SlideShare a Scribd company logo
LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA 
NOMOR 13 TAHUN 2011 
SEKRETARIAT 
SUBBAGIAN 
PROGRAM 
SUBBAGIAN 
KEUANGAN 
SUBBAGIAN 
UMUM 
BIDANG 
PENDIDIKAN DASAR 
BIDANG 
PENDIDIKAN MENENGAH 
BIDANG 
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 
SEKSI 
SARANA PRASARANA 
SEKSI 
KURIKULUM DAN PENGENDALIAN MUTU PENDIDIKAN DASAR 
DASAR 
SEKSI 
KESISWAAN 
PENDIDIKAN 
DASAR 
SEKSI 
KURIKULUM DAN PENGENDALIAN MUTU PENDIDIKAN MENENGAH 
MENENGAH 
SEKSI 
KESISWAAN 
PENDIDIKAN MENENGAH 
SEKSI 
SARANA PRASARANA 
SEKSI 
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 
SEKSI 
TAMAN KANAK-KANAK 
SEKSI 
PENDIDIKAN MASYARAKAT 
SEKSI 
ADMINISTRASI MUTASI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 
SEKSI 
PENGEMBANGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 
SEKSI 
DISIPLIN DAN KESEJAHTERA AN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 
BUPATI BLORA, 
Cap.ttd. 
DJOKO NUGROHO 
BIDANG 
PENDIDIKAN NON FORMAL & INFORMAL 
UPTD 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 
KEPALA DINAS 
BAGAN ORGANISASI 
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 
KABUPATEN BLORA 
BIDANG 
PEMUDA DAN OLAH RAGA 
SEKSI 
OLAH RAGA 
SEKSI 
SARANA PRASARANA 
SEKSI 
PEMUDA
LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA 
NOMOR 13 TAHUN 2011 
SEKRETARIAT 
SUBBAGIAN 
PROGRAM 
SUBBAGIAN 
KEUANGAN 
SUBBAGIAN 
UMUM 
SEKSI 
MUTASI DAN PERKEMBANGAN PENDUDUK 
SEKSI 
PENERBITAN KARTU KELUARGA & KARTU TANDA PENDUDUK 
SEKSI 
KELAHIRAN 
DAN 
KEMATIAN 
SEKSI 
PERKAWINAN, 
PERCERAIAN, PENGAKUAN DAN PENGESAHAN ANAK 
SEKSI 
INFORMASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 
BUPATI BLORA, 
Cap. ttd 
DJOKO NUGROHO 
BIDANG 
PENDAFTARAN PENDUDUK 
BIDANG 
DATA DAN INFORMASI 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 
KEPALA DINAS 
BIDANG 
PENCATATAN SIPIL 
SEKSI 
PENGELOLAAN DATA KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 
BAGAN ORGANISASI 
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 
KABUPATEN BLORA
LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA 
NOMOR 13 TAHUN 2011 
SEKRETARIAT SUBBAGIAN PROGRAM SUBBAGIAN KEUANGAN SUBBAGIAN UMUM SEKSI PENGELOLAAN DAS DAN SISTEM INFORMASI KEHUTANAN 
SEKSI REHABILITASI LAHAN SEKSI PEMBIBITAN DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN 
SEKSI PENGEMBANGAN DAN PENGENDALIAN HUTAN RAKYAT 
SEKSI 
PRODUKSI DAN PSDH 
SEKSI PENGENDALIAN PEREDARAN HASIL HUTAN 
. SEKSI PENGAMANAN HUTAN DAN MUTASI KAWASAN DAN KSDA 
SEKSI PEMBINAAN DAN PERIJINAN INDUSTRI HASIL HUTAN 
SEKSI BINA LEMBAGA & PENGEMBANGAN ANEKA USAHA KEHUTANAN 
BUPATI BLORA, 
Cap.ttd. 
DJOKO NUGROHO 
UPTD 
BAGAN ORGANISASI 
DINAS KEHUTANAN 
KABUPATEN BLORA 
BIDANG REHABILITASI LAHAN DAN PENGELOLAAN DAS BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN USAHA KEHUTANAN 
BIDANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN HUTAN 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 
KEPALA DINAS SEKSI PRODUKSI DAN PSDH 
KEPALA DINAS
LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA 
NOMOR 13 TAHUN 2011 
SEKRETARIAT 
SUBBAGIAN 
PERENCANAAN 
SUBBAGIAN 
KEUANGAN 
SUBBAGIAN 
UMUM 
SEKSI 
PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN 
SEKSI 
PELAYANAN KESEHATAN 
SEKSI 
JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT 
SEKSI 
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT 
SEKSI 
PENYEHATAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN 
SEKSI 
SURVEILANS DAN IMUNISASI 
SEKSI 
KESEHATAN KELUARGA 
SEKSI 
G I Z I 
SEKSI 
PROMOSI KESEHATAN 
SEKSI 
PENGEMBANGAN 
TENAGA KESEHATAN 
SEKSI 
SISTIM INFORMASI MANAJEMEN KESEHATAN 
SEKSI 
AKREDITASI DAN PERIJINAN 
BUPATI BLORA, 
Cap.ttd 
DJOKO NUGROHO 
UPTD 
BAGAN ORGANISASI 
DINAS KESEHATAN 
KABUPATEN BLORA 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 
KEPALA DINAS 
BIDANG 
PELAYANAN KESEHATAN, PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN 
BIDANG 
PENCEGAHAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN 
BIDANG 
PEMBINAAN KESEHATAN MASYARAKAT 
BIDANG 
SUMBER DAYA KESEHATAN
LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA 
NOMOR 13 TAHUN 2011 
SEKRETARIAT 
SUBBAGIAN 
PROGRAM 
SUBBAGIAN 
KEUANGAN 
SUBBAGIAN 
UMUM 
SEKSI 
PELATIHAN TENAGA KERJA 
SEKSI 
PENEMPATAN TENAGA KERJA 
SEKSI 
PENGEMBANGAN POTENSI, KESETIAKAWANAN DAN BANTUAN SOSIAL 
SEKSI 
PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL 
BUPATI BLORA, 
Cap.ttd. 
DJOKO NUGROHO 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 
KEPALA DINAS 
BAGAN ORGANISASI 
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN SOSIAL 
KABUPATEN BLORA 
SEKSI 
TRANSMIGRASI 
BIDANG 
PENEMPATAN TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI 
BIDANG 
KESEJAHTERAAN SOSIAL 
BIDANG 
HUBUNGAN INDUSTRIAL& PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN 
SEKSI 
HUBUNGAN INDUSTRIAL & PERSYRATAN KERJA 
SEKSI 
PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN 
UPTD
LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA 
NOMOR 13 TAHUN 2011 
SEKRETARIAT 
SUBBAGIAN 
PROGRAM 
SUBBAGIAN 
KEUANGAN 
SUBBAGIAN 
UMUM 
BIDANG 
PERINDUSTRIAN 
BIDANG 
PERDAGANGAN 
BIDANG 
PENGELOLAAN PASAR 
SEKSI 
LOGAM DAN MESIN 
SEKSI 
AGRO, KIMIA DAN HASIL HUTAN 
SEKSI 
ALAT TRANSPORTASI, ELEKTRONIK DAN ANEKA 
SEKSI 
USAHA DAN SARANA PERDAGANGAN 
SEKSI 
KELEMBAGAAN PERDAGANGAN 
SEKSI 
PENGAWASAN PERDAGANGAN DAN 
PERLINDUNGAN KONSUMEN . 
SEKSI 
BINA USAHA KOPERASI 
SEKSI 
KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI 
SEKSI 
USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH 
SEKSI 
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 
SEKSI 
SARANA DAN PEMELIHARAAN PASAR 
