Dokumen tersebut membahas tentang administrasi pembangunan nasional Indonesia yang mencakup siklus manajemen pembangunan seperti perencanaan, anggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Dokumen tersebut juga membahas tentang sistem perencanaan pembangunan nasional Indonesia serta korupsi sebagai masalah yang dihadapi."
Perbandingan Sistem Administrasi NegaraSiti Sahati
Dokumen tersebut membahas tentang perbandingan sistem administrasi negara. Secara singkat, dokumen menjelaskan pentingnya melakukan perbandingan SAN untuk memahami sistem yang berlaku di negara lain, mendefinisikan model administrasi substantif dan formal, serta membedakan teori deskriptif dan preskriptif dalam kajian administrasi negara.
Dokumen tersebut membahas tentang konsep dasar ekonomi publik dan peran pemerintah dalam perekonomian. Secara ringkas, ekonomi publik mempelajari aktivitas pemerintah dalam menyediakan barang dan jasa publik serta alternatif pendanaannya, seperti pajak dan pinjaman. Pemerintah juga berperan dalam alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, dan stabilisasi perekonomian.
Dokumen tersebut membahas tentang masalah-masalah yang terkait dengan otonomi daerah di Indonesia, termasuk perbedaan konsep desentralisasi dan dekonsentrasi, daerah otonom dan wilayah administratif, serta manfaat dan tantangan pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan pengalaman berbagai negara.
Dokumen tersebut membahas tentang administrasi pembangunan nasional Indonesia yang mencakup siklus manajemen pembangunan seperti perencanaan, anggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Dokumen tersebut juga membahas tentang sistem perencanaan pembangunan nasional Indonesia serta korupsi sebagai masalah yang dihadapi."
Perbandingan Sistem Administrasi NegaraSiti Sahati
Dokumen tersebut membahas tentang perbandingan sistem administrasi negara. Secara singkat, dokumen menjelaskan pentingnya melakukan perbandingan SAN untuk memahami sistem yang berlaku di negara lain, mendefinisikan model administrasi substantif dan formal, serta membedakan teori deskriptif dan preskriptif dalam kajian administrasi negara.
Dokumen tersebut membahas tentang konsep dasar ekonomi publik dan peran pemerintah dalam perekonomian. Secara ringkas, ekonomi publik mempelajari aktivitas pemerintah dalam menyediakan barang dan jasa publik serta alternatif pendanaannya, seperti pajak dan pinjaman. Pemerintah juga berperan dalam alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, dan stabilisasi perekonomian.
Dokumen tersebut membahas tentang masalah-masalah yang terkait dengan otonomi daerah di Indonesia, termasuk perbedaan konsep desentralisasi dan dekonsentrasi, daerah otonom dan wilayah administratif, serta manfaat dan tantangan pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan pengalaman berbagai negara.
Sistem administrasi negara merupakan kerangka konseptual untuk memahami administrasi negara sebagai sistem yang terbuka dan kompleks. Sistem ini terdiri dari berbagai komponen yang saling berinteraksi dan terpengaruh oleh lingkungan seperti sistem politik dan ekonomi. Administrasi negara memiliki karakteristik sebagai sistem terbuka yang mentransformasikan masukan menjadi keluaran dan terus beradaptasi dengan lingkungannya.
1. Administrasi publik adalah studi tentang organisasi pemerintah, kebijakan publik, dan pelayanan masyarakat. 2. Lokus administrasi publik adalah organisasi publik seperti lembaga pemerintah dan nonpemerintah. 3. Fokus administrasi publik adalah kepentingan dan urusan masyarakat umum.
Dokumen tersebut membahas tentang filsafat dan metodologi ilmu pemerintahan. Terdapat beberapa poin penting yaitu karakteristik berpikir filsafat yang menyeluruh, sistematis, mendasar, integral dan obyektif. Juga dibahas mengenai macam-macam aliran filsafat dan pendekatan berpikir filsafat seperti ontologi, deontologi, dan epistemologi. Selain itu, dibahas pula struktur ilmu pemerintahan, k
Sistem sosial didukung oleh unsur-unsur seperti norma, peran, status, posisi, situs, dan lingkungan yang membentuk masyarakat. Analisis sosiologi dapat bersifat idiografis maupun nomotetis tergantung pada pendekatan kasusnya. Teori kontrak sosial menjelaskan asal-usul pemerintahan yang didirikan berdasarkan persetujuan rakyat untuk mendapatkan perlindungan.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas beberapa paradigma dan teori sosial seperti paradigma Kuhn, paradigma fakta sosial Durkheim, teori fungsional Parsons, teori konflik Marx dan Weber, paradigma definisi sosial Weber, serta paradigma perilaku sosial Skinner.
2. Beberapa teori tersebut membahas konsep paradigma, revolusi ilmu pengetahuan, struktur sosial, lembaga sosial, teori struktural fungsional
Dokumen tersebut memberikan penjelasan tentang definisi negara, pemerintah, komponen negara, sistem pemerintahan, lembaga-lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah, serta hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang konsep governance dan good governance. Governance dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan publik, sedangkan good governance merupakan penggunaan wewenang secara efektif dan transparan untuk mengelola sumber daya negara guna kesejahteraan masyarakat. Dokumen tersebut juga menjelaskan prinsip-prinsip good governance seperti akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat.
Tiga kalimat berikut merangkum dokumen tersebut:
Dokumen tersebut membahas hubungan ilmu administrasi dengan ilmu-ilmu lain seperti politik, ekonomi, psikologi, sosiologi, dan antropologi. Ilmu-ilmu tersebut memberikan sumbangan teori untuk memahami fenomena sosial dan kerjasama organisasi. Administrasi juga saling melengkapi dengan ilmu-ilmu tersebut dalam pengelolaan organisasi dan pencapaian tujuan
Ilmu Pemerintahan merupakan Jurusan klasik di Indonesia dan ini sangat jarang ditemukan di dunia bahkan. Meskipun begitu perdebatan tentang ranah ilmu di ilmu pemerintahan merupakan sesuatu yang menarik dibahas. Metodologi ilmu pemerintahan hadir untuk mengupas bagaimana ilmu pemerintahan dan fokus penelitian-penelitiannya.
SRI SUWANTI - PERBANDINGAN PEMERINTAHAN Sri Suwanti
Pengertian perbandingan pemerintahan adalah menyejajarkan unsur-unsur pemerintahan baik dalam arti luas maupun sempit untuk mendapatkan persamaan dan perbedaan dengan menggunakan alat perbandingan. Studi ini bertujuan memahami sistem pemerintahan dan manfaatnya untuk mengembangkan sistem yang sesuai. Terdapat berbagai pendekatan seperti institusional, perilaku, pascaperilaku, dan kebudayaan politik.
Dokumen tersebut membahas konsep pengembangan ekonomi lokal melalui pendekatan heksagonal yang melibatkan kelompok sasaran, proses manajemen, faktor lokasi, keterkaitan dan fokus kebijakan, serta pembangunan berkelanjutan.
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYAFajar Dolly
Tiga aktor utama dalam good governance yaitu negara, swasta, dan masyarakat madani. Negara bertugas membuat kebijakan dan mengatur lingkungan politik, swasta menjalankan bisnis dan menciptakan lapangan kerja, sedangkan masyarakat madani berperan mengawasi pemerintah dan mewakili aspirasi rakyat. Ketiga aktor saling berinteraksi untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.
Dokumen tersebut berisi profil singkat Prof. Dr. Ermaya S. yang mencakup informasi tentang latar belakang pendidikan, jabatan, pengalaman kerja, dan prestasi yang telah diraih. Profil ini memberikan gambaran umum tentang karir akademik dan kepemimpinan yang telah ditempuh oleh Prof. Dr. Ermaya S. selama bertahun-tahun.
Sistem administrasi negara merupakan kerangka konseptual untuk memahami administrasi negara sebagai sistem yang terbuka dan kompleks. Sistem ini terdiri dari berbagai komponen yang saling berinteraksi dan terpengaruh oleh lingkungan seperti sistem politik dan ekonomi. Administrasi negara memiliki karakteristik sebagai sistem terbuka yang mentransformasikan masukan menjadi keluaran dan terus beradaptasi dengan lingkungannya.
1. Administrasi publik adalah studi tentang organisasi pemerintah, kebijakan publik, dan pelayanan masyarakat. 2. Lokus administrasi publik adalah organisasi publik seperti lembaga pemerintah dan nonpemerintah. 3. Fokus administrasi publik adalah kepentingan dan urusan masyarakat umum.
Dokumen tersebut membahas tentang filsafat dan metodologi ilmu pemerintahan. Terdapat beberapa poin penting yaitu karakteristik berpikir filsafat yang menyeluruh, sistematis, mendasar, integral dan obyektif. Juga dibahas mengenai macam-macam aliran filsafat dan pendekatan berpikir filsafat seperti ontologi, deontologi, dan epistemologi. Selain itu, dibahas pula struktur ilmu pemerintahan, k
Sistem sosial didukung oleh unsur-unsur seperti norma, peran, status, posisi, situs, dan lingkungan yang membentuk masyarakat. Analisis sosiologi dapat bersifat idiografis maupun nomotetis tergantung pada pendekatan kasusnya. Teori kontrak sosial menjelaskan asal-usul pemerintahan yang didirikan berdasarkan persetujuan rakyat untuk mendapatkan perlindungan.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas beberapa paradigma dan teori sosial seperti paradigma Kuhn, paradigma fakta sosial Durkheim, teori fungsional Parsons, teori konflik Marx dan Weber, paradigma definisi sosial Weber, serta paradigma perilaku sosial Skinner.
