BPUPKI dibentuk Jepang pada 1945 untuk merencanakan kemerdekaan Indonesia. PPKI kemudian dibentuk setelah BPUPKI untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan. PPKI melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.

2. BPUPKI
 Pada tahun 1944 Jepang terdesak dalam Perang Asia
Pasifik, sehingga untuk menarik simpati rakyat
Indonesia agar mau membantu Jepang dalam
Perang ini, maka Perdana Menteri Jepang, Koiso
memberikan janji kemerdekaan Indonesia pada
tanggal 24 Agustus 1945.
 Untuk merealisasikan janji tersebut, Maka di
bentuklah BPUPKI (Badan Penyrlidik Usaha –
Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau
dalam bahasa Jepangnya Dokoritzu Djunbi
Coosakai.

3. Latar Belakang Dibentuknya
 BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945, Letnan
Jendral Kumakici Harada selaku Panglima Perang,
mengumumkan pembentukan BPUPKI. Lalu pada
tanggal 29 April 1945, BPUPKI resmi dibentuk.
 Jumlah anggota BPUPKI awalnya berjumlah 60 orang,
lalu bertambah lagi 6 orang sehingga jumlah
keseluruhan anggotanya adalah 66 orang.

4. Struktur Anggota BPUPKI
 Ketua: Dr.Radjiman Wedyodningrat
 Wakil: Ichibangase dan Soeroso
 Sekretaris: A.G Pringgodigdo

5.  Rapat pertama diadakan di gedung Chuo
Sangi In di Jalan Pejambon 6 Jakarta yang kini
dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila.
Pada zaman Belanda, gedung tersebut
merupakan gedung Volksraad, lembaga DPR
bentukan Belanda.
 Rapat dibuka pada tanggal 28 Mei 1945 dan
pembahasan dimulai keesokan harinya 29
Mei 1945 dengan tema dasar negara.

6.  Mr. Muhammad Yamin (29 Mei 1945) :
1. peri kebangsaan
2. peri ke Tuhanan
3. kesejahteraan rakyat
4. peri kemanusiaan
5. peri kerakyatan

7.  Prof. Dr. Mr. Soepomo (31 Mei 1945) :
1. persatuan
2. mufakat dan demokrasi
3. keadilan sosial
4. kekeluargaan
5. musyawarah

8.  Ir. Soekarno (1 Juni 1945) :
1. kebangsaan Indonesia
2. internasionalisme dan peri
kemanusiaan
3. mufakat atau demokrasi
4. kesejahteraan sosial
5. Ketuhanan yang Maha Esa

9.  Kelima asas dari Soekarno disebut Pancasila yang
menurut beliau dapat diperas menjadi Trisila atau
Tiga Sila yaitu:
a. Sosionasionalisme
b. Sosiodemokrasi
c. Ketuhanan yang berkebudayaan
 Trisila tersebut di atas masih dapat diperas menjadi
Ekasila yaitu sila Gotong Royong.

10.  Sampai akhir rapat pertama, masih belum
ditemukan kesepakatan untuk perumusan
dasar negara, sehingga akhirnya dibentuklah
panitia kecil untuk menerima berbagai
masukan. Panitia kecil beranggotakan 9 orang
dan dikenal pula sebagai Panitia Sembilan.

11. Anggota Panitia 9

12.  Setelah melakukan kompromi antara 4
orang dari kaum kebangsaan (nasionalis)
dan 4 orang dari pihak Islam, tanggal 22
Juni 1945 Panitia Sembilan kembali
bertemu dan menghasilkan rumusan
dasar negara yang dikenal dengan Piagam
Jakarta (Jakarta Charter).

13. Sidang Kedua BPUPKI
• Rapat kedua berlangsung 10-17 Juli 1945 dengan
tema bahasan bentuk negara, wilayah negara,
kewarganegaraan, rancangan Undang-Undang
Dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan
negara, pendidikan dan pengajaran.

14.  Dalam rapat itu dibentuk Panitia Perancang
Undang-Undang Dasar beranggotakan 19
orang dengan ketua Ir. Soekarno, Panitia
Pembelaan Tanah Air dengan ketua
Abikoesno Tjokrosoejoso dan Panitia
Ekonomi dan Keuangan diketuai Mohamad
Hatta.

