Konstitusi Amerika Serikat dirangkai pada tahun 1787 untuk menggantikan Articles of Confederation yang lebih lemah. Konstitusi ini membentuk federasi negara-negara berdaulat dengan pemerintah federal yang kuat. Konstitusi ini menjadi hukum tertinggi di Amerika Serikat dan telah diamandemen sebanyak 27 kali.
Ilmu Negara mempelajari berbagai aspek tentang Negara secara umum, meliputi asal usul, bentuk, perkembangan, dan jenis-jenis Negara di seluruh dunia. Ilmu ini mengkaji prinsip-prinsip dasar dan pengertian inti mengenai Negara, struktur pemerintahan, serta hubungan antara Negara dengan warga negaranya.
Sistem pemerintahan Amerika Serikat adalah negara federal yang terdiri dari 50 negara bagian dan Washington D.C. sebagai ibu kota. Sistem pemerintahannya adalah presidensial dengan pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pemilu menggunakan sistem distrik di mana calon dipilih berdasarkan daerah pemilihan bukan jumlah penduduk.
Mata pelajaran ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk fungsi negara, sistem pemerintahan, dan hubungan antar lembaga negara. Tujuan instruksional umum adalah agar peserta dapat menjelaskan ketatanegaraan Indonesia sebagai sistem dan penerapannya dalam semangat kebersamaan, sedangkan tujuan khusus adalah agar peserta dapat menjelaskan teori-teori dasar negara dan unsur
Ilmu Negara mempelajari berbagai aspek tentang Negara secara umum, meliputi asal usul, bentuk, perkembangan, dan jenis-jenis Negara di seluruh dunia. Ilmu ini mengkaji prinsip-prinsip dasar dan pengertian inti mengenai Negara, struktur pemerintahan, serta hubungan antara Negara dengan warga negaranya.
Sistem pemerintahan Amerika Serikat adalah negara federal yang terdiri dari 50 negara bagian dan Washington D.C. sebagai ibu kota. Sistem pemerintahannya adalah presidensial dengan pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pemilu menggunakan sistem distrik di mana calon dipilih berdasarkan daerah pemilihan bukan jumlah penduduk.
Mata pelajaran ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk fungsi negara, sistem pemerintahan, dan hubungan antar lembaga negara. Tujuan instruksional umum adalah agar peserta dapat menjelaskan ketatanegaraan Indonesia sebagai sistem dan penerapannya dalam semangat kebersamaan, sedangkan tujuan khusus adalah agar peserta dapat menjelaskan teori-teori dasar negara dan unsur
Dokumen tersebut membahas tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Indonesia. MPR adalah lembaga legislatif bikameral tertinggi Indonesia yang terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. MPR memiliki peran penting seperti mengubah konstitusi, melantik presiden, dan memberhentikan presiden. Dokumen ini juga menjelaskan tentang keanggotaan, hak dan kewajiban anggota, pimp
Dokumen tersebut membahas sejarah dan sistem politik di Indonesia. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa (1) sistem politik Indonesia adalah demokrasi berdasarkan Pancasila, (2) Indonesia telah menyelenggarakan 12 kali pemilu sejak 1955, dan (3) Pemilu 2019 merupakan pemilu serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, dan presiden.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian bentuk negara dan sistem pemerintahan menurut para ahli klasik dan modern. Juga membahas tiga jenis bentuk negara yaitu negara kesatuan, negara federal, dan perserikatan negara-negara, serta tiga jenis sistem pemerintahan yaitu presidensial, parlementer, dan campuran.
1. Dokumen membahas tentang jenis-jenis susunan negara, yaitu negara kesatuan yang memiliki satu pemerintahan pusat dan negara federal yang terdiri atas negara federal/gabungan beserta negara-negara bagiannya.