2. Beberapa teori tersebut membahas konsep paradigma, revolusi ilmu pengetahuan, struktur sosial, lembaga sosial, teori struktural fungsional
Dokumen tersebut memberikan penjelasan tentang definisi negara, pemerintah, komponen negara, sistem pemerintahan, lembaga-lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah, serta hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang konsep governance dan good governance. Governance dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan publik, sedangkan good governance merupakan penggunaan wewenang secara efektif dan transparan untuk mengelola sumber daya negara guna kesejahteraan masyarakat. Dokumen tersebut juga menjelaskan prinsip-prinsip good governance seperti akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat.
Tiga kalimat berikut merangkum dokumen tersebut:
Dokumen tersebut membahas hubungan ilmu administrasi dengan ilmu-ilmu lain seperti politik, ekonomi, psikologi, sosiologi, dan antropologi. Ilmu-ilmu tersebut memberikan sumbangan teori untuk memahami fenomena sosial dan kerjasama organisasi. Administrasi juga saling melengkapi dengan ilmu-ilmu tersebut dalam pengelolaan organisasi dan pencapaian tujuan
Ilmu Pemerintahan merupakan Jurusan klasik di Indonesia dan ini sangat jarang ditemukan di dunia bahkan. Meskipun begitu perdebatan tentang ranah ilmu di ilmu pemerintahan merupakan sesuatu yang menarik dibahas. Metodologi ilmu pemerintahan hadir untuk mengupas bagaimana ilmu pemerintahan dan fokus penelitian-penelitiannya.
SRI SUWANTI - PERBANDINGAN PEMERINTAHAN Sri Suwanti
Pengertian perbandingan pemerintahan adalah menyejajarkan unsur-unsur pemerintahan baik dalam arti luas maupun sempit untuk mendapatkan persamaan dan perbedaan dengan menggunakan alat perbandingan. Studi ini bertujuan memahami sistem pemerintahan dan manfaatnya untuk mengembangkan sistem yang sesuai. Terdapat berbagai pendekatan seperti institusional, perilaku, pascaperilaku, dan kebudayaan politik.
Dokumen tersebut membahas konsep pengembangan ekonomi lokal melalui pendekatan heksagonal yang melibatkan kelompok sasaran, proses manajemen, faktor lokasi, keterkaitan dan fokus kebijakan, serta pembangunan berkelanjutan.
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYAFajar Dolly
Tiga aktor utama dalam good governance yaitu negara, swasta, dan masyarakat madani. Negara bertugas membuat kebijakan dan mengatur lingkungan politik, swasta menjalankan bisnis dan menciptakan lapangan kerja, sedangkan masyarakat madani berperan mengawasi pemerintah dan mewakili aspirasi rakyat. Ketiga aktor saling berinteraksi untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.
Dokumen tersebut berisi profil singkat Prof. Dr. Ermaya S. yang mencakup informasi tentang latar belakang pendidikan, jabatan, pengalaman kerja, dan prestasi yang telah diraih. Profil ini memberikan gambaran umum tentang karir akademik dan kepemimpinan yang telah ditempuh oleh Prof. Dr. Ermaya S. selama bertahun-tahun.
Bab 1-10 membahas 10 prinsip utama dalam buku tersebut, diantaranya pemerintahan katalis, pemerintahan berorientasi masyarakat, pemerintahan kompetitif, pemerintahan bermisi, pemerintahan berorientasi hasil, dan pemerintahan berorientasi pelanggan. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan dengan mengubah sistem birokrasi yang kaku menjadi lebih fleksibel dan
Dokumen tersebut membahas tentang perbedaan antara filsafat hukum dan teori hukum, pengertian filsafat hukum, bagian-bagian filsafat, aliran-aliran hukum seperti hukum alam, positivisme hukum, mazhab sejarah, dan konsep-konsep sosiologi hukum.
Aliran Ekonomi Makro dan Pokok-pokok PemikirannyaYuca Siahaan
Dokumen tersebut membahas beberapa teori utama dalam kajian makroekonomi seperti teori pertumbuhan ekonomi, pengangguran, inflasi, permintaan uang, penawaran uang, dan pasar tenaga kerja. Beberapa aliran pemikiran ekonomis seperti klasik, neo-klasik, Keynes, dan Marx dibandingkan dalam penjelasan konsep-konsep tersebut.
Kondisi Masyarakat Indonesia pada Masa Penjajahan.dinailmikamila
Kondisi masyarakat Indonesia selama masa penjajahan ditandai dengan eksploitasi tanah dan sumber daya alam oleh penjajah Barat dan Jepang. Berbagai sistem ekonomi seperti cultuurstelsel dan politik ekonomi liberal menyebabkan kemiskinan dan penderitaan bagi rakyat. Penjajah juga menerapkan berbagai kebijakan untuk mengendalikan rakyat seperti kerja paksa dan larangan organisasi.
El documento presenta resúmenes breves de series y caricaturas populares como Los Simpson, South Park, Bob Esponja y ALF, destacando que entretienen a niños y adultos por igual y a menudo dejan mensajes positivos o enseñanzas a través de sus aventuras.
The document analyzes advertisements for Sean John and Paris Hilton fragrances. For the Sean John ad, it notes that Sean John is sitting with two women to imply the fragrance will attract girls. His posture conveys strength and his eyes look bold. The Paris Hilton ad features her in a corset to attract men to the product and imply it can help men attract women like her. The bottle stands out against the pale background. Both ads aim to sell an luxurious lifestyle and imply the fragrances will help the buyer attract women and experience that type of lifestyle.
Primary research consists of collecting original data through surveys, interviews, observations, or focus groups to understand different peoples' opinions. There are many types of primary research that can be conducted through in-person or remote methods like telephone and mail surveys. Primary research provides reliable and original data by allowing researchers to collect a wide range of information directly from participants.
The advertisement features Sean Jean sitting shirtless on a bed with two women to suggest that wearing the fragrance will attract many partners. It also shows Paris Hilton in a corset to imply the perfume can help men attract women like her. The black and white image of Sean Jean draws attention to his eyes, and the brown font makes the fragrance name stand out. The advertisement aims to sell a luxurious lifestyle and imply the perfume can help users attract desirable partners.
We are pleased to inform you that our school newsletter Udgam Matters for February-March is online now.
Read and enjoy Emotive Expressions showcasing the enchanting writings of our budding writers and also some radiant reflections of our teachers. While you try your hand at Fun Zone and enjoy the creativity of our artists, do not forget to fill in the feedback form relating to the school year 2014-15 which has just ended.
Enjoy and let us know your views by writing in to newsletter@udgamschool.com
This document provides an overview of social science theories and concepts. It discusses the definition and components of science, the differences between social sciences and political science, key concepts like society, community, social status and roles, and theories of social change. It outlines topics like social order and control, social stratification, and factors that influence social change. The document concludes by assigning students a writing task to discuss the benefits of understanding social science theories for professionals working in public administration.
Презентация, посветена на колегите от курса по Електронна Търговия, и техните успехи в курса. ЦПО към "Матев-строй" ЕООД, www.Kursove123.com. Благодарим Ви, че бяхме заедно!
LIBIA IMÁGENES DE LA GUERRA CON ESTADOS UNIDOS : OPERACIÓN AMANECER Suxyer
La Unión Europea ha acordado un embargo petrolero contra Rusia en respuesta a la invasión de Ucrania. El embargo prohibirá las importaciones marítimas de petróleo ruso a la UE y pondrá fin a las entregas a través de oleoductos dentro de seis meses. Esta medida forma parte de un sexto paquete de sanciones de la UE destinadas a aumentar la presión económica sobre Moscú y privar al Kremlin de fondos para financiar su guerra.
Jim Peiser - Establishing Optimal Terms of Service and Privacy Policiesregistechaccelerator
The document discusses legal issues around terms of service and privacy policies for websites. It provides examples from TwitPic and Foursquare's policies and highlights key areas to address, such as content ownership, termination of service, indemnity, and privacy of user information, especially regarding laws in California. The document emphasizes crafting policies that balance user rights with business needs and clearly spelling out expectations and limitations of liability.
This document discusses the key elements used to market perfumes which include featuring a celebrity's image, the perfume name and brand name/slogan displayed on the perfume bottle along with the celebrity's image and sometimes the brand name/slogan.
Dokumen tersebut membahas tentang teori pembaharuan pemerintahan sebagai bahan matrikulasi mahasiswa S2 dan S3 IPDN. Dokumen ini menjelaskan tujuan instruksional khusus mata kuliah ini serta garis besar materi perkuliahan yang mencakup berbagai teori pemerintahan dari klasik hingga kontemporer."
Teks tersebut membahas penggunaan teori dan kerangka teori dalam penelitian pendidikan matematika. Ia menjelaskan bahwa teori beroperasi pada tingkat yang berbeda dan berfungsi untuk tujuan yang berbeda, serta menekankan pentingnya memiliki kerangka teori yang memadai untuk penelitian pendidikan matematika. Teks tersebut juga membahas hubungan antara teori dan penelitian serta peran kerangka teori dalam memberi perspektif
1. Dokumen tersebut membahas tentang pengertian ilmu dan teori dalam komunikasi. Ilmu komunikasi didefinisikan sebagai pengetahuan tentang peristiwa komunikasi yang diperoleh secara sistematis dan dapat diuji kebenarannya.
2. Teori komunikasi adalah konseptualisasi tentang fenomena komunikasi dalam kehidupan manusia yang dapat menjelaskan produksi, proses, dan pengaruh sistem tanda dan lambang.
