This document discusses Indonesia's digital economy and startup ecosystem. It notes that there are over 500,000 drivers and 50 million downloads for the largest e-commerce platform in Indonesia. It also mentions that the latest funding round for this platform was $1.2 billion, valuing it at $3 billion. The document outlines some of the key components of Indonesia's digital ecosystem that support startups, including talent, funding, infrastructure, media, government support and more. It provides a flow chart of the value chain for e-commerce startups and discusses some of Bekraf's programs to help prepare startups and connect them with resources like venture capital.
2018_05_03 Presentasi Ekonomi Kreatif FEB UIMenhariq Noor
1. Dokumen tersebut membahas tentang perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia dan peran Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) dalam mendukung pengembangan sektor tersebut.
2. Bekraf berupaya menjadikan ekonomi kreatif sebagai kekuatan baru ekonomi Indonesia dengan mendorong pertumbuhan usaha baru, meningkatkan nilai tambah produk kreatif, dan memproduksi barang-barang unggulan yang dikenal secara global.
3
Strategi Berjualan di Marketplace Tokopedia, Bukalapak, Shopee dan LazadaDwi Wahyu
Pelatihan ini membahas strategi untuk memenangkan persaingan di pasar marketplace Indonesia. Topik utama yang dibahas meliputi cara memilih marketplace yang tepat untuk produk, riset kompetitor, strategi memulai berjualan seperti harga dan promosi, serta prosedur registrasi dan pengaturan toko di beberapa marketplace terkemuka seperti Tokopedia, Shopee, dan Lazada.
Seri buku literasi digital- strategi kewirausahaan digitalliterasi digital
Di era digital, fenomena startup dan kewirausahaan digital muncul dan menjadi sorotan banyak
pihak, termasuk di Indonesia. Perusahaan teknologi kian banyak yang menuai kesuksesan besar.
Namun, tidak sedikit pula bisnis-bisnis berbasis teknologi digital yang mengalami kegagalan. Buku
ini hadir sebagai alternatif yang dapat digunakan sebagai bekal awal untuk Anda yang tertarik
untuk memulai bisnis berbasis digital.
Laporan ini membahas perkembangan larva ikan nila mulai dari telur yang dibuahi hingga menjadi larva muda. Telur ikan nila akan menetas menjadi larva setelah 4-5 hari kemudian diasuh oleh induk betina selama 11 hari.
This document discusses Indonesia's digital economy and startup ecosystem. It notes that there are over 500,000 drivers and 50 million downloads for the largest e-commerce platform in Indonesia. It also mentions that the latest funding round for this platform was $1.2 billion, valuing it at $3 billion. The document outlines some of the key components of Indonesia's digital ecosystem that support startups, including talent, funding, infrastructure, media, government support and more. It provides a flow chart of the value chain for e-commerce startups and discusses some of Bekraf's programs to help prepare startups and connect them with resources like venture capital.
2018_05_03 Presentasi Ekonomi Kreatif FEB UIMenhariq Noor
1. Dokumen tersebut membahas tentang perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia dan peran Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) dalam mendukung pengembangan sektor tersebut.
2. Bekraf berupaya menjadikan ekonomi kreatif sebagai kekuatan baru ekonomi Indonesia dengan mendorong pertumbuhan usaha baru, meningkatkan nilai tambah produk kreatif, dan memproduksi barang-barang unggulan yang dikenal secara global.
3
Strategi Berjualan di Marketplace Tokopedia, Bukalapak, Shopee dan LazadaDwi Wahyu
Pelatihan ini membahas strategi untuk memenangkan persaingan di pasar marketplace Indonesia. Topik utama yang dibahas meliputi cara memilih marketplace yang tepat untuk produk, riset kompetitor, strategi memulai berjualan seperti harga dan promosi, serta prosedur registrasi dan pengaturan toko di beberapa marketplace terkemuka seperti Tokopedia, Shopee, dan Lazada.
Seri buku literasi digital- strategi kewirausahaan digitalliterasi digital
Di era digital, fenomena startup dan kewirausahaan digital muncul dan menjadi sorotan banyak
pihak, termasuk di Indonesia. Perusahaan teknologi kian banyak yang menuai kesuksesan besar.
Namun, tidak sedikit pula bisnis-bisnis berbasis teknologi digital yang mengalami kegagalan. Buku
ini hadir sebagai alternatif yang dapat digunakan sebagai bekal awal untuk Anda yang tertarik
untuk memulai bisnis berbasis digital.
Laporan ini membahas perkembangan larva ikan nila mulai dari telur yang dibuahi hingga menjadi larva muda. Telur ikan nila akan menetas menjadi larva setelah 4-5 hari kemudian diasuh oleh induk betina selama 11 hari.
1. Dokumen tersebut membahas tentang pemilihan lokasi yang tepat untuk budidaya udang di tambak. Beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan meliputi topografi, elevasi, pasang surut, dan kualitas tanah setempat.
2. Jenis tanah liat berpasir merupakan kondisi tanah yang paling baik untuk pembangunan tanggul tambak. Selain itu, lokasi yang datar dan tidak terlalu tinggi dari pasang surut akan memudah
Sosialisasi dan Konsultasi Publik Status Perlindungan Ikan Hiu dan PariDidi Sadili
Dokumen tersebut membahas mengenai sosialisasi dan konsultasi publik terkait pemanfaatan sumber daya ikan hiu dan pari secara berkelanjutan. Dokumen tersebut menjelaskan tentang regulasi yang berlaku baik secara nasional maupun internasional terkait perikanan hiu dan pari, serta rencana program konservasi untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan hiu dan pari di Indonesia.
