Makalah ini membahas tentang otonomi daerah dengan merangkum beberapa poin penting seperti pengertian otonomi daerah, dasar hukum yang mengatur otonomi daerah, prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi daerah serta tujuan dan manfaat dari diberlakukannya otonomi daerah.

1. OTONOMI DAERAH
MAKALAH
Diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah : Kewarganegaraan
Dosen Pengampu : Nur Fatimah M.Pd
Disusun Oleh :
Kelompok 11
1. Syarifatul aini
2. Aditiya Ihsan
PROGRAM STUDY PENDIDIKAN GURU
MADRASAH IBTIDAIYAH
FAKULTAS TARBIYAH
UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN GENGGONG
KRAKSAAN PROBOLINGGO
MEI 2023

2. ii
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat dan
hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas makalah yang berjudul
"Otonomi Daerah”ini tepat pada waktunya.
Adapun tujuan dari penulisan dari makalah ini adalah untuk memenuhi
tugas bapak "Nur Fatimah M.Pd " Pada mata kuliah "Kewarganegaraan" Selain
itu makalah ini bertujuan untuk menambah wawasan tentang “Otonomi Daerah "
Saya mengucapkan terimakasih kepada Ibu Nur Fatimah M.Pd . Selaku dosen
pengampu mata kuliah Kewarganegaraan yang telah memberikan tugas ini
sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan sesuai dengan prodi yang
saya tekuni.
Saya juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah
membagi sebagian pengetahuannya sehingga saya dapat menyelesaikan makalah
ini.
Saya menyadari,bahwa makalah yang ssaya tulis ini masih jauh dari kata
sempurna.Oleh karna itu, kritik dan saran yang membangun akan saya nantikan
demi kesempurnaan makalah ini.
Probolinggo, 19 Mei 2023
Kelompok 11

3. iii
Daftar Isi
Kata Pengantar ...............................................................................................ii
Daftar Isi .........................................................................................................iii
BAB I PENDAHULUAN................................................................................ 1
A. LATAR BELAKANG......................................................................... 1
B. RUMUSAN MASALAH..................................................................... 2
C. TUJUAN MASALAH......................................................................... 2
BAB II PEMBAHASAN................................................................................. 3
A. Pengertian Otonomi Daerah .............................................................. 3
B. Dasar Hukum Otonomi Daerah ........................................................ 4
C. Prinsip – prinsip Otonomi Daerah .................................................... 6
D. Permasalahan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah ..................... 7
E. Tujuan dan Manfaat Otonomi Daerah ............................................. 8
BAB III PENUTUP....................................................................................... 12
A. Kesimpulan........................................................................................ 12
B. Saran .................................................................................................. 13
DAFTAR PUSTAKA.................................................................................... 14

4. 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Otonomi Daerah menjadi wacana yang sangat menarik setelah
reformasi digulirkan di Indonesia. Otonomi daerah adalah kemandirian
suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan
mengenai kepentingan daerahnya sendiri. Setelah zaman orde baru
berkuasa selama 32 tahun yang sentralistik, Otonomi daerah merupakan
konsep pengembangan daerah yang dipilih oleh pemerintah pasca orde
baru.
Otonomi Daerah dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan aktifitas
penyelenggaraan di daerah. Sebagai konsep yang baru diterapkan, tentu
saja Otonomi daerah memiliki kekurangan dan problematikanya tersendiri,
misalnya masih adanya kesenjangan sumber daya yang dimiliki di masing-
masing daerah. Perbedaan sumber daya tersebut tidak hanya pada ranah
sumber daya alam tapi perbedaan sumber daya manusia juga sangat
berpengaruh terhadap adanya kesenjangan ini. Oleh karenanya dibutuhkan
solusi terbaik untuk menyikapi problem-problem yang pada pelaksanaan
Otonomi daerah .
Otonomi daerah merupakan proses desentralisasi kewenangan yang
semula berada di pusat, kemudian diberikan kepada daerah secara utuh,
dengan tujuan agar pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan lebih
dekat kepada masyarakat, dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi
daerah, serta meningkatkan kesejateraan masyarakat, dan mempercepat
proses demokratisasi. Yang menjadi prinsip dalam penyelengaraan
otonomi daerah yaitu demokratisasi, peran serta masyarakat, pemerataan,
dankeadilan, serta memperhatiakan potensi dan keanegaraman daerah. Hal
yang mendasar dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah mendorong
untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan
kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat, serta mengembangkan
peran dan fungsi DPRD. Pemberian kewenangan tersebut diikuti dengan
perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

