Dokumen tersebut membahas proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, dimulai dari usulan para pendiri negara dalam sidang BPUPKI hingga rumusan akhir Pancasila yang tercantum dalam UUD 1945 setelah proklamasi kemerdekaan. Proses ini melibatkan berbagai tokoh sejarah seperti Ir. Sukarno, Mohammad Yamin, dan Panitia Sembilan.

1. PERUMUSAN
PANCASILA SEBAGAI
DASAR NEGARA
Oleh:Mihna Intihaiyah, S. Pd

2. TUJUAN PEMBELAJARN
 Tokoh yang mengusulkan
rumusan dasar negara dalam
sidang BPUPKI
Isi usulan dasar negara oleh
para pendiri negara dalam
sidang BPUPKI
Tugas panitia sembilan
Keanggotaan panitia sembilan

4. Apa
komentar
anda
Megah
Kokoh
Indah

5. Mengapa gedung ini
bisa berdiri kokoh??

6. Apa yang terjadi
jika tidak ada
Fondasi?

8. Begitu juga untuk membangun
suatu negara, diperlukan dasar
negara yang kokoh untuk
menjadi pondasi dalam
menyelenggarakan kehidupan
bernegara

9. PENGERTIAN DASAR NEGARA
Dasar Negara adalah adalah
fundamen yang kokoh dan kuat
bagi suatu negara serta bersumber
dari pandangan hidup yang
diterima oleh seluruh lapisan
masyarakat.

10. PENTINGNYA DASAR NEGARA
Dasar negara bagi suatu negara merupakan
suatu dasar untuk mengatur semua
penyelenggaraan yang terbentuk dalam
sebuah negara
Tanpa dasar negara berarti negara tersebut
tidak memiliki pedoman dalam
penyelenggaraan kehidupan bernegara,
maka akibatnya negara tersebut tidak
memiliki arah dan tujuan yang jelas,
sehingga memudahkan munculnya
kekacauan

11. PETA INDONESIA

13. PANCASILA

14. BPUPKI
1 Maret
1945
Ketua KRT Radjiman wedyodiningrat
Wakil: Ichibangangese Yosio dan
Pandji Soeroso
Sidang I : 29 Mei – 1 Juni 1945
Sidang II : 10-17 Juli 1945

15. Gambar suasana sidang BPUPKI dalam merumuskan
dasar negara

18. TOKOH-TOKOH YANG MENGUSULKAN RUMUSAN DASAR
NEGARA DALAM SIDANG BPUPKI
M. Yamin Soepomo Ir. Sukarno

19. USULAN DARI MR. M. YAMIN
Mr. Mohammad Yamin mengusulkan lima
asas dan dasar bagi Negara Indonesia
merdeka yang akan didirikan, yaitu:
 Peri Kebangsaan
 Peri Kemanusiaan
 Peri Ketuhanan
 Peri Kerakyatan
 Kesejahteraan sosial

20. USULAN DARI MR. SOEPOMO
Menurut Mr. Soepomo, dasar Negara
Indonesia merdeka adalah sebagai berikut:
 Persatuan
 Kekeluargaan
 Keseimbangan Lahir dan Batin
 Musyawarah
 Keadilan Rakyat

21. USULAN DARI IR. SUKARNO
Dasar negara Indonesia merdeka menurut Ir.
Soekarno adalah sebagai berikut:
 Kebangsaan Indonesia
 Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan
 Mufakat atau Demokrasi
 Kesejahteraan Sosial
 Ketuhanan yang Berkebudayaan

22. BPUPKI memiliki masa reses (istirahat).
Pada masa itu belum ada kesepakatan
untuk perumusan dasar Negara sehingga
dibentuklah panitia kecil untuk menampung
dan merumuskan hasil sidang BPUPKI
pertama supaya menjadi rumusan yang
lebih baik.

23. Panitia ini beranggotakan Sembilan orang,
sehingga dikenal sebagai Panitia Sembilan,
dengan susunan sebagai berikut:
1. Ir. Soekarno (Ketua)
2. Drs. Moh. Hatta (Wakil Ketua)
3. Mr. Achmad Soebardjo (Anggota)
4. Mr. Muhammad Yamin (Anggota)
5. K.H Wahid Hasyim (Anggota)
6. Abdul Kahar Muzakir (Anggota)
7. Abikoesno Tjokrosoejoso (Anggota)
8. H. Agus Salim (Anggota)
9. Mr. A. A. Maramis (Anggota)

24. Tanggal 22 Juni 1945 mengadakan rapat dan
menghasilkan rumusan dasar Negara sebagai
berikut:
1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan
syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan
perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

25.  Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI di
bubarkan. Selanjutnya dibentuk Panitia
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).
 Tugas pertama PPKI adalah meresmikan
Pembukaan dan Batang tubuh UUD 1945.
Tugas kedua adalah melanjutkan hasil kerja
BPUPKI

26. Pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa
Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya
ke seluruh dunia. Keesokan harinya, tanggal 18
Agustus 1945 PPKI melaksanakan sidang.
Keputusan sidang PPKI adalah sebagai berikut:
1. Menetapkan Ir. Soekarno sebagai presiden
dan Drs. Moh. Hatta sebagai wakil presiden
Republik Indonesia.
2. Mengesahkan UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
3. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat.

27. Dalam Sidang PPKI tersebut, beberapa
anggota PPKI yang berasal dari Indonesia
Timur mengusulkan untuk menghilangkan
tujuh kata dalam Piagam Jakarta, yaitu “...
dengan kewajiban menjalankan syariat
Islam bagi pemeluk-pemeluknya ...”.
Dengan jiwa kebangsaan, pendiri Negara
menyepakati perubahan Piagam Jakarta.
Dengan demikian, sila pertama Pancasila
menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

28. PENILAIAN
apabila isi mind map memenuhi
empat kriteria, yaitu benar, rasional,
runtut, dan lengkap sistematikanya
apabila memenuhi tiga kriteria, yaitu
menggunakan bahasa baku, sesuai
dengan EYD, dan mudah dipahami
Estetika jika memenuhi tiga kriteria
yaitu kreatif, rapi, dan menarik