SEKSI 
KEBERSIHAN DAN PENATAAN PASAR 
BUPATI BLORA, 
Cap. ttd 
DJOKO NUGROHO 
BIDANG 
KOPERASI, DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH 
BAGAN ORGANISASI 
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH 
KABUPATEN BLORA 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 
KEPALA DINAS 
UPTD
LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA 
NOMOR 13 TAHUN 2011 
. 
KEPALA DINAS 
SEKRETARIAT 
SUBBAGIAN 
PROGRAM 
SUBBAGIAN 
KEUANGAN 
SUBBAGIAN 
UMUM 
BAGAN ORGANISASI 
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 
KABUPATEN BLORA 
BIDANG 
PENDAPATAN 
BIDANG 
ANGGARAN 
BIDANG 
PERBENDAHARAAN DAN PENGELOLAAN BELANJA 
BIDANG 
AKUNTANSI DAN PELAPORAN 
BIDANG 
ASET DAERAH 
SEKSI 
PENDAPATAN DANA PERIMBANGAN DAN PENDAPATAN LAIN - LAIN 
SEKSI 
PERENCANAAN DAN PENETAPAN PENDAPATAN . DAERAH 
SEKSI 
PENAGIHAN DAN KEBERATAN 
SEKSI 
PERENCANAAN ANGGARAN . 
SEKSI 
OTORISASI ANGGARAN 
SEKSI 
PENGENDALIAN ANGGARAN . 
SEKSI 
PENGELOLAAN BELANJA TAK LANGSUNG DAN PEMBIAYAAN 
SEKSI 
PENGELOLAAN BELANJA LANGSUNG 
SEKSI 
PERBENDAHARAAN 
SEKSI 
VERIFIKASI 
SEKSI 
AKUNTANSI, PENGELOLAAN UTANG DAN PIUTANG 
SEKSI 
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH 
SEKSI 
PENDATAAN DAN INVENTARISASI 
SEKSI 
PENGELOLAAN 
ASET DAERAH 
SEKSI 
PENILAIAN DAN PENGAWASAN 
BUPATI BLORA, 
Cap.ttd 
DJOKO NUGROHO 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 
UPTD
LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA 
NOMOR 13 TAHUN 2011 
SEKRETARIAT 
SUBBAGIAN 
PROGRAM 
SUBBAGIAN 
KEUANGAN 
SUBBAGIAN 
UMUM 
SEKSI 
ADMINISTRASI DAN 
BINA TEKNIK 
SEKSI 
PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN 
SEKSI 
PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN 
SEKSI 
PERUMAHAN 
SEKSI 
TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN 
SEKSI 
SARANA DAN PRASARANA PERMUKIMAN 
. 
SEKSI 
KEBERSIHAN DAN 
PENGELOLAAN SAMPAH 
SEKSI 
PERTAMANAN DAN PERMAKAMAN 
BUPATI BLORA, 
Cap.ttd. 
DJOKO NUGROHO 
UPTD 
BAGAN ORGANISASI 
DINAS PEKERJAAN UMUM 
KABUPATEN BLORA 
BIDANG 
BINA MARGA 
BIDANG 
KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN 
BIDANG 
CIPTA KARYA 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 
KEPALA DINAS 
BIDANG 
SUMBER DAYA AIR 
SEKSI 
PENGEMBANGAN DAN BINA TEKNIS 
SEKSI 
IRIGASI DAN AIR BAKU 
SEKSI 
SUNGAI DAN WADUK 
BIDANG 
TATA RUANG 
SEKSI 
PERENCANAAN TATA RUANG 
SEKSI 
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN RUANG 
SEKSI 
PENERANGAN JALAN UMUM 
SEKSI 
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN LAHAN
LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA 
NOMOR 13 TAHUN 2011 
SEKRETARIAT 
SUBBAGIAN 
PROGRAM 
SUBBAGIAN 
KEUANGAN 
SUBBAGIAN 
UMUM 
SEKSI 
PRODUKSI DAN PERLINDUNGAN TANAMAN 
SEKSI 
SARANA PRASARANA, PENGELOLAAN LAHAN DAN AIR 
SEKSI 
PRODUKSI DAN PERLINDUNGAN TANAMAN 
SEKSI 
SARANA PRASARANA DAN KELEMBAGAAN 
BUPATI BLORA, 
Cap.ttd 
DJOKO NUGROHO 
UPTD 
BIDANG 
PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 
BIDANG 
PERKEBUNAN 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 
SEKSI 
PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN, PEMASARAN DAN TEKNOLOGI 
KEPALA DINAS 
BAGAN ORGANISASI 
DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN 
KABUPATEN BLORA 
SEKSI 
PENGEMBANGAN, KELEMBAGAAN DAN PEMASARAN 
BIDANG 
PETERNAKAN 
SEKSI 
SARANA DAN PRASARANA 
SEKSI 
KESWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 
SEKSI 
PRODUKSI DAN PEMASARAN 
BIDANG 
PERIKANAN 
SEKSI 
PRODUKSI PETERNAKAN 
SEKSI 
USAHA PETERNAKAN 
BIDANG 
PENYULUHAN DAN INFORMASI 
SEKSI 
PENYULUHAN 
SEKSI 
DATA DAN INFORMASI 
SEKSI 
SUMBER DAYA MANUSIA DAN KELEMBAGAAN
1. Bidang Produksi, Usaha, dan Kesehatan Ternak, yang membawahi : 
a) Seksi Produksi Ternak; 
b) Seksi Usaha Ternak; dan 
c) Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veterinair. 
2. Bidang Penyebaran dan Pengembangan Ternak, yang membawahi : 
a) Seksi Penyebaran Ternak; 
b) Seksi Pengembangan Bibit Ternak; dan 
c) Seksi Pakan Ternak. 
SEKSI 
KEMITRAAN DAN PEMASARAN
LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA 
NOMOR 13 TAHUN 2011 
SEKRETARIAT 
SUBBAGIAN 
PROGRAM 
SUBBAGIAN 
KEUANGAN 
SUBBAGIAN 
UMUM 
SEKSI 
LALU LINTAS 
SEKSI 
ANGKUTAN 
SEKSI 
USAHA DAN PENGEMBANGAN 
SEKSI 
PROMOSI DAN PEMASARAN 
SEKSI 
SARANA KOMUNIKASI 
BUPATI BLORA, 
Cap.ttd. 
DJOKO NUGROHO 
UPTD 
BIDANG 
LALU LINTAS & ANGKUTAN 
BIDANG 
KEBUDAYAAN 
BIDANG 
PARIWISATA 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 
BAGAN ORGANISASI 
DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 
KABUPATEN BLORA 
KEPALA DINAS 
SEKSI 
DESIMINASI INFORMASI 
SEKSI 
POS DAN TELEKOMUNIKASI 
SEKSI 
TELEMATIKA 
BIDANG 
POS DAN TELEMATIKA 
BIDANG 
TEKNIK KENDARAAN DAN PERBENGKELAN DABENGKELAN 
SEKSI 
PENGUJIAN KENDARAAN 
SEKSI 
PERBENGKELAN 
BIDANG 
SARANA KOMUNIKASI & DESIMINASI INFORMASI 
SEKSI 
BUDAYA, SENI DAN FILM 
SEKSI 
KESEJARAHAN DAN KEPURBAKALAAN
LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA 
NOMOR 13 TAHUN 2011 
SEKRETARIAT 
SUBBAGIAN 
PROGRAM 
SUBBAGIAN 
KEUANGAN 
SUBBAGIAN 
UMUM 
SEKSI 
PELAYANAN PERTAMBANGAN 
SEKSI 
GEOLOGI 
SEKSI 
SUMBER DAYA MINERAL 
SEKSI 
PENGUSAHAAN LISTRIK DAN ENERGI 
BUPATI BLORA, 
Cap. ttd. 
DJOKO NUGROHO 
BIDANG 
PERTAMBANGAN, MINYAK DAN GAS BUMI 
BIDANG 
KETENAGALISTRIKAN DAN ENERGI 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 
KEPALA DINAS 
BIDANG 
GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 
BAGAN ORGANISASI 
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 
KABUPATEN BLORA 
SEKSI 
MINYAK DAN GAS BUMI 
SEKSI 
PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN ENERGI
BAGAN ORGANISASI DINAS KABUPATEN BLORA

