PT Unilever Indonesia mengajukan banding atas keputusan keberatan Direktorat Jenderal Pajak yang menolak seluruh keberatan perusahaan terhadap Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar pajak penghasilan badan tahun 2012. Perusahaan berargumen bahwa besaran pajak lebih bayar yang seharusnya adalah Rp. 584.558.423, bukan Rp. 284.255.037 seperti yang ditetapkan oleh DJP. Alasan perusahaan

1. PT UNILEVER INDONESIA
Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 29 Jakarta Pusat
Jakarta, 20 Juli 2012
No : 020/SB/XII/12
Lamp : 3
Perihal : Banding atas Keputusan Keberatan Nomor KEP-107/WPJ.08/BD.06/2012 tanggal
20 Juni 2012 tentang Keberatan atas Ketetapan Pajak Pajak Penghasilan
Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Pajak
Gedung D Departemen Keuangan Lt. VI
Jl. DR Wahidin Jakarta Pusat
di Jakarta
Dengan hormat,
Merujuk pada Pasal 27 UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan
UU Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dengan ini
kami :
Nama Wajib Pajak : PT. Unilever Indonesia
NPWP : 01.100.001.2-010.001
Alamat : Jln. KH. Ahmad Dahlan No.29, Jakarta Pusat
mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan Nomor: KEP-107/WPJ.08/BD.06/2012
tanggal 20 Juni 2012 tentang Keberatan atas SKPLB PPh Badan Tahun Pajak 2008 Nomor :
00199/506/06/057/08 tanggal 29 Maret 2008 yang menetapkan jumlah PPh Badan lebih
dibayar sebesar Rp.284.255.037. Surat Keputusan Keberatan tersebut kami terima pada
tanggal 12 Juni 2007. Adapun alasan dan penjelasan kami menanggapi koreksi Terbanding
yang masih dipertahankan dalam Surat Keputusan tersebut di atas akan kami uraikan berikut
ini.

2. PT UNILEVER INDONESIA
Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 29 Jakarta Pusat
A. SKPLB PPh Badan Tahun Pajak 2011 Nomor : 00199/506/06/057/11 tanggal 29
Maret 2011
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar tersebut di atas diterbitkan sehubungan dengan hasil
pemeriksaan atas tahun pajak 2008 yang menyatakan sebagai berikut:
Menurut Fiskus
(Rp)
Peredaran Usaha 19,730,000,737
Harga Pokok Penjualan 71,020,43475
Laba Bruto Usaha 98,709,5,59545
18,709,555,143
Pengurang Penghasilan Bruto 7,709,1,14433
6,709,143,388
Penghasilan/(Biaya) Dari Luar Usaha (Nett) 8,793,,358085
8,793,505,884Penghasilan Netto 5,206,8,98045
3,206,905,871
Kompensasi Kerugian 897,9,12134
837,114,500
Penghasilan Kena Pajak 2,848,9,74185
2,848,715,923Pajak Terutang 358,8,17819
358,189,948
Kredit Pajak 6,421,,530609
1,121,369,537
Pajak Lebih Dibayar (284,253,575) ,
(284,255,037)
Atas SKPLB diatas, kami telah mengajukan keberatan melalui surat Nomor: 001/KBI/FA-
ACC/VI/2011 tanggal 26 Juni 2011 tentang Keberatan atas SKPLB PPh Badan tahun 2011
Nomor: 00199/506/06/057/11 tanggal 29 Maret 2011. Dalam surat keberatan tersebut, kami
telah menyampaikan keberatan kami atas koreksi yang dilakukan oleh terbanding yang
menyebabkan Pajak lebih bayar sebesar Rp284.255.037, seharusnya menjadi lebih bayar
sebesar Rp 584.558.230
B. Surat Keputusan Keberatan Nomor: KEP-803/WPJ.07/BD.05/2011 tanggal 11 Juni
2011
Berdasarkan Surat Keputusan Keberatan Nomor: KEP-803/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 11
Juni 2009, keberatan kami atas SKPLB PPh Badan tersebut dinyatakan ditolak seluruhnya,
dengan perincian sebagai berikut:

3. PT UNILEVER INDONESIA
Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 29 Jakarta Pusat
Uraian Penghasilan
Neto
(Rp)
Penghasilan
Kena Pajak
(Rp)
PPh Terutang
(Rp)
Kredit Pajak
(Rp)
Jumlah YMH
Lebih dibayar
(Rp)
Semula 3.206.905.871 3.206.905.871 1.121.369.537 837.114.500 284.255.337
Ditambah
/(Dikurangi)
0 0 0 0 0
Menjadi 3.206.905.871 3.206.905.871 1.121.369.537 837.114.500 284.255.337
C. Permohonan Banding
Kami mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan tersebut, karena menurut hemat
kami sesuai dengan bukti-bukti yang ada dan peraturan perpajakan yang berlaku besarnya
PPh Badan Tahun 2007 yang masih harus lebih dibayar adalah sebesar Rp712.551.575,-
Adapun penjelasan kami adalah sebagai berikut:
1. Koreksi pada Pos Peredaran Usaha
Pada Pos Peredaran Usaha, Terbanding tetap mempertahankan koreksi sebesar
Rp.561.559.554 yang berasal dari selisih ekualisasi antara SPT PPh Badan dan SPT Masa
PPN.
Atas selisih ekualisasi antara SPT PPh Badan dan SPT Masa PPN tersebut, sebagaimana
pernah kami jelaskan kepada Terbanding, terjadi karena hal-hal sebagai berikut:
a) Perbedaan Penulisan Angka antara SPT Masa PPN Formulir Induk 195 dengan
Formulir 195 A2.
b) Other Income yang telah kami laporkan dalam SPT PPh Badan tahun 2007 dan
sesuai dengan laporan keuangan kami yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik.
c) Selisih Kurs
d) Perbedaan Waktu Pelaporan.