Buku panduan ini membahas eksploitasi seksual pada anak online dan kerangka hukumnya. ECPAT Internasional adalah jaringan global yang berusaha mengakhiri eksploitasi seksual pada anak, termasuk dalam bentuk online, dengan melibatkan 95 organisasi anggota di 86 negara. Buku ini menjelaskan berbagai perwujudan eksploitasi seksual pada anak online dan kerangka hukum terkait di tingkat regional dan internasional.
Bebaskan Pengetahuan 2010 adalah kompetisi menulis di Wikipedia yang diikuti oleh 90 mahasiswa dari 10 universitas di Jakarta selama enam bulan. Tujuannya adalah meningkatkan jumlah penulis aktif dan kualitas artikel ensiklopedia bahasa Indonesia. Pemenang akan diberi hadiah perjalanan ke konferensi Wikimania 2010 di Polandia.
Modul Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK R) BKKBN Program Prioritas Nasion...Anindita Dyah Sekarpuri
Dokumen tersebut merupakan pegangan bagi fasilitator dalam modul edukasi remaja tentang perencanaan masa depan yang diselenggarakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Modul ini bertujuan melatih remaja untuk merencanakan masa depannya termasuk merencanakan kehidupan berkeluarga. Modul ini akan digunakan oleh pendidik sebaya di Pusat Informasi dan Konseling Remaja serta Kader Bina
Modul Pelatihan Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi Seksual Kome...ECPAT Indonesia
Modul ditulis untuk fasilitator pelatihan, dimana peserta pelatihan terdiri dari Perangkat Desa (diantaranya
terdiri dari Bendahara/Sekretaris, Kepala Desa dan Perwakilan dari Badan Perwakilan Desa(BPD)),
Pemerintah Daerah (diantaranya perwakilan dari Dinas Pariwisata, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perijinan/PTSP dan Tenaga
Kesehatan), Polisi, Stakeholder Pariwisata (diantaranya berasal dari perwakilan, Travel, SPA, Karaoke, Guide,
Driver Trevel, Hotel, Pengusaha Warnet), Tenaga Pendidik, PKK, PHRI, Kelompok Sadar Wisata, Tokoh
Agama, Tokoh Masyarakat, NGO, Karang Taruna, Forum Anak. Dimana keberadaan dan profesinya
selama ini terkait erat dengan upaya perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi seksual di daerah
tujuan wisata. Modul ini sebagai alat bantu bagi fasilitator untuk menyampaikan informasi dan melatih
peserta pelatihan dari daerah tujuan wisata untuk menyiapkan diri dalam membuat strategi perlindungan
anak dalam menghadapi ancaman kekerasan dan eksploitasi seksual.
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai bahaya narkoba dan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Topik utama yang dibahas adalah dampak buruk narkoba bagi diri pribadi, lingkungan sosial, dan bangsa serta langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah penyebaran narkoba di lingkungan sekolah.
Society 5.0: Menyiapkan SDM Cerdas dan SehatIsmail Fahmi
Society 5.0 awalnya dibuat oleh pemerintah Jepang, mengingat banyak problem karena ketimpangan antara sisi sosial dan perkembangan teknologi, khususnya karena populasinya yang semakin menua. Sehingga, teknologi harus bisa memudahkan mereka tetap produktif dan sejahtera.
Society 5.0 mensyaratkan bersinerginya IoT, Big Data, AI, Robot, dan Manusia untuk memecahkan masalah sosial.
Di Indonesia, beberapa kota sudah mulai menerapkan Smart City. Ini bisa menjadi awalan suatu saat menuju Society 5.0.
Salah satu kunci pengembangan Smart City dan Society 5.0 adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang cerdas dan sehat untuk membangun teknologi dan mencari solusi sosial.
Generasi muda Indonesia menghadapi masalah besar di bidang literasi. Apalagi literasi digital, yang menjadi syarat menuju Smart City dan Society 5.0.
SDM perlu disiapkan dengan kemampuan Digital Citizenship: berpikir kritis, bagaimana aman terhubung online, dan memanfaatkan Internet untuk pengembangan diri.
SDM yang cerdas dan sehat sangat ditentukan saat golden age (usia bayi dan balita), saat otak mereka tumbuh 80% dari orang dewasa.
Modul Pendidikan Kependudukan Untuk Mahasiswadaldukpapua
[Ringkasan]
Modul ini membahas pengantar pendidikan kependudukan. Pendidikan kependudukan bertujuan untuk memahami masalah-masalah kependudukan dan kebijakan terkaitnya. Materi pembelajaran meliputi pengertian dan ruang lingkup pendidikan kependudukan, masalah-masalah kependudukan, kebijakan kependudukan dan pembangunan SDM, pendidikan kependudukan dalam program KB, serta sumber data kependudu
Dokumen tersebut membahas berbagai konsep demografi seperti angka kelahiran kasar, angka kelahiran menurut umur, angka kematian kasar, angka kematian menurut umur, dan angka migrasi masuk. Diberikan contoh perhitungan untuk setiap konsep tersebut berdasarkan data jumlah penduduk dan kelahiran/kematian/imigrasi pada suatu wilayah.
Menganalisa Perusahaan Di tinjau Dari Segi POAC ( PT. AQUA Golden Mississipi )Ami Indri
PT. AQUA Golden Mississippi berhasil tumbuh dengan cepat berkat kemampuannya menciptakan permintaan air dalam botol di Indonesia dan memenuhi permintaan tersebut. Saat ini, AQUA merupakan perusahaan air dalam kemasan terbesar di kawasan Asia Pasifik dengan penjualan lebih dari 300 juta liter air kemasan pada tahun 1992. AQUA diorganisasikan secara terpusat namun operasinya dijalankan secara terdesentralisasi melalui an
Purse seine adalah alat tangkap ikan berukuran besar yang menggunakan jaring lingkar untuk mengepung ikan. Dokumen ini menjelaskan klasifikasi purse seine berdasarkan ukuran, bentuk, dan ikan sasaran; komponen utama purse seine seperti jaring, tali, dan cincin; serta cara mengidentifikasi purse seine melalui pengukuran panjang dan lebar jaring.