More Related Content

What's hot

Lokasi desain-tambak
Lokasi desain-tambakLokasi desain-tambak
Lokasi desain-tambak
Muhammad Yahya
 
Sosialisasi dan Konsultasi Publik Status Perlindungan Ikan Hiu dan Pari
Sosialisasi dan Konsultasi Publik Status Perlindungan Ikan Hiu dan PariSosialisasi dan Konsultasi Publik Status Perlindungan Ikan Hiu dan Pari
Sosialisasi dan Konsultasi Publik Status Perlindungan Ikan Hiu dan Pari
Didi Sadili
 
Eksploitasi Seksual Pada Anak Online
Eksploitasi Seksual Pada Anak OnlineEksploitasi Seksual Pada Anak Online
Eksploitasi Seksual Pada Anak Online
ECPAT Indonesia
 
Proposal Sponsor-PDF
Proposal Sponsor-PDFProposal Sponsor-PDF
Proposal Sponsor-PDF
Wikimedia Indonesia
 
PROPOSAL USAHA
PROPOSAL USAHAPROPOSAL USAHA
PROPOSAL USAHA
Mira Agustin
 
Modul Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK R) BKKBN Program Prioritas Nasion...
Modul Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK R) BKKBN Program Prioritas Nasion...Modul Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK R) BKKBN Program Prioritas Nasion...
Modul Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK R) BKKBN Program Prioritas Nasion...
Anindita Dyah Sekarpuri
 
Modul Pelatihan Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi Seksual Kome...
Modul Pelatihan Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi Seksual Kome...Modul Pelatihan Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi Seksual Kome...
Modul Pelatihan Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi Seksual Kome...
ECPAT Indonesia
 
Penyuluhan Narkoba bagi Pelajar SMA
Penyuluhan Narkoba bagi Pelajar SMA Penyuluhan Narkoba bagi Pelajar SMA
Penyuluhan Narkoba bagi Pelajar SMA
Esdras Idialfero
 
Society 5.0: Menyiapkan SDM Cerdas dan Sehat
Society 5.0: Menyiapkan SDM Cerdas dan SehatSociety 5.0: Menyiapkan SDM Cerdas dan Sehat
Society 5.0: Menyiapkan SDM Cerdas dan Sehat
Ismail Fahmi
 
Modul Pendidikan Kependudukan Untuk Mahasiswa
Modul Pendidikan Kependudukan Untuk MahasiswaModul Pendidikan Kependudukan Untuk Mahasiswa
Modul Pendidikan Kependudukan Untuk Mahasiswa
daldukpapua
 
PPT PI STUDI KELAYAKAN BISNIS TOKO NADIYAH VIOLET USAHA DALAM BIDANG BUSANA M...
PPT PI STUDI KELAYAKAN BISNIS TOKO NADIYAH VIOLET USAHA DALAM BIDANG BUSANA M...PPT PI STUDI KELAYAKAN BISNIS TOKO NADIYAH VIOLET USAHA DALAM BIDANG BUSANA M...
PPT PI STUDI KELAYAKAN BISNIS TOKO NADIYAH VIOLET USAHA DALAM BIDANG BUSANA M...
Alvian Hendri Pratama Putra
 
Angka kelahiran kasar rika
Angka kelahiran kasar rikaAngka kelahiran kasar rika
Angka kelahiran kasar rika
Resdianto Zein
 
Pertemuan kesembilan
Pertemuan kesembilanPertemuan kesembilan
Pertemuan kesembilan
Mukhrizal Effendi
 
PPT KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA dr. LIZA.pptx
PPT KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA dr. LIZA.pptxPPT KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA dr. LIZA.pptx
PPT KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA dr. LIZA.pptx
lizamartholizadr
 
Company Profile PT Food Staition Tjipinang Jaya
Company Profile PT Food Staition Tjipinang JayaCompany Profile PT Food Staition Tjipinang Jaya
Company Profile PT Food Staition Tjipinang Jaya
ARIEF PRASETYO ADI
 
Cashflow quadrant
Cashflow quadrantCashflow quadrant
Cashflow quadrantIin Iin
 
Menganalisa Perusahaan Di tinjau Dari Segi POAC ( PT. AQUA Golden Mississipi )
Menganalisa Perusahaan Di tinjau Dari Segi POAC  ( PT. AQUA Golden Mississipi )Menganalisa Perusahaan Di tinjau Dari Segi POAC  ( PT. AQUA Golden Mississipi )
Menganalisa Perusahaan Di tinjau Dari Segi POAC ( PT. AQUA Golden Mississipi )
Ami Indri
 
pukat kantong
pukat kantongpukat kantong
pukat kantong
bachrisb
 
majalah INTISARI 202210.pdf
majalah INTISARI 202210.pdfmajalah INTISARI 202210.pdf
majalah INTISARI 202210.pdf
FayhaElvina
 

What's hot (20)

Lokasi desain-tambak
Lokasi desain-tambakLokasi desain-tambak
Lokasi desain-tambak
 
Sosialisasi dan Konsultasi Publik Status Perlindungan Ikan Hiu dan Pari
Sosialisasi dan Konsultasi Publik Status Perlindungan Ikan Hiu dan PariSosialisasi dan Konsultasi Publik Status Perlindungan Ikan Hiu dan Pari
Sosialisasi dan Konsultasi Publik Status Perlindungan Ikan Hiu dan Pari
 
Eksploitasi Seksual Pada Anak Online
Eksploitasi Seksual Pada Anak OnlineEksploitasi Seksual Pada Anak Online
Eksploitasi Seksual Pada Anak Online
 
Proposal Sponsor-PDF
Proposal Sponsor-PDFProposal Sponsor-PDF
Proposal Sponsor-PDF
 
PROPOSAL USAHA
PROPOSAL USAHAPROPOSAL USAHA
PROPOSAL USAHA
 
Modul Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK R) BKKBN Program Prioritas Nasion...
Modul Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK R) BKKBN Program Prioritas Nasion...Modul Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK R) BKKBN Program Prioritas Nasion...
Modul Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK R) BKKBN Program Prioritas Nasion...
 
Modul Pelatihan Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi Seksual Kome...
Modul Pelatihan Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi Seksual Kome...Modul Pelatihan Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi Seksual Kome...
Modul Pelatihan Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi Seksual Kome...
 
Penyuluhan Narkoba bagi Pelajar SMA
Penyuluhan Narkoba bagi Pelajar SMA Penyuluhan Narkoba bagi Pelajar SMA
Penyuluhan Narkoba bagi Pelajar SMA
 
Potensi perikanan budidaya
Potensi perikanan budidayaPotensi perikanan budidaya
Potensi perikanan budidaya
 
Society 5.0: Menyiapkan SDM Cerdas dan Sehat
Society 5.0: Menyiapkan SDM Cerdas dan SehatSociety 5.0: Menyiapkan SDM Cerdas dan Sehat
Society 5.0: Menyiapkan SDM Cerdas dan Sehat
 
Modul Pendidikan Kependudukan Untuk Mahasiswa
Modul Pendidikan Kependudukan Untuk MahasiswaModul Pendidikan Kependudukan Untuk Mahasiswa
Modul Pendidikan Kependudukan Untuk Mahasiswa
 
PPT PI STUDI KELAYAKAN BISNIS TOKO NADIYAH VIOLET USAHA DALAM BIDANG BUSANA M...
PPT PI STUDI KELAYAKAN BISNIS TOKO NADIYAH VIOLET USAHA DALAM BIDANG BUSANA M...PPT PI STUDI KELAYAKAN BISNIS TOKO NADIYAH VIOLET USAHA DALAM BIDANG BUSANA M...
PPT PI STUDI KELAYAKAN BISNIS TOKO NADIYAH VIOLET USAHA DALAM BIDANG BUSANA M...
 
