Analisis menunjukkan bahwa DAU dapat dijelaskan oleh variabel Jumlah Penduduk, PDRB, Indeks Pembangunan Manusia, Belanja Pegawai, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Bagi Hasil. Variabel-variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap DAU kecuali Dana Bagi Hasil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang dapat menjelaskan besarnya Dana Alokasi

1. ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MENJELASKAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)
(KASUS: KABUPATEN & KOTA DI SUMATERA UTARA)
Fajrillah
Dosen STT Harapan - Medan
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang dapat menjelaskan DAU.
Dalam pengolahan data, penelitian ini menggunakan metode regresi Generalized Least Square (GLS)
yang dilakukan secara Cross Section Weight. Metode ini menerapkan karakteristik model ekonometrika fungsi
DAU, yang mana data tersebut membutuhkan data antarwaktu (time series) sekaligus data antar kabupaten/kota
(cross section). Dalam ekonometri proses penyatuan data antarwaktu (time series) dan data kerat silang (cross
section) disebut dengan pooling. Sedangkan data yang dihasilkan disebut dengan pooling data atau panel data.
Data time series menggunakan basis data tahun 2004-2005, sedangkan data cross section yang menggunakan
sampel data 25 kabupaten/kota di Sumatera Utara.
Hasil penelitian yang didapat, DAU mampu dijelaskan oleh variabel bebas yaitu JP, PDRB, IPM, BP,
PAD dan DBH, selebihnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak disertakan dalam model. Uji-F (Uji
serempak) menunjukkan secara statistik pada  = 5% bahwa seluruh variabel bebas dalam model menunjukkan
pengaruhnya secara signifikan. Secara parsial (individual) menunjukkan JP, IPM, BP, PAD berpengaruh
signifikan dan positif terhadap DAU pada tingkat keyakinan 95 persen ( = 5%), variabel PDRB berpengaruh
signifikan dan negatif terhadap DAU pada tingkat keyakinan 95% ( = 5%). Sedangkan variabel DBH tidak
signifikan pengaruhnya terhadap DAU.
Implikasi kebijakan dari hasil penelitian ini, diketahuinya variabel-variabel yang dapat menjelaskan
besar penerimaan dana alokasi umum.
Kata-kata Kunci: Analisis, DAU, JP, PDRB, IPM, BP, PAD, DBH.
PENDAHULUAN tersebut menetapkan pemberian kewenangan
Sejak tanggal 1 Januari 2001 telah terjadi otonomi dalam wujud otonomi yang luas, nyata,
perubahan yang cukup mendasar dalam mekanisme dan bertanggung jawab kepada daerah.
penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Implikasi dari pemberian kewenangan
Perubahan tersebut terutama terkait dengan otonomi ini menuntut daerah untuk melaksanakan
masalah otonomi Daerah sebagaimana pembangunan di segala bidang, terutama untuk
yang diamanatkan dalam UU Nomor 22 Tahun pembangunan sarana dan prasarana publik yang
1999 tentang Pemerintahan Daerah dan direvisi berskala daerah (Public Services) dan kewenangan
dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor atau urusan yang dilimpahkan kepada daerah
25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan sejalan dengan UU No. 32 dan No. 33 tersebut.
Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang telah Pembangunan tersebut diharapkan dapat
direvisi dengan UU Nomor 33 Tahun 2004. Kedua dilaksanakan secara lebih otonomi oleh daerah baik
Undang – Undang di bidang otonomi daerah dari sisi perencanaan, pembangunan, serta
1

2. pembiayaannya. Diharapkan pembangunan yang pendanaan sebagaimana dimaksud diukur
dilaksanakan akan banyak memberikan manfaat secara berturut-turut dengan jumlah penduduk,
bagi daerah, di antaranya: luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi,
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan Produk Domestik Regional Bruto per Kapita
masyarakat dan Indeks Pembangunan Manusia dikurangi
- Mendorong perkembangan perekonomian dengan kapasitas fiskal yaitu sumber
daerah pendanaan daerah yang berasal dari PAD dan
- Mendorong peningkatan pembangunan daerah DBH.
di segala bidang - Dana Alokasi Khusus (DAK)
- Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan Dialokasikan kepada daerah tertentu untuk
masyarakat mendanai kegiatan khusus yang merupakan
- Meningkatkan pendapatan asli daerah urusan daerah.
- Mendorong kegiatan investasi
Sesuai dengan UU No 33 Tahun 2004 IDENTIFIKASI MASALAH
pasal 10 disebutkan bahwa yang menjadi sumber- Berdasarkan uraian di atas, maka masalah
sumber pembiayaan untuk pembangunan daerah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: Faktor
(capital investment), antara lain berasal dari Dana - faktor apa saja yang dapat menjelaskan DAU.
Perimbangan yang diterima oleh daerah-daerah
Pemerintah Pusat. Dana Perimbangan tersebut TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN
berupa: Tujuan penelitian ini adalah untuk
- Dana Bagi Hasil (DBH) mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat
DBH bersumber dari pajak seperti Pajak Bumi menjelaskan DAU.
dan Bangunan (PBB), Bea perolehan atas Hak Sementara ini manfaat diadakannya
Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak penelitian ini adalah :
Penghasilan (PPh) dan Sumber Daya Alam 1. Memberikan masukan kepada pihak yang
seperti kehutanan, pertambangan umum, berwenang di dalam pengambilan kebijakan
perikanan, pertambangan minyak bumi, pemerintah mengenai DAU.
pertambangan gas bumi dan pertambangan 2. Sebagai bahan kajian bagi penelitian
panas bumi. selanjutnya yang berminat untuk menganalisis
- Dana Alokasi Umum (DAU) faktor-faktor yang dapat mempengaruhi DAU.
Jumlah DAU keseluruhan ditetapkan 3. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah
sekurangnya-kurangnya 26% dari Pendapatan daerah provinsi sumatera utara dalam
Dalam Negeri Neto yang ditetapkan APBN, menetapkan kebijakan yang terkait untuk
DAU untuk suatu daerah dialokasikan atas meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
dasar celah fiskal dan alokasi dasar (jumlah
gaji pegawai negeri sipil daerah). Celah fiskal DANA ALOKASI UMUM (DAU)
sebagaimana dimaksud adalah kebutuhan fiskal Untuk mengurangi ketimpangan dalam
(kebutuhan daerah untuk melaksanakan fungsi kebutuhan pembiayaan dan penguasaan pajak
layanan dasar umum), setiap kebutuhan antara Pusat dan Daerah sesuai dengan UU RI
2

3. Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan DAU atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar untuk
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah suatu daerah provinsi dihitung berdasarkan
Daerah (dengan kebijakan bagi hasil dan DAU perkalian bobot daerah provinsi yang bersangkutan
minimal 26% dari Penerimaan Dalam Negeri yang dengan jumlah DAU seluruh daerah provinsi
ditetapkan dalam APBN). Dengan perimbangan merupakan perbandingan antara celah fiskal dengan
tersebut, khususnya dari DAU akan memberikan provinsi yang bersangkutan dan total celah fiskal
kepastian bagi daerah dalam memperoleh sumber- seluruh daerah provinsi.
sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan Untuk kabupaten/kota dihitung
pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya. berdasarkan perkalian bobot daerah kabupaten/kota
Sesuai dengan pasal 7 UU RI Nomor 25 yang bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh
Tahun 1999 terdahulu, besarnya dana alokasi daerah kabupaten/kota. Bobot daerah
umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 25 kabupaten/kota merupakan perbandingan antara
persen dari penerimaan dalam negeri bersih, yaitu celah fiscal daerah kabupaten/kota yang
penerimaan dalam negeri setelah dikurangi dengan bersangkutan dan total celah fiscal seluruh daerah
dana bagi hasil dan DAK yang bersumber dari dana kabupaten/kota.
reboisasi. Daerah yang memiliki nilai celah fiskal
UU RI Nomor 25 Tahun 1999 telah sama dengan nol menerima DAU sebesar alokasi
direvisi UU RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang dasar. Daerah yang memiliki nilai celah fiskal
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat negatif dan nilai negatif tersebut lebih kecil dari
dan Pemerintah Daerah, disahkan pada tanggal 15 alokasi dasar menerima DAU sebesar alokasi dasar
Oktober 2004 bahwa kebutuhan DAU untuk suatu setelah dikurangi nilai celah fiskal. Daerah yang
daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal (Fiscal memiliki nilai celah fiskal negatif tersebut sama
Gap) dan alokasi dasar. Celah fiskal sebagaimana atau lebih besar dari alokasi dasar tidak menerima
dalam UU adalah kebutuhan fiskal dikurangi DAU.
dengan kapasitas fiskal daerah. Alokasi dasar Data untuk menghitung kebutuhan fiskal
sebagaimana dimaksud dihitung berdasarkan dan kapasitas fiskal diperoleh dari lembaga statistik
jumlah gaji pegawai negeri sipil daerah. Kebutuhan pemerintah dan/atau lembaga pemerintah yang
fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan berwenang menerbitkan data yang dapat
daerah untuk melaksanaakan fungsi layanan dasar dipertanggujawabkan.
umum. Setiap kebutuhan pendanaan daerah diukur Penyaluran DAU dilaksanakan setiap bulan
secara berturut-turut dengan jumlah penduduk, luas masing-masing sebesar 1/12 (satu perdua belas)
wilayah, Indeks Kemahalan Kontruksi, Produk dari DAU daerah yang bersangkutan. Penyaluran
Domestik Regional Bruto per Kapita, dan Indeks DAU dilaksanakan sebelum bulan bersangkutan.
Pembangunan Manusia. Kapasitas fiskal daerah
merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal SUMBER DATA
dari PAD dan Dana Bagi Hasil. Dalam penelitian ini dipergunakan
Proporsi DAU antara daerah provinsi dan beberapa data yang terkait dengan masalah
kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan imbangan keuangan daerah yang diperoleh dari Badan Pusat
kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota. Statistik Propinsi Sumatera Utara. Dari data yang
3

4. didapat tersebut nantinya akan dilakukan suatu Dimana:
analisis data untuk membuktikan hipotesa DAU = Dana Alokasi Umum
bahwasanya faktor-faktor apa saja yang dapat JP = menunjukkan Jumlah Penduduk
menjelaskan DAU. (potensi SDM)
LW = menunjukkan Luas Wilayah
RUANG LINGKUP PENELITIAN IKK = menunjukkan Indeks Kemahalan
Ruang lingkup penelitian ini meliputi Konstruksi
faktor-faktor yang dapat menjelaskan Dana Alokasi PDRB = menunjukkan Pendapatan Domestik
Umum (DAU). Adapun periode waktu yang Regional Bruto per kapita
digunakan terdiri dari data time series mulai tahun IPM = menunjukkan Indeks Pembangunan
2004 sampai dengan 2005 dan cross check data Manusia
seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera BP = menunjukkan Belanja Pegawai (gaji
Utara. PNS daerah)
PAD = menunjukkan Pendapatan Asli Daerah.
MODEL EKONOMETRIKA DAU DBH = menunjukkan Dana Bagi Hasil (SDA,
Model formula DAU menurut UU No. PBB, BPHTB, dan PPh Pribadi)
33 tahun 2004 sebagai berikut : ef = menunjukkan error terms
Celah Fiskal = Kebutuhan Fiscal – Kapasitas Fiscal
Kebutuhan Fiskal = f (JP, LW, IKK, PDRB, IPM) DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL DAU
Kapasitas Fiskal = f (PAD, DBH) 1. Jumlah penduduk merupakan variabel yang
DAU = Celah Fiscal mencerminkan kebutuhan akan penyediaan
DAU = f (JP, LW, IKK, PDRB, IPM, PAD, DBH) layanan publik disetiap daerah diyatakan dalam
Kebutuhan fiskal daerah merupakan rasio.
kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan 2. Luas wilayah merupakan variabel yang
fungsi layanan dasar umum. Setiap kebutuhan mecerminkan kebutuhan atas penyediaan
pendanaan diukur secara berturut-turut dengan sarana dan prasarana per satuan wilayah
jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan dinyatakan dalam rasio.
Konstruksi, Produk Domestik Regional Bruto per 3. Indeks Kemahalan Konstruksi merupakan
Kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia. cerminan tingkat kesulitan geografis yang
Kapasitas Fiskal daerah merupakan dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga
sumber pendanaan daerah yang berasal dari PAD prasarana fisik secara relatif antardaerah
dan Dana Bagi Hasil. dinyatakan dalam rasio.
DAU merupakan celah fiskal yaitu 4. Produk Domestik Regional Bruto merupakan
kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal. cerminan potensi dan aktivitas perekonomian
Dari hal tersebut diatas penulis membuat suatu daerah yang dihitung berdasarkan total
model ekonometrika persamaan fungsi DAU seluruh output produksi kotor dalam suatu
sebagai berikut : wilayah dinyatakan dalam rasio.
DAU = 0 + 1JP + 2LW+ 3IKK + 4PDRB + 5. Indeks Pembanguna Manusia merupakan
5IPM+ 6BP + 7PAD + 8DBH + e f variabel yang mencerminkan tingkat
4

