2. Polstranas
Politik
Kata politik secara etimologi berasal dari Yunani politeia
dengan akar kata polis, berarti kesatuan masyarakat yang
berdiri sendiri, yaitu negara; dan teia, berarti urusan.
Dalam bahasa Indonesia, politik dalam arti politics
bermakna kepentingan umum warga negara suatu bangsa.
Politik merupakan rangkaian
asas, prinsip, keadaan, jalan, cara, dan alat yang akan
digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang dikendaki.
Politics dan policy memiliki hubungan yang erat dan
timbal balik. Politics memberikan asas, jalan, dan arah
sedangkan policy memberikan pertimbangan cara
pelaksanaan asas, jalan, dan arah tersebut sebaik-baiknya.

3. Polstranas
Strategi
Karl Von Clausewitz (1780-1831) berpendapat bahwa
strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan
pertempuran untuk memenangkan peperangan
sedangkan, dalam pengertian umum, strategi adalah cara
untuk mendapatkan kemenangan atau pencapaian tujuan.
Stratgi tidak hanya menjadi monopoli para jendral atau
bidang militer, tetapi telah meluas kesegala bidang
kehidupan. Strategi pada dasarnya merupakan seni dan
ilmu dalam menggunakan serta mengembangkan
kekuatan dalam ideology, politik, ekonomi, social
budaya, dan hankam untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan sebelumnya.

4. Implemetasi dalam Bidang Hukum
• Menegakkan hukum secara konsisten
• Mengembangkan peraturan perundang-undangan
• Menyelenggarakan proses pengadilan secara
cepat, mudah, murah, dan terbuka, serta bebas
korupsi, kolusi dan nepotisme dengan tetap menjunjung
tinggi asas keadilan dan kebenaran.
• Meningkatkan pemahaman dan penyadaran, serta
meningkatkan perlindungan, penghormatan, dan penegak
hak asasi manusia dalam seluruh aspek kehidupan.
• Menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap
pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang belum
ditangani secara tuntas.

5. Contoh pelanggaran Polstranas
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)
Tindakan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)
telah ada sejak Indonesia belum merdeka. Runtuhnya
kerajaan Majapahit pun disebabkan karena adanya perang
saudara atau perang Paregreg yang memperebutkan
kekuasaan. Terlebih kedatangan Belanda ke Indonesia
semakin memperkeruh keadaan dengan adanya sikap
nepotisme. Keruntuhan VOC yang bahkan dipimpin oleh
bangsa Belanda sendiri juga disebabkan oleh korupsi.

6. Bentuk-bentuk Korupsi
Korupsi Kecil-kecilan (Petty Corruption)
Korupsi kecil–kecilan merupakan bentuk korupsi
sehari–hari dalam pelaksanaan suatu kebijakan
pemerintah. Korupsi ini biasanya cenderung terjadi
saat petugas bertemu langsung dengan masyarakat.
Korupsi ini juga di sebut dengan Korupsi Rutin
(routine corruption) atau Korupsi untuk Bertahan
Hidup (survival corruption). Korupsi kecil –
kecilan umumnya dijalankan oleh pejabat junior
dan penjabat tingkat bawah sebagai pelaksana
fungsional.

7. Korupsi Besar–besaran (Grand Corruption)
Korupsi besar–besaran umumnya dilakukan oleh
penjabat level tinggi, karena korupsi jenis ini
melibatkan uang dalam jumlah yang sangat besar.
Korupsi ini terjadi saat pembuatan, perubahan, atau
pengecualian dari peraturan.
Perlindungan (patronage)
Perlidungan dilakukan dalam hal
pemilihan, mutasi, atau promosi staf berdasarkan
suku, kinship, dan hubungan sosial lainnya tanpa
mempertimbangkan prestasi dan kemampuan dari
seseorang tersebut.

8. Penyuapan (bribery)
Untuk penyuapan yang biasanya dilakukan dalam birokrasi
pemerintahan di Indonesia khususnya di bidang atau intansi yang
mengadministrasikan penerimaan Negara (revenue administration)
dapat dibagi menjadi empat antara lain :
1. Pembayaran untuk menunda atau mengurangi kewajiban bayar
pajak dan cukai.
2. Pembayaran untuk meyakinkan petugas agar tutup mata
terhadap kegiatan illegal.
3. Pembayaran kembali (kick back) setelah mendapatkan
pembebasan pajak, agar dimasa mendatang mendapat perlakuan
yang yang lebih ringan daripada administrasi normal.
4. Pembayaran untuk meyakinkan atau memperlancar proses
penerbitan ijin (license) dan pembebasan (clearance).

9. Penyalahgunaan atau penyelewengan (
misappropriation)
Penyalahgunaan atau penyelewengan
dapat terjadi bila pengendalian administrasi
(check and balances) dan pemeriksaan serta
supervise transaksi keuangan tidak berjalan
dengan baik. Contoh dari korupsi jenis ini
adalah pemalsuan catatan, klafikasi barang
yang salah, serta kecurangan (fraud).

10. Penggelapan (embezzlement)
Korupsi ini adalah korupsi dengan cara
menggelapkan atau mencuri uang negara yang
dikumpulkan, menyisakan sedikit atau tidak sama
sekali.
Pemerasan (extortion)
Pemerasan ini terjadi ketika masyarakat tidak
mengetahui tentang peraturan yang berlaku, dan
dari celah inilah petugas melakukan pemerasan
dengan menakut-nakuti masyarakat untuk
membayar lebih mahal daripada yang semestinya.

11. Penanganan Korupsi oleh KPK
Sejauh ini, KPK pada Tahun 2004-2013 berhasil
menangani sebanyak 385 kasus tindak pidana
korupsi. Sedangkan jumlah perkara yang telah
ditangani di tahun 2013 sebanyak 48 kasus.
Menurut Direktur Penelitian dan Pengembangan
KPK, Roni Dwi Susanto dari 385 kasus yang
ditangani KPK tersebut masing-masing melibatkan
anggota DPR dan DPRD sebanyak 72 kasus, kepala
lembaga/kementerian sebanyak sembilan
kasus, duta besar sebanyak empat kasus dan
komisioner terdapat tujuh kasus.

12. Solusi dari Korupsi
Strategi untuk mencegah dan memberantas korupsi
yang tepat yaitu:
1.
Strategi Preventif.
Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan dengan
diarahkan pada hal-hal yang menjadi penyebab
timbulnya korupsi. Setiap penyebab yang terindikasi
harus dibuat upaya preventifnya, sehingga dapat
meminimalkan penyebab korupsi. Disamping itu perlu
dibuat upaya yang dapat meminimalkan peluang untuk
melakukan korupsi dan upaya ini melibatkan banyak
pihak dalam pelaksanaanya agar dapat berhasil dan
mampu mencegah adanya korupsi.

13. 2.
Strategi Represif.
Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan terutama
dengan diarahkan untuk memberikan sanksi hukum yang
setimpal secara cepat dan tepat kepada pihak-pihak yang
terlibat dalam korupsi. Dengan dasar pemikiran ini proses
penanganan korupsi sejak dari tahap
penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sampai dengan
peradilan perlu dikaji untuk dapat disempurnakan di segala
aspeknya, sehingga proses penanganan tersebut dapat
dilakukan secara cepat dan tepat. Namun implementasinya
harus dilakukan secara terintregasi. Bagi pemerintah
banyak pilihan yang dapat dilakukan sesuai dengan strategi
yang hendak dilaksanakan.