2. Ada dua kriteria untuk membedakan negara serikat dan perserikatan negara, yaitu berdasarkan pemilik kedaulatan menurut Jellinek dan kemampuan pemerintah federal mengikat warga negara-negara bagian
ILMU NEGARA “PROSES TERJADINYA NEGARA SECARA PRIMER dan SEKUNDER”Fenti Anita Sari
ILMU NEGARA “PROSES TERJADINYA NEGARA SECARA PRIMER dan SEKUNDER”
Disusun Oleh :
Yudimas Thariq Pratama (17.02.51.0004)
Teguh Ananto Kusuma (17.02.51.0024)
Rosa Zhal Zhabila (17.02.51.0038)
Fenti Anita Sari (17.02.51.0039)
Febry Nur Anisa P.S.L (17.02.51.0045)
Universitas Stikubank Semarang
Dokumen tersebut menyoroti sejarah sistem pemerintahan dan kekuasaan di Republik Rakyat Cina (RRC), dimulai dari sistem pemerintahan parlementer yang mapan pada 1954 di bawah kepemimpinan Mao Zedong hingga reformasi ekonomi di bawah Deng Xiaoping. Dokumen juga menjelaskan pembagian kekuasaan antara Partai Komunis Cina, pemerintah, dan militer serta tujuan utamanya mempertahankan kekuasaan di
Dokumen tersebut membahas tentang otonomi daerah dan demokrasi. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri, sementara demokrasi adalah pemerintahan yang didasarkan pada kehendak rakyat. Keduanya saling berkaitan karena otonomi daerah dapat mendorong terwujudnya demokrasi di tingkat lokal.
Kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan indonesia ppknRani Fidiasih
Dokumen menjelaskan tentang kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan di Indonesia. Kedaulatan rakyat berarti rakyat Indonesia memiliki kekuasaan tertinggi untuk menentukan negara. Kedaulatan dijalankan oleh lembaga negara seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial di mana presiden memegang kekuasaan eksekutif.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum tata negara Indonesia. Hukum tata negara adalah peraturan tertulis dan tidak tertulis yang mengatur organisasi kekuasaan negara. Dokumen ini menjelaskan pengertian, sumber, asas-asas, dan sejarah perkembangan hukum tata negara Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan sampai saat ini.
Lima agen sosialisasi politik utama menurut dokumen tersebut adalah keluarga, sekolah, peer group, media massa, pemerintah, dan partai politik. Keluarga dan peer group merupakan agen primer yang sangat mempengaruhi pandangan politik seseorang, sementara sekolah, media, pemerintah, dan partai politik adalah agen sekunder.
BAGAIMANA HAKIKAT, INSTRUMENTASI, DAN PRAKSIS DEMOKRASI INDONESIA BERLANDASKA...Eny Ardhika Putri
Dokumen tersebut membahas tentang hakikat, instrumen, dan praktik demokrasi di Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Demokrasi di Indonesia dijelaskan sebagai pemerintahan yang menjamin kedaulatan rakyat berdasarkan partisipasi masyarakat dan prinsip-prinsip Pancasila.
Sistem pemerintahan Amerika Serikat adalah republik federal yang terdiri dari pemerintah federal dan negara-negara bagian. Pemerintah federal terbagi menjadi legislatif (Kongres), eksekutif (Presiden), dan yudikatif (Mahkamah Agung). Sistem ini menganut prinsip pemisahan dan pembagian kekuasaan untuk menjaga keseimbangan.
Amerika Serikat merupakan negara maju dengan berbagai sumber daya alam dan manusia yang memadai serta sistem ekonomi yang kuat. Negara ini memiliki beragam sektor industri dan pertanian utama beserta penduduk heterogen yang menganut berbagai agama.
Dokumen tersebut membahas tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Indonesia. MPR adalah lembaga legislatif bikameral tertinggi Indonesia yang terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. MPR memiliki peran penting seperti mengubah konstitusi, melantik presiden, dan memberhentikan presiden. Dokumen ini juga menjelaskan tentang keanggotaan, hak dan kewajiban anggota, pimp
Dokumen tersebut membahas sejarah dan sistem politik di Indonesia. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa (1) sistem politik Indonesia adalah demokrasi berdasarkan Pancasila, (2) Indonesia telah menyelenggarakan 12 kali pemilu sejak 1955, dan (3) Pemilu 2019 merupakan pemilu serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, dan presiden.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian bentuk negara dan sistem pemerintahan menurut para ahli klasik dan modern. Juga membahas tiga jenis bentuk negara yaitu negara kesatuan, negara federal, dan perserikatan negara-negara, serta tiga jenis sistem pemerintahan yaitu presidensial, parlementer, dan campuran.
