SlideShare a Scribd company logo
UUD NRI Tahun 1945 sebagai
sumber Hukum Tertinggi
1. Perumusan UUD NRI Tahun 1945
●Sidang BPUPKI I (29 Mei - 1 juni 1945)
●Rapat panitia kecil/Piagam Jakarta (22 Juni 1945)
●Sidang BPUPKI II (10-17 Juli 1945)
Pada Sidang BPUPKI II dibentuk tiga panitia dalam rangka
membahas Rancangan UUD Negara Indonesia, Yaitu ;
1. Panitia Perancang UUD yang diketuai oleh Ir. Soekarno;
2. Panitia Keuangan dan Perekonomian yang diketuai oleh
Drs. Mohammad Hatta;
3. Panitia PETA (Pembela Tanah Air) yang diketuai oleh
Abikusno Cokrosuyoso
● Sidang Panitia Perancang UUD
Pada tanggal 11 juli 1945, Panitia Perancang UUD melanjutkan sidang
yang menghasilkan kesepakatan sebagai berikut ;
1. Membentuk panitia perancang “Declaration of Rights” , yang
beranggotakan Ahmad Subarjo, Sukiman, dan Parada Harahap
2. Bentuk Negara “Unitarisme”
3. Kepala Negara ditangan satu orang, yaitu presiden.
4. Membentuk Panitia Kecil Perancang UUD, yang diketuai oleh
supomo
Pada tanggal 13 Juli 1945, Panitia Kecil
Perancang UUD mengadakan sidang dan berhasil
membahas beberapa hal dan menyepakati , antara
lain; ketentuan tentang Lambang Negara, Negara
Kesatuan , Sebutan Majelid Permusyawaratan
Rakyat.
2. Penetapan UUD NRI Tahun 1945
● Pembentukan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan
Indonesia)
Tugas dari lembaga PPKI adalah ;
➔Mempersiapkan kelengkapan - kelengkapan
lembaga - lembaga negara
bagi negara indonesia merdeka
● Sidang PPKI Pertama ( 18 agustus 1945)
Keputusan hasil sidang PPKI pertama adalah ;
1. Mengesahkan Undang - Undang Dasar Negara
2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Ir.
Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta
3. Presiden untuk sementara waktu akan dibantu
oleh sebuah Komite Nasional Indonesia Pusat
(KNIP) sampai dibentuknya lembaga - lembaga
UUD NRI Tahun 1945 yang ditetapkan oleh
PPKI mempunyai sistematika sebagai
berikut.
● Pembukaan, terdiri atas 4 alinea.
● Batang Tubuh, terdiri atas 16 bab, 37
pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2
ayat aturan tambahan
● Sidang PPKI Kedua (19 Agustus 1945)
Hasil dari sidang PPKI kedua adalah ;
1. Membentuk Komite Nasional Indonesia Daerah.
2. Membentuk 8 provinsi beserta gubernurnya
3. Membentuk 12 kementrian departemen dan 4
kementrian non departemen beserta menterinya
4. Mebentuk Tentara Rakyat Indonesia
● Sidang PPKI Ketiga (22 Agustus 1945)
Menghasilkan 3 keputusan, yaitu ;
1. Menetapkan Komite Nasional Indonesia
Pusat (KNIP)
2. Membentuk Partai Nasional Indonesia (PNI)
3. Membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR)
Quiss
1. Tanggal berapa sidang BPUPKI I dilaksanakan?
2. Sebutkan 3 panitia yang dibentuk pada sidang BPUPKI II
dalam rangka membahas rancangan UUD Negara
Indonesia.
3. Sebutkan hasil kesepakatan pada sidang panitia
perancang UUD tepatnya pada tanggal 11 juli 1945
4. Sebutkan tugas dari PPKI
5. Sebutkan hasil keputusan dari sidang PPKI pertama
sampai ketiga

More Related Content

Similar to PPT Bab 2 Kelas VII.pptx

Pembentukan Pemerintahan Pertama Indonesia
Pembentukan Pemerintahan Pertama IndonesiaPembentukan Pemerintahan Pertama Indonesia
Pembentukan Pemerintahan Pertama Indonesia
Gede Prasadana
 
PPT PERUMUSAN DAN PENGESAHAN UUD NRI 1945.pptx
PPT PERUMUSAN DAN PENGESAHAN UUD  NRI  1945.pptxPPT PERUMUSAN DAN PENGESAHAN UUD  NRI  1945.pptx
PPT PERUMUSAN DAN PENGESAHAN UUD NRI 1945.pptx
suwito19
 
