00
09.2 Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan
15.051.000.000,00
10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG
482.867.000.000,00
10.1 Subsektor Lingkungan Hidup
12.526.000.000,00
10.2 Subsektor Tata Ruang
470.341.000.000,00
11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL,
KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
4.425.140.000.000,00
11.1 Subsektor Pendidikan
3.907.501.000.000,00
11.2 Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan
410.902.000.000,00
11.3 Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap
Tuhan Yang Maha Esa
91.435.000.000,00
13. 13
11.4 Subsektor Pemuda dan Olah Raga
15.302.000.000,00
12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA
665.272.000.000,00
12.1 Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana
665.272.000.000,00
13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN
WANITA, ANAK DAN REMAJA
622.229.000.000,00
13.1 Subsektor Kesejahteraan Sosial
28.193.000.000,00
13.2 Subsektor Kesehatan
594.036.000.000,00
14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
45.584.000.000,00
14.1 Subsektor Perumahan dan Permukiman
45.553.000.000,00
14.2 Subsektor Penataan Kota dan Bangunan
31.000.000,00
15 SEKTOR AGAMA
1.759.211.000.000,00
15.1 Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama
385.739.000.000,00
15.2 Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama
1.373.472.000.000,00
16. SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
602.447.000.000,00
16.2 Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar
369.972.000.000,00
16.3 Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi
56.885.000.000,00
16.4 Subsektor Kelautan
8.059.000.000,00
16.5 Subsektor Kedirgantaraan
2.307.000.000,00
14. 14
16.6 Subsektor Sistem Informasi dan Statistik
165.224.000.000,00
17 SEKTOR HUKUM
1.343.910.000.000,00
17.1 Subsektor Pembinaan Hukum Nasional
1.174.573.000.000,00
17.2 Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum
169.337.000.000,00
18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN
5.429.203.000.000,00
18.1 Subsektor Aparatur Negara
5.055.269.000.000,00
18.2 Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan
373.934.000.000,00
19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN,
KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA
1.654.359.000.000,00
19.1 Subsektor Politik
71.026.000.000,00
19.2 Subsektor Hubungan Luar Negeri
1.541.644.000.000,00
19.3 Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa
41.689.000.000,00
20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN
14.531.263.000.000,00
20.2 Subsektor Tentara Nasional Republik Indonesia
9.007.044.000.000,00
20.3 Subsektor Kepolisian
5.287.433.000.000,00
20.4 Subsektor Pendukung
236.786.000.000,00
Pengeluaran pembangunan terdiri dari :
(dalam rupiah)
15. 15
Nilai Rupiah
- - Rupiah Pinjaman Proyek dn Jumlah
Kredit Ekspor
01 SEKTOR INDUSTRI 110.540.000.000,00 639.398.000.000,00 749.938.000.000,00
01.1 Subsektor Industri 110.540.000.000,00 639.398.000.000,00 749.938.000.000,00
02 SEKTOR
PERTANIAN,
1.021.512.000.000,00 1.458.190.000.000,00 2.479.702.000.000,00
KEHUTANAN, DAN
PERIKANAN
02.1 Subsektor Pertanian 660.257.000.000,00 1.043.384.000.000,00 1.703.641.000.000,00
02.2 Subsektor Kehutanan 47.375.000.000,00 78.830.000.000,00 126.205.000.000,00
02.3 Subsektor Perikanan 313.880.000.000,00 335.976.000.000,00 649.856.000.000,00
03 SEKTOR PENGAIRAN 950.498.000.000,00 3.318.242.000.000,00 4.268.740.000.000,00
03.1 Subsektor 402.350.000.000,00 1.733.505.000.000,00 2.135.855.000.000,00
Pengembangan
Sumber Daya Air
03.2 Subsektor Irigasi 548.148.000.000,00 1.584.737.000.000,00 2.132.885.000.000,00
SEKTOR TENAGA