1. Dokumen membahas tentang jenis-jenis susunan negara, yaitu negara kesatuan yang memiliki satu pemerintahan pusat dan negara federal yang terdiri atas negara federal/gabungan beserta negara-negara bagiannya.
2. Ada dua kriteria untuk membedakan negara serikat dan perserikatan negara, yaitu berdasarkan pemilik kedaulatan menurut Jellinek dan kemampuan pemerintah federal mengikat warga negara-negara bagian
ILMU NEGARA “PROSES TERJADINYA NEGARA SECARA PRIMER dan SEKUNDER”Fenti Anita Sari
ILMU NEGARA “PROSES TERJADINYA NEGARA SECARA PRIMER dan SEKUNDER”
Disusun Oleh :
Yudimas Thariq Pratama (17.02.51.0004)
Teguh Ananto Kusuma (17.02.51.0024)
Rosa Zhal Zhabila (17.02.51.0038)
Fenti Anita Sari (17.02.51.0039)
Febry Nur Anisa P.S.L (17.02.51.0045)
Universitas Stikubank Semarang
Dokumen tersebut menyoroti sejarah sistem pemerintahan dan kekuasaan di Republik Rakyat Cina (RRC), dimulai dari sistem pemerintahan parlementer yang mapan pada 1954 di bawah kepemimpinan Mao Zedong hingga reformasi ekonomi di bawah Deng Xiaoping. Dokumen juga menjelaskan pembagian kekuasaan antara Partai Komunis Cina, pemerintah, dan militer serta tujuan utamanya mempertahankan kekuasaan di
Dokumen tersebut membahas tentang otonomi daerah dan demokrasi. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri, sementara demokrasi adalah pemerintahan yang didasarkan pada kehendak rakyat. Keduanya saling berkaitan karena otonomi daerah dapat mendorong terwujudnya demokrasi di tingkat lokal.
Kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan indonesia ppknRani Fidiasih
Dokumen menjelaskan tentang kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan di Indonesia. Kedaulatan rakyat berarti rakyat Indonesia memiliki kekuasaan tertinggi untuk menentukan negara. Kedaulatan dijalankan oleh lembaga negara seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial di mana presiden memegang kekuasaan eksekutif.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum tata negara Indonesia. Hukum tata negara adalah peraturan tertulis dan tidak tertulis yang mengatur organisasi kekuasaan negara. Dokumen ini menjelaskan pengertian, sumber, asas-asas, dan sejarah perkembangan hukum tata negara Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan sampai saat ini.
Lima agen sosialisasi politik utama menurut dokumen tersebut adalah keluarga, sekolah, peer group, media massa, pemerintah, dan partai politik. Keluarga dan peer group merupakan agen primer yang sangat mempengaruhi pandangan politik seseorang, sementara sekolah, media, pemerintah, dan partai politik adalah agen sekunder.
BAGAIMANA HAKIKAT, INSTRUMENTASI, DAN PRAKSIS DEMOKRASI INDONESIA BERLANDASKA...Eny Ardhika Putri
Dokumen tersebut membahas tentang hakikat, instrumen, dan praktik demokrasi di Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Demokrasi di Indonesia dijelaskan sebagai pemerintahan yang menjamin kedaulatan rakyat berdasarkan partisipasi masyarakat dan prinsip-prinsip Pancasila.
Sistem pemerintahan Amerika Serikat adalah republik federal yang terdiri dari pemerintah federal dan negara-negara bagian. Pemerintah federal terbagi menjadi legislatif (Kongres), eksekutif (Presiden), dan yudikatif (Mahkamah Agung). Sistem ini menganut prinsip pemisahan dan pembagian kekuasaan untuk menjaga keseimbangan.
Amerika Serikat merupakan negara maju dengan berbagai sumber daya alam dan manusia yang memadai serta sistem ekonomi yang kuat. Negara ini memiliki beragam sektor industri dan pertanian utama beserta penduduk heterogen yang menganut berbagai agama.
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai negara Amerika Serikat, meliputi letak dan luas wilayahnya, batas-batas negara, sistem pemerintahan, penduduk asli, sektor-sektor ekonomi utama seperti pertanian, perindustrian, pertambangan, perdagangan, kota-kota besar, dan faktor-faktor pendukung kemajuannya.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pemerintahan di Indonesia. Secara garis besar membahas tentang pengertian sistem pemerintahan, klasifikasi sistem pemerintahan presidensial dan parlementer, pelaksanaan sistem pemerintahan di Indonesia sebelum dan sesudah amandemen, serta perbedaan sistem pemerintahan Indonesia dengan negara lain."