5. 2
B. RUMUSAN MASALAH
A. Apa pengertian Otonomi daerah?
B. Apa landasan hukum Otonomi daerah ?
C. Apa prinsip -prinsip Otonomi daerah ?
D. Apa permasalahan dalam pelaksanaan Otonomi daerah ?
E. Apa tujuan dan manfaat Otonomi daerah ?
C.TUJUAN MASALAH
A. Untuk mengetahui pengertian Otonomi daerah
B. Untuk mengetahui landasan hukum Otonomi daerah
C. Untuk mengetahui prinsip -prinsip Otonomi daerah
D. Untuk mengetahui permasalahan dalam pelaksanaan Otonomi daerah
E. Untuk mengetahui tujuan dan manfaat Otonomi daerah

6. 3
BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian otonomi Daerah
Otonomi daerah adalah kemandirian suatu daerah dalam kaitan
pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya
sendiri. Istilah otonomi daerah dan desentralisasi dalam konteks bahasan
system penyelenggaraan pemerintah sering digunakan secara aduk
(interchangeably). Kedua istilah tersebut secara akademik campur bisa
dibedakan, namun secara praktis dalam penyalenggaraan pemerintahan
tidak dapat dipisahkan. Rondinelli mendefinisikan desentralisasi sebagi
transfer tanggung jawab dalam perencanaan manajemen dan alokasi
sumber-sumber dari pemerintah pusat dan agen-agennya, otoritas atau
korporasi publik, otoritas regional atau fungsional dalam wilayah yang
luas atau lembaga privat non pemerintah dan organisasi nirlaba .
Penyelenggaraan otoda dilaksanakan dengan memberikan kewenangan
yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah, yang diwujudkan
dengan pembagian pengaturan dan pemanfaatan sumber daya nasional
yang berkeadilan serta pertimbangan kewenangan pusat dan daerah sesuai
dengan ketetapan MPR-RI Nomor XV/MPR/1998. Dengan demikian
Otoda berarti kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan
pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri.
Menurut Amin Abdullah, kebijakan Otonomi daerah dapat ditinjau
dari berbagai aspek. Dari aspek politik, kebijakan otoda sebagi upaya
pendidikan politik bagi rakyat agar membawa peningkatan kehidupan
politik di daerah hingga akhirnya akan dapat memperkuat persatuan dan
kesatuan bangsa. Dari aspek ekonomi bertujuan untuk pemberdayaan
kapasitas daerah yang akan memberikan kesempatan untuk
mengembangkan dan meningkatkan perekonomiannya.

7. 4
B. Dasar hukum otonomi daerah
Pemberlakuan sistem otonomi daerah merupakan amanat yang
diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 (UUD 1945) Amandemen Kedua tahun 2000 untuk dilaksanakan
berdasarkan undang-undang yang dibentuk khusus untuk mengatur
pemerintahan daerah. UUD 1943 parca-amandenen itu mencantumkan
permasalahan pahan daerah dalam Bab VI, yaitu Pasal 18, Pasal 18A, dan
Pasal 18B. Sistem otonomi daerah sendiri tertulis swara um dalam Pasal
18 untuk diatur lebih lanjut oleh undang-undang.
Pasal 18 ayat (2) menyebutkan, "Pemerintahan daerah provinsi,
daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan." Selanjutnya,
pada ayat (5) tertulis, "Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-
luasnya lecall unasan pemerintahan yang oleh undang-undang ekan
sebagai urusan pemerintah pusat." Dan ayat (6) pasal yang sama
menyatakan, "Pemerintahan daerah berhak nenetapkan peraturan daerah
dah peraturan-peraturan lain- unak melaksanakan otonomi dan tugas
pembantuan."
Secara khusus, pemerintahan daerah diatur dalam Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Namun,
karena dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan,
ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, maka
aturan baru pun dbentuk untuk menggantikannya. Pada 15 Oktober 2004,
Presiden Megawati Soekarnoputri mengesahkan Undang- Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (UU Nomor 32 Tahun 2004) memberikan definisi otonomi daerah
sebagai berikut. "Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban
daerah otonom untuk mengatur dan engurus sendiri urusan pemerintahan
dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan."

