UUD NRI Tahun 1945 ditetapkan melalui beberapa sidang mulai dari BPUPKI, panitia-panitia perancang, hingga PPKI. PPKI menetapkan UUD NRI Tahun 1945 pada 18 Agustus 1945 serta membentuk lembaga-lembaga negara dan pemerintahan sementara.
Presentasi ini adalah sejarah dari BPUPKI, pembentukan BPUPKI, tujuan BPUPKI, sidang pertama, sidang kedua, lima prinsip dasar negara, gagasan Ir. Soekarno, BPUPKI membentuk panitia sembilan, pembentukam panitia pada sidang kedua hingga rumusan dari tiga panitia tersebut diterima oleh BPUPKI.
Implementasi transformasi pemberdayaan aparatur negara di Indonesia telah difokuskan pada tiga aspek utama: penyederhanaan birokrasi, transformasi digital, dan pengembangan kompetensi ASN. Penyederhanaan birokrasi bertujuan untuk membuat ASN lebih lincah dan inovatif dalam pelayanan publik melalui struktur yang lebih sederhana dan mekanisme kerja baru yang relevan di era digital. Transformasi digital memerlukan perubahan mendasar dan menyeluruh dalam sistem kerja di instansi pemerintah, yang meliputi penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi untuk mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan pelayanan publik. Selain itu, pengembangan kompetensi ASN mencakup penyesuaian sistem kerja yang lebih lincah dan dinamis, didukung oleh pengelolaan kinerja yang optimal serta pengembangan sistem kerja berbasis digital, termasuk penyederhanaan eselonisasi.
Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024Universitas Sriwijaya
Selama periode 2014-2021, Kementerian Pertanian Indonesia mencapai beberapa keberhasilan, termasuk penurunan jumlah penduduk miskin dari 11,5% menjadi 9,78%. Ketahanan pangan Indonesia juga meningkat, dengan peringkat ke-13 di Asia Pasifik pada tahun 2021. Berdasarkan Global Food Security Index, Indonesia naik dari peringkat 68 pada tahun 2021 ke peringkat 63 pada tahun 2022. Meskipun ada 81 kabupaten dan 7 kota yang rentan pangan pada tahun 2018, volume ekspor pertanian meningkat menjadi 41,26 juta ton dengan nilai USD 33,05 miliar pada tahun 2017. Walaupun pertumbuhan ekonomi menurun 2,07% pada tahun 2020, ini membuka peluang untuk reformasi dan restrukturisasi di berbagai sektor.
Presentasi ini adalah sejarah dari BPUPKI, pembentukan BPUPKI, tujuan BPUPKI, sidang pertama, sidang kedua, lima prinsip dasar negara, gagasan Ir. Soekarno, BPUPKI membentuk panitia sembilan, pembentukam panitia pada sidang kedua hingga rumusan dari tiga panitia tersebut diterima oleh BPUPKI.
Implementasi transformasi pemberdayaan aparatur negara di Indonesia telah difokuskan pada tiga aspek utama: penyederhanaan birokrasi, transformasi digital, dan pengembangan kompetensi ASN. Penyederhanaan birokrasi bertujuan untuk membuat ASN lebih lincah dan inovatif dalam pelayanan publik melalui struktur yang lebih sederhana dan mekanisme kerja baru yang relevan di era digital. Transformasi digital memerlukan perubahan mendasar dan menyeluruh dalam sistem kerja di instansi pemerintah, yang meliputi penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi untuk mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan pelayanan publik. Selain itu, pengembangan kompetensi ASN mencakup penyesuaian sistem kerja yang lebih lincah dan dinamis, didukung oleh pengelolaan kinerja yang optimal serta pengembangan sistem kerja berbasis digital, termasuk penyederhanaan eselonisasi.
Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024Universitas Sriwijaya
Selama periode 2014-2021, Kementerian Pertanian Indonesia mencapai beberapa keberhasilan, termasuk penurunan jumlah penduduk miskin dari 11,5% menjadi 9,78%. Ketahanan pangan Indonesia juga meningkat, dengan peringkat ke-13 di Asia Pasifik pada tahun 2021. Berdasarkan Global Food Security Index, Indonesia naik dari peringkat 68 pada tahun 2021 ke peringkat 63 pada tahun 2022. Meskipun ada 81 kabupaten dan 7 kota yang rentan pangan pada tahun 2018, volume ekspor pertanian meningkat menjadi 41,26 juta ton dengan nilai USD 33,05 miliar pada tahun 2017. Walaupun pertumbuhan ekonomi menurun 2,07% pada tahun 2020, ini membuka peluang untuk reformasi dan restrukturisasi di berbagai sektor.