Artikel ini membahas tentang sejarah dan perkembangan tempe di Indonesia. Tempe awalnya dibawa oleh perantau Tionghoa dan sudah dikonsumsi di Jawa sejak abad ke-16. Meskipun pernah dianggap lemah oleh Soekarno, tempe ternyata mampu bertahan hingga kini sebagai makanan penting masyarakat dan menghidupi perekonomian warga di beberapa daerah seperti Kampung Sanan, Malang.
Dokumen tersebut berisi bagan organisasi beberapa badan dan kantor di lingkungan pemerintah Kabupaten Blora seperti Badan Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan, Inspektorat, Kantor Ketahanan Pangan, Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.
Dokumen ini memberikan informasi tentang struktur organisasi Dinas Kehutanan Kabupaten Blora yang terdiri dari beberapa bidang dan seksi seperti bidang rehabilitasi lahan, perlindungan dan pengembangan usaha kehutanan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan hutan.
1. Dokumen tersebut membahas tentang pemilihan lokasi yang tepat untuk budidaya udang di tambak. Beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan meliputi topografi, elevasi, pasang surut, dan kualitas tanah setempat.
2. Jenis tanah liat berpasir merupakan kondisi tanah yang paling baik untuk pembangunan tanggul tambak. Selain itu, lokasi yang datar dan tidak terlalu tinggi dari pasang surut akan memudah
Sosialisasi dan Konsultasi Publik Status Perlindungan Ikan Hiu dan PariDidi Sadili
Dokumen tersebut membahas mengenai sosialisasi dan konsultasi publik terkait pemanfaatan sumber daya ikan hiu dan pari secara berkelanjutan. Dokumen tersebut menjelaskan tentang regulasi yang berlaku baik secara nasional maupun internasional terkait perikanan hiu dan pari, serta rencana program konservasi untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan hiu dan pari di Indonesia.
Buku panduan ini membahas eksploitasi seksual pada anak online dan kerangka hukumnya. ECPAT Internasional adalah jaringan global yang berusaha mengakhiri eksploitasi seksual pada anak, termasuk dalam bentuk online, dengan melibatkan 95 organisasi anggota di 86 negara. Buku ini menjelaskan berbagai perwujudan eksploitasi seksual pada anak online dan kerangka hukum terkait di tingkat regional dan internasional.
Bebaskan Pengetahuan 2010 adalah kompetisi menulis di Wikipedia yang diikuti oleh 90 mahasiswa dari 10 universitas di Jakarta selama enam bulan. Tujuannya adalah meningkatkan jumlah penulis aktif dan kualitas artikel ensiklopedia bahasa Indonesia. Pemenang akan diberi hadiah perjalanan ke konferensi Wikimania 2010 di Polandia.
Modul Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK R) BKKBN Program Prioritas Nasion...Anindita Dyah Sekarpuri
Dokumen tersebut merupakan pegangan bagi fasilitator dalam modul edukasi remaja tentang perencanaan masa depan yang diselenggarakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Modul ini bertujuan melatih remaja untuk merencanakan masa depannya termasuk merencanakan kehidupan berkeluarga. Modul ini akan digunakan oleh pendidik sebaya di Pusat Informasi dan Konseling Remaja serta Kader Bina
Modul Pelatihan Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi Seksual Kome...ECPAT Indonesia
Modul ditulis untuk fasilitator pelatihan, dimana peserta pelatihan terdiri dari Perangkat Desa (diantaranya
terdiri dari Bendahara/Sekretaris, Kepala Desa dan Perwakilan dari Badan Perwakilan Desa(BPD)),
Pemerintah Daerah (diantaranya perwakilan dari Dinas Pariwisata, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perijinan/PTSP dan Tenaga
Kesehatan), Polisi, Stakeholder Pariwisata (diantaranya berasal dari perwakilan, Travel, SPA, Karaoke, Guide,
Driver Trevel, Hotel, Pengusaha Warnet), Tenaga Pendidik, PKK, PHRI, Kelompok Sadar Wisata, Tokoh
Agama, Tokoh Masyarakat, NGO, Karang Taruna, Forum Anak. Dimana keberadaan dan profesinya
selama ini terkait erat dengan upaya perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi seksual di daerah
tujuan wisata. Modul ini sebagai alat bantu bagi fasilitator untuk menyampaikan informasi dan melatih
peserta pelatihan dari daerah tujuan wisata untuk menyiapkan diri dalam membuat strategi perlindungan
anak dalam menghadapi ancaman kekerasan dan eksploitasi seksual.
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai bahaya narkoba dan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Topik utama yang dibahas adalah dampak buruk narkoba bagi diri pribadi, lingkungan sosial, dan bangsa serta langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah penyebaran narkoba di lingkungan sekolah.
Society 5.0: Menyiapkan SDM Cerdas dan SehatIsmail Fahmi
Society 5.0 awalnya dibuat oleh pemerintah Jepang, mengingat banyak problem karena ketimpangan antara sisi sosial dan perkembangan teknologi, khususnya karena populasinya yang semakin menua. Sehingga, teknologi harus bisa memudahkan mereka tetap produktif dan sejahtera.
Society 5.0 mensyaratkan bersinerginya IoT, Big Data, AI, Robot, dan Manusia untuk memecahkan masalah sosial.