Dokumen tersebut membahas fungsi-fungsi lembaga negara Indonesia yaitu Mahkamah Konstitusi, DPR, dan DPD. Mahkamah Konstitusi berperan dalam mengubah UUD, melantik presiden dan wakil presiden, serta memberhentikan mereka. DPR berperan dalam legislasi, anggaran, dan pengawasan. Sedangkan DPD berperan dalam pengajuan usul legislasi tertentu dan pengawasan pelaksanaan undang-undang tertentu.
Sistem Presidensial di Amerika Serikat - Kelompok 2 - XII IPS BAisha Mulyasyafitri
Amerika Serikat menerapkan sistem pemerintahan presidensial dengan pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif secara tegas. Presiden memegang kekuasaan eksekutif dan dipilih langsung oleh rakyat untuk masa jabatan 4 tahun, sementara kongres yang terdiri atas senat dan DPR memegang kekuasaan legislatif. Mahkamah Agung merupakan pemegang kekuasaan yudikatif tertinggi. Negara ini juga mener
Negara dan konstitusi membahas tentang pengertian negara, unsur pembentukan negara, asal mula terbentuknya negara, tujuan dan fungsi negara, pengertian konstitusi dan konstitusionalisme, serta isi dan perubahan Konstitusi NKRI. Warga negara perlu memahami dan bertindak sesuai konstitusi serta berfikir kritis untuk kemajuan bangsa.
Dokumen ini membahas tentang konstitusi dan negara Indonesia. Secara singkat, dokumen ini menjelaskan pengertian konstitusi dan negara, unsur-unsur negara, fungsi dan tujuan negara, kelembagaan negara Indonesia, serta perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dokumen ini juga menyertakan contoh pasal-pasal pokok dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Revolusi Amerika terjadi akibat ketegangan yang muncul antara 13 koloni Inggris di Amerika dengan pemerintah Inggris akibat berbagai undang-undang dan pajak baru yang dianggap tidak adil oleh koloni. Peristiwa Boston Tea Party memancing kemarahan Inggris dan memicu pertempuran Lexington dan Concord yang menandai dimulainya perang kemerdekaan Amerika. Setelah beberapa kemenangan militer Amerika dan dukungan dari Prancis, Inggris
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai Amerika Serikat, mulai dari anggota kelompok penulis, nama resmi, tahun berdiri, kepala negara dan pemerintahan, sistem pemerintahan, bentuk negara dan pemerintahan, sistem pemilu, sistem kepartaian, dan kekuasaan legislatif Amerika Serikat.
Sistem politik Amerika Serikat adalah republik federal konstitusional di mana kekuasaan terbagi antara pemerintah federal dan negara-negara bagian. Pemerintah terdiri dari cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang saling melengkapi peran masing-masing sesuai konstitusi.
Kongres adalah cabang legislatif Pemerintah Federal Amerika Serikat yang terdiri dari dua kamar, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. Kongres memiliki peran membuat undang-undang dan mengawasi eksekutif.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pemerintahan di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Prancis, Inggris, dan Tiongkok. Sistem pemerintahan mencakup konsep, jenis, dan unsur-unsurnya seperti eksekutif, legislatif, yudikatif. Dibahas pula perbedaan antara sistem presidensial dan parlementer.
Dokumen tersebut membahas sistem pemerintahan di berbagai negara dengan menjelaskan pengertian pemerintahan, bentuk pemerintahan klasik, sistem pemerintahan parlementer dan presidensial, serta contoh penerapannya di Amerika Serikat, Inggris, dan Republik Rakyat Cina. Selanjutnya dibahas sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen.
Dokumen tersebut membahas konsep dasar pemerintahan dan perbandingan sistem pemerintahan beberapa negara. Secara singkat, dibahas definisi pemerintahan menurut para ahli, fungsi pemerintahan menurut Montesquieu, dan perbedaan sistem pemerintahan di Amerika Serikat, Inggris, Australia, Cina, dan Indonesia.
