Dokumen tersebut membahas upaya pemerintah untuk meningkatkan kinerja aparatur sipil negara melalui reformasi birokrasi dan penerapan sistem merit dalam pengisian jabatan, serta peran Badan Kepegawaian Negara dalam mengawal proses reformasi tersebut.

1. KASN MENGAWAL
REFORMASI BIRORASI
Kamis, 15 Februari 2018

2. OUTLINE
1. Indonesia Ekonomi ke 4 Dunia?
2. Mengapa kinerja ASN Rendah?
3. Potensi Kerugian Negara
4. Meningkatkan Kinerja ASN
5. Tugas dan fungsi KASN

4. Menuju Abad Asia 2050
Pada 2016 Indonesia adalah Ekonomi ke 8 Dunia. Kalau negara Indonesia mampu
meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional menjadi 6-7 persen per tahun, Indonesia
akan menjadi kekuatan Ekonomi ke 4 Dunia lebih cepat dari 2050 (Laporan PcW, 2017).
Source: Price, Cooper, and Waterhouse, 2017
1. Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan

5. KORELASI ANTARA IEP VS GNI PERCAPITA
TAHUN 2016
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000 55000 60000
HIGH INCOME
UPPER
MIDDLE
INCOME
Swedia
Singapura
South
Korea
Malaysia
Thailand
Philipina
NewZeland
Indonesia
Vietnam
China
Sumber: databank.worldbank.org,
IEP Indonesia unggul dari Philipina dan
Vietnam
$ 12235
$3956

6. KORELASI ANTARA IEP VS HDI PERCAPITA
TAHUN 2016
HDI
IEP
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00
Swedia
South
Korea
Malaysia
Thailand NewZeland
China
vietnam
Pipipina
Singapura
Indonesa
Nilai IEP & HDI berkorelasi positif

7. REPUBLIK
INDONESIA
7
Capaian Kinerja Penertiban Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi
86.84 8.82 9.6
92.68 38.24 37.29
2015 2016
Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi
1
Penurunan jumlah Lembaga Non
Struktural (LNS)
122 LNS (2014)
menjadi 99 LNS (2017)
3
Pengadaan CPNS formasi khusus
untuk wilayah Perbatasan,
Terpencil dan Terluar :
Guru Garis Depan, PTT Dokter, Bidan
Desa, & Penyuluh Pertanian
4
Seleksi CPNS umum
2 periode tahun 2017
Total formasi 37.138,
dengan kuota afirmasi
untuk lulusan terbaik
1.850, penyandang
disabilitas 166, putra
putri Papua dan
Papua Barat 196
5
Terbentuknya
Mal
Pelayanan Publik
Surabaya
DKI Jakarta
Banyuwangi
6
Batam
76.62 50 8.6
85.37 64.71 14.53
2015 2016
Peningkatan Akuntabilitas Kinerja
2
*Capaian Kab/Kota perlu ditingkatkan

8. Apabila momentum pertumbuhan tinggi tersebut dapat dipertahankan selama 4 tahun berturut-
turut maka pada tahun 2022 birokrasi Indonesia yang efesien dan efektif akan dapat
diwujudkan. Kondisi ASN Indonesia akan mencapai aparatur negara negara maju dengan skor IEP
82.75, yang dicapai oleh negara-negara BRIC dan negara-negara maju ASEAN.

9. Government Effectiveness:
Menunjukkan persepsi ttg:
1. Mutu layanan publik,
2. Mutu SDM aparatur sipil negara,
3. Derajat kemandirian ASN dari intervensi politik,
4. Kapasitas perumusan dan implementasi
kebijakan negara, dan
5. Kredibilitas dari komitmen Pemerintah pada
kebijakan negara.
9

10. 10
Penuaan PNS
0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 800000 900000
SD - SLTP
SLTA + DIPLOMA
S1
2407
130002
126037
8726
246377
310878
12462
246447
340532
17718
217915
333930
24457
335115
431981
64303
825858
565960
51 - 65
46 - 50
41 - 45
36 - 40
31 - 35
21 - 30
Mesin Birokrasi saat ini sebagian besar digerakkan oleh PNS dengan profil usia 51-65 tahun (sejumlah 1,6
juta orang) dengan latar belakang pendidikan SMA-Diploma dan kategori jabatan fungsional umum
(administratif) sebesar 40%. Profil ini menguatkan dugaan bahwa produktivitas birokrasi sudah jauh
menurun, dengan kompetensi PNS yang tidak mengarah langsung kepada penyediaan layanan publik
berkualitas.
Sumber: BKN, 2016 diolah oleh KASN
2. Kinerja ASN Rendah

