1. Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang pedoman penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Indonesia.
2. Penataan pedagang kaki lima meliputi pendataan, pendaftaran, penetapan lokasi, pemindahan dan penghapusan lokasi.
3. Pemberdayaan pedagang kaki lima bertujuan untuk memberikan kesempatan berusaha dan mengembangkan usaha menjadi ekonomi mikro yang mandiri.
Permen Kemenpera Nomor 12 tahun 2014 (Kemenpera Nomor 12 Tahun 2014 )azhari sofyan
Peraturan Menteri Perumahan Rakyat ini mengatur tentang pedoman penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan serta kawasan permukiman daerah provinsi dan kabupaten/kota. Pedoman ini bertujuan sebagai acuan penyusunan rencana tersebut oleh pemerintah daerah. Rencana ini meliputi kebijakan dan strategi pembangunan perumahan dan permukiman untuk 20 tahun ke depan.
Pembiayaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Perumahan RakyatOswar Mungkasa
Dokumen tersebut membahas tentang standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat yang meliputi rumah layak huni dan lingkungan yang sehat serta aman yang didukung prasarana dan sarana. Dokumen tersebut juga menjelaskan indikator, target capaian, dan pembiayaan pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota."
Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancang...Penataan Ruang
Peraturan Menteri ini mengatur tentang pelimpahan kewenangan Menteri Pekerjaan Umum kepada gubernur dalam pemberian persetujuan substansi rancangan perda tentang rencana rinci tata ruang kabupaten/kota. Pelimpahan kewenangan ini dilakukan setelah provinsi memenuhi kriteria seperti telah memiliki perda RTRW provinsi dan kabupaten/kota, memiliki unit organisasi penataan ruang, dan memiliki sumber daya manusia yang komp
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG...helmut simamora
Peraturan Daerah ini menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2005-2025 yang mencakup visi, misi, tujuan, strategi, dan program pembangunan untuk menunjukkan arahan pembangunan daerah selama 20 tahun ke depan. Peraturan ini juga mengatur pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan oleh pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Samosir.
Permen Kemenpera Nomor 12 tahun 2014 (Kemenpera Nomor 12 Tahun 2014 )azhari sofyan
Peraturan Menteri Perumahan Rakyat ini mengatur tentang pedoman penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan serta kawasan permukiman daerah provinsi dan kabupaten/kota. Pedoman ini bertujuan sebagai acuan penyusunan rencana tersebut oleh pemerintah daerah. Rencana ini meliputi kebijakan dan strategi pembangunan perumahan dan permukiman untuk 20 tahun ke depan.
Pembiayaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Perumahan RakyatOswar Mungkasa
Dokumen tersebut membahas tentang standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat yang meliputi rumah layak huni dan lingkungan yang sehat serta aman yang didukung prasarana dan sarana. Dokumen tersebut juga menjelaskan indikator, target capaian, dan pembiayaan pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota."
Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancang...Penataan Ruang
Peraturan Menteri ini mengatur tentang pelimpahan kewenangan Menteri Pekerjaan Umum kepada gubernur dalam pemberian persetujuan substansi rancangan perda tentang rencana rinci tata ruang kabupaten/kota. Pelimpahan kewenangan ini dilakukan setelah provinsi memenuhi kriteria seperti telah memiliki perda RTRW provinsi dan kabupaten/kota, memiliki unit organisasi penataan ruang, dan memiliki sumber daya manusia yang komp
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG...helmut simamora
Peraturan Daerah ini menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2005-2025 yang mencakup visi, misi, tujuan, strategi, dan program pembangunan untuk menunjukkan arahan pembangunan daerah selama 20 tahun ke depan. Peraturan ini juga mengatur pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan oleh pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Samosir.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang usaha kawasan pariwisata di Provinsi Sulawesi Selatan. Peraturan ini menetapkan ketentuan mengenai kegiatan usaha kawasan pariwisata, bentuk usaha dan permodalannya, ketentuan perizinan, retribusi, pembinaan dan pengawasan, serta kewajiban pemimpin usaha kawasan pariwisata.
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat hikmat dan pengetahuan yang diberikan kepada tim penyusun Laporan Antara Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis Provinsi Sudut Pandang Sosial Budaya (Kawasan Banten Lama Di Kota Serang Dan Kawasan Baduy di Kabupaten Lebak) dapat selesai dengan baik.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang menetapkan bahwa kawasan yang termasuk dalam kawasan strategis adalah Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, antara lain, adalah kawasan adat tertentu, kawasan konservasi warisan budaya, termasuk warisan budaya yang diakui sebagai warisan dunia.
Berdasarkan kajian hukumnya, terkait dengan kawasan banten lama, kawasan strategis ini mendapat perlindungan dari RTRW Banten 2030, yakni PERDA No 2 Tahun 2011. Sedangkan KSP Masyarakat Adat Baduy, selain mendapat perlindungan dari RTRW tersebut juga terdapat perlindungan lainnya berupa Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 Tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy. Pada pasal 4 didalam peraturan daerah tersebut disampaikan bahwa “Segala peruntukkan lahan terhadap hak ulayat Masyarakat Baduy diserahkan sepenuhnya kepada Masyarakat Baduy”. Yang artinya Penataan ruang didalam KSP Masyarakat Adat Baduy yang mencakup sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang dilandasi/didasari/diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat Baduy.
