ppt

1. STRATEGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
SOSIAL SEBAGAI UPAYA MENDUKUNG
PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN
MANUSIA (IPM)
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS JEMBER
2019

2. Profile
Name : Irma Prasetyowati, S.KM., M.Kes
Department : Epidemiology , Biostatistic and
Population
Faculty of Public Health, Universitas
Jember
: Dean Faculty of Public Health
Universitas Jember
Address : Jl. Kalimantan 37 Jember Indonesia
Email: dekan.fkm@unej.ac.id
irma_prasetyowati.fkm@unej.ac.id

3. Tujuan Materi
• IPM
• Dimensi Pengukuran IPM
• Kesejahteraan Sosial
• Strategi Percepatan Peningkatan IPM Bidang
Kesehatan
• Strategi Percepatan Peningkatan IPM Bidang
Pendidikan
• Strategi Percepatan Peningkatan Bidang Ekonomi

4. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
• Adalah nilai capaian pembangunan manusia
berbasis sejumlah komponen dasar kualitas
hidup.
• Ukuran komponen kualitas hidup dibangun
melalui pendekatan tiga dimensi dasar, yaitu:
1. Umur panjang dan sehat
2. Pengetahuan
3. Standar hidup layak

6. INDEKS PEMBANGUNAN
MANUSIA (IPM) 2018
No.32/04/Th. XXII, 15 April 2019

7. Metode Penghitungan
IPM
Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat
Umur Harapan Hidup saat
Lahir
(UHH)
Dimensi Pengetahuan
 Harapan Lama Sekolah
(HLS)
 Rata-Rata Lama
Sekolah (RLS 25 th +)
Dimensi Standar Hidup Layak
Pengeluaran per Kapita per tahun
yang disesuaikan
(96 KomoditasPPP)
Agregasi Indeks
Rata-Rata Ukur/Geometrik
7

8. DIMENSI PENGUKURAN IPM
DIMENSI INDIKATOR INDEKS DIMENSI
Umur panjang dan
sehat
• Angka harapan hidup
pada saat lahir
Indeks Harapan
Hidup
Pengetahuan • Angka Melek Huruf
(AMH)
• Rata-Rata Lama
sekolah (RLS)
Indeks
Pendidikan
Standar hidup layak Pengeluaran perkapita
Rill yang disesuaikan (PPP
rupiah)
Indeks Daya Beli

9. Apa Manfaat
IPM ?
UKURA
N
KEBERHASILA
N
IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan
dalam upaya membangun kualitas hidup manusia
(masyarakat/penduduk)
DANAALOKASI
UMUM
IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator dalam
penentuan Dana Alokasi Umum (DAU)
TARGE
T
PEMBANGUNA
N
IPM merupakan salah satu indikator target pembangunan
pemerintah dalam pembahasan asumsi makro di DPR-RI
DANA INSENTIF
DAERAH
Komponen IPM (HLS, RLS, dan Pengeluaran) merupakan
indikator yang digunakan dalam penghitungan Dana Insentif
Daerah (DID)
9

10. Bagaimana Memaknai
IPM?
• IPM merupakan indikator jangka panjang sehingga perlu
kehati-hatian dalam memaknainya.
• KEMAJUAN pembangunan manusia dapat dilihat dari:
KECEPATAN IPM
Kecepatan IPM menggambarkan upaya yang dilakukan
untuk meningkatkan pembangunan manusia dalam suatu
periode
STATUS IPM
Status IPM menggambarkan level pencapaian pembangunan manusia dalam
suatu periode:
→ Rendah : IPM < 60
10
→ Sangat tinggi
→ Tinggi
→ Sedang
: IPM ≥ 80
: 70 ≤ IPM < 80
: 60 ≤ IPM < 70

11. IPM Indonesia Berstatus
“TINGGI”
66,53 67,09 67,70 68,31 68,90 69,55 70,18 70,81
71,39
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Tren IPM Indonesia, 2010-2018
IPM
Indonesia
2018
Umur Harapan Hidup
saat Lahir:
71,20 tahun
Rata-rata Lama Sekolah:
8,17 tahun
Harapan Lama Sekolah:
12,91 tahun
Pengeluaran per Kapita per
tahun yang disesuaikan:
Rp11 059 000
 Pada tahun 2018, capaian pembangunan manusia yang diukur
dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 71,39
 Pembangunan manusia Indonesia pada tahun 2018 berstatus
TINGGI
11