15.  Pada tanggal 11 Juli 1945 Panitia Perancang
UUD membentuk lagi panitia kecil
beranggotakan 7 orang yaitu:
1. Prof. Dr. Mr. Soepomo (ketua merangkap
anggota)
2. Mr. Wongsonegoro
3. Mr. Achmad Soebardjo
4. Mr. A.A. Maramis
5. Mr. R.P. Singgih
6. H. Agus Salim
7. Dr. Soekiman

16.  Pada tanggal 13 Juli 1945 Panitia Perancang UUD
mengadakan sidang untuk membahas hasil kerja
panitia kecil perancang UUD tersebut.
 Pada tanggal 14 Juli 1945, rapat BPUPKI menerima
laporan Panitia Perancang UUD yang dibacakan oleh
Ir. Soekarno. Dalam laporan tersebut tercantum tiga
masalah pokok yaitu: pernyataan Indonesia merdeka,
pembukaan UUD,batang tubuh UUD

17.  Konsep proklamasi kemerdekaan
rencananya akan disusun dengan
mengambil tiga alenia pertama
Piagam Jakarta. Sedangkan konsep
Undang-Undang Dasar hampir
seluruhnya diambil dari alinea
keempat Piagam Jakarta.

18. PPKI
 Karena BPUPKI dianggap terlalu cepat ingin
melaksanakan proklamasi kemerdekaan, maka Jepang
membubarkannya dan membentuk Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (PPKI) Dokuritsu Junbi
Iinkai, Komite Persiapan Kemerdekaan) pada tanggal
7 Agustus 1945 yang diketuai oleh Ir. Soekarno.

19.  Pada awalnya PPKI beranggotakan 21 orang (12
orang dari Jawa, 3 orang dari Sumatra, 2 orang dari
Sulawesi 1 orang dari Kalimantan, 1 orang dari Nusa
Tenggara 1 orang dari Maluku, 1 orang dari golongan
Tionghoa).
 1. Ir. Soekarno (Ketua)
2. Drs. Moh. Hatta (Wakil Ketua)

21. Persidangan
• Tanggal 9 Agustus 1945, sebagai pimpinan PPKI
yang baru, Soekarno, Hatta dan Radjiman
Wedyodiningrat diundang ke Dalat untuk
bertemu Marsekal Terauchi Setelah pertemuan
tersebut, PPKI tidak dapat bertugas karena para
pemuda mendesak agar proklamasi
kemerdekaan tidak dilakukan atas nama PPKI,
yang dianggap merupakan alat buatan Jepang.
Bahkan rencana rapat 16 Agustus 1945 tidak
dapat terlaksana karena terjadi peristiwa
Rengasdengklok.

22. Peristiwa RENGASDENGKLOK

23. Keputusan PPKI
 Setelah proklamasi, pada tanggal 18 Agustus
1945, PPKI memutuskan antara lain:
1. mengesahkan Undang-Undang Dasar,
2. memilih dan mengangkat Ir. Soekarno
sebagai presiden dan Drs. M. Hatta sebagai
wakil presiden RI,
3. membentuk Komite Nasional untuk
membantu tugas presiden sebelum DPR/MPR
terbentuk.

24. Pada tanggal 19 Agustus 1945 PPKI mengadakan
rapat lanjutan yang menghasilkan :
 1. Penetapan 12 menteri yang membantu
tugas presiden
 2. Membagi wilayah Indonesia menjadi 8
Propinsi

25. Pada tanggal 22 Agustus 1945
PPKI mengadakan rapat lanjutan:
 Membentuk Badan Kemanan Rakyat ( BKR
) pada tanggal 22 Agustus 1945 yang
berada di bawah wewenang KNIP.
 Karena datangnya pasukan Sekutu dan
NICA yang silih berganti sehingga
pemerintah memutuskan dibentuknya
Tentara Keamanan Rakyat (TKR) pada
tanggal 5 Oktober 1945. Pada tanggal 1
Januari 1946 diubah menjadi Tentara
Keselamatan Rakyat (TKR) lalu tanggal 26
Januari berubah menjadi Tentara Republik
Indonesia (TRI). Untuk menyempurnakan
TRI maka pemerintah membentuk Tentara
Nasional Indonesia ( TNI ) tanggal 7 Juni
1947.

26.  Berkaitan dengan UUD, terdapat perubahan
dari bahan yang dihasilkan oleh BPUPKI,
antara lain:
1. Kata Muqaddimah diganti dengan kata
Pembukaan.
2. Kalimat Ketuhanan, dengan menjalankan
syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya di
dalam Piagam Jakarta diganti dengan
Ketuhanan yang Mahaesa.