Pada penyusunan konsep pengembangan kawasan, diharapkan kawasan penyangga yang masuk dalam kesatuan kawasan strategis provinsi dikaji lebih dalam sehingga kualitas rencana tata ruang menjadi lebih baik.
Sesuai dengan kerangka acuan kerja (KAK), maka diharapkan Laporan Antara ini dapat memberikan proses untuk mengelurkan output atau keluaran (produk) berupa Arahan Zonasi, Pengaturan Perijinan, Insentif dan Disinsentif, dan pengaturan sanksi administratif di kedua KSP tersebut.
Kata kunci pada laporan ini adalah kawasan inti, kawasan penyangga, KSP, Baduy, dan Banten Lama.
Dokumen tersebut membahas kebijakan bantuan stimulan perumahan swadaya oleh Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Dokumen ini menjelaskan kondisi perumahan rumah tangga miskin, strategi penanganannya, serta rencana kegiatan dan anggaran untuk tahun 2012 hingga 2014.
Dokumen tersebut merupakan standar nasional Indonesia tentang tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan. Dokumen tersebut membahas tentang ruang lingkup, acuan normatif, istilah dan definisi yang terkait dengan perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan seperti kota, perkotaan, perencanaan, tata ruang, rumah, lingkungan, sarana dan prasarana lingkungan. Dokumen tersebut juga membahas tentang persyaratan dasar
Dokumen tersebut membahas tentang pembagian urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mencakup penyediaan rumah, penataan kawasan, pencegahan kumuh, serta sertifikasi di bidang tersebut.
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah - Perg...inideedee
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 258 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah
Peraturan Desa Pencil mengatur tentang Pungutan Desa yang dapat dipungut oleh Pemerintah Desa seperti iuran berdasarkan mata pencaharian dan luas tanah, pungutan pologoro, serta pungutan atas jasa usaha dan kegiatan sosial. Peraturan ini menetapkan jenis, besaran, dan pelaksanaan pungutan desa setelah mendapat persetujuan BPD.
Peraturan ini mengatur pedoman teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus bidang perumahan dan kawasan permukiman oleh pemerintah daerah. Pedoman ini mencakup perencanaan, kriteria teknis, pelaksanaan kegiatan, pemantauan, dan evaluasi. Tujuannya adalah menjamin penggunaan dana yang tepat guna dan efektif serta mendukung pembangunan rumah tapak dan rumah susun sederhana bagi masyarakat berpenghasilan
Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kabupaten Banyuwangi bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung permukiman yang layak huni, produktif dan berkelanjutan dengan melakukan penanganan kumuh seluas 20,63 Ha di 3 kelurahan sasaran.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PEMBANGUNAN DA...iniPurwokerto
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembangunan dan penataan menara telekomunikasi bersama di Kabupaten Banyumas dengan memperhatikan efisiensi, keamanan lingkungan, dan estetika lingkungan serta menetapkan zona dan pemanfaatan menara yang sudah ada untuk menara bersama.
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILI...Yudhi Aldriand
Peraturan Pemerintah ini mengatur perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. Perubahan ini terkait dengan pelantikan gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilakukan oleh Presiden, Wakil Presiden, atau Menteri Dalam Negeri.
Peraturan Bupati Pakpak Bharat mengatur tentang izin pemakaian kekayaan daerah seperti tanah, bangunan, alat-alat berat dan pertanian. Pemohon harus mengajukan permohonan tertulis beserta persyaratan ke Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu, kemudian akan diverifikasi oleh dinas terkait sebelum Bupati memberikan izin. Jangka waktu izin dan biaya tambahan diatur apabila melewati batas waktu
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...iniPurwokerto
Peraturan Daerah ini mengatur penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Banyumas pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebesar Rp. 5,5 miliar pada tahun 2013 dan Rp. 1,5 miliar pada tahun 2014, dengan tujuan meningkatkan kemampuan operasional bank, pendapatan daerah, pertumbuhan ekonomi daerah, dan pelayanan kepada masyarakat.
The document discusses prototyping and provides examples of different types of prototypes including paper prototypes, digital prototypes, storyboards, role plays, and space prototypes. It explains that prototyping is used to make ideas tangible and test reactions from users in order to gain insights. Prototypes should be iterated on and fail early to push ideas further and save time and money. Both low and high fidelity prototypes are mentioned as ways to test ideas at different stages of the design process.
This document outlines 50 essential content marketing hacks presented by Matt Heinz, President of Heinz Marketing Inc. at CMWorld. It provides an agenda for the presentation and covers topics such as content planning, measurement, formats, distribution, influencer engagement, repurposing content, and getting sales teams to leverage content. The goal is to provide new tools, tricks and best practices to help convert readers into customers through effective content marketing.
10 Insightful Quotes On Designing A Better Customer ExperienceYuan Wang
In an ever-changing landscape of one digital disruption after another, companies and organisations are looking for new ways to understand their target markets and engage them better. Increasingly they invest in user experience (UX) and customer experience design (CX) capabilities by working with a specialist UX agency or developing their own UX lab. Some UX practitioners are touting leaner and faster ways of developing customer-centric products and services, via methodologies such as guerilla research, rapid prototyping and Agile UX. Others seek innovation and fulfilment by spending more time in research, being more inclusive, and designing for social goods.
Experience is more than just an interface. It is a relationship, as well as a series of touch points between your brand and your customer. Here are our top 10 highlights and takeaways from the recent UX Australia conference to help you transform your customer experience design.