5. pencapaian kesejahteraan penduduk atas meningkat, dan (2) memasukan informasi yang
layanan dasar dibidang pendidikan dan berkaitan dengan baik cross section maupun time
kesehatan dinyatakan dalam rasio. series yang dapat mengurangi masalah yang
6. Belanja pegawai yaitu pengeluaran muncul apabila ada variable yang dihilangkan. Data
pembelanjaan gaji pegawai masing-masing time series yang digunakan digunakan
daerah dengan kebutuhan gaji daerah secara menggunakan basis data tahun 2004-2005
nasional dinyatakan dalam rasio. sedangkan data cross sectional yang digunakan
7. Pendapatan Asli Daerah yaitu bersumber pajak menggunakan sampel data 25 kabupaten/kota di
daerah, restribusi daerah, hasil kekayaan Provinsi Sumatera Utara. Penggunaan data time
daerah yang dipisahhkan, dan penghasilan series mulai dari tahun 2004-2005 sebetulnya
yang syah lainnya dinyatakan dalam rasio. masih mengandung banyak kelemahan, namun
8. Dana Bagi Hasil yaitu Sumber Daya Alam, dikarenakan adanya keterbatasan dan kesulitan
Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak didalam penyusunan data baik yang disebabkan
Tanah dan Bangunan, dan Pajak Penghasilan oleh daerah penyusunan data baik yang disebabkan
Pribadi dinyatakan dalam rasio. oleh kabupaten/kota atau instansi terkait tidak
mengirim data ke Pemerintah Provinsi Sumatera
METODE ANALISIS Utara atau berbagai kesulitan lainnya sehingga
Metode Analisis dalam pengolahan data penulis memutuskan untuk menggunakan data
menggunakan metode regresi Generalized Least tahun 2004-2005 sebagai analisa awal untuk
Square (GLS) secara Cross Section Weight. Dengan mengetahui peranan DAU didalam pembiayaan
menggunakan metode estimasi secara GLS maka daerah di era otonomi daerah.
model estimasi tersebut menganggap bahwasanya Sebagai upaya untuk menghasilkan model
intercept  dan slope  sama untuk setiap individu yang efisien, fisibel, dan konsisten, maka perlu
(1 = 2 = 3….i) dan (1k = 2k = 3k….ik) pendeteksian terhadap pelanggaran asumsi model
dengan memperhatikan struktur varian dan covarian yaitu gangguan antar waktu (time-related
error terms ( r ). Sementara itu struktur varian dan disturbance), gangguan antar individu (cross
covarian yang digunakan adalah struktur sectional disturbance) dan gangguan akibat
heterokedastik tanpa adanya korelasi antar unit keduanya. Agar model yang digunakan dalam
waktu (cross sectional correlation). model ini fisibel dan efektif, maka kita perlu
Jika memperhatikan karakteristik model di melihat pelanggaran asumsi dasar yaitu :
atas maka terlihat bahwa data tersebut 1. Kolinearitas Jamak (multicollinearity).
membutuhkan data antar waktu (time series) Kolinearitas jamak muncul jika di antara
sekaligus data antar kabupaten/kota (cross section). variabel independen memiliki korelasi yang tinggi,
Dalam ekonometri proses penyatuan data antar sehingga kita sulit memisahkan efek satu variabel
waktu (time series) dan data antar individu (cross- independen terhadap variabel dependen dari efek
section) disebut dengan pooling. Sedangkan data variabel independen yang lain.
yang dihasilkan disebut dengan pooled data atau Pelanggaran ini menjadi masalah jika
panel data. Beberapa keuntungan penggunaan data tujuan melakukan regresi adalah untuk menafsirkan
panel adalah (1) memungkinkan jumlah data yang
5

6. koefisien regresi. Indikasi-indikasi. Adanya terkecil biasa adalah tidak bisa dan konsisten, tapi
Kolinearitas Jamak: tidak efisien, yaitu varians dugaannya bukanlah
2
a. Jika ditemukan nilai R yang tinggi dan nilai varians minimum. Selain itu, varians dugaan dari
statistik F yang signifikan tetapi sebagian besar parameter-parameter dugaan adalah penduga-
nilai statistic t tidak signifikan. penduga yang bisa dari varians yang sebenarnya.
b. Korelasi sederhana yang relatif tinggi (0.8 atau Pemecahan masalah heteroskedastisitas
lebih) antara satu atau lebih pasang variabel adalah Weighted Least Square, yaitu membobotkan
independen. Jika koefisien korelasi kurang dari setiap variabel dengan varians yang tidak konstan.
0.8 berarti masalah tidak terlalu serius, belum Tujuannya untuk membut agar varians jadi konstan.
terjadi kolinearitas berganda. Jika koefisien Selain itu, juga dapat dilakukan dengan
korelasi lebih dari 0.9 berarti kolinearitas mentransformasi model dalam bentuk logaritma
berganda merupakan masalah yang serius. natural.
c. Regresi bantuan (Auxilary Regression), dengan 3. Autokorelasi/Korelasi Serial
cara meregresi masing-masing peubah bebas Korelasi serial terjadi jika galat-galat dari
2
pada peubah bebas lainnya. Apabila R -nya observasi yang berbeda berkorelasi, dengan kata
tinggi maka ada indikasi ketergantungan linear lain terjadi korelasi galat antar waktu. Jika galat-
yang hampir pasti diantara kolom-kolom x. galat dari periode-periode waktu yang berbeda
Pemecahan masalah kolinearitas jamak : (bisanya berdekatan berkorelasi, dikatakan bahwa
(a) Mengurangi variable independen dalam model. galat itu berkorelasi serial. Korelasi serial biasanya
(b) Mengubah bentuk model, (3) Menambah data terjadi pada data time series. Korelasi serial tidak
atau memilih sample baru. mempengaruhi ketidakbiasaan atau konsisten
2. Heteroskedastisitas penduga-penduga kuadrat terkecil biasa, tetapi ia
Heteroskedastisitas terjadi jika varians dari mempengaruhi efisiennya.
galat berubah. Heteroskedastisitas biasanya galat Uji untuk korelasi serial yang akan
berubah. Heteroskedastisitas biasanya muncul pada digunakan dalam penelitian ini adalah :
data cross section dan tidak terjadi pada data time - Uji Durbin Watson (DW), meliputi
series (deret waktu) karena perubahan-perubahan perhitungan uji statistik yang didasarkan pada
dalam variabel dependen dan perubahan-perubahan residual-residual dari prosedur regresi kuadrat
dalam satu atau lebih variabel dependen dan terkecil biasa.
perubahan-perubahan dalam satu atau lebih Keputusan ada tidaknya autokorelasi
variabel independen kemungkinan adalah sama adalah sebagai berikut :
besar. Efek dari heteroskedastisitas, adalah - Bila nilai DW lebih besar daripada batas atas
pendugaan kuadrat terkecil membobot lebih berat (upper, bound, U), maka koefisien autokorelasi
pada observasi yang memiliki varians galat lebih iN t T
besar dibanding pada observasi yang memiliki   ˆ t *  t 1 