3. Ter
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai dosen bernama Prof. Dr. Abdul Hakim yang mengajar di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, serta menjelaskan konsep-konsep dasar ilmu pengetahuan seperti ilmu, pengetahuan, komponen-komponen pembangun ilmu, dan metode ilmiah.
Teori hukum membahas berbagai pengertian dan pendekatan terhadap hukum, meliputi filsafat hukum, teori-teori hukum, pengembangan hukum teoretik dan praktik, serta masalah-masalah fundamental dalam hukum."
Paradigma penelitian merupakan kerangka berpikir yang menjelaskan bagaimana cara pandang peneliti terhadap fakta kehidupan sosial dan perlakuan peneliti terhadap ilmu atau teori.
Teori komunikasi adalah penjelasan sistematis tentang fenomena komunikasi yang bertujuan untuk menjelaskan, memprediksi, dan mengontrol fenomena tersebut. Teori komunikasi memiliki karakteristik seperti menjelaskan peristiwa yang berulang, bersifat spesifik dan terbatas, serta berfungsi untuk menjelaskan, mengontrol, dan memprediksi fenomena komunikasi. Teori komunikasi penting untuk memahami proses dan has
[Metpen pgsd2015] 3. metode penelitian 2,3,12 (kelompok 5)Ida Susanti
Dokumen tersebut membahas tentang proses penelitian kuantitatif yang meliputi penentuan masalah, variabel, dan paradigma penelitian. Langkah pertama adalah menentukan masalah penelitian berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, kemudian merumuskan masalah dan menentukan variabel-variabel yang akan diteliti untuk menjawab masalah penelitian. Langkah selanjutnya adalah menentukan kerangka berpikir atau parad
Makalah ini membahas tiga teori administrasi dan organisasi, yaitu teori klasik, modern, dan post-modern. Teori klasik berfokus pada efisiensi dan humanisme, sedangkan teori modern melihat hubungan antara organisasi dan lingkungan. Teori post-modern menolak asumsi keteraturan dan kebenaran universal dari teori sebelumnya.
Analisis dan interpretasi data kualitatif.pdffatum ahmad
Teks ini membahas pendekatan Grounded Theory dan pengekodan dalam analisis data kualitatif. Secara ringkas:
1. Grounded Theory adalah pendekatan yang membangun teori dari data empiris melalui analisis induktif, bukan deduktif.
2. Pengekodan meliputi tiga tahap yaitu pengekodan terbuka, paksi, dan terpilih untuk menganalisis dan membangun teori dari data.
3. Teknik ini membantu penyelidik mengembang
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian penelitian. Beberapa poin penting yang dijelaskan antara lain penelitian bukan hanya mengumpulkan informasi atau memindahkan fakta, tetapi juga membutuhkan proses berpikir sistematis dan terkendali untuk menemukan kebenaran ilmiah mengenai suatu masalah. Dokumen ini juga menjelaskan beberapa pengertian salah tentang penelitian.
Jadwal mata kuliah dan dosen pendamping untuk program studi Ilmu Pemerintahan diuraikan dalam tabel dua kolom yang berisi nomor hari, tanggal, waktu, mata kuliah, dan nama dosen. Mata kuliah yang diajarkan antara lain Kepemimpinan Indonesia, Teori Ilmu Sosial, Teori Pembaharuan Pemerintahan, Filsafat Pemerintahan, Ilmu Pemerintahan, Metodologi Ilmu Pemerintahan, dan Penelitian Pemerintahan.
Jadwal mata kuliah dan dosen pendamping untuk program studi Ilmu Pemerintahan pada semester genap tahun 2013. Mencakup 4 mata kuliah yaitu Kepemimpinan Indonesia, Teori Ilmu Sosial, Teori Pembaharuan Pemerintahan, dan Filsafat Pemerintahan yang diampu oleh beberapa profesor dan dosen.
1. Dokumen membahas metodologi ilmu pemerintahan dan interelasi antara aktivitas, metode, dan pengetahuan dalam ilmu pemerintahan
2. Diuraikan karakteristik ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang rasional, logis, objektif, terbuka, universal, dan sistematis
3. Sejarah perkembangan ilmu pemerintahan dibedakan antara masa Romawi Kuno, Abad Pertengahan, Renaissance, masa klasik, masa modern di berbagai negara.
Kepemimpinan dapat berupa formal maupun informal. Kepemimpinan formal didasarkan pada otoritas jabatan seseorang, sedangkan kepemimpinan informal bersumber dari pengaruh seseorang di kalangan pengikutnya. Buku ini membahas berbagai pendekatan dalam memahami kepemimpinan, antara lain sebagai proses pengaruh, kepribadian, seni meyakinkan, hubungan kekuasaan, dan sarana pencapaian tujuan.
1. This document discusses several theories in social sciences, including theories of social change, modernization, and dependency.
2. It covers concepts like status, roles, social groups, stratification, and factors that cause planned and unplanned social change.
3. Several theories of social change are mentioned, such as Talcott Parsons' theory of dynamic equilibrium, Ogburn's theory of cultural lag, and Rogers' model of the diffusion of innovations.
Dokumen tersebut merangkum biografi singkat Prof. Dr. Drs. H. I Nyoman Sumaryadi, M.Si selaku Rektor IPDN dan materi kuliah perdana Program Doktor Ilmu Pemerintahan di IPDN. Dokumen ini juga membahas tentang persyaratan minimal untuk menjadi kader pimpinan dan birokrasi yang handal seperti kompetensi kepemimpinan, kemampuan profesional, komitmen, dan penguasaan berbagai teori.
Teks tersebut membahas tiga era perkembangan pemikiran manusia, yaitu era berfikir mitos di mana manusia tidak otonom dan dipengaruhi kekuatan di luar diri, era transformasi dari mitos ke logos di mana mulai muncul keinginan untuk berfikir secara mandiri dan mencari hubungan sebab akibat, serta era praktis rasional di mana pemikiran mulai mencari substansi dan aplikasi.
Mattrikulasi doktor statistik1 - bambang - 1 juni 2013pumdatin
Dokumen tersebut membahas mengenai analisis korelasi dan regresi antara berbagai variabel. Terdapat tabel-tabel yang menunjukkan hubungan antara agama, partai politik, status sosial dan aspirasi, serta hubungan antara pendidikan, kondite dan nilai-nilai lainnya. Juga dibahas mengenai koefisien korelasi, interval tingkat hubungan, dan rumus-rumus regresi linier berganda.
Dokumen ini membahas tentang penelitian pemerintahan. Terdapat beberapa masalah yang diangkat dalam penelitian pemerintahan seperti perubahan sosial, teknologi, dan ilmu pengetahuan serta pengalaman akademik. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan data, teori, dan nalar. Penelitian pemerintahan bertujuan untuk menemukan solusi masalah secara efektif dan re
2. TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS
• Setelah mengikuti mata kuliah ini, para mahasiswa diharapkan dapat
memahami perkembangan teori ilmu pemerintahan, mulai dari yang
klasik sampai yang kontemporer.
• Setelah mengikuti mata kuliah ini, para mahasiswa diharapkan dapat
menggunakan teori perkembangan pemerintahan sebagai alat analisis
untuk melakukan penelitian pemerintahan (untuk mahasiswa S2)
ataupun sebagai embrio penyusunan teori baru (bagi mahasiswa S3).
• Setelah mengikuti mata kuliah ini, para mahasiswa diharapkan dapat
memiliki landasan yang cukup untuk mendalami ilmu dan praktek
pemerintahan, serta dapat memahami berbagai materi perkuliahan yang
berisi pendalaman substansi ilmu pemerintahan.
3. GARIS BESAR MATERI PERKULIAHAN
1. MEMBAHAS MENGENAI PENGERTIAN TEORI, TEORI
PEMBAHARUAN, SERTA TEORI PERUBAHAN SOSIAL,
2. MEMBAHAS MENGENAI PERKEMBANGAN DEMOKRATISASI DAN
DESENTRALISASI, MULAI DARI GELOMBANG KE- I SD GELOMBANG KE
IV.
3. MEMBAHAS PERKEMBANGAN TEORI PEMERINTAHAN DARI MASHAB
KLASIK SAMPAI MASHAB KONTEMPORER.
4. MEMBAHAS TENTANG PEMERINTAHAN DI BERBAGAI NEGARA.
5. MEMBAHAS TENTANG PERKEMBANGAN DESENTRALISASI DI
INDONESIA BESERTA TEORI YANG MELANDASINYA.
6. MEMBAHAS TENTANG PERKEMBANGAN PEMERINTAHAN DAERAH DI
INDONESIA BESERTA TEORI YANG MELANDASINYA.
4. A. MEMAHAMI TEORI
1. Theory dari kata theoria (Ancient Greek) = looking at, viewing,
2. Theory as opposed to action, or contrasted to “practice”.
3. Theory as a tool of analysis.
4. Scientific theory = refer to a proposed explanation of empirical
phenomena
made in a way consist with scientific method.
5. Theory = provide empirical support (“verify”) or empirically
contradict (“falsify”).
5. • THEORIES ARE ANALYTICAL TOOLS FOR UNDERSTANDING, EXPLAINING, AND MAKING
PREDICTIONS ABOUT A GIVEN SUBJECT MATTER.
(Source : en. Wikipedia.org/wiki/Theory).
- TOOLS FOR UNDERSTANDING
- TOOLS FOR EXPLAINING == A GIVEN SUBJECT MATTER
- TOOLS FOR MAKING PREDICTIONS
* TOOLS FOR UNDERSTANDING, TERUTAMA DIGUNAKAN UNTUK
PENELITIAN YANG BERSIFAT DESKRIPTIF.