For full article, continue reading at https://yump.com.au/10-ways-supercharge-customer-experience-design/
Peraturan Daerah ini mengatur tentang usaha kawasan pariwisata di Provinsi Sulawesi Selatan. Peraturan ini menetapkan ketentuan mengenai kegiatan usaha kawasan pariwisata, bentuk usaha dan permodalannya, ketentuan perizinan, retribusi, pembinaan dan pengawasan, serta kewajiban pemimpin usaha kawasan pariwisata.
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat hikmat dan pengetahuan yang diberikan kepada tim penyusun Laporan Antara Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis Provinsi Sudut Pandang Sosial Budaya (Kawasan Banten Lama Di Kota Serang Dan Kawasan Baduy di Kabupaten Lebak) dapat selesai dengan baik.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang menetapkan bahwa kawasan yang termasuk dalam kawasan strategis adalah Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, antara lain, adalah kawasan adat tertentu, kawasan konservasi warisan budaya, termasuk warisan budaya yang diakui sebagai warisan dunia.
Berdasarkan kajian hukumnya, terkait dengan kawasan banten lama, kawasan strategis ini mendapat perlindungan dari RTRW Banten 2030, yakni PERDA No 2 Tahun 2011. Sedangkan KSP Masyarakat Adat Baduy, selain mendapat perlindungan dari RTRW tersebut juga terdapat perlindungan lainnya berupa Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 Tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy. Pada pasal 4 didalam peraturan daerah tersebut disampaikan bahwa “Segala peruntukkan lahan terhadap hak ulayat Masyarakat Baduy diserahkan sepenuhnya kepada Masyarakat Baduy”. Yang artinya Penataan ruang didalam KSP Masyarakat Adat Baduy yang mencakup sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang dilandasi/didasari/diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat Baduy.
Pada penyusunan konsep pengembangan kawasan, diharapkan kawasan penyangga yang masuk dalam kesatuan kawasan strategis provinsi dikaji lebih dalam sehingga kualitas rencana tata ruang menjadi lebih baik.
Sesuai dengan kerangka acuan kerja (KAK), maka diharapkan Laporan Antara ini dapat memberikan proses untuk mengelurkan output atau keluaran (produk) berupa Arahan Zonasi, Pengaturan Perijinan, Insentif dan Disinsentif, dan pengaturan sanksi administratif di kedua KSP tersebut.
Kata kunci pada laporan ini adalah kawasan inti, kawasan penyangga, KSP, Baduy, dan Banten Lama.
Dokumen tersebut membahas kebijakan bantuan stimulan perumahan swadaya oleh Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Dokumen ini menjelaskan kondisi perumahan rumah tangga miskin, strategi penanganannya, serta rencana kegiatan dan anggaran untuk tahun 2012 hingga 2014.
Dokumen tersebut merupakan standar nasional Indonesia tentang tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan. Dokumen tersebut membahas tentang ruang lingkup, acuan normatif, istilah dan definisi yang terkait dengan perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan seperti kota, perkotaan, perencanaan, tata ruang, rumah, lingkungan, sarana dan prasarana lingkungan. Dokumen tersebut juga membahas tentang persyaratan dasar
Dokumen tersebut membahas tentang pembagian urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mencakup penyediaan rumah, penataan kawasan, pencegahan kumuh, serta sertifikasi di bidang tersebut.
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah - Perg...inideedee
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 258 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah
Peraturan Desa Pencil mengatur tentang Pungutan Desa yang dapat dipungut oleh Pemerintah Desa seperti iuran berdasarkan mata pencaharian dan luas tanah, pungutan pologoro, serta pungutan atas jasa usaha dan kegiatan sosial. Peraturan ini menetapkan jenis, besaran, dan pelaksanaan pungutan desa setelah mendapat persetujuan BPD.
Peraturan ini mengatur pedoman teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus bidang perumahan dan kawasan permukiman oleh pemerintah daerah. Pedoman ini mencakup perencanaan, kriteria teknis, pelaksanaan kegiatan, pemantauan, dan evaluasi. Tujuannya adalah menjamin penggunaan dana yang tepat guna dan efektif serta mendukung pembangunan rumah tapak dan rumah susun sederhana bagi masyarakat berpenghasilan
Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kabupaten Banyuwangi bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung permukiman yang layak huni, produktif dan berkelanjutan dengan melakukan penanganan kumuh seluas 20,63 Ha di 3 kelurahan sasaran.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PEMBANGUNAN DA...iniPurwokerto
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembangunan dan penataan menara telekomunikasi bersama di Kabupaten Banyumas dengan memperhatikan efisiensi, keamanan lingkungan, dan estetika lingkungan serta menetapkan zona dan pemanfaatan menara yang sudah ada untuk menara bersama.
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILI...Yudhi Aldriand
Peraturan Pemerintah ini mengatur perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. Perubahan ini terkait dengan pelantikan gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilakukan oleh Presiden, Wakil Presiden, atau Menteri Dalam Negeri.
Peraturan Bupati Pakpak Bharat mengatur tentang izin pemakaian kekayaan daerah seperti tanah, bangunan, alat-alat berat dan pertanian. Pemohon harus mengajukan permohonan tertulis beserta persyaratan ke Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu, kemudian akan diverifikasi oleh dinas terkait sebelum Bupati memberikan izin. Jangka waktu izin dan biaya tambahan diatur apabila melewati batas waktu
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...iniPurwokerto
Peraturan Daerah ini mengatur penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Banyumas pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebesar Rp. 5,5 miliar pada tahun 2013 dan Rp. 1,5 miliar pada tahun 2014, dengan tujuan meningkatkan kemampuan operasional bank, pendapatan daerah, pertumbuhan ekonomi daerah, dan pelayanan kepada masyarakat.