12. MUTU PEJABAT PIMPINAN TINGGI
VII
5.44%
III
5.44%
I
8.84%
VIII
5.78%
IV
3.06%
II
2.72%
IX
48.64%
VI
12.93%
V
7.14%
Talent Matrix Hasil Assessment:
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama untuk Mencapai Pemerintahan Berkinerja Tinggi
MMS 90-94
BMS < 90
K
O
M
P
E
T
E
N
S
I
P O T E N S I
MS ≥ 95
RENDAH
PS 66 - 90
TINGGI
TINGGI
PR < 66 PT ≥ 91
14/11/2022 Badan Kepegawaian Negara 12

13. Mengapa Kinerja ASN Rendah?
• Regulasi tidak
lengkap dan
tidak relevan
Baru 1 PP (PP
11/2017) dari 7
PP ttg pelaksa-
naan UU No
5/2014 selesai
disusun;
• Terdapat PP UU
Kelembagaan tidak
mendukung untuk
pencapaian tujuan
pembangunan.
Hanya
mengakomodasi
bentuk Kementerian
dan LPNK.
Kelembagaan ASN
yang bersifat
meritokratik masih
lemah.
Pejabat Politik sbg
Pejabat Pembina
Kepegawaian (PPK)
Tata kelola /
Managemen : E-
government masih
rendah.
Belum
terbangunnya
prasyarat
penerapan sistem
merit (standar
kompetensi JPT,
manajemen kinerja,
pola karir, pola
pengembangan
diklat, sistem
informasi
kepegawaian, talent
pool nasional JPT)
Sistem
penggajian
tidak adil, tidak
mencerminkan
beban kerja
dan tanggung
jawab.
Kurangmya
penghargaan
kepada jabatan
fungsional
Rasio ASN rendah
Kualifikasi dan
kompetensi
Distribusi
Struktur Usia
(penuangan / tsunami
pensiun)
Berlebih tenaga
administrasi, kurang
tenaga teknis
Netralitas ASN /
Intervensi politik /
konflik kepentingn
Penerapan kode etik,
kode perilaku.

14. LAKSANAKAN UU
ASN

15. TREN BELANJA PEGAWAI
(Pusat + DAU/Daerah)
Penyebab peningkatan belanja pegawai diantaranya:
1. kebijakan kenaikan gaji pokok PNS (terakhir Tahun
2015)
2. penyesuaian manfaat pensiun PNS karena
kenaikan gaji pokok PNS
3. pemberian Tunjangan Kinerja di lingkungan K/L
4. perbaikan hak keuangan pimpinan Lembaga Non
Struktural.
Sumber: Nota Keuangan & APBN – Kemenkeu, 2017
Nominal belanja pegawai PNS
cenderung meningkat dari Rp
351,08 Triliun pada Tahun
2010 menjadi Rp 847,9Triliun
pada Tahun 2017
351.08
401.24
470.9
544.1
617.9
665.1
732.9
847.9
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
4200000
4250000
4300000
4350000
4400000
4450000
4500000
4550000
4600000
4650000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Total jumlah pegawai Total Belanja Pegawai di APBN (Rp Triliun)
Orang Rp Triliun
Total Belanja Pegawai di APBN dan
Jumlah PNS (Pusat dan Daerah)

16. POTENSI
KERUGIA
N
NEGARA
ANGGARAN
KASN
1. Inefisiensi Pengelolaan
Anggaran (35 Trilliun)
2. Jual Beli Jabatan (Rp 34
Trilliun)
1. Pegawai Hanya 85 Orang
2. Anggaran Hanya Rp 34
Milliar

17. MEWUJUDKAN ASN PROFESSIONAL, BERINTEGRITAS
& BERKINERJA TINGGI
1. Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN
 Seleksi Terbuka pengisian JPT
 Internalisasi dan insttitusionalisasi penerapan sistem
merit
 Pengembangan manajemen talenta
2. Penegakan netralitas ASN
 Sosialisasi dan advokasi
 Pangawasan netralitas ASN dalam Pilkada, Pileg, dan
Pilpres
 Penanganan pengaduan dan penegakan sanksi tegas
terhadap pelanggar netralitas
3. Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku ASN.
4. Penguatan Kelembagaan Pengawasan Sistem Merit

18. • KASN telah melaksanakan tugasnya selama 3 tahun mengawasi
kepatuhan pegawai ASN pada Nilai Dasar ASN, Kode Etik dan
Kode Perilaku Pegawai ASN, mengawasi Netralitas Pegawai ASN,
mengawasi mutu seleksi JPT, serta mengawasi penerapan
sistem merit dalam kebijakan manajemen SDM ASN.
• Keberadaan KASN mulai menujukkan peningkatan mutu dalam
pengisian JPT, dimana pengisian JPT di hampir semua instansi
telah melakukan seleksi terbuka maupun melalui Manajemen
Talenta, dan perlindungan atas pelanggaran sistem merit.
Namun, kualitas seleksi terbuka dan kompetitif maupun
manajemen talenta masih perlu ditingkatkan.
• Kesadaran akan pentingnya netralitas PNS semakin meningkat
namun pengawasan masih harus ditingkatkan
• Penerapan Nilai Dasar ASN, Kode Etik dan Kode Perilaku
Pegawai ASN masih pada regulasi yang masih perlu
disempurnakan.
Peran KASN

