H. Annas Maamun memohon pengampunan pelaksanaan hukuman 7 tahun menjadi 4 tahun dan pembatalan tuntutan hukum korupsi lainnya karena kondisi kesehatannya yang memburuk di usia 78 tahun. Ia menderita berbagai penyakit seperti COPD, gastritis, dan hernia serta membutuhkan perawatan intensif. H. Annas Maamun juga menyatakan pengabdiannya selama lebih dari 50 tahun kepada bang
Dokumen ini berisi replik dari penggugat terhadap jawaban yang diajukan tergugat dalam perkara perdata nomor 16/Pdt.G/2010/PN-PBR. Penggugat membantah beberapa dalil tergugat dan meminta majelis hakim menolak jawaban tergugat, menghukum tergugat untuk membayar sisa pembayaran kerjasama, mengabulkan sita jaminan, serta menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara.
1. Dokumen tersebut merupakan memori permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh pengacara terhadap putusan Mahkamah Agung terkait kasus pidana yang melibatkan beberapa terdakwa.
2. Memori tersebut menyatakan adanya kesalahan hukum dalam putusan sebelumnya karena salah dalam mengkonstatir fakta dan menerapkan hukum, serta menganggap adanya perkembangan perkara (novum) yang dapat menj
Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan
Dokumen ini berisi jawaban tergugat dalam perkara perdata antara Iman Pantara sebagai penggugat dan James Sumartono sebagai tergugat. Tergugat mengajukan eksepsi dan menyangkal gugatan penggugat. Tergugat juga mengajukan gugatan balik dengan meminta pengadilan meletakkan sita jaminan atas mobil yang dijaminkan dan meminta penggugat membayar ganti rugi. Tergugat meminta pengadilan menolak gugatan pen
1. Tergugat mengajukan eksepsi atas gugatan penggugat yang dianggap kabur.
2. Tergugat menolak dalil-dalil penggugat kecuali yang diakui benar, yakni Tergugat adalah ahli waris Ahmad Mulyanto yang meninggal.
3. Tergugat meminta pengadilan menolak gugatan penggugat karena tidak terbukti adanya perjanjian jual beli tanah antara penggugat dengan Ahmad Mulyanto.
Surat Dakwaan dalam Hukum Acara PidanaIzzatul Ulya
Surat dakwaan adalah surat tuntutan yang dibuat oleh jaksa berdasarkan hasil penyidikan dan merupakan dasar bagi hakim dalam memeriksa kasus di pengadilan. Surat dakwaan harus memenuhi syarat formal dan materiil seperti menyebutkan identitas terdakwa dan uraian tindak pidana secara jelas. Terdapat beberapa bentuk surat dakwaan seperti tunggal, alternatif, subsider, kumulatif, dan kom
1. Dokumen tersebut merupakan jawaban tergugat dalam perkara perdata antara PT. Serba Bisa sebagai penggugat melawan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai tergugat di Pengadilan Negeri Palembang.
Surat tuntutan pidana ini membahas kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa Andre Abrianto. Jaksa Penuntut Umum meminta hakim menyatakan Terdakwa bersalah atas tuduhan memberikan pelolosan pajak kepada PT Artha Grafika sehingga merugikan negara dan menerima hadiah dari pihak perusahaan tersebut. Jaksa menuntut pidana penjara 8 tahun dan denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan untuk
Dokumen ini berisi replik dari penggugat terhadap jawaban yang diajukan tergugat dalam perkara perdata nomor 16/Pdt.G/2010/PN-PBR. Penggugat membantah beberapa dalil tergugat dan meminta majelis hakim menolak jawaban tergugat, menghukum tergugat untuk membayar sisa pembayaran kerjasama, mengabulkan sita jaminan, serta menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara.
1. Dokumen tersebut merupakan memori permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh pengacara terhadap putusan Mahkamah Agung terkait kasus pidana yang melibatkan beberapa terdakwa.