The document discusses prototyping and provides examples of different types of prototypes including paper prototypes, digital prototypes, storyboards, role plays, and space prototypes. It explains that prototyping is used to make ideas tangible and test reactions from users in order to gain insights. Prototypes should be iterated on and fail early to push ideas further and save time and money. Both low and high fidelity prototypes are mentioned as ways to test ideas at different stages of the design process.
This document outlines 50 essential content marketing hacks presented by Matt Heinz, President of Heinz Marketing Inc. at CMWorld. It provides an agenda for the presentation and covers topics such as content planning, measurement, formats, distribution, influencer engagement, repurposing content, and getting sales teams to leverage content. The goal is to provide new tools, tricks and best practices to help convert readers into customers through effective content marketing.
10 Insightful Quotes On Designing A Better Customer ExperienceYuan Wang
In an ever-changing landscape of one digital disruption after another, companies and organisations are looking for new ways to understand their target markets and engage them better. Increasingly they invest in user experience (UX) and customer experience design (CX) capabilities by working with a specialist UX agency or developing their own UX lab. Some UX practitioners are touting leaner and faster ways of developing customer-centric products and services, via methodologies such as guerilla research, rapid prototyping and Agile UX. Others seek innovation and fulfilment by spending more time in research, being more inclusive, and designing for social goods.
Experience is more than just an interface. It is a relationship, as well as a series of touch points between your brand and your customer. Here are our top 10 highlights and takeaways from the recent UX Australia conference to help you transform your customer experience design.
For full article, continue reading at https://yump.com.au/10-ways-supercharge-customer-experience-design/
How to Build a Dynamic Social Media PlanPost Planner
Stop guessing and wasting your time on networks and strategies that don’t work!
Join Rebekah Radice and Katie Lance to learn how to optimize your social networks, the best kept secrets for hot content, top time management tools, and much more!
Watch the replay here: bit.ly/socialmedia-plan
http://inarocket.com
Learn BEM fundamentals as fast as possible. What is BEM (Block, element, modifier), BEM syntax, how it works with a real example, etc.
20 Ideas for your Website Homepage ContentBarry Feldman
Perplexed about what to put on your website home? Every company deals with this tough challenge. The 20 ideas in this presentation should give you a strong starting point.
The document discusses how personalization and dynamic content are becoming increasingly important on websites. It notes that 52% of marketers see content personalization as critical and 75% of consumers like it when brands personalize their content. However, personalization can create issues for search engine optimization as dynamic URLs and content are more difficult for search engines to index than static pages. The document provides tips for SEOs to help address these personalization and SEO challenges, such as using static URLs when possible and submitting accurate sitemaps.
Juknis penggunaan dak bidang pkp ta 2012-final-10 feb 2012-print docxrazitakhalyla
Peraturan Menteri ini mengatur pedoman penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2012. DAK digunakan untuk penyediaan prasarana dan sarana air minum, air limbah, persampahan, listrik, dan penerangan jalan umum untuk mendukung pembangunan rumah tapak dan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kementerian melakukan perencanaan kegiatan DAK dengan merumuskan k
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN DAN ...iniPurwokerto
Peraturan Daerah ini mengatur tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Banyumas dengan menetapkan lokasi, waktu, ukuran dan bentuk sarana pedagang kaki lima, tata cara permohonan surat penempatan, dan masa berlaku surat penempatan.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...iniPurwokerto
Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyertaan modal daerah Kabupaten Banyumas pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Purwokerto untuk periode 2013-2014 dengan total alokasi dana sebesar Rp6,3 miliar. Tujuannya adalah meningkatkan kemampuan operasional bank, pendapatan daerah, pertumbuhan ekonomi daerah, dan pelayanan kepada masyarakat.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MO...iniPurwokerto
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN
Rangkaian peraturan daerah ini mengatur tentang pengadaan pegawai negeri sipil daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara. Dokumen ini menjelaskan tentang penyusunan formasi, prosedur pengajuan formasi, penetapan formasi, serta tahapan pengadaan pegawai negeri sipil daerah mulai dari perencanaan, pengumuman, persyaratan, pelamaran, hingga pengangkatan.
Perda Kabupaten Nunukan tentang Pedagang Kaki LimaArifuddin Ali
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pedagang kaki lima di Kabupaten Nunukan. Pedagang kaki lima diwajibkan memiliki izin lokasi dan hanya boleh berjualan di lokasi yang telah ditetapkan pemerintah. Mereka berhak atas pembinaan dan kewajiban untuk mematuhi peraturan. Bagi yang melanggar akan dikenai sanksi berupa peringatan hingga pencabutan izin atau pembongkaran tempat usaha. Pemerintah
52 perwal 2015 ttg tata cara penyelenggaraan posfionarazqa
Peraturan Walikota Kediri ini mengatur tentang tata cara permohonan rekomendasi, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan pos daerah di Kota Kediri. Dokumen ini menjelaskan persyaratan permohonan rekomendasi, proses pemberian rekomendasi, ruang lingkup monitoring dan evaluasi, serta ketentuan peralihan bagi penyelenggara pos yang sudah beroperasi sebelum peraturan ini diterbitkan.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah kepada Bank Bengkulu untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Nilai penyertaan modal telah mencapai Rp1,1 miliar hingga 2010 dan akan terus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Bupati akan memantau pelaksanaan penyertaan modal tersebut.
