SlideShare a Scribd company logo
1 of 20
PENGAWASAN
KOLABORATIF ATAS
KINERJA PROGRAM
P3DN
by Rudy M. Harahap., Ak., M.M., Ph.D., CGCAE
Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2
Tahun 2022
Penilaian EPPD, penilaian RB,
pemberian insentif, dan penilaian
kinerja pengadaan barang/jasa belum
mempertimbangkan ukuran kinerja
P3DN yang komprehensif
Pengawasan APIP terbatas pada nilai
komitmen dan realisasi belanja KLP
Pemberian penghargaan P3DN belum
merepresentasikan usaha (effort) yang
utuh berbasis kinerja P3DN
Reformasi Birokrasi Tematik: Percepatan Isu Aktual
Presiden
Kepala BPKP bersama Menteri/Pimpinan
Lembaga:
Melakukan harmonisasi/sinkronisasi dan
korespondensi kodifikasi Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
Melakukan integrasi data dan/atau
interkoneksi sistem yang mendukung
kodifikasi Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
Perancangan ukuran kinerja P3DN
Pengembangan pengawasan kolaboratif
P3DN yang melibatkan APIP di masing-
masing KLP
Permasalahan
Solusi
Kepala BPKP:
Melakukan pengawasan P3DN
Mengoordinasikan Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah (APIP) KLP
KLP tidak diperlakukan adil
Kinerja P3DN tidak dapat diukur dan
menjadi bahan perbaikan strategi
Kemandirian industri dalam negeri
terhambat
Ketergantungan terus-menerus pada
produk luar negeri (PLN)
Ketidakefisienan belanja PLN secara
nasional
Akibat
KONDISI SAAT INI KONDISI YANG DIHARAPKAN
Indonesia Competitive Industrial Performance Index
(1990-2020)
lATAR BELAKANG
1.0
Pedoman Pengawasan Daerah
Berbasis Kinerja P3DN​
OUTPUT KUNCI (KEY PROJECT DELIVERABLES)​
2.0
Disepakatinya ukuran kinerja P3DN​
Tersedianya draft pedoman pengawasan​
Terlaksananya piloting pengawasan dengan draft
pedoman pengawasan​
Tersedianya pedoman pengawasan final​
Terlaksananya pengawasan kolaboratif daerah ​
Diusulkannya revisi terkait EPPD menggunakan indikator kinerja P3DN​
Diusulkannya revisi Permenpan RB terkait penilaian RB menggunakan
indikator kinerja P3DN​
JANGKA MENENGAH
Terlaksananya pengawasan kolaboratif nasional​
Diadopsinya ukuran kinerja P3DN hasil rancangan PP ini dalam​
:
Revisi Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah​
Pemberian insentif oleh Menteri Keuangan ​
Pemberian penghargaan oleh Presiden​
Tersedianya informasi kinerja P3DN tingkat daerah dan nasional
sebagai bahan perumusan kebijakan dan strategi P3DN​
JANGKA PANJANG
Rancangan Ukuran
Kinerja P3DN​
JANGKA PENDEK
Pedoman Pengawasan
Nasional Berbasis Kinerja
P3DN​
Metodologi pengawasan kolaboratif
Penilaian mandiri evaluasi pengawasan
kolaboratif
audit kinerja p3dn
assurance lainnya
Validasi nilai PDN dan TKDN
Reviu kewajaran alokasi belanja
reviu kewajiban input dan tagging pada SIRUP
3.0
Rancangan Ukuran kinerja p3dn
ASPEK
DEMAND INPUT
PROCESS
OUTPUT
INPUT
PROCESS
OUTPUT
4
3
2
4
2
4
4
4
2
20
20
10
20
10
20
20
15
10
9
10
50
10
50
45
INPUT
PROCESS
OUTPUT
MARKET
SUPPLY
29 145
JUMLAH
VARIABEL JUMLAH INDIKATOR JUMLAH PARAMETER
SUB JUMLAH
SUB JUMLAH
SUB JUMLAH
4.0
Kebijakan telah
disosialisasikan
Kebijakan telah
disahkan oleh
Kepala Daerah
Kebijakan telah
diimplementasikan
Kebijakan
dievaluasi
Hasil evaluasi
digunakan dalam
perbaikan kebijakan
0 - 40 % dari Total
Anggaran Belanja
Barang/Jasa
Alokasi Anggaran untuk belanja PDN
Kebijakan Pendorong Demand P3DN
41-65 % dari Total
Anggaran Belanja
Barang/Jasa
66-80 % dari Total
Anggaran Belanja
Barang/Jasa
81-90 % dari Total
Anggaran Belanja
Barang/Jasa
lebih dari 90 % dari
Total Anggaran
Belanja Barang/Jasa
Parameter
Parameter
Rancangan indikator kinerja p3dn
5.0
DEMAND
INPUT
UKPBJ tidak memiliki
indikator kinerja yang
mendukung belanja
PDN
Kinerja Unit Pengadaan
Insentif Sisi Demand
UKPBJ sudah memiliki
indikator kinerja yang
mendukung belanja
PDN
Terdapat Insentif berupa
penambahan anggaran
barang jasa di tahun
anggaran berikutnya
belum terdapat
kebijakan insentif
UKPBJ tidak mencapai
target indikator
kinerja yang
mendukung belanja
PDN
Terdapat Insentif
berupa Penambahan
anggaran barang jasa
di tahun anggaran
berikutnya dan insentif
berupa TPP/Tukin bagi
pegawai di satuan
kerja yang mencapai
target belanja PDN
yang diterima di tahun
berikutnya
UKPBJ sudah
mencapai target
indikator kinerja yang
mendukung belanja
PDN
Terdapat Insentif
berupa Penambahan
anggaran barang jasa
pada tahun berjalan
dan insentif
UKPBJ melakukan
monitoring capaian
target indikator kinerja
yang mendukung belanja
PDN
Terdapat Insentif berupa
Penambahan anggaran
barang jasa pada tahun
berjalan dan insentif
berupa TPP/Tukin bagi
pegawai di satuan kerja
yang mencapai target
belanja PDN yang
diterima di periode
berikutnya
Parameter
Parameter
Rancangan indikator kinerja p3dn
5.0
DEMAND
INPUT
OPD telah mengunggah
rencana pengadaan yang
mendukung Belanja PDN
di SIRUP
Dukungan PBJ dalam Penggunaan PDN
Pengawasan atas pelaksanaan Belanja Barang/Jasa
Seluruh OPD telah
menginput realisasi
belanja PDN pada
aplikasi Siswas P3DN
Pengawasan telah
dilakukan oleh Internal
OPD
Terdapat Kebijakan
terkait Pengawasan
Pelaksanaan Belanja
Barang/Jasa PDN
Belanja barang/jasa
PDN telah dilakukan
pengujian persentase
TKDN
Pengawasan telah
dilakukan oleh APIP
Pemerintah daerah
memiliki mekanisme
pelaporan hambatan
dalam pengadaan
barang jasa PDN
Hasil pengawasan APIP
telah dijadikan bahan
evaluasi Belanja PDN
oleh Kepala Daerah
Kepala daerah
melakukan monitoring
secara berkala terhadap
realisasi belanja PDN
seluruh OPD
Rekomendasi atas hasil
pengawasan telah
ditindak lanjuti.
Parameter
Parameter
Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia
Terdapat kegiatan
pernyataan komitmen
bersama di Pemerintah
Daerah terkait Gerakan
Nasional Bangga Buatan
Indonesia
Belum ada kegiatan
terkait Gerakan Nasional
Bangga Buatan Indonesia
Pemerintah telah
membentuk Tim P3DN
