1. Politik Ekonomi
European Union
Presented by : Dr. Musdalifah Azis, SE., M.Si

2. Pendahuluan
• Eropa dikenal sebagai benua yang menjadi pusat
cerminan untuk integrasi regional yang ideal dan sukses.
Hal ini ditunjukkan dengan dibentuknya Uni Eropa.
• Uni Eropa (disingkat UE) adalah organisasi antar-pemerintahan
dan supra-nasional, yang beranggotakan
negara-negara Eropa. Sejak 1 Juli 2013 telah memiliki 28
negara anggota. Persatuan ini didirikan atas nama
tersebut di bawah Perjanjian Uni Eropa (yang lebih
dikenal dengan Perjanjian Maastricht) pada 1992.
Namun, banyak aspek dari EU timbul sebelum tanggal
tersebut melalui organisasi sebelumnya, kembali ke
tahun 1950-an.
• Proses terbentuknya integrasi Uni Eropa diawali dengan
disepakatinya “komunitas batu bara dan baja eropa”
atau yang dikenal dengan European Coal and steel
community atau ECSC.

3. • Mengenai negara yang menjadi anggota UE
banyak dilakukan pemekaran beberapa kali,
dilihat dari tahun
• 1957: Belgia, Perancis, Jerman, Italia, Luksemburg
dan Belanda (6 anggota awal),
• 1973: Denmark, Irlandia dan Inggris,
• 1981: Yunani,
• 1986: Portugal dan Spanyol dan
• 1995: Austria, Finlandia dan Swedia. Kemudian
ditahun
• 2002 UE memasukan 10 negara lainnya yakni
Republik Ceko, Estonia, Hongaria, Latvia,
Lithuania, Malta, Polandia, Siprus, Republik
Slovakia dan Slovenia.

4. • Selain 25 anggota diatas tahun 2007 UE
memutuskan menerima Bulgaria dan
Romania. UE memberlakukan persyaratan
untuk negara yang masuk pada UE yakni:
– pertama, negara yang bersangkutan harus berada
di benua Eropa, dan
– kedua, negara tersebut menerapkan prinsip-prinsip
demokrasi, penegakan hukum,
penghormatan HAM dan menjalankan segala
peraturan perundangan UE (acquis
communautaires) (UE.2011).

5. • Selain perluasan dalam anggota UE juga
melakukan perluasan dalam lingkup
pembahasannya yakni melalui Perjanjian
Amsterdam yang berisi peraturan untuk
perluasan lebih jauh dengan menambahkan
beberapa isu seperti kebijakan sosial, imigrasi,
lingkungan, dan proteksi konsumen Dengan
masuknya banyak negara setelah
pembentukannya menerangkan bahwa UE
semakin terintegrasi dan terlembaga dengan
baik.

6. European Coal and steel community (ECSC)
• ECSC sendiri ditandatangani pada 18 April 1951 namun
baru berlaku 25 Juli 1952 yang ditandatangani oleh
Belanda, Belgia, Italia, Jerman, Luxemburg dan
Perancis.
• Tujuan dari adanya komunitas ini ialah penghapusan
berbagai hambatan dagang dan menciptakan pasar
bersama yang mana produk, pekerja dan modal tetap
bergerak bebas.
• Dengan terintegrasinya ECSC kemudian di tahun 1955,
6 menteri Luar negeri melakukan pertemuan di Itali
dan memutuskan untuk memperluas integrasinya di
segala bidang ekonomi.

7. Perjanjian-perjanjian lain
• Perjanjian lain bermunculan seperti 25 Maret 1957
dengan ditandatanganinya perjanjian Roma yang berisi
Komunitas Energi Atom Eropa atau EAEC (European
Atomic Energy Community).
• EEC yakni European Economic Community. EEC sendiri
baru diberlakukan pada 1 Januari 1958 melalui EEC
terbentuklah pasar bersama Eropa. Pasar Eropa sendiri
kinerjanya didasarkan pada pernjanjian yang berisi
common external tariff, pereduksian hambatan-hambatan
bagi alur pergerakan manusia, jasa, dan
modal, pengembangan kebijakan agrikultur dan
transportasi bersama, serta pendirian European Social
Fund dan European Investment Bank (Urwin, 2007).

