Dokumen ini membahas tentang korupsi di Indonesia, termasuk definisi, akibat, dan bentuk-bentuknya serta upaya pemberantasan yang dilakukan pemerintah. Korupsi didefinisikan sebagai tindakan kriminal yang merugikan negara dan masyarakat secara langsung atau tidak langsung, dan memiliki banyak dampak negatif bagi kepercayaan rakyat dan kondisi negara. Upaya pemberantasan yang diusulkan meliputi pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pengawasan yang lebih baik terhadap penggunaan anggaran.

1. ASSALAMU’ALAIKUM
WR.WB

2. KASUS KORUPSI DAN UPAYA
PEMBERANTASANNYA DI
INDONESIA
BY: KELOMPOK 4

3. KELOMPOK 4
ANGGOTA:
Hendriex Ilhame W.
M. Nur Mujlishoda
M. Fahrurozi
Eliza Tiara Devi
Helmy Nur R.
Intan Permatasari O.
Selma Rosita D.

4. 1. Pengertian Korupsi
Korupsi berasal dari kata korup (corruf) yang artinya
jahat, busuk, atau mudah di suap. UU NO 28 TH
1999 tentang Penyelengaraan Negara yang Bersih
dan Bebas KKN menjelaskan di dalam pasalnya
sebagai berikut:
a. Korupsi adalah tindak pidana yang dilakukan
orang yang secara sengaja melawan hukum
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri
atau orang lain suatu korporasi dapat merugikan
negara atau institusi baik secara langsung / tidak
langsung sekaligus memperkaya diri sendiri

5. b. Penyelenggara negara adalah pejabat negara yang
menjalankan fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif
dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya
berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
c. Penyelenggaraan negara yang bersih adalah
penyelenggaraan negara yang mentaati asas-asas
umum penyelenggaraan negara dan bebas dari
praktek KKN serta perbuatan tercela lainnya.
d. Asas umum pemerintahan negara yang baik adalah
asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan,
kepatuhan dan norma hukum, untuk mewujudkan
penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN

6. 2. Akibat Dari Perilaku Korupsi
Akibat-akibat yang terjadi apabila para pemimpin negara banyak yang
melakukan korupsi
a. Menjadikan negara memiliki banyak hutang luar negri untuk
menutupi kekurangan anggaran
b. Hanya memperkaya sekelompok orang
c. Menghabiskan kekayaan negara
d. Menimbulkan ketidakadilan dalam hal pendapatan dan kekayaan
e. Menimbulkan ketidakpercayaan rakyat kepada pemimpin
f. Menciptakan rasa frustasi, kekesalan, kemarahan dan dendam pada
kalangan rakyat yang tidak memperoleh pendapatan yang adil
g. Menciptakan aksi penentangan, permusuhan, kerusuhan, dan
tindak perusakan fasilitas negara

7. Pejabat negara yang melakukan korupsi
dapat diberhentikan, juga dihukum oleh
pengadilan negara, banyak terjadi pejabat
negara dijatuhi hukuman berat karena
terbukti terlibat korupsi.

8. 3. Bentuk-bentuk Korupsi
Menurut Prof Dr. Awaloedin Djamin, M.A.,
bentuk-bentuk korupsi antara lain:
Suap (bribery)
Penyalah gunaan tugas dan kewajiban
(extortir)
Pencurian dana milik negara (internal
theiff)
Nepotisme

9. 4. Bidang Bidang yang
Rawan Terjadi Korupsi
Menurut Paul Douglas dalam bukunya Eties in
Govemment, bidang rawan korupsi adalah:
Bidang pemerintahan negara meliputi pajak, bea dan
cukai, serta penerimaan selain pajak
Unit-unit yang mengeluarkan dana negara
Unit-unit yang berwenang memberi fasilitas

10. 5. Upaya Pemberantasan Korupsi
Usaha-usahayang dapat dilakukan oleh
pemerintah untuk memberantas
korupsi antara lain:
Membentuk Komisi Pemberantas
Korupsi (KPK) yang bertugas
mengusut korupsi
Meningkatkan fungsi Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) yang
dibantu lembaga dan pengawas
lainnya.
Peningkatan ketaqwaan terhadap
Tuhan YME
Peningkatan kualitas moral bangsa

11. Peningkatan kesejahteraan pegawai,
pejabat negara
Meningkatkan pengawasan
penggunaan anggaran/keuangan di
berbagai departemen
Meningkatkan kinerja para penegak
hukum di lingkungan peradilan.

12. WASSALAMU’ALAIK
UM WR.WB
SEKIAN