Di Indonesia, beberapa kota sudah mulai menerapkan Smart City. Ini bisa menjadi awalan suatu saat menuju Society 5.0.
Salah satu kunci pengembangan Smart City dan Society 5.0 adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang cerdas dan sehat untuk membangun teknologi dan mencari solusi sosial.
Generasi muda Indonesia menghadapi masalah besar di bidang literasi. Apalagi literasi digital, yang menjadi syarat menuju Smart City dan Society 5.0.
SDM perlu disiapkan dengan kemampuan Digital Citizenship: berpikir kritis, bagaimana aman terhubung online, dan memanfaatkan Internet untuk pengembangan diri.
SDM yang cerdas dan sehat sangat ditentukan saat golden age (usia bayi dan balita), saat otak mereka tumbuh 80% dari orang dewasa.
Modul Pendidikan Kependudukan Untuk Mahasiswadaldukpapua
[Ringkasan]
Modul ini membahas pengantar pendidikan kependudukan. Pendidikan kependudukan bertujuan untuk memahami masalah-masalah kependudukan dan kebijakan terkaitnya. Materi pembelajaran meliputi pengertian dan ruang lingkup pendidikan kependudukan, masalah-masalah kependudukan, kebijakan kependudukan dan pembangunan SDM, pendidikan kependudukan dalam program KB, serta sumber data kependudu
Dokumen tersebut membahas berbagai konsep demografi seperti angka kelahiran kasar, angka kelahiran menurut umur, angka kematian kasar, angka kematian menurut umur, dan angka migrasi masuk. Diberikan contoh perhitungan untuk setiap konsep tersebut berdasarkan data jumlah penduduk dan kelahiran/kematian/imigrasi pada suatu wilayah.
Menganalisa Perusahaan Di tinjau Dari Segi POAC ( PT. AQUA Golden Mississipi )Ami Indri
PT. AQUA Golden Mississippi berhasil tumbuh dengan cepat berkat kemampuannya menciptakan permintaan air dalam botol di Indonesia dan memenuhi permintaan tersebut. Saat ini, AQUA merupakan perusahaan air dalam kemasan terbesar di kawasan Asia Pasifik dengan penjualan lebih dari 300 juta liter air kemasan pada tahun 1992. AQUA diorganisasikan secara terpusat namun operasinya dijalankan secara terdesentralisasi melalui an
Purse seine adalah alat tangkap ikan berukuran besar yang menggunakan jaring lingkar untuk mengepung ikan. Dokumen ini menjelaskan klasifikasi purse seine berdasarkan ukuran, bentuk, dan ikan sasaran; komponen utama purse seine seperti jaring, tali, dan cincin; serta cara mengidentifikasi purse seine melalui pengukuran panjang dan lebar jaring.
Artikel ini membahas tentang sejarah dan perkembangan tempe di Indonesia. Tempe awalnya dibawa oleh perantau Tionghoa dan sudah dikonsumsi di Jawa sejak abad ke-16. Meskipun pernah dianggap lemah oleh Soekarno, tempe ternyata mampu bertahan hingga kini sebagai makanan penting masyarakat dan menghidupi perekonomian warga di beberapa daerah seperti Kampung Sanan, Malang.
Dokumen tersebut berisi bagan organisasi beberapa badan dan kantor di lingkungan pemerintah Kabupaten Blora seperti Badan Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan, Inspektorat, Kantor Ketahanan Pangan, Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.
Dokumen ini memberikan informasi tentang struktur organisasi Dinas Kehutanan Kabupaten Blora yang terdiri dari beberapa bidang dan seksi seperti bidang rehabilitasi lahan, perlindungan dan pengembangan usaha kehutanan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan hutan.
Dokumen tersebut membahas tentang Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) Saluyu Mandiri Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Posyantek bertujuan untuk menjembatani masyarakat dengan teknologi yang tepat guna serta memberikan pelayanan teknis dan informasi. Posyantek dikelola secara mandiri dan berlokasi di kecamatan.
Ringkasan dokumen tersebut adalah tentang dasar hukum dan pengertian pengamanan obyek vital nasional di Polri. Dokumen tersebut menjelaskan tugas pokok Direktorat Pengamanan Obyek Vital dan Infrastruktur (DIT PAM OBVIT) dalam menyelenggarakan pengamanan obyek khusus, lingkungan industri, objek wisata, dan lembaga negara termasuk VIP yang memerlukan pengamanan khusus. Dokumen tersebut juga men
Sektor perkhidmatan merupakan sektor ekonomi ketiga terpenting di Malaysia. Ia terdiri daripada pelbagai jenis perkhidmatan seperti pelancongan, pengangkutan, kewangan, dan utiliti. Sektor pelancongan adalah antara penyumbang terbesar kepada pertumbuhan ekonomi negara disebabkan oleh sumber daya semula jadi dan alam sekitar fizikal yang indah menarik minat pelancongan.
Isu, Permasalahan dan Arah Pembangunan Ekonomi, Tata Ruang, Lingkungan, Infra...Oswar Mungkasa
Dokumen tersebut membahas kondisi umum Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), arah kebijakan pembangunan, dan isu-isu utama yang terkait dengan pembangunan ekonomi, infrastruktur, tata ruang, dan lingkungan di provinsi tersebut."
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KELURAHAN.pptxdidilahei1
Musrenbangkel di Kelurahan Lahei I membahas program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk tahun 2021-2022, termasuk peningkatan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi melalui budidaya ikan dan pertanian. Forum ini bertujuan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat dan kegiatan pembangunan Kelurahan.