ˆ i 1 t 2
i  N t T
varians galat lebih kecil. Hal ini terjadi karena
jumlah residual kuadrat dari galat yang mempunyai
  ˆ
i 1 t 1
2 t
1
varians yang lebih kecil. Karena pembobotan - sama dengan nol, artinya tidak ada autokorelasi
implisit ini, penduga-penduga parameter kuadrat yang positif.
6

7. - Bila nilai DW lebih rendah daripada batas H1 (Ho ditolak) : Jika Thitung < Ttabel atau Thitung > Ttabel
bawah (lower bound, L), maka koefisien Jika ternyata ada variabel yang tidak signifikan
autokorelasi lebih besar dari nol, artinya ada nantinya akan dilakukan Wald Test untuk
autokorelasi yang positif. mengetahui apakah variabel-variabel tersebut
- Bila nilai DW terletak diantara batas atas dan benar-benar tidak signifikan. Setelah diyakini
bawah maka tidak dapat disimpulkan. bahwasanya model persamaan yang digunakan
- Bila nilai DW terletak diantara batas atas (du) sudah bersifat BLUE kemudian dilakukan uji F
dan (4-du), maka hipotesis nol diterima, yang statistik untuk menguji keberartian pengaruh dari
berarti tidak ada autokorelasi. seluruh variabel bebas secara bersama-sama
Selain melakukan berbagai uji pelanggaran asumsi terhadap variable terikat. Cara yang biasa dilakukan
klasik untuk mendapatkan suatu persamaan yang adalah dengan membandingkan nilai F hitung
BLUE, nantinya juga akan dilakukan uji individu dengan F table. Nilai F hitung diperoleh dari
(t) untuk mengetahui variabel-variabel apa saja rumusan:
yang mempengaruhi DAU secara signifikan. Secara R 2 k 1
Fhitung  vi
umum uji individu dilakukan dengan cara 1  R 2 n  k 
membandingkan hasil hitung dengan t table.
Jika prob variabel < prob 5% maka H0 diterima
Adapun aturan yang digunakan adalah :
Jika prob variabel > prob 5% maka H0 ditolak dan
Ho diterima : Jika Ttabel < Thitung < Ttabel
terima H1
Secara ringkas uji auto korelasi dapat disimpulkan Untuk menentukan nilai F table tingkat
sebagai berikut : signifikansi yang digunakan sebesar 5% dengan
Secara ringkas uji auto korelasi dapat disimpulkan sebagai derajat kebebasan df = (n-k) dan (k-1) dimana n
berikut :
Hipotesis nol Keputusan Syarat
adalah jumlah observasi, k adalah jumlah variable
Tidak ada Tolak 0<d<dL termasuk intersep dengan kriteria uji:
Autokorelasi positif
Tidak ada Tidak ada dL< d < du Jika Fhitung > Ftabel (,k – 1,n-k) maka H0 ditolak
Autokorelasi positif keputusan
Tidak ada Tolak 4 – dL < d < 4
Fhitung < Ftabel (,k – 1,n-k) maka H1 diterima.
Autokorelasi negatif
R2 untuk mengukur proporsi variasi
Tidak ada Tidak ada 4 – du < d < 4 – dL
Autokorelasi positif keputusan variabel terikat yang dijelaskan oleh variabel-
Tidak ada Terima Du < d < 4 – du
Autokorelasi, positif variabel bebasnya. Nilai R2 tergantung jumlah
atau negatif
kuadrat faktor residu. Apabila dimasukkan variabel
Sementara koreksi terhadap korelasi serial
tambahan ke dalam persamaan regresi, maka ei2
dalam penelitian ini akan digunakan adalah
mengecil dan akibatnya R2 bertambah besar. Akan
Prosedur Hidreth-Lu. Prosedur ini
tetapi kenaikkan R2 yang diakibatkan oleh
menspesifikasikan nilai-nilai untuk , yaitu :
penambahan variabel hanyalah bersifat matematik,
Cara lain yang digunakan adalah dengan
oleh kerena itu perlu dipertimbangkan penting
cara membandingkan nilai probabilitas masing-
tidaknya memasukkan tambahan variabel dalam
masing variabel dengan besarnya nilai  = 5%.
persamaan regresi. Jadi harus diingat, walaupun R2
Adapun aturan yang digunakan adalah :
mengukur proporsi dari variasi-variasi variabel
H0 diterima
terikat yang dijelaskan oleh ketepatan persamaan
7

8. Tabel 1. Rincian DAU dan Variabelnya tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Th.2004
Tahun 2004
No. Kabupaten di Sumut DAU JP LW IKK PDRB IPM BP PAD DBH
1 Kab. Asahan 274447 1009856 4580.75 90.07 14517680 69.7 251414.4 22876.08 40540.62
2 Kab. Dairi 131494 259158 1927.8 89.79 2054750 69.9 108758.62 4648.78 13825.24
3 Kab. Deli Serdang 485416 1523881 2407.96 90.41 15616420 71.6 444650.34 46169.04 52491.02
4 Kab. Tanah Karo 192376.3 312300 2127.29 90.85 3270310 72.3 145040.23 9151.94 22845.94
5 Kab. Labuhan Batu 268127 933866 9223.18 90.76 10753270 70.6 235452.52 27500.45 48979.12
6 Kab. Langkat 273583 955348 6263.3 88.65 7361460 70.7 246196.82 16570 61751.97
7 Kab. Mandailing Natal 168144 379045 6618.79 89.47 1791800 67.5 120540.36 7250 13850
8 Kab. Nias 155786 433350 3495.39 106.73 2106530 65 137115.1 21497.93 9499.05
9 Kab. Simalungun 299970 818975 4386.6 88.79 5578940 70.5 297041.02 14204.12 40373.61
10 Kab. Tapanuli Selatan 252889 609922 12138.3 90.35 3420340 71 200318.63 7115.02 32940.83
11 Kab. Tapanuli Tengah 134817 278472 2188 88.22 1153710 68.4 86697.86 6817.91 17887.22
12 Kab. Tapanuli Utara 139276 255400 3726.52 89.07 1746630 70.9 126853.04 8381.59 23179.83
13 Kab. Toba Samosir 159848 167587 2474.4 89.58 1748170 73.8 122681.6 12006.03 124465.9
14 Kota Binjai 132050 232236 90.33 89.54 2100120 74 111811.42 8965.29 18693.87
15 Kota Medan 404990 2010676 265.1 90.03 33097680 74.7 504021.41 257989.89 190739.86
16 Kota Pematang Siantar 140229 227551 79.99 86.78 2515280 75.4 121868.37 13603.65 13442.85
17 Kota Sibolga 93.121 87260 10.77 88.6 718600 72.9 65105.95 7972.8 14163.65
18 Kota Tanjung Balai 103860 149238 60.52 88.07 1574150 71 55964.55 8840.19 12000.51
19 Kota Tebing Tinggi 115453.1 134382 37.99 91.25 1091220 74 62598.61 9701.88 14584.91
20 Kota Padang Sidempuan 110115 172419 140 87.96 989800 72.6 87332.68 1768.12 8205.46
21 Kab. Pakpak Bharat 25942 34260 1218.3 88.52 175690 68.3 15738.88 283.36 10610.3
22 Kab. Nias Selatan 66466 282715 1825.2 103.13 1341980 63.1 57770 4567 12345
23 Kab. Humbang Hasundutan 71368 152519 2335.33 90.01 297926 69.1 56070.1 4368.15 12307.67
24 Kab. Serdang Berdagai 156781.2 583071 1989.98 90.05 4508350 70 57890 5678.78 14567
25 Kab. Samosir 59876 119873 2069.05 88.7 1014140 71.7 54980 6765.78 14567
8

