C : Dukungan dan Reaksi Rakyat Indonesia terhadap Proklamasi Kemerdekaan. D : Sistem Pemerintahan di Indonesia pada Masa Awal Kemerdekaan Sejarah Indonesia

1. SEJARAH INDONESIA
“C. Dukungan dan reaksi rakyat indonesia terhadap
proklamasi kemerdekaan
D. Sistem pemerintahan Indonesia pada masa awal
kemerdekaan

2. Dukungan Rakyat Terhadap Proklamasi
Kemerdekaan Indonesia
1. Aksi perjuangan rakyat Jakarta
Dengan merampas beberapa pucuk senjata milik Jepang, bambu runcing, senjata tajam lainnya,
rakyat Jakarta menyerbu tempat-tempat penting yang masih diduduki Jepang. Johar Nur memimpin para
pemuda mengambil alih kereta api pada tanggal 3 September 1945. Jawatan Radio dikuasai Republik
Indonesia pada tanggal 11 September 1945. Para pemuda melakukan aksi corat-coret, menuliskan semboyan-
semboyan perjuangan di tembok-tembok, kereta api, trem. Semboyan tersebut antara lain: “Merdeka atau
mati, “Sekali Merdeka tetap merdeka”.
2. Rapat raksasa di lapangan Ikada (19 September 1945)
Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan tanggal 17 Agustus 1945, pada 19 September
1945, para pemuda Jakarta dipelopori oleh Komite Van Aksi Menteng 31 merencanakan menggerakkan massa
dalam suatu rapat raksasa di Lapangan Ikada (Ikatan Atletik Djakarta) dengan tujuan agar Presiden Sukarno
berbicara langsung di hadapan rakyat. Lapangan Ikada terletak di bagian selatan Lapangan Monas (Monumen
Nasional) sekarang. Penjagaan tentara Jepang sangat ketat, tetapi tidak menggoyahkan rakyat untuk
menghadirinya. Presiden Sukarno tidak jadi berpidato dan hanya menyampaikan beberapa pesan singkat,
antara lain meminta rakyat supaya percaya pada pemimpin dan pulang dengan tenang.
Makna dari rapat raksasa di Lapangan Ikada:
a. Berhasil mempertemukan pemerintah RI dengan rakyatnya.
b. Perwujudan kewibawaan pemerintah RI di hadapan rakyat.
c. Berhasil menggugah kepercayaan rakyat akan kekuatan bangsaIndonesia sendiri.

3. 3. Insiden bendera di Surabaya
Pada hari yang sama, ialah tanggal 19 September 1945 di Surabaya terjadi suatu peristiwa yang
kemudian terkenal dengan sebutan “Insiden Bendera”. Insiden Bendera terjadi karena tindakan
beberapa orang Belanda yang mengibarkan bendera Belanda (Merah Putih Biru) pada tiang di atas
Hotel Yamato, Tunjungan. Tindakan tersebut menimbulkan kemarahan rakyat Surabaya, yang
kemudian menyerbu Hotel Yamato untuk menu-runkan bendara Belanda tersebut dan merobek
yang berwarna biru. Kemudian menaikkan nya kembali sebagai bendera Merah Putih.
4. Pernyataan dukungan Sri Sultan Hamengkubuwono IX
Pernyataan Sri Sultan Hamengkubuwono IX berbunyi sebagai berikut
a) Bahwa Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah Daerah Istimewa dari
negara republik Indonesia.
b) Bahwa kami sebagai Kepala Daerah memegang segala kekuasaan dalam Negeri Ngayogyakarta
Hadiningrat, dan oleh karena itu berhubung dengan keadaan pada dewasa ini segala urusan
pemerintah dalam Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat mulai saat ini berada di tangan kami dan
kekuasaankekuasaan lainnya kami pegang seluruhnya.
c) Bahwa perhubungan antara Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat dengan Pemerintah Pusat
Negara Republik Indonesia bersifat langsung dan kami bertanggung jawab atas Negeri kami
langsung kepada Presiden Republik Indonesia.
Kami memerintahkan supaya segenap penduduk dalam Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat
mengindahkan amanat kami ini. Ngayogyakarta Hadiningrat, 28 Puasa, Ehe, 1876 (5 September
1945) Hamengkubuwono IX
Peristiwa itu diikuti oleh daerah-daerah swapraja lainnya, seperti Kasunanan Surakarta,
Mangkunegaran, dan Cirebon.