8. • Sejarah berikutnya ialah perluasan anggota yang
ditandai dengan penandatanganan Schengen
Agreement 1985, Uni Eropa memasukkan Itali
(1990), Portugal dan Spanyol (1991), Yunani
(1992), Austria (1995), Denmark, Finlandia,
Norwegia dan Swedia (1996).
• Perjanjian ini semakin memantapkan langkah
integrasinya dengan menghapuskan pemeriksaan
di perbatasan dan menjamin pergerakan bebas
manusia baik lokal maupun asing.
• Setelah berbagai perjanjian perdagangan
terbentuk Eropa membentuk Single European Act
yakni pasar tunggal Eropa pada Februari 1986
dan mulai berlaku pada 1 juli 1987.

9. • Integrasi yang dilakukan oleh negara Eropa
semakin terlembaga yang ditunjukkan dengan
adanya pertemuan reguler sebanyak dua kali
dalam setahun yang dihadiri oleh presiden
komisi Eropa.
• European Political Cooperation secara resmi
diterima sebagai forum koordinasi dan
konsultasi antar pemerintah. Dan seluruh
persetujuan asosiasi dan kerjasama serta
perluasan Masyarakat Eropa harus mendapat
persetujuan Parlemen Eropa

10. Single European Act
• Tujuan utama dari Single European Act (SEA)
adalah, untuk "menambah momentum baru
sebagai proses konstruksi Eropa dalam
menyelesaikan pasar internal" (Komisi Eropa,
2007). Hal ini dirasakan bahwa dengan
peningkatan kerjasama dan koordinasi dalam
Komunitas, pengaruh internasionalnya dapat
diperkuat, sehingga memungkinkan kompetisi
yang lebih efektif sebagai entitas ekonomi
tunggal melawan Amerika Serikat dan Jepang
(Bache & George, 2006, p. 160).

11. Ketentuan utama dalam The Single European Act
Ketentuan ekonomi (Dinan, 2005, hlm 393-401;. McKenzie & Venables,
1991, hal 2)..
• Pembentukan Pasar Tunggal, didefinisikan sebagai:. "Area tanpa batas
internal dimana pergerakan bebas barang, orang, jasa dan modal
dipastikan sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini" (Komisi Eropa, 2007)
Ini adalah untuk dicapai dengan:
• Penghapusan hambatan fisik terhadap pergerakan orang dan barang
(seperti imigrasi perbatasan dan pos bea cukai).
• Penghapusan hambatan teknis. Artinya, kebebasan bergerak dari:
– Buruh, keterampilan dan profesi.
– Modal dan jasa keuangan.
– Teknologi dan kekayaan intelektual.
– Pengadaan Umum (yaitu penyediaan utilitas).
– Pengujian umum dan sertifikasi standar produk.
– Transportasi - de-regulasi pasar transportasi.
• Penghapusan hambatan fiskal (PPN dan Cukai tugas)

12. Ketentuan politik (Bache & George, 2006, hal. 161)
• Komitmen dalam pembukaan oleh negara-negara anggota untuk "mengubah
hubungan secara keseluruhan antara Negara mereka ke Uni Eropa".
• Sebuah komitmen terhadap prinsip masa depan Uni Ekonomi dan Moneter.
• Pengenalan Berkualitas Mayoritas Voting untuk keputusan kebijakan tentang
Pasar Tunggal.
– Dengan pengecualian dari pajak langsung dan pergerakan orang.
– Perpanjangan kekuasaan Parlemen Eropa :
– Pembentukan proses kerjasama untuk kebijakan QMV - hak untuk
mengubah.
– Hak persetujuan untuk pembesaran di masa depan. (Dinan, 2005, hal.
109)
• Pengakuan formal dari Dewan Eropa. (Komisi Eropa, 2007)
• Pemberdayaan Dewan (setelah berkonsultasi dengan Komisi dan DPR) untuk
mendirikan Pengadilan Tingkat Pertama (Dinan, 2005, hal. 302).
• Meresmikan Politik Kerjasama Eropa (Dinan, 2005, hal. 584)
– Komisi "sepenuhnya terkait" dan Parlemen "terkait erat".
• Komisi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan eksternal /
tindakan Komunitas konsisten dengan yang disepakati dalam EPC.

