Menjadi Direktorat yang handal dan profesional di bidang administrasi perencanaan dan pengembangan
guna mendukung terwujudnya visi, misi dan tujuan Institut Pertanian Bogor
Pedoman ini menjelaskan standar, tata cara dan prosedur penilaian angka kredit untuk pengusulan kenaikan jabatan akademik dan pangkat dosen. Pedoman ini merupakan penyempurnaan dari pedoman sebelumnya dengan mengacu pada perkembangan peraturan dan bentuk kegiatan tridharma dosen."
Dokumen ini berisi riwayat pekerjaan seseorang yang berprofesi sebagai pengadministrasi dan instruktur komputer sejak tahun 1987 hingga sekarang. Pekerjaannya meliputi administrasi akademik di berbagai departemen dan fakultas IPB, menjadi instruktur pelatihan komputer untuk masyarakat dan lembaga pendidikan, serta menjadi guru komputer di SMA.
Menjadi Direktorat yang handal dan profesional di bidang administrasi perencanaan dan pengembangan
guna mendukung terwujudnya visi, misi dan tujuan Institut Pertanian Bogor
Pedoman ini menjelaskan standar, tata cara dan prosedur penilaian angka kredit untuk pengusulan kenaikan jabatan akademik dan pangkat dosen. Pedoman ini merupakan penyempurnaan dari pedoman sebelumnya dengan mengacu pada perkembangan peraturan dan bentuk kegiatan tridharma dosen."
Dokumen ini berisi riwayat pekerjaan seseorang yang berprofesi sebagai pengadministrasi dan instruktur komputer sejak tahun 1987 hingga sekarang. Pekerjaannya meliputi administrasi akademik di berbagai departemen dan fakultas IPB, menjadi instruktur pelatihan komputer untuk masyarakat dan lembaga pendidikan, serta menjadi guru komputer di SMA.
Dokumen tersebut menjelaskan tujuan-tujuan Pembangunan Milenium yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2000 untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan global pada tahun 2015. Tujuan-tujuan tersebut meliputi pengentasan kemiskinan ekstrem dan kelaparan, pendidikan dasar untuk semua, kesetaraan gender, penurunan kematian ibu dan anak, perbaikan kesehatan ibu, penur
Administrasi melaksanakan penyusunan perencanaan akademik dan fisik, sistem perencanaan program dan anggaran berbasis kinerja, serta monitoring manajemen perguruan tinggi terpadu beserta evaluasi pelaksanaan program kerja.
Sub Dit. Perencanaan dan Pengembangan Program IPB bertugas mengkoordinasikan penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta revisinya untuk berbagai tingkatan organisasi di IPB, mulai dari fakultas, departemen, hingga tingkat senat akademik dan Menteri Widyaiswara, serta mengkoordinasikan penyusunan data pendukung RKA terkait sumber dana dan anggaran.
Peraturan Menteri Keuangan : Tata Cara Penyediaan, Pencairan, & Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum PMK 139/PMK.02/2015
Peraturan Menteri Keuangan : Tata Cara Penyediaan, Pencairan, & Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum PMK 139/PMK.02/2015
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan TOR dan RAB serta teknik perencanaan aktivitas. Topik utama yang dibahas adalah struktur anggaran, klasifikasi belanja, penyusunan TOR dan RAB, serta teknik perencanaan kegiatan."
Dokumen tersebut menjelaskan tujuan-tujuan Pembangunan Milenium yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2000 untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan global pada tahun 2015. Tujuan-tujuan tersebut meliputi pengentasan kemiskinan ekstrem dan kelaparan, pendidikan dasar untuk semua, kesetaraan gender, penurunan kematian ibu dan anak, perbaikan kesehatan ibu, penur
Administrasi melaksanakan penyusunan perencanaan akademik dan fisik, sistem perencanaan program dan anggaran berbasis kinerja, serta monitoring manajemen perguruan tinggi terpadu beserta evaluasi pelaksanaan program kerja.
Sub Dit. Perencanaan dan Pengembangan Program IPB bertugas mengkoordinasikan penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta revisinya untuk berbagai tingkatan organisasi di IPB, mulai dari fakultas, departemen, hingga tingkat senat akademik dan Menteri Widyaiswara, serta mengkoordinasikan penyusunan data pendukung RKA terkait sumber dana dan anggaran.
Peraturan Menteri Keuangan : Tata Cara Penyediaan, Pencairan, & Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum PMK 139/PMK.02/2015
Peraturan Menteri Keuangan : Tata Cara Penyediaan, Pencairan, & Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum PMK 139/PMK.02/2015
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan TOR dan RAB serta teknik perencanaan aktivitas. Topik utama yang dibahas adalah struktur anggaran, klasifikasi belanja, penyusunan TOR dan RAB, serta teknik perencanaan kegiatan."
