Dokumen tersebut membahas tentang proses terbentuknya negara Kesatuan Republik Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 hingga pembentukan pemerintahan dan lembaga-lembaga negara. Termasuk di dalamnya adalah pelaksanaan proklamasi, penyebaran berita proklamasi, pembentukan pemerintahan, kabinet pertama, Komite Nasional Indonesia, dan bergabungnya Kesultanan Yogyakarta dengan pemerintah RI.
Setiap tahuh,selalu ada perkembangan IPTEK yang sudah terjadi.IPTEK telah mempengaruhi segala kehidupan kita selama ini.Sebelum menelusuri lebih dalam,apakah kalian sudah kenal dengan IPTEK dan Globalisasi?
Let's Find Out,guys
Setiap tahuh,selalu ada perkembangan IPTEK yang sudah terjadi.IPTEK telah mempengaruhi segala kehidupan kita selama ini.Sebelum menelusuri lebih dalam,apakah kalian sudah kenal dengan IPTEK dan Globalisasi?
Let's Find Out,guys
Disusun oleh :
Kelas 6D-MKP
Hera Aprilia (11012100601)
Ade Muhita (11012100614)
Nurhalifah (11012100012)
Meutiah Rizkiah. F (11012100313)
Wananda PM (11012100324)
Teori ini kami kerjakan untuk memenuhi tugas
Matakuliah : KEPEMIMPINAN
Dosen : Dr. Angrian Permana, S.Pd.,MM.
UNIVERSITAS BINA BANGSA
Implementasi transformasi pemberdayaan aparatur negara di Indonesia telah difokuskan pada tiga aspek utama: penyederhanaan birokrasi, transformasi digital, dan pengembangan kompetensi ASN. Penyederhanaan birokrasi bertujuan untuk membuat ASN lebih lincah dan inovatif dalam pelayanan publik melalui struktur yang lebih sederhana dan mekanisme kerja baru yang relevan di era digital. Transformasi digital memerlukan perubahan mendasar dan menyeluruh dalam sistem kerja di instansi pemerintah, yang meliputi penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi untuk mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan pelayanan publik. Selain itu, pengembangan kompetensi ASN mencakup penyesuaian sistem kerja yang lebih lincah dan dinamis, didukung oleh pengelolaan kinerja yang optimal serta pengembangan sistem kerja berbasis digital, termasuk penyederhanaan eselonisasi.
Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024Universitas Sriwijaya
Selama periode 2014-2021, Kementerian Pertanian Indonesia mencapai beberapa keberhasilan, termasuk penurunan jumlah penduduk miskin dari 11,5% menjadi 9,78%. Ketahanan pangan Indonesia juga meningkat, dengan peringkat ke-13 di Asia Pasifik pada tahun 2021. Berdasarkan Global Food Security Index, Indonesia naik dari peringkat 68 pada tahun 2021 ke peringkat 63 pada tahun 2022. Meskipun ada 81 kabupaten dan 7 kota yang rentan pangan pada tahun 2018, volume ekspor pertanian meningkat menjadi 41,26 juta ton dengan nilai USD 33,05 miliar pada tahun 2017. Walaupun pertumbuhan ekonomi menurun 2,07% pada tahun 2020, ini membuka peluang untuk reformasi dan restrukturisasi di berbagai sektor.