* TOOLS FOR EXPLAINING, TERUTAMA DIGUNAKAN UNTUK PENELITIAN
YANG BERSIFAT EKSPLANATORIS (BICARA PENGARUH, HUBUNGAN, PERBANDINGAN)
* TOOLS FOR MAKING PREDICTIONS, TERUTAMA DIGUNAKAN UNTUK PENELITIAN
EKSPLORATORIS (STUDI KEMUNGKINAN, PROYEKSI MODEL, DLSB)
6. • TEORI ADALAH SERANGKAIAN PROPOSISI YANG MENJELASKAN
HUBUNGAN KAUSALITAS MENGENAI SUBYEK TERTENTU.
HUBUNGAN KAUSALITAS = HUBUNGAN SEBAB-AKIBAT
JIKA………., MAKA (PERNYATAAN HIPOTETIS)
• PROPOSISI = KALIMAT YANG DISAMPAIKAN
= HIMPUNAN TERM (KATA YANG MEMILIKI MAKNA
TERTENTU)
7. Theory X dari Douglas McGregor
• In this theory, which has been proven counter effective in most modern
practicemanagement assumes employees are inherently lazy and will
avoid work if they can and that they inherently dislike work. As a result
of this, management believes that workers need to be closely supervised
and comprehensive systems of controls developed. A hierarchical
structure is needed with narrow span of control at each and every level.
According to this theory, employees will show little ambition without an
enticing incentive program and will avoid responsibility whenever they
can.
(Source : en.wikipedia.org/wiki/Theory_X_and_Theory_Y).
8. Theory Y dari Douglas McGregor
• In this theory, management assumes employees may be ambitious and
self-motivated and exercise self-control. It is believed that employees
enjoy their mental and physical work duties. According to them work is
as natural as play. They possess the ability for creative problem
solving, but their talents are underused in most organizations. Given the
proper conditions, theory Y managers believe that employees will learn
to seek out and accept responsibility and to exercise self-control and
self-direction in accomplishing objectives to which they are committed.
A Theory Y manager believes that, given the right conditions, most
people will want to do well at work. They believe that the satisfaction of
doing a good job is a strong motivation.
• (Source : en.wikipedia.org/wiki/Theory_X_and_Theory_Y).
10. LOGICAL FRAMEWORK THINKING
GRAND THEORY : teori birokrasi dari Max Weber, Dwight
Waldo dlsb.
MIDDLE RANGE THEORY : teori birokrasi pemerintahan
PAROCHIAL THEORY : teori birokrasi pemerintahan di
Indonesia
SUPPOSITION : gambaran fakta di lokasi penelitian yang
dijadikan pengandaian-pengandaian
11. LOGICAL FRAMEWORK THINKING
GRAND THEORY : teori konflik ( Karl Marx, Emile Durkheim, C.
Wright Mills dlsb)
MIDDLE RANGE THEORY : teori konflik di bidang pemerintahan
PAROCHIAL THEORY : teori konflik pemerintahan di Indonesia
SUPPOSITION : gambaran fakta di lokasi penelitian yang
dijadikan pengandaian-pengandaian
12. • Middle-range theory, developed by Robert K. Merton, is an approach to
sociological theorizing aimed at integrating theory and empirical research.
It is currently the de facto dominant approach to sociological theory
construction,[1] especially in the United States. Middle-range theory starts
with an empirical phenomenon (as opposed to a broad abstract entity like
the social system) and abstracts from it to create general statements that
can be verified by data.[2] This approach stands in contrast to the earlier
"grand" theorizing of social theory, such as functionalism and many
conflict theories. Raymond Boudon has argued that "middle-range theory"
is the same concept that most other sciences simply call 'theory'.[3] The
analytical sociology movement has as its aim the unification of such
theories into a coherent paradigm at a greater level of abstraction.
13. • The term "middle-range theory" does not refer to a specific theory, but is
rather an approach on theory construction. Raymond Boudon defines
middle-range theory as a commitment to two ideas. The one is
positive, and describes what such theories should do: sociological
theories, like all scientific theories, should aim to consolidate otherwise
segregated hypotheses and empirical regularities; "if a 'theory' is valid, it
'explains' and in other words 'consolidates' and federates empirical
regularities which on their side would appear otherwise segregated." The
other is negative, and it relates to what theory cannot do: "it is hopeless
and quixotic to try to determine the overarching independent variable
that would operate in all social processes, or to determine the essential
feature of social structure, or to find out the two, three, or four couples of
concepts ... that would be sufficient to analyze all social phenomena".[3]
14. Gambar : Isi Limas Ilmu
Sumber : C.A. Van Peursen, Susunan Ilmu
Pengetahuan, 1989
Teori
Hukum
Hipotesis
Definisi – definisi
Klasifikasi dan Pembentukan
pengertian
Data
15. B. PENGERTIAN DAN JENIS-JENIS TEORI
• Theory is a :contemplative and rational type of abstract or generalizing thinking, or the
results of such thinking. Depending on the context, the results might for example
include generalized explanations of how nature works, or even how divine or
metaphysical matters are thought to work. The word has its roots in ancient Greek, but
in modern use it has taken on several different related meanings.
• In modern science, the term "theory" refers to scientific theories, a well-confirmed type
of explanation of nature, made in a way consistent with scientific method, and fulfilling
the criteria required by modern science. Such theories are described in such a way that
any scientist in the field is in a position to understand and either provide empirical
support ("verify") or empirically contradict ("falsify") it. Scientific theories are the most
reliable, rigorous, and comprehensive form of scientific knowledge,[2] in contrast to
more common uses of the word "theory" that imply that something is unproven or
speculative (which is better defined by the word 'hypothesis').[3] Scientific theories are
also distinguished from hypotheses, which are individual empirically testable
conjectures, and scientific laws, which are descriptive accounts of how nature will
behave under certain conditions.[4]
(Source : en.wikipedia.org/wiki/Theory).
16. • Definition of THEORY :
1) the analysis of a set of facts in their relation to one another
• 2) abstract thought : speculation
• 3)the general or abstract principles of a body of fact, a science, or an art <music theory>
• 4) a : a belief, policy, or procedure proposed or followed as the basis of action <her
method is based on the theory that all children want to learn>
b : an ideal or hypothetical set of facts, principles, or circumstances —often
used in the phrase in theory <in theory, we have always advocated
freedom for all>
• 5 a plausible or scientifically acceptable general principle or body of principles offered
to explain phenomena <the wave theory of light>
• 6 a : a hypothesis assumed for the sake of argument or investigation.
• b : an unproved assumption : conjecture
c : a body of
theorems presenting a concise systematic view of a subject <theory of equations>
(Sumber : www.merriam-webster.com/dictionary/theory).
17. C. TEORI PERUBAHAN SOSIAL
• Hanya ada satu yang pasti di dunia ini yakni PERUBAHAN.
• Tidak ada yang dapat menghentikan perubahan.
• Langkah yang paling bijaksana adalah mengantipasi datangnya
perubahan, dengan cara memanipulasi atau menghambat
kedatangannya, atau pada satu sisi justru mempercepat datangnya
perubahan..
• Perubahan dapat dilihat dari berbagai dimensi yakni :
a. dimensi bentuk;
b. dimensi kecepatan;
c. dimensi tahapan;
d. dimensi isi/cakupan.
18. Prominent theories of social change
• Hegelian: The classic Hegelian dialectic model of change is based on the
interaction of opposing forces. Starting from a point of momentary stasis, Thesis
countered by Antithesis first yields conflict, then it subsequently results in a new
Synthesis.
• Marxist: Marxism presents a dialectical and materialist concept of history;
Humankind's history is a fundamental struggle between social classes.
• Kuhnian: The philosopher of science, Thomas Kuhn argues in The Structure of
Scientific Revolutions with respect to the Copernican Revolution that people are
unlikely to jettison an unworkable paradigm, despite many indications that the
paradigm is not functioning properly, until a better paradigm can be presented.
• Heraclitan: The Greek philosopher Heraclitus used the metaphor of a river to
speak of change thus, "On those stepping into rivers staying the same other and
other waters flow" (DK22B12). What Heraclitus seems to be suggesting here, later
interpretations notwithstanding, is that, in order for the river to remain the
river, change must constantly be taking place. Thus one may think of the Heraclitan
model as parallel to that of a living organism, which, in order to remain alive, must
constantly be changing. A contemporary application of this approach is shown in
the social change theory SEED-SCALE which builds off of the Complexity Theory
subfield of Emergence.
19. • Daoist: The Chinese philosophical work Dao De Jing, I.8 and II.78 uses the
metaphor of water as the ideal agent of change. Water, although soft and
yielding, will eventually wear away stone. Change in this model is to be
natural, harmonious and steady, albeit imperceptible.
• Resource-based economy: Jacque Fresco's concept of a resource-based
economy that replaces the need for the current monetary economy, which
is "scarcity-oriented" or "scarcity-based". Fresco argues that the world is
rich in natural resources and energy and that — with modern technology
and judicious efficiency — the needs of the global population can be met
with abundance, while at the same time removing the current limitations
of what is deemed possible due to notions of economic viability. Fresco's
work in The Venus Project deals with physical reality and natural law
rather than economic abstractions. The Venus Project's website says this:
"The Venus Project is neither Utopian nor Orwellian, nor does it reflect the
dreams of impractical idealists. Instead, it presents attainable goals
requiring only the intelligent application of what we already know."[3]
(Source : en.wikipedia.org/wiki/Social_change).