8. 5
UU Nomor 32 Tahun 2004 juga mendefinisikan daerah otonom
sebagai berikut. "Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang
berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia."
Dalam sistem otonomi daerah, dikenal istilah desentralisasi,
dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Desentralisasi adalah penyerahan
wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi
untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia, Sedangkan dekonsentrasi adalah
pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada
gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dan/atau kepada
instansi vertikal di wilayah tertentu.
Sementara itu, tugas pembantuan merupakan penugasan dari
pemerintah pusat kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi
kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota
kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
Sebagai konsekuensi pemberlakuan sistem otonomi daerah.
dibentuk pula perangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah,
yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU Nomor 25 Tahun
1999) yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun
2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
(UU Nomor 33 Tahun 2004). Selain itu, amanat UUD 1945 yang
menyebutkan bahwa, "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing
sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih
secara demokratis" direalisasikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PP Nomor 6
Tahun 2005).

9. 6
C .Prinsip – prinsip otonomi daerah
Prinsip- Prinsip Otonomi Daerah Prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi
daerah yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah daerah
adalah:
1. Penyelenggaraan OTODA dilaksanakan dengan memperhatikan aspek
demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekargaman
daerah.
2. Pelaksanaan OTODA didasarkan pada otonomi luas, nyata, dan
bertanggungjawab.
3. Luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota,
pelaksanaan OTODA yang luas dan utuh diletakkan pada daerah
kabupaten dan daerah kota, sedangkan propinsi merupakan otonomi
yang terbatas.
4. Pelaksanaan OTODA harus sesuai dengan konstitusi negara, sehingga
tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat, dan daerah serta
antardaerah.
5. Pelaksanaan OTODA harus lebihmeningkatkan kemandirian daerah
otonom, dan oleh karenanya dalam daerah kabupaten dan kota tidak
ada lagi wilayah administrasi. Demikian pula kawasan-kawasan
khusus yang dibina oleh pemerintah atau pihak lain, seperti bahan
otorita, kawasan pelabuhan, kawasan perumahan, kawasan industri,
kawasan pekebunan, kawasan pertambangan, kawasan kehutanan ,
kawasan perkantoran baru, kawasan pariwisata, berlaku ketentuan
daerah otonom.
6. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan
fungsi badan legislatif daerah, baik fungsi legislasi, fungsi
pengawasan maupun fungsi anggaran atas penyelengaraan pemerintah
daerah.
7. Pelaksanaan azas dekonsentrasi diletakan pada daerah provinsi dalam
kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk meletakan
pelaksanaan kewenangan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan
kepada gubernur sebagai wakil pemerintah.

10. 7
8. Pelaksanaan azas tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya dari
pemeritah kepada daerah, tetapi juga dari pemerintah daerah dan
daerah kepada desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan
prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan
pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan
D .Permasalahan dalam pelaksanaan otonomi daerah
Penataan hubungan kekuasaan antara pusat dan daerah juga menghadapi beberapa
kendala yang perlu ditangani secara seksama, bertahap dan
berkelanjutan.misalnya tuntutan Otonomi Daerah sebagian masyarakat untuk
memberhentikan kepala daerah mereka, dan lain-lain.
Kendala yang lain adalah:
 Kapasitas administrasi pemerintah daerah
Sentralisasi yang selama puluhan tahun dipraktekkan di Indonesia telah
menyebabkan ka[pasitas administrasi pemerintah pemerintahan daerah kurang
berkembang.
 Kesenjangan antar daerah
Realita bahwa kondisi geografi maupun demografi daerah- daerah di Indonesia
yang sangat beragam dahulu kurang diperhatikan melalui kebijaksanaan pusat
yang cenderung seragam. Akibat dari itu, maka kesenjangan antar daerah itu tidak
berkurang, oleh karena itu, maka apabila tidak diikuti dengan peningkatan peran
alokasi dan distribusi pemerintah dengan sungguh-sungguh maka akan
mengakibatkan kesenjangan antar daerah akan semakin besar.
 Kesenjangan politik
Otoda yang luas tidak saja memberikan wewenwang yang lebih besar kepada
daerah, tetapi juga kekuasaan yang jauh lebih besar kepada politisi
local.kekuasaan itu akan bermanfaat bagi pembangunan daerah apabila disertai
dengan kapasitas yang memadai.
 Perilaku birokrasi
Sebagian besar birokrasi Indonesia belum memiliki perilaku administrasi Negara
yang benar. Baru sebagian kecil aparatur birokrasi yang mengerti tujuan-tujuan
Negara atau organisasi.

