Kondisi masyarakat Indonesia selama masa penjajahan ditandai dengan eksploitasi tanah dan sumber daya alam oleh penjajah Barat dan Jepang. Berbagai sistem ekonomi seperti cultuurstelsel dan politik ekonomi liberal menyebabkan kemiskinan dan penderitaan bagi rakyat. Penjajah juga menerapkan berbagai kebijakan untuk mengendalikan rakyat seperti kerja paksa dan larangan organisasi.

1. Kondisi Masyarakat Indonesia pada
Masa Penjajahan
Dina Ilmi kamila
Kelas: XI
Sekolah Indonesia Bangkok

2. Peta Konsep
Perkembangan Masyarakat Masa Penjajahan
Penjajahan
Barat
Belanda
Masa
Kolonial
Pendudukan
Jepang
Prancis Inggris Kebijakan
Kemenangan Perang
Jepang
Hindia
Belanda
VOC
Eksploitasi Tanah
Jajahan

3. Masa Penjajahan Bangsa Barat di Indonesia
• Kedatangan Bangsa Belanda ke Indonesia
Pada bulan April 1595, Cornelis de Houtman dan de
Keyzer memimpin pelayaran menuju Nusantara dengan
4 buah kapal. Yang tiba di Banten pada bulan Juni 1596.
pada mulanya, kedatangan Belanda mendapat
sambutan baik dari masyarakat Banten, akan tetapi
karena disebabkan oleh sikap de Houtman hanya mau
membeli rempah-rempah, ia kemudian diusir dari
Banten.
Kemudian pada tanggal 28 November 1598,
rombongan baru dari Belanda dipimpin oleh Jacob van
Neck dan Wybrecht van Waerwyck dengan 8 buah
kapal tiba di Banten. Yang diterima dengan baik oleh
masyarakat Banten.

4. • Terbentuknya VOC (Vereemigde Oost Indische Compagnie)
Atas usul dari dua tokoh Belanda, yaitu Pangeran Maurits dan Johan van Olden
Barneveld dibentuklah sebuah kongsi dagang besar yang disebut Vereemigde Oost
Indische Compagnie (VOC) pada tanggal 20 Maret 1602. Kemudian VOC membuka
kantor pertamanya di banten yang dikepalai oleh Francois Wittert.
Tujuan pembentukan VOC tidak lain adalah menghindarkan persaingan antar
pengusaha Belanda serta mampu menghadapi persaingan dengan bangsa lain
terutama Spanyol dan Portugis sebagai musuhnya.
Hak Octroi:
1. Dianggap sebagai wakil pemerintah Belanda di Asia
2. Monopoli perdagangan
3. Mencetak dang mengedarkan uang sendiri
4. Mengadakan perjanjian
5. Menaklukkan perang dengan negara lain
6. Menjalankan kekuasaan kehakiman
7. Pemungutan pajak
8. Memiliki angkatan perang sendiri
9. Mengadakan pemerintahan sendiri.

5. Untuk melaksanakan kekuasaannya di Indonesia diangkatlah
jabatan Gubernur Jenderal VOC antara lain: Pieter Both,
merupakan Gubernur Jenderal VOC pertama yang memerintah
tahun 1610-1619 di Ambon. Kemudian digantikan oleh Jan
Pieterzoon Coen (1619) , merupakan Gubernur Jenderal kedua
yang memindahkan pusat VOC dari Ambon ke Jayakarta (Batavia).
Karena letaknya strategis di tengah-tengah Nusantara
memudahkan pelayaran ke Belanda. Adapun cara-cara yang
ditempuh pemerintah VOC dalam menjalankan roda
pemerintahan antara lain :
1. Melakukan pelayaran hongi
2. Melakukan Ekstirpasi yaitu penebangan tanaman, milik rakyat
3. Perjanjian dengan raja-raja setempat terutama yang kalah
perang wajib menyerahkan hasil bumi yang dibutuhkan VOC
dengan harga yang ditetapkan VOC. Penyerahan wajib disebut
Verplichte Leverantien. Rakyat wajib menyerahkan hasil bumi
sebagai pajak, yang disebut dengan istilah Contingenten

