Pendidikan Kewarganegaraan

1. BPUPKI
(Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan
Kemerdekaan Indonesia)

2. Perkenalan
● M.Daffa Atilla
● Krisna Rafael
● Nasher Husni Batubara
● Adi Rangga Lumban Gaul
● Sofian Jalil

3. Badan Investigasi untuk Upaya Persiapan
Kemerdekaan
Badan Penyelidik Upaya Persiapan, lebih dikenal sebagai Badan
Penyelidik Upaya Persiapan Kemerdekaan Indonesia (disingkat
"BPUPKI").
Tujuan utama pembentukan BPUPKI adalah untuk
melakukan penyelidikan dan memberikan saran kepada
pemerintah Jepang mengenai pendirian sebuah badan legislatif
yang akan mewakili kepentingan rakyat Indonesia dalam
perencanaan masa depan negara tersebut.
BPUPKI terdiri dari sejumlah tokoh dan pemimpin pergerakan
nasional Indonesia yang berasal dari berbagai latar belakang dan
pandangan politik. Mereka berasal dari berbagai kalangan seperti
golongan pro-kemerdekaan, golongan Islam, golongan nasionalis,
dan golongan komunis.

4. Latar Belakang
Pada saat itu Jepang berusaha memikat hati Indonesia dengan menjanjikan dan
membantu persiapan kemerdekaan Indonesia. Namun, Jepang sebenarnya
memiliki motif lain dalam pembentukan BPUPKI, yaitu menarik simpati rakyat
Indonesia, guna mempertahankan sisa kekuatan mereka.
BPUPK resmi dibentuk pada tanggal 29 April 1945, bertepatan dengan ulang
tahun kaisar Jepang, kaisar Hiro Hito. Dr.Kanjeng Raden Tumenggung Radjiman
Wedyodiningrat, dari golongan nasionalis tua, ditunjuk menjadi ketua BPUPK
dengan didampingi oleh dua orang ketua muda (wakil ketua), yaitu Raden Pandji
Soeroso dan Ichibangase Yoshio (orang Jepang).

5. Sidang Resmi Pertama
Pada tanggal 28 Mei 1945, diadakan upacara
pelantikan dan sekaligus seremonial
pembukaan masa persidangan BPUPK yang
pertama di gedung Chuo Sangi In di Jakarta,
yang kini Gedung Pancasila.
BPUPKI membahas tentang rumusan dasar
negara Indonesia. Dalam sesi tersebut
terdapat gagasan yang disampaikan oleh
tiga tokoh nasional yaitu Bapak Mohammad
Yamin, Prof. dr. Soepomo, Instansi Ir
Soekarno.

6. Masa antara sidang resmi pertama dan
sidang resmi kedua
Sampai akhir dari masa persidangan BPUPK yang pertama,
masih belum ditemukan titik temu kesepakatan dalam
perumusan dasar negara Republik Indonesia yang benar-
benar tepat, sehingga dibentuklah "Panitia Sembilan"
tersebut di atas guna menggodok berbagai masukan dari
konsep-konsep sebelumnya yang telah dikemukakan oleh
para anggota BPUPK itu.
Sesudah melakukan perundingan yang cukup sulit antara 4
orang dari kaum kebangsaan (pihak “Nasionalis") dan 4
orang dari kaum keagamaan (pihak Islam"), maka pada
tanggal 22 Juni 1945 "Panitia Sembilan" kembali bertemu
dan menghasilkan rumusan dasar negara Republik
Indonesia yang kemudian dikenal sebagai “Piagam
Jakarta" atau “Jakarta Charter", yang pada waktu itu
disebut-sebut juga sebagai sebuah “Gentelmen’s
Agreement ".

7. Sidang Resmi Kedua
Sidang tersebut diadakan pada 10-17 Juli 1945 di
Gedung Balai Rakyat, Jalan Pegangsaan Timur
56, Jakarta.
Tujuan utama sidang kedua BPUPKI adalah untuk
membahas dan merumuskan dasar negara
serta mencari kesepakatan mengenai bentuk
pemerintahan yang akan dibentuk setelah
kemerdekaan Indonesia. Sidang ini terdiri dari
para tokoh dan pemimpin nasional dari
berbagai kalangan, termasuk tokoh-tokoh
pergerakan nasional, golongan pemuda, dan
tokoh agama.
Beberapa hasil penting dari sidang kedua
BPUPKI antara lain:
1. Pembentukan Panitia Sembilan (Panser),
yang bertugas merumuskan naskah dasar
negara yang akan menjadi dasar bagi
pembentukan konstitusi Indonesia.
2. Pemilihan Ir. Soekarno sebagai Ketua Panser
dan Drs. Mohammad Hatta sebagai
anggota Panser.
3. Pembahasan mengenai Pancasila sebagai
dasar negara. Pancasila kemudian diakui
sebagai dasar negara Indonesia.
4. Pembahasan mengenai UUD (Undang-
Undang Dasar) sebagai landasan konstitusi
negara Indonesia.

8. Pancasila Sebagai Dasar Negara
Salah satu momen penting dalam sejarah
BPUPKI adalah saat Soekarno
menyampaikan pidato pembukaan rapat
pertama. Dalam pidatonya, Soekarno
menyampaikan ideologi dasar negara yang
disebut "Pancasila." Pancasila terdiri dari
lima sila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa,
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab,
Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang
Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan, dan
Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat
Indonesia. Pancasila kemudian dijadikan
dasar negara Indonesia yang tertuang
dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar
1945.

9. Hasil Rapat dan Penerus BPUPKI
Setelah beberapa kali rapat, BPUPKI
berhasil menyusun naskah dasar
negara yang menjadi cikal bakal naskah
proklamasi kemerdekaan Indonesia.
Pada tanggal 16 Agustus 1945, rapat
terakhir BPUPKI diselenggarakan, dan
pada keesokan harinya, tepatnya
tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia
memproklamirkan kemerdekaannya.
Setelah proklamasi kemerdekaan, BPUPKI
berubah nama menjadi PPKI (Panitia
Persiapan Kemerdekaan Indonesia)
yang lebih fokus pada tugas-tugas
mengatur negara baru dan
mempersiapkan pemerintahannya.

10. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya 🙂