Parlemen Indonesia awalnya tidak memiliki sistem dua kamar seperti halnya sistem bikameral. MPR dan DPR yang tercantum dalam UUD 1945 semula bukan merupakan dua kamar terpisah melainkan keanggotaan MPR berasal dari anggota DPR. Sistem bikameral baru hadir dalam konstitusi RIS 1949 dengan adanya Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. Perkembangan sistem parlemen di Indonesia didasarkan pada berbagai pertimbangan sejarah.
Dokumen tersebut membandingkan sistem pemerintahan negara kesatuan dan negara federal. Negara kesatuan memiliki satu pemerintahan pusat yang berkuasa atas seluruh wilayah, sedangkan negara federal terdiri dari beberapa negara bagian yang memiliki otonomi tertentu. Dokumen ini menjelaskan sistem pemerintahan Amerika Serikat yang bersifat federal dan Indonesia yang bersifat kesatuan.
Sistem pemerintahan pusat terdiri atas lembaga-lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang saling berinteraksi untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Lembaga legislatif meliputi MPR, DPR, dan DPD yang berperan membuat undang-undang, lembaga eksekutif diwakili oleh Presiden yang menjalankan kebijakan, dan lembaga yudikatif seperti MA dan MK yang mengawasi pelaksanaan hukum.
Perbandingan Negara Jepang dengan Negara AmerikaSiti Sahati
Negara Jepang dan Amerika Serikat memiliki sistem pemerintahan yang berbeda. Jepang menganut sistem parlementer sedangkan Amerika presidensial. Keduanya memiliki pemisahan kekuasaan dan menganut prinsip demokrasi serta hak asasi manusia. Persamaan lain adalah sistem ekonomi liberal kapitalis.
Aksi Nyata Buku Non Teks Bermutu Dan Manfaatnya .pdfDenysErlanders
Buku non teks yang bermutu dapat memperkaya pengalaman
belajar siswa. Buku-buku ini menawarkan konten yang inspiratif,
inovatif, dan mendorong pengembangan karakter siswa.
Pemanfaatan buku non teks bermutu membutuhkan peran aktif
guru untuk memilih dan
mengintegrasikannya ke dalam pembelajaran
1. KELOMPOK 1:
ADAM MA’RUF
ADISTY HILDA Y
ARDITO NABIL B
EGI RIZKI AULIA
FENTI PURWANTI
LELI NURSA’ADAH
NURUL EKA LESTARI
PASKAH NASRANI H
2. Sejarah Konstitusi
• Konstitusi Amerika dirangkai di Philadelphia pada bulan
Mei, 1787 dibuat oleh 55 anggota yang mewakili 12 negara
bagian. Pada tahun 1781, koloni-koloni mempersiapkan
sebuah Uni melalui Articles of Confederation, akan tetapi
hanya dapat berlangsung selama enam tahun. Sebagian
besar kekuasaan diserahkan kepada negara-negara bagian,
dan hanya sedikit kekuasaan yang dimiliki pemerintah
pusat. Selain itu, tidak terdapat presiden. Articles of
Confederation juga tidak dapat menghentikan penduduk
asli Amerika atau orang Britania di perbatasan, dan juga tak
mampu menghentikan pemberontakan seperti
Pemberontakan Shays’. Setelah pemberontakan Shays’,
banyak orang merasa Articles of Confederation telah gagal.
3. Ada pun Article of Confederation ini mempunyai
empat ciri-ciri atau karakter pada saat itu, antara
lain :
• · State sovereignty. Sebuah kesatuan dibawah
artikel tersebut namun terlepas dari konfederasi
dari negara, yang memaksa dan memelihara
penuh kedaulatan.
• · Method of operation. Pemerintah konfederasi
tidak langsung berhubungan dengan penduduk
dibawah kekuasaannya, namun berhubungan
dengan pemerintah negara bagian.
• · Inadequate governmental machinary. Negara
konfederasi dibatasi oleh dewan legislatif
• · Lack of power. Pemerintah dibawah perjanjian
artikel tersebut merupakan suatu subjek yang
kaku dalam pembatasan kekuasaan.