6. • Kemunduran VOC
Pada pertengahan abad ke 18 VOC mengalami kemunduran karena
beberapa sebab sehingga dibubarkan. 31 Desember 1799 , hal ini
disebabkan hal – hal sebagai berikut :
1. Banyak pegawai VOC yang curang dan korupsi
2. Banyak pengeluaran untuk biaya peperangan contoh perang
melawan Hasanuddin dari Gowa.
3. Banyaknya gaji yang harus dibayar karena kekuasaan yang luas
membutuh kan pegawai yang banyak
4. Pembayaran Devident ( keuntungan ) bagi pemegang saham turut
memberatkan setelah pemasukan VOC kekurangan
5. Bertambahnya saingan dagang di Asia terutama Inggris dan Perancis.
Perubahan politik di Belanda dengan berdirinya Republik Bataaf 1795
yang demokratis dan liberal menganjurkan perdagangan bebas.

7. • Pemerintahan Hindia Belanda
Pada tahun 1795, Partai Patriot Belanda yang anti raja,
atas bantuan Prancis, berhasil merebut kekuasaan dan
membentuk pemerintahan baru yang disebut Republik
Bataaf.
Setelah VOC dibubarkan, tanah jajahan yang dahulu
dikuasai oleh VOC diurus oleh suatu badan yang disebut
Aziatische Road (Dewan Asia). Kekuasaan pemerintahan
Belanda di Indonesia dipegang oleh Gubernur Jendral
Johannes Siberg (1810-1804). Sebelum resmi berkuasa di
Indonesia, yaitu Nedergurg dan van Hogendorp.
Keduanya memiliki pandangan berbeda tentang olitik
kolinial yang akan diterapkan. Hal itu terjadi karena
berkembangnya paham-paham baru di Eropa sebagai
dampak Revolusi Prancis dan Revolusi Industri.

8. Masa Pemerintahan Prancis di Indonesia
Pada tahun 1806, Prancis (Napoleon) membubarkan Republik
Bataaf dan membentuk Koninkrijk Holland (Kerajaan Belanda).
Napoleon kemudian mengangkat Louis Napoleon sebagai Raja
Belanda. Pada saat itu Herman Willem Daendels diangkat
sebagai gubernur jendral di Indonesia. Yang dipilih langsung oleh
Louis Napoleon, untuk membantu mempertahankan jajahannya
di Indonesia.
Untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris,
Daendles mengambil langkah-langkah berikut ini:
• Membangun jalan antara Anyer-Panarukan,
• Menambah jumlah angkatan perang dari 3000 orang
menjadi 20.000 orang.
• Membangun pabrik senjata di Gresik dan Semarang.
• Membangun pangkalan angkatan laut di Ujung Kulon dan
Surabaya.

9. Akhir kekuasaan Herman Willem Daendles
• Kekejaman dan sewenang-wenangan
daendles menimbulkan
kebencian dikalangan rakyat
pribumi maupun orang-orang
Eropa.
• Penyelewengan dalam penjualan
tanah kepada pihak swasta dan
manipulasi penjualan Istana Bogor.
• Keburukan dalam sistem
administrasi pemerintahan.

10. Masa Pemerintahan Inggris di Indonesia
Ketika Inggris menyerbu Pulau Jawa, Daendles sudah
dipanggil kembali ke Belanda. Penggantinya, Gubernur
Jendral Janssens, tidak mampu bertahan dan terpaksa
menyerah. Akhir dari penjajahan Belanda-Prancis itu
ditandai dengan kapitulasi Tuntang yang ditandatangani
pada tanggal 18 September 1811 oleh S. Auchmuty dari
pihak Inggris dan Jansses dari pihak Belanda.
1. Seluruh Jawa diserahkan kepada Inggris
2. Semua serdadu menjadi tawanan dan semua pegawai
yang mau kerja sama dengan Inggris, dapat memegang
jabatan terus
3. Semua hutang-piutang pemerintah belanda yang dulu,
tidak akan ditanggung oleh Inggris.
Raja Muda (Viceroy) Lord Minto yang berkedudukan di India, mengangkat
Thomas Stamford Raffles sebagai Wakil Gubernur di Jawa dan bawahannya
(Bengkulu, Maluku, Bali, Sulawesi, dan Kalimantan Selatan). Yaitu seminggu
sebelum Kapitulasi Tuntang.