20. • The Structure of Scientific Revolutions by Thomas S. Kuhn is an analysis of
the history of science, published in 1962 by the University of Chicago
Press. Its publication was a landmark event in the history, philosophy, and
sociology of scientific knowledge and it triggered an ongoing worldwide
assessment and reaction in—and beyond—those scholarly communities.
In this work, Kuhn challenged the then prevailing view of progress in
"normal science". Scientific progress had been seen primarily as
"development-by-accumulation" of accepted facts and theories. Kuhn
argued for an episodic model in which periods of such conceptual
continuity in normal science were interrupted by periods of revolutionary
science. During revolutions in science the discovery of anomalies leads to
a whole new paradigm that changes the rules of the game and the "map"
directing new research, asks new questions of old data, and moves beyond
the puzzle-solving of normal science.[1]
21. MODEL PERUBAHAN PARADIGMA
Sumber : Thomas. S. Kuhn, 1970. The Structure
of Scientific Revolutions, dimodifikasi
Paradigma
I
Pengetahuan
yang normal
Penyimpangan Krisis Revolusi Paradigma
II
22. CATEGORY OF SOCIAL CHANGE
Level of Society
Time
Dimension
Micro
(Individual)
Intermediate
(Group)
Macro (Society)
Type 1 Type 3 Type 5
Short
Term
(1) Attitude
Change
(1) Normative
change
(1) Invention-
inovation
(2) Behaviour
change
(2)Administrative
change
(2) Revolution
Type 2 Type 4 Type 6
Long Term Life-cycle
change
Organizational
change
Sociocultural
change
Source : Zaltman & Duncan, 1977, tabel 1.1. page 11.
23. • Dilihat dari dimensi bentuk, perubahan dapat dibedakan menjadi
tiga bentuk yakni :
a. perubahan linier;
b. perubahan siklus;
c. perubahan sirkuler, yakni perubahan siklus yang berulang-ulang
tetapi dengan nuansa yang berbeda-beda. Perubahan sirkuler
positif apabila nuansanya semakin lama menjadi semakin baik.
Sebaliknya, perubahan sirkuler negatif apabila perubahannya
semakin lama semakin buruk.
24. • Dilihat dari dimensi kecepatan, perubahan dapat dibedakan menjadi tiga
macam yakni :
a. Evolusi :
1) one of a set of prescribed movements;
2) a : a process of change in a certain direction : unfolding
b : the action or an instance of forming and giving something off : emission
c (1) : a process of continuous change from a lower, simpler, or worse to
a higher, more complex, or better state : growth (2) : a process of
gradual and relatively peaceful social, political, and economic advance.
b. reformasi = evolusi yang dipercepat atau revolusi yang diperlambat
c. revolusi = perubahan yang dilakukan secara mendasar, menyeluruh,
dengan perubahan yang sangat cepat, sehingga dapat
menimbulkan gegar budaya (cultural shock).
25. • Dilihat dari dimensi tingkatan tahapannya, perubahan dapat dibedakan
menjadi tiga macam yakni :
a. incremental (berjenjang) : perubahan yang dilakukan tahap demi
tahap, dengan arah dan irama perubahan yang terkendali menuju
tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. (Contoh : Model
Pembangunan jaman orde baru yang ingin mengubah dari masyarakat
agraria menjadi masyarakat industria).
b. radikal (menyeluruh dan mendasar) : perubahan yang dilakukan secara
mendasar dan menyeluruh serta dengan kecepatan yang tinggi,
dengan mengganti filosofi dan paradigma, sehingga hasil perubahan
dapat segera dicapai. (Contoh : Pernyataan kemerdekaan Indonesia
tanggal 17 Agustus 1945).
26. • Dilihat dari dimensi isi/cakupannya, perubahan dapat dibedakan menjadi
tiga macam yakni :
a. perubahan struktural : adalah perubahan yang ditujukan untuk
mengubah struktur darisuatu sistem yang lama menjadi struktur pada
sistem yang baru. (Contoh : Amandemen UUD 1945 telah mengubah
struktur pemerintahan di tingkat nasional dan daerah).
b. perubahan fungsional : adalah perubahan yang ditujukan untuk
mengubah fungsi dari sistem yang lama menjadi berbagai fungsi yang baru
pada sistem yang lama maupun sistem yang baru. (Contoh : Amandemen
UUD 1945 telah mengubah fungsi legislasi yang semula dominan
pemerintah menjadi dominan DPR-RI).
c. perubahan kultural : adalah perubahan yang ditujukan untuk
mengubah kultur organisasi dan/atau orang yang berada dalam sistem
agar sesuai dengan perubahan struktural dan fungsional, sehingga tercipta
keseimbangan sistem yang baru. (Contoh : kultur bekerja di sektor
pemerintah, cara memandang mengenai perjalanan dinas dari lumpsum
ke at cost).
27. D. PERKEMBANGAN DEMOKRASI
• Menurut Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dinyatakan bahwa : “ Kedaulatan
berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”.
• Jadi secara konstitusional, Indonesia menganut teori kedaulatan
rakyat, bukan kedaulatan tuhan yang diwakili oleh pemuka-pemuka
agama, ataupun kedaulatan raja.
• Melalui teori kedaulatan rakyat, negara, sistem politik dan sistem
pemerintahan Indonesia dijalankan dengan sistem demokrasi.
• Dikaitkan dengan Pancasila, khususnya Sila Keempat yang berbunyi
“Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam
Permusyawaratan/Perwakilan”, nampak bahwa sistem demokrasi di
Indonesia yang dianut berdasarkan konstitusi adalah demokrasi
perwakilan (representative democracy) yang sekaligus menganut juga
demokrasi permusyawaratan yang mengarah pada demokrasi langsung
(direct democracy) melalui musyawarah.
28. • MUSYAWARAH = adalah sebuah cara atau proses dalam
memutuskan sesuatu, termasuk dalam pembuatan kebijakan
publik ataupun memilih pejabat publik.
• MUFAKAT = adalah hasil dari sebuah proses musyawarah.
• Prinsipnya Proses yang baik akan membuahkan hasil yang
baik, sebaliknya hasil yang baik sudah selayaknya diperoleh
melalui proses yang baik.
• Dalam musyawarah, apalagi pada negara yang sedang bergerak
maju, peran tokoh atau elit menjadi lebih dominan dibanding
masyarakat biasa. Tetapi sistem sosial yang ada menjaring dengan
ketat tokoh atau elit yang dipercaya. Prinsipnya “ sekali lancung ke
ujian, seumur hidup tidak dipercaya”.
• Dalam praktek politik dan pemerintahan Indonesia dewasa
ini, mekanisme musyawarah dan mufakat digantikan dengan
mekanisme pemungutan suara yang dianggap lebih demokratis.
29. • Indonesia adalah juga negara dengan sistem politik dan pemerintahan
yang demokratis. (Urutan ketiga di dunia setelah India, dan AS).
• Menurut Merriam Webster Online Dictionary, dalam pengertian yang
paling elementer, demokrasi diartikan sebagai :
a) government by the people, especially rule the majority;
b) a government in wich the supreme power is vested in the people and
exercised by the directly or indirectly through a system of
representation usually involving periodically held free elections.
• Abraham Lincoln dengan pandangan “ The Gettysburg Formula”
menyebutkan bahwa demokrasi adalah : “ GOVERNMENT OF THE
PEOPLE, BY THE PEOPLE, FOR THE PEOPLE”
30. • Dalam demokrasi sekurang-kurangnya ada lima gambaran yakni :
a) competitive elections;
b) freedom of speech;
c) freedom of the press;
d) rule of law;
e) civilian control of the military
( Sumber : Wikipedia, The Free Encyclopedia)
• Alistair McConnachie mengemukakan ada Lima Prinsip-prinsip
Demokrasi yaitu :
1) freedom of speech, debate, and enquiry;
2) popular democracy;
3) open, accountable and diverse mass media;
4) economic democracy for the people;
5) equality before the law. (Sumber :
www.sovereignty.org.uk/features/articles/fivedem.html).
31. • Dengan mekanisme pemungutan suara berarti
menggunakan filosofi “Win-lose” dmenggantikan dasar
musyawarah-mufakat yang menggunakan filosofi “ Win-
win”. Filosofi “Win-lose”, memiliki konsekuensi “ The winner
takes all”. Dengan filosofi “win-lose” orang menghalalkan
segala cara untuk menang.
• Politik di Indonesia sekarang bersifat transaksional dan
mengarah pada industri politik, bukan lagi media
memperjuangkan ideologi Pancasila. Hampir tidak ada partai
politik yang gigih memperjuangkan implementasi Pancasila
sebagai ideologi bangsa.
32. • Apabila kita meninggalkan Pancasila sebagai ideologi berbangsa dan
bernegara, niscaya akan ada upaya dari berbagai pihak untuk
menggantikannya dengan ideologi lain, baik kapitalisme maupun Islam
sebagai ideologi serta antara negara barat dengan China. Hal tersebut
akan membuat Indonesia menjadi medan pertempuran ideologi.
Akankah Indonesia menjadi Timur Tengah jilid kedua??
• Ada persaingan merebutkan hegemoni mengenai pusat waktu dunia
antara GMT (Greenwich Mean Time) (Jakarta + 7 jam) dengan MMT
(Mekkah Mean Time). (Jakarta + 4 jam).