Sejarah Lahirnya pancasila
Sejarah Lahirnya pancasilaSejarah Lahirnya pancasila
Sejarah Lahirnya pancasila
Zufar Asyraf Al
 
Gambar suasana sidang bpupki
Gambar suasana sidang bpupkiGambar suasana sidang bpupki
Gambar suasana sidang bpupkiZen Ndas-Sun
 
Proses Penyusunan Perppu.pdf
Proses Penyusunan Perppu.pdfProses Penyusunan Perppu.pdf
Proses Penyusunan Perppu.pdf
Aditya800480
 
realbpupki-150216020409-conversion-gate01.pdf
realbpupki-150216020409-conversion-gate01.pdfrealbpupki-150216020409-conversion-gate01.pdf
realbpupki-150216020409-conversion-gate01.pdf
AhmadRaihanSain
 
Tugas pancasila Proses Perumusan dan Pengesahan Pancasila
Tugas pancasila Proses Perumusan dan Pengesahan Pancasila Tugas pancasila Proses Perumusan dan Pengesahan Pancasila
Tugas pancasila Proses Perumusan dan Pengesahan Pancasila Eka Rochaningrum
 
Sejarah Proses Perumusan Pancasila
Sejarah Proses Perumusan PancasilaSejarah Proses Perumusan Pancasila
Sejarah Proses Perumusan Pancasilaveronicalenore14
 
Sejarah BPUPKI
Sejarah BPUPKI Sejarah BPUPKI
Sejarah BPUPKI
FOXSFOR
 
Pkn kelas 7
Pkn kelas 7Pkn kelas 7
Pkn kelas 7
Ria Zuri
 
Pembentukan bpupki&;ppki
Pembentukan bpupki&;ppkiPembentukan bpupki&;ppki
Pembentukan bpupki&;ppki
irfi bifadlillah
 
Pendidikan kewarganegaraan
Pendidikan kewarganegaraanPendidikan kewarganegaraan
Pendidikan kewarganegaraanihih729
 
Pembelajaran inovatif ppkn kelas 7 (2)
Pembelajaran inovatif ppkn kelas 7 (2)Pembelajaran inovatif ppkn kelas 7 (2)
Pembelajaran inovatif ppkn kelas 7 (2)
SMP Negeri 1 Karanganyar
 
Bab 1 Terbentuknya BPUPKI&PPKI
Bab 1 Terbentuknya BPUPKI&PPKIBab 1 Terbentuknya BPUPKI&PPKI
Bab 1 Terbentuknya BPUPKI&PPKI
Choirulsmamda
 
Perumusan Pancasila
Perumusan PancasilaPerumusan Pancasila
Perumusan Pancasila
Semarang State University
 
Materi Kelas X Pengesahan UUD NRI Tahun 1945.pptx
Materi Kelas X Pengesahan UUD NRI Tahun 1945.pptxMateri Kelas X Pengesahan UUD NRI Tahun 1945.pptx
Materi Kelas X Pengesahan UUD NRI Tahun 1945.pptx
LuthfiFadhillah4
 

Similar to PPT Bab 2 Kelas VII.pptx (20)

Pembentukan Pemerintahan Pertama Indonesia
Pembentukan Pemerintahan Pertama IndonesiaPembentukan Pemerintahan Pertama Indonesia
Pembentukan Pemerintahan Pertama Indonesia
 
Hasil sidang ppki
Hasil sidang ppkiHasil sidang ppki
Hasil sidang ppki
 
PPT PERUMUSAN DAN PENGESAHAN UUD NRI 1945.pptx
PPT PERUMUSAN DAN PENGESAHAN UUD  NRI  1945.pptxPPT PERUMUSAN DAN PENGESAHAN UUD  NRI  1945.pptx
PPT PERUMUSAN DAN PENGESAHAN UUD NRI 1945.pptx
 
Sejarah Lahirnya pancasila
Sejarah Lahirnya pancasilaSejarah Lahirnya pancasila
Sejarah Lahirnya pancasila
 
Gambar suasana sidang bpupki
Gambar suasana sidang bpupkiGambar suasana sidang bpupki
Gambar suasana sidang bpupki
 
Proses Penyusunan Perppu.pdf
Proses Penyusunan Perppu.pdfProses Penyusunan Perppu.pdf
Proses Penyusunan Perppu.pdf
 
realbpupki-150216020409-conversion-gate01.pdf
realbpupki-150216020409-conversion-gate01.pdfrealbpupki-150216020409-conversion-gate01.pdf
realbpupki-150216020409-conversion-gate01.pdf
 