Peraturan ini mengatur tentang petunjuk teknis pengelolaan dana alokasi khusus Kementerian Dalam Negeri tahun 2012. Dokumen ini menjelaskan ruang lingkup dan bidang DAK, proses perencanaan dan pemrograman, serta koordinasi pelaksanaan DAK antara pemerintah pusat dan daerah.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Cipta Kerja yang dicabut berdasarkan keputusan mahkamah konstistusi.
di terbitkan pada tanggal 30 desember 2022
Permen PU Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Revitalisasi KawasanPenataan Ruang
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum mengatur pedoman revitalisasi kawasan untuk meningkatkan kualitas fisik dan non fisik kawasan yang mengalami penurunan, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan pemasaran revitalisasi kawasan."
No. 7 ttg pendirian perusahaan daerah pakpak agro lestari (pd.pal)
Permen no.41 th_2012
1. 2.
SALINAN
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,
Men a. bahwa peningkatan jumlah pedagang kaki lima di daerah
imb telah berdampak pada terganggunya kelancaran lalu lintas,
ang estetika dan kebersihan serta fungsi prasarana kawasan
perkotaan maka diperlukan penataan pedagang kaki lima;
b. bahwa kegiatan pedagang kaki lima sebagai salah satu usaha
ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan
sektor informal perlu dilakukan pemberdayaan untuk
meningkatkan dan mengembangkan usahanya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Pedoman
Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
Men 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
ging Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
at Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4848);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
1.
2. -2-
Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4916);
MEMUTUSKAN:
Me : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK
net INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENATAAN DAN
ap PEMBERDAYAAN PEDAGANG KALI LIMA.
ka
n
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha
yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha
bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial,
fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang
bersifat sementara/tidak menetap.
2. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui
penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban
dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum,
sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan
lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah
daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk
penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga
mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
4. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan
dan/atau bangunan milik pemerintah daerah dan/atau swasta.
5. Lokasi binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL
yang diatur oleh pemerintah daerah, baik bersifat permanen maupun
sementara.
6. Tanda Daftar Usaha, yang selanjutnya disebut TDU, adalah surat yang
dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha
PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan
usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh pemeritah daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat
RPJMD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Satuan Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah
perangkat daerah pada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
9. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
10. Rencana Strategis SKPD, yang selanjutnya disebut dengan Renstra SKPD,
adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.
Pasal 2
3. -3-
(1) Menteri berwenang melakukan pembinaan dalam penataan dan pemberdayaan
PKL.
(2) Gubernur dan Bupati/Walikota wajib melakukan penataan dan pemberdayaan
PKL.
Pasal 3
(1) Pembinaan dalam penataan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 meliputi:
a. pendataan;
b. perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan sektor informal;
c. fasilitasi akses permodalan;
d. penguatan kelembagaan;
e. pembinaan dan bimbingan teknis;
f. fasilitasi kerjasama antar daerah; dan
g. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.
(2) Program penataan dan pemberdayaan PKL sebagimana dimaksud pada ayat (1)
disusun dalam RPJMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah.
BAB II
RUANG LINGKUP DAN TUJUAN
Pasal 4
Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi penataan dan
pemberdayaan PKL.
Pasal 5
Tujuan penataan dan pemberdayaan pedagang kali lima adalah:
a. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai
dengan peruntukannya;
b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha
ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan
c. untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana
dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.
BAB III
PENATAAN PKL
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6
(1) Penataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan
terhadap PKL dan lokasi tempat kegiatan PKL.
(2) Penataan lokasi tempat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan di kawasan perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur tentang penataan ruang.
Pasal 7
4. -4-
Gubernur melakukan penataan PKL melalui:
a. fasilitasi penataan PKL lintas kabupaten/kota di wilayahnya;
b. fasilitasi kerjasama penataan PKL antar kabupaten/kota di wilayahnya; dan
c. pembinaan Bupati/Walikota di wilayahnya.
Pasal 8
Bupati/Walikota melakukan penataan PKL dengan cara:
a. pendataan PKL;
b. pendaftaran PKL;
c. penetapan lokasi PKL;
d. pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL; dan
e. peremajaan lokasi PKL.
Bagian Kedua
Pendataan PKL
Pasal 9
(1) Bupati/Walikota melalui SKPD yang membidangi urusan PKL melakukan
pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a.
(2) Tahapan dalam melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan bersama aparat kelurahan dengan cara antara lain:
a. membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan;
b. memetakan lokasi; dan
c. melakukan validasi/pemutakhiran data.
Pasal 10
(1) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan
berdasarkan:
a. identitas PKL;
b. lokasi PKL;
c. jenis tempat usaha;
d. bidang usaha; dan
e. modal usaha.
(2) Data PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk
penataan dan pemberdayaan PKL.
Pasal 11
Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b terdiri
atas lokasi PKL sesuai peruntukannya dan lokasi PKL tidak sesuai
peruntukannya.
Pasal 12
(1) Lokasi PKL sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(1) huruf b terdiri atas:
a. Lokasi PKL yang bersifat permanen; dan
b. Lokasi PKL yang bersifat sementara.