11. 8
Perilaku birokrasi pemerintah yang cenderung menjadi penguasa dan
bukan sebagai pelayan dan abdi masyarakat, adlah contoh yang nyata dari sikap
dan prilaku pegawai negri kita. Untuk mewujudkan tercapainya tujuan nasional
maka orientasi pegawai negeri harus di rubah disamping peningkatan kapasitas
dan kinerjanya. Proses perubahan dan peningkatan tersebut memerlukan waktu
yang cukup lama karena sebagiannya berkaitan denganfaktor social dan budaya
masyarakat, disamping dengan factor ekonomi bahkan politik.
E .Tujuan dan manfaat Otonomi daerah
1. Tujuan Otonomi Daerah
Tujuan dari otonomi daerah menurut undang-undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 2 ayat 3 menyebutkan bahwa tujuan
otonomi daerah ialah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali
urusan pemerintahan yang memang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya
saing daerah. Berikut penjelasannya:
a. Meningkatkan pelayanan umum
Dengan adanya otonomi daerah diharapkan ada peningkatan pelayanan
umum secara maksimal dari lembaga pemerintah di masing-masing daerah.
Dengan pelayanan yang maksimal tersebut diharapkan masyarakat dapat
merasakan secara langsung manfaat dari otonomi daerah.
b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Setelah pelayanan yang maksimal dan memadai, diharapkan
kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah otonom bisa lebih baik dan
meningkat. Tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut menunjukkan
bagaimana daerah otonom bisa menggunakan hak dan wewenangnya secara
tepat, bijak dan sesuai dengan yang diharapkan.
c. Meningkatkan daya saing daerah.

12. 9
Dengan menerapkan otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan
daya saing daerah dan harus memperhatikan bentuk keanekaragaman suatu
daerah serta kekhususan atau keistimewaan daerah tertentu serta tetap
mengacu pada semboyan negara kita “Bineka Tunggal Ika” walaupun
berbeda-beda namun tetap satu jua.
Tujuan utama dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah yaitu
membebaskan pemerintah pusat dari berbagai beban dan menangani urusan
suatu daerah yang bisa diserahkan kepada pemerintah daerah. Oleh karenanya
pemerintah pusat memiliki kesempatan untuk mempelajari, merespon,
memahami berbagai kecenderungan global dan menyeluruh serta dapat
mengambil manfaat daripadanya. Pemerintah pusat diharap lebih mampu
berkonsentrasi dalam perumusan kebijakan makro atau luas yang sifatnya
umum dan lebih mendasar, juga dengan adanya desentralisasi daerah dapat
mengalami proses pemberdayaan yang lebih optimal. Sehingga kemampuan
prakarsa dan kreativitas pemerintah daerah akan terpacu, dan dalam mengatasi
masalah yang terjadi di daerahnya semakin kuat. Tujuan lainnya dari
kebijakan otonomi daerah antara lain: mengembangkan kehidupan demokrasi,
pemerataan, keadilan, mendorong dalam memberdayakan masyarakatnya,
meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi
DPRD juga memelihara hubungan baik antara pemerintah pusat dengan
pemerintah daerah.
2. Manfaat Otonomi daerah
manfaat otonomi daerah adalah untuk mempercepat proses
terlaksananya program-program pembangunan daerah, karena tidak perlu
menunggu keputusan yang dihasilkan dari pemerintah pusat. Jadi
pemerintah bisa langsung mengambil keputusan dan langsung
menjalankan program-programnya.