• Berbagai fakta yang ada menunjukkan bahwa sistem politik, sistem
ekonomi, sistem sosial budaya kita sekarang mengarah pada ideologi
kapitalisme. Pada sisi lain, ada upaya sistematik baik dengan cara halus
maupun keras untuk membawa Indonesia menjadi negara berbasis
ideologi Islam. (Vide tesis Samuel P. Huntington dalam “Clash of
Civilization).
• Quo Vadis ideologi Indonesia pasca Pancasila?
33. DEMOKRASI SEBAGAI NILAI UNIVERSAL
• Kata demokrasi yang berasal dari gabungan kata “demos” (rakyat) dan
“cratein” (memerintah), dewasa ini sudah menjadi sebuah nilai yang
bersifat universal. Inti demokrasi adalah bahwa KEDAULATAN BERADA DI
TANGAN RAKYAT.
• Berbagai negara mencoba mengembangkan sistem demokrasi menurut
konteksnya masing-masing. Tetapi ada nilai-nilai yang telah disepakati
sebagai ciri-ciri negara demokrasi yakni :
a. pemimpin-pemimpin jabatan publik dipilih oleh rakyat;
b. adanya pers yang bebas dan bertanggung jawab;
c. kelompok pelayan masyarakat bersifat netral (public service
neutrality);
d. adanya hubungan antar unsur-unsur negara yang bersifat
egalitarian;
e. kesamaan kedudukan di depan hukum (equal before the law).
34. • Menurut Samuel P. Huntington, demokrasi di dunia telah memasuki
gelombang yang ketiga :
- gelombang pertama terjadi setelah revolusi industri abad ke 17.
- gelombang kedua terjadi setelah perang dunia kedua selesai, sekitar abad
ke 20.
- gelombang ketiga terjadi setelah adanya revolusi komunikasi
dan informatika pada abad ke 21.
- sekarang masuk ke gelombang keempat yang dinamakan CYBER
DEMOCRACY
* Boediono (2007) mengemukakan bahwa demokrasi perlu didukung oleh
pendapatan perkapita yang cukup, catatannya yaitu sbb :
- penghasilan perkapita US$ 1.500, harapan hidupnya 8 tahun;
- penghasilan perkapita US$ 1.500-3000, harapan hidupnya rata-rata 18
tahun;
- batas kritis penghasilan perkapita bagi demokrasi adalah US $ 6.600;
lewat dari batas kritis tersebut kehidupan demokrasi sebuah negara akan
stabil.
35. CYBERDEMOCRACY
• Cyberdemocracy is a democracy as facilitated by the internet or
cyberspace. (Source : www.wordnik.com/words/cyberdemocracy).
• Dalam cyberdemocracy muncul hal-hal baru yang relevant seperti e-
participation, demokrasi elektronik, digital democracy, electronic
democracy dan lain sebagainya.
• Melalui cyberdemocracy, maka prinsip egalitarian menjadi semakin
nyata, menghilangkan sekat-sekat
kedudukan, jabatan, ras, golongan, bangsa dan suku bangsa, dan lain
sebagainya.
• Melalui cyberdemocracy, muncul pula konsep baru yang dinamakan
“citizenship” yakni : 1) the state of being vested with the
rights, privileges, and duties of a citizen; 2) the character of an individual
viewed as a member of society; behavior in terms of the
duties, obligations, and functions of citizen. (Source :
dictionary.reference.com/browse/citizenship).
36. • ANDREW KAKABADSE, NADA KAKABADSE, KALU KALU
(EDITORS), 2009, dalam bukunya “CITIZENSHIP : A REALITY FAR FROM
IDEAL”, menggambarkan adanya CITIZENSHIP CONCEPTS yang mencakup
:
1) Political Citizenship
2) Civil Citizenship
3) Social Citizenship
4) Economic Citizenship
5) World Citizenship
6) Virtual Citizenship
* Melalui konsep kewarganegaraan (citizenship concept) dibangun
masyarakat yang terbuka dan yang memiliki kesadaran akan hak dan
kewajibannya sebagai warganegara secara seimbang.
37. • Negara demokrasi dengan penghasilan terbatas akan mengarah pada dua
pilihan yakni kembali ke sistem otoriter atau menjadi negara gagal. Contoh
negara gagal adalah Uni Sovyet dan Yugoslavia, yang kemudian pecah
berkeping-keping.
• BAGAIMANA DGN DEMOKRASI DI INDONESIA?????
• John Naisbitt dalam “Global Paradox” mengemukakan tesisnya bahwa
“ Semakin besar demokrasi, akan semakin banyak negara”.
• Tesis John Naisbitt tersebut di Indonesia ditanggapi dengan mengubahnya
menjadi “ Semakin Besar Demokrasi Semakin Banyak daerah Otonom”.
• Amartya Zen mengemukakan pandangannya : “ Jangan bicara demokrasi
kalau perutnya kosong, karena orang akan menggadaikan idealismenya
untuk sepotong roti”.
38. E. TEORI PEMBAHARUAN PEMERINTAHAN
PERKEMBANGAN ILMU PEMERINTAHAN :
• Ilmu pemerintahan sebagai bagian dari ilmu hukum (…. s/d tahun 1950)
• Ilmu pemerintahan sebagai bagian dari ilmu politik (tahun 1950 s/d
sekarang)
• Ilmu pemerintahan sebagai ilmu mandiri (tahun 1980 s/d sekarang)
• Ilmu pemerintahan yang dipengaruhi oleh manajemen (tahun 1990 s/d
sekarang).
• Ilmu pemerintahan yang dipengaruhi oleh teknologi informatika (tahun
1995 s/d sekarang).
39. HAKIKAT ILMU PEMERINTAHAN
a.Ontologi Ilmu Pemerintahan
- Objek materia ilmu pemerintahan : NEGARA
- Objek forma ilmu pemerintahan :
“hubungan antara negara dengan rakyatnya dalam kaitan
kewenangan dan pelayanan publik” (debatable) !
Ilmu-ilmu yang memiliki objek materi : NEGARA
- Ilmu politik, ilmu negara, ilmu hukum tata negara, ilmu
administrasi negara dlsb =® satu rumpun dengan ilmu
pemerintahan, sehingga :
· Memiliki hubungan yang sangat erat
· Saling mempengaruhi
· Saling meminjam konsep dan teori
40. Menurut Mac Iver, R.M. The Web
of Government, 1959.
Bidang kajian utama pemerintah adalah
mengenai :
Tipe-tipe pemerintahan;
Hubungan antara pemerintah dan yang
diperintah dalam keadaan sejarah yang
berlainan.
Cara-cara pemerintah melaksanakan
fungsinya sesuai dengan jenisnya.
41. Menurut Franciscus (1998) : Objek forma atau
focus of interest ilmu pemerintahan hanya
pada kekuasaan eksekutif saja.
G.A. Van Poelje (1953) mengemukakan
bahwa :
a. ajaran pemerintahan adalah ajaran
tentang perbuatan pemerintahan
b. Ilmu pemerintahan mengajarkan
bagaimana mengatur dan memimpin
sebaik-baiknya dinas umum
42. Menurut Mc. Iver (1980)
Materi yang dipelajari ilmu pemerintahan
adalah:
Ø Asal mula terjadinya pemerintahan;
Ø Bentuk-bentuk pemerintahan;
Ø Hubungan antara pemerintah dan yang
diperintah;
Ø Mekanisme pemerintahan;
Ø Kepemimpinan pemerintahan;
Ø Fungsi-fungsi pemerintahan.
43. Menurut Samuel Edward Finer (1974) istilah
“Government”, paling sedikit mempunyai 4 (empat)
arti yaitu :
a) menunjukkan kegiatan atau proses memerintah
(The Activity or the process of governing)
b) Menunjukkan hal ihwal kegiatan atau proses
kenegaraan (States Affairs);
c) Menunjukkan orang-orang yang dibebani tugas-
tugas untuk memerintah (people Charges with
the duty of governing)
d) Menunjukkan cara, metode atau sistem dengan
mana suatu masyarakat tertentu diperintah
(The Manner, Method or system by Which a
particular society is governed).
44. Intisari Pemerintah dan Yang Diperintah
Pendapat D. Simons yang disadur Ateng Syafrudin
(1978)
1) Hubungan antara pemerintah dan yang diperintah
dapat dibuktikan dengan adanya Penerimaan,
untuk dimulainya pemerintahan dengan
wewenangnya oleh yang diperintah, lebih daripada
dengan jalan paksaan dan ancaman dengan
paksaan (h. 8);
45. Ada 3 golongan yang diperintah :
a. sebagian besar masyarakat yang terdiri dari
sekumpulan kelompok kecil yang mempunyai
keyakinan penuh untuk taat pada perintah
dari pemerintah sekalipun bilamana tidak
ada sanksi-sanksi (h. 8)
b. kelompok masyarakat yang kepatuhannya
terbawa-bawa tanpa mengingat atau
memperhatikan hal-hal yang pasti dari
permulaannya atau kemungkinan adanya
sanksi-sanksi;
c. kelompok masyarakat yang mengetahui
kemungkinan adanya sanksi-sanksi sebagai
faktor yang dipertimbangkan namun juga
dengan sukarela berkehendak mentaati
perintah dari pemerintah.