Tim P3DN telah berperan
aktif dalam
melaksanakan Gerakan
Nasional Bangga Buatan
Indonesia melalui
berbagai kegiatan rapat
dan sosialisasi
Pemerintah Daerah telah
memiliki e-Katalog Lokal
dan melakukan
pendataan
UKM/IKM/Artisan Lokal
untuk ditayangkan pada
e-Katalog/Toko Daring
Parameter
Rancangan indikator kinerja p3dn
5.0
DEMAND
PROCESS
0-10% Realisasi
Belanja Barang/Jasa
adalah Produk Dalam
Negeri
Realisasi Belanja
Peningkatan penggunaan produk dalam negeri oleh Pemerintah Daerah
11 - 20 % Realisasi
Belanja Barang/Jasa
adalah Produk Dalam
Negeri
5% - 10%
peningkatan dari
tahun sebelumnya
Kurang dari 5%
peningkatan dari
tahun sebelumnya
21 - 30 % Realisasi
Belanja Barang/Jasa
adalah Produk
Dalam Negeri
11% - 15%
peningkatan dari
tahun sebelumnya
31 - 40 % Realisasi
Belanja Barang/Jasa
adalah Produk
Dalam Negeri
16% - 20%
peningkatan dari
tahun sebelumnya
lebih dari 40 %
Realisasi Belanja
Barang/Jasa adalah
Produk Dalam Negeri
Lebih dari 20%
peningkatan dari
tahun sebelumnya
Parameter
Parameter
Rancangan indikator kinerja p3dn
5.0
DEMAND
OUTPUT
Kebijakan telah
disahkan oleh Kepala
Daerah
Kebijakan Penyelenggaraan e-Katalog Lokal
Kebijakan Insentif PD
Kebijakan telah
disosialisasikan
Kebijakan telah
disosialisasikan
Kebijakan telah
disahkan oleh Kepala
Daerah
Kebijakan telah
diimplementasikan
Kebijakan telah
diimplementasikan
Kebijakan dievaluasi
Kebijakan dievaluasi
Hasil evaluasi
digunakan dalam
perbaikan kebijakan
Hasil evaluasi
digunakan dalam
perbaikan kebijakan
Parameter
Parameter
Rancangan indikator kinerja p3dn
5.0
MARKET
INPUT
Telah dibentuk tim
pengelola katalog
elektronik lokal
Kinerja Tim Pengelola e-Katalog Lokal
Anggaran Pengelolaan e-Katalog Lokal
Tim pengelola
katalog elektronik
lokal ditetapkan oleh
pimpinan KLPBUBL
Anggaran rencana
kerja/kegiatan
pengelolaan e-Katalog
Lokal sebesar 20% dari
anggaran UKPBJ
Tersedia anggaran
rencana
kerja/kegiatan
pengelolaan e-Katalog
Lokal
Tim pengelol katalog
elektronik lokal
telah memiliki
rencana
kerja/kegiatan
Anggaran rencana
kerja/kegiatan
pengelolaan e-Katalog
Lokal sebesar 40% dari
anggaran UKPBJ
Rencana
kerja/kegiatan telah
didukung dengan
sumber daya yang
memadai
Anggaran rencana
kerja/kegiatan
pengelolaan e-Katalog
Lokal sebesar 60% dari
anggaran UKPBJ
Efektivitas tim
pengelola katalog
elektronik lokal telah
dievaluasi dan memuat
saran perbaikan
Anggaran rencana
kerja/kegiatan
pengelolaan e-Katalog
Lokal sebesar 80% dari
anggaran UKPBJ
Parameter
Parameter
Rancangan indikator kinerja p3dn
5.0
MARKET
INPUT
Tidak ada kriteria
khusus (PDN dan
TKDN) bagi produk
yang akan
didaftarkan di katalog
elektronik lokal
Pemantauan atas produk yang tayang di katalog lokal baik itu PDN maupun TKDN
Penerapan Manajemen Risiko dan Keberlangsungan
Sudah ada pengaturan
terhadap kriteria
produk yang akan
didaftarkan di katalog
elektronik lokal salah
satunya baik itu PDN
atau TKDN
Risiko yang telah
diidentifikasi telah
dianalisis dan
termuat dalam peta
risiko
Telah dilakukan
identifikasi risiko
yang termuat dalam
register risiko
Sudah ada
pengaturan
terhadap kriteria
produk yang akan
didaftarkan di
katalog elektronik
lokal, yaitu PDN dan
TKDN
Telah disusun
rencana tindak
pengendalian atas
risiko prioritas
Kriteria baik PDN
dan TKDN sudah
diterapkan pada
saat proses
pendaftaran produk
di katalog
elektronik lokal
Rencana Tindak
Pengendalian dan
keterjadian risiko
telah dimonitoring
secara berkala
Sudah dilakukan
evaluasi berkala
atas penerapan
kriteria tersebut
Implementasi rencana
tindak telah efektif
memitigasi risiko ke
dalam batas risk
tolerance
Parameter
Parameter
Rancangan indikator kinerja p3dn
5.0
MARKET
PROCESS
Sudah ada produk
dari UMKM di wilayah
pemda yang terdaftar
dalam katalog
elektronik lokal
Produk Tayang pada Katalog Elektronik Lokal
Transaksi dalam Katalog Elektronik Lokal
Produk yang tayang
di katalog
elektronik lokal
mencapai 20%
berasal dari produk
UMKM di wilayah
pemda
Transaksi di katalog
elektronik lokal dalam
tahun anggaran
berjalan mencapai 5%
dari total belanja
pengadaan
Telah terdapat
realisasi transaksi di
katalog elektronik
lokal dalam tahun
anggaran berjalan
Produk yang tayang
di katalog
elektronik lokal
mencapai 40%
berasal dari produk
UMKM di wilayah
pemda
Transaksi di katalog
elektronik lokal
dalam tahun
anggaran berjalan
mencapai 10% dari
total belanja
pengadaan
Produk yang tayang
di katalog
elektronik lokal
mencapai 60%
berasal dari produk
UMKM di wilayah
pemda
Transaksi di katalog
elektronik lokal
dalam tahun
anggaran berjalan
mencapai 20% dari
total belanja
pengadaan
Produk yang tayang
di katalog elektronik
lokal mencapai 80%
berasal dari produk
UMKM di wilayah
pemda
Transaksi di katalog
elektronik lokal dalam
tahun anggaran
berjalan mencapai 30%
dari total belanja
pengadaan
Parameter
Parameter
Rancangan indikator kinerja p3dn
5.0
MARKET
OUTPUT
Jumlah kontribusi
fiskal dari transaksi
katalog elektronik lokal
mencapai kurang dari
20% dari PAD
Kontribusi Fiskal Katalog Elektronik Lokal
Nilai PDN dari hasil transaksi katalog elektronik lokal
Jumlah kontribusi
fiskal dari transaksi
katalog elektronik
lokal mencapai 20%
dari PAD
Nilai PDN dalam
transaksi katalog
elektronik lokal telah
mencapai 20% dari
total transaksi
Telah terdapat nilai
PDN dalam transaksi
di katalog elektronik
lokal dalam tahun
anggaran berjalan
Jumlah kontribusi
fiskal dari
transaksi katalog
elektronik lokal
mencapai 40% dari
PAD
Nilai PDN dalam
transaksi katalog
elektronik lokal telah
mencapai 40% dari
total transaksi
Jumlah kontribusi
fiskal dari transaksi
katalog elektronik
lokal mencapai 60%
dari PAD
Nilai PDN dalam
transaksi katalog
elektronik lokal telah
mencapai 60% dari
total transaksi
Jumlah kontribusi
fiskal dari transaksi
katalog elektronik
lokal mencapai 80%
dari PAD
Nilai PDN dalam