4. 5. Dukungan rakyat Aceh
Aceh sejak dahulu merupakan daerah yang gigih menentang penjajah Belanda. Berita
proklamasi kemerdekaan disambut gembira oleh rakyat Aceh. Pemuda Syamaun Gaharu dan
Teuku Nyak Arif membentuk barisan pemuda yang kuat, kelak nanti inilah yang menjadi inti
TKR di Aceh. Mereka melucuti senjata tentara Jepang yang berada di Aceh.
6. Pertempuran Lima Hari di Semarang (14–19 Oktober 1945)
Sebab terjadinya peristiwa ialah adanya desas-desus, bahwa Jepang akan meracuni sumber
air minum di daerah Candi. dr. Karyadi (Kepala Laboratorium Pusat Rumah Sakit Semarang)
kemudian mengadakan penelitian. Pada saat sedang memeriksa, dr. Karyadi ditembak oleh
tentara Jepang. Hal ini menimbulkan kemarahan para pemuda, dan bangkit melawan Jepang.
Untuk mengenang peristiwa tersebut, dibangun Monumen Tugu Muda. Nama dr. Karyadi
diabadikan sebagai nama rumah sakit.
7. Peristiwa merah putih di Minahasa (14 Februari 1946)
Latar belakang terjadinya peristiwa ini adalah pasukan Sekutu melarang rakyat Minahasa
untuk mengibarkan bendera Merah Putih. Di bawah pimpinan C.H. Taulu, rakyat Minahasa
bertempur melawan Sekutu, dan berhasil mempertahankan Merah Putih.
8. Peringatan setahun Proklamasi Kemerdekaan
Untuk memperingati setahun Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, rakyat Jakarta mendirikan
Tugu Proklamasi di halaman gedung di Jl. Pegangsaan Timur 56 atas prakarsa para Wanita
Republiken. Tugu tersebut diresmikan oleh Perdana Menteri Sutan Syahrir.

5. SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA PADA MASA AWAL
KEMERDEKAAN
Sistem berarti suatu keseluruhan yang terdiri atas beberapa bagian
yang mempunyai hubungan fungsional.
Pemerintahan dalam arti luas adalah pemerintah/ lembaga-lembaga
Negara yang menjalankan segala tugas pemerintah baik sebagai
lembaga eksekutif, legislative maupun yudikatif.
Kekuasaan dalam suatu Negara menurut Montesquieu diklasifikasikan
menjadi tiga, yaitu Kekuasaan Eksekutif yang berarti kekuasaan
menjalankan undang-undang atau kekuasaan menjalankan
pemerintahan; Kekuasaan Legislatif yang berarti kekuasaan
membentuk undang-undang; Dan Kekuasaan Yudiskatif yang berarti
kekuasaan mengadili terhadap pelanggaran atas undang-undang.
Komponen-komponen tersebut secara garis besar meliputi lembaga
eksekutif, legislatif dan yudikatif.

6. Sistem Pemerintahan Indonesia
Pembukaan UUD 1945 Alinea IV menyatakan bahwa
kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam
suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang
terbentuk dalam suatu susunan negara Republik
Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Berdasarkan Pasal 1
Ayat 1 UUD 1945, Negara Indonesia adalah negara
kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu
dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia
adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya
adalah republik.

7. Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Negara Indonesia
Tahun 1945 – 1949
Terjadi penyimpangan dari ketentuan UUD ’45 antara lain:
Berubah fungsi komite nasional Indonesia pusat dari
pembantu presiden menjadi badan yang diserahi
kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN yang
merupakan wewenang MPR.
Terjadinya perubahan sistem kabinet presidensial
menjadi kabinet parlementer berdasarkan usul BP – KNIP.
Tahun 1949 – 1950
Didasarkan pada konstitusi RIS. Pemerintahan yang
diterapkan saat itu adalah sistem parlementer kabinet
semu (Quasy Parlementary). Sistem Pemerintahan yang
dianut pada masa konstitusi RIS bukan kabinet
parlementer murni karena dalam sistem parlementer
murni, parlemen mempunyai kedudukan yang sangat
menentukan terhadap kekuasaan pemerintah.

8. Tahun 1950 – 1959
Landasannya adalah UUD ’50 pengganti konstitusi RIS ’49. Sistem Pemerintahan yang
dianut adalah parlementer cabinet dengan demokrasi liberal yang masih bersifat semu.
Ciri-ciri:
– Presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu gugat.
– Menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintahan.
– Presiden berhak membubarkan DPR.
– Perdana Menteri diangkat oleh Presiden.
Tahun 1959 – 1966 (Demokrasi Terpimpin)
Presiden mempunyai kekuasaan mutlak dan dijadikannya alat untuk melenyapkan
kekuasaan-kekuasaan yang menghalanginya sehingga nasib parpol ditentukan oleh
presiden (10 parpol yang diakui). Tidak ada kebebasan mengeluarkan pendapat.
Tahun 1966 – 1998
Orde baru pimpinan Soeharto lahir dengan tekad untuk melakukan koreksi terpimpin
pada era orde lama. Namun lama kelamaan banyak terjadi penyimpangan-
penyimpangan. Soeharto mundur pada 21 Mei ’98.
Tahun 1998 – Sekarang (Reformasi)
Pelaksanaan demokrasi pancasila pada era reformasi telah banyak memberikan ruang
gerak pada parpol maupun DPR untuk mengawasi pemerintah secara kritis dan
dibenarkan untuk unjuk rasa.

9. Sistem pemerintahan Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945
Setelah Diamandemen
UUD 1945 telah mengalami enpat kali perubahan, yaitu perubahan pertama
tahun 1999, perubahan kedua tahun 2000, perubahan ketiga tahun 2001, dan
perubahan keempat tahun 2002.
a. MPR Setelah Amandemen UUD 1945
MPR masih diberi wewenang untuk memilh dalam rangka mengisi jabatan
presiden dan wakil presiden, serta berwenang mengubah UUD. Pada
hakikatnya MPR tetap dapat disebut sebagai suatu institusi tersendiri
meski kedudukannya tidak lagi bersifat tertinggi.
b. Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial
Amandemen UUD 1945 melahirkan Mahkamah konstitusi dan komisi
yudisial yang bertugas pada pemutusan masalah dan hukum.
c. Pemilihan Presiden Secara Langsung
Di dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden lazimnya dipilih
langsung oleh rakyat atau melalui mekanisme perantara yang bukan
berfungsi permanen dan bersifat parlemen.
d. Adanya Mekanisme Checks and Balances
Dalam sistem checks and balances, presiden sebagai kepala eksekutif
mempunyai kedudukan yang sederajat dan saling mengendalikan dengan
lembaga parlemen sebagai pemegang kekuasaan legislatif. Sesuai prinsip
presidensial, presiden tidak dapat membubarkan parlemen, begitu pula
sebaliknya.

10. KESIMPULAN
Sistem pemerintahan Negara Indonesia menggambarkan adanya
lembaga-lembaga yang bekerja dan berjalan saling berhubungan
satu sama lain menuju tercapainya tujuan penyelenggaraan
negara. Lembaga-lembaga negara dalam suatu sistem politik
meliputi empat institusi pokok, yaitu eksekutif, legislatif, dan
yudikatif.