13. 10
Selain itu, masih ada sejumlah manfaat otonomi daerah. Adapun
manfaat otonomi daerah selain lebih cepat dalam pengambilan keputusan
terkait daerah adalah sebagai berikut:
A. Mengembangkan kehidupan berdemokrasi
Manfaat Otonomi Daerah antara lain adalah dapat meningkatkan
kehidupan berdemokrasi di Daerah. Ini memungkinkan rakyat di suatu
daerah dapat memilih pemimpin di daerahnya masing-masing melalui
Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah).
B. Distribusi Keadilan
Selain meningkatkan kehidupan berdemokrasi, manfaat otonomi daerah
adalah meningkatkan keadilan nasional pada wilayah yang lebih luas.
Dengan wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri, daerah dapat
membuat programnya sendiri yang sesuai dengan karakter kebudayaan di
wilayah kekuasaan daerah.
C. Meningkatkan peranan masyarakat
Manfaat otonomi daerah selanjutnya adalah meningkatkan peran
masyarakat. Dengan adanya otonomi daerah, masyarakat setempat dapat
terlibat, baik secara langsung maupun tidak mengenai aturan daerah dan
keputusan yang terkait dengan pembangunan daerah.
D. Menumbuhkan kreativitas masyarakat
Dengan keterlibatan masyarakat, tentunya akan mendorong masyarakat
untuk memikirkan ide-ide kreatif dan inovatif dalam membangun
daerahnya masing-masing.
E. . Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Manfaat otonomi daerah lainnya adalah menumbuhkan ekonomi daerah.
Dengan memberikan wewenang pada pemerintah daerah, daerah tentunya
akan dikembangkan berdasarkan potensi yang ada secara lokal dan unik,

14. 11
sehingga dengan perkembangan tersebut akan mudah menemukan
ekonomi daerah yang semakin berkembang pesat.
Dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkembang pesat berdasarkan
potensi yang ada, secara tidak langsung hal ini juga akan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.

15. 12
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
a. OTONOMI DAERAH
Otonomi daerah adalah kemandirian suatu daerah dalam kaitan
pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya
sendiri.
b. DASAR HUKUM OTONOMI DAERAH
 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(UUD 1945) Amandemen Kedua tahun 2000
 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah.
 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
c. PRINSIP-PRINSIP OTONOMI DAERAH
 Pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas dan utuh Diletakkan
pada Daerah Kabupaten dan Kota, sedangkan otonomi Daerah
Propinsi merupakan otonomi yang terbatas
 Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan
memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta
potensidan keanekaragaman Daerah.
 Pelaksanaan Otonomi Daerah didasarkan pada prinsip-prinsip
otonom luas, dinamis, nyata dan bertanggungjawab dalam
kerangka Negara kesatuan.
 Pelaksanaan Otonomi Daerah harus sesuai dengan Konstitusi
Negara, sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara
Pemerintah Pusat dan Daerah serta antar Daerah.

16. 13
d. TUJUAN DAN MANFAAT OTONOMI DAERAH
Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk
meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan
pemerintahan di daerah, terutama dalam pelaksanaan dan pelayanan
terhadap masyarakat, serta untuk meningkatkan kesetabilan politik dan
kesatauan bangsa.
manfaat otonomi daerah adalah untuk mempercepat proses terlaksananya
program-program pembangunan daerah, karena tidak perlu menunggu
keputusan yang dihasilkan dari pemerintah pusat.
B. Saran
Setelah kita mempelajari makalah ini maka sebaiknya kita sebagai
mahasiswa khususnya perlu mengetahui arti dari otonomi daerah itu sendiri ke
serta mengetahui apa manfaat mempelajari makalah yang berjudul otonomi
daerah ini.

17. 14
DAFTAR PUSTAKA
Amin, Zainul Ittihad. (2008). PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN .Universitas
Terbuka : Tanggerang Selatan.
Dewirahmadanirwati, (2018). Jurnal JIPS Implementasi Otonomi Daerah Dalam
Mewujudkan Good Governance Di Daerah Sumatera Barat , Vol.2 No.3 Hal
44-46
https://bkpsdmd.babelprov.go.id/content/otonomi-daerah-esensi-tujuan-dan-
manfaatnya-bagi-provinsi-kepulauan-bangka-belitung
Mansyuri, Arif. (2010). KEWARGANEGARAAN .Kopertais IV Press : Surabaya.