13. Perjanjian
Maastricht
• Perjanjian Maastricht (formalnya
Perjanjian Uni Eropa ditandatangani
pada tanggal 7 Februari 1992 oleh
anggota-anggota Komunitas Eropa di
Maastricht, Belanda.[1] Pada tanggal 9-
10 Desember 1991, kota tersebut juga
menjadi tuan rumah Dewan Eropa
yang mendrafkan perjanjian ini.[2]
Setelah diberlakukan tanggal 1
November 1993 selama Komisi
Delors,[3] perjanjian ini membentuk Uni
Eropa dan mendorong pembentukan
mata uang tunggal Eropa, yaitu euro.
Perjanjian Maastricht telah
diamandemenkan oleh beberapa
perjanjian selanjutnya. Untuk rincian
isi perjanjian, serta amandemen oleh
perjanjian Amsterdam, Nice dan Lisbon

14. • Perjanjian ini mendorong pembentukan euro, dan
menciptakan struktur pilar Uni Eropa. Perjanjian
ini menetapkan tiga pilar Uni Eropa, yaitu
Komunitas Eropa (EC), Kebijakan Luar Negeri dan
Keamanan Bersama (CFSP), dan Urusan Keadilan
dan Dalam Negeri. Pilar pertama adalah tempat
institusi supranasional UE, yaitu Komisi, Parlemen
Eropa dan Mahkamah Eropa, memiliki kekuasaan
dan pengaruh tebresar. Dua pilar lainnya bersifat
antarpemerintah dengan keputusan dibuat oleh
komite yang terdiri dari politisi dan pejabat
negara-negara anggota.

15. • Setelah berbagai perjanjian dilakukan kemudian
perjanjian-perjanjian tersebut disatukan
menjadi European Union yang ditandatangani di
Maastricht pada 7 februari 1992 dan mulai
berlaku 1 November 1993.
• Pembentukan UE sendiri merupakan alasan
negara – negara Eropa untuk menghindari
perang berkelanjutan sehingga mereka
mewujudkannya dalam bentuk kerjasama.
• Dalam perjanjian Uni Eropa tersebut terlihat
ditambahkan pilarnya yakni european
communities, Common Foreign And Security
Policy serta Justice and Home Affairs.

16. Selain menghasil 3 pilar tersebut, perjanjian Uni
eropa juga menghasilkan kesepakatan mengenai :
• Pemberian wewenang pada parlemen Eropa
untuk ikut memutuskan ketentuan hukum Uni
Eropa,
• memperpanjang masa jabatan komisioner
menjadi 5 tahun yang sebelumnya 2 tahun,
• menambah area kebijakan yang diputuskan
dengan mekanisme qualified majority yaitu: riset
dan pengembangan teknologi, perlindungan
lingkungan, dan kebijakan sosial. Serta
• mempertahakan subsidiary yakni membatasi
wewenang institusi UE yang mana hanya
menangani masalah pada level UE

17. kriteria Maastricht
• Perjanjan Maastricht menetapkan kriteria Maastricht
dan pasar tunggal UE yang menjamin kebebasan
pergerakan barang, modal, manusia dan jasa. (prangko
Jerman tahun 2003 yang merayakan ulang tahun ke-10
pemberlakuan Perjanjian Maastricht tahun 1993)
• Kriteria Maastricht (juga dikenal sebagai kriteria
pergeseran) adalah kriteria bagi negara-negara anggota
Uni Eropa untuk memasuki tahap ketiga Persatuan
Ekonomi dan Moneter Eropa (EMU) dan mengadopsi
euro sebagai mata uangnya. Keempat kriteria utama ini
didasarkan pada Pasal 121(1) Perjanjian Komunitas
Eropa.

18. 1. Tingkat inflasi: Tidak boleh lebih dari 1,5 poin persen lebih tinggi daripada
rata-rata tiga negara anggota dengan inflasi terendah di UE.
2. Keuangan pemerintah:
• Defisit pemerintah tahunan:
• Rasio defisit pemerintah tahunan dengan produk domestik bruto (PDB) tidak
boleh lebih dari 3% pada akhir tahun fiskal selanjutnya. Jika tidak, negara
tersebut diwajibkan mencapai tingkat mendekati 3%. Hanya ekses
pengecualian dan sementara yang diperbolehkan untuk dikecualikan.
• Utang pemerintah:
• Rasio utang pemerintah bruto dengan PDB tidak boleh lebih dari 60% pada
akhir tahun fiskal selanjutnya. Bahkan jika target ini tidak tercapai karena
kondisi tertentu, rasio tersebut harus setidaknya berkurang dan mendekati
nilai referensi dengan progres yang memuaskan. Pada akhir 2010, hanya dua
negara anggota UE, Polandia dan Republik Ceko, yang mencapai target
ini.[butuh rujukan]
3. Nilai tukar: Negara pendaftar harus menjalani mekanisme nilai tukar (ERM II)
di bawah Sistem Moneter Eropa (EMS) selama dua tahun berturut-turut dan
tidak boleh mendevaluasi mata uangnya selama periode tersebut.
4. Tingkat suku bunga jangka panjang: Tingkat suku bunga jangka panjang
nominal tidak boleh lebih dari 2 poin persen lebih tinggi daripada di tiga negara
anggota yang mengalami inflasi terendah.
• Tujuan penetapan kriteria ini adalah untuk mempertahankan harga
kestabilan di Zona Euro meski ada negara anggota baru sekalipun.