Angka kelahiran kasar rika
Angka kelahiran kasar rikaAngka kelahiran kasar rika
Angka kelahiran kasar rika
 
Pertemuan kesembilan
Pertemuan kesembilanPertemuan kesembilan
Pertemuan kesembilan
 
PPT KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA dr. LIZA.pptx
PPT KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA dr. LIZA.pptxPPT KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA dr. LIZA.pptx
PPT KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA dr. LIZA.pptx
 
Company Profile PT Food Staition Tjipinang Jaya
Company Profile PT Food Staition Tjipinang JayaCompany Profile PT Food Staition Tjipinang Jaya
Company Profile PT Food Staition Tjipinang Jaya
 
Cashflow quadrant
Cashflow quadrantCashflow quadrant
Cashflow quadrant
 
Menganalisa Perusahaan Di tinjau Dari Segi POAC ( PT. AQUA Golden Mississipi )
Menganalisa Perusahaan Di tinjau Dari Segi POAC  ( PT. AQUA Golden Mississipi )Menganalisa Perusahaan Di tinjau Dari Segi POAC  ( PT. AQUA Golden Mississipi )
Menganalisa Perusahaan Di tinjau Dari Segi POAC ( PT. AQUA Golden Mississipi )
 
pukat kantong
pukat kantongpukat kantong
pukat kantong
 
majalah INTISARI 202210.pdf
majalah INTISARI 202210.pdfmajalah INTISARI 202210.pdf
majalah INTISARI 202210.pdf
 

Similar to BAGAN ORGANISASI DINAS KABUPATEN BLORA

BAGAN ORGANISASI LEMTEKDA
BAGAN ORGANISASI LEMTEKDABAGAN ORGANISASI LEMTEKDA
BAGAN ORGANISASI LEMTEKDA
Jhon Blora
 
Struktur dinhut blora
Struktur dinhut bloraStruktur dinhut blora
Struktur dinhut blora
Jhon Blora
 
1.
1.1.
Tugas Pokok Direktorat Pengawalan Objek Vital
Tugas Pokok Direktorat Pengawalan Objek VitalTugas Pokok Direktorat Pengawalan Objek Vital
Tugas Pokok Direktorat Pengawalan Objek Vital
RadenMas Ahmad Spaer
 
Untuk RDP.pdf
Untuk RDP.pdfUntuk RDP.pdf
Untuk RDP.pdf
JenaldoGerung1
 
6 A,(13 1 3)Perkhidmatan
6 A,(13 1 3)Perkhidmatan6 A,(13 1 3)Perkhidmatan
6 A,(13 1 3)Perkhidmatan
zafeen zafeen
 
Pembentukan DOB Cianjur Selatan
Pembentukan DOB Cianjur SelatanPembentukan DOB Cianjur Selatan
Pembentukan DOB Cianjur Selatan
Pekerja Sosial Masyarakat
 
Isu, Permasalahan dan Arah Pembangunan Ekonomi, Tata Ruang, Lingkungan, Infra...
Isu, Permasalahan dan Arah Pembangunan Ekonomi, Tata Ruang, Lingkungan, Infra...Isu, Permasalahan dan Arah Pembangunan Ekonomi, Tata Ruang, Lingkungan, Infra...
Isu, Permasalahan dan Arah Pembangunan Ekonomi, Tata Ruang, Lingkungan, Infra...
Oswar Mungkasa
 
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KELURAHAN.pptx
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KELURAHAN.pptxMUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KELURAHAN.pptx
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KELURAHAN.pptx
didilahei1
 
Matriks pembagian urusan pemerintahan kab/kota menurut UU 23 Th 2014
Matriks pembagian urusan pemerintahan kab/kota menurut UU 23 Th 2014Matriks pembagian urusan pemerintahan kab/kota menurut UU 23 Th 2014
Matriks pembagian urusan pemerintahan kab/kota menurut UU 23 Th 2014
Kiswoyo Sukirno
 
Uu no 22 tahun 2009
Uu no 22 tahun 2009Uu no 22 tahun 2009
Uu no 22 tahun 2009
yogo arif prakoso
 
Uu no 22 tahun 2009
Uu no 22 tahun 2009Uu no 22 tahun 2009
Uu no 22 tahun 2009
yogo arif prakoso
 
PROFIL SISTIM PENGEMBANGAN AIR MINUM (SPAM) TAHUN 2009 - 2013 PROVINSI JAMBI
PROFIL SISTIM PENGEMBANGAN AIR MINUM (SPAM) TAHUN 2009 - 2013 PROVINSI JAMBIPROFIL SISTIM PENGEMBANGAN AIR MINUM (SPAM) TAHUN 2009 - 2013 PROVINSI JAMBI
PROFIL SISTIM PENGEMBANGAN AIR MINUM (SPAM) TAHUN 2009 - 2013 PROVINSI JAMBI
Panembahan Senopati Sudarmanto
 
Sosiologi pertanian (kelembagaan pertanian)1
Sosiologi  pertanian (kelembagaan  pertanian)1Sosiologi  pertanian (kelembagaan  pertanian)1
Sosiologi pertanian (kelembagaan pertanian)1
Imo Priyanto
 
6 A,(15 1)Tranformasi
6 A,(15 1)Tranformasi6 A,(15 1)Tranformasi
6 A,(15 1)Tranformasizafeen zafeen
 
Paparan Jembatan Gantung Jorong Ranah 21.09.2022.pptx
Paparan Jembatan Gantung Jorong Ranah 21.09.2022.pptxPaparan Jembatan Gantung Jorong Ranah 21.09.2022.pptx
Paparan Jembatan Gantung Jorong Ranah 21.09.2022.pptx
KrisnaBPulungan1
 
Pengalaman Melaksanakan Koordinasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingk...
Pengalaman Melaksanakan Koordinasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingk...Pengalaman Melaksanakan Koordinasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingk...
Pengalaman Melaksanakan Koordinasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingk...
Oswar Mungkasa
 
Penguatan PPID dan Keterbukaan Informasi Sektor SDA Kabupaten Indragiri Hulu
Penguatan PPID dan Keterbukaan Informasi Sektor SDA Kabupaten Indragiri HuluPenguatan PPID dan Keterbukaan Informasi Sektor SDA Kabupaten Indragiri Hulu
Penguatan PPID dan Keterbukaan Informasi Sektor SDA Kabupaten Indragiri Hulu
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
Membangun sistem ekonomi kerakyatan.ppt
Membangun sistem ekonomi kerakyatan.pptMembangun sistem ekonomi kerakyatan.ppt
Membangun sistem ekonomi kerakyatan.ppt
Abeng Fariz
 
Pengelolaan keuangan-dan-aset-desa-11
Pengelolaan keuangan-dan-aset-desa-11Pengelolaan keuangan-dan-aset-desa-11
Pengelolaan keuangan-dan-aset-desa-11
agus raharjo
 

Similar to BAGAN ORGANISASI DINAS KABUPATEN BLORA (20)

BAGAN ORGANISASI LEMTEKDA
BAGAN ORGANISASI LEMTEKDABAGAN ORGANISASI LEMTEKDA
BAGAN ORGANISASI LEMTEKDA
 
Struktur dinhut blora
Struktur dinhut bloraStruktur dinhut blora
Struktur dinhut blora
 
1.
1.1.
1.
 