46. Makna Pemerintahan ditinjau
dari Etika dan Kepemimpinan (2000)
(Pandangan Ryaas Rasyid)
Dua
Pandangan
1. Dibatasi keterlibatan pemerintah
2.Pemerintah harus dapat mengatur
sebanyak mungkin segi kehidupan
masyarakat
47. BAGAN PERGESERAN PERAN NEGARA
KONSEP KONSEP KONSEP KONSEP
NEGARA NEGARA NEGARA NEGARA
PENJAGA KESEJAH MINIMALIS YG KUAT
MALAM TERAAN (GIDDENS,1992) (FUKUYAMA,2005)
Peran NEGARA :
Terbatas Luas Terbatas Luas
48. 1. Menjamin keamanan negara dari
segala kemungkinan serangan dari
luar, dan menjaga agar tidak terjadi
pemberontakan dari dalam yang
dapat menggulingkan pemerintahan
yang sah melalui cara-cara
kekerasan;
2. Memelihara Ketertiban;
3. Menjamin diterapkannya perlakuan
yang adil kepada setiap warga
negara;
4. Melakukan pekerjaan umum dan
memberi pelayanan;
5. Meningkatkan kesejahteraan sosial;
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yg
menguntungkan masyarakat luas;
7. Menerapkan kebijakan untuk
pemeliharaan sumber daya alam dan
lingkungan hidup
Tugas-tugas
Pokok
Pemerintahan
49. Ä U. Rosental
(dalam Soewargono, 1995)
Ilmu Pemerintahan adalah :
“ilmu yang secara otonom mempelajari
bekerjanya struktur-struktur dari proses-proses
dari pemerintah negara, baik secara internal
maupun secara eksternal”.
51. G.H. SCHOLTEN & A. VAN BRAAM :
MENEKANKAN PERLUNYA BASIC KEILMUAN
BAGI ILMU PEMERINTAHAN
Pandangan Monodisipliner : pandangan yang melihat dari satu sudut
pandang saja, sehingga obyeknya bersifat linier.
Pandangan Interdisipliner : pandangan yang melihat sebuah obyek
dari sudut pandang yang berbeda, berdasarkan suatu rujukan
bersama.
Pandangan multidisipliner : pandangan yang melihat sebuah obyek
dari sudut pandang masing-masing, untuk kemudian dicarikan titik
temunya.
PANDANGAN
MONODISIPLINEIR
PANDANGAN
INTERDISIPLINEIR
PANDANGAN
MULTIDISIPLINEIR
52. PERGESERAN KONSEP „NEGARA PENJAGA MALAM‟
(NIGHTWATCH STATE)
KE ARAH KONSEP NEGARA
KESEJAHTERAAN (WELFARE STATE)
KONSEP NEGARA
PENJAGA MALAM
KONSEP NEGARA
KESEJAHTERAAN
RAKYAT
- PERAN & FUNGSI
PEMERINTAH
SANGAT
TERBATAS
- PERAN & FUNGSI
PEMERINTAH
SANGAT BANYAK &
KOMPLEK
54. ADOLPH WAGNER’S ORIGINAL PREMISE :
• Socio-political, i.e. the state social functions expand over time :
retirement insurance, natural disaster aids (either internal or
external), environmental protection program, etc.
• Economic : science and technology advance, consequently there is an
increase of state assignment into the sciences, technology and various
investment project, etc.
• Historical : the state resorts to government loans for covering
contingencies, and thus sum of government debt and interest amount
grow : i.e. it is an increase in debt service expenditure.
55. BERANGKAT DARI TEORI
KONFLIK
CIRI-CIRI “NEGARA KESEJAHTERAAN &
KEMAKMURAN”
A) FUNGSI YANG MENJADI TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH TIDAK HANYA TERBATAS PADA
BIDANG-BIDANG KEAMANAN, KETERTIBAN DAN
HUBUNGAN LUAR NEGERI, SEPERTI HALNYA FUNGSI
PEMERINTAH PADA MASA NEGARA “PENJAGA
MALAM”.
56. B) PEMERINTAH DARI SUATU NEGARA KESEJAHTERAAN
DAN KEMAKMURAN AKAN MELAKUKAN PENGATURAN
ATAS ANEKA BIDANG KEHIDUPAN MASYARAKAT,
SEPERTI : PENDIDIKAN, KESEHATAN, MASYARAKAT,
PERUMAHAN, TRANSPORTASI DAN KOMUNIKASI,
PERLINDUNGAN TERHADAP BURUH, ASURANSI SOSIAL,
PEMBERANTASAN KEMISKINAN, PENYEDIAAN ENERGI,
PENGATURAN TATA RUANG, PENERAPAN TEKNOLOGI
LAIN-LAIN.
C)FUNGSI PEMERINTAH TIDAK HANYA MELINDUNGI
MASYARAKAT, AKAN TETAPI JUGA MENGATUR,
MEMBERI STIMULASI, MENDORONG DAN
MENGEMBANGKAN YANG MENJADI TUJUAN ADALAH
TERCAPAINYA KESEJAHTERAAN DAN KEMAKMURAN
HIDUP DAN WARGA.
(PROF. A. VAN BRAAM, 1988, HAL. 123-124)
57. “HUKUM TENTANG SEMAKIN MELUASNYA
KEGIATAN-KEGIATAN YANG BERSIFAT PUBLIK DAN
TERUTAMA AKTIVITAS-AKTIVITAS DARI NEGARA”.
“KENAIKAN PAJAK DAN PENGELUARAN
PEMERINTAH YANG DILAKUKAN DALAM SITUASI
EKONOMI DAN SOSIAL YANG STABIL, BIASANYA
AKAN MENDAPAT PENOLAKAN DARI RAKYAT.
SEBAIKNYA DI DALAM SITUASI SITUASI PERANG
ATAU SITUASI DI MANA TERDAPAT GANGGUAN
EKONOMI ATAUPUN KEGAGALAN SOSIAL
LAINNYA, MAKA RAKYAT BIASANYA AKAN
MENERIMA KENAIKAN SEPERTI ITU. SETELAH
PERANG ATAU GANGGUAN TERSEBUT SELESAI,
MAKA PAJAK DAN PENGELUARAN PEMERINTAH
BIASANYA AKAN MENGALAMI PENURUNAN,
NAMUN TETAP BERADA PADA TINGKATAN YANG
LEBIH TINGGI DIBANDINGKAN DENGAN
KEADAAN SEBELUM TERJADINYA GANGGUAN”
PLATEU
THEORY
(PEACOCK &
WISEMAN (1961))
58. CIRI-CIRI PEMERINTAHAN INTERVENSI
A. INTERVENSI YANG LUAS LINGKUPNYA DARI NEGARA ATAS
KEHIDUPAN EKONOMI, SOSIAL DAN KULTURAL;
B. KEPEMIMPINAN NEGARA DALAM PENGEMBANGAN BIDANG-
BIDANG KEHIDUPAN TERSEBUT TIDAK PERLU MENUNGGU
INISIATIF DARI SWASTA. NEGARA MENETAPKAN SENDIRI
ARAH YANG INGIN DITEMPUH, TERLEPAS DARI KERJASAMA
ATAUPUN SANDARAN YANG BERUPA INISIATIF-2 DARI
SWASTA
59. SIFAT-SIFAT TINDAKAN NEGARA
A.PRIMAIR;
B. PREVENTIF, NEGARA BERUSAHA UNTUK MENCEGAH KEJAHATA
DAN JUGA MENCIPTAKAN PERSYARATAN2 BAGI PERKEMBANGAN
YANG BERMANFAAT, YANG DIINGINKAN ATAUPUN YANG DIPILIH
OLEHNYA (ASAS PREVENSI). OLEH KARENA ITU SEBANYAK
MUNGKIN NEGARA AKAN BERTINDAK.
C.SISTEMATIS; DIPERKECIL KEMUNGKINAN TERJADINYA TINDAKAN-
TINDAKAN YANG SERAHKAN KEPADA FAKTPR KEBETULAN DAN
OTOMATISME.OENYUSUNAN KEBIJAKAN DILANDASKAN KEPADA
HASIL ANALISIS KEBIJAKAN SECARA RASIONAL DAN DIARAHKAN
KEPADA PENGUASAAN SECARA SISTEMATIS ATAS STRUKTUR DAN
PROSES PELAKANAAN PEMERINTAHAN;
D.PERENCANAAN DAN PROSPEKTIF, SECARA SISTEMATIS
MENETAPKAN ARAH BAGI REALISASI MASA DEPAN YANG TELAH
DIPILIH SECARA SADAR (ASAS PROSPEKTIVITAS).
(SUMBER : A. VAN BRAAM, 1998)
60. JENIS-JENIS INSTRUMEN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
1.PERUNDANG-UNDANGAN, PENGAWASAN, SANKSI_SANKSI
NEGATIVE, JUGA PERUNDANG-UNDANGAN SEMU.
2. INFRASTRUKTURASI: MENCIPTAKAN
PERSYARATAN DASAR BERSIFAT STRUKTURAL-MATERIAL
BAGI PERKEMBANGAN YANG DIKEHENDAKI (PEMBANGUNAN
PELABUHAN, JALAN RAYA, BENDUNGAN DLSB.
3. PEMBERIAN SUBSIDI: MENCIPTAKAN PERSYARATAN YANG
BERSIFAT FINANSIAL DAN FISKAL BAGI PERKEMBANGAN YANG
DIKEHENDAKI
61. 4. PEMBERIAN ANEKA PELAYANAN: PEMBERIAN ANEKA
BARANG DAN JASA OLEH LEMBAGA PEMERINTAH GUNA
MENJAMIN TERPENUHINYA KEBUTUHAN YANG
DIKEHENDAKI, PENCAPAIAN TINGKAT KEHIDUPAN DAN
TINGKAT PERKEMBANGAN TERTENTU;
5. PEMBERIAN INFORMASI UNTUK MENJAMIN ATAU
MEMAJUKAN PERKEMBANGAN YANG DIINGINKAN
ATAUPUN UNTUK MEMPERMUDAH TERCAPAINYA
TINGKAT PEMENUHAN KEBUTUHAN TERTENTU.