Dokumen tersebut membahas tentang 18 bab yang mencakup ketentuan umum, asas dan tujuan, ruang lingkup, pembinaan, penyelenggaraan, jaringan dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, lalu lintas, keamanan dan keselamatan, dampak lingkungan, kecelakaan, peraturan khusus, sistem informasi dan komunikasi, sumber daya manusia, peran masyarakat, penyidikan pelanggaran, ketentuan pidana, peralihan dan
Dokumen tersebut membahas tentang 18 bab yang mencakup ketentuan umum, asas dan tujuan, ruang lingkup, pembinaan, penyelenggaraan, jaringan dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, lalu lintas, keamanan dan keselamatan, dampak lingkungan, kecelakaan, peraturan khusus, sistem informasi dan komunikasi, sumber daya manusia, peran masyarakat, penyidikan dan penindakan pelanggaran, ketentuan pidana
Kelembagaan pertanian terdiri dari berbagai jenis lembaga seperti lembaga petani, lembaga pemerintah, lembaga swasta, dan lembaga LSM. Kerjasama antar lembaga diperlukan untuk meningkatkan pembangunan pertanian. Sistem agribisnis merupakan pendekatan baru dalam melihat pertanian sebagai serangkaian aktivitas terintegrasi mulai dari pengadaan sarana produksi, budidaya, pengolahan, pemasaran, hingga d
Pengalaman Melaksanakan Koordinasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingk...Oswar Mungkasa
Dokumen tersebut membahas pengalaman koordinasi pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan di Jawa Tengah. Koordinasi dilakukan melalui Kelompok Kerja AMPL di bawah Bappeda dengan melibatkan berbagai instansi terkait. Beberapa kendala yang dihadapi meliputi seringnya pergantian personil, komunikasi yang belum maksimal, serta keterbatasan data. Upaya perbaikan yang dilakukan antara lain meningkatkan kapasitas Kelomp
Dokumen tersebut membahas upaya penguatan Pelayanan Permohonan Informasi Publik dan keterbukaan informasi di sektor sumber daya alam di Kabupaten Indragiri Hulu, meliputi revisi peraturan tentang PPID, penyelesaian standar operasional prosedur, sosialisasi berkelanjutan, pembentukan pusat layanan informasi masyarakat, dan tantangan serta hambatan dalam pelaksanaannya."
Membangun sistem ekonomi kerakyatan.pptAbeng Fariz
Dokumen tersebut membahas tentang membangun sistem ekonomi kerakyatan dengan meningkatkan lima komponen yaitu pemerintah, rumah tangga, bank/LKBB, pengusaha UMKM, dan lapangan usaha/sektor riil."
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan keuangan dan aset desa, sumber-sumber pendapatan desa, alokasi dana desa, dan mekanisme pengelolaan keuangan desa sesuai UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan desa.
Similar to BAGAN ORGANISASI DINAS KABUPATEN BLORA (20)
Permenhut ri no 78 th 2014 ttg pedoman penyusunan programa penyuluhan kehutananJhon Blora
Peraturan ini mengatur tentang pedoman penyusunan program penyuluhan kehutanan. Program penyuluhan kehutanan dibagi menjadi beberapa tingkatan yakni tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Substansi program penyuluhan kehutanan meliputi matrik dan narasi yang mencakup keadaan wilayah, tujuan, permasalahan, sasaran, dan cara mencapai tujuan. Keadaan wilayah meliputi sumber daya alam, manus
Permenhut no 44 th 2014 ttg pedoman pembangunan unit percontohan penyuluhan k...Jhon Blora
Peraturan ini mengatur tentang pedoman pembangunan Unit Percontohan Penyuluhan Kehutanan (UPPK) untuk meningkatkan efektivitas penyuluhan kehutanan. UPPK berfungsi sebagai sarana pembelajaran, model penguatan kelembagaan kelompok tani hutan, dan peningkatan kapasitas penyuluh. Lokasi UPPK ditetapkan melalui sosialisasi, pemilihan calon lokasi, dan pengusulan berdasarkan kriteria tertentu se
Peraturan Menteri Kehutanan ini menetapkan pedoman penyusunan program penyuluhan kehutanan agar penyelenggara penyuluhan di seluruh tingkatan memiliki acuan yang sama dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan. Pedoman ini mengatur tentang ruang lingkup, maksud, tujuan, dan definisi istilah yang terkait dengan penyusunan program penyuluhan kehutanan.
Peraturan Menteri Kehutanan ini mengatur tentang metode dan materi penyuluhan kehutanan yang meliputi pengertian istilah, maksud dan tujuan, metode penyuluhan berdasarkan tujuan, jumlah sasaran, media dan teknik komunikasi, serta pengelompokan metode penyuluhan kehutanan.
Permenhut ri no 91 th 2014 ttg penatausahaan hasil hutan bukan kayu yang bera...Jhon Blora
Peraturan ini mengatur tentang penatausahaan hasil hutan bukan kayu yang berasal dari hutan negara, mencakup kegiatan pencatatan, dokumentasi, dan pelaporan hasil hutan bukan kayu mulai dari perencanaan, pemanenan, pengukuran, pengangkutan, pengolahan, serta menetapkan definisi hasil hutan bukan kayu, hutan negara, izin usaha, dan pihak-pihak terkait.
Peraturan ini mengatur tentang tata cara pengenaan, pemungutan, dan penyetoran provisi sumber daya hutan, dana reboisasi, penggantian nilai tegakan, dan ganti rugi tegakan. Regulasi ini mendefinisikan berbagai istilah terkait kehutanan dan mengatur ketentuan umum mengenai penerimaan negara bukan pajak di sektor kehutanan.