Tugas pancasila Proses Perumusan dan Pengesahan Pancasila
Tugas pancasila Proses Perumusan dan Pengesahan Pancasila Tugas pancasila Proses Perumusan dan Pengesahan Pancasila
Tugas pancasila Proses Perumusan dan Pengesahan Pancasila
 
Sejarah Proses Perumusan Pancasila
Sejarah Proses Perumusan PancasilaSejarah Proses Perumusan Pancasila
Sejarah Proses Perumusan Pancasila
 
Sejarah tugas
Sejarah tugasSejarah tugas
Sejarah tugas
 
Sejarah BPUPKI
Sejarah BPUPKI Sejarah BPUPKI
Sejarah BPUPKI
 
Pkn kelas 7
Pkn kelas 7Pkn kelas 7
Pkn kelas 7
 
Pembentukan bpupki&;ppki
Pembentukan bpupki&;ppkiPembentukan bpupki&;ppki
Pembentukan bpupki&;ppki
 
Pendidikan kewarganegaraan
Pendidikan kewarganegaraanPendidikan kewarganegaraan
Pendidikan kewarganegaraan
 
PANCASILA .pdf
PANCASILA .pdfPANCASILA .pdf
PANCASILA .pdf
 
Pembelajaran inovatif ppkn kelas 7 (2)
Pembelajaran inovatif ppkn kelas 7 (2)Pembelajaran inovatif ppkn kelas 7 (2)
Pembelajaran inovatif ppkn kelas 7 (2)
 
Bab 1 Terbentuknya BPUPKI&PPKI
Bab 1 Terbentuknya BPUPKI&PPKIBab 1 Terbentuknya BPUPKI&PPKI
Bab 1 Terbentuknya BPUPKI&PPKI
 
Perumusan Pancasila
Perumusan PancasilaPerumusan Pancasila
Perumusan Pancasila
 
Kd 1 xii s
Kd 1 xii sKd 1 xii s
Kd 1 xii s
 
Materi Kelas X Pengesahan UUD NRI Tahun 1945.pptx
Materi Kelas X Pengesahan UUD NRI Tahun 1945.pptxMateri Kelas X Pengesahan UUD NRI Tahun 1945.pptx
Materi Kelas X Pengesahan UUD NRI Tahun 1945.pptx
 

Recently uploaded

TRANSFORMASI PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA DI INDONESIA
TRANSFORMASI PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA DI INDONESIATRANSFORMASI PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA DI INDONESIA
TRANSFORMASI PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA DI INDONESIA
Universitas Sriwijaya
 
Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024
Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024
Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024
Universitas Sriwijaya
 
PPT ASAS PERATURAN PERundang UNDANGAN.pptx
PPT ASAS PERATURAN PERundang UNDANGAN.pptxPPT ASAS PERATURAN PERundang UNDANGAN.pptx
PPT ASAS PERATURAN PERundang UNDANGAN.pptx
LuhAriyani1
 
TEORI-TEORI KEPEMIMPINAN (Tugas uas Kepemimpinan)
TEORI-TEORI KEPEMIMPINAN (Tugas uas Kepemimpinan)TEORI-TEORI KEPEMIMPINAN (Tugas uas Kepemimpinan)
TEORI-TEORI KEPEMIMPINAN (Tugas uas Kepemimpinan)
NurHalifah34
 
Etikolegal Pelayanan kebidanan ibu hamil
Etikolegal Pelayanan kebidanan ibu hamilEtikolegal Pelayanan kebidanan ibu hamil
Etikolegal Pelayanan kebidanan ibu hamil
NurWana20
 
Sketsa Kehidupan Beragama. Riza (1).pptx
Sketsa Kehidupan Beragama. Riza (1).pptxSketsa Kehidupan Beragama. Riza (1).pptx
Sketsa Kehidupan Beragama. Riza (1).pptx
muhammadriza64
 
KOSP SD MODEL 1 - datadikdasmen.com.docx
KOSP SD MODEL 1 - datadikdasmen.com.docxKOSP SD MODEL 1 - datadikdasmen.com.docx
KOSP SD MODEL 1 - datadikdasmen.com.docx
sdpurbatua03
 
Penumbuhan POSLUHDES ( pos penyuluhan desa)
Penumbuhan POSLUHDES ( pos penyuluhan desa)Penumbuhan POSLUHDES ( pos penyuluhan desa)
Penumbuhan POSLUHDES ( pos penyuluhan desa)
SobriCubi
 