transaksi katalog
elektronik lokal telah
mencapai 80% dari
total transaksi
Parameter
Parameter
Rancangan indikator kinerja p3dn
5.0
MARKET
OUTPUT
SUPPLY
Kebijakan telah
disosialisasikan
Kebijakan telah
disahkan oleh
Kepala Daerah
Kebijakan telah
diimplementasikan
Kebijakan
dievaluasi
Hasil evaluasi
digunakan dalam
perbaikan kebijakan
INPUT
Anggaran
program/kegiatan
belum dialokasikan
khusus untuk
pembinaan produsen
Anggaran Pembinaan Produsen
Kebijakan pendorong supply PDN
Anggaran
program/kegiatan
telah dialokasikan
dan ditetapkan oleh
pejabat berwenang
Anggaran
program/kegiatan
telah dialokasikan,
tetapi belum
sepenuhnya
direalisasikan
Anggaran
program/kegiatan
telah dialokasikan
dan direalisasikan
100%
Anggaran
program/kegiatan
yang telah
direalisasikan
dievaluasi untuk
perbaikan
Parameter
Parameter
Rancangan indikator kinerja p3dn
5.0
Kebijakan telah
disosialisasikan
Kebijakan telah
disahkan oleh
Kepala Daerah
Kebijakan telah
diimplementasikan
Kebijakan
dievaluasi
Hasil evaluasi
digunakan dalam
perbaikan kebijakan
Belum terdapat roadmap
pengembangan produk
dalam negeri dan produk
usaha mikro, usaha kecil,
dan koperasi
Pelatihan penyedia/produsen produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha
kecil, dan koperasi
Kebijakan Insentif Sisi Supply
Terdapat roadmap
yang telah
disahkan oleh
pejabat yang
berwenang
Roadmap disertai
dengan mekanisme
pemantauan dan
evaluasi efektivitasnya
Telah disediakan
sumber daya yang
memadai untuk
melaksanakan
roadmap tersebut
Satu atau lebih
kegiatan dalam
roadmap yang
dipandang signifikan
telah dilaksanakan
Parameter
Parameter
Rancangan indikator kinerja p3dn
5.0
SUPPLY
INPUT
Terdapat rencana
penyelenggaraan
Business Matching
Penyelenggaraan Business Matching dengan mengundang penyedia/produsen
Antisipasi Free Trade Agreement pada PBJ Pemerintah
Rencana
penyelenggaraan
Business Matching telah
disahkan oleh pegawai
berwenang
Rencana
penyelenggaraan
kegiatan antisipasi Free
Trade Agreement pada
PBJ Pemerintah telah
disahkan oleh pegawai
berwenang
Terdapat rencana
penyelenggaraan
program/kegiatan
terkait antisipasi Free
Trade Agreement pada
PBJ Pemerintah
Rencana
penyelenggaraan
Business Matching
disertai dengan
mekanisme pemantauan
dan evaluasi
efektivitasnya
Rencana
penyelenggaraan
antisipasi Free Trade
Agreement pada PBJ
Pemerintah disertai
dengan mekanisme
pemantauan dan
evaluasi efektivitasnya
Telah disediakan
sumberdaya yang
memadai untuk
melaksanakan Business
Matching
Telah disediakan
sumberdaya yang
memadai untuk
melaksanakan antisipasi
Free Trade Agreement
pada PBJ Pemerintah
Satu atau lebih kegiatan
dalam kebijakan yang
dipandang signifikan
telah dilaksanakan
Satu atau lebih kegiatan
dalam antisipasi Free
Trade Agreement pada
PBJ Pemerintah telah
dilaksanakan
Parameter
Parameter
SUPPLY
Rancangan indikator kinerja p3dn
5.0
PROCESS
Terdapat design kebijakan
mengenai program
kegiatan terkait
kemudahan sertifikasi
TKDN
Kemudahan sertifikasi TKDN
Kolaborasi dengan lembaga atau asosiasi industri lokal
Rencana kegiatan
telah disertai dengan
uraian mengenai
pelaksana serta peran,
tugas, dan fungsinya
Terdapat kolaborasi
yang terjalin antara
pemerintah daerah
dengan industri lokal,
namun masih terbatas
pada beberapa program
atau kegiatan P3DN
Belum ada kolaborasi
antara pemerintah
daerah dan industri
lokal
Rencana kegiatan
disertai dengan
mekanisme pemantauan
dan evaluasi
Terdapat kolaborasi
yang terjalin antara
pemerintah daerah
dengan
lembaga/asosiasi
industri lokal
Telah disediakan
sumber daya yang
memadai untuk
melaksanakan kegiatan
tersebut
Telah disediakan
sumber daya yang
memadai untuk
melaksanakan
kegiatan kolaborasi
Satu atau lebih
kegiatan terkait
kemudahan sertifikasi
telah dilaksanakan
Terdapat mekanisme
pemantauan dan
evaluasi atas kegiatan
kolaborasi
Parameter
Parameter
SUPPLY
Rancangan indikator kinerja p3dn
5.0
PROCESS
Terdapat design kebijakan
mengenai program
kegiatan terkait
kemudahan sertifikasi
TKDN
Verifikasi terhadap informasi yang disajikan penyedia/produsen atas capaian TKDN
Pengadaan barang/jasa dari supplier lokal
Rencana
penyelenggaraan
verifikasi terhadap
informasi yang disajikan
penyedia/produsen telah
disahkan oleh pegawai
berwenang
Rendah (10% - 25%):
Persentase pengadaan
barang/jasa yang berasal
dari supplier lokal masih
rendah, menunjukkan
adanya potensi untuk
meningkatkan
penggunaan produk
dalam negeri
Sangat rendah (<10%):
Persentase pengadaan
barang/jasa yang berasal
dari supplier lokal sangat
rendah, menunjukkan
ketergantungan yang
tinggi pada supplier non-
lokal atau impor
Rencana penyelenggaraan
verifikasi terhadap
informasi yang disajikan
penyedia/produsen
disertai dengan
mekanisme pemantauan
dan evaluasi
efektivitasnya
Sedang (26% - 50%):
Persentase pengadaan
barang/jasa yang berasal
dari supplier lokal
mencapai tingkat sedang,
menunjukkan adanya
upaya untuk meningkatkan
penggunaan produk dalam
negeri, namun masih
terdapat ruang untuk
peningkatan lebih lanjut
Telah disediakan
sumber daya yang
memadai untuk
melaksanakan verifikasi
terhadap informasi
yang disajikan
penyedia/produsen
Tinggi (51% - 75%):
Persentase pengadaan
barang/jasa yang
berasal dari supplier
lokal mencapai tingkat
tinggi, menunjukkan
keterlibatan yang kuat
dalam penggunaan
produk dalam negeri
Satu atau lebih kegiatan
dalam rencana
penyelenggaraan
verifikasi terhadap
informasi yang disajikan
penyedia/produsen telah
dilaksanakan
Sangat Tinggi (>75%):
Persentase pengadaan
barang/jasa yang berasal
dari supplier lokal sangat
tinggi, menunjukkan
komitmen yang kuat dalam
penggunaan produk dalam
negeri dan dukungan
terhadap perekonomian
lokal.
Parameter
Parameter
Rancangan indikator kinerja p3dn
5.0
SUPPLY
OUTPUT
Rancangan Indikator Kinerja Program P3DN dan Pengawasan Kolaboratifnya