Permenhut no 38 th 2014 ttg p engenaan tarif rp.0Jhon Blora
Peraturan Menteri Kehutanan ini mengatur tentang tata cara dan persyaratan kegiatan tertentu yang dikenakan tarif Rp. 0,00 di kawasan konservasi. Kegiatan tertentu tersebut meliputi penelitian, sosial, religi, dan pemanfaatan hasil hutan untuk bantuan bencana. Kelompok yang dikenakan tarif nol rupiah antara lain mahasiswa peneliti, masyarakat sekitar untuk kegiatan sosial dan religi, serta masyar
Permenhut no 24 th 2014 ttg tata cara penulisan pembayaranJhon Blora
Peraturan ini mengatur perubahan kedua atas peraturan sebelumnya tentang tata cara penulisan referensi 15 digit pada pembayaran provisi sumber daya hutan, dana reboisasi, dan iuran izin usaha pemanfaatan hutan. Perubahan ini mengikuti perkembangan pembentukan provinsi dan kabupaten/kota baru serta menyesuaikan ketentuan terkait penentuan kode provinsi dan kabupaten/kota.
Peraturan ini mengatur tentang izin pemanfaatan kayu dari kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, tukar menukar kawasan hutan, pinjam pakai kawasan hutan, dan areal penggunaan lain. Izin pemanfaatan kayu diberikan untuk memanfaatkan kayu dan/atau bukan kayu dari kawasan-kawasan hutan tersebut melalui kegiatan seperti pemanenan, pengayaan, dan pemasaran hasil hutan. Peraturan ini juga
Peraturan Menteri Kehutanan ini mengatur tentang penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak, meliputi pemanenan, pengukuran, penetapan jenis, pengangkutan, pengolahan, dan pelaporan. Dokumen yang diperlukan untuk pengangkutan hasil hutan hak adalah Nota Angkutan, Nota Angkutan Penggunaan Sendiri, atau Surat Keterangan Asal Usul yang menyatakan kepemilikan dan menjadi bukti legal
Peraturan Menteri Kehutanan mengatur penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan tanaman pada hutan produksi, mencakup tata cara pencatatan dan pelaporan perencanaan produksi, pemanenan, pengukuran, penandaan, pengangkutan, dan pengolahan hasil hutan kayu bagi pemegang izin pemanfaatan hutan.
Dokumen tersebut memberikan gambaran umum mengenai Kabupaten Blora. Kabupaten Blora terletak di Jawa Tengah bagian timur dengan luas wilayah 182.058,797 km2. Sebagian besar wilayahnya digunakan untuk hutan dan lahan pertanian seperti sawah dan tegalan. Iklimnya panas dengan curah hujan tertinggi di bulan Februari. Tanahnya bervariasi antara aluvial, grumosol, dan mediteran dengan tekstur sedang dan kedal
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai kontribusi sektor usaha terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Blora dari tahun 2009 hingga 2013. Sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar dengan rata-rata di atas 49%, diikuti oleh subsektor tanaman bahan makanan dan kehutanan masing-masing sekitar 30-31% dan 12-13%. Luas hutan rakyat di Kabupaten Blora terus meningkat dari tahun ke tahun.
1. LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 13 TAHUN 2011
SEKRETARIAT
SUBBAGIAN
PROGRAM
SUBBAGIAN
KEUANGAN
SUBBAGIAN
UMUM
BIDANG
PENDIDIKAN DASAR
BIDANG
PENDIDIKAN MENENGAH
BIDANG
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
SEKSI
SARANA PRASARANA
SEKSI
KURIKULUM DAN PENGENDALIAN MUTU PENDIDIKAN DASAR
DASAR
SEKSI
KESISWAAN
PENDIDIKAN
DASAR
SEKSI
KURIKULUM DAN PENGENDALIAN MUTU PENDIDIKAN MENENGAH
MENENGAH
SEKSI
KESISWAAN
PENDIDIKAN MENENGAH
SEKSI
SARANA PRASARANA
SEKSI
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
SEKSI
TAMAN KANAK-KANAK
SEKSI
PENDIDIKAN MASYARAKAT
SEKSI
ADMINISTRASI MUTASI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
SEKSI
PENGEMBANGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
SEKSI
DISIPLIN DAN KESEJAHTERA AN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
BUPATI BLORA,
Cap.ttd.
DJOKO NUGROHO
BIDANG
PENDIDIKAN NON FORMAL & INFORMAL
UPTD
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
KEPALA DINAS
BAGAN ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BLORA
BIDANG
PEMUDA DAN OLAH RAGA
SEKSI
OLAH RAGA
SEKSI
SARANA PRASARANA
SEKSI
PEMUDA
2. LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 13 TAHUN 2011
SEKRETARIAT
SUBBAGIAN
PROGRAM
SUBBAGIAN
KEUANGAN
SUBBAGIAN
UMUM
SEKSI
MUTASI DAN PERKEMBANGAN PENDUDUK
SEKSI
PENERBITAN KARTU KELUARGA & KARTU TANDA PENDUDUK
SEKSI
KELAHIRAN
DAN
KEMATIAN
SEKSI
PERKAWINAN,
PERCERAIAN, PENGAKUAN DAN PENGESAHAN ANAK
SEKSI
INFORMASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
BUPATI BLORA,
Cap. ttd
DJOKO NUGROHO
BIDANG
PENDAFTARAN PENDUDUK
BIDANG
DATA DAN INFORMASI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
KEPALA DINAS
BIDANG
PENCATATAN SIPIL
SEKSI
PENGELOLAAN DATA KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
BAGAN ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BLORA
3. LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 13 TAHUN 2011
SEKRETARIAT SUBBAGIAN PROGRAM SUBBAGIAN KEUANGAN SUBBAGIAN UMUM SEKSI PENGELOLAAN DAS DAN SISTEM INFORMASI KEHUTANAN
SEKSI REHABILITASI LAHAN SEKSI PEMBIBITAN DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
SEKSI PENGEMBANGAN DAN PENGENDALIAN HUTAN RAKYAT
SEKSI
PRODUKSI DAN PSDH
SEKSI PENGENDALIAN PEREDARAN HASIL HUTAN
. SEKSI PENGAMANAN HUTAN DAN MUTASI KAWASAN DAN KSDA
SEKSI PEMBINAAN DAN PERIJINAN INDUSTRI HASIL HUTAN
SEKSI BINA LEMBAGA & PENGEMBANGAN ANEKA USAHA KEHUTANAN
BUPATI BLORA,
Cap.ttd.