19. Politik Uni Eropa Union
• Uni Eropa memiliki kompetensi yang didasarkan
pada Perjanjian-perjanjian Uni Eropa dan prinsip
subsidiaritas yang menyatakan bahwa aksi Uni
Eropa hanya bisa diambil saat suatu tujuan tidak
dapat diraih secara memadai oleh hanya sebuah
negara anggota. Hukum yang dicanangkan oleh
institusi Uni Eropa dikeluarkan dalam beberapa
cara, secara umum hukum tersebut dapat
diklasifikasikan ke dalam dua kelompok: hukum
yang mulai berlaku tanpa kebutuhan untuk
mengukur implementasi skala nasional, dan
hukum yang berlaku dengan kebutuhan tersebut.

20. Pemerintahan Uni Eropa Union
• Uni Eropa memiliki tujuh institusi: Parlemen Eropa,
Dewan Uni Eropa, Komisi Eropa, Dewan Eropa, Bank
Sentral Eropa, Mahkamah Eropa, dan Mahkamah Audit
Eropa. Wewenang untuk meneliti dan
mengamandemen legislasi dibagi antara Parlemen
Eropa dan Dewan Uni Eropa, sementara tugas eksekutif
ditangani oleh Komisi Eropa dan, secara terbatas, oleh
Dewan Eropa (tidak boleh disamadengankan dengan
Dewan Uni Eropa yang disebut terlebih dahulu).
Kebijakan moneter eurozone diatur oleh Bank Sentral
Eropa. Penafsiran dan penerapan hukum Uni Eropa dan
perjanjian-perjanjian dipastikan oleh Mahkamah Eropa.
Disamping itu, terdapat juga badan-badan tambahan
yang bertugas untuk memberikan saran bagi Uni Eropa
atau beroperasi dalam area yang spesifik.

21. Komisi
• Komisi Eropa bertindak memegang fungsi eksekutif dan
bertanggung jawab untuk memprakarsa legislasi dan kepemimpinan
harian Uni Eropa. Komisi juga menjadi motor integrasi Eropa. Komisi
bekerja sebagai kabinet pemerintahan, dengan 27 Komisaris yang
bekerja dalam area kebijakan yang berbeda-beda, satu orang dari
setiap negara anggota, namun Komisaris terikat pada komitmen
untuk mewakili kepentingan Uni Eropa sebagai keselurahan, bukan
kepentingan negara masing-masing.
• Salah satu dari 27 anggota kabinet menjabat sebagai Presiden
Komisi (saat ini José Manuel Durão Barroso), ditunjuk oleh Dewan
Eropa. Dua puluh enam Komisaris lainnya kemudian ditunjuk oleh
Dewan Uni Eropa dengan persutujuan presiden yang
dinominasikan. Setelah itu. Parlemen Eropa menyelenggarakan
pemilihan untuk persetujuan atas ke-27 Komisaris sebagai satu
badan. Setelah Presiden Komisi, Komisaris yang paling menonjol
adalah Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Kebijakan Luar Negeri
dan Keamanan, ex officio Wakil Presiden Komisi.

22. Dewan Eropa
• Dewan Eropa (European Council, dikenal pula sebagai European
Summit) adalah organisasi politik tertinggi di dalam Uni Eropa.
Sebagai anggotanya adalah kepala negara atau pemerintahan
negara-negara anggota Uni Eropa ditambah Presiden Komisi Eropa.
Rapat-rapatnya semula dipimpin oleh pemimpin salah satu negara
anggota yang tengah menjabat Kepresidenan Dewan Uni Eropa.
Sistem rotasi ini kemudian berganti sejak 2009 Herman van Rompuy
mengambil sumpahnya sebagai Presiden Dewan Eropa, [3] suatu pos
baru yang bermasa tugas 2,5 tahun setelah Perjanian Lisbon
disepakati oleh semua anggota Uni Eropa.