Moderasi agama memegang peranan vital dalam mempertahankan kerukunan antar umat beragama, menjaga stabilitas sosial, dan mempromosikan nilai-nilai toleransi serta kerjasama lintas agama. Dalam konteks Indonesia, negara dengan beragam kepercayaan dan keyakinan, moderasi agama menjadi fondasi utama bagi keberlangsungan kehidupan beragama yang damai dan harmonis. Moderasi agama merupakan konsep yang mengajarkan pendekatan yang seimbang dalam praktik keagamaan, dengan menekankan toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, serta penolakan terhadap ekstremisme dan intoleransi. Di Indonesia, moderasi agama tidak hanya menjadi prinsip panduan dalam praktik keagamaan, tetapi juga menjadi bagian dari identitas nasional yang memperkuat persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Kehadiran Islam di Indonesia telah memberikan kontribusi besar dalam membentuk karakter moderasi agama. Sejak masuknya Islam pada abad ke-13, agama ini telah meresap ke dalam budaya dan masyarakat Indonesia dengan pendekatan yang toleran dan inklusif. Selain itu, keberadaan agama-agama lain seperti Hindu, Buddha, dan Kristen juga turut membentuk lanskap keberagaman agama di Indonesia. Moderasi agama membantu masyarakat Indonesia untuk menjaga kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. Melalui dialog antar agama, kegiatan lintas agama, dan kerjasama sosial, moderasi agama memfasilitasi pertukaran budaya dan pemahaman yang lebih dalam antar penganut agama. Hal ini mengurangi potensi konflik antar kelompok agama dan mendorong terbentuknya hubungan yang harmonis di antara mereka. Pemerintah Indonesia memiliki peran penting dalam mempromosikan moderasi agama melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung kerukunan antar umat beragama. Salah satu contohnya adalah Pancasila, yang menekankan pada prinsip-prinsip seperti keadilan sosial, demokrasi, dan persatuan Indonesia dalam keberagaman. Selain itu, pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Dewan Gereja Indonesia (DGI) merupakan upaya konkret untuk mendorong dialog antaragama dan pencegahan ekstremisme agama. Meskipun moderasi agama memiliki dampak positif yang besar dalam masyarakat Indonesia, tetapi masih ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi dalam mewujudkannya sepenuhnya. Salah satunya adalah adanya kelompok-kelompok radikal yang mempromosikan ideologi ekstremisme agama. Kelompok-kelompok ini seringkali menimbulkan konflik dan ketegangan antar umat beragama, serta mengancam stabilitas sosial dan keamanan nasional. Selain itu, ketidaksetaraan dalam perlakuan terhadap umat beragama juga menjadi masalah serius dalam konteks moderasi agama. Diskriminasi dan intoleransi terhadap minoritas agama masih terjadi di beberapa daerah, memperumit upaya untuk mencapai kerukunan antar umat beragama secara menyeluruh. Untuk mengatasi tantangan tersebut, penting untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya moderasi agama melalui pendidikan agama yang inklusif dan holistik.
Reformasi Administrasi Publik di Indonesia (1998-2023): Strategi, Implementas...Universitas Sriwijaya
Reformasi tahun 1998 di Indonesia dilakukan sebagai respons terhadap krisis ekonomi, ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan otoriter dan korup, tuntutan demokratisasi, hak asasi manusia, serta tekanan dari lembaga keuangan internasional. Tujuannya adalah memperbaiki kondisi ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memperkuat fondasi demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Reformasi ini mencakup bidang politik, ekonomi, hukum, birokrasi, sosial, budaya, keamanan, dan otonomi daerah. Meskipun masih menghadapi tantangan seperti korupsi dan ketidaksetaraan sosial, reformasi berhasil meningkatkan demokratisasi, investasi, penurunan kemiskinan, efisiensi pelayanan publik, dan memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah. Tetap berpegang pada ideologi bangsa dan berkontribusi dalam pembangunan negara sangat penting untuk masa depan Indonesia.
3.
Tujuan Pembelajaran :
1. Mendeskripsikan peristiwa sekitar Proklamasi Kemerdekaan
dan proses terbentuknya NKRI
2. Menjelaskan proses persiapan kemerdekaan Indonesia
Menu
5. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
1. Pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan
Pada hari Jumat 17 Agustus 1945, kesibukan mewarnai kediaman Ir. Soekarno
dikarenakan persiapan proklamasi kemerdekaan. Tokoh – tokoh bangsa tampak
hadir di Pegangsaan Timur. Setelah kedatangan Ir. Soekarno dan Bung Hatta,
pelaksanaan peristiwa penting bagi bangsa Indonesia pun dimulai tanpa
protokol. Setelah pembacaan teks Proklamasi, acara dilanjutkan dengan upacara
yang berlangsung 1 jam.