DJOKO NUGROHO
UPTD
BAGAN ORGANISASI
DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN BLORA
BIDANG REHABILITASI LAHAN DAN PENGELOLAAN DAS BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN USAHA KEHUTANAN
BIDANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN HUTAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
KEPALA DINAS SEKSI PRODUKSI DAN PSDH
KEPALA DINAS
4. LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 13 TAHUN 2011
SEKRETARIAT
SUBBAGIAN
PERENCANAAN
SUBBAGIAN
KEUANGAN
SUBBAGIAN
UMUM
SEKSI
PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
SEKSI
PELAYANAN KESEHATAN
SEKSI
JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT
SEKSI
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT
SEKSI
PENYEHATAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN
SEKSI
SURVEILANS DAN IMUNISASI
SEKSI
KESEHATAN KELUARGA
SEKSI
G I Z I
SEKSI
PROMOSI KESEHATAN
SEKSI
PENGEMBANGAN
TENAGA KESEHATAN
SEKSI
SISTIM INFORMASI MANAJEMEN KESEHATAN
SEKSI
AKREDITASI DAN PERIJINAN
BUPATI BLORA,
Cap.ttd
DJOKO NUGROHO
UPTD
BAGAN ORGANISASI
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BLORA
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
KEPALA DINAS
BIDANG
PELAYANAN KESEHATAN, PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
BIDANG
PENCEGAHAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN
BIDANG
PEMBINAAN KESEHATAN MASYARAKAT
BIDANG
SUMBER DAYA KESEHATAN
5. LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 13 TAHUN 2011
SEKRETARIAT
SUBBAGIAN
PROGRAM
SUBBAGIAN
KEUANGAN
SUBBAGIAN
UMUM
SEKSI
PELATIHAN TENAGA KERJA
SEKSI
PENEMPATAN TENAGA KERJA
SEKSI
PENGEMBANGAN POTENSI, KESETIAKAWANAN DAN BANTUAN SOSIAL
SEKSI
PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL
BUPATI BLORA,
Cap.ttd.
DJOKO NUGROHO
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
KEPALA DINAS
BAGAN ORGANISASI
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN SOSIAL
KABUPATEN BLORA
SEKSI
TRANSMIGRASI
BIDANG
PENEMPATAN TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI
BIDANG
KESEJAHTERAAN SOSIAL
BIDANG
HUBUNGAN INDUSTRIAL& PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
SEKSI
HUBUNGAN INDUSTRIAL & PERSYRATAN KERJA
SEKSI
PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
UPTD
6. LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 13 TAHUN 2011
SEKRETARIAT
SUBBAGIAN
PROGRAM
SUBBAGIAN
KEUANGAN
SUBBAGIAN
UMUM
BIDANG
PERINDUSTRIAN
BIDANG
PERDAGANGAN
BIDANG
PENGELOLAAN PASAR
SEKSI
LOGAM DAN MESIN
SEKSI
AGRO, KIMIA DAN HASIL HUTAN
SEKSI
ALAT TRANSPORTASI, ELEKTRONIK DAN ANEKA
SEKSI
USAHA DAN SARANA PERDAGANGAN
SEKSI
KELEMBAGAAN PERDAGANGAN
SEKSI
PENGAWASAN PERDAGANGAN DAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN .
SEKSI
BINA USAHA KOPERASI
SEKSI
KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI
SEKSI
USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
SEKSI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
SEKSI
SARANA DAN PEMELIHARAAN PASAR
SEKSI
KEBERSIHAN DAN PENATAAN PASAR
BUPATI BLORA,
Cap. ttd
DJOKO NUGROHO
BIDANG
KOPERASI, DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
BAGAN ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN BLORA
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
KEPALA DINAS
UPTD
7. LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 13 TAHUN 2011
.
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
SUBBAGIAN
PROGRAM
SUBBAGIAN
KEUANGAN
SUBBAGIAN
UMUM
BAGAN ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BLORA
BIDANG
PENDAPATAN
BIDANG
ANGGARAN
BIDANG
PERBENDAHARAAN DAN PENGELOLAAN BELANJA
BIDANG
AKUNTANSI DAN PELAPORAN
BIDANG
ASET DAERAH
SEKSI
PENDAPATAN DANA PERIMBANGAN DAN PENDAPATAN LAIN - LAIN
SEKSI
PERENCANAAN DAN PENETAPAN PENDAPATAN . DAERAH
SEKSI
PENAGIHAN DAN KEBERATAN
SEKSI
PERENCANAAN ANGGARAN .
SEKSI
OTORISASI ANGGARAN
SEKSI
PENGENDALIAN ANGGARAN .