More Related Content

What's hot

Pengawasan,fungsional,inspektorat
Pengawasan,fungsional,inspektoratPengawasan,fungsional,inspektorat
Pengawasan,fungsional,inspektorat
Inspektorat
 
pengertian penatausahaan Barang Milik Daerah
pengertian penatausahaan Barang Milik Daerahpengertian penatausahaan Barang Milik Daerah
pengertian penatausahaan Barang Milik Daerah
yudi prihanto
 

What's hot (20)

Akselerasi Sinergi antar Instansi Pemerintah dalam Mewujudkan Pembangunan yan...
Akselerasi Sinergi antar Instansi Pemerintah dalam Mewujudkan Pembangunan yan...Akselerasi Sinergi antar Instansi Pemerintah dalam Mewujudkan Pembangunan yan...
Akselerasi Sinergi antar Instansi Pemerintah dalam Mewujudkan Pembangunan yan...
 
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021
 
P3DN.pdf
P3DN.pdfP3DN.pdf
P3DN.pdf
 
Dasar-dasar Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan
Dasar-dasar Monitoring dan Evaluasi Perencanaan PembangunanDasar-dasar Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan
Dasar-dasar Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan
 
Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Proses dan Progress Penyusunan Buku Putih S...
Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Proses dan Progress Penyusunan Buku Putih S...Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Proses dan Progress Penyusunan Buku Putih S...
Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Proses dan Progress Penyusunan Buku Putih S...
 
Bumdes dan potensi desa
Bumdes dan potensi desaBumdes dan potensi desa
Bumdes dan potensi desa
 
Kebijakan Inovasi di Pemerintahan
Kebijakan Inovasi di Pemerintahan Kebijakan Inovasi di Pemerintahan
Kebijakan Inovasi di Pemerintahan
 
Paparan menteri ppn/kepala bappenas - sosialisasi visi indonesia 2045
Paparan menteri ppn/kepala bappenas - sosialisasi visi indonesia 2045Paparan menteri ppn/kepala bappenas - sosialisasi visi indonesia 2045
Paparan menteri ppn/kepala bappenas - sosialisasi visi indonesia 2045
 
Penjelasan Peraturan Pemerintah no 11 tahun 2021 tentang badan Usaha milik desa
Penjelasan Peraturan Pemerintah no 11 tahun 2021 tentang badan Usaha milik desaPenjelasan Peraturan Pemerintah no 11 tahun 2021 tentang badan Usaha milik desa
Penjelasan Peraturan Pemerintah no 11 tahun 2021 tentang badan Usaha milik desa
 
BPNT
BPNTBPNT
BPNT
 
Membangun Jejaring Kerja Efektif
Membangun Jejaring Kerja EfektifMembangun Jejaring Kerja Efektif
Membangun Jejaring Kerja Efektif
 
Pedoman Evaluasi AKIP 88-2021.pdf
Pedoman Evaluasi AKIP 88-2021.pdfPedoman Evaluasi AKIP 88-2021.pdf
Pedoman Evaluasi AKIP 88-2021.pdf
 
9 des 21 manajemen kinerja asn
9 des 21  manajemen kinerja asn9 des 21  manajemen kinerja asn
9 des 21 manajemen kinerja asn
 
Pengawasan,fungsional,inspektorat
Pengawasan,fungsional,inspektoratPengawasan,fungsional,inspektorat
Pengawasan,fungsional,inspektorat
 
Management Talenta ASN Nasional
Management Talenta ASN NasionalManagement Talenta ASN Nasional
Management Talenta ASN Nasional
 
Menggerakkan ekonomi desa Melalui BUMDes
Menggerakkan ekonomi desa Melalui BUMDesMenggerakkan ekonomi desa Melalui BUMDes
Menggerakkan ekonomi desa Melalui BUMDes
 
pengertian penatausahaan Barang Milik Daerah
pengertian penatausahaan Barang Milik Daerahpengertian penatausahaan Barang Milik Daerah
pengertian penatausahaan Barang Milik Daerah
 
Kebijakan pengukuran pembangunan ketenagakerjaan
Kebijakan pengukuran pembangunan ketenagakerjaanKebijakan pengukuran pembangunan ketenagakerjaan
Kebijakan pengukuran pembangunan ketenagakerjaan
 
Chapter 1 dan 2 manajemen perbatasan
Chapter 1 dan 2 manajemen perbatasanChapter 1 dan 2 manajemen perbatasan
Chapter 1 dan 2 manajemen perbatasan
 
Penyerdahanaan birokrasi pada pemda ppt
Penyerdahanaan birokrasi pada pemda pptPenyerdahanaan birokrasi pada pemda ppt
Penyerdahanaan birokrasi pada pemda ppt
 

Similar to Rancangan Indikator Kinerja Program P3DN dan Pengawasan Kolaboratifnya

11042021_Bahan AP Corner_final (1).pptx
11042021_Bahan AP Corner_final (1).pptx11042021_Bahan AP Corner_final (1).pptx
11042021_Bahan AP Corner_final (1).pptx
PavilionNixion
 
Penyusunan standar operasional prosedur (sop) pengadaan.pptx
Penyusunan standar operasional prosedur (sop) pengadaan.pptxPenyusunan standar operasional prosedur (sop) pengadaan.pptx
Penyusunan standar operasional prosedur (sop) pengadaan.pptx
saifdayat862
 
Kuliah ii evaluasi perencanaan pembangunan daerah
Kuliah ii evaluasi perencanaan pembangunan daerahKuliah ii evaluasi perencanaan pembangunan daerah
Kuliah ii evaluasi perencanaan pembangunan daerah
R Khairil Adi
 
Contoh Soal 1 try out Perencanaan PBJP.pdf
Contoh Soal 1 try out Perencanaan PBJP.pdfContoh Soal 1 try out Perencanaan PBJP.pdf
Contoh Soal 1 try out Perencanaan PBJP.pdf
sisibocil7
 
BAHAN SOSIALISASI SKP PERMENPAN 8 TH 2021.pptx
BAHAN SOSIALISASI SKP PERMENPAN 8 TH 2021.pptxBAHAN SOSIALISASI SKP PERMENPAN 8 TH 2021.pptx
BAHAN SOSIALISASI SKP PERMENPAN 8 TH 2021.pptx
MiSan12
 
Keputusan Deputi II Nomor 63 Tahun 2022_1992_1.pdf
Keputusan Deputi II Nomor 63 Tahun 2022_1992_1.pdfKeputusan Deputi II Nomor 63 Tahun 2022_1992_1.pdf
Keputusan Deputi II Nomor 63 Tahun 2022_1992_1.pdf
ompepen
 
Kebijakan implementasi pkd dan peningkatan opini2
Kebijakan implementasi pkd dan peningkatan opini2Kebijakan implementasi pkd dan peningkatan opini2
Kebijakan implementasi pkd dan peningkatan opini2
BAPPEDA - PEMKAB. JOMBANG
 

Similar to Rancangan Indikator Kinerja Program P3DN dan Pengawasan Kolaboratifnya (20)

Panel viii rakornas 2019 - bpkp
Panel viii  rakornas 2019 - bpkpPanel viii  rakornas 2019 - bpkp
Panel viii rakornas 2019 - bpkp
 
Kebijakan Strategi Penggunaan Produk Dalam Negeri
Kebijakan Strategi Penggunaan Produk Dalam NegeriKebijakan Strategi Penggunaan Produk Dalam Negeri
Kebijakan Strategi Penggunaan Produk Dalam Negeri
 