2. Memori tersebut menyatakan adanya kesalahan hukum dalam putusan sebelumnya karena salah dalam mengkonstatir fakta dan menerapkan hukum, serta menganggap adanya perkembangan perkara (novum) yang dapat menj
Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan
Dokumen ini berisi jawaban tergugat dalam perkara perdata antara Iman Pantara sebagai penggugat dan James Sumartono sebagai tergugat. Tergugat mengajukan eksepsi dan menyangkal gugatan penggugat. Tergugat juga mengajukan gugatan balik dengan meminta pengadilan meletakkan sita jaminan atas mobil yang dijaminkan dan meminta penggugat membayar ganti rugi. Tergugat meminta pengadilan menolak gugatan pen
1. Tergugat mengajukan eksepsi atas gugatan penggugat yang dianggap kabur.
2. Tergugat menolak dalil-dalil penggugat kecuali yang diakui benar, yakni Tergugat adalah ahli waris Ahmad Mulyanto yang meninggal.
3. Tergugat meminta pengadilan menolak gugatan penggugat karena tidak terbukti adanya perjanjian jual beli tanah antara penggugat dengan Ahmad Mulyanto.
Surat Dakwaan dalam Hukum Acara PidanaIzzatul Ulya
Surat dakwaan adalah surat tuntutan yang dibuat oleh jaksa berdasarkan hasil penyidikan dan merupakan dasar bagi hakim dalam memeriksa kasus di pengadilan. Surat dakwaan harus memenuhi syarat formal dan materiil seperti menyebutkan identitas terdakwa dan uraian tindak pidana secara jelas. Terdapat beberapa bentuk surat dakwaan seperti tunggal, alternatif, subsider, kumulatif, dan kom
1. Dokumen tersebut merupakan jawaban tergugat dalam perkara perdata antara PT. Serba Bisa sebagai penggugat melawan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai tergugat di Pengadilan Negeri Palembang.
Surat tuntutan pidana ini membahas kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa Andre Abrianto. Jaksa Penuntut Umum meminta hakim menyatakan Terdakwa bersalah atas tuduhan memberikan pelolosan pajak kepada PT Artha Grafika sehingga merugikan negara dan menerima hadiah dari pihak perusahaan tersebut. Jaksa menuntut pidana penjara 8 tahun dan denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan untuk
Dokumen tersebut membahas tentang kriminologi, meliputi pengertian kriminologi, teori-teori kausalitas kejahatan, karakteristik dan tipologi kejahatan, serta upaya penanggulangan kejahatan.
Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap tergugat atas kesepakatan jual beli tanah yang dibuat antara penggugat dengan Ahmad Mulyanto pada 23 Januari 2014. Namun, Ahmad Mulyanto meninggal dunia akibat kecelakaan sehingga kesepakatan tidak dapat dilanjutkan. Penggugat meminta tergugat yang merupakan istri dan anak Ahmad Mulyanto melanjutkan kesepakatan tersebut, namun ditolak oleh tergugat
Perjanjian perkawinan mengatur harta suami istri dan akibatnya jika perkawinan berakhir. Menurut KUHPerdata harus dibuat di hadapan notaris sebelum pernikahan, sedangkan UU Perkawinan cukup dihadapan pegawai catat nikah. Perjanjian hanya mengikat pihak ketiga jika terdaftar di pengadilan.
Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penafsir Konstitusi dan pelaksana kekuasaan peradilan dalam sistem Konstitusi. Kewenangannya meliputi menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, membubarkan partai politik, dan memutus perselisian hasil pemilu. Hukum acara MK didasarkan pada prinsip-prinsip seperti persidangan terbuka, independen, cepat, dan putusan bersifat
Dokumen tersebut membahas proses hukum pidana militer dan sanksi bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana, mencakup proses penyidikan, pengadilan, dan eksekusi pidana seperti pidana penjara, mati, atau tambahan seperti pemecatan. Dokumen ini juga membandingkan hukum pidana militer dengan peraturan pidana umum.
Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia dan gejala sosial, meliputi pelaku kejahatan, tindakan kejahatan itu sendiri, serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. Kriminologi berkaitan erat dengan disiplin ilmu lain seperti antropologi, psikologi, dan sosiologi."