9. Tabel 2. Rincian DAU dan Variabelnya tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Th. 2005
Tahun 2005
No. Kabupaten di Sumut DAU JP LW IKK PDRB IPM BP PAD DBH
1 Kab. Asahan 292231 1024369 4580.75 111.79 15527790 70.1 250055.48 22624.38 48753.1
2 Kab. Dairi 138511 261287 1927.8 112.43 2303590 70.5 119076.18 5243.1 9825
3 Kab. Deli Serdang 330429 1569638 2407.96 110.19 19509890 72.4 350216.28 59145.8 57345
4 Kab. Tanah Karo 194397 316207 2127.29 112.09 3683020 73.5 151584.82 11091.72 8692.05
5 Kab. Labuhan Batu 286.548 951773 9223.18 113.07 12446060 71.1 241097.98 23398.85 43050
6 Kab. Langkat 293755 970433 6263.3 110.5 8461170 71.3 245665.86 16834.74 83208.81
7 Kab. Mandailing Natal 183019 386150 6618.79 112.39 2004420 68.8 129569.49 6688.96 19997.95
8 Kab. Nias 172962 441807 3495.39 139.1 2159950 66.1 146789 7689 14567.45
9 Kab. Simalungun 313639 826101 4386.6 110.25 6168250 71.3 309322.43 18822.38 37447.44
10 Kab. Tapanuli Selatan 265560 626702 12138.3 111.43 3678200 72.2 201540.32 6983.2 39065.64
11 Kab. Tapanuli Tengah 153475 283035 2188 109.65 1296690 68.9 89765 7897 19876.12
12 Kab. Tapanuli Utara 149607 256201 3726.52 111.09 2155280 72.1 133123.68 5814.79 14149.52
13 Kab. Toba Samosir 108378 158677 2474.4 115.93 1977270 74.5 96641.63 8617.02 11181.28
14 Kota Binjai 146640 237904 90.33 111 2437040 74.4 116505.54 13002.79 18662.88
15 Kota Medan 426572 2036185 265.1 111.39 42654260 75.4 536995.35 282218.79 392876.28
16 Kota Pematang Siantar 149682 230487 79.99 110.78 2662900 75.8 78767 125678 13678
17 Kota Sibolga 101569 88717 10.77 112 1765170 73.2 75499.1 5822.47 15155.8
18 Kota Tanjung Balai 106177 152814 60.52 111.16 1765170 71.6 158229.59 9574.57 11947.06
19 Kota Tebing Tinggi 114202 135671 37.99 112.45 1253170 74.3 79643.52 6851.24 6837.32
20 Kota Padang Sidempuan 128044 177499 140 111.36 1138940 73.3 78655 6890.34 13578
21 Kab. Pakpak Bharat 43399 34542 1218.3 111.81 216190 68.7 26897.57 1376 10238.95
22 Kab. Nias Selatan 82051 288233 1825.2 137.86 1458640 63.9 63500 6786.8 14567
23 Kab. Humbang Hasundutan 83584 152997 2335.33 111 1387710 69.8 59446.04 3087.31 14689.14
24 Kab. Serdang Berdagai 188714 588176 1989.98 110.14 5059770 71.2 58792 6754.1 16788
25 Kab. Samosir 62082 131073 2069.05 119.06 1111860 72.2 56898 6987.3 15678
Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara.
Keterangan:
DAU Dana Alokasi Umum (dalam jutaan rupiah)
JP Jumlah Penduduk
LW Luas Wilayah (KM2)
IKK Indek Kemahalan Konstruksi
PDRB Pendapatan Domestik Regional Bruto Per Kapita (dalam jutaan rupiah)
IPM Indek Pembangunan Manusia
BP Belanja Pegawai (gaji PNS Daerah) (dalam jutaan rupiah)
PAD Pendapatan AsIi Daerah (dalam jutaan rupiah)
DBH Dana Bagi Hasil (SDA, PBB, BPHTB, dan PPh Pribadi) (dalam jutaan rupiah)
Menurut UU RI No 33 Tahun 2004
DAU = 26% x PDN Netto
Celah Fiscal = KbFiscal - KpFiscal
DAU = Celah Fiscal + Alokasi Dasar (Gaji PNS Daerah)
KbFiscal = JP+LW+IKK+PDRB+IPM
KpFiscal = PAD+Dana Bagi Hasil(SDA,PBB,BPHTB dan PPh)
Model Formula DAU
DAU = 0 + 1JP + 2LW+ 3IKK + 4PDRB + 5IPM+ 6BP + 7PAD + 8DBH + e f
9