4. Konstitusi Sebagai Hukum Tertinggi
Konstitusi Amerika Serikat adalah hukum tertinggi di
Amerika Serikat. Konstitusi ini selesai dibuat pada 17
September 1787 dan diadopsi melalui Konvensi
Konstitusional di Philadelphia, Pennsylvania, dan kemudian
akan diratifikasi melalui konvensi khusus di tiap negara
bagian. Dokumen ini membentuk gabungan federasi dari
negara-negara berdaulat, dan pemerintah federal untuk
menjalankan federasi tersebut. Konstitusi ini menggantikan
Articles of Confederation yang lebih kurang jelas dalam
pendefinisian federasi ini.
Konstitusi ini mulai berlaku pada tahun 1789 dan menjadi
model konstitusi untuk banyak negara lain. Konstitusi
Amerika Serikat ini merupakan konstitusi nasional tertua
yang masih dipergunakan sampai sekarang.
5. Di kemudian hari, konstitusi baru tersebut juga
kemudian menemui masalah-masalah, karena
latar belakang masyarakat Amerika yang
berbeda-beda. Sehingga, konstitusi tersebut
mengubah dan mengembangkan dirinya agar
dapat beradaptasi dengan kehendak rakyat
(amandemen). Konstitusi diamandemen
pertama kali dengan sepuluh amandemen Bill
of Right, kemudian tujuh belas kali, sehingga
sekarang telah berjumlah 27 amandemen.
6. Ketentuan Amandemen Konstitusi
Didalam Konstitusi Amerika Serikat juga diatur ketentuan prosedur dan
mekanisme perubahan (amandmen) konstitusi. Amandemen dapat
dilakukan apabila dua pertiga anggota kedua Kamar (Senate dan House of
Representative) memandang perlunya suatu amandemen. Amandemen
dapat diusulkan oleh Kongres maupun atas permintaan badan Legislatif
dari dua pertiga jumlah negara bagian. Setelah diusulkan kemudian digelar
sidang untuk membahas usulan amandemen berupa pembahasan segala
maksud dan tujuan amandemen tersebut. Apabila usulan tersebut
disahkan oleh tiga perempat badan legislatif dari negara bagian. Konstitusi
Amerika merupakan konstitusi yang sulit untuk dilakukan perubahan.
Kesulitannya terletak pada proses amandemennya. Amandemen Konstitusi
Amerika dapat diusulkan melalui salah satu dari dua cara, yaitu:
1. 2/3 dari seluruh anggota (bukan hanya jumlah anggota yang hadir), dari
masing-masing majelis Kongres harus menyetujui amandemen tersebut,
2. Kongres dapat menyelenggarakan konvensi istimewa untuk
mempertimbangkan amandemen jika lembaga legislative dari 2/3 negara
bagian meminta dilakukan perubahan.
Usul amandemen ini harus disetujui oleh ¾ dari seluruh Negara bagian. Jika
ratifikasi tercapai, maka amandemen tersebut dapat menjadi bagian dari
konstitusi.
7. Pokok-Pokok Sistem
Pemerintahan Amerika Serikat
Amerika Serikat adalah negara republik dengan
bentuk federasi (federal) yang terjadi atas 50
negara bagian. Pusat pemerintahn berada di
Washington dan pemerintahan negara
bagian(state). Adanya pembagian kekuasaan
untuk pemerintahan federal yang memiliki
kekuasaan yang di delegasikan konstitusi.
Pemerintah negara bagian memiliki semua
kekuasaan yang tidak didelegasikan kepada
pemerintahan federal.
8. Adanya pemisahan kekuasaan yang tegas antara
eksekutif, legislatif dan yudikatif. Antara ketiga
badan tersebut terjadi cheks and balances sehingga
tak ada yang terlalu menojol dan diusahakan
seimbang.
Sistem kepartaian menganut sistem dwipartai
(bipartai). Ada 2 partai yang menentukan sistem
politik dan pemerintahan Amerika Serikat, yaitu
partai demokrat dan partai Republik. Dalam setiap
pemilu, kedua partai ini saling memperebutkan
jabatan-jabatan politik.
9. Sistem pemilu menganut sistem distrik. Pemilu
sering dilakukan di amerika serikat pemilu
ditingkat federal, misalnya pemilu untuk memilih
presiden dan wakil presiden, pemilu untuk
memilih anggota senat, pemilu untuk memilih
anggota perwakilan. Di tingkat negara bagian
terdapat pemilu untuk memilih gubernur dan
wakil gubernur, serta pemilu untuk anggota senat
dan badan perwakilan negara bagian. Di samping
itu, terdapat pemilu untuk memilih
walikota/dewan kota, serta jabatan publik lainya.