Tugas Pokok Direktorat Pengawalan Objek Vital
Tugas Pokok Direktorat Pengawalan Objek VitalTugas Pokok Direktorat Pengawalan Objek Vital
Tugas Pokok Direktorat Pengawalan Objek Vital
 
Untuk RDP.pdf
Untuk RDP.pdfUntuk RDP.pdf
Untuk RDP.pdf
 
6 A,(13 1 3)Perkhidmatan
6 A,(13 1 3)Perkhidmatan6 A,(13 1 3)Perkhidmatan
6 A,(13 1 3)Perkhidmatan
 
Pembentukan DOB Cianjur Selatan
Pembentukan DOB Cianjur SelatanPembentukan DOB Cianjur Selatan
Pembentukan DOB Cianjur Selatan
 
Isu, Permasalahan dan Arah Pembangunan Ekonomi, Tata Ruang, Lingkungan, Infra...
Isu, Permasalahan dan Arah Pembangunan Ekonomi, Tata Ruang, Lingkungan, Infra...Isu, Permasalahan dan Arah Pembangunan Ekonomi, Tata Ruang, Lingkungan, Infra...
Isu, Permasalahan dan Arah Pembangunan Ekonomi, Tata Ruang, Lingkungan, Infra...
 
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KELURAHAN.pptx
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KELURAHAN.pptxMUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KELURAHAN.pptx
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KELURAHAN.pptx
 
Matriks pembagian urusan pemerintahan kab/kota menurut UU 23 Th 2014
Matriks pembagian urusan pemerintahan kab/kota menurut UU 23 Th 2014Matriks pembagian urusan pemerintahan kab/kota menurut UU 23 Th 2014
Matriks pembagian urusan pemerintahan kab/kota menurut UU 23 Th 2014
 
Uu no 22 tahun 2009
Uu no 22 tahun 2009Uu no 22 tahun 2009
Uu no 22 tahun 2009
 
Uu no 22 tahun 2009
Uu no 22 tahun 2009Uu no 22 tahun 2009
Uu no 22 tahun 2009
 
PROFIL SISTIM PENGEMBANGAN AIR MINUM (SPAM) TAHUN 2009 - 2013 PROVINSI JAMBI
PROFIL SISTIM PENGEMBANGAN AIR MINUM (SPAM) TAHUN 2009 - 2013 PROVINSI JAMBIPROFIL SISTIM PENGEMBANGAN AIR MINUM (SPAM) TAHUN 2009 - 2013 PROVINSI JAMBI
PROFIL SISTIM PENGEMBANGAN AIR MINUM (SPAM) TAHUN 2009 - 2013 PROVINSI JAMBI
 
Sosiologi pertanian (kelembagaan pertanian)1
Sosiologi  pertanian (kelembagaan  pertanian)1Sosiologi  pertanian (kelembagaan  pertanian)1
Sosiologi pertanian (kelembagaan pertanian)1
 
6 A,(15 1)Tranformasi
6 A,(15 1)Tranformasi6 A,(15 1)Tranformasi
6 A,(15 1)Tranformasi
 
Paparan Jembatan Gantung Jorong Ranah 21.09.2022.pptx
Paparan Jembatan Gantung Jorong Ranah 21.09.2022.pptxPaparan Jembatan Gantung Jorong Ranah 21.09.2022.pptx
Paparan Jembatan Gantung Jorong Ranah 21.09.2022.pptx
 
Pengalaman Melaksanakan Koordinasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingk...
Pengalaman Melaksanakan Koordinasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingk...Pengalaman Melaksanakan Koordinasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingk...
Pengalaman Melaksanakan Koordinasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingk...
 
Penguatan PPID dan Keterbukaan Informasi Sektor SDA Kabupaten Indragiri Hulu
Penguatan PPID dan Keterbukaan Informasi Sektor SDA Kabupaten Indragiri HuluPenguatan PPID dan Keterbukaan Informasi Sektor SDA Kabupaten Indragiri Hulu
Penguatan PPID dan Keterbukaan Informasi Sektor SDA Kabupaten Indragiri Hulu
 
Membangun sistem ekonomi kerakyatan.ppt
Membangun sistem ekonomi kerakyatan.pptMembangun sistem ekonomi kerakyatan.ppt
Membangun sistem ekonomi kerakyatan.ppt
 
Pengelolaan keuangan-dan-aset-desa-11
Pengelolaan keuangan-dan-aset-desa-11Pengelolaan keuangan-dan-aset-desa-11
Pengelolaan keuangan-dan-aset-desa-11
 

More from Jhon Blora

Permenhut ri no 78 th 2014 ttg pedoman penyusunan programa penyuluhan kehutanan
Permenhut ri no 78 th 2014 ttg pedoman penyusunan programa penyuluhan kehutananPermenhut ri no 78 th 2014 ttg pedoman penyusunan programa penyuluhan kehutanan
Permenhut ri no 78 th 2014 ttg pedoman penyusunan programa penyuluhan kehutanan
Jhon Blora
 
Permenhut no 44 th 2014 ttg pedoman pembangunan unit percontohan penyuluhan k...
Permenhut no 44 th 2014 ttg pedoman pembangunan unit percontohan penyuluhan k...Permenhut no 44 th 2014 ttg pedoman pembangunan unit percontohan penyuluhan k...
Permenhut no 44 th 2014 ttg pedoman pembangunan unit percontohan penyuluhan k...
Jhon Blora
 
P41 2010 programa penyuluhan kehutanan
P41 2010 programa penyuluhan kehutananP41 2010 programa penyuluhan kehutanan
P41 2010 programa penyuluhan kehutanan
Jhon Blora
 
P.46 2012 metode_danmateripenyuluhankehutanan_
P.46 2012 metode_danmateripenyuluhankehutanan_P.46 2012 metode_danmateripenyuluhankehutanan_
P.46 2012 metode_danmateripenyuluhankehutanan_
Jhon Blora
 
Pp12 2014 tarif pnbp deptan
Pp12 2014 tarif pnbp deptanPp12 2014 tarif pnbp deptan
Pp12 2014 tarif pnbp deptan
Jhon Blora
 
Permenhut ri no 91 th 2014 ttg penatausahaan hasil hutan bukan kayu yang bera...
Permenhut ri no 91 th 2014 ttg penatausahaan hasil hutan bukan kayu yang bera...Permenhut ri no 91 th 2014 ttg penatausahaan hasil hutan bukan kayu yang bera...
Permenhut ri no 91 th 2014 ttg penatausahaan hasil hutan bukan kayu yang bera...
Jhon Blora
 
Permenhut no 54 th 2014 ttg kompetensi dan sertifikasi tenaga teknis dan peng...
Permenhut no 54 th 2014 ttg kompetensi dan sertifikasi tenaga teknis dan peng...Permenhut no 54 th 2014 ttg kompetensi dan sertifikasi tenaga teknis dan peng...
Permenhut no 54 th 2014 ttg kompetensi dan sertifikasi tenaga teknis dan peng...
Jhon Blora
 
Permenhut no 52 th 2014
Permenhut no 52 th 2014Permenhut no 52 th 2014
Permenhut no 52 th 2014
Jhon Blora
 
Permenhut no 50 th 2014 ttg perdagangan sertifikat penurunan emisi karbon hut...
Permenhut no 50 th 2014 ttg perdagangan sertifikat penurunan emisi karbon hut...Permenhut no 50 th 2014 ttg perdagangan sertifikat penurunan emisi karbon hut...
Permenhut no 50 th 2014 ttg perdagangan sertifikat penurunan emisi karbon hut...
Jhon Blora
 
Permenhut no 43 th 2014 ttg p enilaian kinerja hutan produksi (1)
Permenhut no 43 th 2014 ttg p enilaian kinerja hutan produksi (1)Permenhut no 43 th 2014 ttg p enilaian kinerja hutan produksi (1)
Permenhut no 43 th 2014 ttg p enilaian kinerja hutan produksi (1)
Jhon Blora
 
Permenhut no 38 th 2014 ttg p engenaan tarif rp.0
Permenhut no 38 th 2014 ttg p engenaan tarif rp.0Permenhut no 38 th 2014 ttg p engenaan tarif rp.0
Permenhut no 38 th 2014 ttg p engenaan tarif rp.0
Jhon Blora
 