11042021_Bahan AP Corner_final (1).pptx
11042021_Bahan AP Corner_final (1).pptx11042021_Bahan AP Corner_final (1).pptx
11042021_Bahan AP Corner_final (1).pptx
 
Penyusunan Anggaran berbasis Kinerja
Penyusunan Anggaran berbasis KinerjaPenyusunan Anggaran berbasis Kinerja
Penyusunan Anggaran berbasis Kinerja
 
Pengawasan Transaksi Non Tunai (TNT).pdf
Pengawasan Transaksi Non Tunai (TNT).pdfPengawasan Transaksi Non Tunai (TNT).pdf
Pengawasan Transaksi Non Tunai (TNT).pdf
 
Penyusunan standar operasional prosedur (sop) pengadaan.pptx
Penyusunan standar operasional prosedur (sop) pengadaan.pptxPenyusunan standar operasional prosedur (sop) pengadaan.pptx
Penyusunan standar operasional prosedur (sop) pengadaan.pptx
 
paparan awal ASB.pptx
paparan awal ASB.pptxpaparan awal ASB.pptx
paparan awal ASB.pptx
 
Perencanaan .dan penganggaran apbd mko 2018
Perencanaan .dan penganggaran apbd mko 2018Perencanaan .dan penganggaran apbd mko 2018
Perencanaan .dan penganggaran apbd mko 2018
 
Materi bupati lppd
Materi bupati lppdMateri bupati lppd
Materi bupati lppd
 
Kuliah ii evaluasi perencanaan pembangunan daerah
Kuliah ii evaluasi perencanaan pembangunan daerahKuliah ii evaluasi perencanaan pembangunan daerah
Kuliah ii evaluasi perencanaan pembangunan daerah
 
Sistem akuntabilitas kinerja kinerja fd
Sistem  akuntabilitas kinerja kinerja fdSistem  akuntabilitas kinerja kinerja fd
Sistem akuntabilitas kinerja kinerja fd
 
Konsep ASB (PSEKP - UGM)
Konsep ASB (PSEKP - UGM)Konsep ASB (PSEKP - UGM)
Konsep ASB (PSEKP - UGM)
 
Contoh Soal 1 try out Perencanaan PBJP.pdf
Contoh Soal 1 try out Perencanaan PBJP.pdfContoh Soal 1 try out Perencanaan PBJP.pdf
Contoh Soal 1 try out Perencanaan PBJP.pdf
 
Arahan Menteri Keuangan RAKORNAS 28092018 Peningkatan peran apip dalam optim...
Arahan Menteri Keuangan RAKORNAS 28092018  Peningkatan peran apip dalam optim...Arahan Menteri Keuangan RAKORNAS 28092018  Peningkatan peran apip dalam optim...
Arahan Menteri Keuangan RAKORNAS 28092018 Peningkatan peran apip dalam optim...
 
BAHAN SOSIALISASI SKP PERMENPAN 8 TH 2021.pptx
BAHAN SOSIALISASI SKP PERMENPAN 8 TH 2021.pptxBAHAN SOSIALISASI SKP PERMENPAN 8 TH 2021.pptx
BAHAN SOSIALISASI SKP PERMENPAN 8 TH 2021.pptx
 
Grand design pk apip iacm
Grand design pk apip iacmGrand design pk apip iacm
Grand design pk apip iacm
 
7. peta-proses-bisnis-itda
7. peta-proses-bisnis-itda7. peta-proses-bisnis-itda
7. peta-proses-bisnis-itda
 
Paparan penggunaan Aplikasi P3dn.pptx
Paparan penggunaan Aplikasi P3dn.pptxPaparan penggunaan Aplikasi P3dn.pptx
Paparan penggunaan Aplikasi P3dn.pptx
 
Keputusan Deputi II Nomor 63 Tahun 2022_1992_1.pdf
Keputusan Deputi II Nomor 63 Tahun 2022_1992_1.pdfKeputusan Deputi II Nomor 63 Tahun 2022_1992_1.pdf
Keputusan Deputi II Nomor 63 Tahun 2022_1992_1.pdf
 
Kebijakan implementasi pkd dan peningkatan opini2
Kebijakan implementasi pkd dan peningkatan opini2Kebijakan implementasi pkd dan peningkatan opini2
Kebijakan implementasi pkd dan peningkatan opini2
 

More from The Vision and Insight Corner

2. laporan deputi pada acara penyerahan (LAKIP Pemda)
2. laporan deputi pada acara penyerahan (LAKIP Pemda)2. laporan deputi pada acara penyerahan (LAKIP Pemda)
2. laporan deputi pada acara penyerahan (LAKIP Pemda)
The Vision and Insight Corner
 
Paparan Menteri PAN dan RB: REFORMASI BIROKRASI Mewujudkan BIROKRASI BERSIH,...
Paparan Menteri PAN dan RB: REFORMASI BIROKRASI  Mewujudkan BIROKRASI BERSIH,...Paparan Menteri PAN dan RB: REFORMASI BIROKRASI  Mewujudkan BIROKRASI BERSIH,...
Paparan Menteri PAN dan RB: REFORMASI BIROKRASI Mewujudkan BIROKRASI BERSIH,...
The Vision and Insight Corner
 

More from The Vision and Insight Corner (20)

KERTASKERJA_AUDITKINERJA_P3DN V1.0.docx
KERTASKERJA_AUDITKINERJA_P3DN V1.0.docxKERTASKERJA_AUDITKINERJA_P3DN V1.0.docx
KERTASKERJA_AUDITKINERJA_P3DN V1.0.docx
 
MANAJEMEN KINERJA: MENGGUNAKAN SISTEM PENGENDALIAN SECARA STRATEGIS SEBAGAI ‘...
MANAJEMEN KINERJA: MENGGUNAKAN SISTEM PENGENDALIAN SECARA STRATEGIS SEBAGAI ‘...MANAJEMEN KINERJA: MENGGUNAKAN SISTEM PENGENDALIAN SECARA STRATEGIS SEBAGAI ‘...
MANAJEMEN KINERJA: MENGGUNAKAN SISTEM PENGENDALIAN SECARA STRATEGIS SEBAGAI ‘...
 
Metamorfosis Menuju Auditor Millenial Handal
Metamorfosis Menuju Auditor Millenial HandalMetamorfosis Menuju Auditor Millenial Handal
Metamorfosis Menuju Auditor Millenial Handal
 
Tantangan Internal Auditor dalam Pandemi COVID-19: Bagaimana BPKP Melakukan T...
Tantangan Internal Auditor dalam Pandemi COVID-19: Bagaimana BPKP Melakukan T...Tantangan Internal Auditor dalam Pandemi COVID-19: Bagaimana BPKP Melakukan T...
Tantangan Internal Auditor dalam Pandemi COVID-19: Bagaimana BPKP Melakukan T...
 