12. 68,90
68,31
67,70
67,09
66,53
69,55
70,18
70,81
71,39
Tren Pertumbuhan IPM 2010-
2018
0,87%
0,91%
0,82%
0,91%
0,93%
0,90%
Pada tahun 2018, IPM Indonesia tumbuh 0,82 persen. Pertumbuhan tahun ini lebih
rendah dibanding tahun 2017.
Selama 2010-2018, IPM Indonesia mencatat pertumbuhanrata-rata
per tahun sebesar 0,88 persen.
0,90%
0,84%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
12

13. Tren Komponen
IPM
Umur Harapan Hidup saat Lahir/UHH(Tahun)
69,81
70,01 70,20
70,40 70,59 70,78 70,90 71,06 71,20
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
11,29 11,44 11,68 12,10 12,39 12,55 12,72 12,85 12,91
7,46 7,52 7,59 7,61 7,73 7,84 7,95 8,10 8,17
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
9 437 9 647 9 815 9 858 9 903 10150 10420 10664
11059
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Meningkatnya IPM disebabkan oleh peningkatan pada semua komponen pembentuk indeks.
Kecepatan persentase pengeluaran per kapita tercatat palingmenonjol.
 Harapan Lama Sekolah/HLS (Tahun)
Tahun 2018 tumbuh 0,47 persen
 Rata-Rata Lama Sekolah/RLS (Tahun)
Tahun 2018 tumbuh 0,86 persen
HLS RLS
Tahun 2018 tumbuh 0,19persen
Pengeluaran Per Kapita/tahun
Disesuaikan (Ribu Rupiah)
Tahun 2018 tumbuh 3,70 persen
37

14. DKI Jakarta
DI Yogyakarta
Kalimantan Timur
KepulauanRiau
Bali
Riau
SulawesiUtara
Banten
SumateraBarat
Jawa Barat
Aceh
SumateraUtara
JawaTengah
SulawesiSelatan
Jawa Timur
Kep. BangkaBelitung
Jambi
Bengkulu
SulawesiTenggara
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
SumateraSelatan
Lampung
SulawesiTengah
Maluku
MalukuUtara
Gorontalo
Nusa TenggaraBarat
Kalimantan Barat
SulawesiBarat
Nusa TenggaraTimur
PapuaBarat
Papua
STATUS
PEMBANGUNAN
MANUSIADI
PROVINSI
Tahun 2018
►Papua naik statusnya
menjadi “sedang”
►IPM tertinggi tercatat di
Provinsi DKI Jakarta
80,47
14
79,53
75,83
74,84
74,77
72,44
72,20
71,95
71,73
71,30
71,19
71,18
71,12
70,90
70,77
70,67
70,65
70,64
70,61
70,56
70,42
70,17
69,39
69,02
68,88
68,87
67,76
67,71
67,30
66,98
65,10
64,39
63,74
60,06

15. Kecepatan IPM 2017-
2018
Pertumbuhan IPM Tertinggi
2017-2018
Papua
60,06 (IPM)
“Sedang” (Status)
1,64% (Pertumbuhan)
Sulawesi Barat
65,10
“Sedang”
1,24%
Papua Barat
63,74
“Sedang”
1,19%
Pertumbuhan IPM Terendah
2017-2018
Bali
74,77(IPM)
“Tinggi” (Status)
0,63%(Pertumbuhan)
Kepulauan Riau
74,84
“Tinggi”
0,52%
DKI Jakarta
80,47
“SangatTinggi”
0,51%
15

16. Perubahan Status Pembangunan Manusia 2017-
2018
Provinsi yang Mengalami Perubahan Status Pembangunan
Manusia:
JAMB
I
BENGKUL
U
KALTEN
G
BABE
L
40
2017: Status RENDAH
2018: Status
SEDANG
2017: Status
SEDANG
2018: Status TINGGI
IPM 2017:69,99
IPM 2018:70,65
2017:69,99
2018:70,67
2017:69,79
2018:70,42
2017:69,95
2018:70,64
PAPU
A
KALSE
L
2017:69,65
2018:70,17
KALTAR
A
2017:69,84
2018:70,56
SULTR
A
2017:69,86
2018:70,61
2017:59,09
2018:60,06