Permenhut no 24 th 2014 ttg tata cara penulisan pembayaran
Permenhut no 24 th 2014 ttg tata cara penulisan pembayaranPermenhut no 24 th 2014 ttg tata cara penulisan pembayaran
Permenhut no 24 th 2014 ttg tata cara penulisan pembayaran
Jhon Blora
 
P14 2011 ijin pemanfaatan kayu
P14 2011 ijin pemanfaatan kayuP14 2011 ijin pemanfaatan kayu
P14 2011 ijin pemanfaatan kayu
Jhon Blora
 
P.30 2012 penataan_hasilhutandarihutanhak
P.30 2012 penataan_hasilhutandarihutanhakP.30 2012 penataan_hasilhutandarihutanhak
P.30 2012 penataan_hasilhutandarihutanhak
Jhon Blora
 
P 42 menhut ii 2014
P 42 menhut ii 2014P 42 menhut ii 2014
P 42 menhut ii 2014
Jhon Blora
 
Perda pengelolaan hutan hak dan penatausahaan hasil hutan(1)
Perda pengelolaan hutan hak dan penatausahaan hasil hutan(1)Perda pengelolaan hutan hak dan penatausahaan hasil hutan(1)
Perda pengelolaan hutan hak dan penatausahaan hasil hutan(1)
Jhon Blora
 
Data sosial kehutanan
Data sosial kehutananData sosial kehutanan
Data sosial kehutanan
Jhon Blora
 
Data rehabilitasi hutan lahan dan pengeloaan das
Data rehabilitasi hutan lahan dan pengeloaan dasData rehabilitasi hutan lahan dan pengeloaan das
Data rehabilitasi hutan lahan dan pengeloaan das
Jhon Blora
 
Data umum
Data umumData umum
Data umum
Jhon Blora
 
Data pengusahaan hutan
Data pengusahaan hutanData pengusahaan hutan
Data pengusahaan hutan
Jhon Blora
 

More from Jhon Blora (20)

Permenhut ri no 78 th 2014 ttg pedoman penyusunan programa penyuluhan kehutanan
Permenhut ri no 78 th 2014 ttg pedoman penyusunan programa penyuluhan kehutananPermenhut ri no 78 th 2014 ttg pedoman penyusunan programa penyuluhan kehutanan
Permenhut ri no 78 th 2014 ttg pedoman penyusunan programa penyuluhan kehutanan
 
Permenhut no 44 th 2014 ttg pedoman pembangunan unit percontohan penyuluhan k...
Permenhut no 44 th 2014 ttg pedoman pembangunan unit percontohan penyuluhan k...Permenhut no 44 th 2014 ttg pedoman pembangunan unit percontohan penyuluhan k...
Permenhut no 44 th 2014 ttg pedoman pembangunan unit percontohan penyuluhan k...
 
P41 2010 programa penyuluhan kehutanan
P41 2010 programa penyuluhan kehutananP41 2010 programa penyuluhan kehutanan
P41 2010 programa penyuluhan kehutanan
 
P.46 2012 metode_danmateripenyuluhankehutanan_
P.46 2012 metode_danmateripenyuluhankehutanan_P.46 2012 metode_danmateripenyuluhankehutanan_
P.46 2012 metode_danmateripenyuluhankehutanan_
 
Pp12 2014 tarif pnbp deptan
Pp12 2014 tarif pnbp deptanPp12 2014 tarif pnbp deptan
Pp12 2014 tarif pnbp deptan
 
Permenhut ri no 91 th 2014 ttg penatausahaan hasil hutan bukan kayu yang bera...
Permenhut ri no 91 th 2014 ttg penatausahaan hasil hutan bukan kayu yang bera...Permenhut ri no 91 th 2014 ttg penatausahaan hasil hutan bukan kayu yang bera...
Permenhut ri no 91 th 2014 ttg penatausahaan hasil hutan bukan kayu yang bera...
 
Permenhut no 54 th 2014 ttg kompetensi dan sertifikasi tenaga teknis dan peng...
Permenhut no 54 th 2014 ttg kompetensi dan sertifikasi tenaga teknis dan peng...Permenhut no 54 th 2014 ttg kompetensi dan sertifikasi tenaga teknis dan peng...
Permenhut no 54 th 2014 ttg kompetensi dan sertifikasi tenaga teknis dan peng...
 
Permenhut no 52 th 2014
Permenhut no 52 th 2014Permenhut no 52 th 2014
Permenhut no 52 th 2014
 
Permenhut no 50 th 2014 ttg perdagangan sertifikat penurunan emisi karbon hut...
Permenhut no 50 th 2014 ttg perdagangan sertifikat penurunan emisi karbon hut...Permenhut no 50 th 2014 ttg perdagangan sertifikat penurunan emisi karbon hut...
Permenhut no 50 th 2014 ttg perdagangan sertifikat penurunan emisi karbon hut...
 
Permenhut no 43 th 2014 ttg p enilaian kinerja hutan produksi (1)
Permenhut no 43 th 2014 ttg p enilaian kinerja hutan produksi (1)Permenhut no 43 th 2014 ttg p enilaian kinerja hutan produksi (1)
Permenhut no 43 th 2014 ttg p enilaian kinerja hutan produksi (1)
 
Permenhut no 38 th 2014 ttg p engenaan tarif rp.0
Permenhut no 38 th 2014 ttg p engenaan tarif rp.0Permenhut no 38 th 2014 ttg p engenaan tarif rp.0
Permenhut no 38 th 2014 ttg p engenaan tarif rp.0
 
Permenhut no 24 th 2014 ttg tata cara penulisan pembayaran
Permenhut no 24 th 2014 ttg tata cara penulisan pembayaranPermenhut no 24 th 2014 ttg tata cara penulisan pembayaran
Permenhut no 24 th 2014 ttg tata cara penulisan pembayaran
 
P14 2011 ijin pemanfaatan kayu
P14 2011 ijin pemanfaatan kayuP14 2011 ijin pemanfaatan kayu
P14 2011 ijin pemanfaatan kayu
 
P.30 2012 penataan_hasilhutandarihutanhak
P.30 2012 penataan_hasilhutandarihutanhakP.30 2012 penataan_hasilhutandarihutanhak
P.30 2012 penataan_hasilhutandarihutanhak
 
P 42 menhut ii 2014
P 42 menhut ii 2014P 42 menhut ii 2014
P 42 menhut ii 2014
 
Perda pengelolaan hutan hak dan penatausahaan hasil hutan(1)
Perda pengelolaan hutan hak dan penatausahaan hasil hutan(1)Perda pengelolaan hutan hak dan penatausahaan hasil hutan(1)
Perda pengelolaan hutan hak dan penatausahaan hasil hutan(1)
 
Data sosial kehutanan
Data sosial kehutananData sosial kehutanan
Data sosial kehutanan
 
Data rehabilitasi hutan lahan dan pengeloaan das
Data rehabilitasi hutan lahan dan pengeloaan dasData rehabilitasi hutan lahan dan pengeloaan das
Data rehabilitasi hutan lahan dan pengeloaan das
 
Data umum
Data umumData umum
Data umum
 
Data pengusahaan hutan
Data pengusahaan hutanData pengusahaan hutan
Data pengusahaan hutan
 

Recently uploaded

13-14. P ORTOGONAL_13-30_5_2024 (#5).pptx
13-14. P ORTOGONAL_13-30_5_2024 (#5).pptx13-14. P ORTOGONAL_13-30_5_2024 (#5).pptx
13-14. P ORTOGONAL_13-30_5_2024 (#5).pptx
MSahrul7
 
Materi Sosialisasi SPI Pendidikan 2024_Wilayah 2.pdf
Materi Sosialisasi SPI Pendidikan 2024_Wilayah 2.pdfMateri Sosialisasi SPI Pendidikan 2024_Wilayah 2.pdf
Materi Sosialisasi SPI Pendidikan 2024_Wilayah 2.pdf
ssuser3378b5
 