AKSELERASI PENERAPAN MR & PIBR DI KEMENTERIAN/LEMBAGA
AKSELERASI PENERAPAN MR & PIBR DI KEMENTERIAN/LEMBAGAAKSELERASI PENERAPAN MR & PIBR DI KEMENTERIAN/LEMBAGA
AKSELERASI PENERAPAN MR & PIBR DI KEMENTERIAN/LEMBAGA
 
6 Things Public Servants Need During COVID-19
6 Things Public Servants Need During COVID-196 Things Public Servants Need During COVID-19
6 Things Public Servants Need During COVID-19
 
The Impact of Industry 4.0 on Tax System
The Impact of Industry 4.0 on Tax SystemThe Impact of Industry 4.0 on Tax System
The Impact of Industry 4.0 on Tax System
 
the Indonesian President Accountability Support Systems (PASS)
the Indonesian President Accountability Support Systems (PASS)the Indonesian President Accountability Support Systems (PASS)
the Indonesian President Accountability Support Systems (PASS)
 
3. tayangan penyerahan balai kartini (LAKIP Pemda)
3. tayangan penyerahan balai kartini (LAKIP Pemda)3. tayangan penyerahan balai kartini (LAKIP Pemda)
3. tayangan penyerahan balai kartini (LAKIP Pemda)
 
2. laporan deputi pada acara penyerahan (LAKIP Pemda)
2. laporan deputi pada acara penyerahan (LAKIP Pemda)2. laporan deputi pada acara penyerahan (LAKIP Pemda)
2. laporan deputi pada acara penyerahan (LAKIP Pemda)
 
1. penyerahan lhe akip kabupaten
1. penyerahan lhe akip kabupaten1. penyerahan lhe akip kabupaten
1. penyerahan lhe akip kabupaten
 
Paparan Menteri PAN dan RB: REFORMASI BIROKRASI Mewujudkan BIROKRASI BERSIH,...
Paparan Menteri PAN dan RB: REFORMASI BIROKRASI  Mewujudkan BIROKRASI BERSIH,...Paparan Menteri PAN dan RB: REFORMASI BIROKRASI  Mewujudkan BIROKRASI BERSIH,...
Paparan Menteri PAN dan RB: REFORMASI BIROKRASI Mewujudkan BIROKRASI BERSIH,...
 
DB2 Upgrade instructions
DB2 Upgrade instructionsDB2 Upgrade instructions
DB2 Upgrade instructions
 
Quick beginning for db2 server
Quick beginning for db2 serverQuick beginning for db2 server
Quick beginning for db2 server
 
Hadr db2express
Hadr db2expressHadr db2express
Hadr db2express
 
Getting started with_data_studio_for_db2
Getting started with_data_studio_for_db2Getting started with_data_studio_for_db2
Getting started with_data_studio_for_db2
 
Db2 howto-linux
Db2 howto-linuxDb2 howto-linux
Db2 howto-linux
 
Db2exc guide 952_mac_x86_64
Db2exc guide 952_mac_x86_64Db2exc guide 952_mac_x86_64
Db2exc guide 952_mac_x86_64
 
Db2 tutorial
Db2 tutorialDb2 tutorial
Db2 tutorial
 
DB2 Application programming and sql guide
DB2 Application programming and sql guideDB2 Application programming and sql guide
DB2 Application programming and sql guide
 