17. Status Pembangunan Manusia di Provinsi, 2018
DKI Jakarta:
80,47
Papua:
60,06
Sangat Tinggi (IPM ≥
80)
1
PROV
2017:1
DKI
Jakarta
21 PROV
2017:14
Tinggi (70 ≤ IPM < 80)
Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Bengkulu, Kep. Babel,
Kep. Riau, Jabar, Jateng, DI Yogyakarta, Jatim, Banten, Bali,
Kalteng, Kalsel, Kaltim, Kaltara, Sulut, Sulsel, Sultra
Sedang (60 ≤ IPM < 70)
12 PROV
2017:18
Sumsel, Lampung, NTB, NTT, Kalbar, Sulteng,
Gorontalo, Sulbar, Maluku, Malut, Pabar, Papua
Rendah (IPM < 60)
-
PROV
2017:1
17

18. Status Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota, 2018
Kota Yogyakarta:
86,11
Kab. Nduga:
29,42
5,1% Kab/Kota
29
2017:23
Kab/
Kota
Sangat Tinggi (IPM ≥
80)
163
2017:160
Kab/
Kota
Tinggi (70 ≤ IPM < 80)
31,7% Kab/Kota
57,6 % Kab/Kota
296
2017: 299
Kab/
Kota
Sedang (60 ≤ IPM < 70)
5,6% Kab/Kota
26
2017:32
Kab/
Kota
18
Rendah (IPM < 60)

19. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN
2009 TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL
• Kesejahteraan Sosial adalah kondisi
terpenuhinya kebutuhan material, spiritual,
dan sosial warga negara agar dapat hidup
layak dan mampu mengembangkan diri,
sehingga dapat melaksanakan fungsi
sosialnya.

20. Kesejahteraan Sosial
• Kesejahteraan sosial adalah suatu institusi
atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas
terorganisir yang diselenggarakan baik oleh
lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta
yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi
atau memberikan kontribusi terhadap
pemecahan masalah sosial dan peningkatan
kualitas hidup individu, kelompok dan
masyarakat.

22. Strategi Percepatan Peningkatan
IPM Bidang Kesehatan

23. Strategi Percepatan Bidang Kesehatan
1. Kesehatan Masyarakat
2. Pengendalian Penyakit
3. Akses dan Mutu Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
4. akses, kemandirian, dan
mutu sediaan farmasi dan
alat kesehatan
5. Jumlah, Jenis, Kualitas dan
Pemerataan Tenaga
Kesehatan

24. 6. sinergitas antar
Kementerian/Lembaga
7. daya guna kemitraan dalam dan luar
negeri
8. integrasi perencanaan, bimbingan
teknis dan pemantauan-evaluasi
9. efektivitas penelitian dan
pengembangan kesehatan
10. tata kelola kepemerintahan yang
baik dan bersih
11. kompetensi dan kinerja aparatur
Kementerian Kesehatan
12. sistem informasi kesehatan integrasi

25. 1. Meningkatnya Kesehatan
Masyarakat
a. Meningkatnya persentase persalinan di
fasilitas kesehatan sebesar 85%.
b. Menurunnya persentase ibu hamil kurang
energi kronik sebesar 18,2%.
c. Meningkatnya persentase kabupaten dan
kota yang memiliki kebijakan Perilaku Hidup
Bersih dan Sehat (PHBS) sebesar 80%.

26. 2. Meningkatnya Pengendalian
Penyakit
a. Persentase kab/kota yang memenuhi kualitas
kesehatan lingkungan sebesar 40%.
b. Penurunan kasus Penyakit yang Dapat Dicegah
Dengan Imunisasi (PD3I) tertentu sebesar 40%.
c. Kab/Kota yang mampu melaksanakan
kesiapsiagaan dalam penanggulangan
kedaruratan kesehatan masyarakat yang
berpotensi wabah sebesar 100%.
d. Menurunnya prevalensi merokok pada pada usia
≤ 18 tahun sebesar 5,4%.

27. 3. Meningkatnya Akses dan Mutu
Fasilitas Pelayanan Kesehatan
a. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1
Puskesmas yang terakreditasi sebanyak
5.600.
b. Jumlah kab/kota yang memiliki minimal 1
RSUD yang terakreditasi sebanyak 481
kab/kota.

28. 4. Meningkatnya akses, kemandirian, dan
mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan
a. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di
Puskesmas sebesar 90%.
b. Jumlah bahan baku obat, obat tradisional
serta alat kesehatan yang diproduksi di dalam
negeri sebanyak 35 jenis.
c. Persentase produk alat kesehatan dan PKRT
diperedaran yang memenuhi syarat sebesar
83%.

