5. Pancasila dalam pengertiannya yang umum,
abstrak atau universal, mempunyai hakekat ini
yang mutlak, bersifat tetap dan tidak berubah

6. Transform
asi :
Pancasila
Dasar Falsafah Negara
Hakekat isi
Umum abstrak/Universal
Realisasi Dalam Bentuk dan Isi
Umum Kolektif
Khusus Kongkrit
Pancasila
Sebagai Dasar Falsafah Negara
Mutlak dan Obyektif
Pancasila
Sebagai Pedoman Penyelenggaraan
Negara
Pancasila
Sebagai Pelaksanaan Politik Negara

9. Proses perumusan dan pengesahan Pancasila dan Pembukaan UUD
1945 dimulai sejak Indonesia masih dijajah oleh jepang. Terlihat
dalam siding Badan Penyelidik.
Latar belakang dibentuknya Badan Penyelidik.
# Menjelang akhir tahun 1994 Jepang menderita
kekalahan, tekanan dan serangan dari pihak sekutu
# Adanya tuntutan dan desakan dari para pemimpin
Bangsa kepada Balatentara Jepang agar segera
memerdekaan Indonesia atau setidaknya diambil tindakan.
Pada tanggal 7 September 1944 jepang mengeluarkan janji
“Kemerdekaan Indonesia dikemudian hari” yang direncanakan pada
tanggal 24 Agustus 1945

10. 2. Tanggal 29 April 1945
Sebagai realisasi janji politik, 29 April 1945 Gunseikan membentuk
Dokuritsu Zyunbi Coosakai/Badan penyelidik usaha-usaha Persiapan
Kemerdekaan (BPUPKI) tugasnya menyelidiki segala sesuatu mengenai persiapan
kemerdekaan Indonesia. Yang anggotanya berjumlah 60 orang.
3. Tanggal 28 Mei 1945
BPUPKI dilantik oleh Gunseikan, dengan susunan :
Ketua
: Dr. Radjiman Widjodiningrat
Ketua Muda
: Raden Panji Soeroso
Ketua Muda
: Ichibangase (orang Jepang)
Anggota
: 60 orang, tidak termasuk Ketua dan Ketua Muda
4. Tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945
a. Sidang I ( 9 Mei – 1 Juni 1945)
b. Sidang II ( 10 – 16 Juli 1945)

11. Sidang I BPUPKI
membahas mengenai “Rancangan
Dasar Negara Indonesia Merdeka”
Beberapa konsep yang diajukan
oleh tokoh-tokoh bangasa Indonesia
mengenai konsep dasar negara
seperti :
a. 29 Mei 1945, Prof. Mr. Moh. Yamin
mengajukan “Azas Dasar Negara
Kebangsaan Republik Indonesia”,
meliputi
• peri kebangsaan
• peri kemanusian
• peri ke-Tuhanan
• peri kerakyatan
• Kesejahteraan Rakyat
b. 31 Mei 1945
1. Prof. Dr. Mr. R. Soepomo

13. Hasil rapat gabungan :
 Supaya selekas-lekasnya Indonesia
merdeka
 Hukum Dasar yang akan dirancang
supaya diberi preambule
 Menerima usul Ir. Soekarno, agar
supaya BPUPKI terus bekerja sampai
akhirnya terwujud suatu Hukum Dasar
 Membentuk panitia kecil penyelidik
usul-usul/perumus Negara.
Panitia Sembilan mengadakan pertemuan
di Pegangsaan timur 56 jakarta untuk
menyusun konsep rancangan
mukaddimah hukum dasar yang kemudian

14. 7. Tanggal 10 s.d. 16 Juli 1945
a.
Pada tanggal 10 juli 1945 Ir. Soekarno selaku ketua panitia memberikan laporan.
1. Telah diusulkan 32 macam usul atau 9 kelompok usul dari 40 anggota
2. Tanggal 22Juni 1945 diputuskan membentuk panitia kecil (panitia sembilan)
3. Telah berhasil menyusun konsep rancangan preambule hukum dasar (piagam jakarta)
b.
Pada tanggal 11 juli 1945 panitia perancang hukum dasar.
Keputusan tentang luas wilayah Negara. Sebanyak 39 suara memilih daerah Hindia
Belanda ditambah dengan Malaya, Borneo Utara (borneo Inggris), Irian timur, Timor Portugis dan
Pulau-pulau sekitanya. Dan pada hari itu juga Panitia Perancang Hukum Dasar telah memutuskan ;
@ Membentuk panitia perancang “Declaration Of Human Right”
@ Segenap anggota setuju unitarisme
@ Isi prembule bukan hanya sekadar kata-kata
@ Negara dipimpin 1 orang
Keputusan-keputusan lain yaitu membentuk panitia perancangan Undang-Undang Dasar yang
diketuai oleh Ir. Soekarno, membentuk panitia ekonomi dan keuangan yang diketuai oleh Drs.
Moh. Hatta, dan juga membentuk panitia pembelaan tanah air diketuai oleh Abikusno
Tjokrosoejoso.