5. -5-
(2) Lokasi PKL tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (1) huruf b merupakan lokasi bukan peruntukan tempat berusaha
PKL.
Pasal 13
(1) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ayat (1) huruf a merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukkan
sebagai tempat usaha PKL.
(2) Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan
bersifat sementara.
(3) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh
Bupati/Walikota.
Pasal 14
Jenis tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c terdiri
atas jenis tempat usaha tidak bergerak dan jenis tempat usaha bergerak.
Pasal 15
(1) Jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
antara lain:
a. gelaran;
b. lesehan;
c. tenda; dan
d. selter.
(2) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 antara
lain:
a. tidak bermotor; dan
b. bermotor.
Pasal 16
(1) Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf
a antara lain gerobak beroda dan sepeda.
(2) Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf
b terdiri atas:
a. kendaraan bermotor roda dua;
b. kendaraan bermotor roda tiga; dan
c. kendaraan bermotor roda empat.
Pasal 17
Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d
antara lain:
a. kuliner;
b. kerajinan;
6. -6-
c. tanaman hias;
d. burung;
e. ikan hias;
f. baju, sepatu dan tas; dan
g. barang antik.
Bagian Ketiga
Pendaftaran PKL
Pasal 18
(1) Bupati/Walikota melalui SKPD yang membidangi urusan PKL melakukan
pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b.
(2) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD
yang membidangi urusan PKL bersama dengan lurah.
(3) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengendalian PKL
dan menjamin kepastian hukum berusaha.
Pasal 19
(1) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan terhadap 2
(dua) kategori PKL, yaitu PKL lama dan PKL baru.
(2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi dan
menyampaikan berkas pendaftaran usaha kepada SKPD yang membidangi
urusan PKL.
Pasal 20
(1) PKL kategori lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dengan
kriteria sebagai berikut:
a. PKL pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi sesuai
peruntukannya; dan/atau
b. PKL pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak
sesuai peruntukannya dan ditetapkan sebagai lokasi sementara;
(2) PKL yang sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai
peruntukannya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan
relokasi.
Pasal 21
(1) PKL kategori baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) merupakan
PKL yang belum pernah berusaha sebagai PKL di kabupaten/kota setempat.
(2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan
pendaftaran untuk berusaha pada lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah
Daerah melalui SKPD yang membidangi urusan PKL.
Pasal 22
Tata cara pendaftaran usaha bagi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat
(2) meliputi:
a. permohonan TDU;
b. penerbitan TDU;
c. perpanjangan TDU; dan
7. -7-
d. pencabutan dan tidak berlakunya TDU.
Pasal 23
(1) PKL mengajukan permohonan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
huruf a kepada Bupati/Walikota melalui SKPD yang membidangi urusan PKL.
(2) Permohonan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus
melampirkan berkas permohonan sebagai berikut:
a. kartu tanda penduduk yang beralamat di kabupaten/kota setempat;
b. pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak dua lembar;
c. mengisi formulir yang memuat tentang:
1) nama;
2) alamat/tempat tinggal/lama tinggal;
3) bidang usaha yang dimohon;
4) tempat usaha yang dimohon;
5) waktu usaha;
6) perlengkapan yang digunakan; dan
7) jumlah modal usaha.
d. mengisi formulir surat pernyataan belum memiliki tempat usaha;
e. mengisi formulir surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga keindahan,
ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan serta fungsi fasilitas
umum; dan
f. mengisi formulir surat pernyataan yang memuat:
1) tidak memperdagangkan barang ilegal;
2) tidak merombak, menambah, dan mengubah fungsi serta fasilitas yang
ada ditempat atau lokasi PKL;
3) tidak memindahtangankan TDU kepada pihak lain; dan
4) kesanggupan mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan tempat
usaha PKL apabila:
a) lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan dan atau dikembalikan
kepada fungsinya;
b) lokasi usaha tidak ditempati selama satu bulan; dan
c) setelah dievaluasi PKL dinilai layak menjadi usaha kecil.
(3) Permohonan TDU bagi PKL yang menggunakan jenis tempat usaha dengan
kendaraan bermotor untuk kegiatan usaha harus bernomor polisi daerah
kabupaten/kota setempat.
Pasal 24
(1) SKPD yang membidangi urusan PKL mendistribusikan formulir sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f
kepada lurah.
(2) PKL yang akan mendaftarkan usahanya meminta formulir sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada lurah.
Pasal 25
(1) SKPD yang membidangi urusan PKL melakukan pemeriksaan berkas
pendaftaran PKL.
(2) Berkas pendaftaran PKL yang telah memenuhi persyaratan menjadi dasar
penerbitan TDU.
Pasal 26
1) Bupati/Walikota melalui SKPD yang membidangi urusan PKL menerbitkan
8. -8-
TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b.
2) Penerbitan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan:
a. TDU diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan
surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar;
b. TDU hanya dapat digunakan untuk menempati 1 (satu) lokasi tempat usaha
bagi PKL yang tidak bergerak dan 1 (satu) kendaraan bagi PKL yang
bergerak;
c. TDU berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal
diterbitkan dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi
perkembangan usaha; dan
d. penerbitan TDU tidak dipungut biaya.
Pasal 27
(1) Dalam hal berkas pendaftaran PKL tidak memenuhi persyaratan,
Bupati/walikota melalui kepala SKPD yang membidangi urusan PKL
menyampaikan surat penolakan penerbitan TDU.