11. Bidang Ekonomi dan Keuangan
Penghapusan pajak hasil bumi (contingenten)
Menetapkan sewa tanah (landrent)
Petani diberi kebebasan untuk menanam tanaman ekspor
Bidang Sosial
Penghapusan kerja Rodi (kerja paksa)
Penghapusan perbudakan
Peniadaan pynbank (disakiti) yaitu hukuman yang sangat kejam
dengan melawan harimau.
Bidang Ilmu Pengetahuan
Ditulisnya buku berjudul History of Java.
Ditemukannya bunga Rafflesia Arnoldi
Dirintisnya Kebun Raya Bogor
Aktif mendukung Bataviaach Genootschap, perkumpulan
kebudayaan dan ilmu pengetahuan

12. • Berakhirnya Kekuasaan Thomas S. Raffles
Berakhirnya Kekuasaan Thomas S. Raffles di Indonesia
ditandai dengan adanya Convention of London pada
tahun 1814. Perjanjian yang ditandatangani oleh wakil-wakil
Belanda dan Inggris yang isisnya sebagai berikut:
1. Indonesia dikembalikan kepada Belanda
2. Jajahan Belanda seperti Sailan, Kaap Koloni, Guyana,
tetap ditangan inggris.
3. Cochin (di Pantai Malabar) diambil alih oleh Inggris,
sedangkan bangka diserahkan kepada Belanda
sebagai gantinya.

13. Masa Pemerintahan Hindia-Belanda (1816-1942)
• Pemerintahan Komisaris Jendral
Setelah berakhirnya kekuasaan Inggris, Indonesia dikuasai
oleh pemerintah Hindia-Belanda. Kepala pemerintahan
mulai dipegang oleh seorang gubernur jendral, yaitu van
der Capellen.
Dalam menjalankan pemerintahannya, komisaris jendral
melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Sistem residen tetap dipertahankan
2. Dalam bidang hukum, sistem juri dihapuskan
3. Dalam bidang ekonomi memberikan kesempatan
kepada pengusaha pengusaha asing untuk
menanamkan modalnya di Indonesia

14. • Penerapan Sistem Tanam Paksa (Cultuur stelsel) 1830-1870
Menurut van den Bosch, cultuur stelsel didasarkan atas hukum adat
yang menyatakan bahwa barang siapa yang berkuasa disuatu daerah,
ia memiliki tanah dan penduduknya. Karena raja-raja di Indonesia
sudah takluk kepada Belanda, pemerintah Belanda menganggap
dirinya sebagai pengganti raja-raja. Maka penduduk harus harus
meyerahkan sebagian tanahnya kepada pemerintah Belanda.
Aturan-aturan tanam paksa antara lain sebagai berikut:
• Persetujuan-persetujuan agar penduduk menyediakan
sebagian dari tanahnyauntuk penanaman ekspor yang dapat
dijual di Eropa.
• Hasil dari tanaman tersebut diserahkan kepada Pemerintah
Hindia-belanda.
• Kegagalan panen yang bukan karena kesalahan petani
menjadi tanggungan pemerintah.
• Tanah yang disediakan penduduk tersebut bebas dari pajak
tanah.