Perkara perdata antara Hasan Hariri melawan Sofi Larasati dan Hikmat Riadi, ahli waris Ahmad Mulyanto. Hasan menggugat Ahmad karena wanprestasi atas iklan jual tanah yang dimuat di koran. Hasan membuktikan terjadinya perjanjian jual beli tanah, pembayaran uang muka, namun Ahmad meninggal dunia tanpa menyelesaikan transaksi. Pengadilan diminta menghukum tergugat membayar ganti rugi dan biaya perkara.
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...Idik Saeful Bahri
Dokumen tersebut membahas tentang jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi dalam hukum perdata Indonesia. Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi harus dibahas secara bersamaan karena saling berhubungan. Eksepsi merupakan tangkisan terhadap gugatan penggugat yang tidak langsung menyangkut pokok perkara, sedangkan rekonvensi adalah gugatan balasan dari tergugat terhadap penggugat.
Hukum acara perdata mengatur tentang pengajuan gugatan dan permohonan ke pengadilan, pemeriksaan di persidangan melalui pembuktian dan perdamaian, serta putusan dan upaya hukum terhadap putusan.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memperkenalkan pendekatan keadilan restoratif dan upaya diversi untuk mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana. UU ini mengatur penanganan anak yang berhadapan dengan hukum mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga pembinaan setelah menjalani pidana dengan memperhatikan perlindungan, kepentingan terbais,
Dokumen tersebut membahas tentang teori hukum pembuktian dalam hukum pidana di Indonesia. Teori yang dianut adalah negative wettelijk stelsel bewisjtheory di mana diperlukan minimal dua alat bukti ditambah keyakinan hakim. Alat bukti yang sah menurut KUHAP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.
Perjanjian ini mengatur jual beli 5 unit traktor dan 3 unit mesin penggiling beras antara CV Anugerah dan Koperasi Tani Makmur Cianjur dengan harga total Rp. 650 juta, yang akan dibayar tunai secara bertahap. Barang akan dikirim secara bertahap pada saat penandatanganan dan pelunasan pembayaran.
Dokumen tersebut membahas tentang batas waktu hak guna usaha dan hak guna bangunan menurut undang-undang, pengertian perjanjian dan perikatan, syarat-syarat sah perjanjian dan unsur-unsur kesepakatan, sebab-sebab berakhirnya perikatan, asas-asas perjanjian, dan pengertian prestasi serta konsekuensi wanprestasi.
Manajemen pendekatan keluarga 2020 (1)Tini Wartini
Dokumen tersebut memberikan panduan lengkap tentang pendataan keluarga sehat di Puskesmas, mulai dari definisi keluarga dan anggota keluarga, proses pendataan, instrumen yang digunakan, hingga contoh kasus yang dapat dihadapi."
Dokumen tersebut memberikan panduan lengkap tentang pendataan keluarga sehat di Puskesmas, mulai dari definisi keluarga dan anggota keluarga, proses pendataan, instrumen yang digunakan, hingga contoh kasus yang dapat dihadapi."
Dokumen tersebut membahas tentang kriminologi, meliputi pengertian kriminologi, teori-teori kausalitas kejahatan, karakteristik dan tipologi kejahatan, serta upaya penanggulangan kejahatan.
Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap tergugat atas kesepakatan jual beli tanah yang dibuat antara penggugat dengan Ahmad Mulyanto pada 23 Januari 2014. Namun, Ahmad Mulyanto meninggal dunia akibat kecelakaan sehingga kesepakatan tidak dapat dilanjutkan. Penggugat meminta tergugat yang merupakan istri dan anak Ahmad Mulyanto melanjutkan kesepakatan tersebut, namun ditolak oleh tergugat
Perjanjian perkawinan mengatur harta suami istri dan akibatnya jika perkawinan berakhir. Menurut KUHPerdata harus dibuat di hadapan notaris sebelum pernikahan, sedangkan UU Perkawinan cukup dihadapan pegawai catat nikah. Perjanjian hanya mengikat pihak ketiga jika terdaftar di pengadilan.
Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penafsir Konstitusi dan pelaksana kekuasaan peradilan dalam sistem Konstitusi. Kewenangannya meliputi menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, membubarkan partai politik, dan memutus perselisian hasil pemilu. Hukum acara MK didasarkan pada prinsip-prinsip seperti persidangan terbuka, independen, cepat, dan putusan bersifat
Dokumen tersebut membahas proses hukum pidana militer dan sanksi bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana, mencakup proses penyidikan, pengadilan, dan eksekusi pidana seperti pidana penjara, mati, atau tambahan seperti pemecatan. Dokumen ini juga membandingkan hukum pidana militer dengan peraturan pidana umum.
Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia dan gejala sosial, meliputi pelaku kejahatan, tindakan kejahatan itu sendiri, serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. Kriminologi berkaitan erat dengan disiplin ilmu lain seperti antropologi, psikologi, dan sosiologi."
Perkara perdata antara Hasan Hariri melawan Sofi Larasati dan Hikmat Riadi, ahli waris Ahmad Mulyanto. Hasan menggugat Ahmad karena wanprestasi atas iklan jual tanah yang dimuat di koran. Hasan membuktikan terjadinya perjanjian jual beli tanah, pembayaran uang muka, namun Ahmad meninggal dunia tanpa menyelesaikan transaksi. Pengadilan diminta menghukum tergugat membayar ganti rugi dan biaya perkara.
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...Idik Saeful Bahri
Dokumen tersebut membahas tentang jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi dalam hukum perdata Indonesia. Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi harus dibahas secara bersamaan karena saling berhubungan. Eksepsi merupakan tangkisan terhadap gugatan penggugat yang tidak langsung menyangkut pokok perkara, sedangkan rekonvensi adalah gugatan balasan dari tergugat terhadap penggugat.
Hukum acara perdata mengatur tentang pengajuan gugatan dan permohonan ke pengadilan, pemeriksaan di persidangan melalui pembuktian dan perdamaian, serta putusan dan upaya hukum terhadap putusan.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memperkenalkan pendekatan keadilan restoratif dan upaya diversi untuk mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana. UU ini mengatur penanganan anak yang berhadapan dengan hukum mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga pembinaan setelah menjalani pidana dengan memperhatikan perlindungan, kepentingan terbais,
Dokumen tersebut membahas tentang teori hukum pembuktian dalam hukum pidana di Indonesia. Teori yang dianut adalah negative wettelijk stelsel bewisjtheory di mana diperlukan minimal dua alat bukti ditambah keyakinan hakim. Alat bukti yang sah menurut KUHAP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.
Perjanjian ini mengatur jual beli 5 unit traktor dan 3 unit mesin penggiling beras antara CV Anugerah dan Koperasi Tani Makmur Cianjur dengan harga total Rp. 650 juta, yang akan dibayar tunai secara bertahap. Barang akan dikirim secara bertahap pada saat penandatanganan dan pelunasan pembayaran.
Dokumen tersebut membahas tentang batas waktu hak guna usaha dan hak guna bangunan menurut undang-undang, pengertian perjanjian dan perikatan, syarat-syarat sah perjanjian dan unsur-unsur kesepakatan, sebab-sebab berakhirnya perikatan, asas-asas perjanjian, dan pengertian prestasi serta konsekuensi wanprestasi.
Manajemen pendekatan keluarga 2020 (1)Tini Wartini
Dokumen tersebut memberikan panduan lengkap tentang pendataan keluarga sehat di Puskesmas, mulai dari definisi keluarga dan anggota keluarga, proses pendataan, instrumen yang digunakan, hingga contoh kasus yang dapat dihadapi."
Dokumen tersebut memberikan panduan lengkap tentang pendataan keluarga sehat di Puskesmas, mulai dari definisi keluarga dan anggota keluarga, proses pendataan, instrumen yang digunakan, hingga contoh kasus yang dapat dihadapi."
STUDY KASUS HT,DISLIPIDEMIA, CKD, ASAM URAT DAN JANTUNGIndri Savitri
Laporan studi kasus manajemen asuhan gizi klinik pada pasien hipertensi, dislipidemia, CKD stadium IV, jantung dan asam urat di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. Pasien berusia 80 tahun dengan berat badan 79 kg dan tinggi badan 157 cm sehingga indeks massa tubuhnya 32,11 kg/m2 yang termasuk kategori obesitas. Hasil pemeriksaan biokimia menunjukkan anemia, uremia dan kadar asam urat tinggi.