Rangkuman Buku “KORUPSI Melacak Arti, Menyimak Implikasi” Oleh : B. HERRY PR...
Rangkuman Buku “KORUPSI Melacak Arti, Menyimak Implikasi”  Oleh : B. HERRY PR...Rangkuman Buku “KORUPSI Melacak Arti, Menyimak Implikasi”  Oleh : B. HERRY PR...
Rangkuman Buku “KORUPSI Melacak Arti, Menyimak Implikasi” Oleh : B. HERRY PR...
attikahgzl
 
Surat tugas media dayli Batam wartawan Batam
Surat tugas media dayli Batam wartawan BatamSurat tugas media dayli Batam wartawan Batam
Surat tugas media dayli Batam wartawan Batam
TaufikTito
 
Contoh pengisian Formulir metadataq.pptx
Contoh pengisian Formulir metadataq.pptxContoh pengisian Formulir metadataq.pptx
Contoh pengisian Formulir metadataq.pptx
4301170149rizkiekose
 
anamnesa-dan-pemeriksaan-fisik-penderita-urologi.ppt
anamnesa-dan-pemeriksaan-fisik-penderita-urologi.pptanamnesa-dan-pemeriksaan-fisik-penderita-urologi.ppt
anamnesa-dan-pemeriksaan-fisik-penderita-urologi.ppt
DianIslamiatiIswan1
 

Recently uploaded (6)

13-14. P ORTOGONAL_13-30_5_2024 (#5).pptx
13-14. P ORTOGONAL_13-30_5_2024 (#5).pptx13-14. P ORTOGONAL_13-30_5_2024 (#5).pptx
13-14. P ORTOGONAL_13-30_5_2024 (#5).pptx
 
Materi Sosialisasi SPI Pendidikan 2024_Wilayah 2.pdf
Materi Sosialisasi SPI Pendidikan 2024_Wilayah 2.pdfMateri Sosialisasi SPI Pendidikan 2024_Wilayah 2.pdf
Materi Sosialisasi SPI Pendidikan 2024_Wilayah 2.pdf
 
Rangkuman Buku “KORUPSI Melacak Arti, Menyimak Implikasi” Oleh : B. HERRY PR...
Rangkuman Buku “KORUPSI Melacak Arti, Menyimak Implikasi”  Oleh : B. HERRY PR...Rangkuman Buku “KORUPSI Melacak Arti, Menyimak Implikasi”  Oleh : B. HERRY PR...
Rangkuman Buku “KORUPSI Melacak Arti, Menyimak Implikasi” Oleh : B. HERRY PR...
 
Surat tugas media dayli Batam wartawan Batam
Surat tugas media dayli Batam wartawan BatamSurat tugas media dayli Batam wartawan Batam
Surat tugas media dayli Batam wartawan Batam
 
Contoh pengisian Formulir metadataq.pptx
Contoh pengisian Formulir metadataq.pptxContoh pengisian Formulir metadataq.pptx
Contoh pengisian Formulir metadataq.pptx
 
anamnesa-dan-pemeriksaan-fisik-penderita-urologi.ppt
anamnesa-dan-pemeriksaan-fisik-penderita-urologi.pptanamnesa-dan-pemeriksaan-fisik-penderita-urologi.ppt
anamnesa-dan-pemeriksaan-fisik-penderita-urologi.ppt
 