15. penting, yaitu tentang kedaulatan negara , tugas presiden , undang
– undang dan rancangan hukum dasar 15 Bab 42 Pasal.
d.
Tanggal 14 Juli
Pukul 15.00 s.d. 18.00 sidang mendengarkan laporan hasil kerja
Panitia Perancang Hukum Dasar.
e.
Tanggal 15 dan 16 Juli 1945
Ir. Soekarno menyamapikan kosep Rancangan Hukum Dasar beserta
penjelasannya dan usul Drs. Moh. Hatta tentang Hak-hak asasi
manusia.
f.
Tanggal 16 Juli 1945
Menyetujui dan menerima Rancangan Hukum dasar yang diajukan
oleh Panitia Perancang Hukum Dasar.
Dengan ditutupnya sidang BPUPKI yang kedua maka tugas BPUPKI

16. 8. Tanggal 9 Agustus 1945
PPKI dibentuk tanggal 9 Agustus 1945. PPKI adalah badan bentukan
pemerintahan Jepang tetapi bukan alat pemerintaha Jepang, sebab :
1. PPKI bekerja sesudah Jepang tidak berkuasa lagi.
2. PPKI bekerja atas dasar keyakinan, pemikiran dan caranya sendiri untuk
mencapai kemerdekaan Indonesia Merdeka.
3. PPKI merupakan suatu badan perwujudan/perwakilan rakyat Indonesia.
9. Tanggal 17 Agustus 1945
Proklamasi kemerdekaan Indonesia
10. Tanggal 18 Agustus 1945
Pukul 10.30, dimulai sidang pleno membahas naskah rancangan hukum dasar
dan pengesahan UUD

17. C. Pengesahan Pembukaan UUD
1945/Pancasila Dasar Negara Republik
Indonesia
Beberapa keputusan dalam sidang pleno :
1. Mengesahkan UUD Negara Republik
Indonesia dengan jalan.
# Menetapkan Pigam Jakarta dengan
beberapa perubahan menjadi pembukaan
UUD Negara Republik Indonesia.
# Menetapkan Rancangan Hukum Dasar
dengan beberapa perubahan menjadi UUD
Negara Republik Indonesia, yang kemudian
dikenal sebagai UUD 1945.
2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden
Republik Indonesia.
3. Membentuk Komite Nasional Indonesia
yang dikemudian dikenal sebagai Badan
Musyawarah Darurat.

18. Dasar NegaraD.Perkembangan
Pancasila sebagai
Semenjak ditetapkan sebagai Dasar Negara (oleh PPKI 18 Agustus 1945)
Pancasila telah mengalami perkembangan sesuai dengan pasang naiknya sejarah
bangsa Indonesia. Koento Wibisono(2001) memberikan tahapan perkembangan
Pancasila sebagai Dasar negara dalam tiga tahap yaitu:
1.
Tahap 1945-1968 sebagai tahap politis
2.
Tahap 1969-1994 sebagai tahap pembangunan ekonomi
3.
Tahap 1995-2020 sebagai tahap repositing Pancasila
Penahapan ini memang tampak berbeda lazimnya para pakar hukum
ketatanegaraan melakukan penahapan perkembangan Pancasila Dasar Negara
yaitu:
1.
Tahun 1945-1949 Masa Undang-undang Dasar 1945 yang Pertama
2.
Tahun 1949-1950 Masa Konstitusi RIS
3.
Tahun 1950-1959 Masa UUDS 1950
4.
Tahun 1959-1965 Masa Orde Lama
5.
Tahun 1966-1968 Masa Orde Baru
6.
Tahun 1998-sekarang Masa Reformasi (Soegito A.T.2001)
Hal ini patut dipahami,karena adanya perbedaan pendekatan,yaitu segi politik
dan dari segi hukum.