Surat edaran Menteri Kesehatan mengenai legalitas izin praktik bagi dokter dan dokter gigi yang sedang dalam proses registrasi ulang. Surat edaran menyatakan bahwa dokter dan dokter gigi yang telah menyerahkan persyaratan registrasi ulang dan mendapatkan STTB dapat menggunakan STTB tersebut sebagai bukti sedang dalam proses registrasi ulang, sehingga SIP dan izin praktik mereka tetap berlaku selama 6 bulan atau samp
Rangkuman dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut merupakan catatan atas laporan keuangan RSUD dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal per 31 Desember 2017.
Bupati Wonosobo memberikan sambutan pada acara pemberangkatan santri Pondok Pesantren Lirboyo. Bupati mengingatkan santri untuk selalu mematuhi protokol kesehatan guna mencegah penularan Covid-19. Bupati juga menyampaikan harapan agar santri dapat menjadi insan bermanfaat setelah menyelesaikan studi di pondok pesantren.
Man it pkm pabuaran kel 7 tk 2 b d3 kep dikonversi (2) (3)FebiFrastikaYuniar
Makalah ini membahas tentang analisis data informasi penyakit berdasarkan kunjungan pasien selama 5 bulan di Puskesmas Pabuaran Kota Sukabumi. Data menunjukkan penyakit ISPA nonspesifik sebagai penyakit terbanyak dengan jumlah 575 kasus pada bulan Agustus 2019. Hipertensi primer dan demam tidak tentu sebabnya menempati urutan berikutnya. Jumlah kunjungan selama 5 bulan April-Agustus 2018/2019 belum di
Similar to Surat Permohonan Grasi Annas Maamun (20)
Dokumen tersebut merangkum ketentuan pembatasan aktivitas dan mobilitas selama penerapan PSBB di Jakarta pada periode April-September 2020. PSBB meliputi pembatasan kapasitas operasi berbagai sektor ekonomi dan fasilitas umum, serta larangan mobilitas warga kecuali untuk kebutuhan pokok.
Dokumen ini merupakan ringkasan hasil survei penilaian integritas yang dilakukan pada 26 kementerian/lembaga dan 20 provinsi di Indonesia pada tahun 2018. Survei ini mengukur empat dimensi integritas yaitu budaya anti korupsi, pengelolaan SDM, pengelolaan anggaran, dan sistem anti korupsi. Hasilnya menunjukkan indeks integritas tertinggi dimiliki Pemprov Jawa Tengah sedangkan terendah oleh Mahkamah Ag
Bagan proses pembentukan_dan_perubahanDhani Irawan
Bagan menjelaskan proses pembentukan dan perubahan peraturan perundang-undangan di Indonesia, dimulai dari perencanaan melalui Prolegnas, pengusulan rancangan undang-undang oleh DPR dan Presiden, pembahasan rancangan undang-undang oleh DPR dan Presiden, pengesahan menjadi undang-undang oleh Presiden, serta ketentuan penarikan dan penundaan pengesahan.
Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2019 Tentang UMSPDhani Irawan
Peraturan Gubernur ini menetapkan upah minimum sektoral provinsi Jakarta tahun 2019 untuk 13 sektor termasuk bangunan, kimia, logam, otomotif, asuransi, makanan, farmasi, tekstil, pariwisata, telekomunikasi dan ritel. Besaran upah minimum bervariasi untuk setiap sektor dan jenis pekerjaan berdasarkan hasil perundingan dengan serikat pekerja dan asosiasi pengusaha.
Laporan harta kekayaan Ahmad Marzuqi, calon bupati Jepara periode 2017-2022, yang menunjukkan peningkatan harta berupa tanah, bangunan, kendaraan dan rekening bank dibanding laporan sebelumnya beserta catatan penjelasannya.
Investigasi kecelakaan pesawat Boeing 737 MAX 8 milik Lion Air yang jatuh di Tanjung Karawang pada 29 Oktober 2018 masih berlangsung. Tim KNKT telah menemukan kotak hitam pesawat dan sedang menganalisis data penerbangan. Tim juga sedang mencari kotak perekam suara dan menyelidiki faktor-faktor kecelakaan seperti pemeliharaan pesawat dan pelatihan awak pesawat. Tantangan investigasi adalah keterbatasan sumber daya KNK
Dokumen tersebut memberikan gambaran umum hasil Survei Penilaian Integritas 2017 yang dilakukan oleh KPK pada 36 lembaga pemerintah. Survei ini mengukur indeks integritas, profil responden, dan gambaran umum permasalahan integritas di lembaga-lembaga tersebut. Hasilnya menunjukkan masih terjadinya praktik-praktik korupsi seperti suap dan nepotisme di beberapa lembaga."