6. 2. Penyebaran Berita Proklamasi dan
Reaksi Rakyat
Setelah Selesainya acara
Proklamasi, para pemuda
masih mengupayakan
agar berita proklamasi
kemerdakaan proklamasi
tersebar dan cara yang
paling efektif adalah
lewat radio dan surat
kabar.
Berita Proklamasi disamput
dengan antusias oleh sebagian
besar masyarakat. Gejolak sosial
pun terjadi di berbagai daerah,
baik melalui perundingan maupun
perebutan kekuasaan .
7. Salah satu media yang digunakan untuk
menyebarkan berita proklamasi
8. Pada tanggal 19 September 1945, massa yang
jumlahnya hampir 200 ribu berkumpul di
Lapangan Ikada, hal ini dilatar belakangi oleh
pemerintah Jepang yang mengumumkan bahwa
bangsa Indonesia akan diserahkan ke Sekutu.
Situasi pun terlhat genting karena bisa memicu
bentrokan antara pihak Jepang dan rakyat.
Ketengan sedikit mencair setelah Ir.
Soekarno tampil di hadapan massa.
Beliau berpidato singkat yang intinya,
meminta dukungan masyarakat agar
pemerintah dapat bekerja. Pidato hanya
berlangsung selama 5 menit dan bubar
dengan tenang
10. Pembentukan Pemerintahan dan Lembaga-
Lembaga Negara
Pada tanggal 18 Agustus 1945,PPKI mengadakan rapat dan menghasilkan 3 keputusan
penting: 1. Mengesahkan dan menetapkan Undang – Undang Dasar Republik Indonesia
2. Memilih Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Moh.Hatta sebagai wakilnya
3. Sebelum MPR dan DPR terbentuk,untuk sementara presiden dibantu
Komite Nasional
Pada tanggal 19 Agustus 1945, PPKI mengadakan rapat kedua dan menghasilkan
keputusan berikut : 1. Pembentukan provinsi-provinsi di Indonesia dan gubernurnya.
2. Pembentukan kabinet presidensial dengan 12 departemen.
Pada tanggal 23 Agustus 1945 dikeluarkan dekret I tentang badan- badan pelengkap
pemerintah, diantaranya : - Komite Nasional Indonesia
- Badan Keamanan Rakyat
- Partai Nasional Indonesia sebagai partai negara
12. Setelah terpilihnya Ir. Soekarno sebagai presiden, Ir. Soekarno
membuat sebuah panitia kecil yang terdiri dari Ahmad Soebardjo,
Sutarto Kartohadikusumo, dan Kasman Singodimejo untuk
membahas susunan kementrian.
Rancangan hasil kerja panitia kecil tersebut disampaikan ke PPKI.
Dan pada tanggal 19 Agustus 1945 PPKI menetapkan 12 menteri
yang memimpin departemen dan 4 menteri negara. Pengumuman
penbentukan kabinet pertama RI dilakukan pada tanggal 2
September 1945
14. Komite Nasional Indonesia
terdiri Komite Nasional
Indonesia Pusat dan Komite
Nasional Indonesia Pusat.
Anggota KNIP dilantik oleh
presiden pada 29 agustus
1945, bersamaan dengan
dibubarkannya PPKI.
Pada tanggal 16 Oktober 1945, KNIP menyelenggarakan
sidang pleno untuk menyetujui Maklumat Presiden No. X.