29. 5. Meningkatnya Jumlah, Jenis, Kualitas
dan Pemerataan Tenaga Kesehatan
a. Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki 5
jenis tenaga kesehatan sebanyak 5.600
Puskesmas.
b. Persentase RS kab/kota kelas C yang memiliki
4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis
penunjang sebesar 60%.
c. Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan
kompetensinya sebanyak 56,910 orang.

30. 6. Meningkatnya sinergitas antar
Kementerian/Lembaga
a. Meningkatnya jumlah kementerian lain yang
mendukung pembangunan kesehatan.
b. Meningkatnya persentase kab/kota yang
mendapat predikat baik dalam pelaksanaan
SPM sebesar 80%.

31. 7. Meningkatnya daya guna kemitraan
dalam dan luar negeri
a. Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSR
untuk program kesehatan sebesar 20%.
b. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang
memanfaatkan sumber dayanya untuk
mendukung kesehatan sebanyak 15.
c. Jumlah kesepakatan kerja sama luar negeri di
bidang kesehatan yang diimplementasikan
sebanyak 40.

32. 8. Meningkatnya integrasi perencanaan,
bimbingan teknis dan pemantauan-evaluasi
a. Jumlah provinsi yang memiliki rencana lima
tahundan anggaran kesehatan terintegrasi
dari berbagai sumber sebanyak 34 provinsi.
b. Jumlah rekomendasi monitoring evaluasi
terpadu sebanyak 100 rekomendasi.

33. 9. Meningkatnya efektivitas penelitian
dan pengembangan kesehatan
a. Jumlah hasil penelitian yang didaftarkan HKI
sebanyak 35 buah.
b. Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis
penelitian dan pengembangan kesehatan yang
diadvokasikan ke pengelola program kesehatan
dan atau pemangku kepentingan sebanyak 120
rekomendasi.
c. Jumlah laporan Riset Kesehatan Nasional
(Riskesnas) bidang kesehatan dan gizi
masyarakat sebanyak 5 laporan.

34. 10. Meningkatnya tata kelola
kepemerintahan yang baik dan bersih
• Persentase satuan kerja yang dilakukan audit
memiliki temuan kerugian negara ≤1% sebesar
100%.

35. 11. Meningkatnya kompetensi dan kinerja
aparatur Kementerian Kesehatan
a. Meningkatnya persentase pejabat struktural
di lingkungan Kementerian Kesehatan yang
kompetensinya sesuai persyaratan jabatan
sebesar 90%.
b. Meningkatnya persentase pegawai
Kementerian Kesehatan dengan nilai kinerja
minimal baik sebesar 94%.

36. 12. Meningkatkan sistem informasi
kesehatan integrasi
a. Meningkatnya persentase Kab/Kota yang
melaporkan data kesehatan prioritas secara
lengkap dan tepat waktu sebesar 80%.
b. Persentase tersedianya jaringan komunikasi
data yang diperuntukkan untuk akses
pelayanan e-health sebesar 50%.

37. Strategi Percepatan Peningkatan IPM
Bidang Pendidikan

38. 1. Pendidikan dasar dan PADU
2. Program Pendidikan Menengah
3. Program Pendidikan Luar Sekolah
Strategi Percepatan Peningkatan IPM
Bidang Pendidikan

39. Pendidikan dasar dan PADU
1. Pemerataan dan perluasan akses
2. Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing
3. Penguatan tatakelola akuntabilitas dan
pencitraan publik

40. 1. Pemerataan dan perluasan akses
• Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan
• Pemerataan kuantitas dan kualitas tenaga
pendidik
• Pengadaan perpustakaan sekolah
• Reahabilitasi ruang kelas
• Bantuan Operasional Sekolah
• Penyelenggaraan kelas layanan khusus
pendidikan dasar

41. 2. Peningkatan mutu, relevansi dan
daya saing
• Pengembangan model pendidikan PADU
• Peningkatan kapasitas institusi dan SDM pendidikan
PADU
• Pengembangan tenaga pendidik dan tenaga
kependidikan PADU
• Pengembangan kurikulum, metode pembelajaran, dan
sistem penilaian pendidikan dasar
• Pengembangan profesi pendidikan dasar
• Perbaiakan sarana dan bahan ajar pendidikan dasar

42. 3. Penguatan tatakelola akuntabilitas
dan pencitraan publik
• Sosialisasi pendidikan PADU
• Pengembangan kapasitas dewan pendidikan
dan komite sekolah
• Pengembangan EMIS (Education Management
Information System)