Rancangan Indikator Kinerja Program P3DN dan Pengawasan Kolaboratifnya

  • 1. PENGAWASAN KOLABORATIF ATAS KINERJA PROGRAM P3DN by Rudy M. Harahap., Ak., M.M., Ph.D., CGCAE
  • 2. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 Penilaian EPPD, penilaian RB, pemberian insentif, dan penilaian kinerja pengadaan barang/jasa belum mempertimbangkan ukuran kinerja P3DN yang komprehensif Pengawasan APIP terbatas pada nilai komitmen dan realisasi belanja KLP Pemberian penghargaan P3DN belum merepresentasikan usaha (effort) yang utuh berbasis kinerja P3DN Reformasi Birokrasi Tematik: Percepatan Isu Aktual Presiden Kepala BPKP bersama Menteri/Pimpinan Lembaga: Melakukan harmonisasi/sinkronisasi dan korespondensi kodifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melakukan integrasi data dan/atau interkoneksi sistem yang mendukung kodifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Perancangan ukuran kinerja P3DN Pengembangan pengawasan kolaboratif P3DN yang melibatkan APIP di masing- masing KLP Permasalahan Solusi Kepala BPKP: Melakukan pengawasan P3DN Mengoordinasikan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) KLP KLP tidak diperlakukan adil Kinerja P3DN tidak dapat diukur dan menjadi bahan perbaikan strategi Kemandirian industri dalam negeri terhambat Ketergantungan terus-menerus pada produk luar negeri (PLN) Ketidakefisienan belanja PLN secara nasional Akibat KONDISI SAAT INI KONDISI YANG DIHARAPKAN Indonesia Competitive Industrial Performance Index (1990-2020) lATAR BELAKANG 1.0
  • 3. Pedoman Pengawasan Daerah Berbasis Kinerja P3DN​ OUTPUT KUNCI (KEY PROJECT DELIVERABLES)​ 2.0 Disepakatinya ukuran kinerja P3DN​ Tersedianya draft pedoman pengawasan​ Terlaksananya piloting pengawasan dengan draft pedoman pengawasan​ Tersedianya pedoman pengawasan final​ Terlaksananya pengawasan kolaboratif daerah ​ Diusulkannya revisi terkait EPPD menggunakan indikator kinerja P3DN​ Diusulkannya revisi Permenpan RB terkait penilaian RB menggunakan indikator kinerja P3DN​ JANGKA MENENGAH Terlaksananya pengawasan kolaboratif nasional​ Diadopsinya ukuran kinerja P3DN hasil rancangan PP ini dalam​ : Revisi Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah​ Pemberian insentif oleh Menteri Keuangan ​ Pemberian penghargaan oleh Presiden​ Tersedianya informasi kinerja P3DN tingkat daerah dan nasional sebagai bahan perumusan kebijakan dan strategi P3DN​ JANGKA PANJANG Rancangan Ukuran Kinerja P3DN​ JANGKA PENDEK Pedoman Pengawasan Nasional Berbasis Kinerja P3DN​
  • 4. Metodologi pengawasan kolaboratif Penilaian mandiri evaluasi pengawasan kolaboratif audit kinerja p3dn assurance lainnya Validasi nilai PDN dan TKDN Reviu kewajaran alokasi belanja reviu kewajiban input dan tagging pada SIRUP 3.0
  • 5. Rancangan Ukuran kinerja p3dn ASPEK DEMAND INPUT PROCESS OUTPUT INPUT PROCESS OUTPUT 4 3 2 4 2 4 4 4 2 20 20 10 20 10 20 20 15 10 9 10 50 10 50 45 INPUT PROCESS OUTPUT MARKET SUPPLY 29 145 JUMLAH VARIABEL JUMLAH INDIKATOR JUMLAH PARAMETER SUB JUMLAH SUB JUMLAH SUB JUMLAH 4.0
  • 6. Kebijakan telah disosialisasikan Kebijakan telah disahkan oleh Kepala Daerah Kebijakan telah diimplementasikan Kebijakan dievaluasi Hasil evaluasi digunakan dalam perbaikan kebijakan 0 - 40 % dari Total Anggaran Belanja Barang/Jasa Alokasi Anggaran untuk belanja PDN Kebijakan Pendorong Demand P3DN 41-65 % dari Total Anggaran Belanja Barang/Jasa 66-80 % dari Total Anggaran Belanja Barang/Jasa 81-90 % dari Total Anggaran Belanja Barang/Jasa lebih dari 90 % dari Total Anggaran Belanja Barang/Jasa Parameter Parameter Rancangan indikator kinerja p3dn 5.0 DEMAND INPUT
  • 7. UKPBJ tidak memiliki indikator kinerja yang mendukung belanja PDN Kinerja Unit Pengadaan Insentif Sisi Demand UKPBJ sudah memiliki indikator kinerja yang mendukung belanja PDN Terdapat Insentif berupa penambahan anggaran barang jasa di tahun anggaran berikutnya belum terdapat kebijakan insentif UKPBJ tidak mencapai target indikator kinerja yang mendukung belanja PDN Terdapat Insentif berupa Penambahan anggaran barang jasa di tahun anggaran berikutnya dan insentif berupa TPP/Tukin bagi pegawai di satuan kerja yang mencapai target belanja PDN yang diterima di tahun berikutnya UKPBJ sudah mencapai target indikator kinerja yang mendukung belanja PDN Terdapat Insentif berupa Penambahan anggaran barang jasa pada tahun berjalan dan insentif UKPBJ melakukan monitoring capaian target indikator kinerja yang mendukung belanja PDN Terdapat Insentif berupa Penambahan anggaran barang jasa pada tahun berjalan dan insentif berupa TPP/Tukin bagi pegawai di satuan kerja yang mencapai target belanja PDN yang diterima di periode berikutnya Parameter Parameter Rancangan indikator kinerja p3dn 5.0 DEMAND INPUT
  • 8. OPD telah mengunggah rencana pengadaan yang mendukung Belanja PDN di SIRUP Dukungan PBJ dalam Penggunaan PDN Pengawasan atas pelaksanaan Belanja Barang/Jasa Seluruh OPD telah menginput realisasi belanja PDN pada aplikasi Siswas P3DN Pengawasan telah dilakukan oleh Internal OPD Terdapat Kebijakan terkait Pengawasan Pelaksanaan Belanja Barang/Jasa PDN Belanja barang/jasa PDN telah dilakukan pengujian persentase TKDN Pengawasan telah dilakukan oleh APIP Pemerintah daerah memiliki mekanisme pelaporan hambatan dalam pengadaan barang jasa PDN Hasil pengawasan APIP telah dijadikan bahan evaluasi Belanja PDN oleh Kepala Daerah Kepala daerah melakukan monitoring secara berkala terhadap realisasi belanja PDN seluruh OPD Rekomendasi atas hasil pengawasan telah ditindak lanjuti. Parameter Parameter Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Terdapat kegiatan pernyataan komitmen bersama di Pemerintah Daerah terkait Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Belum ada kegiatan terkait Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pemerintah telah membentuk Tim P3DN Tim P3DN telah berperan aktif dalam melaksanakan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia melalui berbagai kegiatan rapat dan sosialisasi Pemerintah Daerah telah memiliki e-Katalog Lokal dan melakukan pendataan UKM/IKM/Artisan Lokal untuk ditayangkan pada e-Katalog/Toko Daring Parameter Rancangan indikator kinerja p3dn 5.0 DEMAND PROCESS
  • 9. 0-10% Realisasi Belanja Barang/Jasa adalah Produk Dalam Negeri Realisasi Belanja Peningkatan penggunaan produk dalam negeri oleh Pemerintah Daerah 11 - 20 % Realisasi Belanja Barang/Jasa adalah Produk Dalam Negeri 5% - 10% peningkatan dari tahun sebelumnya Kurang dari 5% peningkatan dari tahun sebelumnya 21 - 30 % Realisasi Belanja Barang/Jasa adalah Produk Dalam Negeri 11% - 15% peningkatan dari tahun sebelumnya 31 - 40 % Realisasi Belanja Barang/Jasa adalah Produk Dalam Negeri 16% - 20% peningkatan dari tahun sebelumnya lebih dari 40 % Realisasi Belanja Barang/Jasa adalah Produk Dalam Negeri Lebih dari 20% peningkatan dari tahun sebelumnya Parameter Parameter Rancangan indikator kinerja p3dn 5.0 DEMAND OUTPUT
  • 10. Kebijakan telah disahkan oleh Kepala Daerah Kebijakan Penyelenggaraan e-Katalog Lokal Kebijakan Insentif PD Kebijakan telah disosialisasikan Kebijakan telah disosialisasikan Kebijakan telah disahkan oleh Kepala Daerah Kebijakan telah diimplementasikan Kebijakan telah diimplementasikan Kebijakan dievaluasi Kebijakan dievaluasi Hasil evaluasi digunakan dalam perbaikan kebijakan Hasil evaluasi digunakan dalam perbaikan kebijakan Parameter Parameter Rancangan indikator kinerja p3dn 5.0 MARKET INPUT
  • 11. Telah dibentuk tim pengelola katalog elektronik lokal Kinerja Tim Pengelola e-Katalog Lokal Anggaran Pengelolaan e-Katalog Lokal Tim pengelola katalog elektronik lokal ditetapkan oleh pimpinan KLPBUBL Anggaran rencana kerja/kegiatan pengelolaan e-Katalog Lokal sebesar 20% dari anggaran UKPBJ Tersedia anggaran rencana kerja/kegiatan pengelolaan e-Katalog Lokal Tim pengelol katalog elektronik lokal telah memiliki rencana kerja/kegiatan Anggaran rencana kerja/kegiatan pengelolaan e-Katalog Lokal sebesar 40% dari anggaran UKPBJ Rencana kerja/kegiatan telah didukung dengan sumber daya yang memadai Anggaran rencana kerja/kegiatan pengelolaan e-Katalog Lokal sebesar 60% dari anggaran UKPBJ Efektivitas tim pengelola katalog elektronik lokal telah dievaluasi dan memuat saran perbaikan Anggaran rencana kerja/kegiatan pengelolaan e-Katalog Lokal sebesar 80% dari anggaran UKPBJ Parameter Parameter Rancangan indikator kinerja p3dn 5.0 MARKET INPUT