MATERI 1 Peraturan Lelang.pptx dalam bernegara
MATERI 1 Peraturan Lelang.pptx dalam bernegaraMATERI 1 Peraturan Lelang.pptx dalam bernegara
MATERI 1 Peraturan Lelang.pptx dalam bernegara
vannia34
 
PUBLIC SPEAKING TRAINING DEDI DWITAGAMA BNN JU.pptx
PUBLIC SPEAKING TRAINING DEDI DWITAGAMA BNN JU.pptxPUBLIC SPEAKING TRAINING DEDI DWITAGAMA BNN JU.pptx
PUBLIC SPEAKING TRAINING DEDI DWITAGAMA BNN JU.pptx
Dedi Dwitagama
 
Permasalahan dan Kebijakan Konvergensi Penurunan Stunting di Desa.pptx
Permasalahan dan Kebijakan Konvergensi Penurunan Stunting di Desa.pptxPermasalahan dan Kebijakan Konvergensi Penurunan Stunting di Desa.pptx
Permasalahan dan Kebijakan Konvergensi Penurunan Stunting di Desa.pptx
Zainul Akmal
 
Reformasi Administrasi Publik di Indonesia (1998-2023): Strategi, Implementas...
Reformasi Administrasi Publik di Indonesia (1998-2023): Strategi, Implementas...Reformasi Administrasi Publik di Indonesia (1998-2023): Strategi, Implementas...
Reformasi Administrasi Publik di Indonesia (1998-2023): Strategi, Implementas...
Universitas Sriwijaya
 
1.4.a.8. Koneksi Antar Materi Budaya Positif
1.4.a.8. Koneksi Antar Materi Budaya Positif1.4.a.8. Koneksi Antar Materi Budaya Positif
1.4.a.8. Koneksi Antar Materi Budaya Positif
emalestari711
 

Recently uploaded (13)

TRANSFORMASI PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA DI INDONESIA
TRANSFORMASI PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA DI INDONESIATRANSFORMASI PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA DI INDONESIA
TRANSFORMASI PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA DI INDONESIA
 
Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024
Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024
Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024
 
PPT ASAS PERATURAN PERundang UNDANGAN.pptx
PPT ASAS PERATURAN PERundang UNDANGAN.pptxPPT ASAS PERATURAN PERundang UNDANGAN.pptx
PPT ASAS PERATURAN PERundang UNDANGAN.pptx
 
TEORI-TEORI KEPEMIMPINAN (Tugas uas Kepemimpinan)
TEORI-TEORI KEPEMIMPINAN (Tugas uas Kepemimpinan)TEORI-TEORI KEPEMIMPINAN (Tugas uas Kepemimpinan)
TEORI-TEORI KEPEMIMPINAN (Tugas uas Kepemimpinan)
 
Etikolegal Pelayanan kebidanan ibu hamil
Etikolegal Pelayanan kebidanan ibu hamilEtikolegal Pelayanan kebidanan ibu hamil
Etikolegal Pelayanan kebidanan ibu hamil
 
Sketsa Kehidupan Beragama. Riza (1).pptx
Sketsa Kehidupan Beragama. Riza (1).pptxSketsa Kehidupan Beragama. Riza (1).pptx
Sketsa Kehidupan Beragama. Riza (1).pptx
 
KOSP SD MODEL 1 - datadikdasmen.com.docx
KOSP SD MODEL 1 - datadikdasmen.com.docxKOSP SD MODEL 1 - datadikdasmen.com.docx
KOSP SD MODEL 1 - datadikdasmen.com.docx
 
Penumbuhan POSLUHDES ( pos penyuluhan desa)
Penumbuhan POSLUHDES ( pos penyuluhan desa)Penumbuhan POSLUHDES ( pos penyuluhan desa)
Penumbuhan POSLUHDES ( pos penyuluhan desa)
 
MATERI 1 Peraturan Lelang.pptx dalam bernegara
MATERI 1 Peraturan Lelang.pptx dalam bernegaraMATERI 1 Peraturan Lelang.pptx dalam bernegara
MATERI 1 Peraturan Lelang.pptx dalam bernegara
 
PUBLIC SPEAKING TRAINING DEDI DWITAGAMA BNN JU.pptx
PUBLIC SPEAKING TRAINING DEDI DWITAGAMA BNN JU.pptxPUBLIC SPEAKING TRAINING DEDI DWITAGAMA BNN JU.pptx
PUBLIC SPEAKING TRAINING DEDI DWITAGAMA BNN JU.pptx
 
Permasalahan dan Kebijakan Konvergensi Penurunan Stunting di Desa.pptx
Permasalahan dan Kebijakan Konvergensi Penurunan Stunting di Desa.pptxPermasalahan dan Kebijakan Konvergensi Penurunan Stunting di Desa.pptx
Permasalahan dan Kebijakan Konvergensi Penurunan Stunting di Desa.pptx
 
Reformasi Administrasi Publik di Indonesia (1998-2023): Strategi, Implementas...
Reformasi Administrasi Publik di Indonesia (1998-2023): Strategi, Implementas...Reformasi Administrasi Publik di Indonesia (1998-2023): Strategi, Implementas...
Reformasi Administrasi Publik di Indonesia (1998-2023): Strategi, Implementas...
 