(2) Surat penolakan penerbitan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai
alasan penolakan.
(3) Surat penolakan disampaikan kepada PKL paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran.
Pasal 28
(1) Perpanjangan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, dilakukan 1
(satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku TDU.
(2) Permohonan perpanjangan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui SKPD yang membidangi urusan
PKL.
Pasal 29
1) Bupati/Walikota melalui SKPD yang membidangi urusan PKL dapat melakukan
pencabutan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d.
2) Pencabutan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
apabila:
a. pemegang TDU melanggar ketentuan yang terdapat di dalam surat
pendaftaran;
b. lokasi usaha yang bersangkutan tidak lagi ditetapkan sebagai tempat usaha
PKL;
c. pemegang TDU melanggar ketentuan perundang-undangan;
d. tidak memperpanjang TDU;
e. tidak melakukan usaha PKL lagi; dan/atau
f. dipindahtangankan TDU PKL.
3) Tidak berlakunya TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d apabila:
a. pemegang TDU meninggal dunia;
b. atas permintaan tertulis dari pemegang TDU; dan
c. pemegang TDU pindah lokasi usaha.
4) Dalam hal pemegang TDU meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf a, maka suami, isteri, dan/atau anak pemegang TDU dapat
mengajukan permohonan TDU untuk menggunakan tempat usaha pada lokasi
yang bersangkutan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
9. -9-
Pasal 30
PKL mempunyai hak antara lain:
a. mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL;
b. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan;
c. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan
kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan;
d. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan
dalam pengembangan usahanya; dan
e. mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan
dengan mitra bank.
Pasal 31
PKL mempunyai kewajiban antara lain:
a. mematuhi ketentuan perundang-undangan;
b. mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
c. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan
lingkungan tempat usaha;
d. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan
dagangan dengan tertib dan teratur;
e. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
f. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi
dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu)
bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh pemerintah
kabupaten/kota; dan
g. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh pemerintah
daerah sesuai TDU yang dimiliki PKL.
Pasal 32
PKL dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:
a. melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk
lokasi PKL;
b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat
atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/ atau ditentukan
Bupati/Walikota;
c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
d. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan TDU PKL tanpa
sepengetahuan dan seizin Bupati/Walikota;
e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa
kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan;
f. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal;
g. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk
trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan di sekitarnya;
h. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk
lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
i. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di
tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar; dan
j. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang
lainnya.
Bagian Keempat
Penetapan Lokasi PKL
10. -10-
Pasal 33
(1) Bupati/Walikota menetapkan lokasi atau kawasan sesuai peruntukannya
sebagai lokasi tempat kegiatan usaha PKL.
(2) Penetapan lokasi atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi,
keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan
Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan
Kabupaten/Kota.
(3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lokasi binaan yang
ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
(4) Lokasi binaan yang telah ditetapkan dilengkapi dengan papan nama lokasi dan
rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 34
(1) Lokasi binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), terdiri atas:
a. lokasi permanen; dan
b. lokasi sementara.
(2) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a dilengkapi dengan aksesabilitas, dan sarana serta prasarana antara lain
fasilitas listrik, air, tempat sampah dan toilet umum.
(3) Lokasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan
untuk menjadi kawasan atau pusat-pusat bidang usaha promosi, produksi
unggulan daerah.
(4) Lokasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan
lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal sampai jangka waktu yang ditetapkan
oleh Pemerintah kabupaten/kota.
Pasal 35
Bupati/Walikota menetapkan jadwal usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 34 ayat (4).
Bagian Kelima
Pemindahan PKL dan Penghapusan Lokasi PKL
Pasal 36
(1) PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dapat dilakukan pemindahan atau relokasi
PKL ke tempat/ruang yang sesuai peruntukannya.
(2) Penghapusan lokasi tempat berusaha PKL yang telah dipindahkan ditertibkan
dan ditata sesuai dengan fungsi peruntukannya.
(3) Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
Bagian Keenam
Peremajaan Lokasi PKL
11. -11-
Pasal 37
(1) Pemerintah kabupaten/kota dapat melakukan peremajaan lokasi PKL pada
lokasi binaan.
(2) Peremajaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utilitas kota.
Bagian Ketujuh
Larangan Bertransaksi
Pasal 38
(1) Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan PKL pada
fasilitas-fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha atau lokasi usaha
PKL.
(2) Fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan untuk tempat atau
lokasi usaha PKL.
(3) Bupati/Walikota mengenakan sanksi atas pelanggaran sebagaimana yang
dimaksud pada ayat (1).
BAB IV
PEMBERDAYAAN PKL
Pasal 39
(1) Gubernur melakukan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (2) meliputi:
a. fasilitasi kerjasama antar kabupaten/kota di wilayahnya; dan
b. pembinaan dan supervisi pemberdayaan PKL yang dilaksanakan oleh
bupati/walikota.
(2) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat
dilakukan melalui:
a. kerjasama antar daerah kabupaten/kota; dan
b. kemitraan dengan dunia usaha.
Pasal 40
Bupati/Walikota melakukan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (2) antara lain melalui:
a. peningkatan kemampuan berusaha;
b. fasilitasi akses permodalan;
c. fasilitasi bantuan sarana dagang;
d. penguatan kelembagaan;
e. fasilitasi peningkatan produksi;
f. pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi; dan
g. pembinaan dan bimbingan teknis.