Disusun oleh :
Kelas 6D-MKP
Hera Aprilia (11012100601)
Ade Muhita (11012100614)
Nurhalifah (11012100012)
Meutiah Rizkiah. F (11012100313)
Wananda PM (11012100324)
Teori ini kami kerjakan untuk memenuhi tugas
Matakuliah : KEPEMIMPINAN
Dosen : Dr. Angrian Permana, S.Pd.,MM.
UNIVERSITAS BINA BANGSA
Moderasi agama memegang peranan vital dalam mempertahankan kerukunan antar umat beragama, menjaga stabilitas sosial, dan mempromosikan nilai-nilai toleransi serta kerjasama lintas agama. Dalam konteks Indonesia, negara dengan beragam kepercayaan dan keyakinan, moderasi agama menjadi fondasi utama bagi keberlangsungan kehidupan beragama yang damai dan harmonis. Moderasi agama merupakan konsep yang mengajarkan pendekatan yang seimbang dalam praktik keagamaan, dengan menekankan toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, serta penolakan terhadap ekstremisme dan intoleransi. Di Indonesia, moderasi agama tidak hanya menjadi prinsip panduan dalam praktik keagamaan, tetapi juga menjadi bagian dari identitas nasional yang memperkuat persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Kehadiran Islam di Indonesia telah memberikan kontribusi besar dalam membentuk karakter moderasi agama. Sejak masuknya Islam pada abad ke-13, agama ini telah meresap ke dalam budaya dan masyarakat Indonesia dengan pendekatan yang toleran dan inklusif. Selain itu, keberadaan agama-agama lain seperti Hindu, Buddha, dan Kristen juga turut membentuk lanskap keberagaman agama di Indonesia. Moderasi agama membantu masyarakat Indonesia untuk menjaga kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. Melalui dialog antar agama, kegiatan lintas agama, dan kerjasama sosial, moderasi agama memfasilitasi pertukaran budaya dan pemahaman yang lebih dalam antar penganut agama. Hal ini mengurangi potensi konflik antar kelompok agama dan mendorong terbentuknya hubungan yang harmonis di antara mereka. Pemerintah Indonesia memiliki peran penting dalam mempromosikan moderasi agama melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung kerukunan antar umat beragama. Salah satu contohnya adalah Pancasila, yang menekankan pada prinsip-prinsip seperti keadilan sosial, demokrasi, dan persatuan Indonesia dalam keberagaman. Selain itu, pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Dewan Gereja Indonesia (DGI) merupakan upaya konkret untuk mendorong dialog antaragama dan pencegahan ekstremisme agama. Meskipun moderasi agama memiliki dampak positif yang besar dalam masyarakat Indonesia, tetapi masih ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi dalam mewujudkannya sepenuhnya. Salah satunya adalah adanya kelompok-kelompok radikal yang mempromosikan ideologi ekstremisme agama. Kelompok-kelompok ini seringkali menimbulkan konflik dan ketegangan antar umat beragama, serta mengancam stabilitas sosial dan keamanan nasional. Selain itu, ketidaksetaraan dalam perlakuan terhadap umat beragama juga menjadi masalah serius dalam konteks moderasi agama. Diskriminasi dan intoleransi terhadap minoritas agama masih terjadi di beberapa daerah, memperumit upaya untuk mencapai kerukunan antar umat beragama secara menyeluruh. Untuk mengatasi tantangan tersebut, penting untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya moderasi agama melalui pendidikan agama yang inklusif dan holistik.
