Dokumen tersebut membahas perencanaan pembangunan daerah di Kalimantan Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Sistem Informasi Data (SIDATA) Kalimantan Timur digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data pembangunan daerah yang diperlukan dalam merencanakan dan mengevaluasi pembangunan di Kalimantan Timur. SIDATA berisi lebih dari 3.000 elemen data yang terorganisir d

1. Di Sampaikan Dalam Rangka :
Forum Sistem Informasi Data Kalimantan Timur
Samarinda, 6 Juni 2017
U P T B P U S A T D A T A & I N F O R M A S I

2. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
UU 23/2014 ( Pasal 260, Pasal 261 & Pasal 262)
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI, KAB/KOTA
RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL
RPJPN RPJMN RKP
RPJPD RPJMD RKPD
dikoordinasikan, disinergikan, dan
diharmonisasikan oleh BAPPEDA PROVINSI
Menggunakan pendekatan:
• teknokratik,
• partisipatif,
• politis,
• atas-bawah
• dan bawah-atas.
Dirumuskan secara
transparan, responsif,
efisien, efektif, akuntabel,
partisipatif, terukur,
berkeadilan, dan
berwawasan lingkungan.
Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah
sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

3. ALUR PERENCANAAN TAHUNAN PROVINSI
PRIORITAS
SIPPD (e-PLANNING) BridgeSys - SIMDA (e-BUDGETING)
PROVINSI
5. MUSRENBANG RKPD 8. PENYAMPAIAN
(RANCANGAN AKHIR RKPD ) RANC. KUA-PPAS 12. PEMBAHASAN RAPBD
3. RAKOR PROGRAM
10. NOTA KESEPAKATAN
1. RANCANGAN AWAL RKPD
11. PENYAMPAIAN RAPBD
(NOTA KEUANGAN)
14. EVALUASI KEMENDAGRI
7. RANCANGAN KUA-PPAS
23 Jan 23 Feb 23 Mar 23 Apr
4. FORUM SKPD (RANCANGAN
RKPD)
2. KONSULTASI PUBLIK
23 May 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23 Sep 23 Oct 23 Nov 23 Dec
9. PEMBAHASAN
KUA-PPAS
15. PENETAPAN
APBD
13. PERSETUJUAN BERSAMA
6. PENETAPAN RKPD

4. ALUR PERENCANAAN TAHUNAN PERANGKAT DAERAH
PERANGKAT DAERAH
5. PENYEMPURNAAN RKA
1. RANCANGAN RENJA 4. PEMBAHASAN RKA - TAPD
23 Jan 23 Feb 23 Mar 23 Apr 23 May 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23 Sep 23 Oct 23 Nov 23 Dec
2. PENETAPAN RENJA 6. PENYUSUNAN DPA
3. PENYUSUNAN RKA
SIPPD (e-PLANNING) BridgeSys - SIMDA (e-BUDGETING)

5. RKPD
RENJA
SKPD
KUA PPAS
RKA-
SKPD
RAPBD
DPRDRPJMD
TUJUAN
BERNEGARA
(UUD 1945)
EPPD
DPA-
SKPD LAKIP
LPKD &
LKPJ
KEWENANGAN
PEMERINTAHA
N DAERAH
PERAN DATA DAN INFORMASI DALAM PEMBANGUNAN DAERAH
(UTK MENCAPAI TUJUAN BERNEGARA)
DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
RENSTRA
SKPD
1. Melindungi segenap bangsa Indonesia & seluruh tumpah darah
Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi & keadilan sosial.

6. 6
Input
Perencanaan
Output
Perencanaan
Proses
Perencanaan
 Data dan
Informasi
pembangunan
daerah yang
valid, update dan
akuntabel
 Analisis
pembangunan
daerah
 Perumusan
kebijakan
 Penyusunan
dokumen
rencana
pembangunan
 Dokumen
rencana
pembangunan
• Menjawab permasalahan pembangunan
• Pencapaian target pembangunan
PERAN DATA DAN INFORMASI DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

7. 7
PASCA UU 23/2014
Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral
dari pembangunan nasional; dan
Perubahan nomenklatur kelembagaan di daerah yang diatur dalam PP
18/2016
IMPLIKASI
Dalam perencanaan dibutuhkan data yang
diklasifikasikan berbasis urusan
PERAN DATA DAN INFORMASI DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

8. 1 65432
SIDATA
PERSIAPAN
RANCANGAN
AWAL
RANCANGAN MUSRENBANG
RANCANGAN
AKHIR
PERATURAN
DAERAH
Pengolahan data dan informasi
Evaluasi Capaian Periode sebelumnya
Analisis Isu-Isu Strategis
Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah
Analisis Ekonomi dan Keuangan Daerah
Instrumen untuk:
SIDATA DALAM PROSES PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN

9. BAB I PENDAHULUAN
BAB II GAMBARAN
UMUM KONDISI
DAERAH
BAB III GAMBARAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
SERTA KERANGKA
PENDANAAN
BAB IV ANALISIS ISU-
ISU STRATEGIS
BAB VIII INDIKASI
RENCANA PROG
PRIORITAS DISERTAI
KEBUTUHAN
PENDANAAN
BAB V VISI, MISI,
TUJUAN DAN
SASARAN
BAB VI STRATEGI
DAN ARAH
KEBIJAKAN
BAB VII KEBIJAKAN
UMUM DAN PROG
PEMB DAERAH
BAB X PEDOMAN
TRANSISI DAN
KAIDAH
PELAKSANAAN
BAB IX PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA DAERAH
SIDATA
SIDATA
Urusan
Pemerintahan
Fungsi Penunjang
Visi dan Misi
INTEGRASI SIDATA DALAM RPJMD
Semua Urusan
Semua Urusan
SIDATA
Semua Urusan
SIDATA
Semua Urusan
SIDATA
Semua Urusan SIDATA
Semua Urusan SIDATA

10. Sistem Informasi Data (SIDATA) Kaltim
merupakan sebuah aplikasi program berbasis web
yang berisikan informasi data-data pembangunan
Kalimantan Timur baik data statistik dasar
maupun sektoral yang tersaji dalam bentuk tabel
dan grafik secara series per tahun sebagai langkah
dalam mendukung penyusunan dokumen
perencanaan dan kebijakan pembangunan
Kalimantan Timur.
Apa itu SIDATA ?

11. SIDATA-KALTIM berisikan sekurang-kurangnya 3.784
elemen data yang terbagi dalam 55 kategori dan 349
sub. kategori yang terfokus pada penyediaan data-data
pembangunan daerah, data capaian indikator kinerja
penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai
Permendagri 54 Tahun 2010 dalam penyusunan RKPD,
RPJMD, serta data indikator kinerja daerah Kaltim dan
dapat diakses secara online melalui alamat browser
http://sidata.kaltimprov.go.id (browser dapat
menggunakan Mozilla Firefox, Google Chrome, dan lain-
lain melalui Komputer (PC), Laptop maupun
Smartphone).

12. Tujuan dibangunnya SIDATA-KALTIM tidak lain adalah :
a. Memberikan kemudahan dalam pelayanan informasi data
dan informasi kepada pengguna baik dari institusi
pemerintah maupun non pemerintah dalam dan luar
daerah secara tepat waktu, handal, akurat dan konsisten
serta mudah;
b. Meningkatkan kesadaran dan komitmen pemerintah
daerah akan pentingnya data dan informasi;
c. Meningkatkan kualitas perencanaan berdasarkan data
yang mutakhir bagi pengambil keputusan di tingkat
Daerah;
d. Meningkatkan kelancaran komunikasi data dan informasi
antar Daerah; dan Meningkatkan kinerja penyelenggaraan
pemerintah daerah.

13. Fasilitas yang tersaji dalam SIDATA-KALTIM adalah :
a. Informasi data tahunan berdasarkan kategori data
secara series pertahun yang tersaji dalam bentuk
tabel;
b. Ekspor table data yang tersaji kedalam program
excel sebagai solusi dalam kemudahan
inventarisasi keterisian data secara off line;
c. Informasi data dalam bentuk grafik secara series
yang dapat digunakan dalam penyusunan
presentasi-presentasi sesuai dengan kebutuhan.

14. EVALUASI KETERISIAN SIDATA TAHUN 2016 (1)
NO. SKPD/INSTANSI/LEMBAGA STATUS DATA
1. Dinas Perhubungan 100 %
2. Dinas Pemuda & Olahraga 100 %
3. Badan Kesbangpol 100 %
4. Inspektorat Provinsi 100 %
5. Biro Perekonomian 100 %
6. Kanwil Hukum & HAM 100 %
7. BMKG 100 %
8. Badan Lingkungan Hidup 98,11 %
9 Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan 98,05 %
10. Dinas Pariwisata 98,00 %
11. Dinas Sosial 97,01 %

15. EVALUASI KETERISIAN SIDATA TAHUN 2016 (2)
NO. SKPD/INSTANSI/LEMBAGA STATUS DATA
12. Dinas kelautan & Perikanan 95,51 %
13. BKKBN 94,44 %
14. Biro Organisasi 93,75 %
15. Biro Hukum 93,75%
16. Dinas Pangan, Tanaman Pangan &
Hortikultura
92,89 %
17. Satpol PP 92,86 %
18. Dinas Kominfo 92,86 %

16. NO. SKPD/INSTANSI/LEMBAGA STATUS DATA
1. PLN 0 %
EVALUASI KETERISIAN SIDATA TAHUN 2016 (3)
Tingkat Keterisian Data s/d tanggal 5 Juni
2017 pukul 15.00 wita :
• Dari 3462 elemen data sudah terisi 2335
elemen data (67,45 %)