15. • Dampak Tanam Paksa bagi Rakyat Indonesia
Dampak Positif
-Rakyat Indonesia mengenal teknik menanam jenis-jenis
tanaman baru.
-Rakyat Indonesia mulai mengenal tanaman dagang yang
berorientasi ekspor.
Dampak Negatif
-Beban pajak yang berat
-Jumlah penduduk indonesia menurun
-Kelaparan dan kematian terjadi dibanyak tempat
-Kemiskinan serta penderitaan fisik dan mental berkepanjangan
-Pertanian, banyak mengalami kegagalan panen

17. • Sistem Politik Ekonomi Liberal (1870)
Setelah tahun 1870 di Indonesia diterapkan imperialisme
modern. Sejak saat itu diterapkan opendeur politiek, yaitu politik
terbuka terhadap modal-modal swasta asing. Pelaksanaan politik
pintu terbuka tersebut diwujudkan melalui penerapan sistem
ekonomi liberal.
Pelaksanaan Sistem Ekonomi Liberal:
• Mendapatkan bahan mentah atau bahan baku industri di
Eropa.
• Mendapatkan tenaga kerja yang murah.
• Menjadi tempat pemasaran barang-barang produksi Eropa.
• Menjadi tempat penanaman modal asing.
Akibat Pelaksanaan Sistem Politik Ekonomi Liberal
• Memberikan keuntungan yang sangat besar kepada kaum
swasta Belanda dan pemerintah kolonial Belanda.
• Kemerosotan tingakat kesejahteraan penduduk rakyat
Indonesia.

18. • Politik Etis
Menanggapi situasi yang berkembang pada abad ke-20,
Ratu Belanda dalam pidato pada tahun 1901 menyatakan
bahwa Negeri Belanda mempunyai kewajiban untuk
mengusahakan kemakmuran serta perkembangan
sosial dan otonomi dari penduduk Hindia. Oleh karena
itu, Belanda melakukan politik balas budi (politik etis)
kepada rakyat Indonesia, yang dimulai dengan
memberikan bantuan sebesar 40 juta golden.
Pelaksanaan Politik Etis diantaranya yaitu:
• Pembangunan irigasi untuk menunjang kebutuhan
pertanian.
• Emigrasi (transmigrasi) terutama bagi penduduk di
Pulau Jawa yang semakin memadat.
• Edukasi, dengan didirikannya bermacam sekolah bagi
semua golongan masyarakat.
• Perbaikan kesehatan dan penanggulangan penyakit.

19. Masa Pendudukan Jepang di Indonesia
Awal kedatangan Pendudukan Jepang di Indonesia di kota
Tarakan pada 10 januari 1942, selanjutnya Jepang melebarkan
sayapnya hingga ke Minahasa, Balikpapan, Ambon, Pontianak,
Makassar, Banjarmasin, Palembang dan Bali yang berhasil
dikuasai Jepang dari kurang waktu Januari-Februari 1942,
sedangkan ibukota Jakarta di duduki pada tanggal 05 Maret 1942.
Tentara Belanda yang pada saat itu masih berkuasan di Indonesia
ke, kesalahan menghadapi serangan tentara Jepang, dan akhirnya
Belanda menyerah tanpa syarat pada Jepang tepatnya pada
tanggal 08 Maret 1942 di Kalijati-Subang.

20. Upaya Jepang yang Melibatkan Indonesia
Jepang yang menanamkan bangsa dan negerinya Nippon
berusaha mengarahkan semua di Indonesia untuk mendukung
dalam perang melawan sekutu, selain itu Jepang berupaya
untuk mempertahankan wilayah Indonesia dari ancaman sekutu
dengan cara melibatkan rakyat Indonesia dalam beberapa
organisasi antara lain :
a. Gerakan Tiga A Dibentuk pada tanggal 29 April 1942 yang
diketuai oleh Mr. Syamsudin latar belakang pendirian gerakan
tiga A adalah membantu Jepang dalam menghadapi sekutu.
- Nippon Cahaya Asia
- Nippon Pelindung Asia
- Nippon Pemimpin Asia

21. b. Pusat Tenaga Rakyat (Putera) Dipimpin oleh empat serngkai, yakni
Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, ki Hadjar Dewantara dan K.H. Mas
mansur. Dibentuk pada bulan agustus 1942 dan diresmikan pada
tanggal 1 Maret 1943, tujuannya untuk Jepang ialah untuk
memusatkan seluruh kekuatan rakyat dalam rangka membantu usaha
jepang.