Reformasi Administrasi Publik di Indonesia (1998-2023): Strategi, Implementas...Universitas Sriwijaya
Reformasi tahun 1998 di Indonesia dilakukan sebagai respons terhadap krisis ekonomi, ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan otoriter dan korup, tuntutan demokratisasi, hak asasi manusia, serta tekanan dari lembaga keuangan internasional. Tujuannya adalah memperbaiki kondisi ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memperkuat fondasi demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Reformasi ini mencakup bidang politik, ekonomi, hukum, birokrasi, sosial, budaya, keamanan, dan otonomi daerah. Meskipun masih menghadapi tantangan seperti korupsi dan ketidaksetaraan sosial, reformasi berhasil meningkatkan demokratisasi, investasi, penurunan kemiskinan, efisiensi pelayanan publik, dan memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah. Tetap berpegang pada ideologi bangsa dan berkontribusi dalam pembangunan negara sangat penting untuk masa depan Indonesia.
2. 1. Perumusan UUD NRI Tahun 1945
●Sidang BPUPKI I (29 Mei - 1 juni 1945)
●Rapat panitia kecil/Piagam Jakarta (22 Juni 1945)
●Sidang BPUPKI II (10-17 Juli 1945)
3. Pada Sidang BPUPKI II dibentuk tiga panitia dalam rangka
membahas Rancangan UUD Negara Indonesia, Yaitu ;
1. Panitia Perancang UUD yang diketuai oleh Ir. Soekarno;
2. Panitia Keuangan dan Perekonomian yang diketuai oleh
Drs. Mohammad Hatta;
3. Panitia PETA (Pembela Tanah Air) yang diketuai oleh
Abikusno Cokrosuyoso
4. ● Sidang Panitia Perancang UUD
Pada tanggal 11 juli 1945, Panitia Perancang UUD melanjutkan sidang
yang menghasilkan kesepakatan sebagai berikut ;
1. Membentuk panitia perancang “Declaration of Rights” , yang
beranggotakan Ahmad Subarjo, Sukiman, dan Parada Harahap
2. Bentuk Negara “Unitarisme”
3. Kepala Negara ditangan satu orang, yaitu presiden.
4. Membentuk Panitia Kecil Perancang UUD, yang diketuai oleh
supomo
5. Pada tanggal 13 Juli 1945, Panitia Kecil
Perancang UUD mengadakan sidang dan berhasil
membahas beberapa hal dan menyepakati , antara
lain; ketentuan tentang Lambang Negara, Negara
Kesatuan , Sebutan Majelid Permusyawaratan
Rakyat.
6. 2. Penetapan UUD NRI Tahun 1945
● Pembentukan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan
Indonesia)
Tugas dari lembaga PPKI adalah ;
➔Mempersiapkan kelengkapan - kelengkapan
lembaga - lembaga negara
bagi negara indonesia merdeka
7. ● Sidang PPKI Pertama ( 18 agustus 1945)
Keputusan hasil sidang PPKI pertama adalah ;
1. Mengesahkan Undang - Undang Dasar Negara
2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Ir.
Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta
3. Presiden untuk sementara waktu akan dibantu
oleh sebuah Komite Nasional Indonesia Pusat
(KNIP) sampai dibentuknya lembaga - lembaga
8. UUD NRI Tahun 1945 yang ditetapkan oleh
PPKI mempunyai sistematika sebagai
berikut.
● Pembukaan, terdiri atas 4 alinea.
● Batang Tubuh, terdiri atas 16 bab, 37
pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2
ayat aturan tambahan
9. ● Sidang PPKI Kedua (19 Agustus 1945)
Hasil dari sidang PPKI kedua adalah ;
1. Membentuk Komite Nasional Indonesia Daerah.
2. Membentuk 8 provinsi beserta gubernurnya
3. Membentuk 12 kementrian departemen dan 4
kementrian non departemen beserta menterinya
4. Mebentuk Tentara Rakyat Indonesia
10. ● Sidang PPKI Ketiga (22 Agustus 1945)
Menghasilkan 3 keputusan, yaitu ;
1. Menetapkan Komite Nasional Indonesia
Pusat (KNIP)
2. Membentuk Partai Nasional Indonesia (PNI)
3. Membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR)
11. Quiss
1. Tanggal berapa sidang BPUPKI I dilaksanakan?
2. Sebutkan 3 panitia yang dibentuk pada sidang BPUPKI II
dalam rangka membahas rancangan UUD Negara
Indonesia.
3. Sebutkan hasil kesepakatan pada sidang panitia
perancang UUD tepatnya pada tanggal 11 juli 1945
4. Sebutkan tugas dari PPKI
5. Sebutkan hasil keputusan dari sidang PPKI pertama
sampai ketiga