10. Sistem pemerintahan negara bagian menganut prinsip yang
sama dengan pemerintahan federal. Tiap negara bagian
dipilih oleh gubernur dan wakil gubernur sebagai eksekutif.
Ada parlemen yang terdiri atas 2 badan, yaitu senat
mewakili daerah yang lebih rendah setingkat kabupaten
dan badan perwakilan sebagai perwakilan rakyat negara
lain.
Dalam sistem pemerintahan presidensial, badan eksekutif
dan legislatif memiliki kedudukan yang independen. Kedua
badan tersebut tidak berhubungan secara langsung seperti
dalam sistem pemerintahan parlementer. Mereka dipilih
oleh rakyat secara terpisah.
11. KEKUASAAN
Eksekutif
• Presiden
• Wakil Presiden
Legislatif
• House of Representatives
• Senate
Yudikatif
• MA(1 ketua,8 hakim agung)
• 13 Mahkamah banding dan 95
hakim distrik
12. Badan Eksekutif
Kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden.
Presiden berkedudukan sebagai kepala negara
sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan
wakil presiden dipilih dalam satu paket(ticket)
oleh rakyat secara langsung. Dengan demikian,
presiden tak bertanggung jawab kepada kongres
(parlemenya amerika Serikat) tetapi pada rakyat.
Presiden membentuk kabinet dan mengepali
badan eksekutif yang mencakup departemen
ataupun lebaga non departemen.
13. Badan Legislatif
Kekuasaan legislatif berada pada parlemen yang disebut kongres.
Kongres terdiri atas 2 bagian (bikameral), yaitu senat sebagai
majelis tinggi dan badan perwakilan (The house of Representative)
sebagai majelis rendah. Anggota senat adalah perwakilan dari tiap
negara bagian yang dipilih melalui pemilu oleh rakyat di negara
bagian yang bersangkutan. Tiap negara bagian mempunyai 2 orang
wakil. Jadi terdapat 100 senator yang terhimpun dalam The Senate
of United State. Masa jabatan senat adalah enam tahun. Akan
tetapi dua pertiga anggotanya di perbaharui tiap 2 tahun. Badan
perwakilan merupakan perwakilan dari rakyat Amerika Serikat
yang dipilih langsung untuk masa jabatan 2 tahun.
14. Badan Yudikatif
Kekuasaan yudikatif berada pada
Mahkamah Agung (Supreme
court) yang bebas dari dua badan
lainya yaitu badan legislatif dan
eksekutif. Mahkamah agung
menjamin tegaknya kebebasan
dan kemerdekaan individu serta
tegaknya hukum(rule of law).
16. Konstitusi Amerika dari berbagai segi
Kekuasaan
Legislatif,Eksekutif,Yudikatif. Adanya
pemisahan kekuasaan dgn “Check and
Balance”
Penafsiran konstitusi
Berada di tangan MA federal
Sistem pemerintahan
AS memberi wewenang kepada setiap
negara bagian untuk mengurus wilayah
masing-masing.Presidensiil.
Jabatan kepala negara
Menjabat selama 4 tahun
Tujuan negara
Menurut DOI(Declaration of
Independence) yaitu memastikan
terpenuhinya pemenuhan hak-hak asasi
warganya.
Teori kedaulatan
Teori kedaulatan rakyat
Bentuk negara
Amerika berbentuk serikat yang terbagi
menjadi beberapa negara bagian.
Negara Republik Federal yang
demokratis
17. Kesimpulan
Konstitusi Negara Amerika Serikat – USA:
• Bentuk negara federasi
• Bentuk pemerintahan republik
• Adanya pemisahan kekuasaan dgn “Check and Balance”
• Kedaulatan berada di tangan rakyat
• Negara negara bagian mempunyai hak yang sama
• Kebebasan warga negara terjamin
• Konstitusi AS bersifat “kaku” / “ Regio”rigid
• Sistem pemerintahanya presidensiil
• Sistem parlemen ( kongres) bikameral
PENJELASAN PERBANDINGAN KONSTITUSI AMERIKA DAN
INDONESIA