Daftar kepala daerah jadi tersangka kpkDhani Irawan
This document lists the names and positions of 104 Indonesian politicians who served as governors, mayors, deputy mayors, and regents between 2004-2018. It includes their names, the years they held office, and the cities/regions they governed, with positions ranging from Governor of Riau province to Regent of Pakpak Bharat regency.
Peraturan Pemerintah ini mengubah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Perubahan mencakup penambahan larangan bagi ormas, sanksi yang lebih berat bagi pelanggar, dan pengaturan pidana bagi anggota ormas yang melanggar ketentuan tertentu seperti melakukan kegiatan separatis.
1. KEPADA YTH
BAPAK PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
DI ISTANA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
JALAN MERDEKA UTARA/JALAN VETERAN N0.18
JAKARTA
Melalui
BAPAK KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN SUKAMISKIN
BANDUNG
DI BANDUNG
Lapiran Satu Berkas
Perihal Permohonan Pengampunan Pelaksanaan Hukuman
atas nama H. ANNAS MAAMUN, dart 7
tahun menjadi 4 tahun, dan penghapusan Tuntutan
Pidanan dengan menghentikan Tuntutan Hukum Perkara
Pidana Pengesahan APBD Riau 2015, Nomor Perkara
SprinDik 01/01/01 Tanggal 12 Januari 2015.
Dengan Hormat,
Dipermaklumkan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia,
bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : H. ANNAS MAAMUN
Tempat/Tanggal Lahir : Bagansiapiapi, 17 April 1940
Umur 78 Tahun
1
Alamat Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1
Sukamiskin Bandung
2. dengan ini perkenankanlah saya menyampaikan permohonan
sebagai berikut :
1. Bahwa saya H. ANNAS MAAMUN, sejak 25 September 2014
hingga sekarang menjalani hukuman penjara di Lapas Kelas I
Sukamiskin Bandung, dan sejak tanggal 14 April 2015 sampai
sekarang dirawat di Poliklinik Lapas Kelas l Sukamiskin
Bandung atas Tindakan Pidana KorupsiPegawai Negeri Sipil
atau Penyelenggara Negara yang menerima pemberian atau
janji dengan maksud supaya pegawai negeri atau
penyelenggara negara berbuat atau tidak berbuat sesuatu
dalam jabatannya, bertentangan dengan kewajibannya
terkait dengan pangajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi
Riau Tahun 2014, kepada Kementerian Kehutanan Repubfik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a
atau pasal 17 huruf b atau Undang Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tundak Pidana Korupsi.
2. Bahwa selama pemeriksaan perkara aquo dilakukan, baik di
tingkat penyidik KPK, maupun pemeriksaaan di Pengadilan
Tipikor Bandung sangat sering menjalani kendala I
hambatan gangguan sesak nafas, karen saya H. ANNAS
MAMUN terus sakit dan ditambah usia sudah mecapai 78
tahun dan sudah uzur, pelupa serta sesak nafas sehingga
sering tertunda, meskipun akhirnya saya H. ANNAS
MAAMUN dihukum dengan hukuman yang telah incracht
van gewijsde selama 7 tahun.
3. Bahwa saat ini saya H. ANNAS MAAMUN telah dijadikan pula
tersangka korupsi Provinsi Riau dalarn pembahasan RAPBD
2015 TA 2015, meskipun pemeriksaan belum sempat
2
3. dilakukan karena terus menerus dalam keadaan sakit
(terlampir).
4. Bahwa melihat keadaan kondisi kesehatan saya tersebut,
istri beserta anak dan keluarga sangat prihatin karena
kondisi kesehatan saya terus menurun dan diharuskan
melaksanakan pemeriksaan kesehatan secara rutin ke
dokter spesialis, diperburuk lagi usianya sudah lanjut (78
tahun) uzur, pikun, sering ketakutan, tidak mau tidur dan
makan sangat sangat berkurang serta tidak boleh banyak
berfikir.