10. regresi, namun hal itu tidak selalu dapat diartikan variabel bebas di kolom variabel PAD dengan LW
sebagai penentu bagi “goodness off fit”. dapat dilihat pada Tabel 3. menunjukkan R2 < r2,
Penggunaan metode estimasi GLS untuk maka penulis melakukan tindakan perbaikan
mengetahui seberapa besar pengaruh DAU melalui dengan cara mengeluarkan salah satu variabel yang
persamaan yang membentuknya terhadap 25 berkolinear yaitu variabel LW.
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara dimana Tabel 3. Uji gejala multikolinieritas variabel bebas
intercept  dan  slope dianggap sama untuk setiap pada DAU
2 2
Variabel r R
individu. Meskipun dengan menggangap ln JP 1
ln LW 0.0544 1
bahwasanya  dan  dianggap sama merupakan ln IKK
ln PDRB
0.0343
0,0547
0.2151
0.3832
1
0.2079 1
0.8868
ln IPM 0.0329 0.0099 0.0047 0.0126 1
suatu hal yang mustahil, namun sebagai suatu ln BP 0.8313 0.0202 0.0128 0.0388 0.0455 1
ln PAD 0.0423 0.9743 0.1378 0.3686 0.0072 0.0155 1
analisis awal menurut penulis hal tersebut sudah ln DBH 0.0121
ln JP
0.0151
ln LW
0.0087
ln IKK
0.0088
ln PDRB
0.3068
ln IPM
0.0366
ln BP
0.0116
ln PAD ln DBH
1
memenuhi persyaratan. Sumber : data pengolahan.
Kemudian penulis melakukan pengolahan
HASIL PENELITIAN data ulang dengan Shazam, ternyata terdapat
Setelah pengolahan data dilakukan dengan multikolinearitas lagi R2 = 0.8743 lebih rendah
Shazam version 9.0, maka perlu dianalisis model dibandingkan dengan r2 = 0.9739 terjadi pada
ekonometrika formula DAU terlebih dahulu dengan kolom variabel bebas BP dengan IKK
2 2
melihat adanya gejala multikolinearitas untuk menunjukkan R < r , dapat dilihat Tabel 4. maka
mendeteksi apakah terjadi hubungan (korelasi) penulis melakukan tindakan perbaikan ulang
yang sempurna atau tinggi antara variabel bebas dengan cara mengeluarkan salah satu varibel bebas
yang satu dengan variabel bebas lainnya dalam yang berkolinear yaitu IKK.
model. Gejala multikolinieritas akan menyebabkan Tabel 4. Uji gejala multikolinieritas
standar errornya makin besar, sehingga t-statistik variabel bebas dengan mengeluarkan variabel LW
akan menjadi kecil (t-stat = bi/se) yang pada DAU
Variabel r2 R2
mengakibatkan tidak nyatanya variabel-variabel ln JP 1
ln IKK 0.9558 1
bebas secara statistik dalam model. Pengujian ln PDRB 0.0175 0.0039 1
ln IPM 0.8325 0.0217 0.0199 1 0.8743
terhadap gejala multikolinieritas dapat dilakukan ln BP 0.0423 0.9739 0.1936 0.0165 1
ln PAD 0.0029 0.0086 0.1936 0.0149 0.0065 1
dengan melihat koefisien korelasi yang ln DBH 0.8119 0.0541 0.7084 0.8417 0.0445 0.1323 1
ln JP ln IKK ln PDRB ln IPM ln BP ln PAD ln DBH
dikuadratkan untuk melihat koefisien korelasi yang Sumber : data pengolahan.
dikuadratkan untuk memperoleh koefisien Tabel 5. Uji gejala multikolinieritas variabel bebas
2
determinan (r ), kemudian membandingkan dengan dengan mengeluarkan variabel LW dan IKK pada
2 2
koefisien determinasi persamaan (R ). Apabila r DAU
2
lebih besar atau sama dengan nilai R maka gejala Variabel r
2 2
R
ln JP 1
multikolinieritas terjadi atau cukup tinggi, maka ln 0.8188 1
PDRB 0.0423 0.0078 1
hasil regresi tidak menghasilkan interpretasi yang ln IPM 0.0001 0.0045 0.0036 1 0.8742
ln BP 0.8157 0.6974 0.0513 0.0838 1
baik. Ternyata dalam model ekonometrika formula ln PAD 0.0560 0.0131 0.8205 0.0016 0.0800 1
ln DBH
DAU ini setelah diestimasi terkena gejala ln JP ln PDRB ln IPM ln BP ln PAD ln DBH
2
multikolinearitas ditemukan hasil R = 0.8868 lebih Sumber : data pengolahan.
rendah, bila dibandingkan dengan r2 pada sesama
10

11. Pada pengolahan data selanjutnya tidak DW=d=2,2317 terletak pada interval tidak menolak
terjadi multikolinieritas dengan R2 = 0.8742 atau menerima Ho (ragu-ragu). Sehingga untuk
dibandingkan pada kolom variabel bebas JP, melihat terjadi atau tidak terjadinya autokorelasi
PDRB, IPM, BP, PAD dan DBH. Begitu juga pada model belum dapat diputuskan. Untuk itu
dengan pengujian heteroskedastisitas dengan uji penulis melihat dari sisi error term, yaitu dengan
park, apabila nilai p-value  0.05 (5 %) maka melakukan regresi (OLS) antara error term (e i)
model formula DAU tersebut mengalami gejala dengan error term sebelumnya (ei-1). Setelah dirun,
heteroskedastisitas. hasilnya (dilampiran) menunjukkan nilai p-value
Tabel 6. Uji gejala heterokedastisitas (uji Park) sebesar 0.398. Bila dibandingkan dengan =0.05,
pada DAU dapat dipastikan bahwa hubungannya tidak nyata,
Variabel p-value Kesimpulan berarti dapat disimpulkan model terhindar dari
ln JP 0.853 tidak signifikan gejala autokorelasi.
ln PDRB 0.971 tidak signifikan
ln IPM 0.550 tidak signifikan ANALISIS HASIL ESTIMASI MODEL
ln BP 0.280 tidak signifikan PENELITIAN
ln PAD 0.715 tidak signifikan Setelah model terhindar dari kesalahan
ln DBH 0.085 tidak signifikan asumsi yaitu multikolinieritas, heterokedastisitas,
Sumber : data pengolahan. dan autokorelasi, maka dilakukan pengolahan data
Dengan melihat hasil dari Tabel 6. maka dengan metode regresi Generalized Least Square
dapat disimpulkan ke enam variabel terikat tersebut (GLS). Hasil dari regresi GLS, dapat dilihat Tabel
terhadap DAU tidak terjadi heterokedastisitas. 7.
Kemudian menguji autokorelasi, dari hasil Tabel 7. Hasil analisis regresi Fungsi Formula
pengolahan data didapatkan DW= d = 2.2317; DAU
Variabel Koefisien Standard t-ratio p-value Koefisien
dL = 1.291; dU = 1.822; 4-dU=2.178; 4-dL=2.709.
estimasi error Elastisitas
dU dan dL diperoleh dari tabel Durbin Watson Konstanta 34559 11000 3.142 0.003 0.2020
JP 0.13470 0.04868 2.767 0.008 0.3209
dengan  = 0.05 PDRB - 0.0057726 0.001926 -2.997 0.005 -0.1443
IPM 0.0080526 0.003634 2.216 0.032 0.0519
Tolak Ragu- Terima Ragu- Tolak
BP 0.70977 0.2130 3.332 0.002 0.0420
Ho ragu Ho atau ragu Ho PAD 0.70386 0.1642 4.287 0.000 0.5076
DBH 0.14434 0.2279 0.6333 0.530 0.0201
( Kor Ho (tidak ( Kor - R2 = 0.8806 DW = 2.2317
+) ada ) Sumber : data pengolahan.
korelasi) Dari Tabel 7. diatas dapat dilihat bahwa variabel
bebas JP, PDRB, IPM, BP, PAD, dan DBH dapat
d=
menjelaskan variabel DAU sebesar 88.06 persen,
2.2317
sisanya 11.94 persen berasal dari variabel lain yang
tidak diikutkan. Bila dilihat pada koefisien estimasi
ada satu variabel yang tidak signifikan yaitu
0 dL= 1.291 dU= 1.822 2 4-dU=2.178 4-dL=2.709 4 variabel DBH sedangkan variabel lainnya
Dari interval di atas, ternyata berpengaruh signifikan pada tingkat keyakinan 95
persen ( = 5 persen). JP, IPM, BP, PAD
11