SEKSI
PENGELOLAAN BELANJA TAK LANGSUNG DAN PEMBIAYAAN
SEKSI
PENGELOLAAN BELANJA LANGSUNG
SEKSI
PERBENDAHARAAN
SEKSI
VERIFIKASI
SEKSI
AKUNTANSI, PENGELOLAAN UTANG DAN PIUTANG
SEKSI
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH
SEKSI
PENDATAAN DAN INVENTARISASI
SEKSI
PENGELOLAAN
ASET DAERAH
SEKSI
PENILAIAN DAN PENGAWASAN
BUPATI BLORA,
Cap.ttd
DJOKO NUGROHO
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
UPTD
8. LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 13 TAHUN 2011
SEKRETARIAT
SUBBAGIAN
PROGRAM
SUBBAGIAN
KEUANGAN
SUBBAGIAN
UMUM
SEKSI
ADMINISTRASI DAN
BINA TEKNIK
SEKSI
PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN
SEKSI
PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN
SEKSI
PERUMAHAN
SEKSI
TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
SEKSI
SARANA DAN PRASARANA PERMUKIMAN
.
SEKSI
KEBERSIHAN DAN
PENGELOLAAN SAMPAH
SEKSI
PERTAMANAN DAN PERMAKAMAN
BUPATI BLORA,
Cap.ttd.
DJOKO NUGROHO
UPTD
BAGAN ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN BLORA
BIDANG
BINA MARGA
BIDANG
KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
BIDANG
CIPTA KARYA
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
KEPALA DINAS
BIDANG
SUMBER DAYA AIR
SEKSI
PENGEMBANGAN DAN BINA TEKNIS
SEKSI
IRIGASI DAN AIR BAKU
SEKSI
SUNGAI DAN WADUK
BIDANG
TATA RUANG
SEKSI
PERENCANAAN TATA RUANG
SEKSI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN RUANG
SEKSI
PENERANGAN JALAN UMUM
SEKSI
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN LAHAN
9. LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 13 TAHUN 2011
SEKRETARIAT
SUBBAGIAN
PROGRAM
SUBBAGIAN
KEUANGAN
SUBBAGIAN
UMUM
SEKSI
PRODUKSI DAN PERLINDUNGAN TANAMAN
SEKSI
SARANA PRASARANA, PENGELOLAAN LAHAN DAN AIR
SEKSI
PRODUKSI DAN PERLINDUNGAN TANAMAN
SEKSI
SARANA PRASARANA DAN KELEMBAGAAN
BUPATI BLORA,
Cap.ttd
DJOKO NUGROHO
UPTD
BIDANG
PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
BIDANG
PERKEBUNAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKSI
PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN, PEMASARAN DAN TEKNOLOGI
KEPALA DINAS
BAGAN ORGANISASI
DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BLORA
SEKSI
PENGEMBANGAN, KELEMBAGAAN DAN PEMASARAN
BIDANG
PETERNAKAN
SEKSI
SARANA DAN PRASARANA
SEKSI
KESWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
SEKSI
PRODUKSI DAN PEMASARAN
BIDANG
PERIKANAN
SEKSI
PRODUKSI PETERNAKAN
SEKSI
USAHA PETERNAKAN
BIDANG
PENYULUHAN DAN INFORMASI
SEKSI
PENYULUHAN
SEKSI
DATA DAN INFORMASI
SEKSI
SUMBER DAYA MANUSIA DAN KELEMBAGAAN
10. 1. Bidang Produksi, Usaha, dan Kesehatan Ternak, yang membawahi :
a) Seksi Produksi Ternak;
b) Seksi Usaha Ternak; dan
c) Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veterinair.
2. Bidang Penyebaran dan Pengembangan Ternak, yang membawahi :
a) Seksi Penyebaran Ternak;
b) Seksi Pengembangan Bibit Ternak; dan
c) Seksi Pakan Ternak.
SEKSI
KEMITRAAN DAN PEMASARAN
11. LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 13 TAHUN 2011
SEKRETARIAT
SUBBAGIAN
PROGRAM
SUBBAGIAN
KEUANGAN
SUBBAGIAN
UMUM
SEKSI
LALU LINTAS
SEKSI
ANGKUTAN
SEKSI
USAHA DAN PENGEMBANGAN
SEKSI
PROMOSI DAN PEMASARAN
SEKSI
SARANA KOMUNIKASI
BUPATI BLORA,
Cap.ttd.
DJOKO NUGROHO
UPTD
BIDANG
LALU LINTAS & ANGKUTAN
BIDANG
KEBUDAYAAN
BIDANG
PARIWISATA
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BAGAN ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BLORA
KEPALA DINAS
SEKSI
DESIMINASI INFORMASI
SEKSI
POS DAN TELEKOMUNIKASI
SEKSI
TELEMATIKA
BIDANG
POS DAN TELEMATIKA
BIDANG
TEKNIK KENDARAAN DAN PERBENGKELAN DABENGKELAN
SEKSI
PENGUJIAN KENDARAAN
SEKSI
PERBENGKELAN
BIDANG
SARANA KOMUNIKASI & DESIMINASI INFORMASI
SEKSI
BUDAYA, SENI DAN FILM
SEKSI
KESEJARAHAN DAN KEPURBAKALAAN
12. LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 13 TAHUN 2011
SEKRETARIAT
SUBBAGIAN
PROGRAM
SUBBAGIAN
KEUANGAN
SUBBAGIAN
UMUM
SEKSI
PELAYANAN PERTAMBANGAN
SEKSI
GEOLOGI
SEKSI
SUMBER DAYA MINERAL
SEKSI
PENGUSAHAAN LISTRIK DAN ENERGI
BUPATI BLORA,
Cap. ttd.
DJOKO NUGROHO
BIDANG
PERTAMBANGAN, MINYAK DAN GAS BUMI
BIDANG
KETENAGALISTRIKAN DAN ENERGI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
KEPALA DINAS
BIDANG
GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
BAGAN ORGANISASI
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KABUPATEN BLORA
SEKSI
MINYAK DAN GAS BUMI
SEKSI
PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN ENERGI