(SUMBER : A. VAN BRAAM, 1998)
62. Menurut Soewargono (1995), dilihat dari sifatnya, ilmu
pemerintahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam
yaitu:
1. Ilmu Pemerintahan Eklektis;
2. Ilmu Pemerintahan Integratif;
3. Ilmu Pemerintahan Terapan.
63. Ilmu Pemerintahan Eklektis :
Sebagian besar bahannya berasal dari ilmu-ilmu pembantu seperti ilmu
politik, sosiologi, ilmu hukum dlsb, kemudian disusun secara berdampingan
dan berurutan menampilkan informasi2
yang bersifat paradigmatik
konseptual, teoritis ataupun normatif.
Ilmu Pemerintahan Integratif :
Informasi yang dipetik dari berbagai disiplin yang berbeda-beda,
disaring dan dipertimbangan kemudian diintegrasikan menuju ke arah yang
terpadu. Pengetahuan baru yang terintegrasi secara paradigmatik maupun
secara teoretis berbeda sama sekali dengan disiplin ilmu yang semula
merupakan induknya.
64. Ilmu Pemerintahan Terapan:
Ilmu pemerintahan terapan berkaitan erat dengan
praktek pemerintahan, dengan fungsi memperbaiki praktek-
praktek penyelenggaraannya menuju pemerintahan yang
baik. Ilmu pemerintahan terapan merupakan pengetahuan
yang bersifat empiris, dengan memperhatikan aspek
normatif. Ilmu pemerintahan terapan sangat terkait pada
nilai-nilai setempat.
Ilmu Pemerintahan Terapan tumbuh di dalam dan melalui
praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan (Brasz,
1961)
65. F. PERKEMBANGAN ILMU PEMERINTAHAN DI BAHWA
PENGARUH ILMU HUKUM
• Ilmu pemerintahan yang datang di Indonesia awalnya berasal dari
Belanda, yang pada waktu itu berada di bawah pengaruh kekuasaan
Perancis.
• Ilmu hukum merupakan induk dari ilmu pemerintahan awal yang
dikembangkan di Indonesia karena ilmuwan yang membawanya umumnya
sarjana hukum yang bergelar Mr. (Meester in de Rechten atau Magister
dalam ilmu hukum) yang kemudian diubah gelarnya menjadi Sarjana Hukum
(gelar sarjana dengan nama Indonesia yang pertama).
• Tokoh-tokoh nasional yang bergelar Meester, antara lain Achmad
Soebardjo, Amir Sjarifoedin, Assaat, Kasman Singodimedjo, Mochamad
Roem, Moch. Yamin, Syafruddin Prawiranegara, Sopeomo dlsb.
(Sumber : id.wikipedia.org/wiki/Meester_in_de_Rechten).
• Pengaruh yang masih nampak dari ilmu hukum adalah adanya
pendekatan legalistik (legalistic approach) dalam memahami gejala dan
peristiwa pemerintahan.
66. • Pada universitas yang pertama ada di Indonesia yakni Universiteit Negeri
Gadjah Mada (UNGM) yang sekarang diganti nama menjadi Universitas
Gadjah Mada (UGM), kajian pemerintahan berada di bawah fakultas
hukum, belum masuk pada fakultas ilmu sosial dan ilmu politik.
67. G. PERKEMBANGAN ILMU PEMERINTAHAN DI BAWAH
PENGARUH ILMU POLITIK
• Pada awal tahun 1960-an, setelah banyak sarjana Indonesia yang
menempuh pendidikan master dan doktor di Amerika Serikat, kajian
ilmu pemerintahan lebih banyak dipengaruhi oleh ilmu politik.
• Pengaruh tersebut sampai saat ini masih sangat kuat, bahkan kajian ilmu
pemerintahan selalu berada di bahwa bayang-bayang fakultas ilmu sosial
dan ilmu politik, bukan sebagai sebuah fakultas yang mandiri.
• Sebelum tahun 2000, tidak ada program magister ilmu pemerintahan
ataupun program doktor ilmu pemerintahan. Kajian ilmu pemerintahan
berada di bawah bayang-bayang ilmu sosial (seperti di Unpad) atau ilmu
politik (seperti di UI atau UGM).
• Setelah tahun 2000, mulai ada program magister ilmu pemerintahan
(seperti di Unjani, Univ. Satyagama, UIR Pekanbaru dlsb), yang mulai
terlepas dari bayang-bayang ilmu hukum, ilmu sosial, maupun ilmu
politik.
68. H. ILMU PEMERINTAHAN YANG MANDIRI
• Embrio kemandirian kajian pemerintahan sebagai ilmu dari awal telah
diperjuangkan oleh Institut Ilmu Pemerintahan, yang pada awalnya
adalah “anak kandung” UGM.
• Perjuangan tersebut kemudian diteruskan oleh IPDN yang merupakan
hasil penggabungan antara STPDN dengan IIP pada tahun 2004.
70. Ingraham dan Romzek dkk (1994) menawarkan konsep
pengelolaan pemerintahan baru yang disebutnya paradigma
HOLLOW-STATE, dimana pekerjaan pemerintah akan lebih
banyak dikontrakkan keluar (contracting out). Aparat
pemerintah hanya menangani urusan yang benar-benar
bersifat esensial.
Ciri lainnya dari para digma “hollow-state” adalah :
1) looking to the private sector for models of success;
2) the management environment of public organizations;
3) changing became the learning organization :
a. the end of hierarchy;
b. govermental reliance on external expertise;
c. the decline of confidence in science;
d. decentralization of knowledge.
72. Open Government
• Revolusi teknologi informatika dan komunikasi telah mendorong
lahirnya pemerintahan yang terbuka (Open Government) dengan ciri
utama penggunaan teknologi informatika dan komunikasi untuk
menjalankan sebagian kegiatan pemerintahan, sehingga terbangun e-
government. (e-govt).
• Nixon et all dalam bukunya “Understanding E-Government in Europe-
Issues and Challenges (2010) mengemukakan berkembangnya “ The Fifth
Estate”, yakni kekuatan masyarakat yang berbasis pada IT, di luar press
sebagai Fourth Estate, dan Parlemen sebagai Third Estate.
• Buku lain tulisan DANIEL LATHROP & LAUREL RUMA (AUTHOR), berjudul
“ Open Government : Collaboration, Transparency, and Participation in
Practice”, O’ Relly Media Inc. USA, (2010), mengemukakan karakteristik
“open government” antara lain sangat intensif menggunakan teknologi
informatika (e-govt), memberi perhatian pada kepentingan
publik, transparans dalam merencanakan dan menggunakan dana
publik, serta transparan dalam proses perumusan kebijakan publik yang
ditujukan untuk kepentingan publik.
73. * BETH SIMONE NOVECK (author), 2009 dalam bukunya berjudul “WIKI
GOVERNMENT : How Technology Can Make Government
Better, Democracy Stronger, and Citizens More Powerful”, menggunakan
istilah Wiki Government untuk menggambarkan karakteristik keterbukaa
pemerintah seperti terbukanya kamus digital “Wikipedia”.
• Douglas Holmes, dalam bukunya yang diterbitkan Tahun 1960 kemudian
diperbaharui lagi tahun 2001 yang berjudul “ E-Gov – eBusiness
Strategies for Government”, telah memperkirakan berkembangnya smart
communities akibat adanya teknologi informatika dan komunikasi, yang
kemudian akan menciptakan model demokrasi baru yang dinamakan
“cyberdemocracy”.
* Melalui cyberdemocracy muncul estate yang kelima. Estate adalah : “ a
major political or social group or class, especially one once having specific
political powers, as the clergy, nobles, and commons in France or the lords
spiritual, lords temporal, and commons in England”
(Source : dictionary.reference.com/browse/estate).
74. • Istilah “estate” dalam bidang politik, populer di Inggris dan Perancis, dengan
pengertian awal sebagai berikut :
- First estate, Lords Spiritual – the clergy in France and the heads of the
chruch in Britain;
- Second estate, Lords Temporal – the nobility in France and the peerage
in Britain.
- Third estate, Common people.
- Fourth estate – the press, including journalists, newspaper writers,
photograpers.
(Sumber : www.thefreedictionary.com/the+three+estates).
- Dalam perkembangan aktual, pengertian estate sebagaimana aslinya
kemudian mengalami pergeseran sesuai situasi dan kondisi aktual.
- Sejak munculnya teknologi informatika dan komunikasi kemudian muncul
estate yang kelima (Fifth estate) yakni kelompok masyarakat pengguna
media sosial yang dinamakan netcitizen.
75. • Pada organisasi sosial, lingkungan internal maupun eksternalnya bersifat
lebih cair sehingga sulit diprediksi secara tepat. Untuk dapat
memahaminya, pemimpin perlu sering melakukan pendekatan informal
ataupun memasang jejaring untuk menangkap “berita dibalik berita”
maupun “informasi dibalik informasi”.
• Pada era digital seperti sekarang ini, ada 5 (lima) “estate”, yakni “sebuah
entitas yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi masyarakat luas”.
Kelima estate tersebut yaitu :
1st estate : EXECUTIVE
2nd estate : JUDICATIVE
3rd estate : LEGISLATIVE
4th estate : PRESS
5th estate : NETCITIZEN CYBERDEMOCRACY.
* Pemimpin pemerintahan perlu memperhatikan kelima estate
tersebut, karena masing-masing mempunyai kekuatan untuk
mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pejabat pemerintah.