12. berpengaruh secara nyata dan hubungannya positif, menambah penerimaan DAU daerah tersebut
sedangkan PDRB berpengaruh secara nyata tetapi sebesar 0.0519 persen.
hubungannya negatif. Variabel Belanja Pegawai (BP)
Variabel jumlah penduduk (JP) berpengaruh signifikan terhadap Dana Alokasi
berpengaruh signifikan terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) di Provinsi Sumatera Utara sampai
Umum (DAU) di Provinsi Sumatera Utara sampai taraf 1 persen. Besarnya koefisien estimasi adalah
taraf 1 persen. Besarnya koefisien estimasi adalah 0.70977, mengindikasikan bahwa bila belanja
0.13470, mengindikasikan bahwa bila penduduk pegawai suatu daerah kabupaten/kota di provinsi
suatu daerah kabupaten/kota di provinsi sumatera sumatera utara bertambah 1 (satu) juta rupiah
utara bertambah 1 (satu) jiwa mengakibatkan DAU mengakibatkan DAU daerah tersebut bertambah
daerah tersebut bertambah 134700 rupiah. 709770 rupiah. Koefisien elastisitas BP adalah
Koefisien elastisitas JP adalah 0.3209 menunjukkan 0.0420 menunjukkan tambahan 1 persen belanja
tambahan 1 (satu) jiwa penduduk akan menambah pegawai, akan bertambah penerimaan DAU daerah
penerimaan DAU daerah tersebut sebesar 0.3209 tersebut sebesar 0.0420 persen.
persen. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Variabel Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh signifikan terhadap Dana Alokasi
(PDRB) tidak berpengaruh signifikan terhadap Umum (DAU) di Provinsi Sumatera Utara sampai
Dana Alokasi Umum (DAU) di Provinsi Sumatera taraf 1 persen. Besarnya koefisien estimasi adalah
Utara sampai taraf 1 persen. Besarnya koefisien 0.70386, mengindikasikan bahwa bila PAD suatu
estimasi adalah -0.0057726, mengindikasikan daerah kabupaten/kota di provinsi sumatera utara
bahwa bila PDRB suatu daerah kabupaten/kota di bertambah 1 (satu) juta rupiah mengakibatkan
provinsi sumatera utara bertambah 1 (satu) juta penerimaan DAU daerah tersebut bertambah
rupiah mengakibatkan penerimaan DAU daerah 703860 rupiah. Koefisien elastisitas PAD adalah
tersebut berkurang sebesar 5772.6 rupiah. Koefisien 0.5076 menunjukkan tambahan 1 persen PAD akan
elastisitas PDRB adalah -0.1443 menunjukkan menambah penerimaan DAU daerah tersebut
peningkatan 1 persen PDRB akan berkurang sebesar 0.5076 persen.
penerimaan DAU daerah tersebut sebesar 0.1443
persen. KESIMPULAN
Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Berdasarkan hasil penelitian dan
berpengaruh signifikan terhadap Dana Alokasi pembahasan maka dapat dirumuskan kesimpulan
Umum (DAU) di Provinsi Sumatera Utara sampai sebagai berikut :
taraf 1 persen. Besarnya koefisien estimasi adalah 1. DAU mampu dijelaskan oleh variabel bebas
0.0080526, mengindikasikan bahwa bila IPM suatu dalam penulisan yaitu JP, PDRB, IPM, BP,
daerah kabupaten/kota di provinsi sumatera utara PAD dan DBH sebesar 88.06 persen,
meningkat sampai 1 (satu) indeks mengakibatkan selebihnya dipengaruhi oleh variabel lain yang
DAU daerah tersebut bertambah 8052.6 rupiah. tidak disertakan dalam model.
Koefisien elastisitas IPM adalah 0.0519
menunjukkan meningkatnya 1 indeks IPM akan
12

13. 2. Uji-F (Uji serempak) menunjukkan secara umumnya untuk seluruh Indonesia, khususnya
statistik pada = 5 % bahwa seluruh variabel provinsi sumatera utara.
bebas dalam model signifikan pengaruhnya,
dibuktikan dengan nilai Fhitung sebesar 49.808 DAFTAR PUSTAKA
atau p-value=0.0000 berarti nilai p-value lebih ____, (2000), Medan Dalam Angka Tahun 2000,
kecil dari 0.05 (pengaruh serempaknya adalah Medan: Badan Pusat Statistik Kota Medan.
signifikan). ____, (2000), Statistik Keuangan Daerah
3. Secara parsial (individual) menunjukkan JP, Propinsi Sumatera Utara 1997/1998 –
IPM, BP, PAD berpengaruh signifikan dan 1999/2000, Medan: Badan Pusat Statistik
positif terhadap DAU pada tingkat keyakinan 95 Propinsi Sumatera Utara.
persen (= 5%), variabel PDRB berpengaruh ____, (2002), Statistik Kesejahteraan Rakyat
signifikan dan negatif terhadap DAU pada Sumatera Utara, Medan: Badan Pusat
tingkat keyakinan 95% (= 5%). Sedangkan Statistik Propinsi Sumatera Utara.
variabel DBH tidak signifikan pengaruhnya ____, (2004), Statistik Keuangan Daerah
terhadap DAU. Propinsi Sumatera Utara 2001 – 2003,
Medan: Badan Pusat Statistik Propinsi
SARAN Sumatera Utara.
1. Pembagian Dana Alokasi Umum (DAU) ke ____, (2004), Perhitungan Pendapatan Regional
depan di kabupaten/kota pada provinsi Sumatera Kota Medan Tahun 2003, Medan: Badan
Utara sebaiknya pada dasar perhitungan DAU Perencanaan Pembangunan Daerah Kota
pada formula DAU dihilangkan variabel Luas Medan.
Wilayah (LW) tersebut diganti dengan variabel ____, (2005), Himpunan Perundang-Undangan
lainnya. Sedangkan variabel Indeks Kemahalan RI Tentang OTONOMI DAERAH
Konstruksi (IKK) perlu dipertimbangkan lagi Perimbangan Keuangan Antara Pusat
penggunaan variabel tersebut dalam formula Dan Daerah: UU RI No. 32 Tahun 2004
DAU. dan UU RI No. 33 Tahun 2004 Cetakan
2. Kepada para pengambil kebijakan dalam hal Pertama, Bandung: Nuansa Mulia.
penggunaan Formula DAU untuk dasar ____, (2005), Medan Dalam Angka Tahun 2004,
pembagian DAU agar memperhatikan kembali Medan: Badan Pusat Statistik Kota Medan
variabel-variabel yang mempengaruhi DAU dengan Badan Perencanaan Pembangunan
tersebut untuk ditelaah lebih lanjut lagi. Daerah Kota Medan.
3. Kepada para peneliti selanjutnya agar mencari Astuti Ester Sri, Haryanto Joko Tri, (2005),
variabel-variabel yang sangat mendukung Analisis Dana Alokasi Umum (DAU)
variabel DAU agar bisa menjadi masukkan bagi dalam Era Otonomi Daerah Studi Kasus 30
para penentu kebijakan pembagian DAU Propinsi, Manajemen Usahawan
Indonesia, TH XXXIV(12), 38-48.
13