22. c. Cholo Sangi In (Badang Pertimbangan Pusat) Dibentuk tanggal 3
september 1943, diketuai Jenderal Tojo (Perdana Menteri jepang), anggota
berjumlah 43 orag, 23 orang diangkat Jepang 18 orang utusan kresidenan
dan kotapraja jakarta raya, dan 2 orang utusan di Yogyakarta dan surakarta.
d. Jawa Kokokai Pada tahun 1944, panglima tentara Jepang yang
menduduki jawa menyatakan berdirinya organisasi "jawa hokokai' atau
Himpunan kebaktian Jawa, sebagai organisasi resmi pemerintah. Tugas
mengerahkan rakyat untuk mengumpulkan padi, permata, besi tua, pajak,
dan menanam tamanan jarak sebagai bahan baku minyak pelumas untuk
jepang.
• Eksploitasi Sumber Daya Alam dan Tenaga Kerja Indonesia Oleh Jepang
Pemerintah pendudukan Jepang merupakan pemerintahan militer. Oleh
karena itu, sesuai dengan keadaan perang pada saat itu, semua jenis kegiatan
diarahkan untuk kepentingan perang. Pemerintah pendudukan Jepang telah
melakukan eksploitasi secara besar-besaran terhadap sumber daya alam
Indonesia serta tenaga manusia yang ada demi memenangkan perang
melawan sekutu.

23. 1. Cara-cara Jepang di Indonesia mengeksploitasi sumber kekayaan alam
a. Petani harus menyerahkan hasil panen, ternak dan harta milik serta mereka
yang lain kepada pendudukan Jepang untuk biaya perang asia pasifik.
b. Hasil kekayaan alam di Indonesia yang berupa hasil tambang perkebunan dan
hutan di angkut ke jepang.
c. Jepang memaksa penduduk untuk menanam pohon jarak pada lahan pertanian.
2. Cara I Jepang di indonesia mengeksploitasi tenaga kerja
a. Romusha, kerja paksa tanpa upah.
b. Kinrohosi, kerja paksa tanpa upah bagi tokoh masyarakat
c. Wajib Militer
1) Seinendan (Barisan Pemuda) dibentuk tanggal 9 Maret 1943 bertugas sebagai
tentara melawan sekutu.
2) Keibodan (Barisan pembantu polisi) dibentuk pada tanggal 29 April 1943
bertugas menjaga keamanan desa.
3) Fujinkai (Barisan wanita) dibentuk agustus 1943 bertugas sebagai anggota
palang merah dan sebagai wanita penghibur.
4) Jawa Hokokai (Pehimpunan kebaktian Raya Jawa) dikebumikan 1 maret 1944.
5) Suishintai (Barisan Pelopor)
6) Heiho (Pembantu Prajurit Jepang)
7) Peta (Pembela Tanah Air)

25. Pergerakan Masa dan Perlawanan Terhadap Jepang
Ada dua strategi yang digunakan para pejuang Indonesia dalam menghadapi
pemerintah penduduk Jepang, yakni :
1. Kooperatif, cara bekerja sama dengan Jepang, dengan mengikuti organisasi-organisasi
Jepang. Dengan demikian mereka mendapat pelajaran militer dari
organisasi-organisasi tersebut.
2. Non kooperatif penduduk strategi non kooperatif, tidak mau bekerjasama
dengan Jepang mereka membentuk organisasi, antara lain :
a. Kelompok Syahrir, beranggotakan kaum terpelajar di berbagai kota.
b. Kelompok Amir Syarifudin yang antifasis dan menolak bekerja sama dengan
Jepang
c. Golongan Persatuan Mahasiswa yang sebagian besar anggotanya adalah
mahasiswa kedokteran
d. Kelompok Sukarni, yang anggotanya antara lain Adam Malik, Pandu
Wiguna, Chaerul Saleh dan Maruto Mitimiharjo
e. Golongan Kaigun, yang anggotanya bekerja pada angkatan laut Jepang
f. Pemuda Menteng, yang bermarkas di Gedung Menteng 31 Jakarta.

27. Terimakasih
Sejarah XI_BAB 2