Isi maklumat tersebut sebagai berikut :
a. KNIP diserahi kekuasaan untuk membuat undang-
undang dan ikut menetapkan Garis-Garis Besar
Haluan Negara (GBHN) sebelum DPR/MPR
terbentuk.
b. Pekerjaan sehari-hari KNIP dijalankan oleh sebuah
Badan Pekerja KNIP yang diketuai oleh Sutan Sjahrir
16. 3. Bergabungnya Kesultanan
Yogyakarta
Pada tanggal 5 September 1945, Sri Sultan Hamengkubuwono IX menyatakan bahwa
Kesultanan Nyagoyogyakarta Hadiningrat bergabung dan berdiri di belakang
pemerintah Republik Indonesia.
Namun langkah-langkah tersebut tidak berjalan dengan mulus, karena pada bulan
September tentara sekutu datang ke Indonesia untuk merebut Indonesia dari Jepang
yang sudah menyerah pada Perang Dunia II.
Akibatnya, rencana-rencana yang
disusun setelah proklamasi tidak
dapat segera dilaksanakan.
Bangsa Indonesia pun harus
berjuang untuk mempertahankan
kemerdekaannya.
18. 1. Pada tanggal berapa teks proklamasi
dibacakan?
17 Oktober 1945
17 Agustus 1945
19 Agustus 1945
19 Oktober 1945
19. 2. Bendera Merah Putih dijahit oleh…
Ir. Soekarno
R.A Kartini
Ny. Fatmawati
Drs. Moh. Hatta
20. 3. Berikut adalah hasil keputusan penting rapat
PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, Kecuali…
Mengesahkan dan
menetapkan UUD
Memilih Ir. Soekarno
sebagai presiden
Untuk sementara
presiden dibantu oleh
Komite Nasional
Merumuskan dasar
negara
21. 4. UUD disahkan oleh PPKI pada tanggal…
18 Agustus
17 Agustus
1 Juni
1 Agustus
22. 5. Sebutkan sila pada Piagam Jakarta yang
tidak sesuai dengan Pancasila!
Sila 1
Sila 2
Sila 3
Sila 4
23. 6. Saat pembagian wilayah pertama kali,
Indonesia dibagi menjadi…
32 provinsi
24 Provinsi
12 provinsi
8 provinsi
24. 7. Badan keamanan yang dibentuk pertama kali
di Indonesia
TNI
Polri
BKR
Kopasus
25. 8. Siapa mentri pengajaran pada kabinet
pertama?
Drs. Moh. Hatta
Mr. A. A. Maramis
Ki Hajar Dewantara
Sultan Hamengkubuwono IX
26. 9. KNIP dibentuk pada tanggal…
24 Agustus
24 Oktober
17 Agustus
17 Oktober
27. 10. Partai pertama di Indonesia adalah…
Demokrat
PNI
Golkar
PDI Perjuangan
28. 11. Berikut adalah cara-cara penyebaran berita
proklamasi, kecuali...
Broadcast BBM
Radio
Surat kabar
Poster
29. 12. Kapan peristiwa rapat raksasa ikaida
terjadi?
19September 1945
19 Oktober 1945
19 Agustus 1945
19 November 1945
33. 16. Anggota KNIP dilantik pada tanggal…
29 Agustus 1945 17 Agustus 1945
18 Agustus 1945 29 September 1945
34. 17. PPKI di bubarkan pada tanggal
29 Agustus 1945
18 Agustus 1945
17 Agustus 1945
29 September 1945
35. 18. Sri Sultan Hamengkubuwono IX menyatakan bahwa
Kesultanan Yogyakarta bergabung dengan pemerintah
Republik Indonesia pada tanggal…
5 September 1945
6 September 1945
5 Oktober 1945
6 Oktober 1945
36. 19. Pengumuman pembentukan kabinet RI
pertama baru dilakukan pada tanggal…
2 September 1945
3 September 1945 2 Oktober 1945
2 November 1945
37. 20. Jumlah massa saat Rapat Raksasa di
Lapangan Ikaida berjumlah…
200 ribu
20 ribu2 ribu
2 juta