14. Astuti Ester Sri, Haryanto Joko Tri, (2006), Penyelenggaraan Otonomi Daerah
Kemandirian Daerah:Sebuah Perspektif Cetakan Ketujuh, Jakarta: Rajawali Press.
dengan Metode Path Analysis, Koesoemahatmadja Rd. H., dikuti oleh Sujamto,
Manajemen Usahawan Indonesia, TH (1980), Latar Belakang Otonomi Daerah
XXXV(03), 45-54. yang Nyata dan Bertanggung Jawab
Boediono, (2002), Kebijakan Pengelolaan Dititikberatkan pada Daerah Tingkat II,
Keuangan Negara Dalam Rangka Jakarta: Badan Penelitian dan
Pelaksanaan Azas Desentralisasi Fiskal, Pengembangan Pemerintahan Daerah
Jakarta:Makalah yang disampaikan dalam Depdagri.
rapat koordinasi pendayagunaan aparatur Landiyanto Erlangga Agustino, (2005), Kinerja
Negara tingkat nasional. Keuangan dan Strategi Pembangunan
Gujarati Damonar, Zain Somarno, (1978), Kota di Era Otonomi Daerah:Studi
Ekonometrika Dasar Versi Terjemahan, Kasus Kota Surabaya, CURES Working
Jakarta: Erlangga. Paper, Januari 2005 No. 05/01.
J. Wajong, (1975), Administrasi Keuangan Mahi Raksaka, (2005), Manajemen Keuangan
Daerah, Cetakan Ke IV, Jakarta: Ichtiar. Daerah di Era Otonomi, Manajemen
Kadjatmiko, (2002), Dampak Pembentukan Usahawan Indonesia, TH XXXIV(12),
Daerah Otonomi Baru Terhadap 22-26.
Kebijakan Alokasi Dana Perimbangan, Mardiasmo, (2004), Otonomi Daerah &
Makalah Direktur Dana Perimbangan Manajemen Keuangan Daerah,
Direktorat Jenderal Perimbangan Yogyakarta: Andi.
Keuangan Pusat Dan Daerah Departemen Munir Dasril, Djuanda Henry Arys, Tangkilisan
Keuangan Republik Indonesia. Hessel Nogi S., (2005), Kebijakan Dan
Kadjatmiko, (2001), Perhitungan dan Penetapan Manajemen Keuangan Daerah,
Dana Alokasi Umu (DAU) TA 2002, Yogyakarta: YPAPI.
Makalah disampaikan dalam Rapat Kerja Rochmad Sumitro, (1979), Dasar-Dasar Hukum
Teknis Keuangan Daerah dengan tema Pajak dan Pajak Pendapatan Cetakan
“Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas ke IX, Jakarta:Eresco.
Pengelolaan Keuangan Dalam Upaya S. Pamudji, (1980), Pembinaan Perkotaan di
Menunjang Keberhasilan Pelaksanaan Indonesia, Jakarta: Ichtiar.
Otonomi Daerah,” Jakarta 26-27 Samudra Azhari A., (2005), Perpajakan Di
September 2001. Indonesia Keuangan, Pajak, Dan
Kaho Josef Riwu, (2003), Prospek Otonomi Restribusi, Jakarta: Hecca Mitra Utama.
Daerah di Negara Republik Saragih Juli Panglima, (2003), Desentralisasi
Indonesia:Identifikasi Faktor - Faktor Fiskal Dan Keuangan Daerah Dalam
yang Mempengaruhi
14

15. Otonomi Cetakan Pertama, Jakarta: http://www.fiskal.depkeu.go.id/bapekki/apbn.asp
Ghalia Indonesia. (kutipan tanggal 14 juli 2006)
Siagian A., (2002), Pajak Daerah Sebagai
Sumber Keuangan Daerah, Jakarta:
Institut Ilmu Pemerintahan.
Sidik Machfud, (2002), Perimbangan Keuangan
Pusat dan Daerah Sebagai Pelaksanaan
Desentralisasi Fiskal (Antara Teori dan
Aplikasinya di Indonesia),
Yogyakarta:Makalah yang disampaikan
dalam seminar “Setahun Implementasi
Kebijaksanaan Otonomi Daerah di
Indonesia”.
Sidik Machfud, (2002), Format Hubungan
Keuangan Pemerintah Pusat dan
Daerah Yang Mengacu Pada Pencapaian
Tujuan Nasional, Jakarta:Makalah yang
disampaikan dalam seminar nasional
“Public Sector Scorecard”.
Sumitro Rochmad, (1979), Dasar-dasar Hukum
Pajak dan Pajak Pendapatan 1944
Cetakan IX, Jakarta: Eresco.
Sumodiningrat Gunawan, (2001), Pengantar
Ekonometrika Edisi Pertama Cetakan
Keenam, Yogyakarta: BPEF.
Syamsi Ibnu, (1983), Dasar-dasar Kebijaksanaan
Keuangan Negera, Jakarta: Bina Aksara.
White, J. Kenneth, (1997), Shazam The
Econometrics Computer Program
Version 8.0 User’s Reference Manual,
Canada: McGraw-Hill.
http://www.djpkpd.go.id (kutipan tanggal 5 juli
2006)
http://www.sikd.djapk.go.id/dp/dau/DAU_2006
(kutipan tanggal 14 juli 2006)
15