Bagian Kesatu
Pemberdayaan PKL Melalui Kerjasama Antar Daerah
12. -12-
Pasal 41
(1) Menteri dapat memfasilitasi kerjasama PKL antar provinsi.
(2) Gubernur memfasilitasi kerjasama pemberdayaan PKL antar kabupaten/kota di
wilayahnya.
(3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan
perundang-undangan yang mengatur tentang kerjasama antar daerah.
Bagian Kedua
Kemitraan Dengan Dunia Usaha
Pasal 42
(1) Bupati/Walikota dalam melakukan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b antara lain dapat dilakukan melalui program
tanggung jawab sosial perusahaan/CSR (Corporate Social Responsibility).
(2) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh
Pemerintah sesuai dengan bidang usaha berdasarkan data PKL.
(3) Bentuk kemitraan dengan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
antara lain:
a. penataan peremajaan tempat usaha PKL;
b. peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan dan
bantuan permodalan;
c. promosi usaha dan event pada lokasi binaan; dan
d. berperan aktif dalam penataan PKL di kawasan perkotaan agar menjadi lebih
tertib, bersih, indah dan nyaman.
BAB V
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Monitoring dan Evaluasi
Pasal 43
(1) Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah
melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penataan dan
pemberdayaan PKL di daerah.
(2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan bersama kementerian terkait.
(3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali
dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
Pasal 44
(1) Gubernur melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penataan dan
pemberdayaan PKL di kabupaten/kota di wilayahnya.
(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi
dengan Bupati/Walikota.
Pasal 45
(1) Bupati/Walikota melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penataan dan
13. -13-
pemberdayaan PKL di wilayahnya.
(2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun
dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 46
(1) Bupati/Walikota menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penataan dan
pemberdayaan PKL kepada Gubernur.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tembusan disampaikan
kepada Menteri.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat pada
akhir bulan Februari tahun berikutnya.
Pasal 47
(1) Gubernur menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penataan dan
pemberdayaan PKL kepada Menteri.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat pada
akhir bulan Maret tahun berikutnya.
Pasal 48
Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah melakukan
evaluasi terhadap laporan pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL
yang disampaikan oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 46 dan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47
sebagai bahan pengambilan kebijakan lebih lanjut.
BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 49
(1) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah melakukan
pembinaan terhadap pelaksanaan peraturan menteri ini.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. koordinasi dengan kementerian terkait;
b. sosialisasi peraturan menteri ini;
c. peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah;
d. bimbingan teknis, pelatihan, konsultasi, dan supervisi penataan dan
pemberdayaan PKL; dan
e. monitoring dan evaluasi.
Pasal 50
(1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan penataan dan
14. -14-
pemberdayaan PKL di kabupaten/kota di wilayahnya.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. koordinasi dengan Menteri dan Bupati/Walikota;
b. sosialisasi terkait peraturan menteri ini dan kebijakan Gubernur dalam
penataan dan pemberdayaan PKL kepada bupati/walikota di wilayahnya;
c. fasilitasi kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam penataan dan
pemberdayaan PKL lintas Kabupaten/Kota di wilayahnya;
d. bimbingan teknis, pelatihan, konsultasi, serta supervisi penataan dan
pemberdayaan PKL; dan
e. monitoring dan evaluasi.
Pasal 51
(1) Bupati/walikota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan
penataan dan pemberdayaan PKL di kabupaten/kota.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. koordinasi dengan Gubernur;
b. pendataan PKL;
c. sosialisasi kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan PKL;
d. perencanaan dan penetapan lokasi binaan PKL;
e. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL;
f. bimbingan teknis, pelatihan, supervisi kepada PKL;
g. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam
penataan dan pemberdayaan PKL; dan
h. monitoring dan evaluasi.
Pasal 52
(1) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini dan kebijakan provinsi
di bidang penataan dan pemberdayaan PKL.
(2) Gubernur melakukan pengawasan penataan dan pemberdayaan PKL di
kabupaten/kota di wilayahnya.
(3) Bupati/Walikota melakukan pengawasan terhadap penataan dan pemberdayaan
PKL yang dilaksanakan oleh SKPD.
BAB VII
PENDANAAN
Pasal 53
Biaya pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; dan
d. Lain-lain sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat.
BAB VIII
KETENTUAN LAIN LAIN
15. -15-
Pasal 54
(1) Penataan dan Pemberdayaan PKL di Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan oleh
Gubernur DKI Jakarta.
(2) Ketentuan mengenai penataan dan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 53 berlaku secara mutatis mutandis
terhadap penataan dan pemberdayaan PKL di Provinsi DKI Jakarta.
Pasal 55
(1) Penetapan lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), lokasi
binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), jadwal usaha PKL
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, pemindahan PKL dan penghapusan
lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3), ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Daerah.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan bertransaksi beserta sanksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Kepala Daerah.
BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 56
Bagi daerah yang telah menetapkan RPJMD dapat melakukan perubahan RPJMD
atau menyusun rencana penataan dan pemberdayaan PKL dalam Rencana Kerja
Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) sebagai landasan penyusunan rancangan APBD sampai dengan
ditetapkan RPJMD periode berikutnya.
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 57
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di
Jakarta
pada tanggal 6 Juni
2012
MENTERI DALAM
NEGERI
REPUBLIK
INDONESIA
ttd
16. -16-
GAMAWAN
FAUZI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 607
Salinan sesuai dengan
aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
ttd
ZUDAN ARIF
FAKRULLOH
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19690824 199903 1
001