43. Program Pendidikan Menengah
1. Pemerataan dan perluasan akses
2. Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing
3. Penguatan tatakelola akuntabilitas dan
pencitraan publik

44. 1. Pemerataan dan perluasan akses
• Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan
• Pemerataan kuantitas dan kualitas tenaga
pendidik
• Peningkatan kuantitas peserta didik pada
sekolah kejuruan
• Rehabilitasi ruang kelas
• Bantaun Operasioanl Sekolah

45. 2. Peningkatan mutu, relevansi dan
daya saing
• Pengembangan kurikulum
• Pengembangan mutu buku pendidikan
• Pendidikan kecakapan hidup
• Pembinaan dan fasilitasi anak berprestasi
• Perbaikan fasilitas KBM
• Penataan keahlian bidang SMK
• Pengembangan mutu dan keunggulan
• Pengembangan pemanfatan ICT

46. 3. Penguatan tatakelola akuntabilitas
dan pencitraan publik
• Pengembangan apasitas dewan pendidikan
dan komite sekolah
• Pengembangan EMIS

47. Program Pendidikan Luar Sekolah
1. Pemerataan dan perluasan akses
2. Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing
3. Penguatan tatakelola akuntabilitas dan
pencitraan publik

48. 1. Pemerataan dan perluasan akses
• Peningkatan sosialisasi dan promosi
• Pengembangan pendidikan kesetaraan
• Pengembangan keaksaraan fungsional
• Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan
• Bantuan biaya operasional
• Pengembangan budaya baca.

49. 2. Peningkatan mutu, relevansi dan
daya saing
• Pengembangan kurikulum
• Pengembangan pendidikan luar sekolah
• Penyediaan materi pendidikan
• Pengembangan sertifikasi
• Pengembangan model unggulan

50. 3. Penguatan tatakelola akuntabilitas
dan pencitraan publik
• Peningkatan partisipasi masyarakat
• Penataan pengembangan sistem informasi
manajemen

51. Strategi Percepatan Peningkatan IPM
Bidang Ekonomi

52. Strategi Percepatan Peningkatan IPM
Bidang Ekonomi
1. Pengembangan ekonomi kreatif.
2. Meningkatkan akses golongan masyarakat
bawah dalam kegiatan ekonomi masyarakat
produktif.
3. Peningkatan anggaran kemitraan (CSR) dari
dunia usaha.
4. Membangun Lembaga kredit mikro untuk
masyarakat miskin
5. pemberdayaan masyarakat miskin dengan cara
tribina, yaitu: bina manusia, bina lingkungan,
dan bina usaha

53. 5. Menciptakan paket-paket usaha pedesaan menuju
kemandirian pedesaan, kelestarian lingkungan, ekowisata
pedesaan. Misalnya: paket usaha kompos organik, paket
pertanian organik, paket energi pedesaan, dan lain-
lainnya.
6. Menggalakkan usaha-usaha informil berbasis bahan bekas
dan “used material” lainnya, misal: bisnis kertas bekas,
plastik bekas, barang rongsokan. Sekaligus dalam rangka
reduce, reuse, recycle, dan zero waste.
7. Pendampingan dan pembinaan beberapa usaha mikro
masyarakat sebagai percontohan di tiap Kabupaten/Kota
dengan membangun kompetisi yang sehat.

54. 8. Gerakan Masyarakat Hidup Sederhana,
9. Persentase (%) pagu indikatif APBD harus
lebih fokus kepada program-program
akselerasi peningkatan daya beli masyarakat.
10.Menekan laju pertumbuhan penduduk baik
alami maupun migrasi.

55. sinkronisasi
• Optimalisasi Program yang telah ada di masing
masing OPD
• Sinergi dan sharing data dalam monitoring
dan evaluasi
• Desa sebagai unit pemerintahan masyarakat
terkecil --> Dana Desa --> pendampingan dan
optimalisasi baik di bidang pendidikan,
kesehatan dan ekonomi

56. • Assesment
• Policy Development
• Assurance

57. Kesimpulan
Strategi
Program
Indikator
IPM
Monev dan Riset
Operasional

58. • Menjadi Manusia yang Berakhlak (karakter
positif), Berilmu dan Bermanfaat di dukung
Kemampuan Komunikasi dan Tehnologi

59. • TERIMA KASIH