1.4.a.8. Koneksi Antar Materi Budaya Positif
1.4.a.8. Koneksi Antar Materi Budaya Positif1.4.a.8. Koneksi Antar Materi Budaya Positif
1.4.a.8. Koneksi Antar Materi Budaya Positif
 

PPT Bab 2 Kelas VII.pptx

  • 1. UUD NRI Tahun 1945 sebagai sumber Hukum Tertinggi
  • 2. 1. Perumusan UUD NRI Tahun 1945 ●Sidang BPUPKI I (29 Mei - 1 juni 1945) ●Rapat panitia kecil/Piagam Jakarta (22 Juni 1945) ●Sidang BPUPKI II (10-17 Juli 1945)
  • 3. Pada Sidang BPUPKI II dibentuk tiga panitia dalam rangka membahas Rancangan UUD Negara Indonesia, Yaitu ; 1. Panitia Perancang UUD yang diketuai oleh Ir. Soekarno; 2. Panitia Keuangan dan Perekonomian yang diketuai oleh Drs. Mohammad Hatta; 3. Panitia PETA (Pembela Tanah Air) yang diketuai oleh Abikusno Cokrosuyoso
  • 4. ● Sidang Panitia Perancang UUD Pada tanggal 11 juli 1945, Panitia Perancang UUD melanjutkan sidang yang menghasilkan kesepakatan sebagai berikut ; 1. Membentuk panitia perancang “Declaration of Rights” , yang beranggotakan Ahmad Subarjo, Sukiman, dan Parada Harahap 2. Bentuk Negara “Unitarisme” 3. Kepala Negara ditangan satu orang, yaitu presiden. 4. Membentuk Panitia Kecil Perancang UUD, yang diketuai oleh supomo
  • 5. Pada tanggal 13 Juli 1945, Panitia Kecil Perancang UUD mengadakan sidang dan berhasil membahas beberapa hal dan menyepakati , antara lain; ketentuan tentang Lambang Negara, Negara Kesatuan , Sebutan Majelid Permusyawaratan Rakyat.
  • 6. 2. Penetapan UUD NRI Tahun 1945 ● Pembentukan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) Tugas dari lembaga PPKI adalah ; ➔Mempersiapkan kelengkapan - kelengkapan lembaga - lembaga negara bagi negara indonesia merdeka
  • 7. ● Sidang PPKI Pertama ( 18 agustus 1945) Keputusan hasil sidang PPKI pertama adalah ; 1. Mengesahkan Undang - Undang Dasar Negara 2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta 3. Presiden untuk sementara waktu akan dibantu oleh sebuah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sampai dibentuknya lembaga - lembaga
  • 8. UUD NRI Tahun 1945 yang ditetapkan oleh PPKI mempunyai sistematika sebagai berikut. ● Pembukaan, terdiri atas 4 alinea. ● Batang Tubuh, terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan
  • 9. ● Sidang PPKI Kedua (19 Agustus 1945) Hasil dari sidang PPKI kedua adalah ; 1. Membentuk Komite Nasional Indonesia Daerah. 2. Membentuk 8 provinsi beserta gubernurnya 3. Membentuk 12 kementrian departemen dan 4 kementrian non departemen beserta menterinya 4. Mebentuk Tentara Rakyat Indonesia
  • 10. ● Sidang PPKI Ketiga (22 Agustus 1945) Menghasilkan 3 keputusan, yaitu ; 1. Menetapkan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) 2. Membentuk Partai Nasional Indonesia (PNI) 3. Membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR)
  • 11. Quiss 1. Tanggal berapa sidang BPUPKI I dilaksanakan? 2. Sebutkan 3 panitia yang dibentuk pada sidang BPUPKI II dalam rangka membahas rancangan UUD Negara Indonesia. 3. Sebutkan hasil kesepakatan pada sidang panitia perancang UUD tepatnya pada tanggal 11 juli 1945 4. Sebutkan tugas dari PPKI 5. Sebutkan hasil keputusan dari sidang PPKI pertama sampai ketiga