BAGAN ORGANISASI DINAS KABUPATEN BLORA

  • 1. LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 13 TAHUN 2011 SEKRETARIAT SUBBAGIAN PROGRAM SUBBAGIAN KEUANGAN SUBBAGIAN UMUM BIDANG PENDIDIKAN DASAR BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH BIDANG PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKSI SARANA PRASARANA SEKSI KURIKULUM DAN PENGENDALIAN MUTU PENDIDIKAN DASAR DASAR SEKSI KESISWAAN PENDIDIKAN DASAR SEKSI KURIKULUM DAN PENGENDALIAN MUTU PENDIDIKAN MENENGAH MENENGAH SEKSI KESISWAAN PENDIDIKAN MENENGAH SEKSI SARANA PRASARANA SEKSI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEKSI TAMAN KANAK-KANAK SEKSI PENDIDIKAN MASYARAKAT SEKSI ADMINISTRASI MUTASI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKSI PENGEMBANGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKSI DISIPLIN DAN KESEJAHTERA AN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BUPATI BLORA, Cap.ttd. DJOKO NUGROHO BIDANG PENDIDIKAN NON FORMAL & INFORMAL UPTD KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KEPALA DINAS BAGAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BLORA BIDANG PEMUDA DAN OLAH RAGA SEKSI OLAH RAGA SEKSI SARANA PRASARANA SEKSI PEMUDA
  • 2. LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 13 TAHUN 2011 SEKRETARIAT SUBBAGIAN PROGRAM SUBBAGIAN KEUANGAN SUBBAGIAN UMUM SEKSI MUTASI DAN PERKEMBANGAN PENDUDUK SEKSI PENERBITAN KARTU KELUARGA & KARTU TANDA PENDUDUK SEKSI KELAHIRAN DAN KEMATIAN SEKSI PERKAWINAN, PERCERAIAN, PENGAKUAN DAN PENGESAHAN ANAK SEKSI INFORMASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL BUPATI BLORA, Cap. ttd DJOKO NUGROHO BIDANG PENDAFTARAN PENDUDUK BIDANG DATA DAN INFORMASI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KEPALA DINAS BIDANG PENCATATAN SIPIL SEKSI PENGELOLAAN DATA KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL BAGAN ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BLORA
  • 3. LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 13 TAHUN 2011 SEKRETARIAT SUBBAGIAN PROGRAM SUBBAGIAN KEUANGAN SUBBAGIAN UMUM SEKSI PENGELOLAAN DAS DAN SISTEM INFORMASI KEHUTANAN SEKSI REHABILITASI LAHAN SEKSI PEMBIBITAN DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN SEKSI PENGEMBANGAN DAN PENGENDALIAN HUTAN RAKYAT SEKSI PRODUKSI DAN PSDH SEKSI PENGENDALIAN PEREDARAN HASIL HUTAN . SEKSI PENGAMANAN HUTAN DAN MUTASI KAWASAN DAN KSDA SEKSI PEMBINAAN DAN PERIJINAN INDUSTRI HASIL HUTAN SEKSI BINA LEMBAGA & PENGEMBANGAN ANEKA USAHA KEHUTANAN BUPATI BLORA, Cap.ttd. DJOKO NUGROHO UPTD BAGAN ORGANISASI DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BLORA BIDANG REHABILITASI LAHAN DAN PENGELOLAAN DAS BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN USAHA KEHUTANAN BIDANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN HUTAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KEPALA DINAS SEKSI PRODUKSI DAN PSDH KEPALA DINAS
  • 4. LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 13 TAHUN 2011 SEKRETARIAT SUBBAGIAN PERENCANAAN SUBBAGIAN KEUANGAN SUBBAGIAN UMUM SEKSI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN SEKSI PELAYANAN KESEHATAN SEKSI JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT SEKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT SEKSI PENYEHATAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN SEKSI SURVEILANS DAN IMUNISASI SEKSI KESEHATAN KELUARGA SEKSI G I Z I SEKSI PROMOSI KESEHATAN SEKSI PENGEMBANGAN TENAGA KESEHATAN SEKSI SISTIM INFORMASI MANAJEMEN KESEHATAN SEKSI AKREDITASI DAN PERIJINAN BUPATI BLORA, Cap.ttd DJOKO NUGROHO UPTD BAGAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN BLORA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KEPALA DINAS BIDANG PELAYANAN KESEHATAN, PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN BIDANG PENCEGAHAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN BIDANG PEMBINAAN KESEHATAN MASYARAKAT BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN
  • 5. LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 13 TAHUN 2011 SEKRETARIAT SUBBAGIAN PROGRAM SUBBAGIAN KEUANGAN SUBBAGIAN UMUM SEKSI PELATIHAN TENAGA KERJA SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA SEKSI PENGEMBANGAN POTENSI, KESETIAKAWANAN DAN BANTUAN SOSIAL SEKSI PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL BUPATI BLORA, Cap.ttd. DJOKO NUGROHO KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KEPALA DINAS BAGAN ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN SOSIAL KABUPATEN BLORA SEKSI TRANSMIGRASI BIDANG PENEMPATAN TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL& PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN SEKSI HUBUNGAN INDUSTRIAL & PERSYRATAN KERJA SEKSI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN UPTD
  • 6. LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 13 TAHUN 2011 SEKRETARIAT SUBBAGIAN PROGRAM SUBBAGIAN KEUANGAN SUBBAGIAN UMUM BIDANG PERINDUSTRIAN BIDANG PERDAGANGAN BIDANG PENGELOLAAN PASAR SEKSI LOGAM DAN MESIN SEKSI AGRO, KIMIA DAN HASIL HUTAN SEKSI ALAT TRANSPORTASI, ELEKTRONIK DAN ANEKA SEKSI USAHA DAN SARANA PERDAGANGAN SEKSI KELEMBAGAAN PERDAGANGAN SEKSI PENGAWASAN PERDAGANGAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN . SEKSI BINA USAHA KOPERASI SEKSI KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI SEKSI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH SEKSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SEKSI SARANA DAN PEMELIHARAAN PASAR SEKSI KEBERSIHAN DAN PENATAAN PASAR BUPATI BLORA, Cap. ttd DJOKO NUGROHO BIDANG KOPERASI, DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH BAGAN ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BLORA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KEPALA DINAS UPTD
  • 7. LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 13 TAHUN 2011 . KEPALA DINAS SEKRETARIAT SUBBAGIAN PROGRAM SUBBAGIAN KEUANGAN SUBBAGIAN UMUM BAGAN ORGANISASI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BLORA BIDANG PENDAPATAN BIDANG ANGGARAN BIDANG PERBENDAHARAAN DAN PENGELOLAAN BELANJA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN BIDANG ASET DAERAH SEKSI PENDAPATAN DANA PERIMBANGAN DAN PENDAPATAN LAIN - LAIN SEKSI PERENCANAAN DAN PENETAPAN PENDAPATAN . DAERAH SEKSI PENAGIHAN DAN KEBERATAN SEKSI PERENCANAAN ANGGARAN . SEKSI OTORISASI ANGGARAN SEKSI PENGENDALIAN ANGGARAN . SEKSI PENGELOLAAN BELANJA TAK LANGSUNG DAN PEMBIAYAAN SEKSI PENGELOLAAN BELANJA LANGSUNG SEKSI PERBENDAHARAAN SEKSI VERIFIKASI SEKSI AKUNTANSI, PENGELOLAAN UTANG DAN PIUTANG SEKSI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH SEKSI PENDATAAN DAN INVENTARISASI SEKSI PENGELOLAAN ASET DAERAH SEKSI PENILAIAN DAN PENGAWASAN BUPATI BLORA, Cap.ttd DJOKO NUGROHO KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL UPTD
  • 8. LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 13 TAHUN 2011 SEKRETARIAT SUBBAGIAN PROGRAM SUBBAGIAN KEUANGAN SUBBAGIAN UMUM SEKSI ADMINISTRASI DAN BINA TEKNIK SEKSI PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN SEKSI PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN SEKSI PERUMAHAN SEKSI TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN SEKSI SARANA DAN PRASARANA PERMUKIMAN . SEKSI KEBERSIHAN DAN PENGELOLAAN SAMPAH SEKSI PERTAMANAN DAN PERMAKAMAN BUPATI BLORA, Cap.ttd. DJOKO NUGROHO UPTD BAGAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BLORA BIDANG BINA MARGA BIDANG KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN BIDANG CIPTA KARYA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KEPALA DINAS BIDANG SUMBER DAYA AIR SEKSI PENGEMBANGAN DAN BINA TEKNIS SEKSI IRIGASI DAN AIR BAKU SEKSI SUNGAI DAN WADUK BIDANG TATA RUANG SEKSI PERENCANAAN TATA RUANG SEKSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN RUANG SEKSI PENERANGAN JALAN UMUM SEKSI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN LAHAN
  • 9. LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 13 TAHUN 2011 SEKRETARIAT SUBBAGIAN PROGRAM SUBBAGIAN KEUANGAN SUBBAGIAN UMUM SEKSI PRODUKSI DAN PERLINDUNGAN TANAMAN SEKSI SARANA PRASARANA, PENGELOLAAN LAHAN DAN AIR SEKSI PRODUKSI DAN PERLINDUNGAN TANAMAN SEKSI SARANA PRASARANA DAN KELEMBAGAAN BUPATI BLORA, Cap.ttd DJOKO NUGROHO UPTD BIDANG PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA BIDANG PERKEBUNAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKSI PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN, PEMASARAN DAN TEKNOLOGI KEPALA DINAS BAGAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BLORA SEKSI PENGEMBANGAN, KELEMBAGAAN DAN PEMASARAN BIDANG PETERNAKAN SEKSI SARANA DAN PRASARANA SEKSI KESWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER SEKSI PRODUKSI DAN PEMASARAN BIDANG PERIKANAN SEKSI PRODUKSI PETERNAKAN SEKSI USAHA PETERNAKAN BIDANG PENYULUHAN DAN INFORMASI SEKSI PENYULUHAN SEKSI DATA DAN INFORMASI SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN KELEMBAGAAN
  • 10. 1. Bidang Produksi, Usaha, dan Kesehatan Ternak, yang membawahi : a) Seksi Produksi Ternak; b) Seksi Usaha Ternak; dan c) Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veterinair. 2. Bidang Penyebaran dan Pengembangan Ternak, yang membawahi : a) Seksi Penyebaran Ternak; b) Seksi Pengembangan Bibit Ternak; dan c) Seksi Pakan Ternak. SEKSI KEMITRAAN DAN PEMASARAN
  • 11. LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 13 TAHUN 2011 SEKRETARIAT SUBBAGIAN PROGRAM SUBBAGIAN KEUANGAN SUBBAGIAN UMUM SEKSI LALU LINTAS SEKSI ANGKUTAN SEKSI USAHA DAN PENGEMBANGAN SEKSI PROMOSI DAN PEMASARAN SEKSI SARANA KOMUNIKASI BUPATI BLORA, Cap.ttd. DJOKO NUGROHO UPTD BIDANG LALU LINTAS & ANGKUTAN BIDANG KEBUDAYAAN BIDANG PARIWISATA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BAGAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BLORA KEPALA DINAS SEKSI DESIMINASI INFORMASI SEKSI POS DAN TELEKOMUNIKASI SEKSI TELEMATIKA BIDANG POS DAN TELEMATIKA BIDANG TEKNIK KENDARAAN DAN PERBENGKELAN DABENGKELAN SEKSI PENGUJIAN KENDARAAN SEKSI PERBENGKELAN BIDANG SARANA KOMUNIKASI & DESIMINASI INFORMASI SEKSI BUDAYA, SENI DAN FILM SEKSI KESEJARAHAN DAN KEPURBAKALAAN
  • 12. LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 13 TAHUN 2011 SEKRETARIAT SUBBAGIAN PROGRAM SUBBAGIAN KEUANGAN SUBBAGIAN UMUM SEKSI PELAYANAN PERTAMBANGAN SEKSI GEOLOGI SEKSI SUMBER DAYA MINERAL SEKSI PENGUSAHAAN LISTRIK DAN ENERGI BUPATI BLORA, Cap. ttd. DJOKO NUGROHO BIDANG PERTAMBANGAN, MINYAK DAN GAS BUMI BIDANG KETENAGALISTRIKAN DAN ENERGI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KEPALA DINAS BIDANG GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL BAGAN ORGANISASI DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN BLORA SEKSI MINYAK DAN GAS BUMI SEKSI PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN ENERGI