  • 12. Tidak ada kriteria khusus (PDN dan TKDN) bagi produk yang akan didaftarkan di katalog elektronik lokal Pemantauan atas produk yang tayang di katalog lokal baik itu PDN maupun TKDN Penerapan Manajemen Risiko dan Keberlangsungan Sudah ada pengaturan terhadap kriteria produk yang akan didaftarkan di katalog elektronik lokal salah satunya baik itu PDN atau TKDN Risiko yang telah diidentifikasi telah dianalisis dan termuat dalam peta risiko Telah dilakukan identifikasi risiko yang termuat dalam register risiko Sudah ada pengaturan terhadap kriteria produk yang akan didaftarkan di katalog elektronik lokal, yaitu PDN dan TKDN Telah disusun rencana tindak pengendalian atas risiko prioritas Kriteria baik PDN dan TKDN sudah diterapkan pada saat proses pendaftaran produk di katalog elektronik lokal Rencana Tindak Pengendalian dan keterjadian risiko telah dimonitoring secara berkala Sudah dilakukan evaluasi berkala atas penerapan kriteria tersebut Implementasi rencana tindak telah efektif memitigasi risiko ke dalam batas risk tolerance Parameter Parameter Rancangan indikator kinerja p3dn 5.0 MARKET PROCESS
  • 13. Sudah ada produk dari UMKM di wilayah pemda yang terdaftar dalam katalog elektronik lokal Produk Tayang pada Katalog Elektronik Lokal Transaksi dalam Katalog Elektronik Lokal Produk yang tayang di katalog elektronik lokal mencapai 20% berasal dari produk UMKM di wilayah pemda Transaksi di katalog elektronik lokal dalam tahun anggaran berjalan mencapai 5% dari total belanja pengadaan Telah terdapat realisasi transaksi di katalog elektronik lokal dalam tahun anggaran berjalan Produk yang tayang di katalog elektronik lokal mencapai 40% berasal dari produk UMKM di wilayah pemda Transaksi di katalog elektronik lokal dalam tahun anggaran berjalan mencapai 10% dari total belanja pengadaan Produk yang tayang di katalog elektronik lokal mencapai 60% berasal dari produk UMKM di wilayah pemda Transaksi di katalog elektronik lokal dalam tahun anggaran berjalan mencapai 20% dari total belanja pengadaan Produk yang tayang di katalog elektronik lokal mencapai 80% berasal dari produk UMKM di wilayah pemda Transaksi di katalog elektronik lokal dalam tahun anggaran berjalan mencapai 30% dari total belanja pengadaan Parameter Parameter Rancangan indikator kinerja p3dn 5.0 MARKET OUTPUT
  • 14. Jumlah kontribusi fiskal dari transaksi katalog elektronik lokal mencapai kurang dari 20% dari PAD Kontribusi Fiskal Katalog Elektronik Lokal Nilai PDN dari hasil transaksi katalog elektronik lokal Jumlah kontribusi fiskal dari transaksi katalog elektronik lokal mencapai 20% dari PAD Nilai PDN dalam transaksi katalog elektronik lokal telah mencapai 20% dari total transaksi Telah terdapat nilai PDN dalam transaksi di katalog elektronik lokal dalam tahun anggaran berjalan Jumlah kontribusi fiskal dari transaksi katalog elektronik lokal mencapai 40% dari PAD Nilai PDN dalam transaksi katalog elektronik lokal telah mencapai 40% dari total transaksi Jumlah kontribusi fiskal dari transaksi katalog elektronik lokal mencapai 60% dari PAD Nilai PDN dalam transaksi katalog elektronik lokal telah mencapai 60% dari total transaksi Jumlah kontribusi fiskal dari transaksi katalog elektronik lokal mencapai 80% dari PAD Nilai PDN dalam transaksi katalog elektronik lokal telah mencapai 80% dari total transaksi Parameter Parameter Rancangan indikator kinerja p3dn 5.0 MARKET OUTPUT
  • 15. SUPPLY Kebijakan telah disosialisasikan Kebijakan telah disahkan oleh Kepala Daerah Kebijakan telah diimplementasikan Kebijakan dievaluasi Hasil evaluasi digunakan dalam perbaikan kebijakan INPUT Anggaran program/kegiatan belum dialokasikan khusus untuk pembinaan produsen Anggaran Pembinaan Produsen Kebijakan pendorong supply PDN Anggaran program/kegiatan telah dialokasikan dan ditetapkan oleh pejabat berwenang Anggaran program/kegiatan telah dialokasikan, tetapi belum sepenuhnya direalisasikan Anggaran program/kegiatan telah dialokasikan dan direalisasikan 100% Anggaran program/kegiatan yang telah direalisasikan dievaluasi untuk perbaikan Parameter Parameter Rancangan indikator kinerja p3dn 5.0
  • 16. Kebijakan telah disosialisasikan Kebijakan telah disahkan oleh Kepala Daerah Kebijakan telah diimplementasikan Kebijakan dievaluasi Hasil evaluasi digunakan dalam perbaikan kebijakan Belum terdapat roadmap pengembangan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi Pelatihan penyedia/produsen produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi Kebijakan Insentif Sisi Supply Terdapat roadmap yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang Roadmap disertai dengan mekanisme pemantauan dan evaluasi efektivitasnya Telah disediakan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan roadmap tersebut Satu atau lebih kegiatan dalam roadmap yang dipandang signifikan telah dilaksanakan Parameter Parameter Rancangan indikator kinerja p3dn 5.0 SUPPLY INPUT
  • 17. Terdapat rencana penyelenggaraan Business Matching Penyelenggaraan Business Matching dengan mengundang penyedia/produsen Antisipasi Free Trade Agreement pada PBJ Pemerintah Rencana penyelenggaraan Business Matching telah disahkan oleh pegawai berwenang Rencana penyelenggaraan kegiatan antisipasi Free Trade Agreement pada PBJ Pemerintah telah disahkan oleh pegawai berwenang Terdapat rencana penyelenggaraan program/kegiatan terkait antisipasi Free Trade Agreement pada PBJ Pemerintah Rencana penyelenggaraan Business Matching disertai dengan mekanisme pemantauan dan evaluasi efektivitasnya Rencana penyelenggaraan antisipasi Free Trade Agreement pada PBJ Pemerintah disertai dengan mekanisme pemantauan dan evaluasi efektivitasnya Telah disediakan sumberdaya yang memadai untuk melaksanakan Business Matching Telah disediakan sumberdaya yang memadai untuk melaksanakan antisipasi Free Trade Agreement pada PBJ Pemerintah Satu atau lebih kegiatan dalam kebijakan yang dipandang signifikan telah dilaksanakan Satu atau lebih kegiatan dalam antisipasi Free Trade Agreement pada PBJ Pemerintah telah dilaksanakan Parameter Parameter SUPPLY Rancangan indikator kinerja p3dn 5.0 PROCESS
  • 18. Terdapat design kebijakan mengenai program kegiatan terkait kemudahan sertifikasi TKDN Kemudahan sertifikasi TKDN Kolaborasi dengan lembaga atau asosiasi industri lokal Rencana kegiatan telah disertai dengan uraian mengenai pelaksana serta peran, tugas, dan fungsinya Terdapat kolaborasi yang terjalin antara pemerintah daerah dengan industri lokal, namun masih terbatas pada beberapa program atau kegiatan P3DN Belum ada kolaborasi antara pemerintah daerah dan industri lokal Rencana kegiatan disertai dengan mekanisme pemantauan dan evaluasi Terdapat kolaborasi yang terjalin antara pemerintah daerah dengan lembaga/asosiasi industri lokal Telah disediakan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan kegiatan tersebut Telah disediakan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan kegiatan kolaborasi Satu atau lebih kegiatan terkait kemudahan sertifikasi telah dilaksanakan Terdapat mekanisme pemantauan dan evaluasi atas kegiatan kolaborasi Parameter Parameter SUPPLY Rancangan indikator kinerja p3dn 5.0 PROCESS
  • 19. Terdapat design kebijakan mengenai program kegiatan terkait kemudahan sertifikasi TKDN Verifikasi terhadap informasi yang disajikan penyedia/produsen atas capaian TKDN Pengadaan barang/jasa dari supplier lokal Rencana penyelenggaraan verifikasi terhadap informasi yang disajikan penyedia/produsen telah disahkan oleh pegawai berwenang Rendah (10% - 25%): Persentase pengadaan barang/jasa yang berasal dari supplier lokal masih rendah, menunjukkan adanya potensi untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri Sangat rendah (<10%): Persentase pengadaan barang/jasa yang berasal dari supplier lokal sangat rendah, menunjukkan ketergantungan yang tinggi pada supplier non- lokal atau impor Rencana penyelenggaraan verifikasi terhadap informasi yang disajikan penyedia/produsen disertai dengan mekanisme pemantauan dan evaluasi efektivitasnya Sedang (26% - 50%): Persentase pengadaan barang/jasa yang berasal dari supplier lokal mencapai tingkat sedang, menunjukkan adanya upaya untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, namun masih terdapat ruang untuk peningkatan lebih lanjut Telah disediakan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan verifikasi terhadap informasi yang disajikan penyedia/produsen Tinggi (51% - 75%): Persentase pengadaan barang/jasa yang berasal dari supplier lokal mencapai tingkat tinggi, menunjukkan keterlibatan yang kuat dalam penggunaan produk dalam negeri Satu atau lebih kegiatan dalam rencana penyelenggaraan verifikasi terhadap informasi yang disajikan penyedia/produsen telah dilaksanakan Sangat Tinggi (>75%): Persentase pengadaan barang/jasa yang berasal dari supplier lokal sangat tinggi, menunjukkan komitmen yang kuat dalam penggunaan produk dalam negeri dan dukungan terhadap perekonomian lokal. Parameter Parameter Rancangan indikator kinerja p3dn 5.0 SUPPLY OUTPUT