19. VISI
Tewujudnya Aparatur Sipil Negara profesional berkinerja tinggi, berintegritas dan lebih bebas dari
intervensi politik melalui pengawasan mutu penerapan Nilai Dasar ASN, dan pelaksanaan netralitas,
Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN, serta pengawasan atas mutu pelekasnaan sistem merit
pada manajemen sumberdaya ASN.
MISI
Melakukan pengawasan atas mutu terhadap
pelaksanaan sistem merit dalam pengisian jabatan
pimpinan pada semua instansi pemerintah, promosi
dan pengawasan penerapan Nilai Dasar ASN, Kode
Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN di seluruh
instansi pemerintah.
Menjaga netralitas pegawai ASN dan
pelaksanaan fungsi ASN sebagai pemersatu
bangsa
PROGRAM KEGIATAN
i. Pengawasan atas pelaksanaan Nilai Dasar ASN,
Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN, serta
penerapan Sistem Merit dalam Kebijakan dan
Manajemen SDM ASN
1. Pengawasan pengisian JPT
2. Pengaduan dan investigasi
3. Mediasi dan perlindungan ASN
4. Promosi dan advokasi
5. Pengkajian dan pengembangan sistem
II. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis lainnya
Layanan Umum, Perkantoran, SDM, Hukum
dan Humas, Perencanaan, Keuangan.
Visi, Misi dan Program

20. PELAKSANAAN PROGRAM KASN 2015-2017
OUTCOME TUGAS KASN 2015 2016 2017
Terwujudnya
kelembagaan
KASN sebagai
lembaga
pengawas dan
penjamin
mutu (quality
assurance)
pelaksanaan
Sistem Merit,
Netralitas
ASN, dan
penguatan
peran ASN
sebagai
Pemersatu
NKRI
Pengawasan sistem
merit
• SOP
• Pedoman
Penerbitan
Rekomendasi
• Sosialisasi dan
advokasi
• Penanganan
pengaduan
• Mediasi tindak
lanjut rekomendasi
• Pedoman Pengawasan
JPT
• Pedoman Merit
• Diklat Pansel
• Sosialisasi dan
advokasi
• Penanganan
pengaduan
• Mediasi tindak lanjut
rekomendasi
• SIJAPTI
• SIMONTIR
• Anugrah
• iklat Pansel
• Diklat Investigasi
• Sosialisasi dan advokasi
• Penanganan pengaduan
• Mediasi tindak lanjut
rekomendasi
Pengawasan
Netralitas
• Sosialisasi
• Penanganan
pengaduan
• Mediasi tindak
lanjut rekomendasi
• Sosialisasi
• Penanganan
pengaduan
• Mediasi tindak lanjut
rekomendasi
• Sosialisasi
• Penanganan pengaduan
• Mediasi tindak lanjut
rekomendasi
Pengawasan Kode
Etik dan Kode
Perilaku
• Konsep Pedoman
Pengawasan
• Penanganan pengaduan
• Mediasi tindak lanjut
rekomendasi

21. PROGRAM KASN 2018
OUTCOME TUGAS KASN 2018
Terwujudnya
kelembagaan
KASN sebagai
lembaga
pengawas dan
penjamin mutu
(quality
assurance)
pelaksanaan
Sistem Merit,
Netralitas ASN,
dan penguatan
peran ASN
sebagai
Pemersatu NKRI
Pengawasan
sistem merit
• Integrasi aplikasi pengawasan sistem merit
• Optimalisasi pelaksanaan selter dengan aplikasi SIJAPTI
• Pengawasan secara langsung pada IP tertentu (risk based)
• Penilaian dan pembinaan sistem merit
• Sosialisasi dan advokasi
• Penanganan pengaduan
• Mediasi tindak lanjut rekomendasi
Pengawasan
Netralitas
• Pedoman
• Sosialisasi
• Penanganan pengaduan
• Mediasi tindak lanjut rekomendasi
Pengawasan Kode
Etik dan Kode
Perilaku
• Membuat database pelaksanaan kode etik dan kode perilaku
di setiap IP
• Koordinasi dalam rangka revisi PP 42 tahun 2004
• Penyusunan Peraturan KASN tentang pengawasan kode etik
dan kode perilaku ASN
• Institusionalisasi dan internalisasi kode etik dan kode
perilaku ASN
• Penanganan pengaduan
• Mediasi tindak lanjut rekomendasi

22. TERIMA KASIH