4. PT UNILEVER INDONESIA
Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 29 Jakarta Pusat
Berdasarkan alasan tersebut, kami mohon kepada Majelis Hakim agar dapat
membatalkan koreksi Terbanding diatas.
2. Koreksi pada Pos Pengurang Penghasilan Bruto (Biaya Entertainment)
Pada pos pengurang penghasilan bruto Terbanding tetap mempertahankan koreksi atas
biaya entertainment sebesar Rp174.570.226 dengan alasan bahwa kami tidak dapat
menunjukkan dokumen rekening koran asli ketika proses keberatan berlangsung.
Pada proses keberatan, kami telah menyampaikan kepada Terbanding daftar nominatif
sebagaimana disyaratkan dalam SE-17/PJ.32/1990 tanggal 24 Juli 1990 dan kami juga
telah menyampaikan dokumen pendukung atas pengeluaran biaya entertainment tersebut.
Menurut hemat kami, ketidak beradaan rekening koran asli tidak dapat dijadikan alasan
bagi Terbanding untuk tetap mempertahankan koreksinya, karena pada dasarnya
keberadaan dari biaya tersebut telah dapat dibuktikan dari pembukuan kami beserta bukti-
bukti pendukung yang telah kami sampaikan. Bahkan, atas pengeluaran biaya
entertainment tersebut tidak langsung tercermin di rekening koran kami, karena
pengeluaran uang untuk biaya tersebut adalah melalui Petty Cash.
Berdasarkan alasan tersebut, kami mohon kepada Majelis Hakim agar dapat membatalkan
koreksi Terbanding diatas.
3. Koreksi pada Kredit Pajak PPh Pasal 22
Terbanding tetap mempertahankan koreksi atas Kredit Pajak PPh Pasal 22 sebesar Rp
29.164.938 dengan alasan ketika dalam proses keberatan, kami tidak dapat menunjukkan
SSP PPh Pasal 22 yang asli.
Kami tidak bisa menerima alasan terbanding yang tetap mempertahankan koreksi kredit
Pajak PPh Pasal 22 tersebut karena pada dasarnya pihak Terbanding sendiri dapat
memperoleh SSP PPh Pasal 22 yang asli dari KPP PMA I. Dan ketidak beradaan SSP

5. PT UNILEVER INDONESIA
Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 29 Jakarta Pusat
PPh Pasal 22 yang asli dari kami pada proses keberatan seharusnya tidak menghalangi
Terbanding untuk dapat melakukan konfirmasi kepada Bank Persepsi tempat kami
melakukan penyetoran SSP tersebut.
Berdasarkan alasan tersebut, kami mohon kepada Majelis yang terhormat untuk dapat
membatalkan koreksi Terbanding tersebut.
D. Perhitungan Pajak Terutang Menurut Kami
Berdasarkan uraian dan data-data tersebut di atas, perhitungan PPh Badan Tahun 2012 yang
kurang dibayar seharusnya adalah sebagai berikut:
Komponen
Menurut Fiskus Ditambah / Menurut WP
(Dikurangi)
Peredaran Usaha 18.709.555.143 (660.659.354) 18.048.895.789
Harga Pokok Penjualan 82.122.545.994
- 82.122.545.994
Laba Bruto Usaha 89.730.000.737 (660.659.354)
89.069.341.383
Pengurang Penghasilan
Bruto
6.709.143.388 274.470.926
6.983.614.314
Penghasilan/(Biaya) Dari
Luar Usaha (Nett)
(8.793.505.884)
(8.793.505.884)
Penghasilan Netto 2.848.715.923 (935.130.280) 1.913.585.643
Kompensasi Kerugian 358.189.948
358.189.948

6. PT UNILEVER INDONESIA
Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 29 Jakarta Pusat
Penghasilan Kena Pajak 3.206.905.871
(935.130.280)
2.271.775.591
Pajak Terutang 837.114.500 (280.539.000)
556.575.500
Kredit Pajak 1.121.369.537 19.764.386
1.141.133.923
Pajak Lebih Dibayar (284.255.037) (300.303.386)
(584.558.423)
Sebagai kelengkapan atas permohonan banding kami, bersama ini kami lampirkan data-data
dan dokumen-dokumen terkait sebagai berikut:
1) Foto kopi Surat Keputusan Keberatan Pajak Nomor: KEP-107/WPJ.08/BD.06/2012
tanggal 20 Juni 2012.
2) Foto kopi SKPLB PPh Badan Tahun Pajak 2012 Nomor: 00199/506/06/057/11
tanggal 29 Maret 2011
3) Perincian ekualisasi antara SPT PPh Badan dengan SPT Masa PPN tahun 2012.
Demikian surat banding ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima
kasih.
Hormat kami,
Zaka Firma Aditya
Presiden Direktur