5. Bahwa dengan kondisi kesehatan saya H. ANNAS MAAMUN,
umur 78 tahun yang semakin menurun dan sudah pikun,
maka dengan segala kerendahan hati saya mengajukan
permohonan agar berkenan kiranya Bapak Presiden
Republik Indonesia memberikan PENGAMPUNAN
PELAKSANAAN HUKUMAN kepada saya H. ANNAS
MAAMUN, dari 7 tahun menjadi 4 tahun penjara, sesuai
dengan pasal 14 Nomor (1) UUD 1945 yaitu Presiden dapat
memberikan GRASI (PENGAMPUNAN) dan ABOLISI
(PENGHAPUSAN TUNTUTAN PERKARA) dengan
mengehentikan Penyidikan atas dugaan korupsi bersama
sama dalam Penambahan RAPBD TA 2015 Provinsi Riau.
Adapun Permohonan GRASI (PENGAMPUNAN) dan Permohonan
ABOLISI (PENGHAPUSAN TUNTUTAN PERKARA) 1n1, saya
mengajukan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia adalah
dengan alasan sebagai berikut :
1. Bedasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, saya
dipidana 7 tahun tanpa uang pengganti (tidak ada kerugian
3
4. 4
Negara, tidak ada harta yang disita) dan telah jalani 4 tahun
7 bulan dari hukuman pokok 7 tahun.
2. Bahwa saya sudah berusia 78 tahun dalam kondisi sakit-
sakitan, dan bersama ini izinkanlah saya menyampaikan
sebagai berikut :
» Sejak saya ditempatkan di lapas Kelas I Sukamiskin
Bandung pada 5 Feburari 2015, dan ditempatkan di
Bllok Timur Atas Nomor 25, namun hanya beberapa
hari ditempatkan di Blok Timur Atas Nomor 25
tersebut, maka pada tanggal 14 April 2015 saya
ditempatkan/dirawat di Poliklinik Lapas Kelas I
Sukamiskin Bandung, kemudian sejak itu bolak balik
dirawat Rumah Sakit yang ada di sekitar Bandung, yaitu
1) Rumah Sakit "Santosa" Bandung, sebnyak 6 kali
2) Rumah Sakit "Santo Yusuf" Bandung, sebnayak
3 kali
3) Rumah Sakit "Hasan Sadikin' Bandung, sebanyak
1 kali
4) Rumah Sakit " St. Boromeus" Bandung,
sebanyak 1 kali
5) Rumah Sakit "Hermina" sebnayak 1 kali
» Sampai saat ini saya masih dirawat di Poliklinik Lapas
Kelas I Sukamiskin Bandung.
3. Adapun penyakit yang diderita sesuai dengan keterangan
dokter adalah :
5. s
)ii.i- PPOK (COPD) akut, Dispepsia Syndrome (Depresi Berat)
dan Gastritis/Lambung, Hernia dan hamper setiap hari ·
sesak nafas.
)ii.i- Setelah dirawat dl Rumah Sakft di, luas Pollkllntk tapas
Kelas I Sukamiskin Bandung, saya terus dirawat di
Poliklinik Lapas Kelas I Sukamiskin Bandung, karena
kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan un.tuk
berada di Blok Hunian, karena setiap waktu
membutuhkan pemakaian 02 (Oksigen), Surat
Keterangan Sakit Termpir.
)i,l'
4. Bahwa saya H. ANNAS MAAMUN, yang beralamat di jalan
Perwira No. 1 Bagansiapiapi, Kabupaten Rokan Hilir, terakhir
menjabat sebagai Gubernur Riau Periode 2014-2019, yang
sebelumnya menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten
Rokan Hilir selama dua periode dan sebagai Bupati di Rokan
Hilk dua periode berturut-turut,
5. Pendidikan :
)ii.i- Tahun 1954, Tarnat Sekolah Rakyat No.
Bagansaiapiapi
)ii.i- Tahun 1957, Tamat Sekolah Guru B Negeri Bengkalis.
