1. Mengecam keras tindakan represif yang dilakukan oleh Polres Bengkalis yang sudah melanggar koridor KUHAP dan HAM.
2. Mendesak pihak kepolisian untuk segera menghentikan penangkapan dan tindakan represif terhadap rakyat Pulau Padang.
3. Menuntut kepada pihak kepolisian untuk segera mencopot oknum polisi yang melakukan tindakan kekerasan, dan sekaligus menyatakan permohonan maaf kepada rakyat Pulau Padang atas tindakan polisi yang meresahkan warga.
4. Segera mencabut SK Menhut nomor: 327 tahun 2009 tentang izin HTI PT RAPP.
1. Mengecam keras tindakan represif yang dilakukan oleh Polres Bengkalis yang sudah melanggar koridor KUHAP dan HAM.
2. Mendesak pihak kepolisian untuk segera menghentikan penangkapan dan tindakan represif terhadap rakyat Pulau Padang.
3. Menuntut kepada pihak kepolisian untuk segera mencopot oknum polisi yang melakukan tindakan kekerasan, dan sekaligus menyatakan permohonan maaf kepada rakyat Pulau Padang atas tindakan polisi yang meresahkan warga.
4. Segera mencabut SK Menhut nomor: 327 tahun 2009 tentang izin HTI PT RAPP.
Kronologis perluasan areal RAPP & 3.3 T Kerugian NegaraPeople Power
Oleh : Bambang Aswandi, SE.
Ketua KPW PRD Prov. Riau
3.3 T Angka ini hampir setara dengan APBD Provinsi Riau 2011 Rp.3,7 T atau dapat memberikan ± 4 kali APBD kabupaten Kepulauan Meranti yang pada Tahun 2011 yang hanya Rp 850 M.
advokasi merupakan suatu usaha yang sistematik dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesakkan terjadinya perubahan kebijakan publik secara bertahap-maju, melalui semua saluran dan piranti demokrasi perwakilan, proses-proses politik dan legislasi dalam sistem yang berlaku.
Kebijakan program perhutanan sosial 2015 2019People Power
HD dapat diberikan di hutan produksi dan atau hutan lindung yang tidak dibebani hak/izin pemanfaatan hutan lain ( seperti IUPHHK-HA, IUPHHK-HT), berada dalam wilayah desa yang bersangkutan atau dalam satu kesatuan lansekap (bentang alam) untuk pertimbangan kelestarian ekosistem;
Kronologis perluasan areal RAPP & 3.3 T Kerugian NegaraPeople Power
Oleh : Bambang Aswandi, SE.
Ketua KPW PRD Prov. Riau
3.3 T Angka ini hampir setara dengan APBD Provinsi Riau 2011 Rp.3,7 T atau dapat memberikan ± 4 kali APBD kabupaten Kepulauan Meranti yang pada Tahun 2011 yang hanya Rp 850 M.
advokasi merupakan suatu usaha yang sistematik dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesakkan terjadinya perubahan kebijakan publik secara bertahap-maju, melalui semua saluran dan piranti demokrasi perwakilan, proses-proses politik dan legislasi dalam sistem yang berlaku.
Kebijakan program perhutanan sosial 2015 2019People Power
HD dapat diberikan di hutan produksi dan atau hutan lindung yang tidak dibebani hak/izin pemanfaatan hutan lain ( seperti IUPHHK-HA, IUPHHK-HT), berada dalam wilayah desa yang bersangkutan atau dalam satu kesatuan lansekap (bentang alam) untuk pertimbangan kelestarian ekosistem;