04 95.737.000.000,00 32.681.000.000,00 128.418.000.000,00
KERJA
04.1 Subsektor Tenaga 95.737.000.000,00 32.681.000.000,00 128.418.000.000,00
Kerja
05 SEKTOR
PERDAGANGAN,
PENGEMBANGAN,
5.546.705.000.000,00 44.478.000.000,00 5.591.183.000.000,00
USAHA NASIONAL,
KEUANGAN DAN
KOPERASI
05.1 Subsektor 28.428.000.000,00 0,00 28.428.000.000,00
Perdagangan Dalam
Negeri
05.2 Subsektor 68.592.000.000,00 1.867.000.000,00 70.459.000.000,00
Perdagangan Luar
Negeri
05.3 Subsektor 22.995.000.000,00 3.683.000.000,00 26.678.000.000,00
Pengembangan
Usaha Nasional
05.4 Subsektor Keuangan 5.248.706.000.000,00 38.928.000.000,00 5.287.634.000.000,00
05.5 Subsektor Koperasi 177.984.000.000,00 0,00 177.984.000.000,00
dan Pengusaha Kecil
06 SEKTOR
TRANSPORTASI,
METEOROLOGI DAN 1.350.986.000.000,00 1.867.608.000.000,00 3.218.594.000.000,00
GEOFISIKA
06.1 Subsektor Prasarana 887.000.000.000,00 1.046.741.000.000,00 1.933.741.000.000,00
Jalan
06.2 Subsektor 189.410.000.000,00 104.134.000.000,00 293.544.000.000,00
Transportasi Darat
16. 16
06.3 Subsektor 124.900.000.000,00 29.240.000.000,00 154.140.000.000,00
Transportasi Laut
06.4 Subsektor 133.226.000.000,00 687.493.000.000,00 820.719.000.000,00
Transportasi Udara
06.5 Subsektor 16.450.000.000,00 0,00 16.450.000.000,00
Meteorologi,
Geofisika, Pencarian
dan Penyelamatan
(SAR)
07 SEKTOR
PERTAMBANGAN 558.885.000.000,00 1.851.579.000.000,00 2.410.464.000.000,00
DAN ENERGI
07.1 Subsektor 38.190.000.000,00 0,00 38.190.000.000,00
Pertambangan
07.2 Subsektor Energi 520.695.000.000,00 1.851.579.000.000,00 2.372.274.000.000,00
08 SEKTOR
PARIWISATA, POS
105.300.000.000,00 643.603.000.000,00 748.903.000.000,00
DAN
TELEKOMUNIKASI
08.1 Subsektor Pariwisata 73.100.000.000,00 253.000.000,00 73.353.000.000,00
08.2 Subsektor Pos dan 32.200.000.000,00 643.350.000.000,00 675.550.000.000,00
Telekomunikasi
09 SEKTOR
PEMBANGUNAN
473.077.000.000,00 1.144.373.000.000,00 1.617.450.000.000,00
DAERAH DAN
TRANSMIGRASI
09.1 Subsektor 45.410.000.000,00 1.144.373.000.000,00 1.189.783.000.000,00
Pembangunan
Daerah
09.2 Subsektor 427.667.000.000,00 0,00 427.667.000.000,00
Transmigrasi dan
Permukiman
Perambah Hutan
10 SEKTOR
LINGKUNGAN
143.641.000.000,00 320.561.000.000,00 464.202.000.000,00
HIDUP DAN TATA
RUANG
10.1 Subsektor 94.878.000.000,00 286.021.000.000,00 380.899.000.000,00
Lingkungan Hidup
10.2 Subsektor Tata 48.763.000.000,00 34.540.000.000,00 83.303.000.000,00
Ruang
11 SEKTOR
PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN
NASIO- NAL,
KEPERCAYAAN 4.837.440.000.000,00 4.349.219.000.000,00 9.186.659.000.000,00
TERHADAP TUHAN
YANG MAHA ESA,
PEMUDA DAN OLAH
RAGA
11.1 Subsektor 4.583.557.000.000,00 4.261.753.000.000,00 8.845.310.000.000,00
Pendidikan
17. 17
11.2 Subsektor 184.386.000.000,00 85.181.000.000,00 269.567.000.000,00
Pendidikan Luar
Sekolahdan
Kedinasan
11.3 Subsektor 39.710.000.000,00 0,00 39.710.000.000,00
Kebudayaan
Nasional dan
Kepercayaan
Terhadap Tuhan
Yang Maha Esa
11.4 Subsektor Pemuda 29.787.000.000,00 2.285.000.000,00 32.073.000.000,00
dan Olah Raga
12 SEKTOR
KEPENDUDUKAN
183.854.000.000,00 73.818.000.000,00 257.672.000.000,00
DAN KELUARGA
SEJAHTERA
12.1 Subsektor 183.854.000.000,00 73.818.000.000,00 257.672.000.000,00
Kependudukan dan
Keluarga Berencana
13 SEKTOR
KESEJAHTERAAN
SOSIAL,KESEHATAN,
1.711.453.000.000,00 2.229.358.000.000,00 3.940.811.000.000,00
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, ANAK
DAN REMAJA
13.1 Subsektor 818.610.000.000,00 81.448.000.000,00 900.058.000.000,00
Kesejahteraan Sosial
13.2 Subsektor Kesehatan 877.673.000.000,00 2.147.608.000.000,00 3.025.281.000.000,00
13.3 Subsektor Pember- 15.170.000.000,00 302.000.000,00 15.472.000.000,00
dayaan Perempuan,
Anak dan Remaja
14 SEKTOR