)ii.i- Tahun 1960, Tamat Sekolah Guru A
)ii.i- Tahun 1968, Tugas Belajar PPSL Negeri Padang
6. Selam perjalanan hidup saya telah mengabdi kepada Bangsa
dan Negara Kesatuan Repubtik Indonesia sejak tahun 1960,
mulai dari:
)ii.i- Kepala Desa BangkoKanan Kecamatan Bangko (1960-
1962}.
)ii.i- Guru SMP Negeri Bagansiapiapi Riau.
6. 6
» Kepala seksl Pembangunan Desa pada Kantor Camat
Bangko Bagansiapiapi (1974-1976).
};>- Kepala Seksi Pembinaan Gotong Royong pada Kantor
Pembangunan Masyarakat Desa Pekanbaru (1977-
1981).
};>- Kepala Kantor Camat Rumbai (1982-1987).
� Pjs. Camat Rumbai (1988-1991).
};>- Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten
Bengkalis I Eselon 111.b (1992-1996).
};>- Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Bengkalis (1997-
1999).
};>- Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis (2000-2002).
),, Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hilir (2002-2006).
),, Bupati Kabupaten Rokan Hilir {2006-2011).
};>- Bupati Kabupaten Rokan Hilir (2011-2014)
};>- Gubernur Riau (2014-2019).
};>,
Selama mengabdi kepada Bangsa dan Negara Kesatuan
Republik Indonesia telah memperoleh penghargaan tingkat
Naslonal sebagai beriku.t :
.
a. Piagam pengharagaan tahun 2013 dari Meneteri PU
atas keberhasilan penyelenggaraan pembangunan
jalan dan jembatan di Kabupaten Rokan Hilir, Predikat
terbaik tingkat Kabupaten se-lndonesia.
b. Piagam penghargaan dari Presiden RI atas keberhasilan
meningkatkan pangaran, terutama peningkatan
penghasflan pad, dt kabupaten Rokan Hrtir tlngkat
Kabupaten se-lndonesia.
c. Penghargaan dari Presiden RI tahun 2008 atas
keberhasilan Kota Bagansiapiapi sebagai kota
tersebersih se-lndonesia.
7. 7
Penghargaan lainnya adalah sebagai berlkut :
a. Tahun 2007 dari Legiun Vetaran RI
b. Tahun 2008 dari Pengakap Pramuka Negara Malaysia.
c. Tahun 2009 Penghergaan dart Presiden Rf
"Peningkatan Ketahanan Pangan" di Kabupaten Rokan
Hilir.
d. Tahun 2010 Penghargaan Pramuka Pusat Iakarta.
e. Tahun 2011 Pena Mas dari PGRI Rokan Hilir.
f. Tahun 2011 Penghargaan dari Komandan Jenderal
Akademi TNI Jakarta.
g. Tahun 2012 Penghargaan dari PWt Riau.
h. Tahun 2013 Penghargaan dari Presiden RI
"Peningkatan Ketahanan Pangan" di Kabupaten Rokan
HHtr.
Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dengan hormat
kami lampirkan :
1. Permohonan Pengampunan dari PGRI Riau.
2. Permohonan Pengampuna_n dari Lembaga Melayu Riau.
3. Permohonan Pengampunan dari Persatuan Kepala Desa
se Provinsi Riau.
4. Daftar Riwayat Hidup Haji ANNAS MAAMUN.
5. Eksaminasi dari Universitas Gajah Mada, Fakultas Hukum,
Magister llmu Hukum, dan Universitas Trisakti Jakarta,
Magister llmu Hukum.
6. Surat Keterangan Sakit.
7. Pemeriksaan dari penyidik KPK yang dllaksanakan 4 kali
pemeriksaan, namun tidak terlaksana karena H. ANNAS
MAAMUN dalam keadaan sakit.
8. r
Demikian permohonan pengampunan inf saya sarnpalkan kepada
Bapak Presiden Republik Indonesia (Bapak Joke Widodo), dan atas
perkenan Bapak mengabulkan permohonan ini, Demikianlah saya
menghaturkan terima kasih.
Bandung, 16 April 2019
Harmat dari Saya
Yang Memohon
H. ANNAS MAAM'UN