23. • Pada tanggal 19 November 2009, Herman Van Rompuy terpilih sebagai
Presiden permanen pertama Dewan Eropa. Pada tanggal 1 Desember 2009,
Perjanjian Lisboa diberlakukan dan Van Rompuy mulai menjabat. Memastikan
representasi eksternal Uni Eropa, menggerakan konsensus dan menyelesaikan
perbedaan antar anggota merupakan tugas Presiden, baik selama konvokasi
Dewan Eropa dan pada periode waktu antara dua konvokasi. Dewan Eropa
(European Council) merupakan institusi yang berbeda dengan Majelis Eropa
(Council of Europe), organisasi internasional yang lepas dari Uni Eropa.
• Dewan Eropa memberikan pengarahan kepada Uni Eropa, dan mengadakan
sidang sedikitnya empat kali setahun. Dewan Eropa terdiri dari Presiden Dewan
Eropa, Presiden Komisi Eropa dan satu wakil per negara anggota; baik kepala
negara atau kepala pemerintahan. Dewan Eropa digambarkan oleh beberapa
pihak sebagai "otoritas politik tertinggi" Uni Eropa. Dewan Eropa aktif terlibat
dalam negosiasi perubahan perjanjian dan mendefinisikan agenda dan strategi
kebijakan Uni Eropa.
• Dewan Eropa menggunakan peran kepemimpinannya untuk menyelesaikan
perselisihan antara negara-negara anggota dan institusi-institusi Uni Eropa,
serta untuk menyelesaikan krisis politik dan perbedaan pendapat atas masalah
dan kebijakan kontroversial. Secara eksternal, Dewan Eropa berfungsi sebagai
"Kepala Negara kolektif" dan meratifikasi dokumen penting (misalnya
perjanjian dan persetujuan internasional).

24. Parlemen
• Parlemen Eropa membentuk setengah
badan legislatif Uni Eropa (setengah
lainnya adalah Dewan Uni Eropa, lihat di
bawah). Sebanyak 736 (akan segera
menjadi 751) Anggota Parlemen Eropa
(Inggris: MEP) secara langsung dipilih oleh
warga negara Uni Eropa setiap lima tahun
berdasarkan perwakilan proporsional suara
yang dikumpulkan oleh masing-masing
partai politik. Meskipun Parlemen Eropa
dipilih secara nasional, para anggota duduk
menurut fraksi politik, dan bukan
berdasarkan kewarganegaraan mereka.
Setiap negara memiliki sejumlah jatah kursi
yang kemudian dibagi menjadi konstituen
sub-nasional dimana hal ini tidak
mempengaruhi sifat proporsional dari
sistem suara.

25. • Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa meluluskan
undang-undang secara bersama-sama di hampir semua
wilayah di bawah prosedur legislatif biasa. Hal ini juga
berlaku untuk masalah anggaran Uni Eropa. Pada
akhirnya, Komisi bertanggung jawab kepada Parlemen,
memerlukan persetujuan Parlemen untuk menjabat,
dan harus melaporkan kembali kepada Parlemen serta
tunduk pada kritik atau pertidakserujuan dari
Parlemen. Presiden Parlemen Eropa melaksanakan
peran pembicara (speaker) dalam parlemen dan
mewakili Parlemen secara eksternal. Presiden PE dan
Wakil Presiden dipilih oleh Parlemen Eropa setiap dua
setengah tahun.

26. Dewan Uni Eropa
• Dewan Uni Eropa, atau yang seringkali disebut
sebagai Dewan, dan terkadang sebagai Dewan
Menteri, membentuk setengah bagian lain dari
lembaga legislatif UE, mendampingi Parlemen.
Dewan terdiri dari seorang menteri dari setiap
negara anggota. Komposisi Dewan dapat
berubah-ubah dan bergantung pada bidang
kebijakan yang ditangani. Meskipun komposisi
yang berbeda, Dewan tetap dianggap sebagai
satu tubuh. Selain fungsi legislasi, Dewan juga
melakukan fungsi eksekutif dalam Kebijakan
Bersama Luar Negeri dan Keamanan.

27. Mahkamah Audit Eropa
• Lembaga kelima Uni Eropa, Mahkamah Audit
Eropa memastikan bahwa anggaran Uni Eropa
dipertanggungjawabkan dengan benar.
Mahkamah menyediakan laporan audit untuk
setiap tahun buku kepada Dewan dan Parlemen.
Parlemen menggunakan laporan audit untuk
memutuskan antara menyetujui atau menolak
penanganan anggaran Komisi. Mahkamah juga
memberikan pendapat dan usulan undang-undang
keuangan dan tindakan anti-penipuan.

28. • Pengadilan Auditor secara hukum
berkewajiban memberikan Parlemen Eropa
dan Dewan Eropa "pernyataan keyakinan atas
keandalan rekening dan legalitas serta
keteraturan transaksi yang mendasarinya".
Mahkamah belum pernah memberikan
persetujuan absolut terhadap rekening UE
sejak tahun 1993.