PERUMAHAN DAN 317.380.000.000,00 476.834.000.000,00 794.214.000.000,00
PERMUKIMAN
14.1 Subsektor 312.230.000.000,00 474.181.000.000,00 786.411.000.000,00
Perumahan dan
Permukiman
14.2 Subsektor Penataan 5.150.000.000,00 2.653.000.000,00 7.803.000.000,00
Kota dan Bangunan
15 SEKTOR AGAMA 51.870.000.000,00 84.570.000.000,00 136.440.000.000,00
15.1 Subsektor Pelayanan 19.738.000.000,00 695.000.000,00 20.433.000.000,00
Kehidupan
Beragama
15.2 Subsektor 32.132.000.000,00 83.875.000.000,00 116.007.000.000,00
Pembinaan
Pendidikan Agama
16 SEKTOR ILMU
PENGETAHUAN 366.098.000.000,00 224.776.000.000,00 590.874.000.000,00
DAN TEKNOLOGI
16.1 Subsektor Teknik 125.168.000.000,00 106.319.000.000,00 231.487.000.000,00
Produksi dan
18. 18
Teknologi
16.2 Subsektor Ilmu 32.020.000.000,00 0,00 32.020.000.000,00
Pengetahuan
Terapan dan Dasar
16.3 Subsektor 76.700.000.000,00 1.452.000.000,00 78.152.000.000,00
Kelembagaan
Prasarana dan
Sarana Ilmu Penge-
tahuan dan
Teknologi
16.4 Subsektor Kelautan 42.850.000.000,00 23.350.000.000,00 66.200.000.000,00
16.5 Subsektor Kedirgan- 25.700.000.000,00 88.346.000.000,00 114.046.000.000,00
taraan
16.6 Subsektor Sistem 63.660.000.000,00 5.309.000.000,00 68.969.000.000,00
Informasi dan
Statistik
17 SEKTOR HUKUM 276.549.000.000,00 964.000.000,00 277.513.000.000,00
17.1 Subsektor 23.409.000.000,00 964.000.000,00 24.373.000.000,00
Pembinaan Hukum
Nasional
17.2 Subsektor 71.510.000.000,00 0,00 71.510.000.000,00
Pembinaan Aparatur
Hukum
17.3 Subsektor Sarana 181.630.000.000,00 0,00 181.630.000.000,00
dan Prasarana
Hukum
18 SEKTOR APARATUR
NEGARA DAN 367.703.000.000,00 96.130.000.000,00 463.833.000.000,00
PENGAWASAN
18.1 Subsektor Aparatur 341.763.000.000,00 96.130.000.000,00 437.893.000.000,00
Negara
18.2 Subsektor Pendaya- 25.940.000.000,00 0,00 25.940.000.000,00
gunaan Sistem dan
Pelaksanaan
Pengawasan
19 SEKTOR POLITIK,
HUBUNGAN LUAR
155.372.000.000,00 16.200.000.000,00 171.572.000.000,00
NEGERI, DAN
PENERANGAN
19.1 Subsektor Politik 16.301.000.000,00 0,00 16.301.000.000,00
19.2 Subsektor Hubungan 13.601.000.000,00 0,00 13.601.000.000,00
Luar Negeri
19.3 Subsektor 125.470.000.000,00 16.200.000.000,00 141.670.000.000,00
Penerangan
20 SEKTOR
PERTAHANAN DAN 1.087.500.000.000,00 797.047.000.000,00 1.884.547.000.000,00
KEAMANAN
20.1 Subsektor Rakyat 2.300.000.000,00 0,00 2.300.000.000,00
Terlatih dan
Perlindungan
19. 19
Masyarakat
20.2 Subsektor Tentara 598.900.000.000,00 464.625.000.000,00 1.063.525.000.000,00
Nasional Indonesia
20.3 Subsektor Kepolisian 262.300.000.000,00 229.139.000.000,00 491.439.000.000,00
20.4 Subsektor 224.000.000.000,00 103.283.000.000,00 327.283.000.000,00
Pendukung
Angka 6
Pasal 9
Cukup jelas
Angka 7
Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Pembiayaan dalam negeri terdiri dari :
(dalam rupiah)
a. Perbankan dalam negeri 7.550.584.000.000,00
b. Privatisasi 5.000.000.000.000,00
c. Penjualan aset program restrukturisasi perbankan
30.980.200.000.000,00
d. Penjualan obligasi dalam negeri
658.100.000.000,00
Dikurangi dengan :
e. Pembayaran cicilan pokok utang dalam negeri
0,00
Pembiayaan luar negeri bersih terdiri dari :
a. Penarikan pinjaman luar negeri bruto
30.283.900.000.000,00
• Penarikan pinjaman program
10.623.900.000.000,00
20. 20
• Penarikan pinjaman proyek 19.660.000.000.000,00
Dikurangi dengan :
b. Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri
19.745.800.000.000,00
Angka 8
Pasal 13
Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran tersebut bersumber dari
rekening penampung (escrow account) subsidi yang ditunda
pembayarannya hingga selesai dilakukan audit.
Angka 9
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal II
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4167
